Pilihan menindaklanjuti kesepakatan perdamaian dengan aktaperdamaian, pencabutan atau perubahan gugatan termasukpenjelasan bahwa kesepakatan perdamaian yang dikuatkan denganakta perdamaian tunduk pada ketentuan keterbukaan informasi diPengadilan.Atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, para pihak menandatanganiformulir pernyataan para pihak telah menerima penjelasan mediasi.2Kemudian setelah menandatangani formulir pernyataan, Majelis Hakimmemberikan kesempatan untuk melakukan pemilihan Mediator, baik

telahdijual lelang atas permintaan Tergugat selaku kreditur dari Penggugat;Bahwa dalam Pasal 4 Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor273/2011 tanggal 13 Oktober 2011 atas nama Penggugat I, telah disepakatioleh para pihak bahwa mengenai pelaksanaan hak tanggungan para pihakmemilih domisili pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendaldan/atau pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat lain yangditunjuk oleh pihak kedua (Tergugat 1);Bahwa oleh karena dalam Akta Pembebanan Hak Tanggungan telahdiatur pemilihan

Borneo Tribune Press sebagai penyedia jasa pengadaanSewa Transponder43Sewa Transponder Satelit tidak sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003sebagaimana dinyatakan dalam pasal 17 ayat (5) bahwa: Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang /jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap1 (satu) penyedia barang /jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknismaupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan .

;Dalam Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa danperubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor : 70 Tahun 2005 tentangPerubahan Ketiga Keputusan Presiden Nomor : 80 Tahun 2003 dinyatakanbahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsungdilakukan Sekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika ProvinsiKalimantan Barat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku PenggunaAnggaran. Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun2010 yang berbunyi : Pasal 15 ayat (1) ; Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. Pasal 15 ayat (2) ; Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk : a.

Lampiran 1 BAB I Persiapan Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah,huruf C.1 tentang Penetapan Metoda Pemilihan Penyedia Barang dan Jasa dan 74perubahannya dalam Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2005 tentang PerubahanKetiga Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dinyatakan bahwa : Penunjukan langsung dapat dilaksanakan dalam hal memenuhi kriteria sebagaiberikut : 1).

;Dalam proses pemilihan penyedia barang jasa dengan penunjukan langsung dilakukanSekretaris Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Provinsi KalimantanBarat yang sekaligus menjadi PPTK dan Kepala Dinas selaku Pengguna Anggaran. ;Hal ini tidak sesuai dengan Pasal 15 ayat (1) dan (2) Perpres 54 Tahun 2010 yangberbunyi : Pasal 15 ayat (1)Pemilihan Penyedia Barang/Jasa dalam ULP dilakukan oleh Kelompok Kerja. ; 76Pasal 15 ayat (2) Keanggotaan ULP wajib ditetapkan untuk :a.

Master Schedule Pelaksanaan pelelangan dan Pemilihan langsungsemua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNITahun 2005 ;b. Rencana Kerja dan Syarat syarat (RKS) Pelaksanaan Pelelangandan Pemilihan langsung pekerjaan Implementasi Corporate danRetail Identity BNI Tahun 2005 ;c. Tata cara Pemilihan langsung dan pelelangan ;2. Pemberitahuan tertulis kepada penyedia barang dan atau jasa :Hal. 16 dari 91 hal. Put. No. 674 K/Pid.Sus/20153.

Melaksanakan penerimaan dan pembukaan dokumen penawaranserta membuat berita acara hasil pelelangan dan pemilihan langsungsemua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail BNI Tahun2005;5. Mengadakan penilaian dan menetapkan calon pemenang sertamembuat berita acara hasil pelelangan dan pemilinan langsungsemua pekerjaan Implementasi Corporate dan Retail Identity BNITahun 2005 ;6.

TIDAK ADA YANG DIDASARKAN PADA KEWENANGAN PEMOHONKASASI, karena terbukti penunjukan langsung telah direncanakan dan/atautelah diproses oleh Project Manager jauh sebelum PEMOHON KASASImengetahui dan atau menerima Surat Keputusan sebagai anggota Tim Clmaupun sebelum PEMOHON KASASI ditunjuk sebagai Ketua PanitiaLelang dan Pemilihan Langsung;3.

