selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Februari 2016 sekitar jam00.30 wita terdakwa bersama dengan ADIN (Daftar Pencarian Orang)manarik kayu olahan tersebut keatas mobil truck damping warna hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandiamengamankan kayu olahan beserta mobil truck damping warnahijautersebut; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan;Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

hijau yangdikendarai oleh NURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutanterpisah) untuk dibawa kerumah terdakwa, sebelum kayu olahan tersebutsampai dirumah terdakwa, datang Petugas Polsek Lambandia menanyakanmengenai legalitas kayu olahan tersebut, namun terdakwa bersama denganNURDIN Bin AMBO TANG (Diajukan dalam penuntutan terpisah) tidak dapatmemperlihatkan dokumen berupa surat keterangan syahnya hasil hutan danijin mengangkut kayu hasil hutan; Bahwa berdasarkan alat aplikasi Global Position Sistem

menerangkan sebagai berikut :Bahwa terdakwa yang telah melakukan penebangan pohon dikawasan hutantaman nasional rawa Aopa;Bahwa ahli memiliki surat penunjukan sebagai ahli dari Kepala Balai TamanNasional Rawa Aopa Watumohai dengan nomor PT.103/BTNRAW1/2016tanggal 25 Februari 2016;Bahwa ahli sebagai Kepala Seksi Pengelolahan Taman Nasioanl Wilayah Ill;Bahwa ahli mempunyai tugas dan tanggung jawab sesuai dengan UU Nomor5 Tahun 1990 dan Peraturan Pemerintah nomor 7 Tahun 2014 yaitumelakukan perlindungan sistem

Menurut Pasal 1 angka 14undangundang ini yang dinamakan taman nasional adalah kawasan pelestarianalam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yangdimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan,menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi, dan hal ini bersesuaia denganketerangan ahli dimana rawa Aopa hutan Bou masuk berada di zona rimba Hal. 16 dari 21 hal Put No.268/Pid.SusLH/2016/PN Kkabagian taman nasional karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukungpelestarian

lalu Terdakwa dan saudara BAMBANGmengantar dan menyerahkan mobil tersebut beserta STNKnya ke sar.NURSITO; Bahwa selanjutnya saksi memberi imbalan Rp. 200.000, (dua ratus riburupiah) dan 1 dus parcel lebaran pada Terdakwa ; Bahwa beberapa kali saksi SARMEDIYANTO menanyakan tentangmobil tersebut kepada saksi melalui telp, dan dan dijawab mobil belumjadi, dan meminta saksi SARMEDIYANTO untuk menunggu 1 (satu)bulan lagi, Bahwa sekitar bulan September 2016 saksi akan menebus kendaraantersebut dengan sistem

NURSITO mengatakan bahwa mobilrusak karena kecelakaan dan minta ijin untuk memasukkan ke bengkellalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harus diserahkankepada Terdakwa;Bahwa sekitar bulan September 2016 saksi ESTU PURWANTO akanmenebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambil lebih dulubaru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepada saudaraNURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yang dikehendakioleh saksi ESTU tersebut.Bahwa kemudian sekitar bulan September 2016 sdr.

NURSITO mengatakan bahwamobil rusak karena kecelakaan dan minta ijin untuk memasukkan kebengkel lalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harusdiserahkan kepada Terdakwa;Bahwa benar sekitar bulan September 2016 saksi ESTU PURWANTOakan menebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambil lebihdulu baru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepadasaudara NURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yangdikehendaki oleh saksi ESTU tersebut.Bahwa benar kemudian sekitar bulan September

