Ditemukan 99534 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : system systems situm sitam
Penelusuran terkait : Sistem pendidikan Sistem pendidikan nasional Sistem budidaya tanaman Sistem peradilan anak
Pengadilan PN SIAK SRI INDRAPURA Pidana Khusus
Register : 08-01-2021 — Putus : 24-05-2021 — Upload : 09-08-2021
Putusan PN SIAK SRI INDRAPURA Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sak
Tanggal 24 Mei 2021 — Penuntut Umum:
VEGI FERNANDEZ, SH.
Terdakwa:
MISNO Bin KARYOREJO
169 — 88
  • Upaya pengendalian kebakaran yang dilakukan oleh PT.DutaSwakarya Indah (PT DSI)nyaris hampir tidak dilakukan, kalaupundilakukan itu diduga dilakukan ketika api akan menuntaskan tugasnyayaitu. setelah membakar bahan bakar yang terdapat dalamlorongtersebut, hal itu terjadai karena sarana dan prasaranapengendalian kebakaran seperti early warning sistem, early detectionHalaman 21 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Saksystem relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi,peralatan
    , early detectionsystem relatif tidak bekerja, didukung pula oleh sistem komunikasi,Halaman 57 dari 126 Putusan Nomor 9/Pid.B/LH/2021/PN Sakperalatan pemadaman, personil pemadam yang tidak tersedia dalamjumlah yang cukup dan sesuai peruntukannya seperti diatur dalam PPNo.4 tahun 2001, Permentan No.5 Thn. 2018, serta peraturanperundangundangan lainnya;e) Akibat dari tidak bekerjanya early warning system dan earlydetection system yang didukung oleh tidak tersedianya sarana danprasarana pendukung sistem
    peringatan din(early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan sepertiadanya menara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaancuaca dan diaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hinggamelakukan patroli secara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangankebakaran hutan dan atau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4kali pelatihan dalam satu tahun; Bahwa berdasarkan pengamatan lapangan dan
    peringatandini (early warning system) dan sistem deteksi dini (early detection system)untuk mengetahui terjadinya kebakaran hutan dan atau lahan seperti adanyamenara pemantau api, melihat website BMKG terkait keadaan cuaca dandiaplikasikan dalam sistem yang ada di perusahaan hingga melakukan patrollsecara rutin, selain itu adanya pelatihan penanggulangan kebakaran hutan danatau lahan yang dilakukan secara berkala 3 sampai 4 kali pelatihnan dalam satutahun;Menimbang, bahwa berdasarkan pengamatan
Pengadilan PN TANJUNG PINANG Pidana Khusus
Register : 12-01-2018 — Putus : 05-06-2018 — Upload : 30-01-2019
Putusan PN TANJUNG PINANG Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PN Tpg
Tanggal 5 Juni 2018 — Penuntut Umum:
Siswanto, SH., MH
Terdakwa:
HENDRI GULTOM
197 — 702
  • Jovan Karya Perkasa untuk pembayaran peunasan paket integrasi sistem akademik dan administrasi.
  • Fotocopy kuitansi MAK: 5307.061.011.A.532111 sudah diterima dari Kuasa pengguna anggaran Universitas Maritim raja ali haji (UMRAH) uang sejumlah Rp 23.349.800.000,- untuk pembayaran pelunasan paket program paket integrasi sistem akademik dan administrasi, tanggal 2015.
  • Print Screen e-mail dari Sandhy Harjito kepada Hendra, tanggal 13 Juli 2016 dengan lampiran (Adendum router Border), (Addendum list rev1), (adendum sistem informasi.docx), (adendum sistem management.xlsx).
  • Print Screen e-mail dari Sandhy Harjito kepada Hendra, tanggal 13 Juli 2016 dengan lampiran (adendum sistem informasi.docx).
  • Print Screen e-mail dari Hendra kepada Baroesjhon999, tanggal 13 Juli 2016 dengan lampiran (Adendum router Border), (Addendum list rev1), (adendum sistem informasi.docx), (adendum sistem management.xlsx)
  • Print Screen e-mail dari Sandhy Harjito kepada Hendra, tanggal 13 Juli 2016 dengan lampiran (adendum checklist barang kegiatan.xlsx).
