Perpanjangan penahanan oleh Ketua PengadilanNegeri Arga Makmur sejak tanggal 13 Juli 2012S/d tanggal 11 Agustus 2012;4.Penahanan ditangguhkan sejak tanggal O1Agustus 2012 dan sampai dengan sekarangtidak ditahan;Pengadilan Tinggi Tipikor tersebut ;Telah membaca berkas perkara dan SuratSurat yang berhubungan dengan perkara ini sertaturunan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurtanggal 06 Maret 2012 No: 186/Pid.B/2011/PN.AMdalam perkara terdakwa tersebut diatas ;Menimbang, bahwa berdasarkan suratdakwaan

Memperkuat Putusan Pengadilan Negeri ArgaMakmur Tanggal 6 Maret 2012 No.186/Pid.b/2011/PN.AM dan tidak menghukum terdakwa HermansyahBin lbnu Syah untuk membayar denda sebesarRp.50.000.000,(lima puluh juta rupiah)e Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut umum dalammemori banding dan kontra memori bandingnyapada pokoknya mengemukakan tidak sependapatdengan putusan Pengadilan Negeri Arga Makmurdan mohon agar Hakim Tipikor pada PengadilanTinggi Bengkulu menerima permohonan bandingdan menyatakan ;1.

Membebankan biaya perkara kepada terdakwadalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkatbanding sebesar Rp.5.000,(Lima ribu rupiah)Demikian diputus dalam permusyawaratan MajelisHakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Bengkulu pada hari : Kamis, tanggal 28 Juni 2012,oleh Kami : Hj.PARTINIA ALAMSJAH, SH, sebagai HakimKetua Majelis, Hj.NURLELA KATUN SH.MH = danH.YUSANULI, SH,M Hum Hakim Ad Hoc Tipikor PadaPengadilan Tinggi Bengkulu, masingmasing sebagai HakimAnggota, putusan mana

Bahwa hakim pengadilan tingkat pertama dalam pertimbangannyamengenai unsurunsur pasal 3 UndangUndang TIPIKOR tidakberdasar;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menyatakan terdakwa YOSINA TROCE INSYAF, SE. MM., tidakterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakpidana Korupsi sebagai mana di atur dan di ancam pidana dalamHalaman 42 dari 55. Putusan Nomor :23/Pid.

Bahwa Majelis Hakim telah menguraikan unsurunsur pasal 3UndangUndang Tipikor dengan benar, jelas dan cermat;Berdasarkan halhal tersebut sehingga Pengadilan Tinggi Jayapuraberkenan member putusan :1. Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun 6 (enam) bulandikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dandenda Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuanapabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurunganselama 6 (enam) bulan;2.

MH Hakim Ad Hoc Tipikor pada Pengadilan TinggiJayapura masingmasing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkandalam sidang terouka untuk umum pada hari: SENIN, tanggal 23 Oktober2017 oleh Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,dibantu oleh: ES. SOELASTRI, SH.

Penggugat dan kawankawan menjalani proses peradilan diPengadilan Tipikor Ternate pada Pengadilan Negeri Ternate sertaditahan pada Rutan Ternate, sehingga Tergugat kesulitan untukmendapatkan informasi tentang perkembangan kasus hukum yangdijalani Penggugat dan KawanKawan. Sebab tidak mungkin Tergugatmenerbitkan objek sengketa tanpa didasari pada putusan Pengadilanyang telah berkekuatan hukum tetap.

menindaklanjuti sesuaidengan PP No. 11 tahun 2017 yakni dilakukan pemecatan setelah terjadiatau keputusan yang diinginkan dan itu dipertengahan tahun 2018 kamicoba memproses penerbitan SK dan lagilagi masih di konsultasikan dankami memerintahkan ke BKD dan BKD menkonsultasikan ke BKN terkaitarus pemecatan dan dedline waktu di bulan Desember terkait SKpemecatan;Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor

Halmahera Utara; Bahwa saksi menyatakan seingat saya yang bersangkutan saat prosestipikornya pada saat penetapan itu penggugat sudah sebagai staf, tetapikasus tipikor Penngugat sebagai Kepala Dinas PU; Bahwa saksi menyatakan terkait proses surat pemberhentian itu diawalidengan dinamika proses persidangan atas kasus tindak pidana korupsi yangsaudara Penggugat dan terkait dengan itu terbit PP.

