Ditemukan 12171 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : penadaan penyataan penetapan penadahan penahanan
Penelusuran terkait : Penataan ruang Walikota tangerang selatan cq bkprd (badan koordinasi penataan ruang daerah) vs pt. hana kreasi persada; Dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kota tangerang vs perkumpulan anti korupsi & kriminalitas indonesia (pakksa); Kuasa pengguna anggaran kuasa pengguna barang bidang pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang aceh vs pt nabilla utama;; Pt. citra gading asritama (pt. cga) vs kepala dinas pekerjaan umum dan penataan ruang (pupr) pemerintah kabupaten bengkalis selaku pengguna anggaran (pa) / pejabat pembuat komitmen (ppk); Cv hanindhya vs 1. pejabat pembuat komitmen pembangunan jalan dan jembatan dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten lampung timur tahun anggaran 2022. 2. cv putra mandiri;;
Pengadilan PN SEMARANG Perdata
Putus : 19-12-2016 — Upload : 13-02-2017
Putusan PN SEMARANG Nomor 17/Pdt.G/2016/PN.Smg
Tanggal 19 Desember 2016 — Grace Elizabeth Liem Dokter Jahja Kurniawan d/h The Swie Khing,dkk
68 — 19
  • ., M.Kn selakuNotaris dan PPAT, diberi tanda : P9;10.Fotocopy Laman Kemekum dan Ham Peraturan Pemerintah Republik Indonesia11No. 50, tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan Di Wilayah Kabupaten Kabupaten Daerah Tingkatli Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan KendalSerta Penataan Kecamatn Di Wilayah Kota Madya Daerah Tingkat li SemarangDalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat Nusa Jawa Tengah, diberi tanda : P10;.Fotocopy Surat Keterangan Pendaftaran Tanah, Nomor : 4556 Tahun 2015,Tertanggal 02
Pengadilan PTUN MATARAM TUN Pertanahan
Register : 06-08-2012 — Putus : 12-02-2013 — Upload : 01-04-2014
Putusan PTUN MATARAM Nomor 24/G/2012/PTUN.MTR
Tanggal 12 Februari 2013 — ZAINAL TAYEB vs KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK BARAT PEJABAT PERWAKILAN KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LOMBOK UTARA
144 — 101
  • (Koordinator Urusan Pengaturan Penataan Perumahan PerwakilanKantor Pertanahan Kabupaten Lombok Utara) dan H.M. TAUFIK(Kepala Desa Gili Indah) (semuanya 3 orang); Pemeriksaan iniditandatangani oleh : SSMON SANGA PURE, SH, HAJI MARDAN, SH.H.M.
Pengadilan PTUN MAKASSAR TUN
Register : 23-03-2020 — Putus : 06-10-2020 — Upload : 06-10-2020
Putusan PTUN MAKASSAR Nomor 28/G/2020/PTUN.Mks
Tanggal 6 Oktober 2020 — Penggugat:
HARUNA DG. KILA BIN DOLO
Tergugat:
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN GOWA
Intervensi:
DARMAWANGSA, S.Sos
207 — 137
  • Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanahsecara sistimatis dan pendaftaran tanah secara sporadikdiupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan parapihak yang berkepentingan ; Pasal 24 ayat (1).Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal darikonversi hakhak lama dibuktikan dengan alatalat bukti mengenaiadanya hak tersebut berupa buktibukti tertulis, keterangan saksidan atau penyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannyaoleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran
Pengadilan PT PONTIANAK Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 03-04-2018 — Upload : 15-05-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 9/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 3 April 2018 — HENDRIKUS BALI MELAWAN 1. AM. NASIR, SH 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KAPUAS HULU
59 — 47
  • Bahwa sesuaiketentuan yang berlaku dalam hal penataan wilayah termasukpenentuan batasbatas desa adalah MUTLAK merupakan kewenangan Hal 39 dari 44 halaman, Putusan Nomor 9/PDT/2018/PT PTKdari Pemerintah Daerah setempat, dalam hal ini Pemerintah KabupatenKapuas Hulu.
