Ditemukan 200478 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 19-01-2018 — Putus : 12-04-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 3/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tte
Tanggal 12 April 2018 — Ir. BONEFASIUS SITANGGANG Alias BONE
215108
  • Pelabuhan Kelas II Ternate Nomor UM.003/14/9/KSOP.TTE-17 Tanggal 02 Oktober 2017, Tentang Pengangkatan Tim Supervisi Pekerjaan Docking Kapal Perintis R-64 dan R-65 Pangkalan Ternate;5. 1 (satu) Rangkap dokumen Keputusan Kuasa Anggaran Nomor : KU.706/1/1/KSOP.TTE-2016 Tanggal 29 November 2016, Tentang Pemberhentian Dengan Hormat Pengelola Anggaran Tahun 2016 dan Penunjukan/Pengangkatan Pengelola Anggaran Tahun 2017 Pada kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan Kelas II Ternate; 6. 1 (satu) Lembar Surat
    Perintah Tugas Nomor : KP.104/19/23/KSOP.TTE-17 Tanggal 17 Oktober 2017;7. 1 (satu) Rangkap Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1231 tahun 2016, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan di Lingkungan Kementrian Perhubungan.8. 1 (satu) Lembar Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KP.103/66/9/DJPL-16, Tentang Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah;9. 1 (satu) lembar bukti pembayaran 1 kamar (room) lantai 3 No 8 di Hotel Menara Archie an.
    Kelinci Mas Perdana sebagairekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R65(KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan OtoritasPelabuhan Klas Il Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannya dimulai sejaktanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) NomorPL.106/V14/KSOP.TTE2017 tanggal 29 September 2017, dan dalampelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum waktu pelaksanaan pekerjaanberdasarkan Surat Perjanjian Addendum
    Kelinci Mas Perdana sebagairekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R65(KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Klas Il Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannyadimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28Oktober 2017 berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor :PL.106/V14/KSOP.TTE2017 tanggal 29 September 2017, dan dalampelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum wakiu pelaksanaanpekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum
    Kelinci Mas Perdana sebagairekanan pelaksanaan proyek pekerjaan Docking Kapal Perintis R65(KM.KIE Raha 2) Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran danOtoritas Pelabuhan Klas Il Ternate, yang pelaksanaan pekerjaannyadimulai sejak tanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28Oktober 2017 berdasarkan SPMK (surat perintah mulai kerja) Nomor :PL.106//14/KSOP.TTE2017 tanggal 29 September 2017, dan dalampelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum wakiu pelaksanaanpekerjaan berdasarkan Surat Perjanjian Addendum
    Dalil Aman, S.Sos.Bahwa saksi melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT)berdasarkan surat perintah yang dikeluarkan oleh Direktur ReserseKriminal Khusus Polda Maluku Utara pada tanggal 23 Oktober2017;Bahwa setelah dikeluarkan sprint kemudian saksi melakukanpenyelidikan selama 2 bulan;ee nN Oo PY DNBahwa kami melakukan penyelidikan berdasarkan ada laporan darimasyarakat;Bahwa saksi melakukan pembuniutan pada hari kamis tanggal 9November 2017 yang pada saat itu Abd Rasyid, SE sedang menujuke bandara babullah
    Kelinci Mas Perdana sebagai rekanan pelaksanaanproyek pekerjaan Docking Kapal perintis R65 (KM.KIE RAHA 2)Pangkalan Ternate Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas PelabuhanKlas ll Ternate;Bahwa Terdakwa dalam melaksanakan pekerjaannya dimulai sejaktanggal 29 September 2017 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2017berdasarkan SPMK (Surat Perintah Mulai Kerja) Nomor:PL.106/V14/KSOP.TTE2017 tanggal 29 September 2017, dan dalampelaksanaan pekerjaan terdapat Addendum wakiu pelaksanaanpekerjaan berdasarkan Surat
Register : 09-01-2020 — Putus : 06-02-2020 — Upload : 12-02-2020
Putusan PN BARRU Nomor 4/Pid.B/2020/PN Bar
Tanggal 6 Februari 2020 — Penuntut Umum:
TRI UTAMI PUTRI, SH
Terdakwa:
TRI SISWANTO ALIAS ANTO BIN AZIS AHMADI
10723
  • 1 (Satu) Lembar surat perintah tugas No. 148/SPT-BFB/DIR-OPS/09-17,Tanggal 25 September 2017.
  • 1 (Satu) Lembar surat keterangan Nomor : SKL/BBI-HR/19-10,Tanggal 29 Oktober 2019.
  • 1 (Satu) Lembar surat izin mendirikan bangunan Nomor : 0095/05/IMB/BR/X/2017/DPMPTSPTK,Tanggal 10 Oktober 2017.
  • 1 (Satu) Lembar surat Izin gangguan/HO Nomor : 0092/03/ BR/X/2017/DPMPTSPTK,Tanggal 11 Oktober 2017.
Register : 17-06-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 08-03-2021
Putusan PN MAKASSAR Nomor 47/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mks
Tanggal 10 Desember 2020 — Penuntut Umum:
AHMAD YANI, SH
Terdakwa:
Dr. Ir. SYARIFUDDIN DEWA, M.Si
23880
  • Menyatakan barang bukti berupa :

    A. Berdasarkan Surat Perintah Penyitaan Nomor : SP.Sita/125/VIII/RES.3.3/ 2019/Reskrim, tanggal 12 Agustus 2019, Telah disita dari ADY EKO PRASETYO, S.Pdi, M.Si,berupa :

    1.

