maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek, sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg danpendapat ahli figih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal 405 yang berbunyisebagai berikut :57 Y elle 998 Ge ald Ysoluod OSS oe AS7 all of) oeArtinya :"Barang siapa yang dipanggil hakim Islam untuk menghadapdipersidangan, kemudian ia tidak menghadap maka ta termasukorang yang dholim dan gugurlah haknya":Menimbang, bahwa Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidakHlm. 6 dari 13 halaman.

tidak pula menyuruh orang lain untukmenghadap sebagai wakil atau kKuasanya yang sah, meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebutdisebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpahadirnya TermohonBahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap kepersidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya mendamaikankepada kedua belah pihak, demikian pula upaya mendamaikan melalui prosesmediasi sebagaimana diatur melalui PERMA

intinya tetap pada pendiriannya sebagaimana yang tercantum dalam suratpermohonan Pemohon dan mohon putusan dengan mengabulkan permohonanPemohon tersebut;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepadahalhal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara iniyang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA

Nomor 3 Tahun 2018 TentangAdministrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik jo Keputusan DirekturJeneral Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1294/DjA/Hk.00.6/SK/05/2018 Tentang Petunjuk Pelaksana PERMA Nomor 3Tahun 2018 maka perkara ini dapat diterima;Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon, MajelisHakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketaperkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yangtercantum dalam Pasal 49 UndangUndang

tanggal 04Oktober 2017, yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut untukhadir di persidangan;Bahwa Majelis telah berupaya secara maksimal untuk mendamaikan pihakberperkara dengan cara memberikan saran dan nasihat kepada Penggugat agarbersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan baik seperti semula,namun tidak berhasil;Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap dipersidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana diatur dalamPeraturan Mahkamah Agung (PERMA

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam diIndonesia, telah terpenuhi;Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihakPenggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangandan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah,sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam PeraturanMahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi diPengadilan menjadi tidak layak untuk dilaksanakan;Menimbang, bahwa dari posita gugatan

satu pihak tidak berniat untukmeneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakanfakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai denganmaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor9 Tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terobukti sesuaidengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sedangkan usaha perdamaiansesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

15meskipun telah ternyata dilakukan proses pemanggilan kepadanya secara sahsesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namunTergugat tetap tidak hadir di muka sidang, kemudian pemeriksaan perkara inidilanjutkan;Bahwa Majelis Hakim kemudian memberikan nasihat kepadaPenggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasilkarena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;Bahwa Majelis Hakim berpendapat perkara ini tidak laik dilakukanmediasi sebagaimana maksud PerMa

Nomor PerMa Nomor Tahun 2008tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karena Tergugat tidak ternyata hadir dipersidangan;Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan suratgugatan Penggugat yang setelah dibacakan, Penggugat menyatakan tetap padagugatan tersebut;Bahwa untuk meneguhkan dalildalil dan /atau alasanalasangugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:1.

pula mengirim wakil atau kuasanya yang sah, ketidakhadiranmana tidak ternyata berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, sementaraSalinan Putusan Nomor 1701/Pdt.G/2012/PA.Tng Hal.7 dari 15Relaas Panggilan kepada Tergugat Nomor 1701/Pdt.G/2012/PA.Tng yangdibacakan di persidangan telah ternyata dilakukan secara sah maksud Pasal 27Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka pemeriksaan perkara inidilanjutkan;Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara perdata menghendaki adanyaproses Mediasi sesuai maksud PerMA

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Hal. 6 dari 14 halaman Nomor 0710/Pdt.G/2017/PA.MtpMenimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya

perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat (2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir.Menimbang, bahwa yang menjadi

Pasal 132 ayat (1) KompilasiHukum Islam ;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2008 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuan mediator,namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan makaMajelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk Hakim Mediatordalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1)PERMA No. 1 Tahun 2008 ;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil ;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaHal. 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 0229/Pdt.G/2017/PA.KdgTanggal 21 Agustus 2017Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusahamenasehati Pemohon agar menunda perikahan anak Pemohon hinggamencapai batas umur yang ditentukan undangundang, namun usaha tersebuttidak berhasil Sampai penetapan ini dijatuhkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair),maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku Ilhalaman 85 dan PERMA

Nomor 367/Pdt.P/2020/PA.Pwremohon, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim telah memberikan nasehat kepada anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tentang resiko perkawinan anak yang terkaitdengan pendidikan anak, kesehatan reproduksi anak Para Pemohon, masalahekonomi

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi:;Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya pada padapokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan kepada keinginan sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dariPemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keduanyamenyatakan sudah berhubungan (pacaran) karena calon mempelai perempuantelah hamil 6 bulan.