Pengadilan PTUN SAMARINDA TUN
Register : 05-07-2017 — Putus : 08-11-2017 — Upload : 25-01-2018
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 26/G/2017/PTUN.SMD
Tanggal 8 Nopember 2017 — Penggugat:
MULKAN
Tergugat:
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROPINSI KALIMANTAN TIMUR
312 — 106
  • Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 17 Tahun 2015tentang Penataan Pemberian Izin Dan Non Perizinan SertaPenyempurnaan Tata Kelola Perizinan di Sektor Pertambangan,Kehutanan dan Perkebunan Kelapa Sawit di Provinsi KalimantanTimur;k.
Pengadilan PN BANGLI Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 01-09-2015 — Putus : 05-04-2016 — Upload : 17-05-2016
Putusan PN BANGLI Nomor 54/Pdt.G/2015/PN.Bli
Tanggal 5 April 2016 — Perdata Gugatan - A.A Gede Eka Putra,SH - A.A Gd Anom Wiratharma - A.A Made Rai Rinara - A.A Gede Oka Sudana - A.A. Gede Raka Dharma Putra - Anak Agung Gede Oka, SH - Anak Agung Made Anom - Anak Agung Abdi Negara - Anak Agung Made Darma Praja - Anak Agung Made Karmadanarta - Anak Agung Gede Dharma Satria Melawan - Drs. A.A Gede Raka - Ir.Aa.Gd.Setia Darma - A.A Gd. Jaya Negara - A.A Gd. Darma Agung - Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bangli
81 — 38
  • Redistribusikan kepada pemilik tanah peserta Konsolidasi tanah( LC) yang terletak di lokasi Konsolidasi tanah perkotaan / Konsolidasi disubak Aya, Kelurahan Kawan dan Kelurahan Bebalang, Kecamatan Bangli;g Bahwa Konsolidasi tanah adalah kebijakaan pertanahan mengenai penataankembali penguasaan dan penggunaan tanah serta usaha pengadaan tanahuntuk kepentingan pembangunan, untuk meningkatkan kwalitas lingkungandan pemeliharaan sumber daya alam dengan melibatkan partisipasi aktifmasyarakat;h Bahwa didalam penataan
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Umum Pra Peradilan
Register : 05-04-2016 — Putus : 03-05-2016 — Upload : 07-11-2016
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 58/Pid.Prap/2016/PN.Jkt.Sel
Tanggal 3 Mei 2016 — 1. TEDDY SOEMANTRY, S.H. 2. TOGAR SM. SIJABAT, S.H., M.H. 3. ELLYWATI SUZANNA SARAGIH, S.E.,S.H. 4. LAMO H.T. SORMIN, S.H. 5. HADI IRWANTO, S.H. 6. HARIYANTO, S.H. Kesemuanya Advokat pada Kantor Advokat TEDDY & TITI, beralamat di Jalan Cimandiri No. I A Cikini, Jakarta Pusat 10330, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2016; Yang selanjutnya disebut sebagai..............................................PEMOHON;
135 — 79
  • Melakukan pengujian audit dan mengidentifikasi isuisu yangdilaporkan dan melakukan penataan resiko;e. Menjaga komunikasi dengan Management Perusahaan dan KomiteAudit di Kantor Pusat Perusahaan;f. Merekomendasikan proses dan menyiapkan laporan temuan audit;g. Melakukan tindak lanjut temuan tadi;h. Mendapatkan, menganalisa dan mengevaulasi dokumen akuntansidata dan laporan tertentu;Sedangkan yang bertugas dan bertanggung jawab untuk menanganibagian pajak pada saat itu adalah Sdr.
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 20-05-2020 — Putus : 30-07-2020 — Upload : 14-08-2020
Putusan PT SURABAYA Nomor 303/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 30 Juli 2020 — Pembanding/Penggugat : NOFIDIAN ENIKASARI Binti H. KAYAT Diwakili Oleh : NOFIDIAN ENIKASARI Binti H. KAYAT
Terbanding/Tergugat I : PT. BANK RAKYAT INDONESIA Persero,Tbk.
Terbanding/Tergugat II : KPKNL
48 — 27
  • Penataan kembali (Restructuring), yaitu perubahan syaratsyaratkredit berupa penambahan dana Bank dan atau konversi seluruh atausebagian tunggakan bunga menjadi pokok kredit atau konversi seluruhatau sebagian dari kredit menjadi menyertaan dalam perusahaan.13. Bahwa oleh karena pelaksanaan lelang yang akan dilakukan olehTergugat Il tiak sesuai dengan harga limit adalah merupakan perbuatanmelawan hukum dan haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan :a.