Force koordinator, jelasjelas tidak memberikantugas kepada Terdakwa Pemohon Kasasi untuk melakukan penunjukanlangsung pengadaan loose furniture; Sesuai dengan bukti berupaketerangan saksi Badriansah dan Ari Jatmiko Harjosubroto dan buktiberupa temuan dari SPI, Surat keputusan Direksi PT BNI (Persero) TbkNomor : KP/189/DIR/R tertanggal 29 April 2005 tentang pembentukan TimImplementasi Corporate Identity diterima oleh anggota Tim di atas tanggal3 Mei 2005;Demikian juga dalam SK Panitia Pelelangan dan Pemilihan

Dalam SK Panitia Pelelangan dan Pemilihan langsung, memuat: Pada Bagian memutus. Pertama memuat: (Bukti JPU No. 54);"Membentuk Panitia Pelelangan dan Pemilihan Langsungpekerjaan renovasi interior dan eksterior fisik bangunan outlet BNIsesuai dengan Implementasi Corporate dan retail Identity BNI barutahun 2005 yang terdiri dari beberapa unit terkait yang selanjutnyadisebut PANITIA PELELANGAN."

Dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancamankekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;Menimbang, bahwa unsur dari pasal ini terdiri dari beberapa sub unsuryang bersifat alternatif yang ditandai dengan adanya kata atau dan tandakoma sebagai pemilihan, artinya memberikan pilihan/opsi kepada Majelis Hakimuntuk menentukan perbuatan Terdakwa yang paling cocok dengan salah satusub unsur pasal tersebut berdasarkan fakta hukum di persidangan dan denganterpenuhinya salah satu sub

unsur tersebut, maka unsur pasal ini dipandangtelah terpenuhi dan unsur pasal lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;Menimbang, bahwa sub unsur pemilihan yang dimaksud adalah denganmemakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 KUHP mengatur bahwayang disamakan melakukan kekerasan itu ialan membuat orang jadi pingsanatau tidak berdaya lagi (lemah).

GarudaDesa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep; Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama dengan Bripka Irfan dan rekanrekan Resmob lainnya yangdipimpin oleh Ipda Sirat; Bahwa menurut informasi yang diterima saksi ciricirinya Sepeda motormilik saksi koroban Hamid yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitamNopol M 6125 VW; Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa pencurian yangdilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari adanya unsur politik karenasaat pemilihan

GarudaDesa Pandian Kecamatan Kota Kabupaten Sumenep; Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwabersama dengan Edi Setiono dan rekanrekan Resmob lainnya yangdipimpin oleh Ipda Sirat; Bahwa menurut informasi yang diterima saksi ciricirinya Sepeda motormilik saksi koroban Hamid yaitu Suzuki Smash tahun 2008 warna hitamNopol M 6125 VW; Bahwa setelah dilakukan intrograsi terhadap Terdakwa pencurian yangdilakukan oleh Terdakwa tersebut didasari adanya unsur politik karenasaat pemilihan

Keputusan Komisi Pemilihan Umum baik di pusat maupun di daerahmengenai hasil pemilihan UmUM. ; nn nnn enn nnnsehingga mengacu pada ketentuan tersebut maka sudah sangat jelas bahwapenerbitan sertipikat Hak milik adalah merupakan keputusan Tata UsahaNegara yang merupakan perbuatan hukum perdata ( vide butir a ), olehkarenanya gugatan penggugat harus dinyatakan sebagai tidak dapat diterimaatau niet ontvankelijk verklaard (NO) ; nnn nnn nnn nnn nnn2.

Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang kerah baju dan mendorongsaksi Muhlis Bin Sunusi karena saksi Muhlis Bin Sunusi akan memukulTerdakwa Taufik. lalu terdakwa Subhan melepaskannya Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi Muhlis Bin Sunusi sudahada permasalahan sebelumnya yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa,terdakwa menduga bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi telah menyembunyikansurat suara untuk keluarga terdakwa.Menimbang, bahwa Para Terdakwa didepan persidangan tidakmengajukan Saksi yang

Bahwa benar selanjutnya terdakwa memegang kerah baju danmendorong saksi Muhlis Bin Sunusi karena saksi Muhlis Bin Sunusi akanmemukul Terdakwa Taufik. lalu terdakwa Subhan melepaskannyav Bahwa benar antara para terdakwa dengan saksi Muhlis Bin Sunusi sudahada permasalahan sebelumnya yaitu pada saat pemilihan Kepala Desa,terdakwa menduga bahwa saksi Muhlis Bin Sunusi telah menyembunyikansurat suara untuk keluarga terdakwa.v Bahwa benar akibat pemukulan tersebut, saksi korban Muhlis bin Sanusisaksi

MalukuTenggara Barat maupun di rumah RONALDO LORWENS Alias FERIatau setidaktidaknya di tempat lain yang masih termasukdaerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama sama menggunakankekerasan terhadap barang, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas,berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Barat sedangberlangsung pesta Demokrasi pemilihan

di tempat lain yang masih termasukdaerah Hukum Pengadilan Negeri Saumlaki yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini, yang melakukan, danturut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan melawanhukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakaiatau) menghilangkan barang sesuatu) yang seluruhnya atausebagian milik orang lain, perbuatan mana dilakukanterdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut Berawal ketika di Kabupaten Maluku Tenggara Baratsedang berlangsung pesta Demokrasi pemilihan

sebagai berikut:a. berkaitan erat dengan kewenangan dekonsentrasi, ataub. berkaitan erat dengan kewenangan tugas pembantuanterhadap pemerintah pusat (medebewin); atauc. bersifat strategis atau berdampak luas.Hak gugat dalam sengketa Tata Usaha Negara pemilihanRumusan Kamar TUN dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 poin 3tanggal 29 Desember 2015 diubah sebagai berikut:Sesama Pasangan Calon (Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati 26dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota) yang sudahditetapkan oleh Komisi Pemilihan

Umum (KPU) Provinsi/KIPAceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIP Kabupaten /Kota tidakdapat menggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara (TUN)Pemilihan, karena kedudukan hukum (legal standing) untukbertindak sebagai Penggugat dalam sengketa TUN Pemilihanhanya diberikan oleh undangundang bagi pasangan yangdirugikan kepentingannya atau yang tidak ditetapkan oleh KPUProvinsi/KIP Aceh atau KPU Kabupaten/Kota atau KIPKabupaten/Kota sebagai Pasangan Calon (Gubernur dan WakilGubernur, Bupati dan Wakil Bupati

Metode PemilihanPenyediaBarang/JasaPemborongan/JasaLainnya:1) Semua pemilihan penyediabarang/jasa pemborongan/jasalainnya pada prinsipnya dilakukandengan pelelangan umum.2) Untuk pekerjaan yang kompleks danjumlah penyedia barang/jasa yangmampu melaksanakan diyakiniterbatas maka pemilihan penyedia13barang/jasa dapat dilakukandengan metode pelelanganterbatas.3) Pemilihan langsung dapatdilaksanakan untuk pengadaan yangbernilai sampai dengan Ro100.000.000, (seratus jutarupiah).

Metode PemilihanPenyediaBarang/Jasa1)2)3)35Pemborongan/JasaLainnya:Semua pemilihan penyedia barang/jasapemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukandengan pelelangan umum.Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyediabarang/jasa yang mampu melaksanakan diyakiniterbatas maka pemilihan penyedia barang/jasa dapatdilakukan dengan metode pelelangan terbatas.Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untukpengadaan yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000, (seratus juta rupiah).Bahwa selain itu terdakwa

Metode PemilihanPenyediaBarang/JasaPemborongan/JasaLainnya:Semua pemilihan penyedia barang/jasapemborongan/jasa lainnya pada prinsipnya dilakukandengan pelelangan umum.Untuk pekerjaan yang kompleks dan jumlah penyediabarang/jasa yang mampu melaksanakan diyakiniterbatas maka pemilihan penyedia barang/jasa dapatdilakukan dengan metode pelelangan terbatas.Pemilihan langsung dapat dilaksanakan untukpengadaan yang bernilai sampai dengan Ro100.000.000, (seratus juta rupiah).Bahwa selain itu terdakwa tidak