Register : 08-11-2023 — Putus : 06-02-2024 — Upload : 07-02-2024
Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 23/Pid.Sus-TPK/2023/PN Plk
Tanggal 6 Februari 2024 — Penuntut Umum:
1.ARI ANDHIKA THOMAS, S.H.
2.YUSHAR, S.H., M.H.
3.ayu anatasia dewanti
4.NURIKE RINDHAHAYUNUNGPINTRA,SH
5.RESKIAH DWO WIRANINGTYAS PASANDARAN,S.H
6.YUNITA
7.A.MUH.WIRANTO ASHARI,S.H
8.MUHAMMAD ERIYANTO, S.H.
Terdakwa:
ACEN Bin MEDAN
6228
  • Pengangkatan dan Penetapan Pejabat/Perangkat Desa di Desa Sungai Dau (legalisir);
  • 1 (satu) bundel Laporan Audit Tujuan Tertentu atas Dugaan Penyimpangan Keuangan Desa Sungai Dau Tahun Anggaran 2015 Nomor : 700/02/I/LHA-DTT/2023/ITKAB tanggal 13 Januari 2023;
  • 1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 2 Tahun 2015 tanggal 14 Januari 2015 tentang Pelaksanaan dan Pertanggung Jawaban Anggaran Transer ke Desa (legalisir);
  • 1 (satu) bundel fotocopy Surat
    Perintah Pencairan Dana (SP2D) periode bulan Mei s/d Desember tahun 2015 (legalisir;
  • .1 (satu) bundel Peraturan Desa Sungai Dau Nomor : 03 Tahun 2015 bulan Desember 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Perubahan (APBDesa-P) Desa Sungai Dau Kecamatan Arut Utara Kabupaten Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
  • 1 (satu) bundel Peraturan Desa Sungai Dau Nomor : 05 Tahun 2016 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Putus : 22-03-2016 — Upload : 21-05-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 58/Pid.Sus/2016/PN.Prp
Tanggal 22 Maret 2016 —
178
  • pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusanseperti terurai di bawah ini, dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : SYAHDAN Als ADAN Bin NASRUDIN .Tempat lahir : Muara Musu ( Rohu);Umur / tanggal lahir : 31 tahun /29 September 194;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Dusun I Muara Musu Desa Muara MusuKecamatan Rambah Hilir Kabupaten Rokan Hulu;Agama : Islam;Pekerjaan : Sopir;Pendidikan : SLTA (Tamat);Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 12 November 2015berdasarkan Surat
    Perintah Penangkapan No.
    Pol : SP.Kap/53/XI/2015/ Res Narkobatertanggal 21 November 2015.Telah ditahan dengan Penahanan RUTAN berdasarkan Surat Perintah/PenetapanPenahanan :1 Penyidik, sejak tanggal 15 November 2015 sampai dengan tanggal04 Desember 2015, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. :SP.Han/ 59/ X/ 2015/ Res Narkoba tanggal 15 November 2015;2 Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 05Desember 2015 sampai dengan tanggal 13 Januari 2016, berdasarkanSurat Perpanjangan Penahanan No.
    No. 58/Pid.Sus/2016/PN.PSP12 Pebruari 2016, berdasarkan Penetapan Nomor: 21/Pen.Pid/2016/PN.PrP;Penuntut Umum sejak tanggal 10 Pebruari 2016 sampai dengantanggal 29 Pebruari 2016, berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.PRINT167/N.4.16.7/Euh.2/02/2016, tanggal 10 Pebruari 2016;Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian, sejak tanggal 12 Pebruari2016 sampai dengan tanggal 12 Maret 2016 berdasarkan PenetapanNo. 71/Pen.Pid/2016/PN.PSP tanggal 12 Pebruari 2016;Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian,
Register : 02-07-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN MEDAN Nomor 36/Pid.Pra/2021/PN Mdn
Tanggal 29 Juli 2021 — Pemohon:
ERIKSON SIMAMORA
Termohon:
Negara Republik Indonesia, cq. Presiden RI, cq KAPOLRI, cq. Kapoldasu, cq. Kapolres Pelabuhan Belawan
4520
  • perintah tugasdan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 18ayat (1) KUHAP dengan fakta bahwa Surat Perintah PenangkapanNomor: SPKAP/130/VI/RES.1.19/2021/Reskrim tanggal 12 Juni2021 baru diserahkan tanggal 15 Juni 2021 kepada ibu Pemohonbernama ROIDA PURBA oleh saudara DALIMUNTHE.
    Perintah PenangkapanNomor: SP.Kap/ 130/VI/Res.1.19/2021/Reskrim tanggal 12 Juni2021 dan Surat Perintah Tugas Nomor:SP.
    Bahwa selanjutnya tembusan surat perintah penangkapanPemohon diberikan pada tanggal 14 Juni 2021 kepada orang tuaPemohon atas nama ROIDA PURBA sebagaimana dibenarkan Pemohondalam surat permohonannya hanya bukan tanggal 15 Juni 2021sebagaimana dalil Pemohon;Bahwa penyerahan tembusan Surat Perintah Penangkapan Pemohonkepada keluarga Pemohon tersebut telan sesuai dengan PutusanMahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUUX1I/2013 yaitu paling lama 7 harisetelah dilakukan penangkapan sehingga penyerahan tembusan
    Bahwa penyerahantembusan surat perintah penangkapan kepada lbu Pemohonbernama ROIDA PURBA tanggal 15 Juni 2021 telah sesuai ketentuanPutsan Mahkamah Konstitusi Nomor: 3/PUUXI/2013 yaitu palinglama 7 hari sehingga sah menurut hukum.