NURSITOmengatakan bahwa mobil rusak karena kecelakaan dan minta ijin untukmemasukkan ke bengkel lalu Terdakwa mengiyakan dengan catatan nota harusdiserahkan kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa sekitar bulan September 2016 saksi ESTUPURWANTO akan menebus kendaraan tersebut dengan sistem mobil diambilHalaman 17 dari 21 Putusan Pidana Nomor 66Pid.B/2017/PN Tmglebih dulu baru uangnya tebus gadai akan diserahkan kemudian kepadasaudara NURSITO, namun Terdakwa tidak setuju dengan cara yangdikehendaki oleh

kepada saksi DIDIK ISWARDI.Menimbang, bahwa dengan demikian walaupun terdakwa berdalihdiberitahu bahwasanya mobil tersebut milik saksi ESTU PURWANTO, namunmelihat fakta bahwasanya : Mobil Mitsubishi Pick Up L300 Nopol R1909JT, Tahun 2015, warnahitam, sehingga masih tergolong baru karena digadaikan tahun 2016 ;dengan nilai yang sangat rendah yaitu Rp. 10.000.000, (Sepuluh juta)rupiah, ; STNK mobil tersebut atas nama SUPRI bukan atas nama Terdakwa; Saksi ESTU akan menebus kendaraan tersebut dengan sistem

Rappe, Account Number: B.501101004899108, Effective Date: 20 Agustus 2018.Keterangan Singkat :Membuktikan jika posisi kewajiban Tergugat dan II kepadaPenggugat per tanggal 20 Agustus 2018 berdasarkan informasiyang tercatat dalam sistem payoff Debitur adalah sebesar Rp.115.124.256, (Seratus lima belas juta seratus dua puluh empatribu dua ratus lima puluh enam rupiah).Saksi :Muhammad Arif, Mantri PT.

ratus delapanpuluh delapan rupiah) dan pokok hutangnya masih = sekitarRp.89.204.757, (delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ributujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan bunga tunggakanRp.13.219.011, (tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribusebelas rupiah) jadi total keselurunhan sekitar Rp.115.124.256,(seratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus limapuluh enam rupiah) sesuai dengan Payoffs bukti P16;Bahwa saksi menyampaikan dalam perhitungan bunga itu beradadalam sistem

ratus delapanpuluh delapan rupiah) dan pokok hutangnya masih sekitarRp.89.204.757, (delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ributujuh ratus lima puluh tujuh rupiah) sedangkan bunga tunggakanRp.13.219.011, (tiga belas juta dua ratus sembilan belas ribusebelas rupiah) jadi total keselurunan sekitar Rp.115.124.256,(seratus lima belas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus limapuluh enam rupiah) sesuai dengan Payoffs bukti P16; Bahwa saksi menyampaikan dalam perhitungan bunga itu beradadalam sistem

Subekti, S.H., Hukum Perjanjian, Jakarta: Citra Aditya Bhakti, 1987, Cet.Ke4, h.6):Bahwa sistem terbuka yang mengandung suatu asas kebebasanmembuat perjanjian, dalam KUHPerdata lazimnya disimpulkan dalam Pasal1338 ayat 1, yang berbunyi : "Semua perjanjian yang dibuat secara sahberlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya".

ribu empat ratus delapan puluhdelapan rupiah) dan pokok hutangnya masih sekitar Rp.89.204.757,(delapan puluh sembilan juta dua ratus empat ribu tujuh ratus lima puluhtujuh rupiah) sedangkan bunga tunggakan Rp.13.219.011, (tiga belas jutadua ratus sembilan belas ribu sebelas rupiah) jadi total keseluruhan sisahutang Para Tergugat dengan bunganya sebesar Rp.115.124.256, (seratuslima belas juta seratus dua puluh empat ribu dua ratus lima puluh enamrupiah) sesuai dengan Payoffs bukti P16 sebagaimana sistem

disetor kembali ke Sdr.DONO (DPQ) danuang yang terkumpul tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sebagaikeuntungan sebesar 20 % dari hasil penjulan nomor togel atau kupon putih.Bahwa Terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih setiap hari kecualihari Selasa dan Jumat buka mulai jam 12.00 wita sampai jam 00.10 wita danpengumaman keluarnya nomor togel atau kupon putih tersebut yaitu setiapjam 15.00 wita, jam 19.00 wita, jam 00.00 wita karena dalam setiap harinyabuka 3 (tiga) kali putaran, yang mana sistem