  • Foto Copy Legalisir Berita Acara Visitasi Nomor : 042.04.2.400176.01/POKJA 2 ULP-KEPRI/BA-VISIT/2015, tanggal 20 Agustus 2015 pada Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi yang disetujui oleh HENRI GULTOM (PT. JOVAN KARYA PERKASA).
  • Foto Copy Legalisir Berita Acara Visitasi Nomor : 042.04.2.400176.01/POKJA 2 ULP-KEPRI/BA-VISIT/2015, tanggal 20 Agustus 2015 pada Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi yang disetujui oleh Dr. S.
    Alfath Karya Nusantara, tanggal 13 Juli 2015.
  • Foto Copy Legalisir Chek List Barang Program Integrasi Sistem Akademik dan Administrasi, tanggal 13 Juli 2015.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 06-02-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2881 K/PID.SUS/2018
Tanggal 6 Februari 2019 — WAHIDIN alias DIDI bin BAHAR BOHARI
31 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Semua tindak dan sikap tersebutmengingkari sistem peradilan yang adil dan jujur, objektif dan profesional(sistem peradilan yang Fair Trail). Hal ini dilakukan dengan maksud dantujuan memaksa hakim untuk menerapkan ketentuan Pasal 114 ayat (1) atauPasal 111 ayat (1) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009.
    Padahalfaktanya Terdakwa adalah penyalahguna narkotika;Bahwa caracara penegakan hukum yang demikian tentu bertentangandengan sistem hukum dan peradilan serta bertentangan dengan kedudukanIndonesia sebagai negara berdasarkan hukum atau rule of law;Bahwa meskipun Jaksa Penuntut Umum tidak mendakwakan Pasal 127ayat (1) huruf a, namun menurut ketentuan hukum acara pidana apabilaperbuatan yang terungkap dan terbukti di persidangan bahwa Terdakwamelakukan perbuatan yang tidak didakwakan maka secara hukum
Pengadilan PTTUN JAKARTA TUN Pertanahan
Register : 21-08-2017 — Putus : 20-09-2017 — Upload : 21-03-2018
Putusan PTTUN JAKARTA Nomor 227/B/2017/PT.TUN.JKT;
Tanggal 20 September 2017 — DIDDY HERMAWAN; KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG SELATAN; IWAN INDRAWAN; PT. MNC FINANCE;
100 — 140
  • Terbanding),sementara tanda bukti hak yang asli yaitu sertipikat hak milik Nomor02766/Lengkong Gudang atas nama Penggugat / Pembanding ada ditangan (disimpan) Penggugat / Pembanding ;Menimbang, bahwa atas dasar itu terhadap obyek sengketa dapatdiuji keabsahannya dengan peraturan dasar yang dipakai dalam penealatanperalinan hak yang diatur PP No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanahdan ketentuan pelaksanaannya dalam Peraturan Menteri Negala, Agraria /Kepala BPN No. 3 Tahun 1997; Menimbang, bahwa dalam sistem
    Sementara peraturanperundangundangan yang mengatur sistem pendaftaran tanah menuntutkecermatan, ketelitian dan kehatihatian dari PPAT dan pejabat Pertanahan(ic. Tergugat / Terbanding) dalam mencocokkan kesesuaian data yuridisaktaakta yang dibuat PPAT maupun asli sertipikat dengan datadata padadaftardaftar yang di simpan di kantor Pertanahan Tergugat / Terbanding ;Hal 16 dari 21 hal. Put.
    No.227 /B/ 2017 / PT.TUN.JKTMenimbang, bahwa UndangUndang Pokok Agraria (UUPA)menetapkan sistem pendaftaran tanah adalah dalam rangka menjaminkepastian hukum di bidang pertanahan dan sertipikat berlaku sebagai alatpembuktian yang kuat bagi pemiliknya asalkan data fisik dan data yuridissesuai dengan yang disimpan dalam daftar umum dan dokumen di kantorpertanahan setelah berakhirnya penyelenggaraan pendaftaran tanah (videpasal 35 dan Penjelasan Umum Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun1997 jo pasal
Pengadilan PT SURABAYA Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 13-03-2018 — Putus : 16-03-2018 — Upload : 16-07-2019
Putusan PT SURABAYA Nomor 17/PID.SUS-Anak/2018/SBY
Tanggal 16 Maret 2018 — Pembanding/Penuntut Umum : YANDI PRIMANANDRA, SH.
