Bahwa berdasarkan uraian tersebut, pendapat Majelis yang tidak mempertahankankoreksi atas Penyerahan yang Pajak Pertambahan Nilainya harus dipungut sendirisebesar Rp1.343.940.905,00 telah dibuat tanpa pertimbangan yang cukup danbertentangan dengan fakta dalam persidangan, serta aturan perpajakan yang berlakuyaitu Pasal 4 huruf (a) dan Pasal 3A ayat (1) UndangUndang PPN sehinggamelanggar ketentuan Pasal 78 UndangUndang Pengadilan Pajak.

Bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melaluipenukaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yangdiperoleh.

;Menimbang, bahwa dengan demikian dari segenap hasil penilaian alatbukti yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim menemukan bahwaPenggugat tidak mampu mengajukan buktibukti yang nilainya memenuhi batasminimal pembuktian.

aman dan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugasoperasi militer atau expedisi militer.Bahwa perbuatan tersebut telah memenuhi unsurunsur tindak pidanasebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 87ayat (1) ke2 jo ayat (2) KUHPM.Menimbang, bahwa para Saksi yang telah dipanggil ke persidangan secara sahsesuai ketentuan Undangundang tetapi tidak dapat hadir, maka keterangannyadibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik yang telah diberikan dibawahsumpah dimana nilainya

ternyata pihak Tergugat dan Tergugat Il sama sekali tidak melaksanakankewajiban sebagaimana yang telah diperjanjikan, bahkan cek sebesar Rp.4.000.000.000, (empat milyar rupiah) yang diserahkan Tergugat dan II sebagaijaminan, justru oleh Tergugat II dan Turut Tergugat meminta kepada Penggugat agartidak melakukan kliring terlebin dahulu, dengan alasan belum ada dana jika cektersebut harus dicairkan, sedangkan Sertifikat Hak Milik Satuan Rumah Susun(SHMSRS) No. 3548/XXII/RIO DE JANEIRO sebagai jaminan nilainya

Menyatakan hukumnya bahwa harta tersebut dalam jawaban gugatanTergugat rekonpensi angka 7 berupa berupa 1 (satu) unit sepeda motormerek Yamaha type Vega R, dengan Nomor polisi R5386FE tahun2005, warna hitam seharga Rp.10.800.000,00 (sepuluh juta delapanratus ribu rupiah) tersebut merupakan harta bersama dalam perkawinan19antara Penggugat dengan Tergugat dan masingmasing pihak berhakatas separo bagian yang sama besar/nilainya;3.

Menghukum Penggugat untuk menyerahkan harta bersama tersebutdalam jawaban gugatan Tergugat rekonpensi angka 7 kepada Tergugatrekonpensi, seketika dan tanpa syarat apabila perlu dengan bantuan alatnegara/Polri untuk dibagi antara Penggugat dan Tergugat masingmasingseparo bagian yang sama besar/nilainya, jika Penggugat tidak jugamemenuhi kewajibannya, maka harta bersama tersebut dijual secaralelang dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, khususbagian Penggugat dikurangi biayabiaya yang

Karimun.Saksi mengatakan bahwa memang benar ada dilakukan Adendum darikedua belah pihak untuk perpenjangan waktu tanggal 22 Agustus 2011diperpanjang s/d tanggal 132 hari kalender dan berakhir kontrak tanggal31 Desembet 2011, dikarenakan adanya sanblassthing suatu komponenyang tidak tertera pada kontrak awal dan maka otomatis pulalah adaPerubahan ..............perubahan angka yang tadinya dalam kontrak pertama nilainya sebesarRp. 2.700.000.000, dan dalam adendum (perubahan) nilainya menjadiRp. 2.752.783.000

senintanggal 04 Maret 2019, namun Tergugat tidak dengan sukarela/Mengabaikanuntuk melaksanakan Amar Putusan Komisi Informasi Provinsi Jambi Nomor :030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan sekarangSaat gugatan ini dibuat;9.Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan KomisiInformasi Provinsi Jambi Nomor : 030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 Agustus2018 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PutusanAjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya

Bahwa Atas Perbuatan Tergugat yang Tidak melaksanakan Putusan KomisiInformasi Provinsi jambi Nomor: O030/IX/KIPJBI/PSI/2017 tanggal 15 agustus2018 adalah bentuk Perbuatan Melawan Hukum dikarenakan PutusanAjudikasi Nonlitigasi Komisi Informasi adalah Putusan yang nilainya setaradengan Putusan Lembaga Peradilan hal ini sesuai Penjelasan Pasal 23Undang Undang Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik;10.

