No. 793 K/Pid.Sus/2010e Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan 2007 (DPAL) tanggal 21April 2007.e Surat Penyediaan Dana (SPD) Anggaan Belanja Daerah Prop. KaltimNo. 920/195/BD/L/J07 tanggal 27 April 2007.e Adendum Kontrak No. 050,2077UM.2006 tanggal 23 Desember2006.e SP2D No. 5567/LS/2007 tanggal 11 Desember 2007.1 (satu) berkas Data Administrasi.1 (satu) berkas Foto Copy Surat Pernyataan Minat Untuk MengikutiPekerjaan Pengadaan CtScan Multi Slice dari CV.

Pengantar SPP No.155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07Desember 2007.Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS No.155/L/SPP/rsud.aws/2007 tanggal 07 Desember 2007.Satu (1) set SPP no.931/155/L/rsud.aws/2007 tanggal 07Desember 2007.Surat Pengantar SPM No.109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10Desember 2007.Surat Pernyataan Pengajuan SPM LS No.109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007.SPM No.109/L/SPM/rsud.aws/2007 tanggal 10 Desember 2007.Dokumen Pelaksana Anggaran lanjutan 2007 (DPAL) tanggal 21April 2007.Surat Penyediaan

Melakukan penyediaan dana yang melanggar Batas MaksimumPemberian Kredit (BMPk);c. Melakukan penyediaan dana kepada pihak atau sektor atau kegiatanyang dilarang oleh ketentuan hukum yang berlaku;Bahwa tugas pokok dan fungsi Penggugat selaku Direktur pada PT BankTabungan Negara (Persero) Tbk., adalah mensupervisi IT dan bukanHalaman 5 dari 57 halaman.

Bahwa pada tanggal 27 April 2017 Tergugat III dan Tergugat melakukanPerjanjian Peralihan Piutang sebagaimana tertuang dalam Akta No. 11tanggal 27 April 2017 yang dibuat di hadapan Notaris RETNO RINI P.DEWANTO, SH adapun objek Perjanjian Peralihan Piutang tersebutadalah Perjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit sebagaimana tertuangdalamAkta No. 11 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat olehPenggugat dengan Tergugat di hadapan Notaris NURAINI ZACHMAN,SH.,MH dengan Nomor Perjanjian Kredit 1500006042;5.

DEWANTO, S.H. tersebut adalahPerjanjian Penyediaan Fasilitas Kredit sebagaimana tertuang dalam AktaNo. 11 tanggal 10 Desember 2014 yang dibuat oleh Penggugat denganTergugat di hadapan Notaris NURAINI ZACHMAN, SH.,MH denganNomor Perjanjian Kredit 1500006042;Bahwa Tergugat Ill menolak secara tegas Posita Penggugat pada butir(22) yang pada pokonya pelaksanaan lelang yang dimohonkan olehTergugat Ill adalah cacat demi hukum.

hukumperdatamerupakan sub ordinat dari hukum publik.Menimbang, bahwa dari Buku 4 Lampiran Tata Cara Pemilihan PenyediaanBarang, Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan barang/jasapemerintah jo Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaanbarang/jasa pemerintah bahwa prosedur pelelangan dimulai dari PengumumanPascakualifikasi sampai Pejabat Pembuat Komitmen mengeluarkan atau menerbitkanSurat Penunjukan Penyediaan

biayaterendah diumumkan dengan urutan daftar harga terendah sebagai berikut PT.PilarPersada Cabang Yogyakarta , PT.Manggung Mas Perdana pemenang cadangan ke danPT Pola Mitra pemenang cadangan ke 2, kemudian pada tanggal 14 Mei 2013Halaman 68 dari 85 hal Putusan Perkara Nomor: 34/G/2013/PTUN.SMGdiumumkan sebagai pemenang adalah PT.Pilar Persada Cabang Yogyakartaselanjutnya setelah masa upaya keberatan telah lewat Pejabat pembuat Komitmen (PPK)mengeluarkan surat keputusan berupa Surat Penunjukan Penyediaan

Kompensasi adalah pemberian sejumlah uang kepada pemeganghak atas tanah berikut bangunan, tanaman, dan/atau benda lainyang terdapat di atas tanah tersebut karena tanah tersebutdigunakan secara tidak langsung untuk pembangunanketenagalistrikan tanoa dilakukan pelepasan atau penyerahan hakatas tanah;Pasal 3(1) Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik wajib memberikanKompensasi terhadap tanah, bangunan, dan/atau tanaman yangberkurang nilai ekonomisnya akibat dilintasi Jaringan Transmisi TenagaListrik