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : DENI NUR FERIYANTO Bin NURHADI WIJIONO
15 — 5
  • Sesuai dengan Pasal 71 ayat (1) huruf (d) UU RI No.11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak;Halaman 8 dari 11 halaman, Putusan Nomor 17/PID.SUSANAK/2018/PT SBY Bahwa di dalam Bab II Huruf G tentang Tugas dan Wewenang Kementerian PendidikanNasional Lampiran Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Umum Penanganan AnakYang Berhadapan Dengan Hukum dinyatakan jika khusus soal anak yang harus menjalanipidana penjara di dalam lembaga, anak
    bandingnya, yaitu tidak sependapat dengan penjatuhanpidana berupa Pembinaan Dalam Lembaga, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwasegala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Hakim Tingkat Pertama dalammenjatuhkan putusannya sudah tepat dan benar, oleh karena penjatuhan perampasankemerdekaan terhadap Anak merupakan upaya terakhir yang dilakukan terhadap Anakapabila perbuatan Anak telah membahayakan masyarakat;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan halhal di atas, maka perludiperhatikan bahwa Sistem
    Mjk,tanggal 31 Januari 2018 yang dimintakan banding tersebut patut untuk dipertahankan,dan karenanya harus dikuatkan;Menimbang, bahwa oleh karena Anak Deni Nur Feriyanto bin Nurhadi Wijionoatas perkara a quo tetap dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadaAnak tersebut harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam keduatingkat peradilan;Mengingat dan memperhatikan, selain Pasal 368 ayat (1) KUHP, juga Undangundang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Umum
Register : 08-12-2020 — Putus : 08-12-2020 — Upload : 08-12-2020
Putusan PN SURABAYA Nomor 4773/Pid.C/2020/PN Sby
Tanggal 8 Desember 2020 — Penyidik Atas Kuasa PU:
ARDIANSYAH
Terdakwa:
SODIKIN
14 — 2
  • WIBili dengan sistem PUTUSAN PENGADILANKurunganDendaPerlakuan Barang BuktiBiaya Perkara PE SANAAN HUKUMAN Tanda tangan Tanda tanganJaksa Barang siapa yang dengan melawarundang dapat dituntut berdasarkanPERHATIAN :4h hukum tidak menghadap sesudah dipanggil menuru Undang ketentuan Pasal 216 KUHP PUTIH : Pengadilan ; Merah : Tersangka ;. Biru : Kejaksaan ; Hijau : Arsip ; Kuning : Arsip Polrestabes
Pengadilan PN MALANG Pidana Umum
Register : 20-02-2019 — Putus : 20-02-2019 — Upload : 29-03-2019
Putusan PN MALANG Nomor 41/Pid.C/2019/PN Mlg
Tanggal 20 Februari 2019 — Penyidik Atas Kuasa PU:
Purnomo
Terdakwa:
Mistun
20 — 5
  • RELASMemerintahkan tersangka tersebut di atas untukmenghadap kyr * Demikian BAP cepat ini dibuat dengan sebenarnyaSetelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakan atas kekuatan ale ditutup dan ditandakembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju / tangani pada harimembenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadili ae 09 AAdengan sistem peradilan cepat seperti ini.
Pengadilan PN TANAH GROGOT Pidana Umum Pencurian
Putus : 05-12-2014 — Upload : 06-10-2015
Putusan PN TANAH GROGOT Nomor 03/PID.SUS-ANAK/2014/PN.TGT.
