membebaskanTerdakwa, yaitu guna menentukan sudah tepat dan adilkah putusan pengadilanbawahannya itu;Menimbang, bahwa namun demikian sesuai yurisprudensi yang sudah adaapabila ternyata putusan pengadilan yang membebaskan Terdakwa itu merupakanpembebasan yang murni sifatnya, maka sesuai ketentuan Pasal 244 KUHAP (KitabUndangUndang Hukum Acara Pidana) tersebut, permohonan kasasi tersebut harusdinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa sebaliknya apabila pembebasan itu didasarkan padapenafsiran yang keliru

Bagaimana pun kebenaran dankeadilan harus ditegakkan, upaya hukum harus ditempuh untuk membatalkanputusanputusan yang tidak berpihak kepada hukum, kebenaran dan keadilan.Kesalahan penerapan hukum akan diuraikan lebih menyeluruh dalam alasanpermohonan kasasi pada bagian selanjutnya.Oleh karena putusan Judex Facti Pengadilan Negeri Jeneponto bukan putusan bebasmurni (benar) melainkan putusan bebas tidak murni (salah/keliru), di mana dalamputusan tersebut terkandung pertimbangan yang salah dan keliru

Jadi tidak benar hanya ada (satu) orang saksi saja melainkan lebihdari satu orang sehingga ketentuan Pasal 185 Ayat (2) KUHAP tersebut tidakberlaku untuk perkara ini.Dengan demikian Judex Facti telah menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (2)KUHAP tidak sebagaimana mestinya, menyebabkan putusan harus dibatalkan.Judex Facti tidak menerapkan ketentuan Pasal 185 Ayat (3) KUHAP,menyebabkan Hakim salah atau keliru dalam menjatuhkan putusan, sebagaimana tercermindalam pertimbangan putusan Hal. 24 s/d 28 di

Tentang Pertimbangan Putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan keliru, tidak tepat dan salah menterapkan hukum;a.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan dalam pertimbanganhukumnya tidak menggali, mengkaji kembali pertimbangan hukumPengadilan Negeri Stabat yang nyatanyata keliru, tidak tepat dan salahmenterapkan hukum, dan sekoyongkoyong menguatkan putusanPengadilan Negeri Stabat dengan tidak mempertimbangkan buktibuktiPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dalam perkara a quo;Bahwa adapun yang dipersoalkan Penggugat/Pembanding/PemohonKasasi dalam fundamentum petendi gugatanPenggugat/Pembanding/Pemohon Kasasi

Dengan demikian telah jelasdan nyata pertimbangan hukum putusan Majelis Hakim Pengadilan TinggiMedan keliru, tidak tepat dan salah menterapbkan hukum. Olehkarenanya cukup beralasan Yang Mulia Majelis Hakim Agung RImembatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;.

Dengan demikian telah jelas dan nyata pertimbangan hukumputusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan keliru, tidak tepat dansalah menterapkan hukum. Oleh karenanya cukup beralasan Yang MuliaMajelis Hakim Agung RI membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medantersebut;2.

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalamputusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yangHal 11 dari 16 hal.Put.No.98/Pdt/2016/PT.Mksterungkap di depan persidangan berdasarkan alat bukti surat yang diajukanoleh para Pembanding semula para Penggugat dalam perkara ini..

Bahwa Hakim pertama Pengadilan Negeri Sengkang salah dan keliru dalamputusannya dalam menilai dan menyimpulkan fakta dan kenyataan yangterungkap di depan persidangan berdasarkan keterangan saksisaksi yangdiajukan oleh para Pembanding semula para Penggugat dalam perkara iniyaitu keterangan saksi Nasrul Darwis Bin Kacco, keterangan saksi H. ArifinBin Melo dan keterangan saksi Syamsuddin Bin La Juja tidak dipertimbangkansecara seksama dalam putusannya.

Bahwa hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalamputusannya dalam perka ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkandan mempertimbangkan alat bukti surat yang diajukan oleh para Terbandingsemula para Tergugat yakni bukti surat T.1.IlLsampai dengan T.1.II18.

Bahwa hakim tingkat pertama Pengadilan Negeri Sengkang dalamputusannya dalam perkara ini salah dan keliru dalam menilai, menyimpulkandan mempertimbangkan saksisaksi yang diajukan oleh para Pembandingsemula para Tergugat yakni keterangan saksi H.

dikuatkan dengan Putusan PengadilanTinggi Denpasar Nomor 65/PDT/2012/PT.DPS, tanggal 7 Agustus 2012;Bahwa, dalam kondisi seperti itu Tergugat memaksakan kehendak tanpalandasan yang kuat, sampai sekarang menguasai dan menempati rumahyang dibangun oleh Ni Nyoman Ribek di atas tanah sengketa milik NiWayan Rugeg sekarang milik Penggugat, sehingga benar Tergugat telahmelakukan kekeliruan/salah obyek (error in objecto) di dalam halmengklaim objek tanah sengketa sebagai tanah hak miliknya sendiri atauTergugat keliru

Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dan menolak putusanPengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriDenpasar, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam perkara Nomor102/PDT/2015/PT DPS., adalah sangat keliru dan ceroboh, memberikanputusan, yang hanya berdasarkan dan mengikuti pertimbangan hukumMajelis Hakim Tingkat Pertama, terbukti dalam pertimbangan hukumnyapada hal 11 menyatakan menimbang bahwa bertitik tolak terhadappertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Pengadilan