prinsipaluntuk beracara secara elektronik, Kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis;Him. 5 dari 14 Putusan No. 4966/Pdt.G/2020/PA.SbyBahwa kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan bahwa olehkarena dalam persidangan Termohon tidak datang menghadap persidangandan tidak dapat dimintai persetujuannya untuk beracara secara elektronik,maka pemeriksaan perkara secara elektronik tidak bisa terlaksana diPengadilan Agama Surabaya (PERMA

kemudian surat tersebut dicocokkan dengandokumen yang diupload pada aplikasi eCourt, lalu diverifikasi oleh KetuaMajelis, Kemudian Ketua Majelis menyatakan bahwa perkara yang dilakukanmelalui elektronik tidak bisa terlaksana karena tidak adanya persetujuandaripada Termohon, maka permohonan Pemohon dinilai tidak sah untukberacara secara elektronik di Pengadilan Agama Surabaya dan dilanjutkandengan acara biasa berdasarkan Penetapan Nomor 4966/Pdt.G/2020/PA.Sby,dalam persidangan tanggal 25 Nopember 2020 (PERMA

perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 tahun 2009, perkara a quo adalah termasuk kewenanganHim. 8 dari 14 Putusan No. 4966/Pdt.G/2020/PA.SbyPengadilan Agama, dan telah diajukan sesuai dengan perundangundanganyang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;Menimbang bahwa Majelis Hakim setiap kali persidangan telah berupayauntuk mendamaikan Pemohon dan Termohon sesuai Pasal 130 HIR akan tetapitidak berhasil;Menimbang, bahwa upaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohonmelalui mediasi sesuai PERMA

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun2016 wajid terlebin dahulu diupayakan perdamaian dengan bantuanmediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidanganmaka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidak menunjuk HakimMediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 4ayat

(2) PERMA No. 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun 2016, Majelis Hakim telahberusaha keras menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali denganTergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telah dipanggilsecara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dan tidak ternyatabahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, makaTergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadap panggilanPengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa yang menjadi

tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya untukmenghadap ke persidangan sekalipun menurut berita acara panggilan (relaas)Nomor 0547/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 18 Februari 2016 untuk menghadapsidang tanggal 2 Maret 2016 dan Nomor 0547/Pdt.G/2016/PA.Tgrs tanggal 10Maret 2016 untuk menghadap sidang tanggal 16 Maret 2016, yang dibacakan dipersidangan yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut;Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka sesuai dengan PERMANomor 1 Tahun 2008 jo PERMA

TgrsMenimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir ke persidangan, makaprosedur mediasi sebagaimana yang di amanatkan PERMA Nomor 1 Tahun 2008jo PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir menghadap kepersidangan, maka Majelis memberikan kesempatan kepada Penggugat untukmembuktikan kebenaran dalil gugatannya tersebut;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan dua orang saksi, saksipertama telah menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah

persidangan sebagaimana dikehendaki pasal 145Rbg. dan terhadap panggilan tersebut, Penggugat dan Tergugat telah hadir baiksecara in person dan atau didampingi / diwakili oleh kuasa hukumnya dipersidangan.Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undangundang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim telahberusaha menasehati Penggugat dan Tergugat agar dapat hidup rukun kembalimembina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil.Menimbang bahwa sebagaimana dikehendaki PERMA

Undangundang nomor 7 tahun 1989, pasal 39 ayat (1)Undangundang nomor 1 tahun 1974 dan pasal 31 Peraturan Pemerintahnomor 9 tahun 1975 serta pasal 115 Kompilasi Hukum Islam (KHI), MajelisHakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melakukan usahaperdamaian (mediasi) di luar persidangan melalui mediator DendiAbdurrosyid, SHI., MH., akan tetapi usaha tersebut ternyata tidakberhasil/gagal sesuai laporan hakim mediator tertanggal 16 Oktober 2019.Menimbang, bahwa upaya mediasi sebagaimana diatur PERMA

No. 639Pdt.G/2018/PA.Ktphubungan antara Penggugat dengan Tergugat yang dibuktikan denganberpisahnya tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sejak sekitar 2 bulan yanglalu;Menimbang, bahwa upaya damai yang dilakukan secara informal olehkeluarga Penggugat maupun Tergugat tidak berhasil, maka sebagaimanaamanat PERMA Nomor 1 tahun 2016 Tentang Mediasi, telah memerintahkanagar perkara antara Penggugat dan Tergugat untuk dilakukan mediasi olehseorang mediator bernama Dendi Abdurrosyid, SHI., MH. namun ternyata

Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo.Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1Tahun 2008,wajib terlebih dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuai denganmaksud Pasal 7 ayat

(1) PERMA No. 1 Tahun 2008;Hal. 7 dari 15 halamanMenimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39UndangUndang No. 1 Tahun 1974 jo.