Pasal 184 ayat (1) KUHAP, dinyatakan bahwa:alat bukti yang sah ialah: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk danketerangan terdakwa;Menimbang, bahwa dalam Pasal 185 ayat (1) KUHAP dinyatakan bahwa:keterangan saksi sebagai alat bukti ialah apa yang saksi nyatakan di sidangpengadilan ;Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 26/Pid.B/2019/PN BonMenimbang, bahwa selanjutnya Pasal 162 ayat (2) KUHAP berbunyi jikaketerangan itu sebelumnya telah diberikan di bawah sumpah, maka keterangan itudisamakan nilainya

AM.PUGUH SpOG.MMR bin (alm)LABYONO PUGUH sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan diPenyidik, oleh karena disumpah dalam memberikan keterangannya oleh Penyidik,maka keterangan saksi tersebut, disamakan nilainya dengan keterangan saksi dibawah sumpah yang diucapkan di depan persidangan;Menimbang, bahwa dari pemeriksaan di persidangan telah ditemukan alatbukti berupa keterangan saksisaksi, dan keterangan Terdakwa yang salingbersesuaian dan dihubungkan dengan barang bukti, maka dapat

Namun, Penggugat menolak untuk menandatangani perjanjianbersama, malah Penggugat mengajukan gugatan a quo padahalTergugat telah membayarkan kompensasi kepada Penggugat dan telahditerima oleh Penggugat yang nilainya sesuai dengan ketentuanperaturan perundangundangan yang berlaku.Tergugat secara tegas menolak keras seluruh dalildalil Penggugat dalamGugatannya, terkecuali terhadap halhal yang dengan secara tegas diakuikebenarannya oleh Tergugat dan bersama ini Tergugat akan menyampaikanEksepsi dan Jawaban

Mengingat pada diskusi 26 Juni2019, Penggugat memilin untuk mengundurkan diri dan Tergugat telahmemberikan pembayaran kompensasi kepada Penggugat sebesarRp135.472.145, (Seratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh duaribu seratus empat puluh lima rupiah) yang nilainya sudah sesuai denganketentuan Pasal 156 UU Ketenagakerjaan;Adapun masa kerja Penggugat di Perusahaan Tergugat adalah selama 3(tiga) tahun 6 (enam) bulan terhitung sejak 3 Maret 2016 hingga 6September 2019, sehingga kompensasi

ada pemishana Harta Kekayaansecara tanggung renteng membayar ganti rugi kepada suaminya(PENGGUGAT).TENTANG PUTUSAN SERTA MERTA11 Bahwa TERGUGAT II sangat keberatan dengan dalil Gugatan PENGGUGAT tentangPutusan Serta Merta dengan alasan:Berdasarkan surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2004 TentangPermasalahan Putusan Serta Merta(Uitveoerbaar bij voorraad) dan Provisionil,Majelis Hakim hendaknya berhati hati untuk menjatuhkan Putusan Serta MertaPENGGUGAT di wajibkan untuk memberikan jaminan yang nilainya

Bahwa atas Putusan Serta Merta yang diajukan PENGGUGAT, maka sesuai SuratEdaran Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2004, dimohon Majelis Hakim berhatihatiuntuk menjatuhkan putusan serta merta dan PENGGUGAT diwajibkan untukmemberikan jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang / obyek yang akandisita.13.

tentang PermohonanPutusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) Dan Provisionilyang ditujukan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri danKetua/Hakim Pengadilan Agama di seluruh Indonesia, yangmenyatakan bahwa:Setiapkali akan melaksanakan putusan serta merta (uit voerbaarbij voorraad) harus disertai penetapan sebagaimana diatur dalambutir 7 SEMA No.3 Tahun 2000 yang menyebutkan:agar setiap kali akan melaksanakan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) harus disertai adanya pemberian jaminanyang nilainya