PLN selaku Pemegang izin usaha penyediaan tenaga listrik,sebagai pihak yang memberikan Kompensasi berdasarkan ketentuanPERMEN ESDM Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2018 tentangKompensasi Atas Tanah, Bangunan, dan/atau Tanaman Yang Berada DiBawah Ruang Bebas Jaringan Transmisi Tenaga Listrik;2.

kemanusian, asas manfaat, danasas keadilan sosial bagi seluruh rakyatIndonesiaBegitu pula ketentuan dalam UndangUndang Nomor 24Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara JaminanSosial (selanjutnya disebut UUBPJS) sebagaimanaPasal 2, menyebutkan:BPJS menyelenggarakan sistem jaminan sosialnasional berdasarkan asas:a. kemanusiaan;b. manftaat; danc. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.Berdasaran ketentuanketentuan tersebut di atas, dapatdisimpulkan bahwa Negara berkewajiban danbertanggung jawab atas penyediaan

/2020(1) Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempattinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehatserta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.(3) Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkanpengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yangbermartabat.Pasal 34(2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruhrakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidakmampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.(3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan

yangdigunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan danproses pembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandungetil alcohol; hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun,tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengantidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti ataubahan pembantu dalam pembuatannya.Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 116/PMK.04/2012tentang Penyediaan Pita Cukai dan Tanda Pelunasan CukaiLainnya, Pita cukai dan tanda pelunasan cukai lainnya disediakanHalaman 50 dari 140 Putusan Nomor 252/Pid. Sus/2019/PN Tbkoleh Menteri. Dan pengelolaan pita cukai dilaksanakan olehDirektorat Jenderal Bea dan Cukai.

yangdigunakan dan proses pembuatannya; minuman yang mengandung etil alkohol dalam kadar berapa pun,dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan prosespembuatannya, termasuk konsentrat yang mengandung etil alcohol; hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakauiris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidakmengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahanpembantu dalam pembuatannya.Berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan Nomor116/PMK.04/2012 tentang Penyediaan

Penyediaan Obat obatan dan Bahan Habis Pakai.> Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jamkespa pada rumah SakitDaerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkanKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11Nopember 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selakupenanggung jawab program JAMKESPA harus membentuk Tim PengelolaJamkespa dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yangdimaksud Tim Pengelola Jamkespa terdiri dari:1.

daerah dikelola secara tepat waktu dan tepatguna yang di dukung dengan bukti bukti administrasi yang dapatdipertanggung jawabkan.5) Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya PelayananKesehatan di Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsi Papua :Huruf C Angka 5 : Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanankesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal / investasi.Huruf E Angka 3 Ke (2) Tentang Pemanfaatan = danPertanggungjawaban Dana : Penyediaan

Penyediaan Obat obatan dan Bahan Habis Pakai.> Bahwa untuk mendukung pelaksanaan Jamkespa pada rumah SakitDaerah Kabupaten sebagaimana petunjuk teknis JAMKESPA berdasarkanKeputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009, tanggal 11Nopember 2009 maka Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) selakupenanggung jawab program JAMKESPA harus membentuk Tim PengelolaJamkespa dengan Surat Keputusan Direktur RSUD dan adapun yangdimaksud Tim Pengelola Jamkespa terdiri dari :1.

Keputusan Gubernur Provinsi Papua Nomor 151 Tahun 2009 tentang6).7).Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pembebasan Biaya PelayananKesehatan di Rumah Sakit Pemerintah SeProvinsi Papua :Huruf C Angka 5 : Pemanfaatan dana pembebasan biaya pelayanankesehatan ini tidak boleh digunakan untuk belanja modal / investasi.Huruf E Angka 3 Ke (2) Tentang Pemanfaatan danPertanggungjawaban Dana : Penyediaan dan pengadaan obatobatan,bahan habis pakai dan lainlain tetap mengacu pada ketentuan yangberlaku sesuai dengan nilai

Rek.01315.06121 Sejumlah Rp. 1.040.000.000, (Satu Milyar Empat Puluh JutaRupiah).1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyatDesa Suka Raja1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15Desember 2008.1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan KeuanganKepada Pemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan PerkebunanSawit

pada Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyat seKecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran2008 ;e Bahwa dari hasil perhitungan kerugian keuangan Negara/Daerah berdasarkandata/bukti/dokumen yang diperoleh melalui Penyidik Kepolisian DaerahKalimantan Timur pada Program Pengembangan Perkebunan Sawit Rakyatse Kecamatan Sepaku pada Kabupaten Penajam Paser Utara Tahun Anggaran2008, terdapat kerugian keuangan negara/Daerah sebesarRp2.113.774.000,00, yaitu berupa kekurangan penyediaan

