.:10 tahun 1961 yang berbunyi kantor PendaftaranTanah dapat menolak untuk melakukan ~ pendaftaran12.peralihan suatu hak atas tanah jika salah satu syaratdibawah ini tidak terpenuhia Dst b DstGi.

Sebab apabila Penggugatmempermasalahkan prosedur dalam peralihan hakdari pemilik asal yaitu' Ir. Imam Sujuti kepadaEntang Saleh sel anjut nya dari Entang Saleh kepadaDrs. MAHAD!I SOEMODIWIRYO serta peralihan hak dariSanen Nemah kepada Sarjono selanjutnya dariSarjono kepada Ir.

BPN No. 3 Tahun 1997dengan melampir kan bukti bukt i sebagaiberikut1.Surat Permohonan Pendaftaran Peralihan Hakyang ditandata ngani oleh penerima hake =;2.Surat Kuasa ji ka ada, yang di tandatanganiHal 45 dari 56 hal.

(berbunyi "Kantor Pendaftaran Tanah dapat menolakuntuk melakukan pendaftaran peralihan suatu hak atastanah jika salah satu syarat di bawah ini tidakterpenuhi yakni huruf c : Jika orang yang memindahkan,memberikan hak Baru, menggadaikan atau menangguhkanhak atas tanah tersebut tidak berwenang berbuatdemikian.") dan pasal 18 ayat (1) Peraturan pemerintahNomor 24 Tahun 1997, yang menurut pendapat MajelisHakim keduanya mengenai persyaratan pendaftaran tanahkKhusuS mengenai penetapan batas tanah yang

Lusa, Majelis Hakim memberikanpertimbangan sebagai berikut ;Menimbang, bahwa Bukti Surat Penggugat berupa P1 sampai denganBukti P6 bukan merupakan bukti akan adanya peralihan tanah obyek segketaberupa gadai dari Penggugat kepada Haji Sattu alias Haji Lusa oleh karenanyaMajelis Hakim mengesampingkan Bukti P1 sampai dengan Bukti P6 sepanjangmengenai adanya peralihan gadai atas tanah obyek sengketa;Menimbang, bahwa saksi Marta pada pokoknya menerangkan bahwa HajiSattu pernah bercerita kepada saksi di

Rusdipada pokoknya menerangkan bahwa saksisaksi tersebut tidak mengetahuiadanya peralihan baik berupa gadai maupun jual beli atas tanah obyek sengketaoleh Penggugat ataupun Marwiyah (isteri Penggugat) kepada Haji Sattu alias HajiLusa;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, saksi Marta walaupun tidakmelihat sendiri adanya proses gadai antara Penggugat dan Haji Sattu namun olehkarena pengetahuan saksi didasari atas penyampaian langsung dari Haji Sattusendiri kepada saksi maka keterangan yang demikian

membuktikanadanya gadai atas tanah obyek sengketa kepada mertuanya yakni Haji Sattualias Haji Lusa namun oleh karena ada fakta hukum yang tidak disangkal bahkandiakui oleh Tergugat bahwa asal usul tanah obyek sengketa awalnya adalah milikPenggugat, maka Majelis Hakim memandang perlu pula mempertimbangkan dalilTergugat bahwa tanah obyek sengketa telah dibeli Haji Sattu alias Haji Lusa dariPenggugat;Menimbang, bahwa Bukti Surat Tergugat berupa T1 sampai dengan BuktiT9 juga bukan merupakan bukti akan adanya peralihan

tanah obyek sengketaberupa Jual Beli dari Penggugat kepada Haji Sattu alias Haji Lusa oleh karenanyaMajelis Hakim mengesampingkan Bukti T1 sampai dengan Bukti T9 sepanjangmengenai adanya peralihan berupa jual beli atas tanah obyek sengketa dariPenggugat kepada Haji Sattu alias Haji Lusa;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanketerangan saksi dari Tergugat;Menimbang, bahwa Rukman, S.Pdi., pada pokoknya menerangkan bahwapada tahun 2003 Haji Sattu alias Haji Lusa bersama kepala

Bogor,tidak ada mutasi/peralihan kepada pihak manapun;Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat Harus ditolak, setidak tidaknya harusdinyatakan tidak dapat diterima6.