Surat Edaran Mahkamah Agung R.INo.4/2001 tertanggal 20Agustus 2001: menegaskan kepada Ketua/HakimPengadilan Negeri dan Ketua/Hakim Pengadilan Agama diseluruh Indonesia agar setiap kali akan melaksanakanPutusan Serta Merta (uit voerbaar bij voorraad) harusdisertai adanya pemberian jaminan yang nilainya samadengan nilai barang/obyek eksekusi sehingga tidakmenimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian hari dijatuhnkan putusan yang membatalkanputusan Pengadilan Tingkat Pertama.BERDASARKAN

Menyatakan para tergugat belum membayarhak penggugat berupa uang ganti rugi pembebasan tanah milikpenggugat yang terletak di wilayah Kelurahan Ajirmadidi AtasKecamatan Airmadidi Kabupaten Minahasa Utara seluas total360.875 M2 (tiga ratus enam puluh ribu delapan ratus tujuh puluh limameter persegi) untuk kepentingan pengembangan objek wisataDaerah Kabupaten Minahasa Utara yang nilainya pada saat itusebesar Rp.2.165.250.000 (dua milyar serratus enam puluh lima jutaHalaman 13 dari 30, Putusan Perdata

KecamatanAirmadidi Kabupaten Minahasa Utara; Bahwa saksi tahu karena saat itu saksi sebagai Kepala Bagian UmumKabupaten Minahasa Utara, periode tahun 2008 s.d 2009; Bahwatugas saksi salah satunya adalah mengetahui asetaset apa yangakan dibayarkan atau dilepaskan; Bahwawaktu itu akan dilepaskan hak atas tanah jadi harus diurus (padabagian saksi); Bahwa saksi tahu objek sengketa tersebut pernah akan dilepaskan olehpenggugat untuk dibayar oleh Pemerintah Kabupaten; Bahwasaksi tidak tahu objek sengketa nilainya

puluh tujuh juta rupiah)Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat nilaidari objek sengketa huruf (a) berupa rumah dengan batas dan luassebagaimana yang tercantum dalam fakta hukum adalah Rp.75.000.000,00(tujuh puluh lima juta rupiah);Menimbang, bahwa untuk nilai dari harta bersama lainnya MajelisHakim mengambil taksiran nilai harta yang ditetapkan oleh Penggugat karenatidak dibantah oleh Tergugat, dengan tetap memperhatikan objek yang sudahtidak ada sehingga tidak dihitung lagi nilainya

, dan objek yang sudah berkurangsehingga dikurangi nilainya;Menimbang, bahwa objek sengketa huruf (j) antara gugatan dan hasilpemeriksaan setempat hanya terjadi perbedaan warna, maka Majelis Hakimmenilai objek sengketa huruf (j) tersebut tetap ada sebagaimana dalil dalamposita Penggugat;Menimbang, bahwa untuk objek sengketa huruf (k) berupa televisi danmesin digital yang ditaksir Penggugat sebesar Rp.3.000.000,00 (tiga jutarupiah), karena televisinya sudah tidak ada dan yang ada hanya mesin digitalsaja

Bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor4 Tahun 2001 tentang Putusan Serta Merta (uitvoerbaar bij voorraad) danprovisionil, dinyatakan bahwa setiap kali akan melaksanakan putusan sertamerta tersebut, harus disertai penetapan sesuai ketentuan butir 7 Surat EdaranMahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2000 dan adanyapemberian jaminan yang nilainya sama dengan nilai barang/objek eksekusi,sehingga tidak menimbulkan kerugian pada pihak lain apabila ternyata dikemudian

Bahwa dalam perkara a quo Penggugat tidak menyertakan jaminan yangnilainya sama dengan nilai objek perkara dan dengan demikian jelas bahwatanpa disertainya pemberian jaminan dari Penggugat yang nilainya samadengan objek perkara tersebut, maka pelaksanaan putusan serta merta tidakboleh dijalankan;9. Bahwa Tergugat II dengan tegas menolak dalil/alasan Penggugat dalam petitumgugatannya yang pada pokoknya meminta kepada Majelis Hakim untukmeletakkan sita jaminan terhadap objek perkara;10.

