PUTUSANNomor 273 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAHAGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:FACHRUDIN SALEH RANGKUTI, Warga Negara Indonesia,bertempat tinggal di Jalan Amil Nomor 3, RT 002, RW 004,Kelurahan Pejaten Barat, Kecamatan Pasar Minggu, JakartaSelatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Insan Agung, dankawankawan, Para Pengurus Serikat Pekerja Bank QNBKesawan

Nomor 273 K/Pdt.SusPHI/2018Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah memberikanputusan Nomor 149/Pdt.SusPHI/2017/PN Jkt.Pst., tanggal 26 Oktober 2017;Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaoleh Kuasa Penggugat pada tanggal 26 Oktober 2017, kemudian terhadapnyaoleh Penggugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 22 Mei 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal

13November 2017, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 177/Srt.KAS/PHI/2017/PN Jkt.Pst., juncto Nomor 149/Pdt.SusPHI/2017/PN Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan HubunganIndustrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut disertaidengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan PengadilanNegeri/Hubungan Industrial Jakarta Pusat pada tanggal 27 November 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat pada perkara Nomor 149/Pdt.SusPHI/2017/PNJkt.Pst., yang dibacakan pada tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya;Mengadili sendiri:Dalam Pokok Perkara:1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyesuaikan dan meningkatkan gaji dan pangkat Penggugat menjadigrade 11/SMogr;3.

, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang UndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI: Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi

AKTA PERDAMAIANPada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020 dalam persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jayapura Kelas IAyang terbuka untuk umum, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkaraPengadilan Hubungan Industrial dalam tingkat pertama, antara pihakpihaksebagai berikut:1. Yoseph Chandra, karyawan PT. Karsatama Aneka Bangun, beralamat di KompleksKarsatama Perumnas Il RT. 003 RW. 004, Kec. Heram, Jayapura.Selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;2.

Bahwa Pihak Kedua mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Klas 1 AJayapura dengan nomor: 11/Pdt.Sus.PHI/2020/PNJap mengklaim bahwatelah terjadi perselisinan hubungan industrial yang dilakukan oleh PihakPertama terhadap Pihak Kedua;2.

KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JayapuraKelas 1 A tersebut;Setelah membaca perkara yang bersangkutan;Setelah membaca perjanjian perdamaian kedua belah pihak tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan pihak Penggugat dan Tergugatmenyatakan kesepakatan untuk mengakhiri perkara ini dengan damaisebagaimana tersebut diatas;Menimbang,bahwa oleh karena para pihak berdamai dan dituangkandalam perjanjian perdamaian, maka sesuai Pasal 1338

KUHPerdata perjanjianyang dibuat secara sah para pihak berlaku sebagai undangndang bagi merekayang membuatnya, sehingga mengikat para pihak untuk mentaati danmelaksanakan kesepakatan perdamaian yang telah disetujui tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena kedua belah pihak mengakhiri perkaraini dengan perdamaian dan nilai perkara ini diatas Rp150.000.000,00 (seratuslima puluh juta rupiah) maka berdasarkan Pasal 58 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial,

makabiaya perkara dibebankan kepada Para Pihak secara tanggung renteng danjumlah biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;Memperhatikan Pasal 154 RBg/130 HIR, dan UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, sertaketentuan hukum lain yang bersangkutan;MENGADILI1.

PUTUSANNomor 700 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:R AMA, bertempat tinggal di Blok Nambo Siwedi, RT/RW003/002, Desa Astapada, Kecamatan Tengah Tani, KabupatenCirebon, dalam hal ini memberi kuasa kepada: 1. DeniSunarya, 2. Chairul Eillen Kurniawan, 3. Asep SulaemanKurnia, 4. Anggy Restuna, 5. Adin Hermanto, 6.

Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negarasejumlah Rp240.000,00 (dua ratus empat puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telan diberitahukan kepada KuasaPenggugat pada tanggal 8 Januari 2020, kemudian terhadapnya olehPenggugat dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 10 Januari 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 22 Januari2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan

Industrial Kelas A BandungNomor 203/Pdt.SusPHI/2019/PN Bdg tanggal 08 Januari 2020;Mengadili Sendiri:1.