Register : 31-01-2013 — Putus : 24-02-2013 — Upload : 28-03-2014
Putusan PN PEKANBARU Nomor 52/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN. PBR
Tanggal 24 Februari 2013 — WAN YULIMIZANI Bin WAN MUSA Als JAKEK
5919
  • Alif Kurnia;----------------------------------------------------------------------------------------16. 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 236/K/SPMK/KPA/BM.P/2012 tanggal 14 September 2012 yang ditandatangani oleh Ermi faizal, ST selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Emtadir Panyola selaku Direktur CV.
    Bengkalis;-----------------------------------------------------------------------------------24. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor :SPM-BJ/2012/1.03.01/118 tanggal 04 Oktober 2012 sebesar Rp. 341.971.800.00,- (tiga ratus empat puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus rupiah). yang ditandatangani oleh Sdr.
    Alif Kurnia;-----------------------------------------------------------------30. 1 (satu) lembar Foto Copy (SPP-1) Surat Perintah Membayar SPP-LS barang dan Jasa (SPP-BJ) Nomor :SPP-BJ/2012/1.03.01/133 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh Sdr. ASLELI, SE Selaku Bendahara Pengeluaran pembantudan M.
    Kurniawan selaku PPTK;----------------------------------------32. 1 (satu) lembar Foto Copy (SPP-3) ) Surat Perintah Membayar SPP-LS barang dan Jasa (SPP-BJ) Nomor :SPP-BJ/2012/1.03.01/133 tahun 2012 tanggal 02 Oktober 2012 sebesar Rp.
    Perintah Pencairan Dana (SP2D) Tahun Anggaran 2012 Nomor : SP2D-BJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05 Oktober 2012, Nomor/ Tanggal SPM : SPM-BJ/2012/1.03.01/119 Tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);---------------------------------------------------------------------------82. 1 (satu) Lembar Surat Perintah Pembayaran Tahun Anggaran 2012 Nomor : SPM-BJ/2012/1.03.01/119 tanggal 04 Oktober 2012 (fotocopy);-83. 1 (satu) Lembar Surat Permintaan Penerbitan SP2D Nomor : 81/BM.P-PPK/X/2012 Kepada Kuasa BUD Kabupaten
    AlifKur niaj16. 1 (satu) lembar foto copy surat Perintah MulaiKerja (SPMK) Nomor : 236/K/SPMK/KPA/BM.P/2012 tanggal 14 September 2012 yangditandatangani oleh Ermi faizal, ST selakuKuasa Pengguna Anggaran dan EmtadirPanyola selaku Direktur CV.
    03/PPTK/BM.P/XII/2012 tanggal 17Desember 2012 yang ditandatangani oleh M.Kurniawan selaku PPTK dan Ermi faizal, STselaku Kuasa PenggunaAnggaran) 20.1 (satu) lembar foto copy Surat Peringatan Nomor : 04/PPTK/BM.P/XII/2012 tanggal 21Desember 2012 yang ditandatangani oleh M.Kurniawan selaku PPTK dan Ermi faizal, ST Halaman 17 dari 316 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR 21.22.3 (tiga) lembar Foto copy Surat Keputusan23.5 (lima) foto copy lampiran Surat Keputusan24.1 (satu) lembar Surat
    AsuransiBumi Putera Muda 1967 dan MuhammadHendro Direktur PT.EDI CIPTA COINDO55.1 (satu) bundel Laporan Bulanan pada KegiatanPengawasan Peningkatan Jalan LingkunganPedesaan Kecamatan Bukit Batu B denganNomor Kontrak : PIHAK No:06SU/SPBM.P/2012 tanggal 03 Oktober 2012( (FOtocopy) ;2 2m enn nnn n nn ne ncn56.1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Tahun anggaran 2012 Nomor SP2dBJ/2012/1.03.01/100 tanggal 05 Oktober 2012sejumniah Rp 341.971.800, (tiga ratus empatpuluh satu juta sembilan
    Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 Kepada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran SKPD Dinas BinaMarga dan Pengairan tanggal 02 Oktober 2012(TO1Q CO PY jannnnn79.2 (dua) Lembar Ringkasan Surat PermintaanPembayaran SPPLS BARANG dan JASA(SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal O02 Oktober 2012(fotocopy);80.2 (dua) Lembar Rincian Surat PermintaanPembayaran SPPLS BARANG dan JASA(SPPBJ) Nomor : SPPBJ/2012/1.03.01/134tahun 2012 tanggal O02 Oktober 2012(fotocopy);81.1 (satu) Lembar Surat
    Perintah Pencairan Danal(SP2D) Tahun Anggaran 2012 Nomor : SP2DBJ/2012/1.03.01/99 Tanggal 05 Oktober 2012,Nomor/ Tanggal SPM : SPMBJ/2012/1.03.01/119 Tanggal 04 Oktober 2012(fotocopy) ;82.1 (satu) Lembar Surat Perintah PembayaranTahun Anggaran 2012 Nomor : SPMBJ/2012/1.03.01/119 tanggal 04 Oktober 2012(fotocOpy) ; 222 83.1 (satu) Lembar Surat Permintaan Penerbitan Halaman 29 dari 316 halaman Putusan Nomor : 52/Pid.Sus/Tipikor/2013/PN.PBR SP2D Nomor : 81/BM.PPPK/X/2012 KepadalKuasa BUD Kabupaten
Register : 19-12-2022 — Putus : 09-05-2023 — Upload : 16-05-2023
Putusan PN KENDARI Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kdi
Tanggal 9 Mei 2023 — Penuntut Umum:
TOGI HAMONANGAN SIRAIT, S.H.