Bogor,tidak ada mutasi/peralihan kepada pihak manapun Pasal 20 UU No. 5/1960Jo Pasal 32 ayat 1 PP No. 24/1997 telah ditetapkan Sertifikat Hak Milikmerupakan tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yangkuat.Nawazar Maupun Para Ahliwarisnya ( Penggugat Rekonvens! ):= Tidak pernah sepakat dengan Tergugat Rekonvensill,/ TergugatKonvensi ( PT.

Bahwa Untuk Sahnya Transaksi Pelepasan Hak atas tanah yang telahbersertipikat Harus dilangsungkan Dihadapan Pajabat Pembuat Akta Tanah /PPAT diwilayah Hukum Obyek Tanah, ( Pasal 19 ,22 PP No.10/1961 TentangPendaftaran Tanah) temyata dalam hal ini tidak ada akta peralihan Hak yangdibuat Oleh PPAT yang membuktikan beralinnya Hak atas tanah Muilikpeninggalan dari Aim. NAWAZAR Sertipikat Hak Milik 76/Desa NagrakSeluas : 20.750 M* Dan Sertipikat Hak Milik No : 77/Desa Nagrak Seluas :66.040 M?b.

Undang Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahanatas UndangUndang Nomor : 5 Tahun 1986, Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b.Bahwa prosedural pencatatan penerbitan, peralihan maupun perobahanhak terhadap Sertipikat inlitis telan sesuai dengan yang diamanatkan dalamketentuan Undang Undang No. 5 tahun 1960 tentang Undang Undang UndangPokok Agraria Jo. Peraturan Pemerintah No. 10 tahun 1961 Jo. PeraturanPemerintah No. 24 tahun 1997 Jo. Peraturan Menteri Negara Agraria No. 3 tahun1997 Jo.

Sertipikat HakGuna Bangunan No. 772/Nagrak.Bahwa peralihan Sertipikat Hak Milik menjadi Sertipikat Hak GunaBangunan didasarkan pada peralihan hak yang dilakukan antara IntervensiIl selaku Penjual dengan Intervensi selaku Pembeli dimana peralihan haktersebut telah diakui keberadaannya olehPenggugat;Bahwa dalam perkara ini yang dipermasalahkan oleh Penggugat adalahobjek sengketa dengan alas hak Sertipikat Hak Milik yang telah diubahmenjadi Sertipikat Hak Guna Bangunan atas nama Intervensi ;Yang berwenang

Bernasi,Desa Buduk, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batasbatas :Sebelah Utara =: sungai kecilSebelah Timur : jalanSebelah Barat :sawahSebelah Selatan : tanah kosongadalah sah sebagai tanah milik Penggugat.Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelas gugatanPenggugat merupakan gugatan kabur, dimana Penggugat tidakmengetahui dengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagaimiliknya dimana status peralihan hak atas tanah dari Made Terima keatas nama Tergugat kemudian ke

atas nama Tergugat Il tanahtersebut tidak ada tersangkut perkara apapun dengan pihak manapun,Halaman 13 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320 Pdt.G/2016/PN Dpssehingga proses. peralihan haknya tidak melanggar peraturanperundangundangan yang berlaku.Maka atas dasar hal tersebut dalil gugatan Penggugat yang demikiansudah sepatutnya tidak dapat diterima.B.

tercatat atas nama Made Terima telah beralin kepada Wayan Sumiarda berdasarkan AktaJual Beli Nomor : 6238/2012 tanggal 28112013 yang dibuat oleh dandihadapan Ni Luh Amik Muryatini, SH, Sarjana Hukum, Pejabat PembuatAkta Tanah Wilayah Kabupaten Badung, kemudian beralih kepada Ni LuhSantiningsin berdasarkan Akta Jual Beli No. 115/2014 tanggal 26112014yang dibuat oleh dan dihadapan Ni Wayan Starningsih, Sarjana Hukum,Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Badung.Bahwa pencatatan pendaftaran peralihan