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut, Secara melawan hukum melakukan perbuatanmemperkaya diri sendiri atau orang lain atau

Raya Gorang Gareng, Dusun II RT.007/RW.003, DesaSambirejo, Kecamatan Jiwan, Kabupaten Madiun atau setidaktidaknya ditempat tertentu di daerah Hukum Pengadilan Tipikor pada Pengadilan NegeriSurabaya, Yang melakukan, turut serta melakukan perbuatan, jika antaraperbuatan, meskipun masingmasing merupakan kejahatan atau pelanggaran,ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satuperbuatan berlanjut," dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lainatau suatu korporasi, menyalahgunakan

Mohamad Askin, S.H., HakimHakim Ad.Hoc Tipikor pada MahkamahAgung RI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umumpada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh HakimHakim Anggota tersebut serta Dr. H. Agung Sulistiyo, S.H., M.H., PaniteraPengganti dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;HakimHakim Anggota , Ketua,ttd./Dr. Leopold Luhut Hutagalung, SH, MH. ttd/Timur P. Manurung, SH, MM.ttd./Prof. Dr. Mohamad Askin, SH.Panitera Pengganti ,ttid.

Keuangan No. 175/PMK.07/2009adalah merupakan peraturan perundangundangan karena peraturan tersebutdikeluarkan oleh Menteri sebagaimana diatur dalam UndangUndang No. 10Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan.Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Judex Factidalam menyatakan tidak terbuktinya unsur pasal "secara melawan hukum"adalah menyesatkan dan tidak berdasarkan kepada hukum.Alasan kasasi dari Terdakwa:Bahwa terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor

Bahwa Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya telahmelampaui batas wewenangnya dikarenakan Pemohon Kasasi telahdidakwa oleh Jaksa/Penuntut Umum sebagaimana dalam SuratDakwaannya yang menguraikan Pemohon Kasasi melanggar PeraturanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 2 Tahun 2008, Tertanggal 4 Januari2008, Tentang BUKU dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18Tahun 2010, Tertanggal 25 Agustus 2010 Tentang Petunjuk TeknisPenggunaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pendidikan TahunAnggaran

"Telah dijadikandasar pertimbangan hukum oleh Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiSurabaya.Bahwa Ahli Emmanuel Sujatmoko, SH.MS. yang penjelasannya dijadikanpertimbangan hukum jelasjelas tidak memenuhi KUHAP, dikarenakan:1. Bahwa berdasarkan berkas Perkara Tindak Pidana Korupsi atas namaTersangka Drs. H.

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabayadalam menerapkan hukum tentang Dakwaan Primair karena melanggarPasal 2 Jo. Pasal 18 UndangUndang No. 31 tahun 1999 TentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah danditambah dengan UndangUndang No. 20 Tahun 2001 Tentang PerubahanAtas UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi Jo.

Bahwa dalam hal pertimbangan Dakwaan subsidair, Majelis HakimPengadilan Tipikor pada Pengadilan Tinggi Surabaya tersebut dalammenjatuhkan Putusannya telah salah dalam menerapkan hukumnya, yangAmarnya berbunyi Menyatakan Terdakwa Drs. H. Abdul Fatah, SH.MM.terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidanakorupsi secara bersamasama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair.Bahwa sesuai dengan Dakwaan Subsidair yang melanggar Pasal 9 Jo.Pasal 18 UndangUndang No. 31 Tahun 1999 Jo.

Terdakwa YUSALMAN.SP;1 Membebankan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesarRp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;Membaca putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan TinggiPadang No. 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG tanggal 26 Juni 2014 yang amar lengkapnyasebagai berikut :1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;2.

