MM dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa ahli pernah dimintai keterangan penyidik (PPNS) kehutanan terkaitdengan permasalahan pengangkutan kayu yang dilakukan oleh terdakwa; Bahwa jabatan ahli saat ini adalah sebagai Pengendali ekosistem hutan padaKantor Balai Pengelolaan Hutan Produksi Wilayah XIII Makasar sejak 1 juli 2013; Bahwa Ahli sebelumnya pernah memberikan keterangan sebagai Ahli dalamtindak pidana kehutanan berkenaan dengan penataan penatausahaan hasil hutankayu

Parwoto Nip.19620705 198503 1 032 Jabatan KepalaSeksi Penataan Pengembangan Air Minum PutusanPengadilan Nomor 38/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjmtanggal 12 Februari 2014c. Akhmad Rifani, S.ST Nip.19720224 199303 1 005 JabatanKepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian PutusanPengadilan Nomor 11/PID.SUS/TIPIKOR/2013/PN.Bjmtanggal 07 Mei 20135. Selanjutnya Pemerintah kabupaten Kotabaru membalas surat BKNNomor : F.IV 2630/V.1583/54 tanggal 21 Desember 2017 perihalHalaman 38 Putusan Nomor 35/G/2019/PTUN.

Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaptaran tanah secarasistematis dan pendaptaran secara sporadik diupayakan penataan batasberdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan ;Penempatan tanda tanda batas termasuk pemeliharaaanya, wajibdilakukan ole pemegang hak atas tanah yang bersangkutan ;. Bentuk, ukuran, dan tehnis penempatan tanda tanda batas ditetapkanoleh menteri;Pasal 18:.

B.Kevajiban : (1) menjaga dan memelihara keamanan, ketertiban,kebersihan, dan keindahan pasar selama pengelolaan; (2) melaksanakanpengelolaan pasar sesuai ketentuan peraturan perundangundangan; (3)halaman 43 dari 144 halaman Putusan Perkara Nomor. 57/G/2013/PTUNBDGmelaksanakan penataan asset pasar sesuai ketentuan peraturanperundangundangan.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatfasilitas dari perusahaan sebelumnya.2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudarauntuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanpengamanan terhadap assetasset (tanah dan bangunan) yangrawan hilang.3.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatfasilitas dari perusahaan sebelumnya.2. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, dimintasaudara untuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanHal. 36 dari 205 Hal.

Melakukan penataan dan penertiban kembali asset terutamaassetasset berupa tanah dan bangunan yang selama ini dihunioleh para karyawan dan mantan karyawan yang mendapatHal. 117 dari 205 Hal. Putusan Nomor 49/Pid.SusTPK/2017/PT SBYfasilitas dari perusahaan sebelumnya.5. Mengingat begitu pentingnya masalah tersebut, diminta saudarauntuk mengambil tindakan yang tegas dan melakukanpengamanan terhadap assetasset (tanah dan bangunan) yangrawan hilang.6.

yang dapat dijadikan alasan hukumsebagai pembenaran atas maksud dan tujuan Tergugat tersebut,sebagai berikut:a)Untuk seluruh areal PRPP dimohonkan Hak Pengelolaan atas namaYayasan PRPP, namun karena Yayasan tidak bisa menjadi subyekhukum atas HPL maka permohonan HPL dilakukan denganMenggunakan Nama Pemerintah Daerah Tingkat Jawa Tengahsebagaimana telah dilakukan juga atas tanah + 26, 5 ha yang sudahdibebaskan oleh Tergugat II dan sudah terbit SK HPLnya;Dengan format HPL akan lebih memudahkan dalam penataan

, kawasan campuranpemukiman dan perdagangan & jasa, kecuali untuk lokasi tanah yangletak tepatnya sama dengan tanah yang pada saat ini dikuasai dandigunakan oleh Tergugat III seluas 45,6 hektar;Bahwa pemanfaatan ruang dalam kawasan PRPP sebenarnya mengacukepada Rencana Induk Kawasan PRPP yang diselesaikan pada tahun1989 dan ditandatangani oleh Tergugat I, Tergugat Il dan WalikotamadyaKepala Daerah Tingkat Il Semarang, yang dikemudian hari ternyataRencana Induk tersebut tidak berbeda jauh dengan penataan