Bernasi, Desa Buduk,Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan batasbatas : Sebelah Utara : sungai kecil Sebelah Timur : Jalan Sebelah Barat : sawah Sebelah Selatan : tanah kosongadalah sah sebagai tanah milik Penggugat.Bahwa dari dalil yang dikemukakan Penggugat tersebut jelas gugatanPenggugat merupakan gugatan kabur, dimana Penggugat tidak mengetahuidengan jelas status atas tanah yang diklaimnya sebagai miliknya dimanastatus peralihan hak atas tanah dari Made Terima ke atas nama Tergugat kemudian

ke atas nama Tergugat Il tanah tersebut tidak ada tersangkutperkara apapun dengan pihak manapun, sehingga proses peralihan haknyatidak melanggar peraturan perundangundangan yang berlaku.Maka atas dasar hal tersebut dalil gugatan Penggugat yang demikian sudahsepatutnya tidak dapat diterima.Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat Il dan Ill angka 2 dan 3tersebut majelis mempertimbangkan sebagai berikut;Halaman 34 dari 46 Putusan Perdata Gugatan Nomor 320 Pdt.G/2016/PN DpsMenimbang, bahwa menurut

Bahwa Tergugat adalah Perseroan Terbatas (PT) yang bergerakdibidang Industri Pengolahan kayu;Bahwa Tergugat adalah peralihan nama perusahaan dari Tergugat Il;3. Bahwa kemudian seluruh management pada perusahaan Tergugat adalah management lama dari Tergugat Il;4. Bahwa PT. Hansung Jaya/Tergugat adalah nama baru dari CV.

Putusan Nomor 26/Pat.SusPHI/2016/PN Pal10.11.12.bertentangan dengan Pasal 50 UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003yang berbunyi :Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerjaantara pengusaha dan Pekerja/Buruh ;Bahwa Perusahaan Tergugat selama ini sepengetahuan Penggugat tidakpernah memiliki Peraturan Perusahaan (PP), dan kalaupun ada berartiPeraturan Perusahaan (PP) itu tidak pernah diberitahukan ataudisebarluaskan kepada karyawan;Bahwa sering kali Tergugat melakukan Peralihan Nama PerusahaanTergugat

HANSUNG JAYA nama Direkturnyaadalah lou ALEXA;bahwa waktu peralihan perusahaan dari CV. SAUDARA INDAHJAYA perusahaan tidak memberikan hakhak saya;bahwa saksi tidak tahu mengapa terjadi peralinan nama dari CV.SAUDARA INDAH JAYA menjadi PT.

Hansung Jaya, bahwa Perusahaantelah mencatatkan hubungan kerja kontrak musiman pada Disnakerdan pada Dinas Sosial Kota Palu dengan demikian persyaratannyatelah terpenuhi;Bahwa karena ini adalah Perusahaan yang bersifat musiman, makamenyangkut masalah hakhak pekerja di dalam hubungan kerjamusiman ini, selama tenaga kerja yang bersangkutan pada saatterjadi peralihan nama dari perusahaan yang dimaksud, tentu hakhak pekerja itu akan selalu mendapatkan perlindungan, misalnya hakuntuk mendapatkan upah

Putusan Nomor 26/Pat.SusPHI/2016/PN Pal2 (dua) subjek hukum adalah merupakan hal yang berlebihan yang tentunyaakan mengakibatkan suatu gugatan menjadi tidak jelas dan kabur (obscuurlibel) seyogyanya Para Penggugat hanya menggugat 1 (satu) subjek hukum jncasu Tergugat dengan tetap menguraikan bahwa Tergugat adalah peralihannama perusahaan dari Tergugat Il;Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Para Penggugat angka 10yang menguraikan Penggugat dan Penggugat Il bekerja sejak 19 Mei 2014,sedangkan peralihan

ALI bin SALAHUDDIN ( Penggugat No.4 );Demikiajn juga ketika salah satu penyewa yaitu Nyonya SYARIFAHALAWIYAH binti AHMAD ALMENOAR meninggal dunia pada tanggal31 Juli 1999 Sewa Menyewa tidak gugur dan tidak berakhir dengansendirinya, karena tanpa jedah waktu PERALIHAN HAK SEWALANGSUNG DILANJUTKAN oleh seluruh ahli waris dan almarhumahNyonya SYARIFAH NUR binti AHMAD ALMENOAR, sebagaimanasecara EXPLICIT telah DISETUJUI oleh seluruh ahli waris darialmarhumah SYARIFAH ALWIYAH binti USMAN ASSEGAF yaitudengan