Membebaskan Terdakwa Eri Zulfian, SPt, SH, MM oleh karena itudari Dakwaan Primer tersebut; (vide : putusan nomor 7/TIPIKOR/2015/PT.PDG halaman 89 dari 115).Bahwa atas putusan Majelis Hakim tersebut, kami tidak sependapat, denganalasan sebagai berikut :e Bahwa berdasarkan ketentuan umum Pasal ayat (3) UndangUndang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan TindakPidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UndangUndangRI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999

Bukti Surat yang telahdiajukan oleh Penuntut Umum dalam pemeriksaan persidanganperkara a quo;e Bahwa berdasarkan Pasal 197 ayat (2) KUHAP berbunyi :Tidak terpenuhinya ketentuan dalam ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, h, j, kdan I Pasal ini mengakibatkan putusan batal demi hukum.e Bahwa dari apa yang telah kami sampaikan, Majelis Hakim tingkatPertama dan Banding (Judex Facti) telah tidak menerapkan caramengadili ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHAP, makakami memohon atas amar tersebut agar PT Tipikor

Padang Nomor7/TIPIKOR/2015/PT.Pdg tanggal 04 Juli 2015 atas nama ERIZULFIAN, S.Pt., S.H., M.M., batal demi hukum (van rechtwegenietig) sesuai dengan dasar yang telah kami uraikan dalam perkaraa quo di atas;a.3.

M.H., HakimHakim AdHoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota,dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga olehKetua Majelis beserta HakimHakim Anggota tersebut dan dibantu oleh R. HERUWIBOWO SUKATEN, S.H. M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh JaksaPenuntut Umum dan Terdakwa.HakimHakim Anggota : Ketua Majelis :Ttd./ MS. LUMME, S.H. Ttd./ DR. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H. LLM.Ttd./ PROF. Dr. KRISNA HARAHAP, S.H. M.H.Hal.119 dari 126 hal. Put.

SP50/0.4.5.2/Ft.1/08/2014 tertanggal 19082014dalam perkara Tipikor a/n terdakwa Suharto bin Samidi Hadi Perwito, dkk dalpersidangan di Pengadilan Tipikor Yogyakarta tanggal 21 Agustus 2014.32.

Saksi Ahli bidang Hukum Administrasi dan Keuangan Negara khususnyakekayaan/keuangan negara yang dipisahkan pada BUMD atas permintaan Direktorat Tipidkor Bareskrim Polri melalui Surat Direktur Tipikor BareskrimPolri No. B/259/III/2014/Tipidkor tertanggal 12 Maret 2014 dalam penyelidikandugaan Tipikor pelaksanaan lelang Hak Pengelolaan atas asset Pemprov DKIJakarta oleh PT JAKARTA PROPERTINDO Tahun 2012.50.

R219/23/07/2014 tertanggal 17 Juli 2014 dalamPerkara Tipikor dalam Pelaksanaan Proyek Pembangunan Dermaga Bongkarpada Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang yangdibiayai APBN TA 2006 s.d.

Sby.74, Saksi Ahli Hukum Administrasi Negara dalam perkara tipikor pengalihan tanahDepartemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertanian danKehutanan UGM, Yogyakarta atas permintaaan Bantuan Ahli dari AsistenBidang Tipikor Kepala Kejaksaan Tinggi DIY melalui Surat No. B2803/0.4.5/Fdl/10/2014 tertanggal 2 Oktober 2014.75.

Saksi ahli dalam persidangan di Pengadilan Tipikor DIY perkara No. 22/Pen.Pid.SudTPK/2014/PN.Yk. tanggal 11 Maret 2015 dalam perkara a/n terdakwaProf. Dr. Ir. Susamto, MSc. bin Somowiyarjo, dkk. (perkara tipikor pengalihantanah Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Fakultas Pertaniandan Kehutanan UGM, Yogyakarta).90.

ditentukan UndangUndang karena itu permintaanbanding tersebut secara yuridis formal dapat diterima ;Menimbang, bahwa sampai dengan berkas perkara diperiksaPengadilan Tingkat Banding, Penuntut Umum tidak mengajukan suratmemori banding, sedangkan terdakwa tidak mengajukan permohonanbanding ;Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat BandingPengadilan Tindak Pidana Korupsi membaca dan mempelajari secaraseksama berkas perkara, baik berita acara penyidikan, berita acara sidang sidang Pengadilan TIPIKOR

pada Pengadilan Negeri Pangkalpinang,88keterangan saksi saksi dan terdakwa, pertimbangan hukum sertakesimpulan maupun pendapat dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama,No: 06/Pid.B/TPK/2012/PN.PKP. tanggal 9 Oktober 2012 maka MajelisMajelis Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum,kesimpulan dan Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan NegeriPangkalpinang yang menyatakan bahwa terdakwa H.