Terdakwa:
SYUKRI RAHMAT MOITA, S.T.
11847
  • Perintah Pencairan Dana Nomor 01109 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 12 April 2021, kepada PT.
    Berkah Sultra Abadi / Willyanto, Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Di Mowewe I Sesuai Kontrak No: 611.11.01 / KTRK / DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / II / 2021, Nilai Kontrak Rp 6.330.000.000,00 Pada Dinas PU, Penataan Ruang dan Perhubungan T.A 2021 (DAK), jumlah yang dibayarkan Rp 1.116.381.818,00;
  • 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 01328 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 23 April 2021, kepada CV.
    Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran uang muka 20% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp 58.656.000,00;
  • 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 06940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 16 November 2021, kepada CV.
    Wahana Cipta Konsultan (AKBAR ARIFIN), Keperluan untuk SP2D-LS Pembayaran 70% atas pekerjaan Jasa Konsultan Pengawas Kegiatan Kontraktual (Penugasan) Nomor Kontrak 611.13.01 / KTRK / PNGWSN-DAK-IRG / PA-SDA / DPU.PR.P / III / 2021 pada tanggal 01 Maret 2021 dengan nilai kontrak Rp336.050.000,00, jumlah yang dibayarkan Rp 146.640.000,00;
  • 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 09940 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 29 Desember 2021, kepada CV.
    Gita Metris Consultant nomor rekening 001 01.04.003987-7 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
  • 1 (satu) lembar rekening koran giro Bank sultra Kepada Agung Ketut Mustika nomor rekening 001 02.01.003995-5 periode 01 Juli 2020 s / d 31 Juli 2020;
  • 1 (Satu) rangkap Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 02864 / SP2D / 1.03.01.01 / 2021, Tanggal : 21 Juni 2021, kepada PT.
Register : 18-10-2021 — Putus : 16-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN PELALAWAN Nomor 15/Pdt.G.S/2021/PN Plw
Tanggal 16 Nopember 2021 — Penggugat:
ZULKHAIRI, SH.MH
Tergugat:
KETUA DPRD KABUPATEN PELALAWAN Cq. SEKRETARIS DEWAN DPRD KABUPATEN PELALAWAN
7326
  • Kemudianpada saat pembayaran metode Prakualifikasi Tergugat menerbitkan SuratPerjanjian Kerja dan SPK (Surat Perintah Kerja) baru pada setiap kegiatanperberkas perkara untuk satu kali kegiatan untuk masa satu tahunanggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusansebagaimana kehendak dan ketentuan Pasal 55 Perpres RI Nomor 70tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
    Bahwa bukti kesepakatan/kontrak pekerjaan adalah Surat KuasaKhusus penanganan perkara Tingkat Kasasi dan ditindaklanjuti pada saatpembayaran metode prakualifikasi dengan Tergugat menerbitkan SuratPerjanjian Kerja dan Surat Perintah Kerja (SPK) baru untuk setiapkegiatan perberkas perkara untuk satu kali kegiatan untuk masa satutahun anggaran (T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusansebagaimana kehendak dan ketentuan Pasal 55 Perpres RI Nomor 70tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
    Penggugat selaku Penyedia Jasadalam pekerjaan Penanganan Penyelesaian Perkara Perdata TingkatKasasi tersebut menerima harga kesepakatan honorarium sebesarRp.100.000.000, (Seratus juta rupiah) perberkas perkara untuk satu kalikegiatan untuk masa satu tahun anggaran (T.A) pada setiap satu tingkatpengadilan atas SPK (Surat Perintah Kerja) Tingkat Kasasi yangmerupakan penyesuaian harga dari ketentuan Perpres RI Nomor 70 tahun2012 sebagaimana Surat tertanggal O21 Oktober 2013 tentangPenyesuaian harga
    Fotocopy contoh bukti SURAT PERJANJIAN KERJA baru PerberkasPerkara untuk setiap satu kali kegiatan untuk masa satu tahun anggaran(T.A) setiap satu tingkat pengadilan sampai putusan dengan menerbitkanSPK (Surat Perintah Kerja) baru dan tunduk pada ketentuan dari PerpresRI Nomor 70 tahun 2012 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah)pada setiap penanganan perkara untuk setiap satu tingkat perkaraberlaku sebagai pedoman kontrak pekerjaan dan harga PerberkasPerkara di Pemerintahan Kabupaten Pelalawan
    perintah atau dengan sebuahakta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialahjika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai denganlewatnya waktu yg ditentukan., dan Hakim menilai 3 (tiga) surat tagihantersebut adalah surat perintah dari Penggugat kepada Tergugatsebagaimana Pasal 1238 KUH Perdata, dan oleh karena Tergugat tidakmenanggapinya maka Tergugat haruslah dinyatakan telah wanprestasi danharuslan melaksanakan kewajibannya yaitu. membayarkan tagihanhonorarium
Register : 13-04-2021 — Putus : 11-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi
Tanggal 11 Nopember 2021 — Penggugat:
Pandi Achmad
Tergugat:
Ahsan Amala
8538
  • Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yangtertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT Nomor 0001/SPK/GMR/KON/PDA/VI/2020 senilai Rp.22.500.000. (Dua Puluh dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). (Bukti P6)Halaman 2 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pdt.G/2021/PN Cbi8.
    Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yangtertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT Nomor 0008/SPK/GMR/KON/PDA/I/2020 Senilai Rp.25.000.000. (Duapuluh Lima Juta Rupiah). (Bukti P7)9. Bahwa Penggugat telah melakukan penagihan hasil pekerjaan yangtertuang dalam Surat Perintah Kerja antara PENGGUGAT denganTERGUGAT No. 0001/SPK/GMR/KON/PDA/IV/2020 Senilai Rp.22.500.000. (Dua Puluh Dua Juta Lima ratus ribu Rupiah). (Bukti P8)10.
    Kedua, karena dasar GugatanPenggugat adalah Perjanjian Kerjasama atau Surat Perintah Kerja makaseharusnya Gugatan itu diajukan di Pengadilan Negeri Depok sesusai dengandomisili PT. Mandala Cipta Propertindo.
    Bahwa menanggapi Poin 2 (dua) sampai dengan poin 5 (lima) GugatanPenggugat, Tergugat sampaikan bahwa di dalam Surat Perintah Kerjatersebut Tergugat bukan sebagai pribadi Tergugat, akan tetapi sebagaiDirektur PT. Mandala Cipta Propertindo, berdasarkan Rapat UmumPemegang Samah tertanggal 14 Oktober 2019;4.
    Mandala Cipta Propertindo;e T9 : Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:0001/SPK/GMR/KON/PDA/V1/2020;e T10: Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:0001/SPK/GMR/KON/PDA/VI/ 2020;e 711: Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:0008/SPK/GMR/KON/PA/IV/2020;Halaman 17 dari 24 Putusan Perdata Gugatan Nomor 130/Pat.G/2021/PN Cbie T12 : Fotocopy Surat Perintah Kerja Nomor:003/MNM/GMR/SPK/KON/PA/ IV/2020;Bahwa semua Bukti surat tersebut diatas telah dibubuhi materai telahdicocokan dengan aslinya kecuali Bukti surat
Register : 12-08-2020 — Putus : 09-09-2020 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN KRAKSAAN Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Krs
Tanggal 9 September 2020 — Pemohon:
Susana Binti Kusnadi
Termohon:
1.Kepala Kepolisian Sektor Dringu
2.Kejaksaan Negeri Kabupaten Probolinggo
382
  • Bukan sebagaimanadimaksud di dalam Surat Perintah Penahanan, Surat Perintah PenangkapanKepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolsek) Dringu dan SuratPerpanjangan Penahanan Kepala Kejaksaan Kabupaten Probolinggo, Anakkandung bernama Mohammad Fahri Bin Manstasya Pemohonberalamatkan Gang Kemantren RT 02/RW 01 Desa Bantaran KecamatanBantaran Kabupaten Probolinggo;2.
    Bahwa karena tidak samanya identitas tersangka dengan alamatPemohon (lbunda tersangka), dan kurang cermatnya di dalam SuratPerintah Penangkapan, Surat Perintah Penahanan dan Surat PerpanjanganPenahanan sebagaimana yang dimiliki Pemohon.
    Fotocopy Surat Perintah Penangkapan atas nama tersangka MohammadFahri Bin Mantasya, telah bermaterai cukup kemudian oleh Hakimdicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda P3 ;4. Fotocopy Surat Perintah Penahanan atas tersangka Mohammad FahriBin Mantasya, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakim dicocokkandengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tandaP 4;5.
    Fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor ; SP.GAS/27/VII/2020/RESKRIM,TANGGAL 08 Juli 2020, telah bermaterai cukup, kemudian oleh Hakimdicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T12 ;Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 4/Pid.Pra/2020/PN Krs3. Fotocopy Surat Perintah Penyidikan NomorSP.
    Fotocopy Surat Perintah Penahanan nomorSP.Han/13/VII/2020/Reskrim tanggal O09 Juli 2020 dan Berita AcaraPenahanan tanggal 09 Juli 2020 telah bermaterai cukup, kemudian olehHakim dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya,selanjutnya diberi tanda T1 11;12.
Putus : 28-01-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 485 K/TUN/2014
Tanggal 28 Januari 2015 — MOHAMAD AGUS VS KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN BANDUNG
3812 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 485 K/TUN/2014oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihnan KabupatenBandung ;Mengingat gugatan ini Penggugat daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan TataUsaha Negara Bandung pada hari Rabu Tanggal 3 Juli 2013, maka sesuaiketentuan Pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 tentangPengadilan Tata Usaha Negara, pengajuan gugatan ini masih berada dalamtenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya ataudiumumkannya Surat Perintah Nomor: 824.3/932/Mutasi, tanggal
    Bahwa Keputusan Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatinan Kabupaten Bandung berupa Surat Perintah Nomor824.3/932/Mutasi, tanggal 4 April 2013, perihal: Melaksanakan tugassebagai Fungsional Umum pada Kecamatan Cimaung, ditujukan kepadaMohamad Agus adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan olehbadan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tatausaha negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yangberlaku:3.