50 K/Pdt/2017tepat dan benar, baik dalam penerapan hukumnya maupun dalam menilaihasil pembuktian, maka dari itu alasanalasan diambil alin yang selanjutnyadijadikan dasar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiridalam memutus perkara ini pada tingkat banding, dimana dalampertimbangan hukum Majelis Tingkat Pertama menyatakan menurut hematMajelis tidak perlu dilakukan pembuktian atau pemeriksaan setempat,karena para pihak sudah sepakat ternadap objek sengketa adalah tidakbenar dan sangat keliru

putusanPengadilan Tinggi Denpasar yang menguatkan putusan Pengadilan NegeriDenpasar, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memberikanputusan tidak sesuai dengan hukum acara yang lazim berlaku terkaitdengan perkara tanah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasartidak melakukan pemeriksaan setempat (PS), sehingga sudah pasti tidakmenemukan fakta hukum yang valid, dan tidak mengetahui kebenaran dankeberadaan tanah sengketa, terbukti dalam pertimbangan hukumnya batasbatas tanah adalah salah dan keliru

Pmk.Bahwa namun pada dokumen Pemohon yang keliru berupa dokumen BuktiSetoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1440 H /2019 M, Nomor Porsi : 1300573462, tanggal 09 Mei 2019, tertulis nama Abd Jabbar Kholil , tempat/tanggal lahir Pamekasan 12 Desember 1973;Bahwa perbedaan nama dan tempat/tanggal lahir Pemohon diketahulsetelah dilakukan kroscek serta klarifikasi data Pemohon dan ditemukanperbedaan data antara BPIH dengan identitas Pemohon seperti E KTP, KKdan Akte Kelahiran yang rinciannya

Bahwa adapun dokumen Pemohon yang meliputi Nama Pemohon tertulisSuparto, tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 diantaranyayaitu pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528033112580077, tanggal02062012, Kartu Keluarga No. 3528032604061689, tanggal 01122010dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528CLT1201201281959, tanggal30 Januari 2012; Bahwa namun pada dokumen Pemohon yang keliru berupa dokumen BuktiSetoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan lbadah Haji Tahun 1440 H /2019 M, Nomor Porsi : 1300573462

identitas Pemohonyang meliputi Nama dan Tanggal Lahir Pemohon tertulis Suparto ,tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 ; Bahwa adapun dokumen Pemohon yang meliputi Nama Pemohon tertulisSuparto, tempat/tanggal lahir Pamekasan 31 Desember 1958 diantaranyayaitu pada Kartu Tanda Penduduk, NIK. 3528033112580077, tanggal02062012, Kartu Keluarga No. 3528032604061689, tanggal 01122010dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528CLT1201201281959, tanggal30 Januari 2012; Bahwa namun pada dokumen Pemohon yang keliru

Keluarga No. 3528032604061689, tanggal01122010 dan Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3528CLT1201201281959,tanggal 30 Januari 2012;Menimbang, bahwa namun pada dokumen Pemohon yang keliru berupadokumen Bukti Setoran Pelunasan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji TahunHalaman 9 dari 12. Penepatan Nomor 56/Pdt.P/2019/PN.

seperti yang didalilkan Tergugat (Terbanding) padaDalam Eksepsi poin 1b pada Jawaban Tergugat tingkat pertama;Dengan ditolaknya eksepsi Tergugat (Terbanding) oleh Majelis Hakim padatingkat pertama, secara tegas membuktikan kebohonganTergugat yangtidak mengetahui dan mengenal objek sengketa dalam perkara ini;Bahwa menurut Pembanding Majelis Hakim pada Keputusan PengadilanNegeri Blambangan Umpu mengandung kesalahankesalahan didalampertimbanganpertimbangan hukumnya sehingga mengakibatkan keputusanyang keliru

Bahwa Putusan Nomor 7/Pdt.G/2020/PN.Bbu telah nyatanyata teledordan keliru, halmana disebutkan didalam Putusan Halaman 20 alenia 3menyebutkan bahwa pelaksaan Peninjauan setempat pada tanggal 15Oktober 2020, padahal Peninjauan setempat dilaksanakan pada tanggal16 Oktober 2020;2. Bahwa pada saat dilakukannya Pemeriksaan Setempat Jumat, 16Oktober 2020, yang dijadikan dasardasar Pertimbangan Majelis Hakimtingkat pertama, diantaranya:a.

Hal mana telan Pembanding sampaikan kepadaMajelis Hakim sebelum bertanya kepada saksi, mengenai kapasitassaksi Fajri Horizon, S.E, sehingga saksi tidak dalam kapasitas untukdibebani membuktikan sengketa antara pembanding dengan terbanding.Jadi apabila hakim menjadikan keterangan saksi Fajri Horizon, S.E.sebagai Dasar Pertimbangan untuk menarik kesimpulan mengenaisengketa antara Pembanding dengan Terbanding adalah kesalahan fataldan keliru;4.

saksi Sugiyanto dan Majelis Hakimtingkat pertama tidak membantah apa yang Penggugat simpulkan padatingkat pertama, jadi Pertimbangan Hakim yang menyatakan Sugiyantoadalah saksi yang tidak melihat, mengalami dan mendengar secaralangsung (de auditu) adalah kekeliruan besar halmana saksi Sugiyantotelah menyatakan secara tegas dalam kesaksianya mengalami, melihatserta mendengar bahkan pernah menegur pekerja Terbanding di lokasisengketa, oleh sebab itu pertimbangan hakim dalam hal ini adalah salahdan keliru