9 Oktober 1985 yang padapokoknya menyatakan Pihak Pertama dengan para penyewa barutersebut telah sepakat untuk menetapkan uang harga sewa tokotersebut untuk tiaptiap tanhunya naik/bertambah secara bertingkat12,5 % (dua belas koma liam persen )dari uang harga sewa setahunberjalan .....dstnya ; Apabila selama ini tidak pernah ada keberatan keberatan baik secaralisan maupun tertulis yang diajukan oleh ahli waris almarhumahSYARIFAH ALWIYAH binti USMAN ASSEGAFpada tahun 1985 kepadaahli warisnya dan PERALIHAN

Il,sehingga Bangunan Toko No.47 di Jalan Pasar 16 ilir Palembang adalahMilik SAID ABDULLAH bin ALI ALMENOAR ( orang tua/ayah KandungTergugat dan Tergugat II ) dan kemudian dihuni/ditempati untuk usahaoleh SAID ABDULLAH bin ALI ALMENOAR pada bulan Maret 1960 yangdikeluarkan oleh Dinas Urusan Perumahan Daerah Tingkat SumselPalembang pada saat itu, dan kemudian setelah Said Abdullah bin AliAlmenoar meninggal dunia pada tanggal 27 Februari 1972, sewamenyewa uang the tersebut Dilanjutkan atau adanya Peralihan

Syarifah Nur binti Anmad Almenoar meninggaldunia pada tahun 1999, PERJANJIAN SEWA MENYEWA RUKO tersebutTETAP DILANJUTKAN atau ADANYA PERALIHAN HAK SEWA darialmarhumh Syarifan Nur binti Anmad Almenoar kepada seluruh ahliwarisnya yang secara EXPLICIT telah disetujui oleh seluruh ahli waris darialmarhumah SYARIFaH ALAWIYAH binti USMAN ASSEGAF yaitudengan tetap dilakukan Pembayaran Sewa yang diberikan oleh ahli warisalamarhumah Nyanya SYARIFAH NUR binti AHMAD ALMENOAR yangdiberikan oleh salah satu ahli

S.ALI BIN S.SALAHDDIN ( Penggugat No.4 );Bahkan Uang Pembayaran Sewa setiap bulannya selalu naik danbertambah secara bertingkat sebesar 12,5 % ( dua belas koma limapersen ) sesuai kesepakatan dengan merujuk Pasal 4 dalam AktaPerdamaian ( Dading ) No.8 tanggal 9 Oktober 1985 tersebut;Apalagi tidak pernah ada keberatan keberatan baik lisan maupun tertulisyang diajukan oleh ahli waris almarhumah SYARIFAH ALAWIYAH bintiUSMAN ASSEGAF; Maka PERALIHAN HAK SEWA dari almarhumah SYARIFAH ALAWIYAHbintti USMAN

No. 2069 K/Pdt/201 114tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, makaoleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat II dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memiliki akta yang dibuatdihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) seperti yang dikehendakiPeraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 pasal 34 ( 4 ) yang berbunyi:"Peralihan Hak

;Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak memiliki SuratPersetujuan Tertulis dari Pemegang Hak pengelolaan (dalam hal ini adalahNegara) seperti yang dikehendaki Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996pasal 34 ( 7 ) yang berbunyi:"Peralihan Hak Guna Bangunan atas Tanah Hak Pengelolaan hams denganpersetujuan tertulis dari Pemegang Hak Pengelolaan;Dengan kekuatan Peraturan Pemerintah No 40 tahun 1996 HGBNo. 22/1990 belum beralih kepada Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi;Peralinan Hak Guna Bangunan

atas tanah berbeda dengan Peralihan HakMilik atas tanah.

BahwaPeraturan Pemerintah yang berlaku dan dimaksud dalam UUPA tersebut adalah2021PP 24 Tahun 1997 dimana dalam Pasal 37 ayat (1) diatur bahwa peralihan hakatas tanah melalui jual beli dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT(Pejabat Pembuat Akta Tanah).

Bank Niaga, dan tidakmerupakan akta jual bell hak atas tanah serta tidak menimbulkan peralihan hakatas tanah;Selain pelanggaran terhadap peraturan perundangundangan tersebut diatas, Putusan Judex Factitersebut juga tidak sejalan atau bertentangan denganprinsip hukum jual beli tanah yang diatur dalam KUHPerdata sebagaimanaHal. 21 dari 31 hal. Put.