Tanggal 5 Desember 2014 — -TERDAKWA
52 — 11
  • Kalimantan Timur;Agama : Islam;Pekerjaan : Swasta;Berita Acara Diversi Nomor 03/PID.SUSANAK/2014/PN.TGT Tanggal 03 Desember2014;Kesepakatan Diversi Tanggal 04 Desember 2014;Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Tanggal 04 Desember 2014;Menimbang, bahwa kesepakatan diversi tersebut telah dilaksanakan sepenuhnya sertatidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan, sehingga beralasan untukdikabulkan;Memperhatikan ketentuan pasal 12, Pasal 52 ayat (5) UndangUndang Nomor 11Tahun 2012 Tentang Sistem
Pengadilan PN SINGKEL Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 18-06-2021 — Putus : 30-06-2021 — Upload : 26-07-2021
Putusan PN SINGKEL Nomor 2/Pid.Sus-Anak/2021/PN Skl
Tanggal 30 Juni 2021 — Terdakwa
102 — 15
  • Pelajar;Menimbang, oleh karena musyawarah Diversi telah memperolehkesepakatan dan Ketua Pengadilan Negeri Singkil telah menerbitkanpenetapan Nomor 7/Pen.Div/2021/PN Skl Jo Nomor 2/Pid.SusAnak/2021/PNSkI serta berdasarkan Laporan Pembimbing Kemasyarakatan NomorW1.PAS.25.PK.01.05.02 tanggal 30 Juni 2021 Kesepakatan Diversi telahselesai dilaksanakan, maka proses pemeriksaan perkara Anak Anak harusdihentikan;Memperhatikan Pasal 12 ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem
Pengadilan PN DENPASAR Perdata Agama Perceraian
Register : 14-04-2011 — Putus : 11-05-2011 — Upload : 10-04-2012
Putusan PN DENPASAR Nomor 212 / PDT. G / 2011 / PN. DPS.
Tanggal 11 Mei 2011 — PENGGUGAT DAN TERGUGAT
12 — 4
  • Bahwa mengingat anak Penggugat dengan Tergugat tersebut diatasmasih dibawah umur dan memerlukan asuhan dari orang tua yangsanggup memberikan kasih sayang yang tulus dari Penggugat ( Ayahkandungnya ), dikarenakan juga anak tersebut sudah ditinggal olehTergugat sudah kurang lebih 7 tahun, oleh karenanya untuk terjaminnyatumbuh kembang dan kesehatan anak tersebut terawat dan atauberjalan dengan baik, dan juga4mengingat di Bali menganut Sistem Purusa, maka Penggugat mohon kepadaYth.
    Menyatakan hukum anak yang bernama DTU ANANTAWIJAYAKRISNA, yang lahir di Denpasar Tanggal 15 Desember 2003 tersebut,mengikuti sistem kekeluargaan pihak Purusa yaitu Penggugat selakuayah kandungnya.5. Menyatakan hukum memberikan hak asuh atas anak yang bernama DTUWANANTA WIJAYAKRISNA yang lahir di Denpasar Tanggal 15 Desember2003 tersebut kepada Penggugat selaku ayah kandungnya..6.
Pengadilan PN CIBINONG Perdata
Register : 02-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 10-08-2021
Putusan PN CIBINONG Nomor 604/Pdt.P/2020/PN Cbi
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon:
ROHAYA
14 — 8
  • ., Hakim PengadilanNegeri Cibinong, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan secaraelektronik pada Sistem Informasi Pengadilan Negeri Cibinong yang terbukauntuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didamping! olehNIKEN IRAWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan NegeriCibinong dengan dihadiri oleh Pemohon pada Sistem Informasi PengadilanNegeri Cibinong tersebut.Panitera Pengganti, Hakim,NIKEN IRAWATI, S.H., M.H.
Pengadilan PT BANTEN Pidana Umum Perusakan
Putus : 27-10-2014 — Upload : 29-10-2014
Putusan PT BANTEN Nomor 115/PID/2014/PT.BTN
Tanggal 27 Oktober 2014 — TOK RIYANTO BIN PURWADI .