Pidana secara bersama sama melakukan Korupsisebagaimana dalam Dakwaan Subsidair adalah tepat dan benar menuruthukum, demikian pula tentang pidana yang dijatuhkan dipandang telah cukuptepat dan adil, oleh karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatPertama diambil alin oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dan dijadikansebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini di tingkat banding ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan alasan dan pertimbangantersebut diatas, maka Putusan Pengadilan TIPIKOR

BERLIAN, SH., MHPanitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan96Tinggi Bangka Belitung tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umumdan Terdakwa.HakimHakim Anggota Tipikor, Ketua Majelis Hakim Tipikor,1. MARTINI MARJA SH, MH. MASRUDDIN CANIAGO, SH., MH2. EDI SUPARTA, SHPanitera Pengganti,R. BERLIAN, SH., MH

,selaku Advokat pada Kantor Hukum Mangku Mataram & Rekan yangberalamat di Perum Kamilan Ciracas Permei Blok F 20, Rt 002 Rw 004,Kelurahan Gelam, Kecamatn Cipocok Jaya Kota Serang, berdasarkan SuratKuasa Khusus tanggal 16 Oktober 2019 Didaftarkan di KepaniteraanPengadilan Negeri Serang hari Rabu tanggal 16 Oktober 2019 Nomor32/SK.HUK/Tipikor/2019/PN.Srg.;Pengadilan Tinggi tersebut;Setelah membaca dan memperhatikan:.

PT Aji Tama Mulya, dan pihak ketiga Tuan CaessarFarug Wirayudin;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkaraTerdakwa Achmad Ginanjar Pratama, S.Kom.;7.Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Menimbang, bahwa berdasarkan Akta permintaan banding yang dibuatoleh Panitera Pengadilan Negeri Tipikor Serang, yang menerangkan bahwamasingmasing pada tanggal 16 Oktober 2019, Penasehat Hukum Terdakwa danJaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan

banding terhadap PutusanPengadilan Negeri Tipikor Serang masingmasing Nomor 7/Akta.Pid.Sus/2019/PN.SRG. permintaan banding mana telah diberitahukan kepada JaksaPenuntut Umum dan Penasehat Hukum Terdakwa masingmasing pada tanggal21 Oktober 2019 oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan Negeri Serang ;Menimbang, bahwa Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara diKepaniteraan Pengadilan Negeri Tipikor Serang kepada Penasehat HukumTerdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masingmasing tanggal 19 Nopember2019,

Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar, oleh karena itudiambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim TingkatBanding dalam pemeriksaan perkara aquo pada Tingkat Banding ;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam Rumah TahananNegara dan tidak ada alasan untuk mengeluarkannya, maka diperintahkanSupaya Terdakwa tetap berada dalam Rumah Tahanan Negara ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang terurai dari pertimbangantersebut diatas, maka putusan pengadilan Negeri Tipikor

10Desember 2015 ;7 Perpanjangan ke1 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 4 Desember 2015 Nomor : 354/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 11 Desember 2015 sampai dengan tanggal 9 Januari2016 ;8 Perpanjangan ke2 Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi DKI Jakarta tanggal 30 Desember 2015 Nomor. 404/PEN.PID.TPK/2015/PT.DKI, sejak tanggal 10 Januari 2016 sampai dengan tanggal 8 Pebruari 2016 ;9 Perintah penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor

pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 20 Januari 2016 Nomor: 58/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 20 Januari 2016 sampai dengan tanggal 18 Pebruari 2016 ;10 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan TinggiJakarta tanggal 04 Pebruari 2016 Nomor: 94/Pen.Pid/TPK/2016/PT.DKI sejaktanggal 19 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016 ;11 Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia sejak tanggal 19April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 ;Terdakwa I.

