Ditemukan 11140 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : zander zandar zender zonner zindar zondra zenden zondri
Pengadilan PN TANJUNG KARANG
Putus : 19-09-2016 — Upload : 23-11-2016
Putusan PN TANJUNG KARANG Nomor 670/Pid.B/2016/PN.Tjk
Tanggal 19 September 2016 —
47 — 128
  • pidana terhadap seseorang itu tidak cukup dilakukannya tindakpidana saja tetapi juga harus memenuhi pula adanya syarat bahwa orang yangmelakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah;Menimbang, bahwa prinsip diatas adalah suatu adagium yang sudahlama dianut secara universal dan telah menjadi asas dalam hukum pidana, yaituTiada Pidana Tanpa Kesalahan atau biasa juga disebut dalam berbagaibahasa yang populer, yaitu; Actus non facit reum, nisi mens sit rea, Nullapoena sine culpa, Geen straf zonder
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 10-08-2018 — Putus : 01-02-2019 — Upload : 10-04-2019
Putusan PN TANGERANG Nomor 1680/Pid.Sus/2018/PN Tng
Tanggal 1 Februari 2019 — Penuntut Umum:
MUHAMMAD ERLANGGA, SH.
Terdakwa:
BUYUNG JEPRI ANTONI ALSANDI BIN ALM RAMLI
42 — 7
  • berdasarkanuraian pertimbangan di atas maka menurutMajelis perbuatan Terdakwa tersebut telahmemenuhi unsur menguasai NarkotikaGolongan bukan tanaman, dengan demikianmenurut hemat Majelis unsur kedua inipuntelah terpenuhi menurut hukum;Unsur tanpa hak atau melawan hukum:Menimbang, bahwa terhadap unsur tanpa hak mengandung artibahwa perbuatan tersebut adalah tidak sesuai menurut hukum, sedangkanmenurut SIMONS dalam bukunya LEER BOOK halaman 175 176 bahwasuatu anggapan umum menyatakan tanpa hak sendiri (zonder
Pengadilan PN JAYAPURA Pidana Khusus Senjata Api
Register : 25-06-2020 — Putus : 06-08-2020 — Upload : 16-04-2021
Putusan PN JAYAPURA Nomor 201/Pid.Sus/2020/Pn.Jap
Tanggal 6 Agustus 2020 — Pidana - DIAN INDRA PRABUDI
361 — 137
  • /PNJap.recht), atau melanggar hak orang lain (met krenking van eens andersrecht) dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum(niet steunend op het recht) atau sebagai tanpa hak (zonder bevoegheid).Menimbang bahwa Hukum pidana mengenai 3 pengertian dasar yaitusifat melawan hukum (unrechf), kKesalahan (schuid), dan pidana(strafe) yangsecara dogmatis unsur kesalahan harus ada dalam hukum pidana.
Pengadilan PN MASAMBA Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 17-12-2015 — Upload : 19-08-2016
Putusan PN MASAMBA Nomor 135/Pid.Sus/2015/PN Msb
Tanggal 17 Desember 2015 — ARDIANSYAH Als. ADRI Bin MASDAR
38 — 8
  • 2009 tentang Narkotika diatassemua telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinanbahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalahmelakukan tindak pidana dalam dakwaan kedua Penuntut Umum ;Menimbang, bahwa meskipun Terdakwa telah dinyatakan terbuktimelakukan tindak pidana dalam perkara ini mengingat doktrin monodualistikyang dianut di Indonesia yang menghendaki adanya pemisahan antaratindak pidana dan pertanggungjawaban pidana, dan asas dalam hukumpidana geen straf zonder
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 21-10-2020 — Putus : 30-11-2020 — Upload : 09-11-2021
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 97/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 30 Nopember 2020 — Penuntut Umum:
REZZA F. A, S.H.