Industrial pada Pengadilan NegeriBandung, Mahkamah Agung berpendapat Judex Facti tidak salahHalaman 4 dari 6 hal.

2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentangMahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndangNomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

PUTUSANNomor 664 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Nomor 664 K/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Serang tersebut telah diberitahukan kepada Kuasa Tergugatpada tanggal 28 Februari 2018, kemudian terhadapnya oleh Tergugat denganperantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 16 Maret 2018, sebagaimanaternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 26/Kas/Pdt.SusPHI/2018/PN.Srg yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan

Industrialpada Pengadilan Negeri Serang, permohonan tersebut disertai dengan memorikasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial Serangpada tanggal 28 Maret 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukandalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima

Nomor 664 K/Padt.SusPHI/2018Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karenasetelah meneliti secara saksama memori kasasi dari Pemohon Kasasitanggal 28 Maret 2018 dan kontra memori kasasi dari Termohon Kasasi 12April 2018, dihubungkan dengan pertimbangan Judex Facti, dalam hal iniPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Serang, MahkamahAgung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum

Industrial pada Pengadilan NegeriSerang dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atauundangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh PemohonKasasi: PT.

PUTUSANNomor 63 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:HERRI MICHAEL SIMAMORA, ST., DESS., bertempattinggal di Jalan Kopo Nomor 155A, Bandung;Pemohon Kasasi;LawanPT.

Nomor 63 K/Pdt.SusPHI/2019sebesar Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 8 Oktober 2018, terhadap putusan tersebut, PemohonKasasi mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Oktober 2018,sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor125/Kas/G/2018/PHI/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri

Bandung, permohonantersebut disertai dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung padatanggal 15 Okotber 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a guo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formaldapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterimatanggal

Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung Kelas A Khusus, tanggal 10 September 2018 Nomor139/Pdt.SusPHI/2018/PN.Bdg. yang dimohonkan kasasi tersebut;Dan dengan mengadili sendiri:Dalam Eksepsi: Menolak eksepsieksepsi Tergugat tersebut;Dalam Pokok Perkara:1.

, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihnan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganHalaman 5 dari 7 hal.

Nomor 38 PK/Pdt.SusPHI/201319 Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan yang pada intinya menyatakan bahwa selama putusanLembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial belum ditetapkan, baikpengusaha maupun pekerja/ourun harus' tetap melaksanakan segalakewajibannya;20 Bahwa sehubungan dengan posita 19 di atas, dengan demikian Tergugatharus tetap melaksanakan kewajibannya untuk membayar upah selama prosespenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini

Apabila pihakpihak menerima anjuran ini, maka mediator akanmembantu membuat Perjanjian Bersama dan didaftarkan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat;b. Apabila salah satu pihak atau para pihak menolak anjuran, makapara pihak atau salah satu pihak dapat mengajukan gugatan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat dengan tembusan ke mediator;c.

Industrial yang menyebutkan:.....Dalam hal anjuran tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat(2) huruf a ditolak oleh salah satu pihak atau para pihak maka para pihakatau salah satu pihak dapat melanjutkan penyelesaian perselisihan kePengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri setempat..."

Nomor 38 PK/Pdt.SusPHI/2013Bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut di atas Penggugat mohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusatagar memberikan putusan sebagai berikut:Dalam Provisi1. Mengabulkan gugatan Provisi Penggugat untuk seluruhnya;2.

jawaban alasan peninjauan kembali yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat padatanggal 24 Oktober 2012;Menimbang, bahwa oleh karena di dalam UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial tidakmengatur mengenai pemeriksaan peninjauan kembali, maka Mahkamah Agungmengacu kepada ketentuanketentuan Pasal 67, 68, 69, 71 dan 72 UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telahdiubah dengan

PUTUSANNomor 699 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:GO DENNY HERMAWAN GUNAWAN, Pemilik/Pimpinan CV.Morodadi, yang berkedudukan perusahaan di Jalan Simokerto7880, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada LisaRachmat, S.H. dan kawankawan, Para Advokat, pada KantorLisa Associates & Legal Consultant, berkantor di SurabayaJalan