    Perintah Nomor 824.3/932/Mutasi,tanggal 4 April 2013, perihal : Melaksanakan tugas sebagai FungsionalUmum pada Kecamatan Cimaung, ditujukan kepada Mohamad Agus, yangditerbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan PelatihanKabupaten Bandung;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Nomor824.3/932/Mutasi, tanggal 4 April 2013, perihal: Melaksanakan tugassebagai Fungsional Umum pada Kecamatan Cimaung ditujukan kepadaMohamad Agus, yang diterbitkan oleh Kepala Badan Kepegawaian
    Menyatakan tidak sah Surat Perintah Nomor 824.3/932/Mutasi, tanggal 4April 2013, yang ditujukan kepada Mohamad Agus, Pejabat PengurusBarang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Soreang, untukmelaksanakan tugas sebagai Fungsional Umum pada Kecamatan Cimaung,yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan danPelatinan Kabupaten Bandung;3.
    Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Perintah Nomor 824.3/932/Mutasi, tanggal 4 April 2013, yang ditujukan kepada Mohamad Agus,Pejabat Pengurus Barang pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD)Soreang, untuk melaksanakan tugas sebagai Fungsional Umum padaKecamatan Cimaung;4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi, mengembalikanharkat martabat dan kedudukan Penggugat dalam jabatannya sebagaiPejabat Pengurus Barang di Rumah Sakit Umum Daerah Soreang;5.
Upload : 27-03-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 42/Pid.Sus/TPK/2018/PN.Bdg
Yanyan Kusmawan Bin Alan Dahlan
7431
  • 2015 untuk Pencairan Tunjangan BPD untukbulan Nopember dan Desember TA 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 102 / LSPPKD /2015, tanggal26 Oktober 2015.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3760 / LS / 2015,tanggal28 Oktober 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 112 / LS / PPKD / 2015,tanggal 24 Nopember 2015.Halaman 9 dari 278 Putusan Nomor 42/Pid.SusTPK/2018/PN.Bdg85.86.87.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4299 / LS / 2015,tanggal 25 Nopember 2015.Surat Perintah
    / 2015, tanggal 11 Mei2015 untuk Siltap bulan April 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/037/LS/PPKD/2015,tanggal 11 Juni 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 0950 / LS / 2015, tanggal 17 Juni 2015 untuk Siltap bulanMei 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 49/LS/PPKD/2015,tanggal 7 Juli 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 1602 / LS / 2015, tanggal 8 Juli 2015 untuk Siltap bulanJuni 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/SPM007/LS/PPKD/2015
    juta).Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 003/LS/PPKD/2015,tanggal 30 Maret 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 0124 /LS / 2015, tanggal 31 Maret 2015 untuk tunjanganBPD bulan Januari 2015, Februari 2015 dan Maret 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 018/LS/PPKD/2015,tanggal 6 Mei 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 0397 / LS / 2015, tanggal 13 Mei 2015 untuk tunjanganBPD bulan April 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/038/LS/PPKD/2015,tanggal
    2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 110/ LS/PPKD/2015,tanggal 16 Nopember 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 4138 / LS / 2015, tanggal 17 Nopember 2015untuk tunjangan BPD bulan Oktober 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 120/LS/PPKD/2015,tanggal 14 Desember 2015 dan Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 4927 / LS / 2015, tanggal 17 Desember 2015untuk tunjangan BPD bulan Nopember 2015 dan Desember 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900/102/LSPPKD/2015
    TA 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 900 / 102 / LSPPKD /2015, tanggal26 Oktober 2015.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3760 / LS / 2015,tanggal28 Oktober 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 112 / LS / PPKD / 2015,tanggal 24 Nopember 2015.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4299 / LS / 2015,tanggal 25 Nopember 2015.Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 032 / LS / PPKD / 2016,tanggal 07 Juni 2016.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 0824 / LS / 2016,tanggal
Register : 24-01-2017 — Putus : 06-02-2017 — Upload : 06-02-2017
Putusan PN GORONTALO Nomor 2/Pid.Pra Peradilan/2017/Pn Gto
Tanggal 6 Februari 2017 — IMRAN YUNUS NENTO sebagai Pemohon MELAWAN KEPALA KEPOLISIAN REPUBLIK INDONESIA Cq. Kepala Kepolisian Daerah Gorontalo Cq. Kepala Kepolisian Resort Gorontalo Kota Cq. Kepala Satuan Reskrim Polres Gorontalo Kota Sebagai TERMOHON
238115
  • (Bukti P2).Bahwa pada hari Jumat tanggal 24 Juni 2016 PEMOHON memenuhipanggilan tersebut dan memberikan keterangan berdasarkan pertanyaandari Bripka Husain Noho, tanpa diperlihatkan Surat Perintah Tugasmaupun Surat Perintah Penyidikan terlebih dahulu.
    Surat Perintah Tugas, (c). Laporan Hasil Penyidikan,(d). Surat Perintah Penyidikan, (e).
    SPDP, pasal ini hanya menerangkantentang Dasar Penyidikan sehingga dalil Pemohon dari angka 1 s/d angka21 sangat tidak beralasan hukum apabila Termohon harus memperlihatkankepada Pemohon tentang Surat Perintah Tugas dan Surat PerintahPenyidikan karena dalam Surat panggilan sudah sangat jelas Pemohondatang ke kantornya Termohon kecuali bila Termohon datang ke rumahnyaPemohon untuk melakukan upaya paksa sehingga Termohon harusmemperlihnatkan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyidikankepada
    Perintah Peyitaan Nomor:SP.Sita/135/VII/2016/ResGtlo Kota tertanggal 01 Juli 2016;Surat Perintah Peyitaan Nomor:SP.Sita/136/VI/2016/ResGtlo Kota tertanggal 18 Juni 2016;Surat Perintah penyegelan/pembungkusan barang buktiNo.Pol.