Namun pihak Tergugat telah menjualsebidang tanah tersebut kepada Tergugat Il pada Tahun 2009, dan14Penggugat baru mengetahuinya adanya peralihan hak atas tanah dariTergugat kepada Tergugat II sejak tahun 2009;b. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyal hubunganhukum apapun dengan bidangbidang tanah obyek sengketa sejak tahun2006).8. Eksepsi Kompetensi Absolute.a.

Kepala Kantor Pertanahan Kota Pasuruan dalam melaksanakan proses baiknama/peralihan hak atas tanah merupakan perbuatan hukum (rechtmatigedaad) yang termasuk dalam kategori recht beschikking, yang didalilkan olehPenggugat aquo seuagai perbuatan yang melawan hukum (onrechtmatigedaad), quod non maka kewenangan (kompetensi absolut) untuk memeriksa,mengadili dan memutus gugatan sengketa aquo ada pada Peradilan Tata UsahaNegara (i.c.

Bahwa sesuai dengan dalildalil posita gugatan Penggugat, yang pada intinyamenyatakan : Bahwa oleh karena peralihan hak atas tanah obyek sengketatersebut merugikan penggugat, maka sangat beralasan secara hukummenyatakan balik nama Tergugat kepada Tergugat II dan akibatakibat hukumyang ditimbulkan setelah itu juga dinyatakan cacat hukum dan tidak mempunyalkekuatan hukum serta termasuk perbuatan melawan hukum,6.

Namun pihak Tergugat telah menjual tanahtersebut kepada Tergugat II pada tahun 2009, dan Penggugat baru31mengetahuinya adanya peralihan hak atas tanah dari Tergugat kepadaTergugat II sejak tahun 2009;b. Bahwa dengan demikian Penggugat sudah tidak mempunyai hubunganhukum apapun dengan bidangbidang tanah obyek sengketa sejak tahun2006);8. Eksepsi Kompetensi Absolutea.

Berkaitan dengan dalildalil posita gugatan Penggugat poin 3, ... dan telahdidaftarkan peralihnan hak kepada Tergugat II sehingga terbit Sertifikat HakMilik No. 1566/Gentong atas nama TRINIL PRASETYOWATI, kemudian poin5, ... akibat perbuatan melawan hukum dari TRINIL PRASETYOWATI ...yang telah mendaftarkan peralihan hak atas tanah milik Tergugat atas dasarAkta Jual Beli yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris/PPAT KAHAR AGUS,SH adalah sangat merugikan Penggugat;b.

Bahwa bahkan gugatan a quo memperlihatkan adanya iktikad tidak baikPenggugat dalam mengajukan gugatan kepada Tergugat II untuk memintapencabutan blokir yang apabila dikabulkan akan memberikan keleluasankepada Penggugat untuk melakukan pengalihan terhadap objek sengketa.Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 621/Pdt.G/2019/PN MdnSedangkan pemblokiran terhadap suatu hak atas tanah dimaksudkan untukmencegah terjadinya peralihan atas tanah.

2000 yangbertindak atas nama Yayasan Perkumpulan Renang Medan. tidakberdasar karena yang bersangkutan sudah tidak mempunyai hak lagiatas bidang tanah a quo; Bahwa penerbitan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Provinsi Sumatera Utara Nomor 37550.2222001tanggal 06 September 2001 tentang Pemberian Hak Guna Bangunankepada Yayasan Perkumpulan Renang Medan dan pendaftarannyamenjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 496/Mesjid atas namaYayasan Perkumpulan Renang Medan dan peralihan

Membatalkan Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 496/Mesjid atasnama Yayasan Perkumpulan Renang Medan yang telah diubah menjadiYayasan Renang Medan dan peralihan haknya kepada PT Mira MedanIndah karena telah terdapat cacat administrasi dalam peralihannya danstatus tanah dikembalikan sebagai Tanah Negara bekas Hak PakaiNomor 289/Mesjid.Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat kiranya berpendapat lain, maka TURUTTERGUGAT memohon untuk memutus perkara ini dengan seadiladilnya (ExAequo Et Bono).Menimbang, bahwa

Gugatan Kurang Pihak (Plurium Litis Consortium) karena tidakmengikutsertakan PT Mira Medan Indah dan Rohani Puspita EritSimarsoit ,S.H., selaku PPAT yang terkait dengan peralihan hak dariYayasan Perkumpulan Renang Medan kepada PT Mira Medan Indah;3.

