Ditemukan 875933 data
Urut Berdasarkan
Register : 10-03-2020 — Putus : 14-05-2020 — Upload : 14-05-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 123/Pdt.G/2020/PTA.Sby Tanggal 14 Mei 2020 — Pembanding melawan Terbanding
67 — 45
67 — 45
tersebut harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksaditingkat banding;Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan memperhatikan secaraseksama berita acara persidangan dan salinan resmi Putusan PengadilanAgama Jember Nomor 3737/Pdt.G/2019/PA.Jr. tanggal 26 Desember 2019Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah memoribanding serta berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanyasetelah memperhatikan pertimbanganpertimbangan hukum Majelis HakimTingkat Pertama yang memutus
tidaklah tepat dan benar, karena gugat provisi dari ParaPelawan/Pembanding semula sekalipun merupakan substansi (materi) yangboleh diajukan dalam gugat provisi, akan tetapi gugat provisi yang demikianapabila gugatan pokoknya tidak dikabulkan, maka gugatan provisinya akanmengikuti gugatan pokoknya;Menimbang, bahwa mestinya ketika gugatan provisi telahdipertimbangkan dan diputus dikabulkan dalam putusan sela, akan tetapiternyata pada putusan akhir gugatan pokok tidak dikabulkan oleh Pengadilanyang memutus
Surabaya dapat menyetujui danmembenarkan putusan Hakim Tingkat Pertama, oleh karena pertimbanganpertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat danbenar semua keadaan serta alasanalasan yang menjadi dasar dalamputusannya dan dengan telah tercantum pula dalam putusan ditingkat banding;Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbanganpertimbanganhukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasarpertimbanganpertimbangan putusan Pengadilan Tinggi Agama Surabayasendiri dalam memutus
Putus : 24-07-2012 — Upload : 21-09-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1222 K/Pid.Sus/2012 Tanggal 24 Juli 2012 — JAKSA/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI LUBUK BASUNG ; TEGUH FEBRI PRATAMA panggilan TEGUH;
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNo. 1222 K/Pid.Sus/2012DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutus sebagaiberikut dalam perkara Terdakwa:Nama : TEGUH FEBRI PRATAMA panggilanTEGUH;Tempat lahir : Kampung Tangah;Umur / tanggal lahir : 23 tahun / 19 Februari 1988;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Koto Tenggai Jorong Sikabu KenagarianKampung Tangah, Kecamatan LubukBasung, Kabupaten Agam;Agama : Islam;Pekerjaan :
No. 1222 K/Pid.Sus/2012Menimbang, bahwa alasanalasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa Pengadilan Tinggi Padang telah melakukan kekeliruan yakniPengadilan Tinggi Padang telah salah memutus perkara, di mana tidakmenerapkan atau menetapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinyayaitu penerapan asas minimal penghukuman yang telah diatur dalam UndangUndang Narkotika tersebut;Bahwa Pengadilan Tinggi Padang di dalam mengadili tidak dilaksanakanmenurut
polisi dan juga terbuktiTerdakwa belum sempat memakai atau menikmati tanaman ganja tersebut, olehkarena itu dengan alasan pertimbangan ini Pengadilan Tinggi menjatuhkanpidana kurang dari minimum ancaman pidana dalam dakwaan yang terbuktitersebut;Bahwa di dalam pasal dakwaan yang terbukti yakni Pasal 111 Ayat (1)UndangUndang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan pasal tersebut telahjelasjelas menyatakan kalimat Paling singkat namun demikian Judex Facti(Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi) tetap memutus
Register : 28-12-2012 — Putus : 16-04-2014 — Upload : 06-04-2015
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor Put.51902/PP/M.IB/16/2014 Tanggal 16 April 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
132 — 36
132 — 36
.19.353.924.492,00 yang kemudian dibagi rata setiap bulannyasebesar Rp.1.612.827.041,00;bahwa menurut Terbanding, Peredaran Usaha sebesar Rp.19.353.924.492,00 tersebut merupakan hasilpemeriksaan terhadap PPh Orang Pribadi tahun 2009, yang tidak disetujui oleh Pemohon Banding dandiajukan keberatan yang ditolak oleh Terbanding, selanjutnya diajukan banding ke Pengadilan Pajakoleh Pemohon Banding;bahwa atas sengketa banding PPh Orang Pribadi Tahun 2009, Majelis I Pengadilan Pajak telahmemeriksa dan memutus
sengketa a quo yang putusannya dimuat dalam Putusan Nomor: Put51895/PP/M.IB/14/2014 yang telah diucapkan pada tanggal 16 April 2014, dengan amar putusan Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding;bahwa sengketa DPP PPN Masa Januari sd Desember 2009 terkait langsung dengan sengketa PPhOrang Pribadi Tahun 2009, dan oleh karena sengketa PPh Orang Pribadi tersebut telah diputus olehMajelis I Pengadilan Pajak, maka seluruh pertimbangan yang digunakan oleh Majelis I PengadilanPajak dalam memutus
sengketa PPh Orang Pribadi Tahun 2009 diterapkan sepenuhnya dalammemeriksa dan memutus sengketa DPP PPN Masa Januari s.d.