AKIL MOCHTAR di sidang Pengadilan TIPIKOR Jakarta pada tanggal 4 April 2014. Adapun saksisaksidimaksud adalah sebagai berikut :1 NUGROHO;DIKI MULYA;SRI DEWI QORYANT;MICO FANJI TIRTAYASA;IMRON CAHYADI;DARYONO;H. BUDI ANTONI AL JUFRI;SUZANNA;9 MOCHTAR EFFENDI.CoA Dn Ff W WN BB No. 124 telah dinyatakan dikembalikan kepada INSANFAHMIdalam putusan perkara atas MUHTAR EPENDY. BB No.1253 (tiga) lembar Rekening Koran dengan nomor rekening 0525889998periode 10 Mei 2013 s.d 22 Nopember 2013.

kepadaTerdakwa berupa pencabutan hak memilih dan dipilih;e Pengadilan Tingkat Pertama dalam amar Putusannya tidak mempertimbangkanBarang Bukti No. 7 dan barang bukti No. 28 yang mengakibatkan status barangbukti tersebut tidak jelas;e Pengadilan Tingkat Pertama tidak cukup mempertimbangkan rasa keadilanmasyarakat dalam menjatuhkan lamanya hukuman bagi Terdakwa;Menimbang, bahwa Terdakwa I melalui Penasehat Hukumnya dalam memoribandingnya telah mengajukan keberatankebaratan berikut;e Bahwa Pengadilan Tipikor

putusan perkara50yagn diserahkan kepadanya untuk diadili, unsur mereka yang melakukan,yang menyuruh lakukan, dan turut serta melakukan, unsur melakukanbeberapa perbuatan yang ada hubungan sedekian rupa sehingga harusdipandang sebagai perbuatan berlanjut;Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah keliru dalampenerapan hukum;Menimbang, bahwa Penasehat Hukum Terdakwa I di dalam kontra memoribandingnya menyatakan tanggapantanggapan atas memori banding Penuntut Umumsebagai berikut;Pengadilan Tipikor

PUTUSANNo. 289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tipikor Surabaya yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara Tipikor dengan acara pemeriksaan biasa pada pengadilan tingkat pertama,telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : Drs.

Bangkalan)n > S1n dan jenis penahanan :Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapassejak14November 2016 s/d.tanggal 0O83Desember 2016;Perpanjangan Penahanan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas olehpenuntut Umum sejak tanggal04Desember2016 s/d. tanggal12Januari2017;Penuntut Umum ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejakKO9Desember 2016 s/d.tanggal 28Desember 2016;Hakim Pengadilan Tipikor ;Ditahan dengan jenis tahanan Rutan/Lapas sejak 19 Desember 2016 s/d.tanggal 17 Januari 2017;Perpanjangan Penahanan

Perkara :PDS01/Bklan/11/2016 tertanggal 07Februari 2017 yangpada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tipikor Surabaya agar terdakwa dijatuhi hukuman sebagai berikut :1.Menyatakan terdakwa Drs.

Yang dilakukan secara bersamasama;Unsur ke1 : setiap orang :Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang diajukan Penuntut Umumkepersidangan Tipikor adalah terdakwa Drs.

SH., MH., Penitera PenggantiPengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh JaksaHalaman ke 267 PutusanPerkara No. :289/Pid.Sus/TPK/2016/PN.SBYPenuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bangkalan dan Terdakwa dengan didampingioleh Penasehat Hukumnya;HAKIM ADHOC TINDAK PIDANA HAKIM KETUA MAJELISKORUPSI SEBAGAI ANGGOTA KUSDARWANTO, S.H., S.E., M.H., WIWIN ARODAWANTI, S.H., M.H.

Hakim Tinggi Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 5Januari 2018 sampai dengan tanggal 3 Pebruari 2018;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor Banjarmasin, sejak tanggal 4Pebruari 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;8. Perpanjangan penahanan Ketua Mahkamah Agung RI.

Penasihat Hukum Terdakwa, tertanggal 05 Januari2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yang dibuatoleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Jaksa Penuntut Umum, tertanggal 05Januari 2018 dengan Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN.Bjm., yangdibuat oleh Satrio Prayitno, S.H., M.H.

Panitera Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Banjarmasin, yang menerangkan bahwa PenuntutUmum pada tanggal 05 Januari 2018 telah mengajukan permintaanbanding terhadap putusan Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor19/Pid.SusTPK/2017/PN Bjm., tanggal 29 Desember 2017 dan ataspermintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepadaPenasihat Hukum Terdakwa sebagaimana Akta PemberitahuanPermohonan Banding Nomor 01/Akta.Pid.Sus/Tipikor/2018/PN. Bjm.