disetor kembali ke Sdr.DONO (DPQ) danuang yang terkumpul tersebut akan diberikan kepada Terdakwa sebagaikeuntungan sebesar 20 % dari hasil penjulan nomor togel atau kupon putih;Bahwa Terdakwa menjual nomor togel atau kupon putih setiap hari kecualihari Selasa dan Jumat buka mulai jam 12.00 wita sampai jam 00.10 wita danpengumaman keluarnya nomor togel atau kupon putih tersebut yaitu setiapjam 15.00 wita, jam 19.00 wita, jam 00.00 wita karena dalam setiap harinyabuka 3 (tiga) kali putaran, yang mana sistem

janji menerangkan padapokoknya sebagai berikut :Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui mengenaikeberadaan 1 (satu) unit sepeda motor tersebut namun pada hari kamistanggal 13 agustus 2015 ada petugas polisi yang datang ke DealerYamaha Outlet Nunleu dan bertemu saksi dan menunjukan kepadasaksi nomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut untukdicek namun saat dilakukan pengecekan di data komputer ternyatanomor mesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut tidak terdatapada data sistem

menerangkan padapokoknya sebagai berikut:Bahwa awalnya saksi tidak kenal dan tidak mengetahui keberadaan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King tersebut namun pada harikamis tanggal 13 agustus 2015 ada petugas polisi yang datang keDealer Yamaha Outlet Nunleu' dan bertemu saksi kemudianmenunjukan kepada saksi nomor mesin dan nomor rangka sepedamotor tersebut untuk dicek;Bahwa saat di lakukan pengecekan di data komputer ternyata nomormesin dan nomor rangka sepeda motor tersebut tidak terdata padadata sistem

PAULUS DILAK mengakui jika sepeda motor yang telah iakeluarkan tersebut dan diberikan kepada terdakwa dicek oleh petugaspolisi maka hari itu juga Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUSDILAK berusaha untuk menghubungi keluarga terdakwa untuk melunasisepeda motor tersebut dan pada tanggal 13 Agustus 2015 sekitar pukul13.00 Wita Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAKmembayar lunas sepeda motor tersebut lalu saksi selaku petugasadministrasi mengimput nomor mesin dan nomor rangka sepeda motortersebut ke data sistem

SALMUN PAULUS DILAK untuk mengajukan kredit sepedamotor di dealer Yamaha Nunleu, dan setelah terdakwa menyerahkan uangmuka sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu) sebagai uang mukaselanjutnya Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna putih dengan nomormesin: GZE6E0019756 dan nomor rangka: MH3UGO710FKO19071 dalamkeadaan tanpa suratsurat kepada terdakwa namun pembayaran uang mukadan penyerahan sepeda motor tersebut belum tercatat pada sistem

SALMUN PAULUS DILAK untuk mengajukan kredit sepedamotor di dealer Yamaha Nunleu, dan setelah terdakwa menyerahkan uangmuka sebesar Rp. 4.500.000, (empat juta lima ratus ribu) sebagai uang mukaselanjutnya Saksi SUTAN ANDREW SALMUN PAULUS DILAK menyerahkan 1(satu) unit sepeda motor Yamaha MX King warna putih dengan nomormesin: GBE6E0019756 dan nomor rangka: MH3UGO710FKO19071 dalamkeadaan tanpa suratsurat kepada terdakwa namun pembayaran uang mukadan penyerahan sepeda motor tersebut belum tercatat pada sistem

pelajaran yang baik buat klien Anak;REKOMENDASI :Dengan kesimpulan tersebut diatas dan dari hasil penelitian kemasyarakataboleh PK (Pembimbing Kemasyarakatan) serta berdasarkan hasil sidang TimPengamat Pemasyarakatan (TPP) Balai Pemasyarakatan Kelas Palembangpada tanggal 13 Mei 2020, demi kepentingan terbaik bagi Anak, kamimerekomendasikan Pidana Pokok Berupa Pidana Penjara Seringanringannyadi LKPA Klas Palembang sebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf eUndangUndang No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem

sesuai dengan ketentuan pasal 193 ayat (1)KUHAP , dikarenakan Anak telah terbukti dengan secara sah dan meyakinkanbersalah haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan perbuatannya sesuaidengan rasa kemanusiaan, rasa keadilan dan kepastian hukum ;Menimbang, bahwa dalam laporan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap Anak yang dalam kesimpulan dan Rekomendasinya pada pokoknyamerekomendasikan agar diberi pidana pokok berupa Pidana Penjara sesuaipasal 71 ayat (1) huruf (e) UU No.11 Tahun 2012 tentang Sistem

sendiri yang memohonhukuman yang seringanringannya dan hasil penelitian kemasyarakatanterhadap Anak dengan pertimbangan dengan didasarkan kepada hasilpemeriksaan di persidangan, Hakim menyimpulkan bahwa pidana yang akandijatunkan dapat bersesuaian dengan hasil penelitian kemasyarakatan,Pembelaan Anak melalui Penasihat Hukum Anak dan Pembelaan Anak tersebutdalam arti kata masih mengkedepankan kepentingan terbaik bagi Anak tersebutdengan pertimbangan sebagai berikut :Menimbang, bahwa pada prinsipnya sistem

Kemudian atasdasar pemahaman kesalahan tersebut diharapkan orang tersebut bangkitsemangat dan kemauannya untuk pembenahan serta perbaikan tingkah lakusehingga pada akhirnya dapat kembali ke masyarakat dan bermasyarakatdengan baik, serta tidak mengulangi lagi kesalahannya tersebut;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 85 ayat (1) UU RI No. 11 tahun2012 tentang sistem Peradilan Anak yang menyatakan anak yang djatuhipidana penjara ditempatkan di LPKA, maka Hakim berpendapat anak akandijatuhi pidana di

dan merugikan orang lain; Anak sudah pernah melakukan pencurian sebelumnya namun tidak diprosesmelalui jalur hukum;Halhal yang meringankan: Anak mengakui terus terang segala perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulangi lagi; Anak masih muda dan diharapkan mendapatkan masa depan yang lebihbaik;Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke3, ke4 dan ke5 KUHP, Undangundang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Endang Purwanitanpa melalui prosedur sebagaimana ditentukan dalam peraturanperundangundangan perbankan maupun ketentuan yang adadidalam kebijakan tertulis didalam internal Bank Mega Syariahsehingga Majelis Hakim Pengadilan Negeri Baturaja sependapatdengan Jaksa Penuntut Umum bahwa apa yang dilakukan Terdakwamerupakan perbuatan melawan hukum yang dampak atau akibatnyatidak hanya sematamata mengakibatkan kerugian namun jugaberdampak kepada kepercayaan terhadap sistem perbankannasional;Bahwa Judex Facti

dalam menerapkan ketentuan umum Pasal 51ayat (1) KUHP tidak memperhatikan alatalat bukti yang telahdihadirkan dipersidangan, sangatlah keliru apabila majelis hakimmenerapkan pasal dimaksud dikarenakan didalam sistem perbankanapa yang diperintahkan pimpinan haruslah mutlak dijalankansebagaimana sistem di militer perintah pimpinan adalah komandokepada bawahan, akan tetapi mekanisme yang lebih dikedepankansebagaimana prinsip perbankan yaitu sistem kehatihatian bank dandidalam perkara ini Terdakwa sejak

awal telah mengetahui danmenginsyafi bahwa pengajuan tidak sesuai mekanisme perbankandan tidak sesuai dengan prinsip perbankan yaitu sistem kehatihatianHal. 15 dari 24 hal.

Nomor : 11 Tahun 2012 tentang Sistem PeradilanAnak sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut UmumHalaman 2 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mansur Nasution Alias Getluoleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (Sepuluh) tahun dikurangimasa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dan denda sebesarRp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) subsidiair 1 (Satu) tahun penjara.3.

INomor: 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaanPenuntut Umum tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umumtelah mengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

UndangUndangHalaman 17 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN SbhRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, yangunsurunsurnya adalah sebagai berikut :1. Unsur setiap orang;2, Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan,memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaiankebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkandilakukan perbuatan cabul;Menimbang, bahwa terhadap unsurunsur tersebut Majelis Hakimmempertimbangkan sebagai berikut:Ad.1.