93 — 30
  • Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadiliperkara ini di tingkat banding, karena dari keterangan saksisaksi danketerangan Terdakwa maka Terdakwa telah terbukti secara sah danmeyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakankepadanya;Menimbang, bahwa selain itu Majelis Hakim Pengadilan Negeri telahdengan tepat pula dalam merumuskan atau memberikan kualifikasi mengenaitindak pidana yang telah terbukti tersebut sebagaimana tercantum di dalamamar putusannya;Menimbang, bahwa mengenai sistem
    pemidanaan yang dijatuhkankepada Terdakwa, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa sistem pemidanaanyang telah dijatunkan kepada Terdakwa tersebut sudah tepat karena telahsetimpal dengan kesalahan Terdakwa serta memenuhi rasakeadilan,oleh karena itu harus dikuatkan;Menimbang, bahwa disamping itu maksud dan tujuan pemidanaanbukanlah balas dendam dan menyengsarakan, melainkan untuk memberikanpelajaran kepada Terdakwa agar tidak mengulangi lagi perbuatan yang samadan diharapkan pada masa yang akan datang
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 16-12-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 06-01-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 844/PDT/2020/PT SBY
Tanggal 29 Desember 2020 — Pembanding/Tergugat : CV. ARTHA MUAT ABADI Diwakili Oleh : supri SH MH
Terbanding/Penggugat : PT. TJAKRINDO MAS
141 — 54
  • ., diucapkan pada tanggal 16 September 2020 dengandiberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriGresik, Kuasa Pembanding semula Tergugat berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 13 April 2020 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyatadari Akta Permohonan Banding Nomor 24/Akta Banding/2020/PN Gsk Jo.Nomor 32/Pdt.G/2020/PN Gsk. tanggal 23 September 2020 yang dibuat olehPanitera Muda Perdata An.
    Putusan ini diucapkandalam persidangan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh MajelisHakim tersebut dengan dihadiri oleh Kiswadi, S.H., Panitera Pengganti, tanpadihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta putusanHalaman 8 Putusan Nomor 844/PDT/2020/PT SBYtersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hariitu juga;Hakimhakim Anggota: Hakim Ketua,Sigit Priyono, S.H.,M.H Singit Elier, S.H. M.H.
Pengadilan PTTUN MAKASSAR TUN
Register : 05-01-2021 — Putus : 03-02-2021 — Upload : 05-02-2021
Putusan PTTUN MAKASSAR Nomor 5/B/2021/PT.TUN.MKS
Tanggal 3 Februari 2021 — Pembanding/Penggugat : ERENS LEONARDO MARKUS MALONDA
Terbanding/Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROVINSI SULAWESI UTARA
77 — 28
  • Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkarasebesar Rp. 4. 059.500 (empat juta lima puluh sembilan ribu lima ratusrupiah) ;Menimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 18/G/2020/ PTUN Mdo tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem InformasiPengadilan pada hari Selasa tanggal 10 November 2020 dengan dihadiriKuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat IIIntervensi;Menimbang, bahwa pada
    kePengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado, kepada pihak yangbersengketa telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaraHalaman 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 5/B/2021/PTTUN Mks(inzage) sesual dengan surat pemberitahuan melihat dan mempelajariberkas perkara, tertanggal 8 Desember 2020;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Tata UsahaNegara Manado Nomor : 18/G/2020/ PTUN Mdo tersebut diucapkan dalamsidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem
Pengadilan PT SURABAYA Perdata
Register : 21-10-2021 — Putus : 18-11-2021 — Upload : 18-11-2021
Putusan PT SURABAYA Nomor 696/PDT/2021/PT SBY
Tanggal 18 Nopember 2021 — Pembanding/Tergugat I : USP Swamitra KSU Sukma Sejahtera Diwakili Oleh : Erni Resiningrum
Pembanding/Tergugat II : PT Bank Bukopin Tbk cq PT Bank Bukopin Tbk cabang Malang Diwakili Oleh : Dwi Nugrahayu Devianti, S.H., M.Kn Imam Safii
Terbanding/Penggugat I : Riyan Ady Saputra
Terbanding/Penggugat II : Sunarmi
48 — 27
  • ., diucapkan pada tanggal 2 September 2021 dandiberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan NegeriMalang, pada tanggal 2 September 2021, terhadap putusan tersebut: Pembanding I semula Tergugat II/ Kuasa Hukumnya berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 7 September 2021, telah mengajukan permohonan bandingsebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Secara Elektronik (ECourt) Nomor Nomor 45/Pdt.G/2021/PN Mlg, tanggal 10 September 2021,yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri
    SH.MHum., para HakimTinggi sebagai HakimHakim Anggota Majelis yang ditunjuk untuk mengadillperkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada Kamis, tanggal 18 November 2021, oleh Hakim Ketua Majelis tersebutdengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota Majelis dan dibantu oleh JudiRusianto, SH.MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpadihadiri oleh para pihak yang berperkara maupun kuasa hukumnya, sertaputusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem
Pengadilan PN SENGKANG Pidana Umum Penghinaan
Register : 11-09-2015 — Putus : 26-08-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN SENGKANG Nomor 163/Pid.B/2015/PN. Skg
Tanggal 26 Agustus 2015 — ASSE Bin AMBO DAI
24 — 3
  • harusdijatuhi pidana; Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini berada dalam tahanan Rutan,sehingga sepatutnya menurut hukum sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP,masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidanapenjara yang dijatuhkan tersebut ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasanalasan hukumyang kuat untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka sudah sepatutnya pulaTerdakwa diperintahkan tetap ditahan ;Menimbang, bahwa sistem
    pemidanaan di Indonesia bukanlah sistem balas dendammelainkan sistem pembinaan yang disesuaikan dengan ketentuan hukum ; Menimbang, bahwa penjatuhan pidana bagi orang yang dinyatakan bersalah haruslahmempertimbangkan rasa keadilan hukum (legal justice), rasa keadilan (moral justice) maupunrasa keadilan di masyarakat (social justice) ; PUTUSAN NO. 163/PID.B/2015/PN.SKG Page 1112Menimbang, bahwa pada hakekatnya undangundang telah menentukan bahwabatasan pemidanaan terhadap perbuatan pidana yang dilakukan
Pengadilan PN TANGERANG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 27-02-2013 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN TANGERANG Nomor 229 / PID.B / 2013 / PN.TNG
Tanggal 27 Februari 2013 — CUT CYNTHIARA ALONA Binti TENGKU UMAR Als SYNTHIARA ALONA
162 — 77
  • Imigrasi Semarang pada tanggal 2 April 2009 atasnama Synthiara Alona dengan cara mencocokkan foto dalam passport dengan terdakwalangsung melalui metode wawancara dan ditemukan kecurigaan berupa Foto yagnterdapat dalam passport tidak terlihat semestinya yaitu rambut menutupi kuping ;Bahwa terdakwa menggunakan Passport nomor T 090194 yang dikeluarkan olehKantor Imigrasi pada tanggal 2 April 2009 atas nama Synthiara Alona seolaholah benarsesuai dengan identitas dirinya, sedangkan berdasarkan data di Sistem
    DEDE SULAIMAN :e Bahwa saksi sebagai pegawai Imigrasi klas I Khusus Bandara Soekarno HattaTangerang dan bertugas sebagai Assisten Suvevisor sejak tahun 2010;Saksi :Bahwa tugas saksi adalah mengawasi anggota yang ada di counter apabila adakejanggalan pada passport yang tidak terbaca pada sistem di counterdihadapkan kepada saksi, lalu akan diperiksa dokumen, passport, visa boardingpass ;Bahwa jika ditemukan adanya kejanggalan akan diperiksa lebih lanjut dibawakeruang periksa dan ada alat untuk memeriksa
    digunakan terdakwa dengan cara di scan Pasport kedalam alat, munculperingatan yang mengidentifikasi ada kesalahan di dalam paspor yaitu berupa fotopaspor hasil scan, dan atas hal tersebut kemudian saksi membawa terdakwa bersertadokumen paspor yang digunakan nya kepada saksi Moch Dede Sulaiman untukdilakukan pemeriksaan lebih lanjut;Bahwa terdakwa menggunakan Paspor nomor T 090194yang dikeluarkan oleh KantorImigrasi Semarang pada tanggal 2 April 2009 atas nama Synthiara Alona danberdasarkan data di sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Umum Kejahatan terhadap keamanan negara
Putus : 31-05-2011 — Upload : 18-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 759 K/Pid/2011
Tanggal 31 Mei 2011 — HENRY SUGIARTO TRISNO
20 — 8 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daftare 1 sistem pembakaran batubara;e 2 oil boiler;e 2 genset;bengkel, persediaan bahan untuk produksi,tor dan bengkel:e 1 hand stackker di RanduAgung 1A;1 unit Mitsubishi Colt DieselFE 349 tahun 2004 No.Pol.