SyahroAli Akbar, MP berhak untuk mendapat bantuan dari DirjenDikti Depdiknas, lalu rektor membuat SK Panitia pengadaan,dan saksi terpilih sebagai anggota panitia namun saksitidak mengetahui apa dasar pemilihan Rektor maka saksiterpilih sebagai anggota panitia.

Namunsaksi tetap berpatokankepada Keppres Nomor 80Tahun 2003, bahwa SesuaiKeppres Nomor 80 Tahun2003 pengadaan dimanakegiatan dengan anggaran: Diatas Rp 100.000.000, dilakukan dengan s proseslelang, Diatas Rp 50.000.000, s/d Rp.100.000.000, dilakukandengan Pemilihan Langsung Anggaran dibawah Rp50.000.000, dilakukan dengansystem penunjukkan langsung.

Untuk pekerjaan jasakonsultan perencana dan konsultan pengawas saksi tidak mengetahuinyakarena tidak melalui ULP;Bahwa dokumen yang saksi terima dari PPK melalui Kepala ULP untukmelakukan pemilihan langsung pada Kegiatan Peningkatan Jalan PekerjaanGamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan, yakni: SuratPermohonan Lelang, HPS, Spesifikasi Teknis, Gambar Design dan RAB, Bill ofQuantity, Syaratsyarat lelang, fotokopi DPA, fotokopi SK PPK, dan fotokopiRencana Umum Pengadaan.

Hal tersebut merupakan kewajibanPPK, karena ketika surat permohonan masuk ke ULP, maka lokasi pekerjaansudah benarbenar siap secara teknis dan administrasi;Bahwa yang melakukan pendaftaran lelang dalam Pemilihan LangsungKegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan; Bahwa yang melakukan penawaran (pemasukan/upload dokumen penawaran)dalam pemilihan langsung Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang

Hal tersebut merupakan kewajibanPPKom, karena ketika surat permohonan masuk ke ULP, maka lokasipekerjaan sudah benarbenar siap secara teknis dan administrasi;Bahwa yang melakukan pendaftaran lelang dalam pemilihan langsungKegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan; Bahwa yang melakukan penawaran (pemasukan/upload dokumen penawaran)dalam Pemilihan Langsung Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang

langsungKegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan sebanyak 18 (delapan belas) perusahaan; Bahwa yang melakukan penawaran (pemasukan/upload dokumen penawaran)dalam pemilihan langsung Kegiatan Peningkatan Jalan Pekerjaan GamblokLuragung, Kec.Kandangserang, Kab.Pekalongan sebanyak 3 (tiga)perusahaan, yakni: CV.

Pada tanggal 6 Juni 2014 sampai dengantanggal 20 Juni 2014, Pokja Il melakukan pengadaan jasa konstruksiKegiatan Peningkatan Jalan GamblokLuragung Kec.KandangserangKab.Pekalongan dengan cara pemilihan langsung.

Islam, makaperkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Sukabumi;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) berupa Foto Kopi Kutipan AktaNikah atas nama Pemohon dan Termohon serta dikuatkan keterangan para saksi telahterbukti bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah sejak 22Agustus 2013;Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah mendapat izinuntuk bercerai dari atasan Pemohon dengan Nomor:328/2013, tertanggal 23 Desember2013 dikeluarakan oleh Kantor Komisi Pemilihan

Pekanbaru tidak salah menerapkan hukum namun pertimbangan danamar putusan Judex Facti harus diperbaiki dengan pertimbangan sebagaiberikut:Bahwa putusan Judex Facti sudah tepat dan benar karena Judex Factitelah mempertimbangkan buktibukti kedua boleh pihak dan telahmelaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini sertaputusan Judex Facti tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang;Bahwa dari bukti T1 sampai dengan T7 membuktikan keterlibatanPenggugat/Termohon Kasasi dalam proses pemilihan