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrialpada Pengadilan Negeri Surabaya, berpendapat lain mohon Putusan yangseadiladilnya;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya gugatan kabur/obscuur libel,Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabayauntuk

Menolak gugatan Penggugat Konvensi selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Pengugat Rekonvensi untuk seluruhnya;Dalam Konvensi dan Dalam Rekonvensi: Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Surabaya tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi juga Termohon Kasasi dan Termohon Kasasi jugaPemohon Kasasi pada tanggal 11 Desember 2018, terhadap putusantersebut, Pemohon Kasasi juga Termohon Kasasi II

dan Termohon Kasasi juga Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 Desember 2018 dan 26 Desember 2018 mengajukanpermohonan kasasi pada tanggal 28 Desember 2018 dan 31 Desember2018, sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor87/Kas/2018/PHI.Sby. jo Nomor 110/Pdt.SusPHI/2018/PN.Sby. yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan

Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriSurabaya pada tanggal 10 Januari 2019 dan 14 Januari 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamHalaman 4 dari 9 hal.

PUTUSANNomor 971 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:MAYADEVI KHRISNASARI, bertempat tinggal di Kav.

Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk selain dan selebihnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi:e Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayarbiaya perkara yang sampai hari ini ditetapbkan sejumlah Rp416.000,00(empat ratus enam belas ribu rupiah);Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat di persidangan pada tanggal 7 Juni 2018, kemudianterhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan

kasasi pada tanggal 6Juli 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan KasasiNomor 93/Srt.Kas/PHI/2018/PN.Jkt.Pst Juncto Nomor 71/Pdt.SusPHI/201 8/PN.Jkt.Pst yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti denganmemori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri HubunganIndustrial Jakarta Pusat pada tanggal 19 Juli 2018;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan

Nomor 971 K/Padt.SusPHI/2018Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi;Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 71//Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst tertanggal7 Juni 2018;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam Konvensi:Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Pemohon untuk seluruhnya;2. Menyatakan bahwa Termohon telah melanggar Perjanjian Bersama/PB tanggal 19 Juli 2017, antara Pemohon dan Termohon;3.

permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi MAYADEVIKHRISNASARI tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat Nomor 71/Pdt.SusPHI/2018/PN.Jkt.Pst tanggal 7Juni 2018;MENGADILI SENDIRI:Dalam Konvensi:1.

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 21/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Pbr tanggal 6 Mei 2020 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2. Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat I dan terhadap Penggugat II secara melawan hukum atau bertentangan dengan hukum ketenagakerjaan RI;3.

PUTUSANNomor 1257 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT SINAR MAS MULTIFINANCE Cabang Pekanbaru,berkedudukan di Gedung Bank Sinar Mas Lantai III, Jalan RiauNomor 105, Pekanbaru, yang diwakili oleh Ricky Faerus selakuDirektur PT Sinar Mas Multifinance, berkedudukan di Sinar MasLand Plaza, Tower 9*" floor, Jalan M.H.

Membebankan biaya perkara kepada Negara;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Pekanbaru tersebut telah diberitahukan kepada PemohonKasasi pada tanggal 28 Mei 2020, kemudian terhadapnya oleh PemohonKasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 3 Juni 2020 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 15 Juni 2020,sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor21/Pdt.SusPHI/2020/PN.Pbr juncto Nomor 23/Kas/G/2020/PHI.Pbr

yangdibuatoleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yangHalaman 5 dari 9 hal.

Industrial pada PengadilanNegeri Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum, dengan perbaikanpertimbangan amar sebagai berikut:1.

2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganHalaman 7 dari 9 hal.

PUTUSANNomor 327 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT CAKRA PERKASA JAYAMULIA, diwakili olehIr. Willy Chamora selaku Direktur, berkedudukandi Jalan A.

Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Atau:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Banjarmasin berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telahmengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:1. Surat Kuasa Khusus cacat formil dan tidak sah;2. Gugatan diskualifikasi in person karena Kuasa Penggugat tidakmempunyai persona standi in judicio;3. Gugatan prematur;4.