Pengadilan PN BANDA ACEH Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 15-03-2013 — Putus : 22-03-2013 — Upload : 19-08-2014
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 11/Pdt.G/2013/PN Bna
Tanggal 22 Maret 2013 — 1. DR. MUHAMMAD YOESOEF ATEN’S 2. EVI ADNIATI binti ADNAN ATEN’S 3. LUKAMNUL HAKIM bin ADNAN ATEN’S 4. NASRULLAH bin ADNAN ATEN’S 5. KHAIRUDDIN bin ADNAN ATEN’S MELAWAN 1. JAMALUDDIN M. JUNED, 2. BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KOTA BANDA ACEH
75 — 23
  • Penggugat, maka hal tersebut dilaporkan kepada peutuahKampung (perangkat Desa) guna dimusyawarahkan dan diselesaikan secara musyawarahkekeluargaan baik sebelum maupun setelah bencana Alam Gempa Bumi dan GelombangTsunami pada tanggal 26 Desember 2004, yang mana antara lain pernahdimusyawarahkan oleh perangkat Desa antara tahun 1997 sampai tahun 2006 namuntidak terdapat penyelesaian;Bahwa pasca Gempa Bumi dan Gelombang Tsunami, pemerintah (dalam hal ini BadanPertanahan NasionalBPN) bersama NGO melakukan penataan
Pengadilan PN LUBUK LINGAU Pidana Khusus
Register : 01-08-2019 — Putus : 18-12-2019 — Upload : 23-12-2019
Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 468/Pid.Sus/2019/PN Llg
Tanggal 18 Desember 2019 — Penuntut Umum:
AGRIN NICO REVAL, S.H.
Terdakwa:
HASANI BIN MUHAMMAD SHOLEH
232 — 64
  • Setelah diukur oleh petugas BPN, selanjutnya tim panitia A akanmemeriksa bidang tanah yang dimohonkan, dimana anggota tersebutterdiri dari Kasie hak tanah dan pendaftaran tanah, Kasir surveypengukuran dan pemetaaan, Kasie pengaturan dan penataan pertanahan,Lurah atau Kades Setempat, Kasubsi penetapan hak selaku sekretarisbukan anggota.
Pengadilan PTUN PALANGKARAYA TUN
Register : 13-06-2017 — Putus : 16-11-2017 — Upload : 22-12-2017
Putusan PTUN PALANGKARAYA Nomor 18/G/2017/PTUN.PLK
Tanggal 16 Nopember 2017 — Penggugat:
WIRATNO PRIHANDOKO
Tergugat:
KEPALA DINAS PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PEMUKIMAN KOTA PALANGKA RAYA
142 — 135
  • Pkr No. 18/G/2017/PTUN.PLK Bahwa mohon dicatat tentang penataan reklame tidak ada normahukum yang obyektif tentang kriteria hukum yang dapatdipertanggungjawabkan, hal mana kebijakan dan atau penetapan lokasi pemasangan tidak sesuai dengan nilai strategis estetikakeindahan, keamanan, ketertiban .