eksepsi Ad.1, Ad.2 dan Ad.3. terkait denganExceptio plurium litis consortium yang merupakan salah satu penjabaran darieksepsi prosesual di luar kompetensi absolut yang merupakan bagian darieksepsi error in persona ;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan eksepsi plurium itisconsortium atau eksepsi kurang pihak adalah apabila orang yang ditarik sebagaiTergugat tidak lengkap seharusnya Penggugat menarik pihak PT Mira MedanIndah dan Rohani Puspita Erit Simarsoit ,S.H., selaku PPAT yang terkaitdengan peralihan

(dalil PositaPenggugat angka 2, halaman 2 dan, halaman 3), namun Penggugatmengajukan gugatannya sebagai seorang pemilik karena menganggapObjek perkara aquo adalah milik Penggugat sebagaimana dinyatakanoleh Penggugat dalam Dalil Gugatan Penggugat angka 6 (enam)halaman 4, padahal Penggugat tidak pernah melakukan perolehanatau peralihan hak milik atau hak tanggungan atas obyek perkaraaquo baik melalui jualbeli, hibah, waris dan/atau dengan cara lainyang sah menurut hukum;Bahwa pakar hukum M.

TIDAK SAHSECARA HUKUM dan TIDAK MENGIKAT dengan alasan bahwa parapihak melakukan jual beli atas suatu obyek yang sebenarnya tidak ada atausetidaknya para pihak melakukan jual belli atas suatu alas hak yang benar,Karena pada saat AJB 504 tersebut obyek perkara aquo adalah obyekSertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal 20 Desember 1985 atas nama ABDULRASID BIN ABDUL GAFAR, seluas 2.340 M2 (dua ribu tiga ratus empatpuluh meter perseg)i);Bahwa peralihan hak atas obyek perkara yang dimaksud dalam DaliGugatan

Tergugat II/ISKANDAR (sebagai pembell);Dengan Akta Jual Beli Nomor 109/2017, dan kemudian berdasrkanAJB Nomor 109/2017 tersebut, terbitlah Sertifikat Hak Milik No. 817,atas nama Tergugat II/ISKANDAR;Bahwa berdasarkan uraian hukum dalam seluruh dalil jawaban Tergugat IVdiatas, dapat dilinat secara jelas dan terang dan dapat membuktikan:Bahwa PROSES PERALIHAN HAK ATAS OBYEK PERKARA denganSertifikat Hak Milik Nomor 817 atas nama ISKANDAR yang berasalpemisahan dari Sertifikat Hak Milik Nomor 57 tanggal

atas nama ABDUL RASID BIN ABDUL GAFAR, seluas 2.340 M2.yang telah dibalik nama atas nama Tergugat dan seluruh ahli warisABDUL RASID BIN ABDUL GAFAR lainnya, ADALAH SAH DANSESUAI HUKUM YANG BERLAKU;Bahwa perbuatan hukum Penggugat dengan Orangtua Tergugat Il(AFENDI) yaitu PERJANJIAN HUTANG PIUTANG sebagaimana dalamDALIL GUGATAN PENGGUGAT ANGKA 2, adalah PERBUATANHUKUM YANG BERDIRI SENDIRI dalam arti bahwa PERJANJIANTERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KORELASI DENGAN PERBUATANHUKUM PARA TERGUGAT DALAM SETIAP PERALIHAN

,yang telah dibalik nama atas nama Tergugat dan seluruh ahli waris ABDUL RASID BIN ABDUL GAFAR lainnya; Bahwa perbuatan hukum Penggugat dengan Tergugat II (ISKANDAR)yaitu PERJANJIAN HUTANG PIUTANG sebagaimana dalam DALILGUGATAN PENGGUGAT ANGKA 7 ,juga adalah PERBUATANHUKUM YANG BERDIRI SENDIRI dalam arti bahwa PERJANJIANTERSEBUT TIDAK MEMPUNYAI KORELASI DENGAN PERBUATANHUKUM PARA TERGUGAT DALAM SETIAP PERALIHAN HAK/JUALBELI OBYEK tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 817 atas namaISKANDAR yang berasal

peninggalan dari almarhum bapak Sumito yang belum dibagiwaris; Bahwa Penggugat dan Para Tergugat bersepakat mengakui adalah abhliwaris dari almarhum bapak Sumito, yang masingmasing mendapat bagianyang sama atas harta warisan dan/atau harta peninggalan dari almarhumbapak Sumito; Bahwa Para Tergugat bersepakat menorok hak bagian warisanPenggugat sebesar Rp. 34.000.000, (tiga puluh empat juta rupiah); Bahwa Penggugat bersepakat dan bersedia menandatangani suratsurat dan aktaakta yang berkaitan proses peralihan