Rek. 01315.06121Sejumlah Rp. 1.040.000.000, (Satu Milyar Empat Puluh Juta Rupiah).1 (Satu) Bendel tanda terima setoran bibit sawit dari Perusdes untuk rakyatDesa Suka Raja1 (Satu) Bendel Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor :2112/BTL/XII/2008 Tahun 2008 Tahun Anggaran 2008 Tanggal 15Desember 2008.1 (Satu) Bendel Surat Keputusan Bupati Penajam Paser Utara Nomor :412/241/2008 tanggal 22 Desember 2008 tentang Bantuan Keuangan KepadaPemerintahan Desa Untuk Program Pengembangan Perkebunan

milyard empat puluh jutarupiah);Bahwa pada tanggal 15 Desember 2008, saksi SUHARDI, SIPselaku Kabag Pemerintahan Setda Kabupaten Penajam Paser Utaramembuat telaahan staf perihal pencairan dana program perkebunankelapa sawit rakyat di Kecamatan Sepaku yang ditujukan kepadaBupati melalui Sekda Kabupaten Penajam Paser Utara.Selanjutnya Kepala Bagian Keuangan Sekretariat DaerahKabupaten Penajam Paser Utara menerbitkan Surat PenyediaanDana (SPD) Anggaran Belanja Daerah Nomor 2112/BTL/XII/2008, jumlah penyediaan

(enam ratus meterkubik) per bulan yang dimuiai bulan November 2002 dengan spesifikasi...dst..; Hutan) melalui Kepala Unit untuk penyediaan kayu bundar jati kepada PIHAK KEDUA;Hal 5 dari 189 hal Putman No.480/PDT.

Surat TERGUGAT NM kepada PENGGUGAT Nomor: 71/022.2/KeuwDwas., tanggal 16Oktober 2003, Perihal: Penyediaan Modal Kerja Perusahaan Patungan antara PerumPerhutani dengan PT. Sapta Wahana Mulia BUKT P44;c. Surat TERGUGAT NM kepada TURUT TERGUGAT Nomor: 69/022.2/KeuDwas.,tanggal O03 Oktober 2008, Perihal: Permohonan Modal Kera untuk RencanaPerusahaan Patungan antara Perum Perhutani dengan PT. Sapta Wahana MulaBUKTI P45;Hal 7 dari 189 hal Putusan No.480/PDT.G/20 12/PN.JktPstd.

MELAKUKAN WANPRESTASIATAS PENYEDIAAN BAHAN BAKU KAYU JATI, PADAHAL JUSTRUPENGGUGAT KONPENSILAH YANG MELAKUKAN WANPRESTASI1.

Bukti P44 : Foto copy sesuai asli, Surat No.71/022.2/Keu/DWas, tanggal 16Oktober 2003, Perihal : Penyediaan Modal Kerja Perusahaan antaraPerum Perhutani dengan PT. Saptawahana Mulia ;45. Bukti P45 : Foto copy dari foto copy, Surat No.69/022.2/Keu/DWas, tanggal3 Oktober 2008, Perihal : Permohonan Modal Kerja untuk RencanaPerusahaan Patungan artara Perum Perhutani dengan PT.Saptawahana Muia;Hal 163 dari 189 hal Putusan No.480/PDT.G/20 12/PNJkt.

Bukti TT.F8H :Foto copy sesuai aslinya, Surat TERGUGAT I KONPENSI yangdituukan kepada PENGGUGAT KONPENSI No.397/054.1/hh/ pdg/lltanggal 7 Juni 2004 perihal Penyediaan Bahan Baku Kayu BundarJat.Foto copy sesuai asl, Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan(SKSHH) dari Deparlemen Kehutanan No. Seri : DF 0131213tertanggal 29 Desember 2005 Jo.

Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaransebesar Rp. 798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2013Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanopa tanggal bulan Januari 2013tersedia anggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk ProgramPengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan

Penangkapan Ikan (Bagang Apung) sebanyak8 (delapan) unit yang bersumber dari Anggaran Pendapatan danBelanjia Daerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaransebesar Rp. 798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan jutaempat ratus ribu rupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan AnggaranSatuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2013Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013tersedia anggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk ProgramPengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan

saksi tidak pernah lihat didokumen ;tidak ada pertemuan karena semua hanya melalui internet ;Dalam penjelasan pekerjaan pernanan PPK tidak ada karena tidak adapertanyaan yang masuk ;yang masukan penawaran sudah tahu pekerjaannya ;spek 5 (lima) unit bagang apung tersebut semuanya sama ;perencanaan spek saksi tidak tahu apakah diperlukan karena bukankewenangan saksi ;Sebelum saksi ditunjuk sebagai pantia ada komunikasi dengan PPK,komunikasi masalah spek dan desain ;saksi tahu ada perencanaan dalam penyediaan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan BelanjaDaerah (APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp.798.400.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus riburupiah), sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan KerjaPerangkat Daerah (DPASKPD) Tahun Anggaran 2013 NomorHal 125 dari 169 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN Mks2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulan Januari 2013 tersediaanggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk Program PengembanganPerikanan Tangkap berupa penyediaan