Pasal 154 R.Bg dan PERMA No. 1 Tahun2008, Majelis Hakim telah berusaha keras menasehati Penggugat agarhidup rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat meskipun telahdipanggil secara resmi dan patut ternyata tidak datang menghadap, dantidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yangsah, maka Tergugat dianggap telah membangkang (taazuz) terhadappanggilan Pengadilan dan harus dinyatakan tidak hadir dan gugatandapat diputus dengan

suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan sesuaipasal 149 ayat (1) Rbg, perkara ini dapat diputus secara Verstek;Menimbang bahwa dalam hal ini, Majelis sependapat dan mengambil alihpendapat ahli figih dalam kitab Tuhfah Juz X halaman 164 yang berbuny)i :aw ale wil y ile Wi WI Ae slaArtinya :"Hakim boleh memutus perkara atas orang yang tidak hadir (ghaib)apabila ada hujjah ( bukti) yang dikemukakan Penggugat Menimbang, bahwa Majelis sesuai dengan ketentuan pasal 18 ayat (3)Perma

Nomor 01 Tahun 2016 jo. pasal 65, 82 UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 jo. pasal 142, 143 Kompilasi Hukum Islam telah berusaha menasehatikepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai tetapi tidakberhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa alamat dan domisili Penggugat masuk dalamyurisdiksi Pengadilan Agama Marabahan, maka berdasarkan ketentuan pasal73 ayat (1) Undangundang nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan AgamaHm

PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana telah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa selama proses persidangan Hakim telah berusahamenasehati Pemohon agar menunda perikahan anak Pemohon hinggamencapai batas umur yang ditentukan undangundang, namun usaha tersebuttidak berhasil Sampai penetapan ini dijatunkan;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini permohonan (voluntair),maka mediasi tidak perlu dilaksanakan, sebagaimana diatur dalam buku Ilhalaman 85 dan PERMA

anakkandung Para Pemohon dengan calon suaminya dikarenakan keduanya telahmenjalin hubungan sejak satu tahun yang lalu sampai sekarang serta untukmengantisipasi kesulitankesulitan administratif yang mungkin timbuldikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;Menimbang, bahwa dalam persidangan telah dihadirkan anak Para Pemohon, calon suami anak Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon, dengan demikian secara formal telah memenuhi ketentuan pasal 10 dan pasal 13 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA

Dengan demikian ketentuan pasal 12 PERMA No.5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi;Menimbang, bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya pada padapokoknya menyatakan bahwa rencana perkawinan keduanya didasarkan kepada keinginan sendiri karena saling mencintai bukan karena adanya paksaan dariPemohon maupun orang tua calon suami anak Para Pemohon serta keduanyamenyatakan sudah berhubungan selama 1 tahun.

permohonan cerai talaknya denganbuktibukti seperti diuraikan di atas;Menimbang, bahwa pada harihari persidangan yang telah ditetapkanTermohon telah ternyata tidak datang menghadap sendiri ataupun menyuruhorang lain untuk datang menghadap sebagai wakil ataupun kuasanya,meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, serta tidakternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yangsah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Termohon tidak hadir, maka dengantidak hadirnya Termohon, sesuai dengan bunyi PERMA RI No. 1 tahun 2016pasal 7 ayat (1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidakdapat dilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim telah berusaha mendamaikanHim. 6 dari 13 halaman, Putusan No. 142/Pdt.G/2018/PA.MrbPemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya denganTermohon

berniatuntuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalahmerupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraiansesuai dengan maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9tahun 1975;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuaidengan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 sertapasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedangkan usaha perdamaianHim. 9 dari 13 halaman, Putusan No. 142/Pdt.G/2018/PA.Mrbsesuai dengan Perma

bahwaPemohon memohon dispensasi nikah untuk anak Pemohon yang Warni, umur14 tahun 9 bulan yang hendak dinikahkan dengan lakilaki bernama Ruslan binAco, umur 27 tahun lebih, namun niat tersebut ditolak oleh Pegawai PencatatNikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belawa dengan alasan belum cukupumur untuk menikah sesuai dengan Surat Penolakan Nomor (N5) NomorB.160/Kua.21.24.14/PW.01/VII/2020 tanggal 07 Juli 20;Menimbang, bahwa syarat administrasi untuk mengajukan dispensasisesuai dengan maksud Pasal 5 Perma