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Dalam Rekonvensi: Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;Dalam Konvensi dan Rekonvensi: Membebankan biaya perkara ini kepada Negara sejumlah Rp267.000,00(dua ratus enam puluh tujuh ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Banjarmasin tersebut telah diucapkan dengan hadirnyakuasa Tergugat pada tanggal 7 Agustus 2017, kemudian terhadapnya olehHalaman 5 dari 8 hal. Put.

Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) padaPengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 15/Pdt.SusPHI/2017/PN.Bjm.,tanggal 7 Agustus 2017;4. Memeriksa dan mengadili sendiri Putusan Pengadilan PHI Nomor15/Pdt.SusPHI/201 7/PN.Bjm;5.

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganHalaman 7 dari 8 hal.

PUTUSANNomor 418 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:NURPENDI, S.E., M.M, bertempat tinggal di Komplek DKIBlok Q24 RT. 014 RW 002 Pondok Kelapa, Jakarta Timur,dalam hal ini memberi kuasa kepada Pelikson Silitonga,S.H., dan kawankawan, Para Advokat, berkantor di JalanPratama Nomor 11 RT.16/RW.04 Kelurahan Jati PuloGadung Jakarta

Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaKuasa Penggugat pada tanggal 12 Oktober 2017, kemudian terhadapnyaoleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2017 diajukan permohonan kasasi padatanggal 30 Oktober 2017, sebagaimana ternyata dari Akta PernyataanPermohonan Kasasi Nomor 163/Srt.KAS/PHI/2017/PN.JKT.PST

junctoNomor 151/Pdt.SusPHI/2017/PN.JKT.PST yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 10 November 2017;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang

Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat, ternyata Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Pemohon Kasasi selaku~ Chief Accounting terbuktimemerintahkan Financial Controller menggandakan dokumen cashpayment request yang mengarah pada pembayaran ganda ke pihakketiga yang dapat merugikan perusahaan, sehingga tepat pemutusanhubungan kerja (PHK) dengan kualifikasi pelanggaran dengan hakkompensasi sesuai ketentuan Pasal 161 Undang Undang Nomor 13Tahun

Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubahdengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua denganUndang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:1.

Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, yangmengadili perkara perselisihnan hubungan industrial padaperadilan tingkatpertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;PAHALA SIMORANGKIR, Umur 40 Tahun, Pekerjaan Security JI. Pasar X Gg.Semar No. 20 Bandar Klippa, Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang,Dalam perkara ini memberikan kuasa kepada Kuasa Hukumnya1. ISMAIL LUBIS, SH., MH.,2.

:ceeeeeeeees TERGUGAT;Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut;Hal. 1 dari 35 Hal.

No.92/Pdt.Sus.PHI/2020/PN.Mdn tertanggal 23 Maret 2020 merupakanperihalGugatan Perselisihnan Hubungan Industrial (PHI).

DALAM EKSEPSI Mengabulkan Eksepsi yang diajukan Tergugat; Menyatakan Gugatan Perselisihan Hubungan Industrial yangdiajukan oleh Penggugat tidak dapat diterima (Niet OntvankelijkVerklaard);ll.

Industrial tersebut;Membaca berkasberkas yang bersangkutan;Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;Memperhatikan buktibukti yang diajukan kedua belah pihak;Halaman 1 dari 38 Putusan Nomor 79/Pdt.susPHI/2020/PN.PlgTENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 28 Mei 2020yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembangpada tanggal 3 Juni 2020 dalam nomor

Industrial (vide UU RI No. 02 tahun 2004tentang Pengadilan Hubungan Industrial);Bahwa berdasarkan alasanalasan di atas, maka jelas dan terang perbuatanTergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadapPenggugat secara sepihak dengan tidak memberikan uangpesangon kepada Penggugat bersamasama karyawan / pekerja lainnya dengansekarang adalah merupakan Pemutusan Hubungan Kerja secara sepihakterhadap Para Penggugat;Bahwa Oleh karena itu, Pemutusan Hubungan Kerja yang dilakukan Tergugatterhadap

Industrial padaPengadilan Negeri Palembang.