Semarang Barat) tahun 20002010.Dengan adanya kesesuaian tersebut sebenarnya Tergugat danTergugat Il sejak awal sudah sepenuhnya MENGETAHUI dan menyadaribahwa areal HPL diluar 45,6 hektar yang pemanfaatan ruangnyadipergunakan secara langsung oleh Penggugat, sudah sesuai denganapa yang dijanjikan oleh Tergugat dan Tergugat Il kepada Penggugatbahwa HPL yang dikuasakan kepada Penggugat adalah Hak Publik danbukan merupakan asset Tergugat ;Bahwa berdasarkan ketentuan UndangUndang Nomor 24 Tahun 1992Tentang Penataan

Ruang dinyatakan :a) Pasal 20 ayat (3) d, Tata Ruang Wilayah Nasional (TRWN) menjadipedoman, penataan ruang wilayah Propinsi Daerah Tingkat danwilayah Kabupaten/ Kotamadya Dati Il.b) Pasal 21 ayat (3) d, Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) PropinsiDati menjadi pedoman untuk, penataan ruang wilayahKabupaten/Kotamadya Dati Il yang merupakan dasar dalampengawasan terhadap perizinan lokasi pembangunan;c) Pasal 22:c.1. ayat (1) RIRW Kabupaten/Kotamadya Dati Il merupakanpenjabaran RIRW Propinsi Dati kedalam

Kotamadya Dati Il menjadi pedoman untuk : (huruf a)perumusan kebijaksanaan Pokok pemanfaatan ruang;(huruf d) pelaksanaan pembangunan dalam memanfaatkan ruangbagi kegiatan pembangunan;Bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Semarang Tahun20002010 dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor5 Tahun 2004 Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2004 Nomor 5seri E, yang diundangkan di Semarang pada tanggal 8 Juni 2004, dalamkonsideran Mengingat : angka 12.UndangUndang Nomor 24 Tahun1992 Tentang Penataan

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, makamenurut hemat Tergugat II Intervensi dari dalilPenggugat tersebut nampak ada perselisihan149Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.150mengenai tumpang tindih, dimana mekanismepenyelesaiannya diatur dalam Keputusan DirekturJenderal Pertambangan Umum No.697.K/29/DDJP/1996tentang Penataan Batas Wilayah Pertambanganantara Kuasa Pertambangan/KK/PKP2 B bidangPertambangan umum tanggal 31 Desember 1996,sebagai berikut; kedelapan:Dalam hal terjadi sengketa batas

Selain itu Keputusan Direktur JenderalPertambangan Umum No.697.K/29/DDJP/1996tentang Penataan Batas Wilayah Pertambanganantara KP/KK/PKP2B bidang pertambangan umumtanggal 31 desember 1996 mengatur sebagaiberikut.

TansriMadjidSelain itu Keputusan Direktur Jenderal PertambanganUmum No. 697.K/29/DDJP/1996 tentang Penataan BatasWilayah Pertambangan antara KP/KK/PKP2B bidangpertambangan umum tanggal 31 Desember 1996, mengatursebagai berikut; 215Putusan Nomor : 14/G/2008/PTUN.BKL hal.216Kedelapan: Dalam hal terjadi sengketa batas wilayah tumpangtindih antara pemegang KP/KK/PKP2B, maka KP/KK/PKP2Byang berdasarkan penilaianDirektorat JenderalPertambangan Umum telah mencapai tahap EksploitasiProduksi harus diutamakan

Saksi ARI NURSASONGKO, SP Bin MUGIONO (Alm), pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi bekerja Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kapuas, sejak Juli2012 sampai sekarang, saksi bekerja pada Kantor Pertanahan KabupatenKapuas sebagai kepala Seksi pengaturan dan penataan pertanahan, dimanatugas dan tanggung jawab saksi dalam pekerjaan tersebut adalah membuatpertimbangan teknis pertanahan kepada Pemerintah Daerah KabupatenKapuas dalam hal penetapan lokasi dan ijin penggunaan tanah serta tugaslain

Penataan batas kawasan hutan yang akan dilepaskan dilaksanakan olehDijen Planologi Kehutanan dalam hal ini BPKH berdasarkan suratpersetujuan prinsip pelepasan kawasan hutan dari Menetri Kehutanan RI ;h.