    :SP.Sita/136.A/V1I/2016/Res Gtlo Kota tertanggal18 Juni 2016;Surat Perintah penyegelan/pembungkusan barang buktiNo.Pol.
Putus : 17-12-2014 — Upload : 11-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 141 PK/Pid.Sus/2013
Tanggal 17 Desember 2014 — HENDRIKUS HARKAMSON
5322 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Perintah Membayar Uang tanggal 10 Mei 2001;satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 12 juni 2001;satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 20 Juli 2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 04 September2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 06 November2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 24 Juli 2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 03 September2001;1 (satu) Jepitan Surat Bukti Pengeluaran Dana Proyek
    Perintah Membayar Uang tanggal 12 juni 2001;satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 20 Juli 2001;ON Oa fF oON >meekatu)))satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 10 Mei 2001;)))1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 04 September2001;9. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 06 November2001;10. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 24 Juli 2001;11. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 03 September2001;12. 1 (satu)
    Putusan Nomor 141 PK/Pid.Sus/20138.10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal04 September 2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal06 November 2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 24 Juli 2001;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal03 September 20011 (satu) Jepitan Surat Bukti Pengeluaran Dana Proyek;1 (satu) Jepitan Surat Perintah Tugas dan SPPD (Surat PerintahPerjalanan Dinas);1 (satu
    Perintah Membayar Uang tanggal 12 juni 2001;satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 20 Juli 2001;CNOA FONmeekatu)))satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 10 Mei 2001;)))1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 04 September2001;9. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 06 November2001;10. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 24 Juli 2001;11. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Membayar Uang tanggal 03 September200112. 1 (satu) Jepitan
    Surat Bukti Pengeluaran Dana Proyek;13. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah Tugas dan SPPD (Surat PerintahPerjalanan Dinas);14. 1 (satu) Jepitan Surat Perintah PenyetoranHal. 35 dari 66 hal.
Putus : 25-02-2011 — Upload : 09-10-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 319 K/PID.SUS/2010
Tanggal 25 Februari 2011 — FERRO JOHANES TAROREH, S.Sos
6144 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ;SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor1752/LSN/Kaud/2008 tanggal 09 Mei 2008 senilai Rp.95.634.400.;3.
    No. 319 K/PID.SUS/2010SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 144/SPMLS/1.20.04/2008 tanggal 9 Juli 2008 senilaiRp.57.460.000,00SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor 3243/LSNIVKaud/2008 tanggal O09 Juli 2008 ~ senilaiRp.57.460.000,00 ;5.
    ;SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor1752/LSN/Kaud/2008 tanggal 09 Mei 2008 senilai Rp.95.634.400.
    SPM (Surat Perintah Membayar) Nomor 142/SPMLS/1.20.04/2008 tanggal 8 Juli 2008 senilaiRp.240.401.600.00 ; S$P2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor3244/LSA/l/Keud/2008 tanggal O09 Juli senilaiRp.240.401.600.
Register : 29-05-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 30-05-2017
Putusan PT BANTEN Nomor 16/ PDT/ 2017/ PT BTN.
Tanggal 18 Mei 2017 — PERSEROAN TERBATAS (PT) MAHAKAR WIGUNA KARYA. M E L A W A N PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq KEMENTRIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Cq PEMERINTAH PROVINSI BANTEN Cq PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG Cq DINAS KOPERASI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN PANDEGLANG.
7942
  • perintah Kerja (SPK) Nomor 511.2/Reg.001.Konstruksi/SPKLU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015.
    Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 511.2/Reg.001.Konstruksi/SPMKLU.RG/PPK/DKPP/2015 28 September 2015. Surat perjanjian (kontrak) Nomor 511.2/Reg.001.LU.RGKonsruksi/SPSPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015.4.
    Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum, kesepakatan : Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor 511.2/Reg.001.Konstruksi/SPK LU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015.Hal 3 dari 10 Hal Put. 16/PDT/2017/PT.BTN Surat Penyerahan Lapangan ( SPL ) Nomor : 511.2/Reg.001..Konstruksi/SPLLU.RG/PPK/DKPP/2015 28 September 2015. Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor :511.2/Reg.001..Konstruksi/S PMKLU.RG/PPK/DKPP/2015 28 September 2015.
    Perintah Kerja Nomor.511.2/Reg.001.Kontruksi/SPK LU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28 September 2015 (P.2).
    Surat Perintah Mulai KerjaNomor.551 .2/Reg.001.Konstruksi/S PMKLU.RG/PPK/DKPP/2015 tanggal 28September 2015 (P.4) dan keterangan para saksi, Penggugat dapat membuktikanbahwa hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat/Pembanding denganTergugat/Terbanding adalah pembuatan Resi Gudang di Kecamatan CikeusikKabupaten Pandeglang;Menimbang, bahwa hubungan hukum pembuatan Resi Gudang diKecamatan Cikeusik Kabupaten Pandeglang tersebut juga sesuai denganbukti Tergugat / Terbanding berupa Surat Perjanjian
Register : 21-06-2016 — Putus : 07-10-2016 — Upload : 21-02-2017
Putusan PN PALU Nomor 31/Pid.Sus-TPK/2016/PN Pal
Tanggal 7 Oktober 2016 — HEIN MOPANTAW Alias KO'HEIN
162116
  • Banggai TahunAnggaran 2015 berdasarkan Surat Perintah Kerja(SPK), dimana yang melaksanakan Pekerjaan adalahsebagai berikut :> Untuk KADODI : CV SINAR SURYA TOMPOTIKA RAYAUntuk UhaUhangon: CV.
