Penggugat tidakHal 8 s/d 54 Putusan No. 159/Pdt.SusPHI/2020/PN.Bdg,23.24.dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugat tidak mau bekerja,tetap karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugat wajid membayar Upahsebesar 100 % sampai putusan berkekuatan Hukum Tetap;Bahwa sejak tindakan Tergugat tanggal 19 Juli 2019 sampai dengan perkara inididaftarkan bulan Agustus 2020, Tergugat tidak pernah membayar upahPenggugat, sehingga sangatlan berdasar jika Tergugat di putus terlebih dahuluuntuk membayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejak bulanupah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotal selam 12 bulansebesar:Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340, (Enam puluhdelapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratus empat puluh rupiah) ;Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut maka demihukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesar sebagaimanaketentuan Peraturan

Upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni sebesar :Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp. 68.906.340,2. Tunjangan Hari Raya (THR) tahun 2020 kepada Penggugat sebesar 1(satu) kali upah pokok Rp. 5.742.915,3. Denda upah sebagaimana Pasl 55 PP 78/2015 tenatnag Pengupahandari bulan Juli 2019 Juli 2020: Rp. 34.453.170, Rp. 5.546.960= Rp. 40.000.130,DALAM PROVISI:1. Menyatakan Putusan ini dapat dilaksanakan terlebin dahulu walaupundiadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad);2.

ayat (2) danayat (3) UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 Jo Keputusan MahkamahKonstitusi Nomor : 37/PUUIX/2011 Tanggal 06 September 2011, makakedua belah harus tetap melaksanakan segala kewajibannya, dan apabilaPenggugat tidak dapat melakukan pekerjaannya bukan karena Penggugattidak mau bekerja, tetapi karena dilarang oleh Tergugat, maka Tergugatwajid membayar Upah sebesar 100 % sampai putusan berkekuatan HukumTetap;Bahwa sangatlah berdasar jika Tergugat di putus terlebin dahulu untukmembayar Upah terhutang

Penggugat sebesar Rp. 5.742.915 (Lima jutatujuh ratus empat puluh dua ribu sembilan ratus lima belas rupiah) sejakbulan upah bulan Juli 2019 sampai dengan bulan Juli 2020 yakni ditotalselam 12 bulan sebesar: Rp. 5.742.915 X 12 bulan upah terhutang: Rp.68.906.340, (Enam puluh delapan juta sembilan ratus enam ribu tiga ratusempat puluh rupiah);Bahwa karena keterlambatan pembayaran upah terhutang tersebut makademi hukum Tergugat dikenakan denda untuk membayar sebesarsebagaimana ketentuan Peraturan

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2000 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P12;13. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2001 dan Surat Dan tanda Terima Setoran (STTS) atasobyek pajak di Jl. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, KotaYogyakarta, diberi tanda Bukti P13;14.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2002 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P14;15. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2009 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P15;16.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2015 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P16;17. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2020 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P17;18.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumidan Bangunan 2021 dan Surat Danta Terima Setoran (STTS) atas obyekpajak di JI. Cik Di Tiro No.2 Terban Gondpkusuman, Kota Yogyakarta,diberi tanda Bukti P18;19. Foto Copy Putusan Pengadilan Negeri Sleman perkaraNo.48/Pdt.G/2020/PN.Smn, tanggal 12 Mei 2020, diberi Bukti P19;20.

Sejalan dengan hal tersebut, Pemohon Banding mengajukanpermohonan kepada Majelis Hakim Yang Terhormat agar dapatmembatalkan Keputusan Direktur Jenderal Bea dan CukaiNo.KEP921/WBC.10/2014 tanggal 23 Juli 2014 dan menetapkan bahwatidak ada Bea Keluar yang terhutang atau NIHIL.Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 01 Desember 2014:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut66848/PP/M.XVII A/40/2015, tanggal 10 Desember 2015, yang telahberkekuatan hukum