Takalar telah salah dankeliru di dalam memutus perkara tersebut, dimana Majelis Hakim PengadilanNegeri Takalar telah membuat putusan yang salah dan membingungkan,oleh karena telah memutus satu perkara dengan dua amar putusan yangberbeda, dimana isi dari kedua amar putusan tersebut saling tumpang tindihatau bertentangan antara amar putusan pertama dengan amar putusankedua sebagaimana tersebut di atas ;Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan danSulawesi Barat telah salah dan keliru

menyatakan, yang sebenarnya yangseharusnya tertulis dan terbaca adalah amar putusan yang kedua yangberbunyi sebagai berikut :MENGADLIDALAM EKSEPSI: Menolak eksepsi Para Tergugat dan Tergugat Il ;DALAM POKOK PERKARA : Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ; Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbuldalam perkara ini sebesar Rp581.000,00 (lima ratus delapan puluh saturibu rupiah) ;Bahwa Judex Facti dalam hal ini Pengadilan Tinggi di dalam pertimbanganHukumnya telah salah dan keliru

diterima dan eksepsieksepsi laintidak perlu dipertimbangkan lagi ; sedangkan pertimbangan Majelis HakimPengadilan Negeri Takalar di dalam pokok perkara halaman 33 paragraf 3menyatakan :Menimbang, oleh karena eksepsi dari Tergugat tersebut dapatdibenarkan dan diterima, maka dengan tidak perlu mempertimbangkanpokok perkaranya, gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima(niet ont vankelijke verklard), dari uraian petikan pertimbangan tersebutsangat jelas kelihatan Judex Facti telah salah dan keliru

ataskejadian atau peristiwa maupun Hukumnya, bukan sekedar mengambil alihseluruh pertimbangan Pengadilan Negeri ;DALAM POKOK PERKARA :Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takalardalam pertimbangannya tersebut sematamata hanya mempertimbangkanalat bukti yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding, tanpamempertimbangkan alat bukti dari Penggugat/Pembanding dan juga faktafakta yang terungkap di persidangan ;Bahwa Judex Facti dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telahsalah dan keliru

Bahwa fakta di persidangan menunjukkkan bahwa Penggugat tidak dapatmembuktikan gugatannya dikarenakan Penggugat tidak membuktikannya denganbukti surat dan tidak ada bukti saksi dalam kata lain bahwa Penggugat hanyadapat menunjukkan satu alat bukti surat dan kemudian hanya menghadirkan satuorang saksi;Jadi apakah itu yang menurut pertimbangan hukum Majelis Hakim telah berhasilmembuktikan gugatannya, menurut Pemohon Kasasi pertimbangan hukumMajelis Hakim itu adalah sangat keliru;b.

membuktikan dalam hal ini Penggugatwajib membuktikan alat bukti surat dan didukung oleh sekurangkurangnya 2(dua) orang saksi;Fakta di persidangan Penggugat hanya menunjukkan (satu) alat bukti surat dan1 (satu) orang saksi, jadi syarat formal pembuktian belumlah terpenuhi olehPenggugat, jadi apabila Syarat Formal Pembuktian tidak dapat terpenuhi makaMajelis Hakim wajib menolah gugatanPenggugat;Bahwa menurut Para Pemohon Kasasi dahulu Pembanding berdasarkan alasan diatas maka Majelis Hakim telah keliru

Bahwa Tergugat tidak pernah memPHK Penggugat sebagaimana JawabanTergugat tertanggal 9 September 2014, maka pertimbangan Hukum MajelisHakim telah keliru dan tidak cermat maka untuk itu Pemohonr Kasasi memohonkepada Hakim Agung untuk dapat mengadili sendiri perkara yang kamimohonkan Kasasi ini;c.

Bahwa Pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam hal ini telah keliru dantidak cermat karena Tergugat terakhir kalau Penggugat tidak bisa dicegah lagiuntuk mengundurkan diri Tergugat bersedia memberikan Kompensasi sebesarRp10.000.000,00 (sepulu juta rupiah);Jadi Majelis Hakim tidak mempertimbangkan fakta yang terungkap padapersidangan dan cendrung mengabaikan faktafakta yang dikemukakan olehTergugat;Untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadiliperkara ini untuk dapat menyatakan

Sebab jika yang dimaksud olehPara Penggugat Obyek Gugatan tersebut sebagaidasar / landasan hukum dilaksanakan / tidakdilaksanakannya Pilkades di Kabupaten Tegal,hal itu adalah keliru dan tidak berdasar,sebab dasar hukum pelaksanaan Pilkades diKabupaten Tegal adalah atas amanah = dariPeraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 05Tahun 2006, sehingga jika Obyek Gugatandimaksud tidak adapun atau tidak dibuat oleh18Pemerintah Kabupaten Tegal, maka prosesPilkades akan tetap berjalan atau dilaksanakanoleh BPD

Dengan demikian jelas bahwa Penetapan tersebut diatas20yang mendasarkan pada permohonan Para Penggugat atasdasar adanya surat Bupati Tegal Nomor : = 141/0781tanggal 29 Maret 2007 = adalah keliru dan = sudahsepatutnya penetapan tersebut dicabut atau batal demihukum.