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah(APBD) Kabupaten Luwu dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 798.400.000,00(tujuh ratus sembilan puluh delapan juta empat ratus ribu rupiah), sesuaiDokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPASKPD)Tahun Anggaran 2013 Nomor 2.05.2.05.01.21.06.5.2 tanpa tanggal bulanJanuari 2013 tersedia anggaran sebesar Rp. 693.000.000,00 untuk ProgramHal 142 dari 169 halaman, Putusan Nomor 13/Pid.SusTPK/2016/PN MksPengembangan Perikanan Tangkap berupa penyediaan

Fotocopy yang dilegalisir Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 tanggal 5 April 2010 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran PPKD Selaku BUD beserta lampirannya sebanyak 3 lembar Rencana Penggunaan Dana SPD.42. Dokumen Rincian Kartu Kendali Kegiatan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan per 31 Desember 2010 sebanyak 9 halaman.43.

Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Pakaian Olahraga untuk O2SN SLTA tingkat Propinsi Kal-Sel terdiri dari SPPD tanggal 22 April 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/067/SPP-LS/DISDIK/PORA Tahun 2010 tanggal 21 April 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/067/SPM-LS/DISDIK-PORA/2010 tanggal 21 April 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana

Fotocopy yang dilegalisir Dokumen pencairan anggaran Kegiatan Pengadaan Konsumsi Latihan Peserta O2SN SD, SMP,SLTA tingkat Kabupaten HSU terdiri dari SPPD tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA Tahun 2010 tanggal 10 Mei 2010 ; Surat Perintah Membayar Langsung (LS) Nomor .SPM : 905/087/SPM-LS/DISDIK-PORA tanggal 10 Mei 2010; Surat Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Selaku Bendahara Umum Daerah Nomor 133 Tahun 2010 Tentang Surat Penyediaan Dana

Dokumen Kartu Kendali Penyediaan Dana Anggaran Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara per 31 Desember 2010.58. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Tahun Anggaran 2010 Nomor : 1.01-01-06-20-03-5-2 tanggal 8 Juli 2010.59. Dokumen Buku Kas Umum Bidang Pemuda dan Olahraga Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara periode 1 Januari 2010 s/d 31 Desember 2010.60.

Turunan Kuitansi tanggal 14 Juni 2010 Untuk Belanja Makanan Tambahan, Makan Peserta dan Pendamping O2SN SLB Tingkat Propinsi Kalsel di Banjarmasin tanda terima terlampir berupa fotocopy yang dilegalisir Surat dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal 04 Mei 2010 Perihal Mohon Penyediaan Makanan ; fotocopy yang dilegalisir Surat Dari Kedai Mama Indah Tanggal 6 Mei 2010 Perihal Penyediaan Snack, fotocopy yang dilegalisir Surat Kwitansi dari Kedai Mama

Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedungdengan Tergugat I.Dikarenakan Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung Tergugat danTergugat II hanya bersifat sementara maka tidak dimungkinkan Tergugat II182mempekerjakan Para Penggugat atas dasar Perjanjian Kerja Waktu TidakTertentu.19.Sebagaimana telah Tergugat Il jelaskan di atas, yang memilikihubungan kerja dengan status PKWT dengan Tergugat II hanyalah100 dari 128 Penggugat.Ke 100 Penggugat tersebut bekerja di lokasi kerja sebagai berikut:Jakarta Barat

Pasal 3 ayat (1), (2) dan(4)KepmenakertransNo. 100/MEN/VI/2004 dikarenakan:e Pekerjaan yang dilakukan Para Penggugat adalah pekerjaan yangdidasarkan pada Perjanjian Penyediaan Jasa Pengelolaan Gedung,Pemeliharaan Dan Pengamanan Asset antara Tergugat danTergugat Il sehingga apabila Perjanjian Penyediaan JasaPengelolaan Gedung, Pemeliharaan Dan Pengamanan Assettersebut berakhir maka selesailah pekerjaan Para Penggugat.e Jangka waktu PKWT antara Para Penggugat dan Tergugat II hanya1 tahun.187e PKWT

(catering), usahajasa pengaman (security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang dipertambangan dan perminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara Tergugat dan Tergugat II dikarenakan:a.