Kobexindo Tractors dan PemohonBanding telah dipungut dan Pemohon Banding tidak perlu lagiuntuk membayar atas Pajak Pertambahan Nilai Masukantersebut, karena menurut pendapat Pemohon Banding adalahkeliru yang terjadi pada perusahaan Pemohon Banding adalahtidak melaporkan Pajak Pertambahan Nilai Masukan dalamSurat Pemberitahuan Masa Desember 2003, sehinggaPemohon Banding ada lagi terhutang Pajak Pertambahan Nilaiatas Pembelian Barang Modal ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan PajakJakarta No.Put16575

KADIR tertanggal 18Novembr 2010 ;e Foto copy silsilah keluarga SIT HAJAR, tertanggal 20 Oktober 2010 ;e Foto copy surat pemberitahuan pajak. terhutang tahun 2008 ;tetap terlampir dalam berkas perkara ; Membebankan biaya perkara kepada Negara ;Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.435/PID.B/2010/PN.RBIyang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Raba Bima yangHal. 2 dari 5 hal. Put.

Bahwa sudah sangatlahn wajar secara hokum jikatergugat dihukum untuk membayar nafkah terhutang penggugat selakuisteri sebesar Rp.30.000.000.

Plkgono gini, menuntut uang Iddah, menuntut uang Mutah danmembebankan nafkah terhutang, atas dasar apa nafkah terhutang? Sayaselama tidak memiliki pekerjaan setelah berhenti dari PT. Super SuksesMotor masih memberikan nafkah melalui transfer dan tunai, saya mungkintidak bisa memberi seperti dulu tetapi saya masih bertanggung jawabdengan kemampuan kondisi kKeuangan saya saat tidak bekerja. Dan sayatetap memberikan tanggung jawab saya terhadap kebutuhan dankeperluan anak saya (Susu,Pampers dll)6.

Bahwa penggugat sudah sangatlah wajar secarahukum jika tergugat untuk membayar nafkah terhutang penggugatselaku isteri sebesar Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah) secaratunai, Karena memang faktanya sejak tanggal 09 juli 2018 atau sudah13 (tiga belas) bulan lamanya bahwa tergugat bersama penggugatmemang tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi atau telah pisah rumahsehingga semua biayabiaya ditanggung oleh penggugat sendiri;13.

Bahwa Penggugat sudah sangatlah wajar secarahukum jika Tergugat untuk membayar nafkah terhutang Penggugatselaku isteri sebesar Rp. 30.000.000, (tiga puluh juta rupiah) secaratunai, karena memang faktanya sejak tanggal 09 Juli 2018 atau sudah13 (tiga belas) bulan lamanya bahwa Tergugat bersama Penggugatmemang tidak tingggal 1 (Satu) rumah lagi atau telah pisah rumahsehingga semua biayabiaya ditanggung oleh Penggugat sendiri;13.

Untuk nafkah terhutang pun saya tidak akanmemberikan, dikarenakan penggugat yang pergi meninggalkanrumah.Dan setelah pergi dari rumah pun saya masih memberikannafkah baik secara transfer dan tunai, serta masih menafkahi anaksaya semampu saya sesudah saya tidak bekerja lagi di PT.SuperSukses Motor dan tempat kerja di PT.Home Credit Indonesia.9.

EMHOLDING sejumlah Rp. 173.126.800,,penjualan kedua sebanyak 30.326 Kg dan sudah dibayar lunas sejumlahRp. 194.086.400, dan penjualan ketiga sebanyak 23.709 Kg, namunhanya dibayar sebanyak + 10.000 Kg sejumlah Rp. 68.850.000, dansisanya sebanyak + 13.000 Kg seharga Rp. 85.887.500 nya lagi belumdibayarkan namun pengiriman yang ke tiga belum lunas dibayar danmasih terhutang Rp. 85.887.600,, sehingga saksi ZULKIFLI BinHalaman 5 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tbh.BENYAMIN menemui pihak PT.