Pengadilan PA SUMBAWA BESAR Perdata Agama
Register : 24-06-2020 — Putus : 21-09-2020 — Upload : 22-09-2020
Putusan PA SUMBAWA BESAR Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sub
Tanggal 21 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
34 — 20
  • Sambal Mengkais, selain ituPemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagai Direktur atas CV.Putra Anugrah, sehingga pada intinya Termohon Konvensi/PenggugatPutusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PA.Sub Halaman 30 dari 58 halamanRekonvensi menurut hematnya Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensimerupakan seorang yang sangat mampu dan memiliki penghasilansangat besar, hal itu terbukti dalam pembuktian baik berupa suratsuratsalah satunya yaitu Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh KantorDinas Pekerjaan Umum dan Penataan
Pengadilan PN TANJUNG Perdata Tanah
Register : 14-08-2014 — Putus : 12-02-2009 — Upload : 14-08-2014
Putusan PN TANJUNG Nomor NO : 04/PDT.G/2008/PN.Tjg
Tanggal 12 Februari 2009 — Haji Lamsi Bin H. Aini , umur 56 tahun,Pekerjaan Swasta, Jenis Kelamin laki-laki, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jln Sutoyo S. No. 18, Rt. 36, Banjarmasin dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 April 2008 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 08/SK-Pdt/2008/PN.Tjg tanggal 29 April 2008 telah diwakili oleh Kuasanya yakni Murjani, S.H, Pekerjaan Advokat -= Penasehat Hukum yang beralamat Kantor Abrani Sulaiman, S.H & Rekan yang beralamat di Jalan Dharma Bakti IV, No. 03, RT. 13, Banjarmasin, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;-------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------M E LAWAN :------------------------------------------ Haji Hasbullah alias Haji Adul, Jalan tembus Terminal Mabuun, Rt. V/II, Desa Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;------------------------------------------------------------------- Haji Ahmad alias Haji Ulub, Desa Kuranji, Rt. 02, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimanatan Selatan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II ;---- Haji Dahrani, Jalan Raya Mabuun, Rt. V/II, Desa Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT III ;---- Dimana Tergugat I, II, dan III diwakili oleh Kuasanya yakni M. Nuryadin, S.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 17 Juni 2008 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 12/SK-Pdt/2008/PN.Tjg tanggal 18 Juni 2008 ;--------------------------------------------------------------------------------------------- Pemerintah RI Cq Departemen Dalam Negeri RI Cq Gubernur Kepala Daerah Tk. I Prop. Kal-Sel, beralamat jalan Jendral Sudirman, No. 14, Banjarmasin dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus No : 183.1/000709/KUM tanggal 16 Mei 2008 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 09/SK-pdt/2008/PN.Tjg tertanggal 28 Mei 2008 telah diwakili oleh kuasanya yang bernama Awi Sundari, S.H, M.H, Yatimah, S.H dan A.A Warliyadi, S.H, M.H selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT IV ;---------------------------------------------------------------- Siti Norainah Binti Utuh Matalie (Alm), selaku ahli waris dari Utuh Matalie (Alm), beralamat Jalan By Pass, Rt. 01, Rw. 01, Desa Mabuun, Kec. Murung Pudak, Kab. Tabalong, Prop. Kalimantan Selatan selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT V;------- Wahami Yuhani Bin Utuh Matalie (Alm), selaku ahli waris dari Utuh Matalie (Alm), beralamat Jalan Bulu Minung, Rt. 01, Rw. 01, Kel. Bulu Minung, Kec. Penajam, Balikpapan, Prop. Kalimantan Timur selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT VI;-----
83 — 6
  • Jalan Provinsi melainkan Jalan Kabupaten.4 Bahwa Tergugat IV sangat menaruh perhatian dengan adanya kegiatan pengukurandari Kantor Pertanahan Kabupaten Tabalong di tanah obyek sengketa dengan adanya jalan aspaldan pada akhirnya jalan tembus tersebut termasuk dalam hak milik Penggugat berdasarkanSertifikat Hak Milik Nomor 1610, tidaklah merasakan sesuatu atau seharusnya pihak KantorPertanahan Kabupaten Tabalong sudah mengetahui bahwa tanah di wilayah sekitar TerminalTransit Mabuun termasuk dalam penataan
Pengadilan PN WATES Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Upload : 16-01-2017
Putusan PN WATES Nomor 148/PDT.G/2016/PN.WAT.