    Perintah Kerja diKec.
    Mitra Jaya Tertanggal 25 Juni 2015;7) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04443/BL/LS/15 UntukPembayaran Mc.02 Dan 03 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa UhaUhangon Kec. LobuKepada CV. Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;8) 1 (Satu) Bundel Ash Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 UntukPekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa UhaUhangon Kec. Lobu Kepada CV.
    Mitra JayaTertanggal 22 September 2015;9) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 UntukPembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. Lobu KepadaCV. Mitra Jaya Tertanggal 09 Juni 2015;10) 1 (Satu) Bundel Ash Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01954/BL/LS/I5 UntukPembayaran Mc 01 Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec.
    Mitra Jaya Tertanggal 22 September 2015;8) 1 (Satu) Bundel Ash Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 04436/BL/LS/15 UntukPekerjaan Normalisasi Sungai Lobu Desa UhaUhangon Kec. Lobu Kepada CV. Mitra JayaTertanggal 22 September 2015;9) 1 (Satu) Bundel Asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 01580/BL/LS/15 UntukPembayaran Uang Muka Atas Pekerjaan Normalisasi Sungai Pioto Desa Balean Kec. LobuKepada CV.
Putus : 03-03-2020 — Upload : 23-12-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 43 PK/Pid.Sus/2020
Tanggal 3 Maret 2020 — ASMARA, S.E., M.Si.
338191 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Alimuddin, M.Si., beserta lampirannya 1(satu) lembar;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 489/DAK/Bag.Pemerintahan/2011 tanpa tanggal sebesarRp1.233.606.182,00 untuk pembayaran tagihan MC 01 sebesar(71%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara tahap III Kab.
    Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/20201 (satu) lembar asli Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor: 630/LS/DAK/Bag.Pem.Um/2011 tanggal 21072011sebesar Rp1.719.545.455,00 untuk pembayaran tagihnan sebesar(95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan Kantor BupatiKonawe Utara tahap III Kab.
    KonaweUtara TA. 2011 (PAD) yang menerima Arnold Lili;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor:31/SPP/LS/2011 tanpa tanggal bulan Juli 2011 sebesarRp1.501.295.455,00 untuk keperluan pembayaran tagihansebesar (95%) atas pekerjaan lanjutan pembangunan KantorBupati Konawe Utara tahap Ill Kab. Konawe Utara TA. 2011(PAD) yang ditandatangani oleh Syamsul Mustakim, S.STp.
    Putusan Nomor 43 PK/Pid.Sus/20201 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomordan tanpa tanggal bulan Desember 2011 ~~ sebesarRp267.250.454,00 untuk pembayaran tagihan sebesar (95%) ataspekerjaan lanjutan pembangunan Kantor Bupati Konawe Utaratahap Il (luncuran TA. 2010) Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Drs.
    .;1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar (SPM) tanpa nomortanggal 24 September 2012 sebesar Rp216.936.363,00 untukpembayaran tagihnan MC sebesar (95%) atas pekerjaanpembangunan lanjutan Kantor Bupati Konawe Utara (Tahap Ill)TA. 2011 (DAK) yang ditandatangani oleh Drs. Alimuddin, M.Si.
Upload : 05-04-2016
Putusan PN PASIR PANGARAIAN Nomor 11/Pid.B/2016/PN.Prp
75
  • No. 11/Pid.B/2016/PN.PRP Pekerjaan : Wiraswasta Pendidikan : SD (tidak tamat) Para Terdakwa I ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 06 November 2015berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No. Pol : SP.Kap/31/XI/2015/ Reskrim tertanggal06 November 2015. Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masingmasing oleh:1 Penyidik, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan 26 November 2015berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.
    . : SPHan/29/IX/2015/Reskrimtertanggal 07 November 2015; 2 Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengantanggal 05 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP364/N.4.16.7/Ep.1/11/2015 tertanggal 22 November 2015;3 Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT2650/N.4.16.7/Epp.2/12/2015 tertanggal = 31 Desember 2015;4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri
    Pasir Pangaraian sejak tanggal 07 Januari 2016sampai dengan 05 Pebruari 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 07 Januari 2016; 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejaktanggal 06 Februari 2016 sampai dengan 05 April 2016 berdasarkan PenetapanNomor : 15/Pen.Pid/2016/PN.PRP tertanggal 28 Januari 2016;Terdakwa II ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 06 November 2015berdasarkan Surat Perintah Penangkapan No.
    Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan RUTAN masingmasing oleh:Penyidik, sejak tanggal 07 November 2015 sampai dengan 26 November 2015berdasarkan Surat Perintah Penahanan No.
    . : SPHan/30/TX/2015/Reskrimtertanggal 07 November 2015; Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 27 November 2015 sampai dengantanggal O05 Januari 2016 berdasarkan Surat Perpanjangan Penahanan Nomor :SPP365/N.4.16.7/Ep.1/11/2015 tertanggal 23 November 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 31 Desember 2015 sampai dengan tanggal 19Januari 2016 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Tingkat Penuntutan) Nomor :PRINT2651/N.4.16.7/Epp.2/12/2015 tertanggal 31 Desember 2015;Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir