Bahwa pada posita poin 10, Tergugat tidak keberatan bercerai denganPenggugat, tetapi Tergugat minta hak asuh anak Penggugat denganTergugat diberikan kepada Tergugat;Bahwa, terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telahmenyampaikan repliknya secara lisan yang pada pokoknya adalah tetap padasurat gugatanya semula kecuali halhal sebagai berikut:1.

Mamuju Nomor 162/Pat.G/2020/PA.Mmj.Tergugat minta agar hak asuh anak tersebut diberikan kepada Penggugatkarena selama ini anak tinggal dan diasuh oleh Penggugat, selain itu jugaanak masih kecil dan Tergugat suka minumminuman keras serta bekerja dikebun.Bahwa, atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikandupliknya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap padajawabannya dan tetap minta hak asuh anak diberikan kepada Tergugat karenasecara ekonomi Tergugat lebin mapan dibanding

anak ditetapbkan kepada Penggugat, begitu juga Tergugattelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokokya menyatakantidak keberatan bercerai dengan Penggugat, namun mohon hak asuh anakditetapkan kepada Tergugat;Bahwa, untuk meringkas uraian putusan ini, maka segala sesuatu yangtercatat dalam berita acara sidang perkara ini ditunjuk sebagai bagian yangtidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMDalam KonvensiMenimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di

Mamuju Nomor 162/Padt.G/2020/PA.Mmj.Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat konvensi telah memintahak asuh anak (hadhonah) terhadap seorang anak Tergugat dengan Penggugatyang bernama ANAK PENGGUGAT DENGAN TERGUGAT;Menimbang, bahwa terhadap permintaan Tergugat konvensi tersebut,Hakim memahami sebagai gugatan rekonvensi;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi tersebut masihdalam tugas dan wewenang Pengadilan Agama dan disampaikan bersamadengan jawaban Tergugat konvensi, maka sesuai ketentuan

Mamuju Nomor 162/Padt.G/2020/PA.Mmj.sehingga hakim berpendapat bahwa keluar rumahnya Tergugat ke rumah orangtuanya, dalam konteks pertimbangan hak asuh anak (hadhonah), bukanlahbentuk kenakalan, tetapi juteru sebagai bentuk kasin sayang anak terhadaporang tuanya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan Penggugatbekerja di kebun dari pagi hingga sore hari, sehingga jika anak tersebut diasuholeh Penggugat, maka dikhawatirkan anak tersebut tidak terawat dengan baikdan tidak terurus kebutuhan

Fakta hukum kedua gugatan hak asuh anak berdasarkan hukum;3.

anak berdasarkan hukum;Menimbang,bahwa sehubungan dengan fakta hukum ini dalilgugatan penggugat meminta agar hak asuh anak diserahkan kepadaPenggugat ;Hal.14 dari 21 hal.

No. 690/Pdt.G/2019/PA.Mtr.Menimbang, bahwa sehubungan dengan gugatan hak asuhanak yang perlu untuk dipertimbangkan secara teliti, seksama dananalisis yang tepat dan proporsional, adalah meskipun dalil gugatantentang hak asuh anak berdasarkan hukum akan tetapi apakah bisadikabulkan atau tidak akan dipertimbangkan berikut ini;Menimbang, bahwa untuk dapat memberikan pertimbanganhukum yang jelas, terarah dan runtut maka harus bertitik tolak dari dalilyang dituangkan dan diuraikan dalam gugatannya;Menimbang

, bahwa sehubungan dengan dalil gugatanpenggugat yang meminta hak asuh anak, ada dua aspek hukum yangpenting untuk dipertimbangkan secara cermat yakni :1.

anak dapat dikabulkan atau tidak maka berpijak padaaspek hukum pertama yakni umur anak harus belum mumayyiz;Menimbang bahwa oleh karena umur anak masih belummumayyiz maka gugatan hak asuh anak dapat untuk dikabukan;Hal.15 dari 21 hal.

anak (hadhanah) dan nafkah anak, maka majelis perlumempertimbangkan hubungan hukum (innerlejk samen hagen) yangterkandung di dalamnya;Menimbang, bahwa terhadap kumulasi hak asuh anak dan nafkah anakadalah berhubungan erat dengan akibat yang ditimbulkan dari adanyaperceraian, sehingga kumulasi tersebut memiliki hubungan hukum dan dapatdibenarkan sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana perubahannya yangpertama dan perubahan yang kedua

Hak asuh anak (hadhanah);Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannnya memohon agar hakasuh anak atas nama ANAK 1 umur 20 tahun, ANAK 2 umur 17 tahun, ANAK 3umur 13 tahun dan ANAK 4 umur 6 tahun ditetapkan kepada Penggugat;Menimbang, bahwa alasan hak asuh anak ditetapbkan kepada Penggugatadalah keempat anak tersebut tinggal bersama Penggugat sedangkan Tergugatsudah jarang berada di rumah meski masih beralamat yang sama.

Anak pertama telahnyata lebin banyak berinteraksi dengan Tergugat ketika berada di Pontianak;Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut di atas maka gugatanPenggugat atas hak asuh anak pertama harus dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang, bahwa anak kedua bernama ANAK 2 umur 17 tahun 5 bulan,dan telah mumayyiz (vide pasal 105 huruf b Kompilasi Hukum Islam) telahmemberikan pernyataan bahwa lebih memilih untuk berada di bawahpengasuhan Penggugat;Menimbang, bahwa anak kedua telah memberikan pernyataannya

Dan orang tua yang menyekolahkan anaknya di ponpessecara tidak langsung telah mendelegasikan tugasnya dalam mengasuh danmendidik anak kepada pengurus atau pengasuh ponpes yang bersangkutan;Menimbang, bahwa anak yang menjadi santri tidak hanya diasuh dandibekali ilmu pengetahuan namun juga dididik untuk menjadi menjadi anaksaleh yang berguna di kemudian hari;Menimbang, bahwa atas pertimbanganpertimbangan di atas, makagugatan Penggugat atas hak asuh anak ketiga dinyatakan tidak dapat diterima;Menimbang

anak (Hadhanah) terhadapanak ketiga adalah patut untuk dikabulkan;2.

;Bahwa dengan sikap Tergugat yang meninggalkan rumah dan melakukanperselingkuhan dengan lakilaki lain, jelas membuktikan Tergugatdikhawatirkan dapat berdampak buruk pada psikologis anak;Bahwa Tergugat dengan sukarela juga telah menyerahkan hak asuh anakperkawinan kepada Penggugat berdasarkan Surat Kesepakatan Cerai danHak Asuh Anak antara Penggugat dan Tergugat yang di tanda tangani tanggal15 Agustus 2020.

Dimana dalam point 3 Surat Kesepakatan tersebut jelasdisebutkan bahwa mengenai Hak Asuh Anak, Tergugat sepakat bahwa HakAsuh Anak jatuh kepada Penggugat;Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, maka demi kepentingan AnakPerkawinan, sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang memeriksa danmengadili Perkara Perceraian a quo menetapkan Penggugat sebagaipemegang Hak Asuh atas Anak Perkawinan, dengan ketentuan bahwaTergugat memiliki hak untuk bertemu dan berkunjung setiap saat ataspersetujuan Penggugat

Fakta bahwa Pembanding semula Penggugat sendiri yangtelah memasukan bukti P9 ( SP3 ) dan bukti P10 ( Surat Ketetapan PenghentianPenyidikan ) untuk atas nama Terbanding ; Bahwa bukti P8 Surat Kesepakatan Cerai dan Hak asuh Anak tertanggal15 Agustus 2020 , senyata nya merupakan perjanjian yang batal demi hukum dantidak memenuhi syarat , dikarenakan :1.

Surat Kesepakatan Cerai dan hak asuh anak , tertanggal 15 Agustus2020 ;6.

Surat Perintah Penghentian Penyidikan ( SP3 ) tertanggal 9 September2020 dan Surat Ketetapan Penghentian Penyidikan ;Menimbang bahwa dari 6 ( enam ) fakta tersebut diatas , dapat di simpulkanlagi yang lebih mengerucut yang masih di permasalahkan kedua belah pihak yaknitentang Hak Asuh Anak , yang di dalam putusan Pengadilan Negeri di serahkanHalaman 25 Putusan No.430/Pdt/2021/PT.DKI.kepada Terbanding semula Tergugat , dilain pihak Pembanding semula Penggugatmemohon agar Hak Asuh Anak diserhakan kepadanya

PUTUSANNomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nphese SN) (Ah Il al aDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Ngamprah yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkaragugatan hak asuh anak antara:Penggugat, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaanWiraswasta, tempat tinggal di Xxxxxxx, Kabupaten BandungBarat, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ARIYANA S.AJISAKHA, S.Ag., SH., DZIKIR ZULKIFLI, S.Sy.

tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Buruh,tempat tinggal di Xxxxxxxxx Kabupaten Bandung Barat, sebagaiTergugat;Pengadilan Agama tersebut;Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alatalat bukti dipersidangan;DUDUK PERKARABahwa Penggugat berdasarkan surat gugatan tanggal 21 Agustus 2019yang terdaftar di register Kepaniteraan Pengadilan Agama Ngamprah denganNomor 1900/Pdt.G/2019/PA.Nph tanggal 23 Agustus 2019 telah mengajukangugatan hak asuh

anak dengan dalildalil sebagai berikut:1.

anak, oleh karenanya Penggugatmengajukannya kemudian, dan Penggugat telah berusaha untukmenyelesaikannya secara kekeluargaan kepada Tergugat dengan caramengingatkan Tergugat agar memberikan kewajibannya dalam menafkahianak, akan tetapi tidak berhasil (menemui jalan buntu);Bahwa, Penggugat mampu dan sanggup untuk merawat sertamembesarkan anak tersebut yang bernama: AK, karena sedari lahir anaktersebut sangat dekat dengan Penggugat;Bahwa, demi untuk terjaminnya Penggugat dalam memberikanperlindungan

No. 1900/Pdt.G.2019/PA.Nphkarena selama ini Tergugat sudah tidak pernah lagi memberikan nafkahuntukanak Penggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa,memutus, dan menyelesaikan gugatan hak asuh anak Penggugat terhadapTergugat berdasarkan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 11 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 yang dirubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun2006 dan perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 joPasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang

Bahwa setelah anak ikut Penggugat, Tergugat tidaksetuju. anak ikut Penggugat, padahal' kenyataannyasehari hari anak tersebut lebih dekat denganPenggugat dari pada dengan Tergugat, dan Penggugatsangat menghawatirkan perkembangan anak tersebutkarena bekas suami Penggugat mempunyai' sifat yangkeras baik terhadap Penggugat maupun anaknyadisamping itu untuk mendapatkan kepastian hukum,Penggugat sangat memerlukan surat keputusan tentanghak asuh anak tersebut;Bahwa atas dasar alasan alasan tersebut, Penggugatmohon

anak ini, bahwaPenggugat dan Tergugat adalah suami isteri menikah padatanggal 11 April 2008 dan telah dikaruniai 1 anak bernamaANAK I, umur 9 % bulan.

Untuk mendapat kepastian hukum, = makaPenggugat mohon keputusan hak asuh anak bernama ANAK Iberada dalam asuhan Penggugat ;Menimbang, bahwa terhadap alasan gugatan Penggugattersebut, Tergugat tidak dapat didengar keterangannyakarena tidak pernah hadir dan tidak mengutus orang lainsebagai wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan,Majelis Hakim berpendapat secara hukum Tergugat tidakmenyangkal alasan alasan gugatan Penggugat ;Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya,Penggugat mengajukan bukti

huruf (f) dan pasal 2 ayat (1) PeraturanPemerintah Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2000 TentangBea Materai, maka Majelis menilai bukti tersebutmerupakan bukti autentik dan dapat dijadikan sebagai alatHal 9 dari 15 hal Put No.1943/Pdt.G/2011/PA.Sdabukti yang sah dalam perkara inl;Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat danketerangan saksi saksi, dan dikuatkan bukti P.1terbukti Penggugat Beragama Islam dan bertempat tinggaldi wilayah Kabupaten Sidoarjo, dan gugatan Penggugatadalah hak asuh

anak, maka berdasarkan pasal 2, 4 danpasal 49 huruf (a) Undang Undang No.7 tahun 1989,sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang nomor 3tahun 2006 dan Undang Undang nomor 50 tahun 2009 tentangPeradilan Agama, maka perkara ini wewenang PengadilanAgama Sidoarjo ;Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan 2orang saksi yang bernama SAKSI I dan SAKSI II, keduanyamemberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat dahulusebagai suami isteri dan telah dikaruniai 1 anak bernamaANAK I, umur 9 % bulan

gugatannya, bahkankesempatan tersebut telah diberikan dalam tiga kali persidangan, namunPenggugat tidak dapat mengajukan saksisaksi untuk memperkuat dalilgugatannya;Bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk beritaacara sidang perkara sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sepertidiuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam, dan gugatanhak asuh

anak adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama oleh karena ituberdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat 1 Huruf (a) UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 jo.

anak demi kemaslahatan dan psikologisanak, namun tidak berhasil;Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai tersebut, parapihak juga telah menempuh proses mediasi melalui Mediator H.Mursid, S.Ag.

2015/PA.Sbsperubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009 dan juga telahmemenuhi ketentuan Pasal 2 dan 5 peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1Tahun 2008;Menimbang, bahwa Penggugat adalah bekas istri Tergugat dari perceraianyang telah dilangsungkan di Pengadilan Agama Sambas dengan Akta CeraiNomor Xxxx/xx/xXxxx/xx.xxx, tanggal 5 Januari 2015, dan anakanak Penggugatdan Tergugat berada dalam asuhan Tergugat, oleh karena itu Penggugatmemiliki legal standing untuk mengajukan perkara gugatan hak asuh

anak(hadhanah);Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agarmendapatkan hak asuh anak kedua bernama A H, karena Penggugat tidakpernah diberi izin untuk menjenguk anakanak, sedangkan Penggugat inginmencurahkan kasih sayangnya sebagai ibu;Menimbang, bahwa terhadap dalildalil gugatan Penggugat tersebut,Tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah sebagian dalil gugatanPenggugat yang pada pokoknya Penggugatlah yang memang jarang inginmenjenguk anakanak, bahkan diberi uang terlebin

PUTUSANNomor : 2254/Pdt.G/2016/PA.SdaKEM ash ByDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkaraPerdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis Hakim telahmenjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Hak Asuh Anak antara :PENGGUGAT umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan lbu rumah tanggatempat kediaman di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiPenggugat;melawanTERGUGAT umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Kuli Batu tempatkediaman

di Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagaiTergugat; Pengadilan Agama Sidoarjo; Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan; Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi sertamemeriksa bukti lain di muka sidang;TENTANG DUDUK PERKARANYABahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juli 2016yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidoarjo, Nomor :2254/Pdt.G/2016/PA.Sda, telah mengajukan Gugatan Hak Asuh Anak denganuraian/alasan sebagai

tidak berhasil;Menimbang, bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentangPeradilan Agama sebagaimana diubah dengan UndangUndang Nomor 3Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun2009 dalam Pasal 49 dan Penjelasannya Huruf a angka 11 menentukan bahwaPengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, danmenyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orangorang yang beragamaIslam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud bidangperkawinan antara lain mengenai hak asuh

anak (Hadlonah), sehingga perkaraa quo berada dalam lingkup kKewenangan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara iniadalah Penggugat mengajukan gugatan hak asuh anak (Hadlonah) Penggugatdan Tergugat bernama Anak Kandung Penggugat dan Tergugat, tanggal lahir11052011 yang berada dalam penguasaan Penggugat dengan kepentinganuntuk mengurus kartu keluarga dan dokumen penting lainnya;Hlm.6 dari 10 him.

Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon bernama Abdul Rauf Marasabessy, laki-laki, lahir di Bogor pada tanggal 1 Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;

4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

a. Nafkah selama idah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) setiap hari x 100 hari = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

b.

No. 5019/Pdt.G/2020/PA.Cbn.Termohon kurang perhatian dan kasih sayang kepada anak, maka cukupberalasan jika Hak Pemeliharaan dan Hak Asuh Anak (hadhanah) yaituananda Anak Pemohon dan Termohon diserahkan sepenuhnya kepadaPemohon. Hal tersebut sesuai dan sejalan dengan YurisprudensiMahkamah Agung R.I. Nomor 906 K/Sip/1973, Tanggal 25 Juni 1974berbuny!

Bahwa berdasarkan uraian dan dalil a quo maka tidak berlebihandan cukup alasan hukum kiranya Pemohon mohon ke hadapan MajelisHakim yang menerima, memeriksa, serta mengadili perkara a quo agarberkenan untuk menerima Permohonan Cerai Talak dan Hak Asuh Anak(hadhanah) Anak Pemohon dan Termohon diserahkan sepenuhnya kepadaPemohon.Maka, berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohonkepada Ketua Pengadilan Agama Cibinong cq.

Menetapkan hak hak asuh anak (hadhanah) yang lahir dariperkawinan antara Pemohon dan Termohon yaitu Anak Pemohon danTermohon anak lakilaki yang lahir di Bogor pada tanggal 1 Februari2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;4.

Hak asuh anak diserahkan kepada Pemohon dan Termohon diberikankebebasan untuk menjenguk dan membawa anak terebut secara baikbaiksetelah terlebih dahulu dibicarakan antara Pemohon dengan Termohon;Hal. 6 dari 16 Hal. Put.

Menetapkan hak asuh anak (hadhanah) Pemohon dan Termohon bernamaAnak Pemohon dan Termohon, lakilaki, lahir di Bogor pada tanggal 1Februari 2019 berada dalam pengasuhan dan pemeliharaan Pemohon;4. Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:a. Nafkah selama idah sebesar Rp 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah)setiap hari x 100 hari = Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);b. Mutah berupa kalung mas 24 (dua puluh empat karat seberat 3 (tiga)gram;5.

PUTUSANNomor 2422/Pdt.G/2020/PA.MdnDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Medan memeriksa dan mengadili perkara CeraiGugat dan Hak Asuh Anak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelishakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalamperkara antara:PENGGUGAT, tempat tanggal lahir: Jakarta, 16 Agustus 1997, umur 23 tahun,Warganegara Indonesia, NIK: 1271045608970003,Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan IbuRumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXX,

anak, kemudian mohon kepadaMajelis hakim agar menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatanPenggugat;Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segalahal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, yangmerupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahuntuk bercerai dan menuntut hak asuh anak sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa berdasarkan relaas panggilan, maka Penggugatdan

;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraiandan hak asuh anak yang merupakan bagian dari perkara di bidang perkawinansesuai dengan ketentuan Pasal 49 huruf (a) Undangundang Nomor 3 Tahun2006 sebagai perubahan terhadap Undangundang Nomor 7 Tahun 1989 dantelah mengalami perubahan kedua dengan Undangundang Nomor 50 Tahun2009, perkara ini termasuk kewenangan absolut (absolute competentie)Pengadilan Agama Medan, dan berdasarkan Pasal 73 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 Jo

Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam, maka secararelative competentie Pengadilan Agama Medan berwenang untuk memeriksa,mengadili dan menyelesaikan perkara ini;Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, maka yangmenjadi masalah pokok dalam perkara ini ialahn Penggugat menggugat ceraldan menuntut hak asuh anak sebagaimana telah diuraikan pada bagian dudukperkara;.

Putusan Nomor2422/Pdt.G/2020/PA.MdnMenimbang, bahwa Penggugat pada petitum angka tiga menggugathak asuh anak (hadanah) terhadap anak Penggugat dan Tergugat yangbernama XXXXX;Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan bukti P.2, dan P.3 sertaalat bukti saksi, sebagaimana yang akan dipertimbangkan di bawah ini;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan P.3 sebagaimanatelah dipertimbangkan di atas, bahwa anak bernama XXXXX adalah anakPenggugat dan Tergugat;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi bahwa

Putusan No.3609/Pdt.G/2020/PA.DpkBahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatanbalik (rekonvensi) terhadap Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi,yaitu berkenaan dengan hak asuh anak Penggugat Rekonvensi denganTergugat Rekonvensi;Bahwa apabila terjadi perceraian Penggugat Rekonvensi bermohon agarhak asuh anak Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensidiberikan kepada Penggugat Rekonvensi, dengan alasan selama ini anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tersebut berada

di bawahtanggung jawab Penggugat Rekonvensi, dan juga demi untuk menjaminmasa depan anak tersebut, termasuk pendidikannya;Bahwa selama ini Penggugat Konvensi yang mengantar jemput anakbersekolah di TK (PAUD) Taman Asuh Anak Muslim (TAAM) Al Huda,Perum Griya Sari Permai Ratujaya, dan senantiasa mengawasi anaktersebut;Bahwa Penggugat Rekonvensi mempunyai pekerjaan tetap sebagaiKaryawan BUMN (PT Kereta Api Indonesia), sedangkan TergugatRekonvensi selama ini tidak terouka mengenai pekerjaannya, dan

Memerintahkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi agar hakperwalian anak/hak asuh anak sepenuhnya diberikan kepada TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi;3. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebin dahulumeskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;Halaman5 dari 18 halaman.

anak diberikankepada Penggugat Rekonvensi:;Bahwa di persidangan TergugatKonvensi/Penggugat Rekonvensi jugatelah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sebagaiberikut:Dalam Konvensi@ Bahwa Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;Dalam RekonvensiHalaman dari 18 halaman.

Putusan No.3609/Pdt.G/2020/PA.Dpkmenetapkan satu orang anak Penggugat Rekonvensi dengan TergugatRekonvensi yang bernama Jihan Ghea Mutiara binti Abdullah (lahir di Depok,21 Mei 2014), berada di bawah hadhanah (pemeliharaan) PenggugatRekonvensi;Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi dalam jawabannyamenyatakan Tergugat Rekonvensi tidak keberatan apabila PenggugatRekonvensi ditetaobkan sebagai pemegang hak asuh anak PenggugatRekonvensi dan Tergugat Rekonvensi, dengan ketentuan Tergugat Rekonvensidiberikan

Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon.5. Memerintahkan kepada Termohon dan atau siapa saja untukmenyerahkan anak Pemohon dengan Termohon kepada Pemohondengan sukarela tanoa beban apapun.6.

Menetapkan hak asuh anak jatuh kepada Pemohon.Hal. 16 dari 33 Put. No.1027/Pdt.G/2014/PA .Wtp.5.

No.1027/Pdt.G/2014/PA .Wtp.perhatian dari Termohon selaku ibu kandungnya, sehingga dapatdikatakan bahwa alasan Pemohon meminta hak asuh anak jatuh ketangan Pemohon dikarenakan Termohon melanjutkan kuliahnya, itusama sekali tidak masuk akal, sehingga kiranya hak asuh anak tetap ditangan Termohon selaku ibu kandung anak..

anak tetap pada Termohon selaku ibukandung anak tersebut.Hal. 19 dari 33 Put.