W15.U1/596/Pid/Tipikor/l/2018, masingmasing tanggal 29 Januari2018 yang dibuat oleh H.

Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00(lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor/2014/PN.PL tanggal 4 September 2014yang amar lengkapnya sebagai berikut:1. Menyatakan Terdakwa I. HERMAN SASAWE S.Sos alias HERMAN danTerdakwa Il. ABD ARIF alias ARIF tidak terbukti secara sah danHal. 35 dari 72 hal. Put.

yang berhak (GUNAWAN SASAWE);Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkaramasingmasing sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang amar lengkapnyasebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa HermanSasawe, S.Sos alias Herman dan Penuntut Umum tersebut:Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

atau undangundang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum harus ditolak;Menimbang, bahwa namun demikian terlepas dari alasan kasasiPenuntut Umum dalam perkara a quo, agar tujuan pemidanaan yangmemberikan efek jera pada para pelaku dapat tercapai dan disesuaikan denganperan para Terdakwa secara proporsional maka Putusan Judex Facti/Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu Nomor 21/Pid.SusTPK/2015/PTPAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaiki Putusan Judex Facti/PengadilanNegeri Palu Nomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Pid.Sus/2016dan ditambah dengan UndangUndang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahankedua dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturanperundangundangan lain yang bersangkutan;MENGADILIMenolak Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umumpada Kejaksaan Negeri Buol tersebut;Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di PaluNomor 21/Pid.SusTPK/2015/PT PAL tanggal 4 Juni 2015 yang memperbaikiPutusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri PaluNomor 29/Pid.Sus/Tipikor

Hakim Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 September 2014 s/d tanggal 29 Oktober2014 ;6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tipikor, sejak tanggal 30 Oktober 2014 s/d tanggal28 Desember 2014 ;7.

;PENGADILAN TIPIKOR TERSEBUT ;Telah membaca berkas perkara dan suratsurat yang berhubungan dengan perkara tersebut;Telah mendengar keterangan SaksiSaksi dan keterangan Terdakwa ;Telah melihat dan meneliti barang bukti ;Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 01 Desember 2014, yang padapokoknya menuntut agar Pengadilan Tipikor Semarang memutuskan sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa SRI JOKO WALUYO Bin H.

Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tipikor pada PengadilanNegeri Surabaya, sejak tanggal 10 Januari 2013 sampai dengan tanggal 08Februari 2013; 5. Hakim Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 31 Januari 2013 sampai dengan tanggal 01 Maret 2013 ;6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabayasejak tanggal 02 Maret 2013 sampai dengan tanggal 30 April 2013 ; 7.

Perpanjangan ke1 (satu) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 01 Mei 2013 sampai dengan tanggal 30 Mei2013; 8. Perpanjangan ke2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tipikor pada PengadilanTinggi Surabaya sejak tanggal 31 Mei 2013 sampai dengan tanggal 29 Juni2013; Terdakwa I. BAGOES SOEPRAYOGO,SE menghadap dipersidangan didampingioleh Penasehat Hukum bernama : 1. .SUNARNO EDY WIBOWO, SH., MHum ;2. JADIAGUS ARIADI, SH., MHum ; 3. TERRANG ARIS DARWIN, SH ;4.

apabila Pejabat yang berwenang melanggar SOP/SK Dir maka ygbersangkutan dikatakan menyalahgunakan kewenangan, bukan melawan hukum karena melanggar AAUPB ;Bahwa apabila ada pelangggaran terhadap SOP mengakibatkan potensimerugikan Bank/ merugikan keuangan Negara tidak bisa serta mertadikatakan telah melakukan tindak pidana korupsi, dan pengertian tersebutadalah (salah), kalau tindak pidana perbankan tapi diadili sebagai tipikorberarti ............92berarti melanggar asas Lex Spesialis ( Pasal 14 UU tipikor

Putusan tersebut dibacakan pada sidang yangterbuka untuk umum pada hari : SELASA tanggal : 18 JUNI 2013, oleh Hakim KetuaMajelis dengan didampingi oleh HakimHakim Anggota tersebut, dengan dibantu olehMUHAMMAD ISA, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tipikor padaPengadilan Negeri Surabaya dengan dihadiri oleh : HARI WIBOWO, S.H., M.H.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada PengadilanNegeri Bandung sejak tanggal 8 Februari 2017 sampai dengan tanggal 9Maret 20017;2. Perpanjangan Ketua Pengadilan .Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) padaPengadilan Negeri Bandung sejak 10 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8Mei 2017;3.