EMHOLDING sejumlah Rp. 173.126.800,,penjualan kedua sebanyak 30.326 Kg dan sudah dibayar lunas sejumlahRp. 194.086.400, dan penjualan ketiga sebanyak 23.709 Kg, namunhanya dibayar sebanyak + 10.000 Kg sejumlah Rp. 68.850.000, dansisanya sebanyak + 13.000 Kg seharga Rp. 85.887.500 nya lagi belumdibayarkan namun pengiriman yang ke tiga belum lunas dibayar danmasih terhutang Rp. 85.887.600,, sehingga saksi ZULKIFLI BinHalaman 8 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tbh.BENYAMIN menemui pihak PT.

EMHOLDING sejumlah Rp. 173.126.800,,penjualan kedua sebanyak 30.326 Kg dan sudah dibayar lunas sejumlahRp. 194.086.400, dan penjualan ketiga sebanyak 23.709 Kg, namunhanya dibayar sebanyak + 10.000 Kg sejumlah Rp. 68.850.000, dansisanya sebanyak + 13.000 Kg seharga Rp. 85.887.500 nya lagi belumdibayarkan namun pengiriman yang ke tiga belum lunas dibayar danmasih terhutang Rp. 85.887.600,, sehingga saksi ZULKIFLI BinHalaman 11 dari 43 Putusan Nomor 158/Pid.B/2020/PN Tbh.BENYAMIN menemui pihak PT.

BogorJawa Barat sebanyak 3 x pengiriman, penjualan pertama sebanyak27.062 Kg seharga Rp. 6.400, / Kg dan sudah dibayar lunas PT.EMHOLDING sejumlah Rp. 173.126.800,, penjualan keduasebanyak 30.326 Kg dan sudah dibayar lunas sejumlah Rp.194.086.400, dan penjualan ketiga sebanyak 23.709 Kg, namunhanya dibayar sebanyak + 10.000 Kg sejumlah Rp. 68.850.000, dansisanya sebanyak + 13.000 Kg seharga Rp. 85.887.500 nya lagibelum dibayarkan namun pengiriman yang ke tiga belum lunasdibayar dan masih terhutang

,penjualan kedua sebanyak 30.326 Kg dan sudah dibayar lunas sejumlah Rp.194.086.400, dan penjualan ketiga sebanyak 23.709 Kg, namun hanya dibayarsebanyak + 10.000 Kg sejumlah Rp. 68.850.000, dan sisanya sebanyak +13.000 Kg seharga Rp. 85.887.500 nya lagi belum dibayarkan namunpengiriman yang ke tiga belum lunas dibayar dan masih terhutang Rp.85.887.600,, sehingga saksi ZULKIFLI Bin BENYAMIN menemui pihak PT.Emholding untuk menyelamatkan sisa uang yang belum dibayar tersebut danakhirnya saksi ZULKIFLI

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2016, diberitanda bukti T.1nm8 ;9.

Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2014, diberitanda bukti Tanu9 ;10.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2013, diberitanda bukti T.1n,10 ;11.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2012, diberitanda bukti T.1um11 ;12.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang PBB tahun 2008, diberitanda bukti T.1nm12 ;Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 261/Pdt.G/2016/PN Kpg13.Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terutang PBB tahun 2007, diberi tandabukti

Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan BangunanNOP : 35.28.050.010.0120076.0 tertanggal 30 September 2016, atas namaB.

RAWI SAMIDA (Nenek Buyut Pemohon) yang akan dijual dandibagi waris oleh para ahliwarisnya;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P11 berupaFotokopi Pepel tanah dan berdasarkan bukti surat bertanda P12 berupa fotokopiSurat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016Halaman 13 dari 17. Penetapan Nomor 82/Pdt.P/2017/PN. Pmk.serta dikuatkan pula dengan keterangan saksi YUVO SEPTIAWAN DK danDECKY AURICHA maka terbukti bahwa benar tanah hak milik, No. 429, Luas +640 M?