Bahwa selama TERGUGAT menjalankan tugas jabatannya selaku PayrollOfficer, didapati bahwa TERGUGAT terbukti telan melakukan kecurangandengan cara menyusun data fiktif biaya upahn pekerja perusahaanPENGGUGAT yang nilainya melebihi biaya yang sesungguhnya (mark upbiaya), sehingga selisin dari pembayaran yang telah dialokasikan olehperusahaan berdasarkan data fiktif yang dibuat TERGUGAT dengan biayaupah sesungguhnya, ditransfer ke rekening TERGUGAT pada Bank MandiriNo. 109.0011526340 atas nama NI KETUT

mempunyai sesuatu hak atauuntuk membantah adanya hak orang lain haruslah membuktikan tentang adanyahak atau peristiwa tersebut;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari jawabmenjawab antara para pihak maka yang menjadi persengketaan antara keduabelah pihak sebagaimana yang didalilkan Penggugat adalah mengenaiperbuatan Tergugat yang telah merugikan Penggugat yaitu bahwa Tergugatterbukti telan melakukan kecurangan dengan cara menyusun data fiktif biayaupah pekerja perusahaan Penggugat yang nilainya

Memberikan uang Jajan harian anak yang di serahkan tiap mingguataupun 2 minggu sekali yang nilainya tergantung rezeki sayag). Biaya kesehatan anak , saat ini Pemohon dan 2 orang anak Pemohonmengunakan jaminan kesehatan yaitu BPJS kelas 1 dan Asuransikesehatan Mandiri Inhelt kelas Silver dan keseluruhan biaya tersebut dibiayai dan di potong dari gaji Pemohon , bahkan sampai saat ini biayaKesehatan Termohon yaitu BPJS kelas 1 masih di potong dari gaji /pendapatan Pemohon.h).

Memberikan bantuan uang makan anak yang nilainya tergantung rezekiPemohoni). Membawa anak untuk Refresing di saat Pemohon memiliki keluanganRezeki;Karena Pemohon tidak lagi memiliki kKepercayaan terhadap Termohonuntuk menitipkan keuangan terkait pendidikan anak, karena bagiPemohon Pendidikan anak itu sangat penting.. Pemohon = dalam hal ini di katakan oleh Termohon berselingkuh makadengan ini Pemohon katakan benar .

Perlu diketahui bahwa nilai jaminan tersebut 2(dua) bidang tanah yang nilainya + Rp. 20.000.000.000 (duapuluhmilyar rupiah) dan 1 (satu) unit mobil honda CRV dan mobil Swiff senilaiRp. 130.000.000 (seratus tigapuluh juta rupiah) dan Rp. 100.000.000(seratus juta). Dan atas perbuatan Sdr.

Il s/d Tergugat V A quo, bagaimana bisa jika pemiliknya tidakpernah menjual milknya dan sangat nyata adanya suatu tidakan perbuatanmelawan Hukum yang dilakukan Tergugat dengan cara menipu Tergugat IIs/d Tergugat V yang awalnya hanya dijanjiak akan diberi bantuan untukmengurus anaknya sampai adanya renacana pemberian hutang yangtenyata semuanya adalah rekayasa belaka karena Tergugat II belum pernahdiberi uang sebesar Rp. 600.000.000, dan sudah pasti tidak akan sudimenjual rumah dan tanahnya yang nilainya

CikarangPusat, Kab Bekasi yang nilainya waktu itu + Rp. 1.500.000, permeterdan lokasi tersebut masuk dalam kawasan Industry Lippo Cikarang,Mobil Merk Honda CRV tahun 2002 warna silver dan mobil SuszukiSwift tahn 2006.b. Bahwa indikasi perbuatan melawan hukum lainnya untuk pengambilalihan tanah dan rumah Tergugat II s/d Tergugat V tersebut sangatjelas dan nyata yang dilkakukan oleh Tergugat dan kuat dugaanbahwa Penggugat terlibat dalam perbuatan melawan hukum ini;c.

jika pemiliknyatidak pemah menjual milknya dan sangat nyata adanya suatu tidakanperbuatan melawan Hukum yang dilakukan Tergugat dalam Konpensidengan cara menipu Tergugat Il s/d Tergugat V dalam Konpensi yangawalnya hanya dijanjiak akan diberi bantuan untuk mengurus anaknyasampai adanya renacana pemberian hutang yang ternyata semuanyaadalah rekayasa belaka karena Tergugat II dalam Konpensi belum pemahdiberi uang sebesar Rp. 600.000.000, dan sudah pasti tidak akan sudimenjual rumah dan tanahnya yang nilainya