P : HENDRO SABARUDIN T : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dkk
74 — 17
  • Kabupaten untuk menyusun Zonasi.Pemerintah Daerah Kabupaten Kulon Progo telah menindaklanjutidengan menyusun Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10Tahun 2014 tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan PulauPulauKecil tahun 2014 2034 (merupakan pelengkap dari Peraturan DaerahPemerintah Kabupaten Kulon Progo Nomor 1 tahun 2012) yang terdapatpada Pasal 6 yang berbunyi RZWP3K Kabupaten berkedudukan : a.melengkapi RIRW Kabupaten ; dan b. bersama dengan RIRWKabupaten sebagai instrumen kebijakan penataan
Pengadilan PT MEDAN Perdata Tanah
Register : 31-01-2018 — Putus : 03-04-2018 — Upload : 27-07-2018
Putusan PT MEDAN Nomor 47/PDT/2018/PT-MDN
Tanggal 3 April 2018 — ASRUL FAHRI VS PT. MAJU INDORAYA DAN BPN KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KAB TAPANULI SELATAN
172 — 104
  • /MenhutlI/2012 tanggal 21 Pebruari 2012 mengintruksikansetiap pemegang izin usaha pemanfaatan hutan wajib:a. melaksanakan dan menyelesaikan penataan batas pada arealkerjanya paling lama 3 (tiga ) bulan sejak surat edaran initerbit.b.Menyelesaikan status keberadaan dan/atau hakhakmasyarakat/penduduk dalam areal izin pemanfaat hutan.Bahwa selain bertentangan surat edaran tersebut diatas, jugabertentangan dengan surat edaran No. 2/SE/XII/2012 kepala BadanPertanahan Nasional tanggal 27 Desember 2012)
Pengadilan PN MATARAM Pidana Khusus
Register : 19-11-2019 — Putus : 17-12-2019 — Upload : 26-12-2019
Putusan PN MATARAM Nomor 719/Pid.B/LH/2019/PN Mtr
Tanggal 17 Desember 2019 — Penuntut Umum:
1.KRISNA PRAMONO,SH.
2.ADI HELMI.SH.
3.M A AGUNG S.FAIZAL, SH
Terdakwa:
KARDAP Alias AMAQ IKA
417 — 58
  • Pelestarian Alam,Pasal 12 ayat 2 menyatakan Bahwa untuk Taman Hutan Rayapenyelenggaraannya dilakukan oleh Pemerintah Provinsi atau PemerintahKabuapaten/kota, selajuntnya dasar teknis operasional dalampengeloalaannya diatur berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan HidupDan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.76/MenlhkSetjen/2015Tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional Dan Blok PengelolaanCagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya Dan Taman WisataAlam pada Pasal 5 ayat 1 disebutkan Bahwa Penataan
Pengadilan PT JAKARTA Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 24-01-2019 — Putus : 24-04-2019 — Upload : 26-04-2019
Putusan PT JAKARTA Nomor 53/PDT/2019/PT.DKI
Tanggal 24 April 2019 — Dr.DJAFAR A.RASYID, S.H.,M.H >< PERUM PERUMNAS CS
66 — 50
  • PID berhak untuk melakukan perubahan,peningkatan atau perbaikan kualitas, penyesuaiandan/atau perubahan atas struktur/konstruksi, arsitektur,mechanical & engineering (M/E), desain gambarproyek/layout/penataan/penempatan peruntukan karenasebab atau alasan apapun (termasuk karena adanyasuatu perubahan peraturan perundangundangan atauizin/persetujuan yang berlaku), yang berakibat terjadipenyesuaian atau perubahan atas letak/lokasi,peruntukan, penomoran, atau luas pada unit pesanan..
Pengadilan PN TEMBILAHAN Perdata
Register : 05-06-2020 — Putus : 19-11-2020 — Upload : 30-11-2020
Putusan PN TEMBILAHAN Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tbh
Tanggal 19 Nopember 2020 — Penggugat:
PT. BENGKALIS ERA JAYA
Tergugat:
1.Slamet Soedarsono selaku PPK Pembangunan Infrastruktur Pendukung Perkantoran Semi Permanen di Kabupaten Mahakam Ulu
2.Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir yang diwakili oleh Kepala Dinas Pekerja Umum Bidang Cipta Karya Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir selaku Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Indragiri Hilir
3.Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
4.Bupati Kepala Daerah Kabupaten Indragiri Hilir
127 — 25
  • dari 46 Putusan Nomor 6/Pdt.G/2020/PN Tbh. s Sisa yang belum dibayar 1.395.722.379,834 Dikurangi dengan:(1) Koreksi Audit : Rp.46.664.481,85(2) Denda Keterlambatan : Rp. 1.420.535.390,85686.935.454,50(3) Jaminan Pelaksanaan: Rp.686.935.454,50Jumlah Pengurangan5 Nilai Sisa Pekerjaan yang belum Rp. 24.813.011.02dibayar dibanding dengan kewajibanpenyedia Bagian Kesatu, Simpulan Audit huruf B Rekomendasi halaman 3 : Ataspermasalahan diatas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas PekerjaanUmum dan Penataan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 31-10-2016 — Upload : 08-08-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2587 K/PDT/2016
Tanggal 31 Oktober 2016 — GUBERNUR JAWA TENGAH, dkk. VS PT. INDO PERKASA USAHATAMA (sekarang PT. INDO PERMATA USAHATAMA ), Diwakili oleh SOEDIBIYO, dkk.