Menyatakan tidak sah dan tidak punya kekuatan yang mengikat sertifikat Hak MilikNo. 75/K di Kelurahan Sidodadi atas dasar peralihan akta jual beli No.363/smkt/VII/1991,tanggal 1 7 1991 yang dibuat PPAT Untung Darno Soewido, SH atas nama Nyonya LianaMartiono dan mencoret nama Nyonya Liana Martiono dari sertifikat Hak Milik No.75/K diKelurahan Sidodadi sekaligus keputusan ini sebagai pengganti akta peralihannya ;10.

gugatan yang sempurnah ataukah tidak, untuk itu MajelisHakim akan mempertimbangkan sebagai berikut dibawah ini :Menimbang, bahwa dengan menyimak isi/dalil Penggugat dalam posita gugatan maupun dlampetitumnya ternyata dalildalil Penggugat dalam surat gugatannya tidak mencerminkan uraianyang jelas terutama perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, karenadilihat dari buktibukti yang diajukan oleh penggugat terutama bukti surat yang bertanda P1telah dengan jelas mencantumkan dasar peralihan

Tergugat sudah melakukan peralihan agama atau murtad yangmenyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah dan tidaktinggal satu rumah;Bahwa atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangatmenderita lahir batin, sehingga Penggugat sudah tidak sanggup lagi untukmelanjutkan hidup berumah tangga dengan Tergugat;Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukumyang berlaku;Berdasarkan alasanalasan diatas,

No.116/Pdt.G/2018/PA.Dps.nafkah secara lahir batin; Tergugat sudah melakukan peralihan agama ataumurtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga;Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai saat ini telah berpisah dan tidaktinggal satu rumah;Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat telah mengajukanbukti tertulis P.1, P.2 dan P.3 yang mana buktibukti tertulis tersebut berupafotokopi, oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya serta telahdinazeggel dan diberi meterai secukupnya

meninggal dunia ;bahwa penyebabnya sehingga suami Pemohon meninggaldunia karena sakit ;bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 ( tujuh )orang anak ;bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ;bahwa selama hidupnya suami Pemohon, tidak pernah berceraidengan Pemohon ;bahwa tujuaan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan peralihan

meninggal dunia ; bahwa penyebabnya sehingga suami Pemohon meninggaldunia karena sakit ; bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 7 ( tujuh )orang anak ; bahwa Pemohon tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikahkarena pencatatan nikah waktu itu belum tertib ; bahwa selama perkawinan Pemohon dengan suaminya, tidakpernah bercerai ; bahwa tujuan Pemohon mengajukan Pengesahan Nikah padaPengadilan Agama Sinjai karena Pemohon memerlukanPenetapan Pengesahan Nikah untuk digunakan sebagaipengurusan peralihan

kontra memori kasasi tanggal 27 Desember 2019untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi dan Il, 28 Desember 2018untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi III dan IV dan 4 Januari 2019untuk kontra memori kasasi Termohon Kasasi V, Mahkamah Agungberpendapat bahwa putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakartatidak salah dalam menerapkan hukum;Bahwa tidak satupun bukti dari sejumlah alat bukti yang diajukan olehPemohon Kasasi menunjukan bahwa tanah obyek sengketa adalah miliknyadiperoleh berdasarkan peralihan

Surat, sebaliknyaterbukti bahwa Sertfikat Hak Milik Nomor 3859 atas nama Martin Salim yangmerupakan peningkatan dari Hak Guna Bangunan Nomor 4134 terbitberdasarkan alas hak yang sah in casu peralihan hak atas bangunan diatastanah negara (obyek sengketa) dari pemegang sebelumnya ahli waris M.Samin sehingga penguasaan atas obyek sengketa oleh Tergugat III bukanmerupakan perbuatan melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyataputusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta

Pelawan danjuga hakhak para Pelawan sangat merasa dirugikan yang bersifatsepihak oleh orangorang maupun pihakpihak yang melepaskantanggung jawabnya secara hukum, khususnya dalam hal ini Ni MadeWistari Tergugat V dan BPD Cabang Negara Tergugat II;Bahwa obyek tanah yang dimohonkan eksekusi oleh pihak Terlawanberdasarkan putusan Pengadilan Negeri Negara tanggal 28 Januari 2003perkara Nomor : 07/PdtG/2002/PN.NGR tidak semua merupakanpemegang hak milik sebab ada beberapa dari para Tergugat sudahmelakukan peralihan

Menyatakan bahwa eksekusi tidak dapat dilaksanakan karena salahsubyek sebab beberapa subyek yang digugat dalam gugatan Penggugatsudah ada beberapa melakukan peralihan hak kepemilikan kepada oranglain;4. Menyatakan bahwa pihak yang paling bertanggung jawab dalam perkarain BPD Cabang Negara serta Ni Made Wistari dan para Pelawan VIsampai dengan Pelawan XVI merupakan pihak yang dirugikan danmenjadi korban;Hal. 3 dari 10 hal. Put. No. 581 K/Pdt/20125.

Menyatakan perbuatan Tergugat Ill yang diduga membantu Tergugat dalam proses peralihan objek sengketa a quo kepada Tergugat Ilsehingga Tergugat Il memperoleh objek sengketa a quo yang merugikanPara Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;7.

Bahwa Surat Ketrangan Waris Nomor 7 tersebut bertentangandengan asas kepatutan, Ketelitian dan kehatihatian karena dibuat tidaksesuai dengan keadaan sebenarnya, karena tercantumnya namaSarinah dan Tergugat II Murni sebagai ahli waris dari almarhum Sudiantoalias Sudiato alias akang alias Alai dalam Akta Pelepasan Hak AtasTanah dengan Ganti Rugi Nomor 35, tanggal 19 Januari 2011 dan dalamAkta Jual Beli Nomor 161/2014 tanggal 26 November 2014 merupakankekhilafan mengenai orang karena perikatan atas peralihan

di Nganjuk, pada tanggal 13 September 2018 (Umur 1 tahun) tersebut masih dibawah umur sehingga belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum ; ---------------

Asalusul dan Peralihan Hak terhadap obyek sengketa;Sebagaimana didalilkan Penggugat obyek sengketa, berupatanah berseta bangunan rumah diatasnya yang terletak diKelurahan Tlogosari ,(sekarang Kelurahan Tlogosari Kulon)Kecamatan Genuk (sekarang kecamatan Pedurungan) KotaSemarang,yang dikenal dengan Jalan Wahyu Temurun X/11Rt006 / Rw.012, Kelurahan Tlogosari Kulon ,KecamatanPedurungan ,Kota Semarang;Bahwa Obyek sengketa tersebut semula dan hingga kini masihtercatat dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan

yang mengakui danmembenarkan adanya transaksi jual beli obyek sengketa dari Alm Sarbin kepadaEdy Sukamto; (Penggugat);Akan tetapi setiap transaksi jual beli /peralihan hak obyek sengketatersebut,baik dari Pudjilianto (pemilik asal) kepada Sarbin dan selanjutnya dari sarbinkepada Edy Pudjilianto (Penggugat) belum ditindak lanjuti dan balik nama dihadapanPejabat Pembuat Akta tanah (PPAT);Menimbang,bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas Hakim berpendapatjual beli tanah obyek sengketa dari Pudjilianto

Putu Agus Febri Darmana telahberusia 21 (dua puluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3(tiga) orang anak pemohon lainnya masih dibawah umur, belumdewasa dan belum menikah.Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralih kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan

bernama Agus Febri telah berusia 21 (duapuluh satu) tahun dan telah dewasa, sedangkan 3 (tiga) orang anakpemohon lainnya masih dibawah umur, belum dewasa dan belummenikah.e Bahwa pemohon memiliki 1 (satu) bidang tanah di Pedungankecamatan Denpasar Selatan seluas 1 are sebagai harta yangdiperoleh dalam perkawinan dan bukan harta bawaan ataupunwarisan.e Bahwa sebidang tanah di Pedungan kecamatan Denpasar Selatantersebut kini telah beralin kepemilikannya karena jual beli dan untukproses pengurusan peralihan