    Mahkota Teratai Indah Jaya melaluistafnya telah melakukan penagihan piutang ke Toko A26yang beralamat di Jalan Kyai Tamin 108 dekat PasarBesar Kota Malang senilai Rp 3.399.000,00 (tiga jutatiga ratus sembilan puluh sembilan ribu Rupiah) denganmelakukan pembayaran dengan sistem Bilyet Girotertanggal 23 Juni 2008 dan masuk ke rekening terdakwatertanggal O03 Juli 2008 dengan jumlah tagihan sebesarRp 3.399.000,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluhsembilan ribu Rupiah), telah menyalahi kesepakatandimana
    19 Juni 2008);Bahwa selain itu) juga dalam menyusun Putusan MajelisHakim tidak mencermati atau membaca Surat Tuntutankami tertanggal 01 November 2010 (pada hal 8) dimanakami telah menguraikan secara lengkap dan jelas bahwapenagihan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap TokoA26 jelas menyalahi kesepakatan dimana tagihantersebut dilakukan setelah adanya Penetapan SitaMarital Nomor 50/Pdt.G/2008/PN.Kpj. tertanggal 19 Juni2008 dan penagihan dilakukan pada tanggal 23 Juni 2008sesuai dengan pembayaran sistem
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Hak Uji Materiil
Putus : 23-11-2009 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 26 P/HUM/2009
Tanggal 23 Nopember 2009 — Ir. H. EDY WAHYUDI, Msi. vs KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
41 — 14 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Seharusnya Calon yang terpilihberdasarkan Pasal 49 Peraturan KPU No. 15 Tahun2009 tersebut lebih valid sebagai Anggota DPRDKabupaten Tulungagung;Bahwa Pemohon tidak anti terhadap sistem suaraterbanyak, karena hal tersebut merupakan substansidemokrasi itu sendiri, namun sudah seharusnyapilihan sistem suara terbanyak tersebut ditunjangdengan keterwakilan suara yang adil, karenanyaPasal 49 seharusnya tidak hanya berbunyi(1) Penetapan calon terpilih anggota DPR didasarkanatas perolehankursi partai politik
    H.EDY WAHYUDI, MSi. yang beralamat di Jalan Raya KutisariIndah No. 74, Surabaya, Jawa Timur, oleh karena itutermasuk kelompok masyarakat yang dapat mengajukanpermohonan Keberatan Hak Uji Materiil, sehingga memenuhilegal standing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka4 PERMANo. 1 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil;Menimbang, bahwa alasan keberatan Pemohon tidakberdasar hukum karena Pasal 49 Peraturan KPU No. 15Tahun 2009 yang mengatur tentang Pelaksanaan Pemiludengan sistem proporsional terbuka
Pengadilan PT MEDAN Pidana Khusus Peradilan Anak ABH
Register : 12-09-2019 — Putus : 17-09-2019 — Upload : 18-09-2019
Putusan PT MEDAN Nomor 34/Pid.Sus-Anak/2019/PT MDN
Tanggal 17 September 2019 — Pembanding/Penuntut Umum : DICKY ADITYA SH
Terbanding/Anak Berhadapan dengan Hukum : ARIM RAMADANU Alias DANU
35 — 22
  • ., yang ditunjuk berdasarkanPenetapan Hakim Anak Nomor 16/Pen.Pid/2019/PN Rap tertanggal 20 Agustus2019 dan didampingi pula oleh Petugas Bapas Klas II Rantau Prapat sertaHalaman 1 dari 11 Halaman Putusan Pidana Nomor 34/Pid.SusAnak/2019/PT MDNorangtua Anak sebagaimana yang diwajibkan dalam pasal 55 UndangundangNo. 11 tahun 2012 tentang perubahan atas Undangundang RI No. 3 Tahun1997 tentang Sistem Peradilan Anak;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi MedanNomor
    No. 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dalam dakwaanSubsidair;. Menjatuhkan pidana terhadap Anak ARIM RAMADANU alias DANU berupapidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000, (Satu Milyar Rupiah) Subsidair 3 (Tiga) Bulan PelatihanKerja.. Menyatakan barang bukti berupa :.
    tetap ditahan;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 222 ayat (1) KUHAP, karena Anakdipersalahkan dalam kedua tingkat peradilan yaitu pada Pengadilan TingkatPertama dan Pengadilan Tingkat Banding, maka Anak harus dibebanimembayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ini, yang dalam tingkatbanding ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;Memperhatikan, Pasal 112 ayat ( 1 ) Undang undang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang Undang RI No.11 Tahun 2012 tentang Sistem