AAH SAPAAH Binti OTONATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi Pasar Hippatas (PeriodeTahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yang perkaranya diajukan dalamperkara tersendiri), bertempat di kantor Bank Bukopin Cabang Tasikmalayadi Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yangmasih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi(TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagai orang yang melakukan,yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan itu,secara

AAHSAPAAH Binti OTO NATADISASTRA selaku Bendahara Koperasi PasarHippatas (Periode Tahun 2002 sampai dengan tahun 2013), (yangperkaranya diajukan dalam perkara tersendiri), bertempat di kantor BankBukopin Cabang Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya atau setidaktidaknyapada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum PengadilanTindak Pidana Korupsi (TIPIKOR) Bandung, secara bersama sama sebagaiorang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut sertamelakukan, dengan tujuan menguntungkan

kedudukanMenimbang, bahwa pengertian unsur penyalahgunaan kewenangan,kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukansebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tindak Pidana Korupsi jugamengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsurmenyalahgunakan, kewenangan dialternatiikan dengan penyalahgunaansarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;Menimbang, bahwa untuk memperoleh pengertian penyalahgunaanwewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 UU Tipikor

PUTUSANNo:93/Pid.Sus.K/2012/PN Mdn.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPENGADILAN TIPIKOR MEDAN yang mengadili perkara pidana tindakpidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkatpertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama : HARIS MUNANDA,ST;Tempat lahir : Tanjungbalai;Umur / tgl. Lahir : 46 tahun / 1 Oktober 1966;Jenis kelamin : Lakilaki;Kebangsaan : Indonesia;Tempat tinggal : Jl.

Hakim Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 03 Desember 2012 s.d. 1Januari 2013;4. Ketua Pengadilan Tipikor Medan sejak tanggal 02 Januari 2013 s.d. 02Maret 2013;5. Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Pertama sejak tanggal 03 Maret 2013s.d. 1 April 2013;6.

Ketua Pengadilan Tinggi Tahap Kedua sejak tanggal 02 April 2013 s.d.01 Mei 2013;halaman 1 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.MdnTerdakwa didampingi oleh Penasihat WHukum: Zulkiflii,SH, Fahry AndiHarahap,SH, SumantriiSSH dan Dedi Suheri,SH, para Advokat pada KantorAdvokad ZULKIFLISH & Associates berkantor di Jalan Prof.M.Yamin,SH,Kelurahan Kisaran Naga, Kecamatan Kisaran Timur, Kabupaten Asahan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Desember 2012;Pengadilan Tipikor tersebut:Telah membaca Penetapan

Ketua Pengadilan Tipikor Medan padaPengadilan Negeri Medan No.93/Sus.K/2013.PN.Mdn tentang PenunjukanMajelis;Telah membaca Penetapan Majelis Hakim No.93/Sus.K/2013/PN.Mdntentang Penetapan Hari Sidang;Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;Telah mendengar keterangan para saksi dan terdakwa dimukapersidangan serta meneliti barang bukti;Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umumdengan dakwaan sebagai berikut:PRIMAIR:KESATUPRIMAIRBahwa Terdakwa HARIS MUNANDA, S.T. selaku Pejabat

DENNY ISKANDAR, SH.Hakim AdHoc Tipikor Panitera Pengganti,LEONARDUS SINAGA, SH. halaman 149 dari 149Putusan No.93/Pid.Sus.K/2012/PN.Mdn

tahun2007 dan pada tahun 2008 sebesar Rp23.000.000.000,00 (duapuluh tiga miliar) yang diduga tidak sesuai dengan StandartOperasional Prosedur (SOP);113) 1 (satu) berkas Laporan Peristiwa AQA Wilayah Padang, Nomor:AQA/02/046/R tanggal 17 September 2010;114) 1 (satu) berkas Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia tentangkewajiban penyusunan dan pelaksanaan kebijaksanaan perkreditanBank bagi Bank umum Nomor: 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret1995;Dipergunakan dalam perkara lain yaitu Nomor: 56/Pidsus/Tipikor