Register : 04-04-2017 — Putus : 18-05-2017 — Upload : 17-01-2020
Putusan PA BENGKULU Nomor 0275/Pdt.G/2017/PA.Bn Tanggal 18 Mei 2017 — Penggugat melawan Tergugat
19 — 15
19 — 15
Bahwa atas alasan dan dalildalil sebagaimana yang telah diuraikan diatas,maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Bengkulumelalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili ini memutus sebagaiberikut :Bahwa, atas dasar dan alasanalasan sebagaimana yang telahdiuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua PengadilanAgama Bengkulu Kelas A melalui Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili perkara ini memutus sebagai berikut :PRIMER :1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;2.
terpisahkan dari putusan ini ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat ( 1 ) huruf ( a ) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah pula denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kewenanganabsolute Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Bengkuluberwenang untuk memeriksa serta memutus
Register : 19-12-2014 — Putus : 07-01-2015 — Upload : 17-04-2015
Putusan PA KLATEN Nomor : 0248/Pdt.P/2014/PA.Klt Tanggal 7 Januari 2015 — PEMOHON
10 — 0
10 — 0
nonceBahwa pada tanggal 10 Desember 2014 orang tua kandung anak tersebutdengan tulus ikhlas telah menyerahkan anaknya yang bernama Amar FauzanAl Fajri bin Sutopo kepada Pemohon dan Pemohon II untuk diasuh sebagai@NAK GNQKAL 5~ meno nnn nnn nnn enna nn nennnnancnnnnnnannnnanasBahwa alasan Pemohon dan Pemohon II mengangkat anak tersebut adalahdemi kemaslahatan dan masa depan yang lebih baik bagi anak yang diangkat ;Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanoa memutus
Sutopo Bin Tukimin yang ke 6; Bahwa Mutamah Hidayati Binti Tolchah dan Sutopo Bin Tukimin selaku orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas telah menyerahkan anaknya yangbernama Amar Fauzan Al Fajri bin Sutopo kepada Pemohon dan Pemohon IIuntuk diasuh sebagai anak angkat ; 220 nono merc mene Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kemaslahatan dan masa depanyang lebih baik bagi anak yang diangkat ;000= Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanoa memutus
permohonan Pemohon adalahseperti telah diuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwaperkara ini termasuk Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islamdan ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten,maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Klaten berwenanguntuk memeriksa dan memutus
Register : 20-08-2019 — Putus : 30-08-2019 — Upload : 30-08-2019
Putusan PA PELAIHARI Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.Plh Tanggal 30 Agustus 2019 — Pemohon melawan Termohon
6 — 4
6 — 4
perkara ini;Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatatdalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan daripenetapan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon danPemohon II adalah sebagaimana tersebut diatas;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 huruf (a) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 menyebutkan Pengadilan Agamabertugas dan berwenang memeriksa, memutus
Pasal 1 ayat (5)Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2007,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7Hal. 4 dari 9 halaman Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2019/PA.PIhTahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka menurut Majelis Hakim secara obsolutkompetensi Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara a quo;Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan pandangan kepadaPemohon dan Pemohon
Kemudian buktibukti tersebut juga memuat keteranganyang relevan dengan permohonan Pemohon dan Pemohon Il, dengandemikian buktibukti tersebut juga telah memenuhi syarat materil, makaberdasarkan Pasal 285 R.Bg., secara formal dapat diterima dandipertimbangkan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 ternyata para Pemohonberdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Pelaihari, oleh karena itu secararelatif kompetensi Pengadilan Agama Pelaihari berwenang memeriksa,memutus, dan menyelesaikan
Register : 25-08-2014 — Putus : 17-09-2014 — Upload : 26-05-2015
Putusan PA KLATEN Nomor 0155/Pdt.P/2014/PA.Klt Tanggal 17 September 2014 — PEMOHON
17 — 1
17 — 1
Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh dan memeliharaanak tanpa memutus hubungan nasab antara anak yang diangkat dengan orangtuakandungnya;8.