UndangUndangRepublik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anakterpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah danmeyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalamdakwaan tunggal;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam memeriksa perkara ini tidakmenemukan halhal yang dapat dijadikan baik sebagai alasan pemaaf(schuldduitsluitingsgronden), yang dapat menghilangkan kesalahan Terdakwa,maupun alasan pembenar (rechtsvaardigingsgronden) dari perbuatan Terdakwayang

UndangUndang Republik Indonesia Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak dan Undangundang Nomor 8Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangundanganlain yang bersangkutan;MENGADILI:Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 107/Pid.Sus/2020/PN Sbh1. Menyatakan Terdakwa Mansur Nasution Alias Getlu telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanaMELAKUKAN KEKERASAN DAN ANCAMAN KEKERASAN TERHADAPANAK UNTUK MELAKUKAN PERBUATAN CABUL;2.

inginmenganti koin kemenangnya tersebut dengan uang kepada Terdakwa makaTerdakwa membayar setiap per 1 (satu) koin tersebut seharga Rp.1.000(seriou rupiah), dan sipemain yang menang tersebut bisa kapan sajamengkensel koin kemenangan tersebut untuk digantikan uang kepadaTerdakwa dan uang pengantian koin langsung dibayar secara cas kepadasipemenang;Bahwa pemilik dari meja gelper dan dana Pot adalah Raja Hutahaean (DPO)lalu kKeutungan yang Terdakwa dapat dari mengelolah judi Gelper tersebutadalah sistem

ingin menganti koin kemenangnya tersebut dengan uangkepada Terdakwa maka Terdakwa membayar setiap per 1 (Satu) koin tersebutseharga Rp.1.000 (seribu rupiah), dan sipemain yang menang tersebut bisakapan saja mengkensel koin kemenangan tersebut untuk digantikan uangkepada Terdakwa dan uang pengantian koin langsung dibayar secara caskepada sipemenang; Bahwa pemilik dari meja gelper dan dana pot adalah Raja Hutahaean (DPO)lalu keutungan yang Terdakwa dapat dari mengelolah judi gelper tersebutadalah sistem

yang tampil di layar meja gelper tersebut maka akanmendapat tambahan koin dan koin kemenangan tersebut bisa digantikandengan uang kepada Terdakwa; Bahwa nilai 1 (Satu) koin tersebut bisa digantikan dengan uang sejumlahRp.1.000,00 (seribu rupiah); Bahwa permainan gelper tersebut merupakan permainan untunguntunganyang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya; Bahwa meja gelper tersebut adalah milik Raja Hutahaean; Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengelola judi gelpertersebut adalah sistem

hewan yang tampil di layar meja gelper tersebut maka akanmendapat tambahan koin dan koin kemenangan tersebut bisa digantikandengan uang kepada Terdakwa;Bahwa nilai 1 (Satu) koin tersebut bisa digantikan dengan uang sejumlah Rp1.000,00 (Seribu rupiah);Bahwa permainan gelper tersebut merupakan permainan untunguntunganyang tidak membutuhkan keahlian dari pemainnya;Bahwa meja gelper tersebut adalah milik Raja Hutahaean;Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari mengelola judi gelpertersebut adalah sistem

digantikan dengan uang sejumlah Rp 1.000,00 (seribu rupiah), sehinggaHalaman 16 dari 20 Putusan Nomor 336/Pid.B/2020/PN Sakunsur dari permainan judi tersebut telah terpenuhi dimana pemainnya tidakharus memiliki kKeahlian khusus untuk dalam bermain permainan tersebut, hanyamengharapkan keberuntungan saja dan pemainnya juga mengharapkankemenangan sehingga dapat ditukarkan dengan sejumlah uang (keuntungan);Menimbang, bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan darimengelola judi gelper tersebut adalah sistem

oleh karena dakwaan primer telah terbukti, makaselanjutnya Hakim tidak akan mempertimbangkan dakwaan subsider danseterusnya;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harusmempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah;Menimbang, bahwa dalam Pasal 60 ayat (3) UU Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