Cikarang Pusat,Kab Bekasi yang nilainya waktu itu + Rp. 1.500.000,permeter dan lokasi tersebut masuk dalam kawasanIndustry Lippo Cikarang, Mobil Merk Honda CRVtahun 2002 warna silver dan mobil Suszuki Swifttahn 2006;. Bahwa indikasi perbuatan melawan hukum lainnyauntuk pengambil alinan tanah dan rumah milik ParaPenggugat Rekonpensi tersebut sangat jelas dannyata yang dilkakukan oleh Tergugat dalamKonpensi dan kuat dugaan bahwa Penggugat dalamKonpensi terlibat dalam perobuatan melawan hukumini;.

koordinasiKelembagaan danKPMD pada tanggal 04 Juli 2013;e Bahwa Dana yang disimpangkan sesuaihasilinvestigasi dan telah diakui oleh Terdakwa adalahsebanyak Rp. 295.000.000,( dua ratus sembilanpuluh lima juta rupiah ), yang rinciannya :1.Penerimaan angsuran dari kelompok yang tidak disetorkan ke bendaharayaitu sebesar Rp.119.517.800, ( seratus sembilan belas juta lima ratustujuh belas ribu delapan ratus rupiah ).2.Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapihanyasebagian saja yang diberikan, nilainya

menyusul..3.Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif,nilainya menyusul Sehinggajumlah sementara yang diakui oleh terdakwa adalah sebesar Rp.295.000.000.tersebut dilakukan didepan Musyawarah Antar Desa( dua ratus sembilan puluh lima juta rupiah ), pengakuan( MAD ) yangdiadakan pada tanggal 31 Juli 2013 bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.2.Saksi SIT AMINAHBahwa atas penyimpangan tersebut saksisegera melakukan rapat koordinasidengan PJOK Srihayati, dan ditindaklanjuti dengan rakor kelembagaan danKPMD

Pencairan yang seharusnya diberikan pada kelompok tapi hanyasebagian saja yang diberikan, nilainya menyusul.3.

Adanya pengajuan untuk kelompok fiktif, nilainya menyusul.Bahwa jumlah sementarayang diakui oleh terdakwaadalah sebesar Rp.295.000.000, (dua ratussembilan puluh lima jutarupiah), pengakuan tersebutdilakukan di depanMusyawarah Antar Desa(MAD) yang dilakukan padatanggal 31 Juli 2013bertempat di Desa Balai DesaTanurejo.56Bahwa langkah yangdilakukan oleh UPKKecamatan Bansari adalah,sebelum saksi mengetahuiadanya penyimpangan yangdilakukan oleh Terdakwa,karena Terdakwa tidak masukkerja selama 8 hari berturutturut

terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya

membuat laporan kepacta Kalakgiat (Kababek TNI)dengan tembusan ke pihak rekanan bahwa barang telah diterimadalam keadaan baik sesuai kontrak Pihak rekanan membuat suratpermohonan pembayaran ditujukan kepada Kababek TNI, kemudianKababek TNI selaku Kalakgiat mengeluarkan surat permintaanpembayaran (SPP) ditujukan kepada Papekas TNI Wilayah Jakarta IIIyang besarnya sesuai nilai kontrak;b) Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta Ill yang nilainya

terhadap laporanhasil penghitungan indikasi kerugian Negara atas penyalahgunaanpenyetoran pajak pertambahan nilai (PPN) dalam kontrak pengadaanbarang dan jasa yang dilakukan antara Babek TNI sebagai penerima danPT Mardhika Adhidarma sebagai penyedia telah terjadi kKerugian Negaraakibat perbuatan Terdakwa, dimana Terdakwa melakukan dengan caracara memalsukan 4 (empat) dokumen SSP yang menggelapkan setoranpajak (PPN) ke kas Negara atas nama wajib pajak PT MardhikaAdhidarma pada tahun 2010 dan 2011 nilainya

No. 461 K/MIL /2017Surat Permohonan Pembayaran dilampiri faktur pajak diketahui dandisetujui Papekas TNI Wilayah Jakarta III yang nilainya didapat clanpenghitungan dasar pengenaan pajak = 100/100 x harga pengajuanbarang, hasil tersebut didapatkan nilai PPN dengan penghitungan =10% x dasar pengenaan pajak;Baurcoklit melakukan pemeriksaan kelengkapan pertanggungjawaban keuangan, setelan lengkap dilakukan pengecekan administrasiKauryar Pekas TNI dilanjutkan pemotongan pajak PPN sebesar 10%dari nilai