Tutik Puji Lestari binti Suwarjo Dwijo Widayoko dan yang ke 1;Bahwa Tutik Puji Lestari binti Suwarjo Dwijo Widayoko dan selaku orangtua kandung anak tersebut dengan tulus ikhlas telah menyerahkan anaknyayang bernama Muhammad Bintang Wijaya kepada Pemohon I dan PemohonII untuk diasuh sebagai anak angkat ;Bahwa pengangkatan anak tersebut adalah demi kemaslahatan dan masadepan yang lebih baik bagi anak yang diangkat ;Bahwa pengangkatan anak tersebut dimaksudkan untuk mengasuh danmemelihara anak tanpa memutus
permohonan Pemohon adalah seperti telahdiuraikan di atas ;Menimbang, bahwa dari posita permohonan telah menunjukkan bahwa perkara initermasuk Permohonan Pengangkatan Anak berdasarkan Hukum Islam dan ternyataPemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Klaten, maka berdasarkanpenjelasan Pasal 49 huruf a angka 20 UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agamasebagaimana yang telah diubah dengan UU Nomor 3 Tahun 2006 dan UU Nomor 50 Tahun2009, Pengadilan Agama Klaten berwenang untuk memeriksa dan memutus
Putus : 28-02-2019 — Upload : 28-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 35 PK/Pdt.Sus-PHI/2019 Tanggal 28 Februari 2019 — SEPRI SITUMEANG VS PT. ANTAREJA PRIMA ANTARAN
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
58 — 28 — Berkekuatan Hukum Tetap
PUTUSANNomor 35 PK/Pdt.SusPHI/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial padapemeriksaan peninjauan kembali memutus sebagai berikut dalam perkaraantara:SEPRI SITUMEANG, bertempat tinggal Gg. Masjid Ciracas RT01, RW 01, Nomor 28, Jakarta Timur, dalam hal ini memberikuasa kepada Hengki Merantama Sibuea, S.H., M.H., C.L.A.
Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut, MahkamahAgung berpendapat:Bahwa terlepas dari alasanalasan permohonan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung perlu memberikan pemahaman tentang maksuddan hakikat beberapa ketentuan dalam Undang Undang Nomor 2 Tahun2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial khususnyaPasal 56, Pasal 109, dan Pasal 110 antara lain:Bahwa Pasal 56 menentukan bahwa Pengadilan WHubunganIndustrial bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus
di tingkatpertama mengenai Perselisinan Hak dan mengenai Perselisihan PemutusanHubungan Kerja, sedangkan mengenai perselisihan kepentingan danperselisinan antar Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam satu perusahaanberwenang memeriksa dan memutus di tingkat pertama dan terakhir,Bahwa Pasal 110 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentangPenyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengatur mengenai upayahukum dalam perkara PHI, yaitu) mengenai Perselisihan Hak danPerselisihan Pemutusan Hubungan Kerja
Register : 02-02-2017 — Putus : 20-02-2017 — Upload : 05-02-2018
Putusan PA MUARA TEWE Nomor 0051/Pdt.G/2017/PA.Mtw Tanggal 20 Februari 2017 — Penggugat melawan Tergugat
75 — 8
75 — 8
UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009tentang Perubahan Kedua Atas Undangundang Nomor 7 Tahun 1989tentang Peradilan Agama disebutkan pada pasal 49 huruf b bahwa:"Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus danmenyelesaikan perkara ditingkat pertama antara orangorang yangberagama Islam di bidang: a. Perkawinan; b.