Putusan No.938 /Pdt.G/2014 /PA.Gs.Bahwa tidak benar pertengkaran disebabkan Termohon tidak terobuka kepadaPemohon mengenai anak yang dilahirkan Termohon bukan hasil denganPemohon, yang benar anak tersebut adalah hasil hubungan Pemohon danTermohon, ketika Termohon hamil 2 bulan sudah memberitahu padaPemohon, namun Pemohon malah menghindar dan sulit untuk ditemui;Bahwa Termohon tidak keberatan dicerai Pemohon, namun Termohonmenuntut kepada Pemohon sebagai berikut:Nafkah terhutang selama 19 bulan x

Rp.500.000, = Rp.9.500.000,Nafkah anak terhutang selama 19 bulan x Rp.1.000.000, = Rp.19.000.000,Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,Mutat berupa uang sebesar Rp.5.000.000,Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon menyampaikan replikyang pada pokoknya Pemohon keberatan atas tuntutan Termohon tersebut,dan hanya sanggup memberikan nafkah madhiyah Rp.3.000.000, nafkah iddahsebesar Rp.1.500.000, Mutah sebesar Rp.2.000.000, dan nafkah anak tiapbulan sebesar Rp.500.000,Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut

Membayar atau mengganti mas kawin yang masih terhutang dan palsu ;5. Menuntut Pemohon agar meminta maaf melalui media massa atas fitnah dan baritayang tidak benar terhadap Termohon ;ATAU Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya.Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon menyampaikan replik secaratertulis pada tanggal 29 Desember 2011 sebagai beriku:1.

hak pemeliharaan anak,dengan alasan demi kepentingan anakanak karena masih kecilkecil agar tidakkehilangan kasih sayang dari kedua orang tuanya agar anak tidak ditetapkan padaPemohon ataupun Termohon, agar hak pemeliharaan dan nafkah anak tidakdipermasalahkan dalam perkara ini, karena nafkah anak selama ini tetap ditanggungoleh Pemohon, hal ini dibenarkan oleh Termohon dan tidak keberatan, sehingga MajelisHakim tidak perlu mempertimbangkan.Menimbang, bahwa tentang mengganti mas kawin yang masih terhutang

bertengkar dengan Termohon, tetapi bertengkar dengan keluarganya;e Bahwa, Termohon membantah posita 9 permohonan Pemohon, Termohonmemang tidak berubah karena Pemohon sendiri tidak bisa merubah kelakuannyayang tidak mau memberikan perhatian kepada Termohon, Pemohon juga selalupulang larut malam, dan itulah yang menyebabkan terjadinya pertengkaranantara Pemohon dan Termohon;Bahwa, Termohon tidak keberatan bercerai dengan dengan Pemohon;Dalam Rekonvensi :1Bahwa, Termohon menuntut Nafkah Lampau / Nafkah Terhutang

Pemohon dan Termohon dilangsungkan gunadicatat dalam daftar yang tersedia untuk itu;Dalam RekonvensiMenimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi disebutPenggugat Rekonvensi, sedangkan Pemohon Konvensi disebut Tergugat Rekonvensi;Hal 15 dari 21 halaman Put. 0961/Pdt.G/2014/PA.PtkMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada TergugatRekonvensi tentang hakhaknya sebagai berikut :1Nafkah Terhutang

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sampaidengan saat ini belum memenuhi syarat adat tersebut danmasih Terhutang;Akibat hukumnya apabila Tukon (syarat) tidak dipenuhi adalah:Menurut Prof. H. Hilman (Intisari Hukum Adat), semua Hak Yang Dipunyaioleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi (sebagai suami dariTergugat Konvensi) jatuh pada pihak perempuan (Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sebagai istri sah dari Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi);5.