Roda/rel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buahdengan nilai Ro100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkanpenghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU KabupatenPohuwato tersebut;29.Penataan dan aksesoris dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwatoyaitu 1 paket dengan nilai Ro6.500.000,00 (enam juta lima ratusribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telahsesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;30.Lampu 14 watt, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4buah dengan

Roda/rel pintu dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4 buahdengan nilai Ro100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan berdasarkanpenghitungan ahli teknik telah sesuai dengan SPJ KPU KabupatenPohuwato tersebut;29.Penataan dan aksesoris dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwatoyaitu 1 paket dengan nilai Rp6.500.000,00 (enam juta lima ratusribu rupiah), dan berdasarkan penghitungan ahli teknik telahsesuai dengan SPJ KPU Kabupaten Pohuwato tersebut;30.Lampu 14 watt, dalam SPJ KPU Kabupaten Pohuwato yaitu 4buah dengan

Penilaian Hasil (Telaahan Teknis) Tim Ahli Dinas PekerjaanUmun Dan Penataan Ruang Kabupaten Buton PekerjaanPembuatan Tambatan Perahu) Desa Mega BahariKecamatan Lasalimu Selatan Kabupaten Buton Tanggal 03September 2019.

SaksiAPDIKUSUMA, S.T., MSc dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi sebagai Ahli untuk memberikan keterangan danpenilaian terkait dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi AnggaranDana Desa (DD) Tahun Anggaran 2018 Pada Kegiatan PembuatanTambatan Perahu Di Desa Mega Bahari Kecamatan LasalimuSelatan Kabupaten Buton;Bahwa saksi di tunjuk sebagai Ahli dari pimpinan kami KepalaDinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Buton;Bahwa saksi pernah memerikasa dan mengopname beberapapekerjaan

Beton KampungLintasIndah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di Jalan Meraksepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang 105 m(Meter),jalan perkutut sepanjang 75 m (Meter) dan jalancendrawasih sepanjang 105 m (Meter) sebesar Rp.486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta EnamRatus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yangbersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh Saksi ANDIBAHTIAR dijalan Merak dan telah diperiksa oleh Tim TenagaTeknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

KampungLintasIndah Ukuran : 570 x 3 x 0,20 Meter dengan lokasi di JalanMerak sepanjang 120 m (Meter), Jalan cendrawasih sepanjang105 m (Meter),jalan perkutut Sepanjang 75 m (Meter) dan jalancendrawasih sepanjang 105 m =~(Meter) sebesar Rp.486.691.800,00 (Empat Ratus Delapan Puluh Enam Juta EnamRatus Sembilan Puluh Satu Ribu Delapan Ratus Rupiah) yangbersumber dari Dana Desa hanya dilaksanakan oleh SaksiANDI BAHTIAR dijalan Merak dan telah diperiksa oleh TimTenaga Teknis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Putusan Nomor 6/Pid.Pra/2020/PN TrtPerkara Tindak Pidana Korupsi (Bukti P20) sedangkan dalam bukti yangdiajukan oleh Termohon Penetapan Pemohon sebagai tersangka dikeluarkanpada tanggal 15 Juli 2020 (T16);Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Hakim berkesimpulan,bahwa setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan oleh Termohon terkaittindak pidana korupsi dalam kegiatan Peningkatan Jalan Parbotihan Pulogodang Temba (APBD 2016) di Satuan Kerja Dinas Prasarana Wialyah(Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

terlebih dahulu;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P15, P16, P17, P18, P19dan P20 dasar yang digunakan oleh Termohon untuk melakukan pemeriksaanadalah Surat Perintah Penyelidikan Nomor Print358/ L.2.31/Fd.1/11/2019tanggal 26 November 2020 dan Surat Perintah Penyidikan Nomor Print03/L.2.31/Fd.1/02/2020 tanggal 19 Februari 2020 sehubungan dengan dugaantindak pidana korupsi pada Peningkatan Jalan Parbotihan Pulogodang Temba (APBD 2016) di Satuan Kerja Dinas Prasarana Wialyah (DinasPekerjaan Umum dan Penataan

Undangundang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;3. Undangundang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup;4. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13/MENLH/3/1994tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya PemantauanLingkungan;Halaman 131 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.1325. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentangJenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai DampakLingkungan;6.