Terdakwa:
APRIANUS SIKI Alias APRI
123 — 55
  • maka dari ituia tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telan melakukan perbuatan itu karena terpaksa olehkekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48 KUHP; 3)Telah melakukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak syah menurut Pasal51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak ada kesalahan sama sekaliGeen straf zonder
Pengadilan PN WONOSOBO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 13-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN WONOSOBO Nomor 103/Pid.Sus/2017/PN Wsb
Tanggal 5 Desember 2017 — Penuntut Umum : MUHTAR ADJIR SH, Terdakwa : WAHYU HIDAYAT al YAYAK Bin IWA SUWARDI
82 — 9
  • UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;Menimbang, bahwa pada asasnya tidak seorangpun dapat dijatuhipidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sahmenurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yangdianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perouatan yangdidakwakan atas dirinya (Pasal 6 ayat (2) Undangundang No. 48 Tahun2009 tentang Kekuasaan Kehakiman) ;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukumpidana terdapat asas geen straft zonder
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 26-04-2011 — Upload : 06-09-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 225 K/PID.SUS/2011
Tanggal 26 April 2011 — Hj. ZULEHA binti H. RAFIUDIN ;
51 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Barang siapa melakukan perbuatan pidanadiancam dengan pidana, akan tetapi belum tentu tiap tiaporang yang melakukan perbuatan pidana harus dipidana.Sebab untuk mempidana seseorang di samping' melakukanperbuatan yang dilarang harus ada kesalahan yang dikenaldengan azas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan(geen straf zonder schuld) ;Sehingga untuk mempidana seseorang di samping melakukanperbuatan pidana harus' pula. dipastikan bahwa pelakudapat dipersalahkan (dipertanggungjawabkan) hal iniberhubungan
Pengadilan PN MAKALE Pidana Khusus
Register : 21-08-2018 — Putus : 12-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan PN MAKALE Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN Mak
Tanggal 12 September 2018 — Pemohon:
M. NATSIR MAKKAWARU alias M. NATSIR M.
Termohon:
Kepala Kepolisian Resort Tana Toraja
89 — 57
  • Asas hukum mengatakan GeenStraf Zonder Schuld Tiada Hukuman Tanpa Kesalahan. Pihak TermohonPraperadilan harus membuktikan adanya kesalahan yang dilakukan oleh PihakPemohon Praperadilan tersebut diatas dan jika Pemohon Praperadilan dijadikanTersangka.Mengapa Bupati dan DPR tidak dijadikan Tersangka sementaracairnya uang yang diterima oleh Pemohon Praperadilan karena persetujuanBupati dan DPR.ll.
Pengadilan PT PONTIANAK Pidana Umum
Register : 18-11-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PT PONTIANAK Nomor 206/PID/2020/PT PTK
Tanggal 10 Desember 2020 — Pembanding/Terdakwa : YULIANA Alias YULI Anak dari SARIANG Alm
Terbanding/Penuntut Umum I : SIMON GINTING,SH
Terbanding/Penuntut Umum II : Muhamad Aprila Ramadhon, S.H
108 — 53
  • Untukmengetahui apakah pelaku dengan sengaja melakukan suatu perbuatansehingga dapat diminta pertanggungjawaban atas delik yangdilakukannya maka harus dilihat dapat kKemampuan jiwa (versdelijkevermogens), doktrin ini secara lebih lengkap disebut dengan actus nonfacit reum nisi mens sit rea (actus reus dan mens rea): suatu perbuatantidak dapat membuat orang bersalah kecuali dilakukan dengan niatjahat atau geen straf zonder schuld., bahnwa Kesalahan merupakanunsur penting dari pertanggungjawaban pidana
Pengadilan PN LUBUK PAKAM Pidana Umum Penggelapan
Putus : 30-01-2017 — Upload : 10-03-2017
Putusan PN LUBUK PAKAM Nomor 2133/Pid.B/2016/PN Lbp
Tanggal 30 Januari 2017 — 1. Nama : DAVID HALIM ; 2. Tempat lahir : Medan ; 3. Umur / Tgl. Lahir : 33 tahun / 05 Oktober 1983 ; 4. Jenis kelamin : Laki-laki ; 5. Kebangsaan : Indonesia ; 6. Tempat tinggal : Jalan HM. Said Gg. A No. 5 B, Kel. Durian, Kec. Medan Timur ; 7. Agama : Kristen ; 8. Pekerjaan : Karyawan PT. Agri First Indonesia ;
29 — 3
  • Simons berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya,yang dalam kepustakaan hukum pidana dikenal tiga pengertian yang salingberbeda seperti : bertentangan dengan hukum (in strijd met het objecteve recht) ;bertentangan dengan hak orang lain ( in strijd met het subjectieve recht van eenander) ; tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht). (Vide NoyonLangameijer, HetWetboek van Straftrecht, 1954, hal. 7).