Bahwa apa yang Para Penggugat dalilkan dalam point16 surat gugatan dimana Obyek Gugatan didalilkansebagai kategori suatu produk hukum (produk hukumyang cacat) adalah sangat keliru, karena obyekgugatan dalam hal ini Surat Bupati Tegal Nomor1141/0781 tanggal 29 Maret 2007 yang ditandatanganioleh Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal bukanlahsebagai suatu produk hukum tetapi hanya sebagaisuatu. surat edaran biasa dan tidak berisi suatupenetapan atau tidak mengandung unsur penetapan daripejabat publik.

Sehingga dengan demikian jelas tidaktepat dan keliru apabila surat tersebut dijadikanObyek Gugatan oleh Para Penggugat dalam perkara ini.Untuk itu sudah sepantasnya apabila gugatan atauObyek Gugatan dari Para Penggugat harus ditolak olehMajelis Hakim Pemeriksa Perkara ini. .

Tliada sebelum kami menikah denganya, Gugatan sangat keliru , GugatanPerdata NO.4, Angka 3B (Blok M No.3).Bahwa pada poin 4 angka 3C tidak benar, karenapenambahan Modal usaha dagang yang awalnya Rp. 250. 000. 000 Kamitambahkan Rp. 250. 000. 000 sehingga modal menjadi Rp. 500. 000. 000dan keuntungan semakin besar bahkan melebihi target, modal tersebutdigugat Penggugat Karena dianggap gonogini padahal modal kerjaditambah setelah Kami berpisah dengannya, gugatan yang keliru gugatanperdata No 4 Angka

Bahwa pada poin 4 angka 7 tidak benar, Pada Tahun2012 usaha membeli Kios di PASAR BUMI HARAPAN status hak pakaiyang dijadikan gudang usaha yang digugat PENGGUGAT karena dianggapgonogini padahal Kios tersebut usaha beli setelah Kami berpisahdengannya, gugatan yang keliru gugatan Perdata Nomor 4 Angka 7.13.

Tlidianggap gonogini padahal usaha membeli sepeda motor tersebut setelahKami berpisah dengannya gugatan keliru gugatan Perdata No 4 Angka10.16.

Saleh Bantilan saat lbunda masih aktif mengurus perusahaan dagangmiliknya Toko Paramount sehingga sangat keliru jika penggugatmenyebutnya GonoGini hanya karena Kami putra Hajja Hajjar pernahmenikah dengannya sehingga dapat menggugurkan hak lbunda HajjaHajjar serta hak Ahli Waris Alm.Hi. Malawi Lainya.Hal 44 dari 69 salinan Putusan no. 131/Pdt.G/2020/PA. Tli4.

Malawi yangdijual lbunda pada Bapak Umar Alatas saat ibunda masih aktif mengurusperusahaan dagang miliknya Toko Paramount sehingga, sangat keliru jikapenggugat menyebutnya GonoGini hanya karena Kami putra Hajja Hajjarpernah menikah dengannya sehingga dapat menggugurkan hak lbundaHajja Hajjar serta hak Ahli Waris Alm. Hi.Malawi lainya.6.

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 7adalah keliru karenadatadata yang disebutkan Penggugat dalam posita angka 7tersebut hanyalah rekaan dan taksiran Penggugat belaka dansuatu keniscayaanjika sebuah gugatan tidak akan bisa diterimaapabila hanya didasari sebatas asumsi ataupun taksiranPenggugat saja;.

Bahwa dalil Penggugat pada posita angka 8 adalah keliru karenaperincian sisa uang yang ada di posita angka 8 itu didasarkandari angkaangka yang salah maka otomatis hasil yangdidapatkan juga pasti salah;.

Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya pada angka 6 adalah pernyataanyang mengadangada dan keliru, karena faktanya tergugat saat itu tidakpunya pekerjaan dan penghasilan, tergugat hanya menumpang hidup darihasil kebun yang penggugat beli. Seharusnya hasil dari kebun tersebutpenggugatlah yang paling berhak.

Artinya semua Sumberuang untuk membayar kebun yang penggugat beli tersebut berasal daripenggugat sendiri.Bahwa dalil tergugat dalam jawabannya angka 10 tidak bisa diterima dansangat keliru, karena apapun yang penggugat dalilkan akan penggugatbuktikan dalam acara pembuktian.

Bahwa dalil tergugat pada jawaban angka 15 yang pada pokoknyamenyatakan bahwa penggugatlah yang tidak mau membagi 2 (dua) hartabersama yang hanya berupa kebun kelapa sawit, merupakan pernyataanyang keliru dan salah arah.

Bahwa Pemohon Kasasi I/Pembanding /Tergugat keberatan terhadap pertimbangan Judex Facti tingkatBanding tersebut di atas, karena Majelis Hakim Judex Facti telah keliru menerapkan hukum danpertimbangan yang demikian hanya menunjukan bahwa Majelis Hakim Judex Facti tingkat Bandingtidak memahami peraturan perundangan pertanahan secara mendalam;b.

Instruksi Presiden Republik IndonesiaNomor 9 Tahun 1970 tidak ada kaitannya dengan sengketa a quo karena tanah sengketa telah dilepaskanhaknya" merupakan pertimbangan yang keliru.

Judex Facti tingkat Banding telah khilaf dan keliru dalam penerapanhukum dan melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku, adapun alasanalasan keberatan adalah sebagaiberikut:1.