Antara November 2005 sampai denganJuli 2008 kurang lebih 33 bulan tanpa memberi nafkahlahir/oatin kepada Tergugat Konvensi/PenggugatRekonvensi;Kumpul Kembali: Antara Agustus 2008 sampai denganSeptember 2009 kurang lebih 13 bulan dan tinggal di Bali;Goib IV (keempat): Antara bulan Oktober 2009 sampaidengan September 2011 kurang lebih 23 bulan tidakmemberi nafkah batin/lahir kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;Cerai: 11 September 2011;Bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/TergugatRekonvensi terhutang

mengajukan permohonan pengurangan atausanksiadministrasi, padahal yang Penggugat sekarang Pemohon Peninjauan Kembali)ajukan adalah hal baru yang tidak ada kaitan dengan permohonan Penggugat(sekarang Pemohon Peninjauan Kembali) terdahulu, yaitu gugatan untuk pembatalanatas ketetapan pajak yang tidak benar;Pokok sengketa :Yang menjadi pokok sengketa adalah :Koreksi atas Obyek PPh Pasal 21 sebesar Rp 1.161.628.860;1 Perhitungan SKPKB Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 1.237.761.360,00PPh Pasal 21 Terhutang

articles of this Convention shall be taxableonly in that State;KESIMPULAN PEMOHONAN Sebagaimana penjelasan kami dan berdasarkan faktafakta diatas makamenurut kami, SKPKB PPh Pasal 21 Tahun 2001 Nomor :00001/201/01/445/08 tanggal 17 Juli 2008 yang telah diterbitkan adalahTidak Benar;Dengan demikan menurut kami perhitungan Koreksi Penghasilan Neto PPhPasal 21 dan jumlah pajak yang masih harus dibayar untuk Tahun 2001 adalah sebagai berikut :Uraian (Rupiah)Dasar Pengenaan Pajak 76.132.500,00PPh Pasal 21 Terhutang

Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulanRp. 18.000.000.;b. Mut ah Rp. 5.000.000,;c. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan Rp. 3.000.000,;6. Bahwa kepergian Pemohon dari rumah kediaman bersama bukan ataskemauan Termohon melainkan diusir oleh Termohon;Dalam Rekonpensi :1. Bahwa apa yang termuat dalam Konpensi termuat dan tertulis dalamRekonpensi;.

Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulan= Rp. 18.000.000.;6.2. Mut ah Rp. 5.000.000,;6.3. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3bulan = Rp. 3.000.000.

Bahwa sebagaimana dalam pasal 149 (poin 8 dan poin b) dalam KompilasiHukum Islam (KHI) sebagai akibat hukum dari permohonan cerai talaqsuami, mantan suami berkewajiban memberikan yaitu :4.1.Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulan= Rp. 18.000.000.;4.2.Mut ah Rp. 5.000.000,;4.3. Nafkah Idah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan =Rp. 3.000.000.;5.

Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulan= Rp. 18.000.000.;2.3. Mut ah Rp. 5.000.000,;2.3. Nafkah dah @ Rp. 1.000.000, X 3 bulan =Rp. 3.000.000.;3. Menyatakan menurut hukum harta berupa :3.1. Tanah yang kemudian diatas tanah tersebut dibangun rumah atapgenting, dinding tembok lantai ubin yang dibangun oleh Penggugat ir.yang telah bersertifikat Hak Milik No.1401, seluas + 165 M?

Menghukum Pemohon Konpensi / Tergugat ir untuk membayar :6.1.Nafkah terhutang selama 18 bulan @ Rp. 1.000.000, X 18 bulan= Rp. 18.000.000.;6.2.Mut ah Rp. 5.000.000.;6.3.

Selanjutnya atas Replik dari Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II sertaKuasa Tergugat HI mengajukan Duplik pada tanggal 14 November 2012 ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan buktibukti surat sebagai berikut :1 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 1997, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling. Sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

Diberi tanda P 1 ;2 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 1998, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Diberi tanda P2 ;3 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 1999, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

Diberi tanda P4 ;5 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 2008, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Diberi tanda P5 ;6 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 2010, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

Diberi tanda P6 ;7 Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 2011, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup. Diberi tanda P7 ;2Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) Pajak Bumi dan BangunanTahun 2012, dengan No. SPPT : 73.16.020.002.0070050.0 atas nama wajib pajak :Baco Liling, sesuai aslinya dan bermaterai cukup.