Badat yang berhak;11) Bahwa untuk menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikanperkara ini diperlukan biaya dan hal ini akan diuraikan pada petitumdibawah ini;12) Bahwa berdasarkan alasanalasan dan faktafakta tersebut di atas,maka Para Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama MuaraTeweh Cq.
Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Teweh untukmenerima, memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:Primer:1).2).3).A).Mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya;Menyatakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 2 Januari 2002 yangmenghibahkan sebuah rumah beserta isinya yang beralamat Jl.Merdeka RT O2/I Nomor 04 Kecamatan Murung Puruk CahuKabupaten Murung Raya kepada Hj. Norbaiti Binti H. MuhamadBadat, Muthmainnah Binti H.
Register : 27-02-2017 — Putus : 26-07-2017 — Upload : 11-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 0634/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 26 Juli 2017 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
No. 0634/Padt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugatmohon kepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut :PRIMAIR :1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sugra Tergugat (Xxxx) terhadapPenggugat (Xxxx);3.
No. 0634/Padt.G/2017/PA.BksUU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadikewenangan Pengadilan Agama untuk memeriksa, memutus danmenyelesaikan;Menimbang, bahwa karena Penggugat sebagai isteri bertempat tinggaldi wilayah Kota Bekasi yang merupakan wilayah hukum Pengadilan AgamaBekasi maka berdasarkan pasal 4 (1) UU No. 7 tahun 1989 sebagaimanatelah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun 2006 dan UU No. 50tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenang Pengadilan Agama Bekasiuntuk
memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat sebagai isteri Tergugat,maka Penggugat memiliki legal standing mengajukan gugatan kepadaTergugat;Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat meskipun telah dipanggilsecara sah dan patut untuk datang menghadap di persidangan namun tidakpernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta tidak ternyata ketidakhadirannya disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan
Register : 29-10-2014 — Putus : 27-01-2015 — Upload : 19-05-2015
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 293/B/2014/PT.TUN.JKT Tanggal 27 Januari 2015 — ISAH Binti IDIN MAIDIN Alias MAIDI.;
JUNAEDI Bin IDIN MAIDIN Alias MAIDIN DKK.;
KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG.;
79 — 45
79 — 45
;Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, berkantor diLaw Office Sijabat & Partners, Wisma Nugraha lantai 5, Jl.Raden Saleh No. 6, Jakarta Pusat; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI2 / TERBANDING 2; === nnPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :1.Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :293/B/2014/PT.TUN.JKT, tanggal 06 Nopember 2014 tentang penunjukan MajelisHakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding
terhadap berkas perkara yangterdiri dari salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2014/PTUNSRG tanggal 22 Agustus 2014 yang dimohonkan banding, berita acarapemeriksaan persiapan, berita acara persidangan, alatalat bukti yang diajukan parapihak yang bersengketa, saksi dari Penggugat, serta suratsurat lainnya yang berkaitandengan perkara ini, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha NegaraJakarta sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tata Usaha NegaraSerang yang memutus
perkara pada tingkat pertama ;Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata UsahaNegara Jakarta, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 17/G/2014/PTUNSRG tanggal 22 Agustus 2014 yang dimohonkan banding tersebut telah tepatdan benar, karena mana Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding mengambil alihseluruh pertimbangan hukum putusan tersebut sebagai pertimbangan hukumnyasendiri dalam memutus sengketa ini di Tingkat Banding yang untuk singkatnya danuntuk tidak mengulangi