Dan tidak seharusnya Judex Facti mempertimbangkan sah tidaknya surat keputusan tersebutkarena bukan kewenangannya, dengan demikian Judex Facti sudah sangat keliru dalam penerapan hukumnyasehingga putusannya pun berakibat keliru pula.

Pertimbangan hukum tersebut keliru karena berdasarkan Surat Yayasan Gelora Senayan Nomor530/Dir/XII/70 tanggal 30121970 yang ditujukan kepada Dirjen Agraria Departemen Dalam Negeri,dinyatakan bahwa pelepasan hak atas tanah dari Yayasan Gelora Senayan kepada PT.Terminal Buildersdisertai dengan syaratsyarat, sbb:1. Tanah tersebut setelah lampau 30 Tahun kembali kepada status semula yaitu kembali kepadaYayasan Gelora Senayan.2.

Nur sebagai Tergugat danmemulihkan nama baiknya karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri SungaiPenuh jelasjelas telah keliru dan tidak teliti dalam menetapkan Tergugat.Padahal nama M. Nur tidak tercantum dalam jual beli objek perkara dan II:Pembanding dahulu tergugat yang bernama : M.Nur sebagai pewaris sahdari keturunan nenek susun adalah merupakan anak dari ibuk Sariat, dan iniM. Nur adalah berkapasitas sebagai anak jantan dari keturunan neneksusun.

Untuk itu mohon MajelisHakim Mahkamah Agung RI untuk membatalkannya demi hak mempertahankanwaris Para Pembanding/Tergugat I:Keberatan para Pembanding/Tergugat terhadap sertifikat yang dimilikioleh Terbanding/Penggugat yang dijadikan sebagai alat bukti alas hakTerbanding/Penggugat kami rasa sangat keliru dijadikan pertimbangan HakimMajelis sebagai alat bukti, Karena majelis hakim tidak teliti bahwasanya objekperkara dan Il tidak ada sertifikat, yang ada sertifikat hanyalah tanah yang diatasnya berdiri

Dalam pertimbangan Hakim Pengadilan NegeriSungai Penuh yang sampai saat ini kami Para Pembanding/Tergugatmenyangkal tidak tepat, kurang cermat, serta telah keliru di dalam memberikanpertimbangan hukumnya dalam kasus senketa tanah objek dan II dan sekalilagi kami Para Pembanding/Tergugat mohon kiranya yang Mulia Majelis HakimMahkamah Agung RI untuk membatalkan putusan Pengadilan Negeri SungaiPenuh Perkara Perdata Nomor 33/Pdt.G/2015 dan mengabulkan EXSEPSI dariPara Pembanding/Tergugat yang sekarang

Karna sangat merugikan pihak parapembanding yang dulunya sebagai Tergugat:Keberatan 10Pertimbangan hakim juga sudah sangat keliru di dalam memberikankeputusannya membatalka jual beli antara Misrina dengan Popi Putra danHalaman 18 dari 21 hal. Put. Nomor 2804 K/Pdt/2016Lisnawati dengan Hasnel.

Untuk itu kami ParaPembanding Dan Pembanding II/ yang dulunya tergugat dan II sangatmerasa dirugikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuhsangat keliru di dalam memberikan putusan serta telah menolak danmembatalkan surat jual beli tersebut. Objek sengketa tanah yangdipersoalkan dan transaski jual beli antara pembanding denganpembanding II yang dahulunya Terbanding dan Terbanding II adalah sahmenurut Hukum dan adat setempat.

Ambotang dan Utuh Kancil;e Barat : Jalan/gang;Karenanya wajar bila sita eksekusi sebagaimana yang disebutkan dalam BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 55/Pdt.G/2000.PN.Smda, tertanggal 15 Januari 2007dalam Perkara Nomor 3240 K/Pdt/2002 Jo. 68/Pdt/2001/ PT.KT Smda Jo. 55/Pdt.G/2000/PN.Smda, yang jelasjelas keliru dalam hal peletakan sita eksekusitersebut haruslah diangkat dan dinyatakan tidak sah;Bahwa mengingat gugatan perlawanan ini diajukan berdasarkan fakta dan buktibukti yang sah secara hukum, karenanya

Ambotang;e Selatan : H.Ambotang dan Utuh Kancil;e Barat : Jalan/gang;Menyatakan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita IJ telah keliru/salah dalammengajukan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Sita Eksekusi Nomor 55/Pdt.G/2000/PN.Smda., dalam Perkara Nomor 3240 K/Pdt/2002 Jo. 68/Pdt/2001/PT.KT.Smda Jo. 55/Pdt.G/2000/PN.Smda;Mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi sebagaimana BeritaAcara Sita Eksekusi Nomor 55/Pdt.G/2000/PN.Smda., dalam Perkara PerdataNomor 3240 K/Pdt/2002 Jo. 68

Sehingga harusdinyatakan tidak dapat diterima;Upaya hukum yang ditempuh oleh Pelawan keliru;Bahwa sesuai dengan alasan Pelawan, mengajukan perlawanan karena tidakdapat memproses penerbitan sertifikat tanda bukti kepemilikan tanah obyek putusanNomor 100/Pdt/2009/PT.KT.Smda jo. Putusan Nomor 75/Pdt.G/ 2008/PN.Smda., bahwayang memproses dan menerbitkan sertifikat sebagai tanda bukti hak atas tanah adalahBadan Pertanahan Nasional cq. Kantor Pertanahan Kota Samarinda.