industrial;Bahwa berdasarkan Pasal 151 ayat 2 dan ayat 3 UU No.13/2003 tersebut telahjelas diatur bahwa dalam melaksanakan PHK wajib dirundingkan olehpengusaha dan pekerja serta apabila perundingan tidak menghasilkanpersetujuan maka PHK dilakukan setelah memperoleh penetapan dari lembagapenyelesaian perselisihan hubungan industrial;Faktanya, Penggugat dengan Tergugat telah melakukan perundingan secaraBipartit sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 dan Pasal 7 UU No. 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian

Persilisihan Hubungan Industrial (UU No.2/2004).Dan dalam perundingan Bipartit yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugattersebut telah menghasilkan persetujuan bersama.

industrial(diskualifikasi mengundurkan diri) antara Penggugat dan Tergugat ;5 Bahwa gugatan ini diajukan Penggugat kepada Tergugat masih dalam tenggangwaktu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 82 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

Industrial, selanjutnya menurut Pasal 155 ayat (2) UUNo. 13 Tahun 2003, menyebutkan bahwa selama putusan lembaga penyelesaianperselisihan hubungan industrial belum ditetapkan, baik pengusaha maupunpekerja/buruh harus tetap menjalankan kewajibannya, akan tetapi TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat melakukan pekerjaan karenadilarang oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ;Hal. 7 dari 34 hal.

Industrial terhadap harta/assetTergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi.

KetuaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat cqMajelis Hakim yang mulia untuk meletakkan sita jaminan atas asset PenggugatKonvensi/Tergugat Rekonvensi, berupa sebidang tanah berikut bangunan diatasnya, dikenal umum Kantor Pusat PT.

mana diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasanalasan yang diterimadi Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut pada tanggal 6 Juni 2012 ;bahwa setelah itu oleh Penggugat yang pada tanggal 18 Juni 2012 telahdiberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat diajukan jawaban memori kasasi yangditerima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat pada tanggal 28 Juni 2012 ;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta

PUTUSANNomor: 80/PHI.G/2014/PN.JKT.PST.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yangmemeriksa dan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkatpertama, telah menjatuhkan Putusan sebagal' berikut dalam perkara antara:TRI SETIYONO, Warga Negara Indonesia, beralamat di Kp. Rawa Aren No.100 RT. O05/RW. 012 Kel. Aren Jaya, Kec.

Putusan Nomor 80/PHI.G/2014/PN.JKT.PSTPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusattersebut, Setelah membaca suratsurat dalam perkara ini;Setelah mendengar keterangan dari kedua belah pihak;Setelah memeriksa buktibukti yang diajukan di persidangan;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 April2014, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 08 April 2014

(bukti P9 );Bahwa untuk menindaklanjuti pencatatan perselisihan hubungan industrialtersebut, DISNAKER JAKSEL telah melakukan kKlarifikasi dengan memanggilPenggugat dan Tergugat ke kantor DISNAKER JAKSEL, dan kemudianbeberapa kali melakukan sidang mediasi;Bahwa atas pencatatan perselisihan hubungan industrial tersebut, pada tanggal13 Februari 2014 Suku Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Prapanca RayaNo. 9 Kebayoran Baru Jakarta Selatan telah mengeluarkan anjuran atasperselisihan hubungan industrial

Industrial pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahuluwalaupun diadakan upaya hukum (uit voerbar bij vooraad) kasasi;Bahwa berdasarkan pasal 96 UU No. 2 tahun 2004, penggugat mohonkepada Pengadilan Perselisinan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta pusat untuk berkenan memberikan putusan sela berupaperintah kepada Tergugat untuk membayar upah beserta hak hak lainnyayang biasa diterima Penggugat sebagai pekerja;Bahwa Penggugat mohon kepada

, maka Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta pusat,berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :PRMAIR:Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;2.

PANTAI TIMUR JAYA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pdt.Sus-PHI/2017/PN.Pal. tanggal 12 Februari 2018; MENGADILI SENDIRI : Dalam Konvensi: - Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya; Dalam Rekonvensi: Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat Rekonvensi seluruhnya; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebahagian; 2.