melakukanpenuntutan dan yang mulia hakim anak yang memutuskan perkara ini, bilamanaAnak memang telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimanapasal yang disangkakan oleh penyidik dan pasal yang didakwakan oleh JaksaPenuntut Umum tersebut diatas, maka kami selaku PembimbingKemasyarakatan merekomendasikan agar dikenai sanksi: Pidana penjara yangseringanringannya dan ditempatkan di LPKA Martapura sesuai denganketentuan pasal 71 ayat (1) huruf e UndangUndang RI Nomor 11 Tahun 2012,Tentang Sistem

bangsa,dan negara;Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 1/Pid.Sus.Anak/2021/PN Bln.Menimbang, bahwa perbuatan Anak telah mengakibatkan kerugian bagiorang lain, yang mana kerugian tersebut adalah bahaya bagi orang yangmenjadi korban dari perbuatan Anak;Menimbang, bahwa Anak telah berusia lebih dari 14 (empat belas)tahun namun belum berusia 18 (delapan belas) tahun, sehingga terhadap Anakdapat dijatuhi pidana ataupun dikenai tindakan sebagaimana ketentuan Pasal69 UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Tahun 2014tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UndangUndangyang mengancam perbuatan Anak dengan pidana penjara dan pidana dendasecara kumulatif, maka berdasarkan Pasal 71 ayat (3) UndangUndang Nomor11 Tahun 2012 tentang Sistem

(1) UndangUndang Nomor 23 Tahun2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah denganUndangUndang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 1 Tahun 2016 tentangPerubahan Kedua atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2002 tentangPerlindungan Anak menjadi UndangUndang, UndangUndang Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

kesalahanTerdakwa, maka untuk menjawab pertanyaan tersebut disini merupakankewajiban Majelis Hakim untuk mempertimbangkan segala sesuatunyaselain dari aspek YURIDIS yang telah dikemukakan diatas, yaitu aspekkejiwaan / psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religiusdimana Terdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaanPage 21 of 27Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN Olmguna melahirkan keadilan dan menghindari adanya disparitas dalam halpemidanaan, dan aspek model Sistem

pembelajaran bagiPage 22 of 27Putusan Perkara Nomor : 34/Pid.Sus/2019/PN OlmTerdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya, agar tidak melakukantindakan yang dapat merugikan orang lain seperti hal perbuatan Terdakwadengan berbuat curang kepada peserta pemilu yang lainnya, denganmemberikan uang kepada pemilih agar memilih apa yang menjadi tujuan dariTerdakwa;Menimbang, bahwa dikaji dari aspek Policy/filsafat pemidanaanguna melahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam halpemidanaan yang dianut sistem

hukum Indonesia, apabila dikaji dariperspektif model sistem peradilan pidana yang ideal bagi Indonesia makahendaknya dianut aspek model keseimbangan kepentingan atau daaddaderstrafrecht.

Oleh karena itu, dengan dimensi yang demikian Majelis Hakimmenyadari sepenuhnya model hukum pidana Indonesia yang dianut sepertihalnya model hukum Belanda yang bersifat daderstrafrecht oriented atauorientasi pada pelaku atau untuk IUS CONSTITUENDUM sehingga MajelisHakim dalam aspek ini telah melakukan penjatuhan pidana berdasarkanmodel daad dader strafrecht, yaitu model Sistem Peradilan Pidana yangmengacu kepada adanya keseimbangan kepentingan i.c putusanpemidanaan Majelis Hakim ini sanksinya berorientasi

bukanuntuk menurunkan martabat seseorang akan tetapi bersifat edukatif,konstruktif dan motivatif agar tidak melakukan perbuatan tersebut lagi sesualteori / filsafat integratif dan juga prevensi bagi masyarakat lainnya;Menimbang bahwa dengan bertitik tolak dari aspek kejiwaan /psikologis Terdakwa, aspek edukatif dan aspek agamis / religius dimanaTerdakwa tinggal dan dibesarkan, aspek policy / filsafat pemidanaan gunamelahirkan keadilan dan mencegah adanya disparitas dalam halpemidanaan, dan aspek model Sistem