Bahwa Termohon mohon agar Pemohon memberikan hak Termohon berupanafkah terhutang selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp. 3.000.000, (tigajuta rupiah);2. Bahwa Termohon juga minta nafkah selama masa iddah seluruhnya sebesarRp. 1.500.000, (satu juta lima ratus ribu rupiah);3. Bahwa Termohon juga minta agar anak Pemohon dan Termohon yang ikutdengan Termohon diberikan nafkah setiap bulannya sebesar Rp. 500.000,(lima ratus ribu rupiah);Hal. 3 Putusan Nomor 0066/Pat.G/209/PA.

Rekonvensi mendalilkan TermohonRekonvensi telah lalai dalam kewajibannya untuk memberikan nafkah yangcukup kepada Pemohon Rekonvensi, oleh karena itu Pemohon Rekonvensimenuntut agar Termohon Rekonvensi membayar nafkah madhiyah kepadaPemohon Rekonvensi selama 10 bulan seluruhnya sebesar Rp.3.000.000,(tiga juta rupiah) dan atas tuntutan tersebut Termohon Rekonvensi tidakkeberatan dan menerimanya;Menimbang, bahwa tuntutan nafkah hidup selama pisah yang belumdibayar pada dasarnya adalah tuntutan nafkah terhutang

syari yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab Il'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang artinya "Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami ;Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suarni diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 3 bulan yang belum dibayar (terhutang

) kepada penggugat rekonpensi ;Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harus dibayarharus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensi sertakewajaran kebutuhan minimal Penggugat Rekonpensi setiap harinyasebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilan dan kepatutanMajlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah) perbulan,sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 3 x Rp.300.000,

syar'i yang dinyatakan diambilalih sebagai pendapat hukum Majlis Hakim dalam perkara ini sebagaimanatermuat dalam kitab l'anatut Tholibiin juz IV halaman 85, yang Artinya:"Makanafkah dan pakaian yang belum dibayar pada masa yang telah lampau menjadihutang suami pada istri, karena hal tersebut sudah ditetapkan sebagaitanggungan suami";Menimbang, bahwa berdasar pada ketentuan tersebut diatas, makaTergugat rekonpensi sebagai suami diwajibkan membayar nafkah madliyahselama 7bulan yang belum dibayar (terhutang

) kepada Penggugatrekonpensi ; Menimbang, bahwa untuk nominal nafkah madliyah yang harusdibayar harus disesuaikan dengan kemampuan ekonomi Tergugat Rekonpensisebagai nelayan serta kewajaran kebutuhan minimal Pengugat Rekonpensisaetiap harinya, sebagaimana maksud pasal 34 ayat (1) Undangundang No. tahun 1974, maka untuk hal tersebut dengan berpegang pada asaz keadilandan kepatutan Majlis menetapkan sebesar Rp.300.000,(Tiga ratus ribu rupiah)perbulan, sehingga nafkah terhutang Tergugat Rekonpensi 7

Biaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepada pihak tempat anak dimaksud kuliah;Dalam Konvensi dan Rekonvensi- Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu rupiah);

Bahwa kalau terjadi perceraian, Penggugat juga menuntut kepada Tergugatbiaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta lima ratusputs.0469/Pdt.G/2016/PA.Bkt. hal 6 dari 17 halrupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepada pihak tempatanak dimaksud kuliah;Bahwa berdasarkan dalildalil di atas, Penggugat mohon agar MajelisHakim menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:Dalam Konvensi: Menerima jawaban Termohon seluruhnya;Dalam Rekonvensi:1.

Biaya perawatan, pemeliharaan dan pendidikan untuk empat oranganak, minimal Rp. 700.000, (tujuh ratus ribu rupiah) per bulan, sampaianakanak tersebut dewasa/mandin;d.Biaya uang muka kuliah anak sebesar Rp. 2.500.000, (dua juta limaratus ribu rupiah), karena sampai saat ini anak masih terhutang kepadapihak tempat anak dimaksud kuliah;Dalam Konvensi dan Rekonvensi Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara sejumlah Rp. 291.000, (dua ratus sembilan puluh saturupiah);Demikian