Register : 29-03-2021 — Putus : 07-04-2021 — Upload : 07-08-2021
Putusan PN SINJAI Nomor 21/Pdt.P/2021/PN Snj Tanggal 7 April 2021 — Pemohon:
BASRI
27 — 22
BASRI
27 — 22
PENETAPANNomor 21/Padt.P/2021/PN.SnjDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Sinjai yang memeriksa dan memutus perkara perdata padatingkat pertama, telan menjatuhnkan penetapan sebagai berikut dalam perkarapermohonan yang diajukan oleh:BASRI, bertempat tinggal di Dusun Tassoso Desa Gunung Perak Kecamatan SinjaiBarat Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca surat permohonan dan suratsurat yang bersangkutan;Setelah meneliti
memeriksa dan mengadili perkara a quo;Menimbang bahwa dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus dijelaskan, Permohonan adiajukandengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yangsah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) UndangUndang Nomor 48Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dijelaskan, Pengadilan dilarang menolakuntuk memeriksa, mengadili, dan memutus
menyatakan bahwa pencatatan perubahannama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 tentang Kartu Tanda Penduduk danbukti P3 tentang Kartu Keluarga yang diperkuat dengan keterangan Saksi Malang JHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2021/PN.Snjdan Saksi Marhana diketahui Pemohon bertempat tinggal di Dusun Tassoso DesaGunung Perak Kecamatan Sinjai Barat Kabupaten Sinjai, sehingga Pengadilan NegeriSinjai berwenang untuk memeriksa dan memutus
Register : 12-09-2013 — Putus : 11-02-2014 — Upload : 03-03-2014
Putusan PA MANINJAU Nomor 129/Pdt.G/2013/PA.Min Tanggal 11 Februari 2014 — PEMOHON
melawan
TERMOHON
28 — 20
28 — 20
Oktober 2013 dantanggal 08 November 2013, dan ternyata ketidakhadiran Termohon tersebuttidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;Bahwa berhubung Termohon tidak pernah hadir, maka upaya damaidan mediasi tidak dapat dilaksanakan;Bahwa selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang tetapdipertahankan oleh Pemohon;Bahwa berhubung permohonan Pemohon berupa komulasi antarapermohonan pengesahan (istbat) nikah dengan permohonan Cerai Talak, makaterlebin dahulu' majelis hakim memeriksa dan memutus
diputus tanpahadirnya Tergugat (Verstek);Menimbang, bahwa berhubung Tergugat tidak pernah hadir, makaperdamaian dan mediasi sebagaimana dikehendaki pasal 154 ayat 1 RBg, danpasal 7 ayat 1 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun2008 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa di samping mengajukan permohonan Cerai Talak,Pemohon juga mengajukan permohonan pengesahan nikah sebagai dasar bagiPemohon untuk mengajukan perceraiannya dengan Termohon, oleh karena itusebelum memeriksa dan memutus
permohonan cerai talaknya, terlebih dahulumajelis akan memeriksa dan memutus permohonan pengesahan nikahPemohon;Menimbang, bahwa untuk mengabulkan atau menolak permohonanpengesahan nikah yang diajukan oleh Pemohon, haruslah diperiksa apakahpernikahan Pemohon dengan Termohon telah memenuhi rukun dan syaratpernikahan;Menimbang, bahwa menurut pasal 2 ayat (1) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 Tentang Perkawinan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabiladilakukan menurut hukum masingmasing agamanya dan
Register : 03-11-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA BREBES Nomor 4195/Pdt.G/2020/PA.Bbs Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
143 — 28
143 — 28
Bahwa atas dasar kejadian yang Penggugat ceritakan tersebut diatas,dengan ini Penggugat mengajukan cerai dengan alasan : Antara Penggugatdan Tergugat terus menerus terjadi perselisinan dan tidak ada harapan akanhidup rukun lagi dalam perkawinan dengan Tergugat;Berdasarkan segala uraian tersebut diatas, Penggugat mohon agarBapak Ketua Pengadilan Agama Brebes berkenan untuk menerima, memeriksadan memutus yang amarnya sebagai berikut1. Mengabulkan gugatan Penggugat;2.