Nomor 5 Tahun 2019 tentang PedomanMengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah dipenuhi sehingga majelishakim beralasan untuk menerima dan memeriksa permohonan dispensasinikah ini;Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 12 Perma Nomor 5 Tahun2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, majelishakim telah memberikan nasihat kepada Pemohon, anak Pemohon, calonsuami anak Pemohon dan orangtuanya agar Pemohon mengurungkan niatnyauntuk menunda perkawinan anak Pemohon sampai batas minimal usiaperkawinan

dengan alasan khawatir terjadi sesuatu halhal yangdilarang oleh agama;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga telah mendengar keterangan anakPemohon dan calon suaminya yang pada pokoknya menerangkan keduanyabahwa mengetahul rencana perkawinan keduanya, keduanya sudah siapsecara psikologi dan ekonomi untuk menikah, selain itu anak Pemohon dancalon suaminya mengakui bahwa hubungannya dalam percintaan sudah sangatakrab sehingga sulit untuk dipisahkan lagi, dengan demikian sudah terpenuhimaksud Pasal 13 Perma

Pasal 26 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 15 huruf a danPasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan SecaraElektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap' kepersidangan;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang

menurut Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihakPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimanadikehendaki oleh ketentuan

ternyata datang menghadap sendiri kepersidangan, sedangkan Tergugat telah ternyata tidak datang menghadapsendiri ataupun menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilataupun kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil secara sah dan patult,serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatuhalangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkaraini dapat diputus secara Verstek;Menimbang, bahwa Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan pasal 18ayat (3) Perma

No. 362/Pat.G/2019/PAKdgTgl. 10 Desember 2019menasehati kepada Penggugat agar mengurungkan niatnya untuk berceraitetapi tidak berhasil;Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan PERMA RI Nomor 01Tahun 2016 pasal 7 ayat (1) tentang upaya mediasi di Pengadilan yangberbunyi (1) Pada hari sidang yang telah ditentukan yang dihadiri kKedua belahpihak, Majelis Hakim mewajibkan para pihak untuk menempuh mediasi.

;Menimbang, bahwa pada hari sidang dalam tahapan pemeriksaanpokok perkara yang telah ditentukan Tergugat tidak hadir, maka dengan tidakhadirnya Tergugat, sesuai dengan bunyi PERMA RI Nomor 01 Tahun 2016 ayat(1) tersebut, pelaksanaan mediasi menjadi terhalang dan tidak dapatdilaksanakan sebagaimana mestinya;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam gugatanPenggugat adalah bahwa pada mulanya rumah tangga Penggugat danTergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan Nopember 2007 mulai tidakrukun

Pasal 26 ayat (3) Peraturan PemerintahNomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan Pasal 15 huruf a danPasal 16 Peraturan Mahkamah Agung RI (PERMA) Nomor 1 tahun 2019tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan SecaraElektronik dan atas panggilan tersebut Penggugat telah menghadap kepersidangan sedangkan Tergugat tidak datang menghadap kepersidangan;Menimbang, bahwa perkara cerai gugat adalah termasuk sengketaperdata yang menurut

Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1Tahun 2016 wajib terlebin dahulu diupayakan perdamaian denganbantuan mediator, namun oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalampersidangan maka Majelis Hakim merasa cukup beralasan untuk tidakmenunjuk Hakim Mediator dalam upaya perdamaian, hal ini sesuaidengan maksud Pasal 4 ayat (2) huruf b Perma Nomor 1 Tahun 2016;Menimbang, bahwa majelis telah berupaya mendamaikan pihakPenggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sebagaimanadikehendaki oleh ketentuan

meski telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana berita acararelaas panggilan nomor 0188/Pdt.G/2015/PA.Mgl yang telah dibacakan di persidangan,sedangkan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh alasan yang sah; Bahwa, kemudian Majelis Hakim menasihati Pemohon agar mau rukun lagi denganTermohon serta mempertahankan keutuhan rumah tangganya, namun tidak berhasil; Bahwa, sebelum pemeriksaan pokok perkara dilakukan Majelis Hakim menyatakanperkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA

Pasal115 Kompilasi Hukum Islam, telah berusaha memberikan saran dan nasihat agar Pemohonbersabar dan tidak menceraikan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, karena Pemohontetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon; Menimbang, bahwa upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimanaketentuan PERMA Nomor Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidakpernah hadir menghadap di persidangan; Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan dalam sidangtertutup untuk umum

Pasal 2 ayat (3) dan Pasal 5 ayat(2) PERMA Nomor 2 Tahun 2009 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara danPengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya,maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohonyang jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar Putusan int; Mengingat, segala peraturan perundangundangan yang berlaku serta dalil syar'iyang berkaitan dengan perkara ini; MENGADILI1.