Nomor : Kep/1/VI/2010/Panitia tanggal 07 Juni 2010 Tentang PenetapanPemenang Penyedia Barang/Jasa Pekerjaan Pengadaan Barang Pakai HabisDaktiloskopi Pusat Dan Wilayah Tahun Anggaran 2010), dianggap melebur kedalam tindakan hukum keperdataan (Oplosing), dengan alasan pertimbangan sebagaiberikut: DALAM EKSEPSIMenimbang, bahwa menurut Keppres No. 80 Tahun 2003 tentang PengadaanBarang/Jasa Pemerintah, apabila terjadi sengketa akan diselesaikan melaluipenyelesaian secara interen dengan cara peserta pemilihan

PUTUSAN PERKARA NO: 17/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl halaman 39e Menetapkan penyedia barang/jasa untuk pelelangan bernilai paling tinggiRp.100.000.000.000, (Seratus milyar rupiah) dan jasa konsultasi palingtinggi Rp.10.000.000.000, (Sepuluh milyar rupiah).e Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan pemilihanpenyedia barang/jasa kepada Pengguna Anggaran.e Menyampaikan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.e Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PenggunaAnggaran.

Menetapkan dokumen Pengadaan.e Menetapkan besaran nominal jaminan penawaran.e Mengumumkan pelaksanaan pengadaan barang jasa di Website LPSE.e Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui pascakualifikasi.e Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaranyang masuk.e Menjawab sanggahan.e Melakukan proses pengadaan barang dan jasa berdasarkan surat perintahdari Kadis Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkulu Utara.e Menyampaikan hasil pemilihan dan salinan dokumen pemilihan pemilihanpenyedia

barang/jasa kepada Pengguna Anggapaten PUTUSAN PERKARA NO: 17/PID.SUS.TPK/2016/PN.Bgl halaman 43e Menyampaikan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa.e Membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada PenggunaAnggaran.

Bahwa Metode pelelangan dilakukan dalam kegiatan tersebut adalahpelelangan dengan pemilihan langsung dengan metode penilaian pascakualifikasi, dengan metode penyampaian dokumen satu file, dan metodeevaluasi yaitu sistem gugur.

FOTO COPY BERITA ACARA HASIL PEMILIHAN LANGSUNG NOMOR :07/PPBJ/Y1/PUBU/APBD/2013. PEKERJAAN PENINGKATAN JALANHOTMIX KEMUMU DUSUN CURUP TAHUN ANGGARAN 2013.TANGGAL 23 APRIL 2013. RUSLI.

PTUNBDGNama Perusahaan : 4) Bahwa Tergugat menyusun Dokumen PengadaanPengadaan Pekerjaan Konstruksi Pasca Kualifikasi KontrakHarga Satuan untuk Kontrak Tahun Tunggal Nomor :POKJA II/PASCA.17/CKP tanggal 14 Desember 2016berdasarkan Surat Edaran Direktur Jenderal Bina MargaNomor : 07/SE/Db/2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentangPerubahan Standar Dokumen Pengadaan PekerjaanPreservasi Jalan Dengan Skema Long Segment untukKontrak Tahun Tunggal;5) Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan, BAB IllLEMBAR DATA PEMILIHAN

IllLEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP) huruf F DokumenPenawaran poin 4 jo. Bab IV Lembar Data Kualifikasi(LDK) huruf B Persyaratan Kualifikasi butir 7;Bahwa oleh karena itu dalil Penggugat pada halaman 7poin 11 yang menyatakan bahwa PT. Bagas AlendHal. 50 dari 108 hal.

Bagas Alend Kautsar memiliki Surat keterangandukungan mengenai Peralatan Utama Minimal dariPerusahaan lain, namun kenyataannya pihak perusahaanpendukung itu pun tidak memiliki alat AMP yangDalil Penggugat tersebut adalah dalil yang menyesatkan,keliru dan mengadaada sehingga Tergugat menolak daliltersebut ;Bahwa sesuai dengan Dokumen Pengadaan; BAB IILEMBAR DATA PEMILIHAN (LDP); F. Dokumen Penawaran;4. (halaman 60), tertulis: Hal. 52 dari 108 hal.

Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDGAngka 15 : Pekerjaan Konstruksi adalah seluruh pekerjaanyang ber hubungan dengan pelaksanaan konstruksibangunan atau pembuatan wujud fisiklaiINNYa.2 22 == 22 Pasal 81(1) Peserta pemilihan Penyedia Barang/Jasa yang merasadirugikan, baik secara sendiri maupun bersamasama denganpeserta lainnya dapat mengajukan sanggahan secara tertulisapabilamenemukan :a. penyimpangan terhadap ketentuan dan proseduryang diatur dalam Peraturan Presiden ini dan yang telahditetapkan dalam

Putusan Nomor : 66/G/2017/PTUNBDGadalah kegiatan pengadaan pemilihan Penyedia Barang /Penyedia Pelaksana Pekerjaan Konstruksi, dengan metodepascakualifikasi, selanjutnya dari bukti bertanda P2.3 samadengan T7, diketahui pula bahwa Penggugat telah melakukanSanggahan melalui Surat Sanggahan Nomor035/PT.TMS/S.Sanggahan/II/2017 tertanggal 17 Pebruari 2017,dan dari bukti bertanda T8, Tergugat kemudian memberikanjawaban melalui Surat Nomor KU.03.01/PanPJP/POKJAJABAR1 7/38, tertanggal 18 Pebruari2017 ;Menimbang

Bukti P78: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dariKomis Pemilihan Umum tanggal 25 Mei 2015 Nomor:272/KPUProv014/V/2015 Perihal : Pengembalian PNSDaerah yang dipekerjakan di KPU Propinsi Jawa Timur;79. Bukti P79: Fotokopi tanpa pembanding Surat dariKetua Komis Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timurtanggal 19 Nopember 2014 Nomor: 516.02/SesProv014/X1/2014 Perihal: Pengembalian PNS Daerah YangDipekerjakan di KPU Propinsi Jawa Timur;80.

Bukti P80:Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dariSekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timurtanggal 7 September 2015 Nomor: 553/Ses.Prov014/1/2015 Perihal: Pengembalian PNS Daerah yangDipekerjakan di KPU Prov. Jatim;81. Bukti P81:Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dariSekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa Timurtanggal 27 Oktober 2015 Nomor: 649/Ses.Prov014/X/2015 Perihal: Penghadapan mutasi atas nama Sadr.Ir.

Bukti T11: Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat dariSekretaris Komisi Pemilihan Umum Propinsi Jawa TimurPutusan Perkara Nomor : 57/G/2018/PTUN.SBY.Halaman 64 dari 82 Halamantanggal 25 Mei 2015 Nomor: 272/KPUProv014/V/2015Perihal: Pengembalian PNS Daerah yang Dipekerjakan diKPU Propinsi Jawa Timur;12.Bukti T12: Fotokopi Peraturan MenteriPendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi Nomor 25 Tahuh 2016 tentang NomenklaturJabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Intansi Pemerintah

bahwa atas penjelasan Hakim Ketua tersebut, selanjutnyapara pihak menyatakan telah memahami penjelasan tersebut dan bersediauntuk menempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa kemudian para pihak menandatangani formulirpenjelasan mediasi yang memuat pernyataan bahwa para pihak telahmendapatkan penjelasan tentang tata cara mediasi dan bersedia untukmenempuh mediasi dengan beriktikad baik ;Menimbang, bahwa Hakim Ketua memberikan penjelasan kepada parapihak tentang prosedur mediasi dan pemilihan

Bahwa saksi pernah menasehati tergugat untuk tidak pergi ke Jayapuramenjelang pemilihan gubernur tetapi tergugat marah. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan selamaberpisah tempat tinggal tergugat hanya pernah memberi uang sebesar Rp250.000.00, (dua ratus lima puluh ribu rupiah). Bahwa pihak keluarga sudah berusaha merukunkan penggugat dan tergugattetapi tidak berhasil.2.