dan tujuan Gugatan Penggugat adalahseperti tersebut diatas;Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa di bidangperkawinan, dan berdasarkan Bukti P1 Penggugat berdomisili di wilayahhukum Pengadilan Agama Banjarnegara, maka berdasarkan ketentuan Pasal49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun 1989sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006 danperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, PengadilanAgama Brebes berwenang untuk memeriksa, memutus
No 4195/Pdt.G/2020/PA.Bbstelah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa,mengadili dan memutus perkara a quo;Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalahperceraian yang didasarkan pada alasan perselisinan dan pertengkaran secaraterus menerus sejak bulan Desember 2019 yang disebabkan masalah ekonomi,dan Tergugat mempunyai temperamental sering marahmarah kepadaPenggugat, akhirnya sejak 01 Pebruari 2020 Penggugat
Register : 13-07-2020 — Putus : 31-08-2020 — Upload : 08-11-2021
Putusan PTTUN MEDAN Nomor 142/B/2020/PT.TUN.MDN Tanggal 31 Agustus 2020 — Pembanding/Penggugat : ARIYANTO, S.PD
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Hj. RODIYAH, S.Ag.,M.M
62 — 43
Terbanding/Tergugat : Kepala Kantor Pertanahan Kota Bandar Lampung
Terbanding/Tergugat II Intervensi I : Hj. RODIYAH, S.Ag.,M.M
62 — 43
FORMUL02/PROKSI01/KIMPUTUSANNOMOR : 142/B/2020/PTTUNMDNDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat banding,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:ARIYANTO, S.Pd., kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di JalanPulau Pisang RT/RW :10/Kelurahan Korpri Jaya, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pekerjaanKaryawan Swasta.
Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara MedanNo mor :142/B/2020/PTTUNMDN, tanggal 14 Juli 2020 tentangPenunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini ;2. Surat Panitera Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tertanggal14 Juli 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantuMajelis Hakim mengikuti dan mencatat Jalannya sidang Pengadilan;3.
secara cermat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usa haNegara Bandar Lampung a quo, sehingga pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut adalahHalaman 9 Putusan No.142/B/2020/PTTUNMDNFORMUL02/PROKSI01/KIMtelah tepat dan benar sesuai dengan hukum yang berlaku, dan oleh karenaitu pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung a quo diambil alin menjadi pertimbangan hukum Majelis HakimPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam memutus
Register : 14-07-2020 — Putus : 15-09-2020 — Upload : 15-09-2020
Putusan PA CIBINONG Nomor 2874/Pdt.G/2020/PA.Cbn Tanggal 15 September 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 12
9 — 12
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
kembali.Menimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 04-03-2013 — Putus : 09-07-2013 — Upload : 09-09-2013
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 28/G/2013/PTUN-JKT Tanggal 9 Juli 2013 — NYONYA LOISTEN HUTAJULU;1. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT, 2. TIORENGSIH SIBURIAN
45 — 28
45 — 28
PUTUSANNOMOR : 28/G/2013/PTUNJKT.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa, memutus,dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada Peradilan tingkatpertama, yang diperiksa dengan acara Pemeriksaan Biasa telah memutuskanseperti tersebut dibawah ini, dalam perkara antara : NYONYA LOISTEN HUTAJULU, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Raya Pondok GedeNo. 5, Kelurahan Lubang Buaya, Kecamatan Cipayung
tertanggal 22 Mei 2019 ; Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II INTERVENSI ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta ;0 ne noonee Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta, Nomor : 28/PENDIS/2013/PTUNJKT, tertanggal 13Maret 2013, tentang Lolos Dismissal Proses dan Pemeriksaandengan Acara Biasa Sengketa tersebut;e Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha NegaraJakarta Nomor : 28/PEN/2013/PTUNJKT, tertanggal 13 Maret2013, tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa,memutus
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara yang bersangkutan ; Telah membaca dan memeriksa buktibukti tertulis yang diajukan oleh parapihak yang berperkara dipersidangan ; 0 nono noe Telah mendengar keterangan para pihak yang berperkara dan mendengarketerangan saksisaksi yang diajukan oleh pihak Penggugat dipersidangan; Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara JakartaNomor : 28/PEN/2013/PTUNJKT, tertanggal 8 Juli 2013, tentangPenunjukkan Pergantian Majelis Hakim yang memeriksa, memutus
Register : 04-05-2017 — Putus : 14-06-2017 — Upload : 18-09-2019
Putusan PA BEKASI Nomor 1336/Pdt.G/2017/PA.Bks Tanggal 14 Juni 2017 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 0
14 — 0
No. 1336/Pdt.G/2017/PA.BksBerdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada ketua Pengadilan Agama Bekasi untuk berkenan menerima ,memeriksa dan memutus perkara ini sebagai berikut:PRIMAIR:1. Mengabulkan permohonan Pemohon;2. Memberikan izin kepada Pemohon (Xxxx bin Xxxx) untukmenjatuhkan talak satu Raji terhadap Termohon (Xxxx binti Xxxx) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bekasi;3.