Undangundang Nomor 24 tahun 1992 tentang Penataan Ruang;3. Undangundang Nomor 23 tahun 1997 tentang Pengelolaan LingkunganHidup;Halaman 133 dari 127 halaman Putusan Nomor: 18/G/2015/PTUN.BUM.1344. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13/MENLH/3/1994tentang Pedoman Umum Upaya Pengelolaan dan Upaya PemantauanLingkungan;5. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 17 tahun 2001 tentangJenis Usaha atau Kegiatan yang Wajib Dilengkapi Analisis Mengenai DampakLingkungan;6.

ARYA RAMANIYA NUMITTAstaffPengawas Penataan Lingkungan Hidup dan YANTIEPIPHANIAS. T staff Pengawas Penataan LingkunganHidup, yang isinya menguraikan kronologis kebakaranlahan dan kebun sawit: (Bukti T19);Kejadian Kebakaran Pertama; TERGUGAT, telahmelakukan Pelaporan kebakaran langsung ke POLSEKPampangan, bahwa telah terjadi kebakaran disekitarkebun pada tanggal 18 Agustus 2015.

Kepala Bidang Penataan dan Konservasi Lingkungan Hidup pada BadanLingkungan Hidup Daerah Provinsi Jambi,yang' telah memberikanketerangannya dibawah sumpah sebagai berikut : Bahwa saksi adalah Pegawai Negeri Sipil pada Badan Lingkungan HidupDaerah Provinsi Jambi dan menjabat sebagai Kepala Bidang Penataan danKonservasi Lingkungan Hidup ; Bahwa salah satu tugas pokok dan fungsi sebagai Kepala Bidang Penataandan Konservasi Lingkungan Hidup adalah melakukan penilaian terhadapkerangka acuan ANDAL, dokumen

018/DIR/IBPM/VII/II, tanggal 04 Juli 2012, (diberi tanda T2) ;6 Berita Acara Kesepakatan Serah terima II tanggal 11 April 2018, (diberi tanda T3);7 Notulen Rapat yang dihadiri penggugat dan tergugat tanggal 12 Desember 2008,(diberi tanda T4);8 Berita Acara tertanggal 8 Mei 2009, (diberi tanda T5);9 Risalah rapat tertanggal 15 mei 2009, (diberi tanda T6);10 Surat No. 060/PPRS/XI/09 tanggal 05 Nopember 2009, perihal konpirmasipenerimaan gondola baru, (diberi tandaT7);11 Keputusan kepala suku dinas penataan

Bahwa PEMOHON selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) pada DinasPekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman danPertanahan Kabupaten Raja Ampat, telah melakukan pekerjaan sesuai denganperaturan perundangundangan yang berlaku dan Ketiga Kelompok SwadayaMasyarakat (KSM) tersebut di atas telah melaksanakan pekerjaan PembungunanTangki Septic Individual sebanyak 223 unit (dua ratus dua puluh tiga unit);7.

Pohuwato), yangdiberi tandaT.1, T.29;10.Foto copy Surat perintah pencairan dana, yang diberi tanda, T.1, T.210;11.Foto copy Kwitansi Nomor : 251/BPKAD/LS/IX/2009 untuk pembayaranbelanja barang dan jasa pada penataan penguasaan pemilikanpenggunaan dan pemanfaatan tanah untuk pembayaran ganti rugi tanahdengan total luas 13.110 M2 yang terletak di Desa Buntulia Barat Kec.Duhiadaa untuk pembangunan gedung SMK Duhiadaa, yang diberitanda T.1, T.211;12.Foto copy Surat keterangan penguasaan tanah Nomor:

Rekomendasi penataan Drainase, Peil Banjir dari Dinas BinaMarga dan Sumber Daya Air Kota Tangerang Selatan;. Dokumen Lingkungan Hidup (UKLUPL/AMDAL) hasilpersetujuan Badan Lingkungan Hidup Daerah Kota TangerangSelatan;. Rekomendasi Kajian Lalu Lintas (ANDALALIN) dari DinasPerhubungan, Komunikasi dan Informatika Kota TangerangSelatan;.