PUTUSANNomor 655 K/Pdt.SusPHI/2018DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Industrial padaPengadilan Negeri Palu tersebut telah dibacakan dengan hadirnya PemohonKasasi pada tanggal 12 Februari 2018, kemudian terhadapnya olehPemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 19 Februari 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal21 Februari 2018, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan PermohonanKasasi Nomor 8/Kas/G/2018/PHI.PN.PL. yang dibuat oleh PaniteraPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu, permohonantersebut diikuti

dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palu pada tanggal26 Februari 2018;Halaman 7 dari 12 Hal.

PANTAI TIMUR JAYAtersebut dan membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Palu Nomor 43/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pal. tanggal 12Februari 2018 selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri denganamar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimanaditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, makabiaya perkara dalam semua tingkat

PANTAITIMUR JAYA tersebut; Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Palu Nomor 43/Pdt.SusPHI/2017/PN.Pal. tanggal 12 Februari 2018;MENGADILI SENDIRI :Dalam Konvensi: Menolak gugatan Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;Halaman 9 dari 12 Hal. Put.

PUTUSANNomor 62 K/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT.

Nomor 62 K/Pdt.SusPHI/2019Jakarta;Para Turut Termohon Kasasi;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,Para Penggugat telan mengajukan gugatan di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung danmemohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;2.

Eksepsi Penggugat tidak berhak mengajukan gugatan (non adimpleticontractus);Eksepsi Turut Tergugat II;Gugatan Para Penggugat kepada Turut Tergugat II salah alamat (error inpersona);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohonkepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandunguntuk memberikan putusan sebagai berikut:1. Mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untukseluruhnya;2.

Menolak gugatan Penggugat dan Penggugat II untuk selain danselebihnya;Dalam Rekonvensi; Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi tidak dapatditerima (niet ontvankelijke verklarrd);Dalam Konvensi Dan Rekonvensi; Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepadaNegara sebesar Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial padaPengadilan Negeri Bandung tersebut telah diucapkan dengan hadirnyaPemohon Kasasi pada tanggal

Nunung Nuryati) Uang Pesangon 2 x 7 x Rp3.500.000,00 = Rp49.000.000,00 UPMK 1 x 3 x Rp3.500.000,00 = Rp10.500.000,00 UPH 15% x (Rp49.000.000,00 + Rp10.500,00) =Rp 8.925.000,00Total = Rp68.425.000,00Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Bandung dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT.

PUTUSANNomor 487 K/Pdt.SusPHI/2013DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihnan hubungan industrial padatingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:ELMIYANTI, bertempat tinggal di Dusun Malik baru Ds KemingkingRT 09 Kecamatan Sungai Selan Kabupaten Bangka Tengah,dalam hal ini memberi kuasa kepada; 1. Eka Sri Handayani, S.H.,2. M Jaka Zia Utama, S.Psi., 3. Imaran Hasan., 4.

Gatot Subroto No. 71 BF Medan,Sumatera Utara, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Mei2013, sebagai Termohon Kasasi dahulu Tergugat;Mahkamah Agung tersebut ;Membaca suratsurat yang bersangkutan ;Menimbang, bahwa dari suratsurat tersebut ternyata bahwa sekarangPemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah mengajukan gugatanterhadap Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di depan persidanganPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang, padapokoknya atas dalildalil sebagai

NO 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Pasal 155 ayat (1), (2),dan (3);Peraturan Pemerintah RI No.8 Tahun 1981 Pasal 19 ayat (1) dan (2) ;Permenaker No 04/MEN/1994 tentang tunjangan hari raya keagamaanpasal 3 ayat 1 huruf (a);Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepadaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang agarmemberikan putusan sebagai berikut:DALAM PROVISI1. Mengabulkan seluruh Gugatan Provisi ;2.

13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PenyelesaianPerselisinan Hubungan Industrial, UndangUndang Nomor 48 Tahun 2009tentang Kekuasaan Kehakiman, UndangUndang Nomor 14 Tahun 1985tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UndangUndangNomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan;MENGADILI:Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: ELMIYANTItersebut

;Membatalkan putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Pangkalpinang Nomor 03/G/2012/PHI.Pkp, tanggal 28 Februari 2013;MENGADILI SENDIRI :1.