332 — 217 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang dapat dijadikan alasan hukumsebagai pembenaran atas maksud dan tujuan Tergugat tersebut,sebagai berikut:a)Untuk seluruh areal PRPP dimohonkan Hak Pengelolaan atas namaYayasan PRPP, namun karena Yayasan tidak bisa menjadi subyekhukum atas HPL maka permohonan HPL dilakukan denganMenggunakan Nama Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Tengahsebagaimana telah dilakukan juga atas tanah + 26, 5 ha yang sudahdibebaskan oleh Tergugat II dan sudah terbit SK HPLnya;Dengan format HPL akan lebih memudahkan dalam penataan
    , kawasan campuranpemukiman dan perdagangan & jasa, kecuali untuk lokasi tanah yangletak tepatnya sama dengan tanah yang pada saat ini dikuasai dandigunakan oleh Tergugat III seluas 45,6 hektar;Bahwa pemanfaatan ruang dalam kawasan PRPP sebenarnya mengacukepada Rencana Induk Kawasan PRPP yang diselesaikan pada tahun1989 dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat Il dan WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat Il Semarang, yang dikemudian hari ternyataRencana Induk tersebut tidak berbeda jauh dengan penataan
    Semarang Barat) tahun 20002010.Dengan adanya kesesuaian tersebut sebenarnya Tergugat danTergugat Il sejak awal sudah sepenuhnya MENGETAHUI dan menyadaribahwa areal HPL diluar 45,6 hektar yang pemanfaatan ruangnyadipergunakan secara langsung oleh Penggugat, sudah sesuai denganapa yang dijanjikan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugatbahwa HPL yang dikuasakan kepada Penggugat adalah Hak Publik danbukan merupakan asset Tergugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992Tentang Penataan
    Ruang dinyatakan :a) Pasal 20 ayat (3) d, Tata Ruang Wilayah Nasional (TRWN) menjadipedoman, penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat danwilayah Kabupaten/ Kotamadya Dati Il.b) Pasal 21 ayat (3) d, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PropinsiDati menjadi pedoman untuk, penataan ruang wilayahKabupaten/Kotamadya Dati Il yang merupakan dasar dalampengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;c) Pasal 22:c.1. ayat (1) RIRW Kabupaten/Kotamadya Dati Il merupakanpenjabaran RIRW Propinsi Dati kedalam
    Kotamadya Dati Il menjadi pedoman untuk : (huruf a)perumusan kebijaksanaan Pokok pemanfaatan ruang;(huruf d) pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruangbagi kegiatan pembangunan;Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun20002010 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor5 Tahun 2004 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5seri E, yang diundangkan di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004, dalamkonsideran Mengingat : angka 12.UndangUndang Nomor 24 Tahun1992 Tentang Penataan
Pengadilan PN KUALA KAPUAS Pidana Khusus
Putus : 18-02-2013 — Upload : 11-03-2014
Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 216/Pid.Sus/2013/PN.K.Kp
Tanggal 18 Februari 2013 — AKHSAN GANI WIJAYA Bin BUNANDAR D.A.
162 — 38
  • Saksi ARI NURSASONGKO, SP Bin MUGIONO (Alm), pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sejak Juli2012 sampai sekarang, saksi bekerja pada Kantor Pertanahan KabupatenKapuas sebagai kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan, dimanatugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan tersebut adalah membuatpertimbangan teknis pertanahan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKapuas dalam hal penetapan lokasi dan ijin penggunaan tanah serta tugaslain
    Penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan dilaksanakan olehDijen Planologi Kehutanan dalam hal ini BPKH berdasarkan suratpersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menetri Kehutanan RI ;h.