ketentuan-ketentuan dan pasal-pasal yang bersangkutan dalam perkara ini khususnya Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak juncto Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Hakim tidak menemukan halhalyang dapat menghapuskan perbuatan pidana maupun menghapuskanpertanggungjawaban pidana terhadap Anak Pelaku, oleh karenanya Anak Pelakuharuslah mempertanggungjawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Hakim meyakini Anak adalah Pelaku atasperbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Anak Pelaku haruslahdijatuhi hukuman yang jenis pidananya akan dipertimbangkan sebagai berikut:Menimbang, bahwa penjatuhan pidana pada Undangundang Nomor 11Tahun 2012 tentang Sistem

anak penurut pada orang tua dan dikenal anak yangbaik di masyarakat; Faktor ekonomi yang menyebabkan orang tua harus banting tulang mencarinafkah untuk kehidupan;= Faktor lingkungan masyarakat sekitar yang berada pada level menengah kebawah;= Merekomendasikan agar dalam memutuskan perkara Anak ini kiranyaMajelis Hakim dapat memberikan putusan pokok berupa PidanaPembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Palangkarayasebagaimana diatur dalam Pasal 71 ayat (1) huruf e UU RI Nomor 11 Tahun2012 tentang Sistem

Peradilan Pidana Anak;Menimbang, bahwa dari Laporan Penelitian Pemasyakatan tersebut Hakimtidak sependapat dengan rekomendasi yang diajukan oleh PembimbingKemasyarakatan karena meskipun dalam Undangundang Sistem PeradilanPidana Anak diatur dalam setiap pemeriksaan perkara anak terlebih dalam putusanharuS memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak serta mempertimbangkanprinsip kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak namun Hakim juga harusmemperhatikan kepentingan Anak Korban dan keadaan diwaktu

mendidik AnakPelaku yang ternyata masih sangat butuh perhatian; Faktor lingkungan masyarakat sekitar yang berada pada level menengah kebawah sehingga mempengaruhi pergaulan Anak Pelaku; Anak Pelaku berlaku sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan; Anak Pelaku belum pernah dihukum sebelumnya; Anak Pelaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akanmengulanginya lagi;Menimbang, bahwa atas putusan yang akan dijatuhkan, telahmempertimbangan seluruh aspek khususnya tentang prinsipprinsip sistem

Memperhatikan segala ketentuanketentuan dan pasalpasal yangbersangkutan dalam perkara ini knhususnya Pasal 81 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun2002 Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah denganUU Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2002Tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UUNomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pengganti UU Nomor 1 Tahun2016 Tentang Perlindungan Anak juncto Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem

Terkait dengan masalah yangmelibatkan anak, semaksimal mungkin pertanggungjawaban hukumdiselesaikan dengan kekeluargaan, mediasi atau yang dikenal dengandiversi, yakni pengalihan anak yang dianggap melakukan pelanggaranhukum ringan, dari sistem peradilan yang formal;Dalam kondisi yang menuntut proses peradilan formal, makajenis hukuman yang ditetapkan dalam kerangka rehabilitasi,reintegrasi, dan edukasi; bukan balas dendam, apalagi sampaimembunuh karakter dan masa depan anak;Secara internasional

the Administration of Juvenile Justice(SMRJJ) atau The Beijing Rules, bahwa tujuan peradilan anak (Aimsof Juvenile Justice), sebagai berikut (Vide : Internet, Artikel, KebijakanFormulasi Terhadap Konsep Diversi Dalam Pembaruan SistemPeradilan Pidana Anak Di Indonesia, Ferawati, 1021211026) :The juvenile Justice System shall emphasize wellbeing of thejuvenile and shall ensure that any reaction to juvenile offendersshall always be in proportion to the circumstances of both theoffender and offence (Sistem

No. 253 K/Pid.Sus/2014keadaankeadaan baik pada pelanggarpelanggar hukumnyamaupun pelanggaran hukumnya);Konsep diversi ternyata telah dimunculkan dalam RancanganUndangUndang Kitab UndangUndang Hukum Pidana (RUUKUHP),dan telah diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Di dalam RUUKUHP terdapatketentuan tentang konsep diversi, sebagaimana yang diatur dalamPasal 114 RUU KUHP;Sedangkan dalam Undangundang Nomor 11 Tahun 2012tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ketentuan diversi terdapatdalam Pasal 1, Pasal 612, Pasal 14, Pasal 16, Pasal 28, Pasal 38,dan Pasal 49;Menimbang, bahwa atas alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat :Terhadap alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum :Bahwa alasanalasan kasasi Jaksa/Penuntut Umum agar Terdakwadipersalahkan melanggar

keluarga korban yang kehilangan anaknya yaitusetengah dari ancaman pidana Pasal 170 ayat (2) ke3 KUHP selama 12Tahun yaitu 6 tahun penjara;Bahwa oleh karena tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwatergolong dalam tindak pidana yang serius dimana ancaman hukumannyaberat maka dalam perkara a quo tidak dapat diterapkan atau dilakukanDiversi, oleh karena penerapan Diversi lainnya hanya dapat dikenakanterhadap tindak pidana yang ancaman hukumannya ringan (Pasal 6UndangUndang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

Qn Setelah BAP cepat ini selesai dibuat kemudian dibacakankembali kepadanya, yang bersangkutan menyatakan setuju /membenarkan keterangan yang diberikan, dan sanggup diadilidengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tangan PELAKSANAAN HUKUMANWrx ee 9PUTUSAN PENGADILANKurunganDendaPerlakuan barang buktiBiaya perkara > Rp. Tanda tangan

. & 2 Mer ike in tage sta sebenamya atas kekuatan sumpah / jabbangsa Indonesia / Jawa agama S CHA... 1 Pekerjaan dan Ty Seplem ae Peo, on Bapee alamat ..hari tangsekira pukul O97 ibMenyaksikan bahwa yang bersangkutan ditemukan olehpetugas tidak menggunakan masker pada saat beraktifitasdi ruang Publik.Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudianjibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangliberikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilansepat seperti

: Aspol Polres annMenerangkan : Saksi ll Z 7 aNama: Awe /Umur > Th,Pekerjaan Polr, Agama ~~ Suku,Alamat: PROC eeepe POMenerangkan : BARANG BUKTI : Barang Bukti yang dapat disita darisaksi/Tersangka atau yang menguasai berupa : 47P PASAL YANG DILANGGAR :Pasal : Ai() ayap T barr (&)Tentang Pes, prov yatar Wor to 2)pr&et ea est Can antes LL BAP Cepat ini telah selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, ybs menyatakansetuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem

Polres Cimahi.MenerangkanRivendara tak Meragurakear wasterSaksi IINama : Umur : Agama : Pekerjaan :Alamat :MenerangkanBAP cepat ini telah selesai dibuat kemudian,dibacakan kernbali kepadanya, ybs menyatakan setuju / membenarkan keterangan yang diberikandan sanggup diadili dengan sistem peradilan cepat seperti ini untuk tersangka membubuhkan tandatangan. edi IU ECEP AN PENGADILAN :Kurungan : 3 vaneDenda Rp : 50:00, VPPengeluaran Barang BuktiTanda Jangantera Thn PasalTanda Tangan;Tersangka atau yang

WBdengan sistem peradilan cepat seperti ini. Untuk menguatkantersangka membubuhnkan tanda tanganTersanPenyidik Pegawai Negeri Sipil PUTUSAN PENGADILAN ), PELAKSANAAN HUKUMANKurungan I. te es.Denda Ce. A G9..00d eee ne

Setelah BAP cepat ini selesai dibuat, kemudiandibacakan kembali kepadanya, yang bersangkutanmenyatakan setuju/membenarkan keterangan yangikan, dan sanggup diadili dengan sistem Peradilancepat seperti ini, untuk menguatkan tersangkaibubuhkan tanda tangan dibawah ini.

Harapan;

Luwu Tahun Anggaran 2019;

Penawaran Nomor: 97/BA-EP/POKJA 02.4/DPK-LW/X/2019 tanggal 22 Oktober 2019 (cetakan dari sistem);