Ambotang dan Utuh Kancil; Barat : Jalan/gang;Menyatakan Terlawan Penyita I dan Terlawan Penyita II telah keliru/salah dalammengajukan sita eksekusi sebagaimana Berita Acara Nomor 55/Pdt.G/ 2000/PN.Smda tanggal 15 Januari 2007 dalam Perkara Nomor 3240 K/Pdt/ 2002 jo. Nomor68/Pdt/2001/PT.KT.SMDA jo. Nomor 55/Pdt.G/2000/PN.Smda;Mengangkat dan menyatakan tidak berharga sita eksekusi sebagaimana Berita AcaraSita Eksekusi Nomor 55/Pdt.G/2000/PN.Smda dalam Perkara Perdata Nomor 3240K/Pdt//2002 jo.

Nomor 55/Pdt.G/2000/PN.Smda;Bahwa pernyataan pengadilan tinggi dalam putusannya tersebut bahwa ParaPemohon Kasasi/Para Terlawan Penyita telah salah/keliru dalam mengajukan sitaeksekusi adalah merupakan putusan yang salah menerapkan hukum, dengan alasan: Bahwa tanah objek sita eksekusi tersebut adalah merupakan tanah objek SHMNomor 2442 Kelurahan Sempaja yang juga merupakan objek putusan Nomor3240 K/Pdt/2002 jo. Nomor 68/Pdt/2001/PT.KT.SMDA jo.

Bahwa Pengadilan Tinggi telah salah dan keliru didalam menerapkanhukum pembuktian didalam memutuskan mengenai sahnya perjanjian jualbeli atas obyek sengketa yang dimaksudkan oleh Penggugat/TermohonKasasi dalam surat gugatannya sebagaimana yang termaksud dalamputusan pada halaman 6 yang mana dasar pertimbangan hukum judexfacti/Pengadilan Tinggi didalam memutuskan sahnya jual beli atas obyeksengketa dengan didasarkan pada pernyataan Tergugat V/turut TermohonBanding/Turut Termohon Kasasi sebagaimana

Sedangkan keterangan orang tua Tergugat(Somotinoyo alias Saidi) di Kepolisian yang menyatakan hanya menjualtahunan hanyalah merupakan keterangan sepihak sehingga harusdikesampingkan ;Bahwa menurut hemat kami pertimbangan judex facti/Pengadilan Tinggiyang demikian adalah keliru dimana berakibat judex facti salah didalammenerapkan hukum dalam menilai perkara ini.

Bahwa kesaksian yang demikian tidaklah dapat dipergunakan sebagaipertimbangan hukum dan seharusnya dikesampingkan ;Terlebih lagi bahwa judex facti Tingkat Il juga tidak cermat dan tidak telitididalam mempertimbangkan pernyataan Tergugat V/Turut TermohonBanding/Turut Termohon Kasasi mengenai kebenaran akan adanya jual belilepas atas obyek sengketa sehingga salah dan keliru didalam penerapanhukumnya.

Olehkarena itu sudah sepatutnya putusan Judex facti yang demikian dibatalkan ;Bahwa Judex Facti tingkat II juga telah salah serta keliru dalammenerapkan ketentuan hukum yang berlaku didalam putusannya denganmenyatakan sah menurut hukum Surat Perjanjian Jual beli dibawahtangan tertanggal 8 September 1988 yang dibuat antara SOMOTINOYOalias SAIDI dengan Penggugat/Pemohon Banding/Termohon Kasasidengan dasar pertimbangan :Hal. 15 dari 15 hal. Put.

No. 2614 K/Pdt/2004e Bahwa obyek sengketa telah dikuasai oleh Penggugat dan telahmenjadi Sertifikat Hak Milik No. 41 tanggal 19 Januari 1978 atasnama PUJOTANOYO alias SUMARMAN (Penggugat) ;e Bahwa jual beli dihadapan Pejabat Pembuatan Akta Tanah danPejabatPejabat Daerah hanya merupakan persyaratan administratifdan bukan merupakan persyaratan mutlak ;(Vide putusan Judex Facti tingkat Il hal. 7) ;Bahwa menurut hemat kami pertimbangan dan penerapan hukum JudexFacti yang demikian adalah salah dan keliru

Hukuman yang ringantentunya tidak akan mampu memperbaiki sikap dan kebiasaan si pelaku danjuga masyarakat tentunya; Sejalan dengan itu fungsi edukatif dari suatu putusan Hakim tidakakan tercapai apabila si pelaku tindak pidana tidak dijatuhi pidana yang tidaksetimpal dengan apa yang telah diperbuatnya;Alasanalasan kasasi Terdakwa :1.Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbanganhukumnya hal 77 baris kedua dari bawah dan halaman 78 baris 1 sampai 8dari atas : Bahwa dalam proses

Disini Jaksa Penuntut Umumsangatlah keliru Karena menurut penjelasan Kepres Nomor 80 Tahun 2003Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 106 K/Pid.Sus/2017bahwa Pengadaan dapat dilakukan sebelum Dokumen Anggaran disahkan.Yang dilarang adalah ikatan perjanjian dengan penyedia barang/jasa(pembuatan kontrak).

Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru dalam pertimbanganhukumnya hal.85 baris kedelapan dari atas sampai hal 86 baris 1 sampaibaris 2 dari atas : Menimbang bahwa berdasarkan faktafakta yangterungkap dalam persidangan tersebut bahwa Terdakwa selaku KepalaKantor Lingkungan Hidup dan sekaligus sebagai Pengguna Anggaranadalah sebagai subyek hukum yang bertanggungjawab atas pengelolaandan penggunaan anggaran pengadaan bibit kayu hitam dalam anggaranTahun 2009 Tahun 2010 Tahun 2011 tersebut

No. 106 K/Pid.Sus/2017Hakim Tingkat Pertama sangatlah keliru, dan kekeliruan tersebut diikuti pulaMajelis Hakim Tingkat Banding, karena sesuai dengan fakta dalampersidangan bahwa yang diakui pula Jaksa Penuntut Umum, bahwa didalam tuntutannya hal.53 : Terdakwa tidak menikmati hasil dari tindakpidana tersebut, dengan demikian bahwa dahulu Terdakwa/PemohonBanding sekarang Pemohon Kasasi, tidak seharusnya divonis PengadilanTingkat Pertama yang dikuatkan Pengadilan Tinggi Banding, denganhukuman 2 tahun

No. 106 K/Pid.Sus/2017UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 keliru dalam penerapan hukumkarena frasa dapat dalam ketentuan tersebut oleh MahkamahKonstitusi melalui Putusan Nomor 25/PUUXIV/2016 dinyatakanbertentangan dengan Pasal 28 G Ayat (1) UndangUndang DasarNegara Republik Indonesia 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukumyang mengikat; Terdakwa selaku Kepala Kantor Lingkungan Hidup KabupatenSelayar tidak terbukti memperoleh dan atau menikmati sesuatu dariproyek pengadaan bibit kayu hitam (diosphyros

akan tetapi dalamkedudukan sebagai peserta tender telah mengikuti seluruh tahapan danpersyaratan yang berlaku mulai dari Pendaftaran, Pemasukan danPengambitan Dokumen Prakuatifikasi, seterusnya hingga PengumumanPemenang, Pemohon mengikuti dengan balk sebagaimana ketentuan yangberlaku, sehingga keputusan KPPU diatas, yang menyatakan Pemohonsebagai Terlapor Ill termasuk ikut melanggar Pascal. 22 Undang UndangNomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan PersainganUsaha Tidak Sehat, adalah keliru

sifatnya menyalahi ketentuan yang berlakusebagai peserta tender, Pemohon dalam mengikuti tender adalah berdirisendiri dan tidak mempengaruhi pihak pihak manapun, baik sesamapeserta tender maupun dengan panitia tender.Bahwa dalam pertimbangan, Termohon = menyimpulkan adanyapersekongkolan dan menarik Pemohon sebagai terlibat adalah karenaseseorang yang bernama Yoso telah mengatur dokumen administrasi dandokumen penawaran dan Pihak Panitia melakukan pembiaran, adalahpertimbangan dan kesimpulan yang yang keliru

Nomor 91 PK/Pdt.SusKPPU/2016Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali/Pemohon Kasasi/Pemohon Keberatan II telah mengajukan alasanalasan peninjauan kembaliyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Judex Facti (KPPU dan Pengadilan Negeri Negeri Samarinda)serta Judex Juris Mahkamah Agung R.I. dalam perkara ini telah salahdan keliru secara nyata dalam penerapan hukum Pembuktian sertaJudex Facti dan Judex Juris kurang dalam memberikan pertimbanganpertimbangan hukum (onvoldoende gemotiveerd) terhadap

Nomor 91 PK/Pdt.SusKPPU/2016Permohon Peninjauan Kembali tersebut telah dibiarkan oleh Majelis HakimPengadilan Negeri Samarinda dalam tingkat keberatan, demikian pulaMajelis Hakim Agung pada Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi.Pembiaran fakta hukum yang keliru tersebut merupakan bentuk kekhilafanhakim atau kekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan yangdimohonkan Peninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;Bahwa Majelis Judex Juris telah melakukan kekhilafan dalam menguatkanPutusan Judex Facti

Pembiaran faktahukum yang keliru tersebut merupakan bentuk kekhilafan hakim ataukekeliruan yang nyata, oleh karena itu putusan yang dimohonkanPeninjauan Kembali tersebut harus dibatalkan;Halaman 19 dari 24 hal. Put.

Penempatan Turut Tergugat dalam perkara aquo adalah keliru, karena yangmenjadi obyek gugatan Para Penggugat adalan pembatalan Sertipikat yangditerbitkan oleh Tergugat Ill, dimana Turut Tergugat tidak ada hubungannyadengan penerbitan Sertipikat dimaksud, maka ditariknya Turut Tergugat dalamperkara aquo adalah keliru apalagi Para Penggugat dalam subyek gugatannyamenyebutkan Perkumpulan Notaris Indonesia/PPAT Cq. HENDRI BONG, SH.4.

Bahwa dalil gugatan Para Penggugat pada posita 4 dan posita 5 adalahmerupakan dalil yang keliru dan tidak benar, karena Para Penggugat mendalilkantanah yang dimilikinya adalah seluas 15.000 M2 atau sama dengan 1,5 hektarbukannya 15 hektar.

Eksepsi Kompetensi Absolut / Kewenangan MengadiliBahwa gugatan Penggugat keliru dan salah alamat, dikarenakan gugatan aquoseharusnya diajukan dan ditujukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara,dimana untuk menyatakan sesuatu sertipikat (yang merupakan suatu putusanTata Usaha Negara) itu batal ( wide Petitum Penggugat ) adalan menjadikewenangan absolut dari Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan PengadilanNegeri Mempawah.