/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa DRS.MULYAWARMAN, MM danNo.57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa ARMANISEVANTI;Membebankan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00(sepuluh ribu rupiah);Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanTinggi Pekanbaru Nomor: 11/Pid.Sus.TPK/2015/PT.PBR tanggal 29 Juni 2015yang amar lengkapnya sebagai berikut:Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Penasihat HukumTerdakwa;Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

pada PengadilanNegeri Pekanbaru Nomor 58/PID.SUS/TIPIKOR/2014/PN.PBR tanggal 23Maret 2015, sekedar lamanya pidana yang dijatunkan kepada Terdakwayang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:Hal. 73 dari 121 hal Putusan Nomor 2292 K/PID.SUS/2015.

Mulyawarman, M.M., danNomor: 57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa ArmainiSevanii;6.

Mulyawarman, M.M., dan Nomor:57/Pidsus/Tipikor/2014/PN.PBR atas nama Terdakwa Armaini Sevanti;Membebani Pemohon Kasasi II/Terdakwa tersebut untuk membayarbiaya perkara dalam semua tingkat peradilan dan dalam tingkat kasasi iniditetapkan sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan MahkamahAgung pada hari Senin, tanggal 16 November 2015 oleh Dr. Artidjo Alkostar,S.H.

., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri/PHI/Tipikor Serang Kelas 1A Nomor 172/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Srg.

Secara Melawan Hukum disebutkan:Bahwa terhadap keseluruhan pertimbangan dalam putusan Majelis HakimPengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh telah mengesampingkan hukumpembuktian, tidak memperhatikan secara seksama adanya kekuatanpembuktian dan alat bukti yang diperoleh di persidangan PengadilanNegeri/Tipikor Banda Aceh, dalam rangka menjelaskan modus operandidari para Terdakwa yang memiliki sifat atau mencerminkan sifat melawanhukum, yang sudah cukup diperoleh dalam persidangan yaitu sebagaiberikut:a

Kami Jaksa Penuntut Umum berpendapat fakta hukumMajelis Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh tersebut sangatmengadangada dan mencari alasanalasan pembenaran pada diripara Terdakwa, dimana alasanalasan pembenar tersebut tidakterdapat dalam halhal yang menghapuskan kesalahan disebabkanperbuatan tindak pidana yang dilakukannya sesuai apa yangdirumuskan Pasal 44, Pasal 48 dan 49 KUHP.

Curah hujan yang tinggi pada saat tertentu (kehilangan waktu3 hari);Oleh karenanya alasanalasan yang menjadi pembenaran dalampertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri/Tipikor BandaAceh tersebut di atas mengenai keterlambatan pekerjaan telahdituangkan oleh para pihak dalam Surat Perjanjian Addendum 2(kontrak addendum dua) mengenai perpanjangan waktu,sehingga apabila sesuai dengan addendum 2 tersebut rekananpelaksana PT.

Hakim Ad Hoc Tipikorpada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam tulisannya yang berjudulKerugian Negara Di Luar Dakwaan Yang Terbukti Di Persidangan SejauhMana Sikap Hakim dalam Majalah Hukum Varia Peradilan Tahun KeXXIX Nomor 343 Juni 2014 Penerbit Ikatan Hakim Indonesia IKAHI, padahalaman 89 sampai dengan 90 menyatakan Dalam perkara tipikor yangdisidangkan di Pengadilan Tipikor, kerugian Negara sangat dimungkinkandiketemukan di luar surat dakwaan penuntut umum dan/atau di luar objekaudit dari BPK

Gunakarya Nusantara telah menerima pembayaran pekerjaan yangdibayarkan terlalu besar senilai Rp678.573.755,18 (enam ratus tujuhpuluh delapan juta lima ratus tujuh puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluhlima rupiah koma delapan belas sen);Sehingga demikian Judex Facti telah salah menerapkan hukum denganmengesampingkan hukum pembuktian, tidak memperhatikan secaraseksama adanya kekuatan pembuktian dan alat bukti yang diperoleh dipersidangan Pengadilan Negeri/Tipikor Banda Aceh.