mempertimbangkan pokoknya perkaraterlebin dahulu Majelis perlu mempertimbangan kompetensi relatif dankompetensi absolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara perceraianantara orangorang yang beragama Islam yang termasuk dalam lingkupperkwinan sebagimana dimaksud dalam penjelasan pasal 49 (2) UU No. 7tahun 1989 sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan UU No. 3 tahun2006 dan UU No. 50 tahun 2009 maka perkara ini menjadi kewenanganPengadilan Agama untuk memeriksa, memutus
No. 1336/Pdt.G/2017/PA.Bkstahun 2006 dan UU No. 50 tahun 2009 perkara a quo menjadi wewenangPengadilan Agama Bekasi untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan;Menimbang, bahwa karena ternyata meskipun Termohon telahdipanggil secara sah dan patut untuk menghadap di persidangan ternyatatidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagaiwakil/kuasanya serta ternyata ketidakhadirannya itu tidak disebabkan olehsuatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir danberdasarkan
Register : 18-11-2021 — Putus : 16-12-2021 — Upload : 16-12-2021
Putusan PA CIBINONG Nomor 6873/Pdt.G/2021/PA.Cbn Tanggal 16 Desember 2021 — Penggugat melawan Tergugat
11 — 10
11 — 10
perkara.Menimbang, bahwa pada harihari sidang yang telah ditetapkan untukmemeriksa perkara a guo, Penggugat telah dipanggil secara resmi dan patut,terhadap panggilan tersebut Penggugat telan datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan tanpaalasan yang sah, serta tidak pula mengutus orang lain untuk menghadapsebagai wakil atau kKuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patutserta gugatan Penggugat tidak melawan hukum, sehingga Majelis Hakimmemeriksa dan memutus
perceraianyang diajukan oleh Penggugat yang pernikahannya dengan Tergugat dicatat diKantor Urusan Agama serta berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantahTergugat terbukti Penggugat bertempat kediaman di wilayah hukum PengadilanAgama Cibinong, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agamasebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006,Pengadilan Agama Cibinong secara absolut maupun relatif berwenangmengadili dan memutus
PA.CbnMenimbang, bahwa sejalan dengan fakta tersebut di atas, Majelis Hakimjuga sependapat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 44 K/AG/1998tanggal 19 Pebruari 1999 yang menyebutkan, Bahwa oleh karenapercekcokan terus menerus dan tidak dapat didamaikan kembali dan telahterbukti berdasarkan keterangan saksi, maka dapat dimungkinkan putusanperceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut.Menimbang, bahwa berdasarkan asas kemudharatan harus dihindari,maka mengakhiri sengketa rumah tangga dengan cara memutus
Register : 31-08-2020 — Putus : 07-09-2020 — Upload : 14-09-2021
Putusan PN Pangkalan Balai Nomor 11/Pdt.P/2020/PN Pkb Tanggal 7 September 2020 — Pemohon:
Suriya
58 — 22
Suriya
58 — 22
KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Pangkalan Balai yang memeriksa dan memutus perkaraperdata permohonan pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapansebagaimana berikut dalam permohonannya:SURIYA, bertempat tinggal di Jalan M.
dengan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimanaHalaman 4 dari 8 Penetapan Nomor 11/Pat.P/2020/PN Pkbtelah diubah dengan UndangUndang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan AtasUndangUndang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yangberbunyi pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapanpengadilan negeri tempat pemohon, dari ketentuan tersebut berarti bahwa pengadilannegeri yang berwenangan memeriksa dan memutus
Akif RT 002 RW 001Desa Pelajau llir, Kecamatan Basnyuasin Ill, Kabupaten Banyuasin, ProvinsiSumatera Selatan, dimana domisili Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukumPengadilan Negeri Pangkalan Balai, dengan demikian Hakim berpendapat PengadilanNegeri Pangkalan Balai berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan petitum permohonanPemohon;Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1 (satu) yang pada pokoknyamohon agar mengabulkan permohonan