Pengadilan PN PELAIHARI Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 14-07-2020 — Putus : 13-08-2020 — Upload : 25-08-2020
Putusan PN PELAIHARI Nomor 203/Pid.Sus/2020/PN Pli
Tanggal 13 Agustus 2020 — Dewi Risna als. Ina Risna Binti Firmansyah
55 — 12
  • Societyyang menjelaskan mengenai terbaginya teori retributive dalam hukum pidanayaitu retributive murni, yang berpendapat bahwa pidana harus sesuai dengannilai kKesalahan pelaku, dan retributive tidak murni yang terbagi lagi menjadi 2(dua) sub bagian yang salah satunya menjadi konsep dasar Strict Liabillityyaitu. teori retributive yang distributive (retribution in distribution) yangberpandangan bahwa pidana tidak bisa dikenakan bagi yang tidak bersalah,prinsip tiada pidana tanpa kesalahan (geen straf zonder
Pengadilan PN DENPASAR Perdata
Register : 05-08-2019 — Putus : 13-04-2020 — Upload : 24-04-2020
Putusan PN DENPASAR Nomor 750/Pdt.G/2019/PN Dps
Tanggal 13 April 2020 — Penggugat:
Ir. I Gede Agus Hardiawan
Tergugat:
1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia Dirjen Pajak Kantor Wil Dirjen Pajak Bali
2.Goro Ekanto
3.I Nyoman Ardina
4.Johansyah Permana
5.Errik Shofian Jaswadi
6.Farid Alhamudi
7.Benedictus Anova N Indityo
8.Salmawati
9.Anton Rudhianto
10.Agustinus Andi Prasetyo
11.Fauzi Fahrudin
12.Andi Goenawan Hendarwanto
13.Maynardo Francois Ruhukah
14.Yusuf Herdian
15.Harjanto
16.I Putu Sudarma
156 — 107
  • Kewenangan dimaksud ada pada Kurator secaraeksklusif.Bahwa menurut hukum positif di Indonesia, pertanggungjawaban pidanatidaklah dapat dialinkan kepada pihak lain, hal ini sesuai dengan asas GeenStraft Zonder Schuld / Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinyatak seorangpun dapat dijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang iaperbuat.Penanggung Pajak PT Hardys Retailindo in casu Penggugatbertanggungjawab secara pribadi dan/atau secara renteng atas kewajibanperpajakan dan pertanggungjawaban tindak
    Bahwa menurut hukumpositif di Indonesia, pertanggungjawaban pidana tidaklah dapat dialihkankepada pihak lain, hal ini Sesuai dengan asas Geen Straft Zonder Schuld /Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan yang artinya tak seorangpun dapatdijatuhi pidana jika tidak ada kesalahan yang ia perbuat.
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Putus : 14-03-2013 — Upload : 18-06-2014
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 79/Pid.B/TPK/2012/PN.JKT.PST
Tanggal 14 Maret 2013 — MUH. AMIN SALEH, SH
71 — 118
  • Paham yang kedua adalah paham negative yang mengartikanwederrechtelijk sebagai * niet steunend op het recht atau tidak berdasarkanhukum ataupun sebagai zonder bevoegd heid atau tanpa hak.Menimbang, bahwa menurut Prof. Simons, kata wederrechtelijk harus diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum atau sebagai instrijd met het recht in het algemeen atau sebagai bertentangan dengan hukumpada umumnya.Menimbang, bahwa Prof.
    diartikansebagai in strijd met het recht atau sebagai bertentangan dengan hukum, yangmempunyai pengertian yang lebih luas dari sekedar in strijd met het recht ataubertentangan dengan undangundang, hingga harus pula dimasukkan dalam pengertianyaitu peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang tidak tertulis, dan bukansematamata peraturanperaturan yang terdapat dalam hukum yang yang tertulis saja.Menimbang, bahwa MHazewinkelSuringa berpendapat bahwa katawederrechtelijk harus diartikan sebagai zonder
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 11-10-2011 — Upload : 12-06-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607 K/PID/2011
Tanggal 11 Oktober 2011 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI TARUTUNG dan para Terdakwa : EDDYS PARDEDE, DKK
25 — 12 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • IwantriRajagukguk dengan pidana penjara masingmasing selama 10(sepuluh) tahun atas peran yang sama dalam mewujudkan delik pidanatelah menciderai rasa keadilan dalam penjatuhan pidana yangbersendikan kepada geen straf zonder sculd.Para Terdakwa1.Judex factie keliru mempertimbangkan duduk perkara ;Judex facti tidak mempertimbangkan alasan memori banding paraTerdakwa tentang Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung yangmengadili perkara telah menunjukkan sikap dan mengeluarkan penyataanbahwa para Terdakwa
Pengadilan PN Pulang Pisau Pidana Umum
Register : 24-01-2019 — Putus : 19-02-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN Pulang Pisau Nomor 9/Pid.B/2019/PN Pps
Tanggal 19 Februari 2019 — Penuntut Umum:
SUPRIYANTO, S.H.