PUTUSANNomor 31 K/Pdt.SusPHI/2020DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padatingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:PT CIPTA DAYA SEJATI LUHUR KEBUN PLASMA (CDSL),yang diwakili oleh Direktur PT Ciptadaya Sejatilunur, RandyCharles, berkedudukan di Jalan Dr.

Menyatakan, Putusan perkara ini dapat dijalankan dengan sertamerta, walaupun ada perlawanan, banding atau kasasi (uitvoerbar bijvoorrad);Dalam Subsidair:Dan apabila Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriPekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya menurut hukum (ex aequo at bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya:Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 31 K/Pdt. SusPHI/20201.

Menyatakan putus hubungan kerja antara Pengggat Konvensi/TergugatRekonvensi dengan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi terhitungsejak tanggal 18 Agustus 2018:Dalam Konvensi Dan Rekonvensi Menetapkan biaya perkara ini sesuai peraturan perundangundangan;Subsider:Apabila Ketua Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial PadaPengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, mohon Putusan yangseadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa, terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagain dalamkonvensi dan

/PN Pbr, yang dibuat oleh Panitera PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru, permohonantersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di KepaniteraanPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru padatanggal 26 Juni 2019;Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasanalasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama,diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalamundangundang, sehingga permohonan kasasi tersebut

secara formal dapatditerima;:Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal26 Juni 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini,Pemohon Kasasi meminta agar:Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi; Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Pekanbarutertanggal 22 Mei 2019, dengan Register Perkara Nomor 23/Pdt.SusPHI/2019/PN Pbr;Selanjutnya mengadili sendiri serta memutuskan:Dalam KonvensiDalam Eksepsi1.

PUTUSANNomor : 04/G/2012/PHI.JBIDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi yang memeriksadan mengadili perkara perselisihan hubungan industrial dalam tingkat pertama telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:SARWANTO ,Tempat /tgl. Lahir :Pacitan 04 Maret 1972 Pekerjaan : Karyawan PT. BukitBarisan Indah Prima Alamat :Desa Bukit Baling Kecamatan Sekernan Kab. MuaroJambi Propinsi Jambi.

Maulana MalikIbrahimNo.04 Rt.24 Kelurahan Solok Sipin Kecamatan Telanai pura Kota jambi .Berdasarkan surat Kuasa Khusus No.13 /PC F.SPPPK.SPSI/Ma.Jambi/III/2012 tanggal 19Maret 2012 selanjutnya disebut PENGGUGAT ;LA WANPT.BUKIT BARISAN INDAH PRIMA Alamat Di Jalan Kaswari III No. 30 kelurahanPasir Putih Kecamatan Jambi Selatan kota Jambi, selanjutnya disebut sebagaiTRRGUGIAT sesccesiectnesiememetneernserene sre neiinnnnt ieee ence REEPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan negeri tersebut ;

Setelah membaca surat surat dalam perkara ini ;Setelah mendengar kedua belah pihak ;TENTANG DUDUKNYA PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatanya tanggal 16April 2012 yangtelah didaptarkan di kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan NegeriJambi Pada Tanggal 07 Mei 2012 dengan Register Nomor 04/G/2012/PHI.JBI telahmengajukan gugatan sebagai berikut : OBJEK SENGKETA :Perselisihan Hak antara Penggugat dengan PT.Bukit Barisan Indah Primaterhadap hakhak Penggugat sebagai

Industrial padaPengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jambi.Bahwa menanggapi anjuran mediator tersebut Penggugat telah menyuratiKepala Dinas Sosial tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambiyang menyatakan Menerima Anjuran yang dimaksud, dan meminta agar hakhak Penggugat segera dibayarkan.

Seperti yang tersebut pada Pasal 83 ayat (1) Pengajuangugatan yang tidak dilampiri risalah penyelesaian melalui mediasi ataukonsiliasi maka Hakim Pengadilan Hubungan Industrial wajib mengembalikangugatan kepada Penggugat.