Graha Sarana Duta (Tergugat Il)melalui surat perjanjian penyediaan Jasa pekerja/buruh ;Bahwa benar setahu saksi PT.Graha Sarana Duta(Tergugat Il ) merupakan Perusahaan yang menerimapenyerahan sebagian pelaksanaan pekerjaan dariPerusahaan lainnya yang dalam hal ini dari PT. TelkomIndonesia.

Kegiatantersebut antara lain: usaha pelayanan kebersihan (cleaning services), usahapenyediaan makanan bagi pekerja/oburuh (catering), usaha jasa pengaman(security/satuan pengamanan), usaha jasa penunjang di pertambangan danperminyakan serta usaha penyediaan angkutan pekerja/buruh.688Berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas terbukti tidak adapelanggaran dalam kerjasama pemborongan pekerjaan antara TERGUGAT danTERGUGAT II dikarenakan:d.

Terdakwatersebut sebagai orang yang dimaksud dengan barang siapa dalam pasal ini, dengan demikianmaka unsur barang siapa yang dimaksud dalam pasal ini telah terpenuhi dan dapat dibuktikan;Menimbang, tentang unsur mengedarkan pupuk yang tidak sesuai dengan label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1);Menimbang, bahwa pengertian pupuk menurut Pasal 1 angka 10 UndangUndang Nomor.12 Tahun 1992 Tentang Sistem Budidaya Tanaman yang menyatakan bahwa pupuk adalah bahankimia atau organisme yang berperan dalam penyediaan

atas rekomendasi Kepala Badan PengawasObat dan Makanan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 38 UndangundangRI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan bahwa Setiap kegiatanperedaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa diatur lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 39 ayat (1)Undangundang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, disebutkan bahwaNarkotika hanya dapat digunakan/disalurkan oleh Industri Farmasi, pedagangbesar Farmasi dan sarana penyimpanan penyediaan

CPB dan berkaitan dengan penyediaan Akomodasi transportasipengiriman tenaga kerja dari PT. CPB dengan jarak tempuh 2 jam yanghanya bisa dilakukan melaluijalan sungai maka tanggal 8 April 2010 Pemohon Kasasi kembalimemanggil Termohon Kasasi agar segera berangkat melasksanakantugas ke PT.

Menteri Energi dan Sumber DayaMineral tersebut ;Menimbang, bahwa untuk distribusi BBM yang disubsidi pemerintah berdasarkanPasal 62 UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas menyebutkan bahwapelaksanaan tugas penyediaan BBM dalam negeri dibebankan kepada PT. Pertamina(Persero) selama 4 tahun sejak diundangkannya UndangUndang RI Nomor 22 Tahun 2001oleh saat itu pengangkutan, penyimpanan dan niaga BBM bersubsidi tanpa disertai suratpenunjukan sebagai lembaga penyalur resmi dari PT.

BDIcabang Cayman Island hanya merupakan cabang BDI dan tidakada dokumen pembuktian dari Pemohon Banding yangmenyatakan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan suratberharga subordinasi adalah BDI cabang Cayman Island;Bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Bandingyang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan bahwa uangpinjaman yang diterima dari penerbitan surat berharga subordinasi tersebut digunakan oleh BDI Pusat untuk memperkuatrasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPMM") dalamrangka

di pertamina sebagai Sales Executive RetailV Kalimantan Tengah Fuel Retail Marketing Region VI yang tugasnya antaralain merencanakan dan memasarkan Bahan Bakar Khusus (NPSO) melaluiLembaga Penyalur, seperti SPBU,APMS dan SPDN.e Bahwa benar Saksi menerangkan pada Bab I pasal I ayat (4) UURI Nomor 22tahun 2001 tentang minyak dan gas bumi disebutkan, bahwa Bahan BakarMinyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal, dan/atau diolah dari MinyakBumi, sesuai Peraturan Presiden nomor 71 tahun 2005 tentang Penyediaan

perjalanan kerjasama Para Tergugat tidak pernah mengirimShipping Instruction kepada Penggugat untuk pemesananbatubara,sedangkan Penggugat sudah mempersiapkan sarana dan prasarana untukkebutuhan batubara yang akan diminta Tergugat sesuai perjanjian kontrakdan Penggugat membeli batubara kalori tinggi untuk persiapan blending,tetapi transaksi tidak dapat di jalankan karena Para Tergugat belummemberikan Shipping Instruction kepada Penggugat, jadi dengan demikiantimbul kerugian Penggugat dalam proses penyediaan