Terdakwa:
1.JUNAIDI Alias JUNAI Bin Alm GUSTANI
2.PIPIT SULAKSONO Alias PIPIT Bin SARTONO
3.SULASTRI Alias LASTRI Binti KARYO MANTONO
4.WARNI Alias ENI Binti WARSA
80 — 19
  • sepuluh ribu rupiah ).Bahwa para terdakwa merasa bersalah, menyesali dan berjanji tidak akanmengulangi perbuatannya lagi.Dengan demikan unsur ini telah terpenuhi ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas,maka perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari Pasal 303 bisayat (1) ke1 dan ke2 KUHP ;Menimbang, bahwa di dalam doktrin hukum pidana dan didalam perundangundangan kita, dikenal adanya azaz hukum yang menyatakan tiada pidana tanpakesalahan (geen straf Zonder
Pengadilan PN KOTOBARU Pidana Umum
Register : 05-09-2019 — Putus : 24-10-2019 — Upload : 11-12-2019
Putusan PN KOTOBARU Nomor 105/Pid.B/2019/PN Kbr
Tanggal 24 Oktober 2019 — Penuntut Umum:
ENIZARTI, S.H.
Terdakwa:
NOFRI ILHAM Panggilan ILHAM Alias SI IL
78 — 18
  • NOFRI ILHAM Panggilan ILHAM Alias SI IL Hal 43 Dari 47Menimbang, bahwa asas hukum tiada pidana tanpa kesalahan (geenstraaf Zonder schuld) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agarSupaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapatdipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus adapertanggungjawaban pidana (criminal responsibility) atas dasar kesalahannya;Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung di persidangan,Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan
Pengadilan PN MAROS Pidana Umum
Putus : 12-11-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN MAROS Nomor 162/Pid.B/2020/PN Mrs
Tanggal 12 Nopember 2020 — Terdakwa : Andi Nurvitayana Binti Andi Muhammad Ghalib JPU : MUH. RIVALDI, S.H
123 — 24
  • suatuperbuatan pidana (delict) menghendaki atau mengetahui atau setidaktidaknya dapat menduga akibat yang timbul dari perouatannya, sehinggadapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya tersebut;Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor 162/Pid.B/2020/PN MrsMenimbang, bahwa yang dimaksud melawan hukum dalamhukum pidana dikenal dengan istilah wederrechtelijk yang dapatditafsirkan dalam dua bentuk yakni in stnjd met het recht (bertentangandengan hukum) dan niet steuhend op het recht (tidak berdasarkanhukum) atau zonder
Pengadilan PN STABAT Pidana Umum
Register : 13-07-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 05-11-2021
Putusan PN STABAT Nomor 426/Pid.B/2021/PN Stb
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
Imelda Panjaitan, SH
Terdakwa:
Sri Bulanna Br Sitepu
147 — 81
  • sebagai satu kesatuan dan merupakanbagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;Halaman 33 dari 44 Putusan Nomor 426/Pid.B/2021/PN StbMenimbang, bahwa pada asasnya tidak ada yang dapat dijatuhi pidana,kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menurut undangundang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapatbertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atasdirinya;Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidanaterdapat asas geen straft zonder
Pengadilan PN KEFAMENANU Pidana Khusus
Register : 25-08-2020 — Putus : 23-09-2020 — Upload : 24-11-2020
Putusan PN KEFAMENANU Nomor 57/Pid.B/LH/2020/PN Kfm
Tanggal 23 September 2020 — Penuntut Umum:
HENDRA SAHPUTRA, S.H, M.Hum.
Terdakwa:
AKUNDUS LITE Alias KUNDUS
326 — 103
  • maka dari itu ia tidak dapatdihukum karena tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya,misalnya dalam halhal sebagai berikut : 1) Tidak dapat dipertanggungjawabkanberdasarkan pasal 44 KUHP; 2) Telah melakukan perbuatan itu karena terpaksaoleh kekuasaan yang tidak dapat dihindarkan (overmacht) menurut Pasal 48KUHP; 3) Telah melakaukan perbuatan itu atas perintah jabatan yang tidak sahmenurut Pasal 51 KUHP; 4) Telah melakukan perbuatan itu dengan tidak adakesalahan sama sekali Geen straf zonder
Pengadilan PN MEDAN Pidana Khusus Korupsi
Register : 19-07-2012 — Putus : 02-10-2012 — Upload : 28-11-2016
Putusan PN MEDAN Nomor 37/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn
Tanggal 2 Oktober 2012 — - NUSYIRWAN
83 — 19
  • Unsur secara melawan hukum.Menimbangbahwa melawan hukum berasal dari bahasa BelandaWederrechtelijkheid, menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor: 31 Tahun 1999, tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mencakupperbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materil, selain itumelawan hukum mengandung arti padanan tanpa hak sendiri (zonder eigenrecht)atau bertentangan dengan hak orang lain (tegen eers enderrs recht). dengandemikian dapat dinyatakan bahwa melawan hukum