Bahwa sertipikat yang dikeluarkan olehTergugat Ill merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah sesuaidengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan halhal tersebut diatas gugatana quo adalah keliru dan salah alamat, oleh karena Tergugat III mohon supayaHalaman 11 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Mpwgugatan a quo ditolak setidaktidaknya

Bahwa sertipikat yang dikeluarkan olehTergugat Ill merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang telah sesuaiHalaman 15 dari 22 Putusan Perdata Gugatan Nomor 78/Pdt.G/2020/PN Mpwdengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009tentang perubahan kedua atas Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 tentangPeradilan Tata Usaha Negara, maka berdasarkan halhal tersebut diatas gugatana quo adalah keliru dan salah alamat, oleh karena Tergugat III mohon supayagugatan a quo ditolak setidaktidaknya

Sehingga ditulis Badan Pendidikan Latihan dan PenyuluhanPertanian Padang;Bahwa Badan Pendidikan Latinan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP)adalah bahagian dari Kementrian Pertanian yang beralamat di Jakarta;Sedangkan yang beralamat di Jalan Pertanian Lubuk minturun, Kel.Lubuk minturun, Kecamatan Koto Tangah Padang, adalah SekolahMenengah Kejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Padang,yang merupakan Sekolah Binaan dari BPLPP Jakarta;Dengan demikian gugatan Pengugat tentang Tergugat 2 adalah Keliru

Sehingga ditulis Badan Pendidikan Latihan danPenyuluhan Pertanian Padang;Bahwa Badan Pendidikan Latihnan dan Penyuluhan Pertanian (BPLPP)adalah bahagian dari Kementrian Pertanian yang beralamat di Jakarta;Sedangkan yang beralamat di Jalan Pertanian Lubuk Minturun, KelurahanLubuk Minturun, Kecamatan Tangah Padang, adalah Sekolah MenengahKejuruan Pertanian Pembangunan (SMKPP) Negeri Padang, yangmerupakan Sekolah Binaan dari BPLPP Jakarta;Dengan demikian gugatan Pengugat tentang Tergugat 2 adalah Keliru

menerapkanhukum, yang Pemohon Kasasi maksud:adalah keliru menerapkan Hukum Adat Minangkabau, di mana sesuaidengan posita surat gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat, pada angka 3bahwa objek perkara adalah merupakan harta pusaka tinggi PemohonKasasi/Penggugat, tanah mana Pemohon Kasasi/Penggugat perolehsecara turun temurun dari Mamak kandung Penggugat yang bernamaalmarhum Mahyuddin Palo Banda dari dahulu sampai dengan sekarang dimana sesuai dengan Hukum Adat Minang Kabau, dalam harta pusakatinggi yang

Dalam Pokok Perkara1.Bahwa karena pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tinggi SumateraBarat di Padang telah salah dan keliru, dalam memberikan pertimbanganhukumnya tentang eksepsi, dengan alasan alasan yang telah PemohonKasasi/Penggugat uraiankan tersebut di atas, maka beralasan hukumselanjutnya jika Majelis Hakim Agung RI sependapat dengan PemohonKasasi/Penggugat melakukan pemeriksaan terhadap pokok perkara;Bahwa karena terbukti semua pertimbangan hukum dari Majelis HakimTinggi Sumatera Barat di

Padang telah salah karenanya keliru, makauntuk selanjutnya beralasan hukum jika Majelis Hakim Agung RImemberikan pertimbangan hukumnya tentang pokok perkara;Hal. 22 dari 25 hal.

Bahwa tidak benarnya lagibahwa pada halaman 49 alinea ada kalimat bahwa mengingat objeksengketa tersebut masih tertulis atas nama Prayitno, maka menurut hukumselaku pemilik yang menjual tanah objek sengketa haruslah dijadikansebagai pihak dalam gugatan;Dalam hal ini kalau mau dibilang sangat sangat keliru dalam memahami danmenerapkan hukumnya.

Perlu diingat bahwa sertifikat tersebut sudah atasnama Agnes Herlina Budiarti dahulu Tergugat dan Pembanding IIBagaiaman Majelis Hakim bisa salah dan keliru memahami kasusnya yangberakibat pada putusan yang keliru.dan salah dalam penerapan hukumnya;Dan perlu dijelaskan bahwa sdr.

Dan ternyata Hakim telah salah penerapan hukumnya danlalai keliru untuk memahami:;Bahwa tidak ada satu kalimat pun dari halaman 48 sam pai halaman 52bahwa Majelis Hakim menerangkan bahwa tanah telah menjadi milik agnes/Tergugat I/Pembanding II berarti memang dalam hal ini Hakim PengadilanTinggi Semarang kurang memahami kasusnya dan berakibat salah dalampenerapan hukumnya dalam memutus yang berakibat keliru;Bahwa Pengadilan dalam memeriksa satu perkara berharap dalampersidangan masalah menjadi terang

Padahal dalampertimbangan hukum yang penting dasar hukum yang digunakan untukmemutus seperti yang dianjurkan oleh Mahkamah Agung dalam putusanyanomor;Maka kami melihat Majelis Hakim telah keliru dan salah dalam penerapanhukumnya terhadap kasus ini;.

Nomor 942 K/Pdt/2017mengunakan tafsir yag berakibat telah lalai atau keliru.