Bahwa hak asuh anak sekiranya tetap diberikan kepada Penggugatrekonpensi selaku ibu kandung dari anak tersebut, mengesampingkankeinginan Tergugat rekonpensi yang ingin hak asuh anak jatuh ketangannya, dikarenakan Penggugat rekonpensi telah memberikanalasan yang rasional..

rumah Penggugat tanpa Izin terlebin dahulu dariPenggugat maupun suami Penggugatsehingga Penggugat merasa Terganggu danselalu merasa Kawatir;Bahwa Gugatan Penggugat sangat beralasan hukum untuk dikabulkan sebabhukum Hak asuh anak yang berlaku di Indonesia ketika orang tuannya berceraitelah di atur dalam pasal 41 Undangundang RI.

Bahwa oleh sebab Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi berperilaku buruksebagaimana diurai dalam poin 4, maka berdasarkan pada Pasal 49 ayat (1) UUPerkawinan telah sepantasnya dicabut hak kekuasaannya sebagai orang tua.Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi tidak berhakmendapatkan hak asuh anak (hadhanah), xxxxxxxxxx IN XXXXxX;6.

No. 1 tahun 1974 tentang Perceraian dan Pasal 105 Kompilasi HukumIslam (KHI.), yang menyatakan bahwa Hak asuh anak yang belum berumur 12tahun diberikan kepada ibunya dan Biaya kehidupan sang anak ditanggung olehayahnya.

Dengan demikian Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi berhakmendapatkan hak asuh anak (hadhanah), xxxxxxxxxx;5.

Dengan demikian Tergugat Rekonvensi/PenggugatKonvensi tidak berhak mendapatkan hak asuh anak (hadhanah), xxxxxxxxx;6.

HadhanahMenimbang, selain mengajukan gugatan perceraian, Penggugat jugamengajukan gugatan hak asuh anak yang bernama Anak, lahir pada tanggal 15Februari 2012 ;Menimbang, bahwa dalam konsep Hukum Islam, anak adalah amanahdari Allah Swt. Sebagai amanah, anak harus dilindungi keselamatan jiwaraganya oleh kedua orangtuanya. Kedua orangtualah yang palingbertanggungjawab terhadap keselamatan anaknya, baik di dunia maupunakhirat.

anak sebagaimana telahdiuraikan di atas, terdapat unsur penting lain yang harus diperhatikandalam menentukan hak asuh anak: rekam jejak orang tua anak.

Begitu jugasebaliknya, rekam jejak yang buruk dapat membawa dampak yangburuk kepada anak yang akan diasuhnya;Menimbang, bahwa terkait moralitas, hal penting yang perludiperhatikan adalah bagaimana perilaku orang yang akan ditetapkansebagai pemegang hak asuh anak dalam menjaga norma agama,norma hukum, norma kesusilaan, serta norma adat setempat;Menimbang, bahwa aspek kesehatan yang = yang perludiperhatikan adalah kesehatan jasmani dan rohani orang yang akanditetapbkan sebagai pemegang hak asuh anak

Untuk itu. perlu digali apakah orangyang akan ditetapbkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebutadalah pribadi yang berkesempatan dan berkemauan baik dalamurusan pemeliharaan anak, atau sebaliknya: abai terhadap urusanpemeliharaan anak dengan alasan kesibukan lain;Menimbang, bahwa ketiga aspek kepribadian orang yang akanditetapkan sebagai pemegang hak asuh anak tersebut sangat pentinguntuk diperhatikan.

Berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut, gugatanPenggugat terkait hak asuh anak patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan,maka Majelis Hakim harus menetapkan anak bernama Anak, lahir padatanggal 15 Februari 2012 berada di bawah hadhanah Penggugat;Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran MahkamahAgung Nomor 1 Tahun 2017, Majelis Hakim perlu) memberikanpertimbangan dan nantinya mencantumkan dalam amar putusan bahwaPenggugat selaku pemegang hak hadhanah harus

anak, yang secara lengkaptercantum dalam berita acara sidang;Bahwa untuk menguatkan dialildalil gugatannya, Penggugat telahmengajukan bukti tertulis berupa:1.

Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisinan dan pertengkaransecara terusmenerus terbukti di persidangan, maka Majelis Hakimmenceraikan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkantalak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;Menimbang, bahwa sebelum gugatan Penggugat dibacakanPenggugat menyatakan menambah gugatan hak asuh anak agar anakPenggugat dan Tergugat yang bernama ANAK lahir tanggal 29 September2015, ditetapbkan berada dibawah pengasuhan

Penggugat;Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 127 Rv, batasan yangdapat dilakukan Penggugat dalam perubahan gugatan adalah sepanjang tidakmerubah atau menambah pokok gugatan;Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim yang dimaksudpokok gugatan pada ketentuan pasal di atas adalah materi pokok gugatan atautuntutan, atau kejadian materiil gugatan, seperti dalam penambahan gugatan aquo yang secara tibatiba Penggugat menuntut hak asuh anak, hal tersebutsesungguhnya tidaklah dapat diterima,

Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya;Menimbang, berdasarkan Pasal 41 huruf a UndangUndang Nomor 1tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa baik ibu atau bapak tetapberkewajiban memelihara dan mendidik anakanaknya semata mataberdasarkan kepentingan anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 sampai 19 UndangUndangNomor 23 Tahun 2002 yang diubah dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun2014 tentang perlindungan anak telah memberi amanah bahwa orang yangdiberi hak untuk memegang hak asuh anak harus

anak demi terpeliharannyakepentingan terbaik untuk anak tetap harus dipertimbangkan;Menimbang, bahwa dengan berdasarkan buktibukti yang diajukanPenggugat maka dapatlah diketemukan faktafakta yang berkaitan dengangugatan hak asuh anak /hadhanah yaitu: Bahwa anak dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernamaANAK, lahir tanggal 29 September 2015 adalah masih dibawah umur dansekarang diasuh oleh Penggugat; Bahwa selama pisah untuk memenuhi kebutuhan hidup Penggugat dananaknya, Penggugat

Satu buah sepeda motor mio BB 4554Satu unit tempat usaha di pasar baru.Perlengkapan rumahEmas berupa cincin seberat 5 gram.Dan pinjaman orang tua Pemohon Rp 5.000.000,(lima juta rupiah);Menghukum Pemohon agar memenuhi semua yang menjadi hakTermohon sebagaimana pada poin 3 di atas;Menghukum Pemohon agar memberikan 12 bagian dari harta bersamasebagaimana tercantum pada poin 4;Menetapkan hak asuh anak kepada Termohon;Membebankan biaya perkara menurut peraturan dan hukum yangberlaku;Jika Majelis Hakim

anak serta tetap menuntut Iddah sebesar Rp 100.000,/nari yang seluruhnya berjumlah Rp 10.000.000, dan kenangkenangan/mutahberupa uang sejumlah Rp 9.000.000, (Sembilan juta rupiah), namundikesimpulan akhir ianya menuntut kembali hak asuh anak agar ditetapkandibawah asuhannya;Bahwa, atas tuntutan Termohon Konvensi secara lisan tersebut diatasPemohon Konvensi menanggapinya secara lisan ianya hanya mampumemberikan nafkah iddah sebesar Rp 10.000, perhari yang seluruhnyaberjumlah Rp 1.000.000, (Satu juta

Pasal 116 huruf (f)Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak terhadapTermohon Konvensi, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenaiizin talak raji tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, olehkarena itu dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon juga memohonagar mendapat hak asuh anak Pemohon dan Termohon yang bernama : AbisarAfkar, Lakilaki

Nomor 38 /Pdt.G/2015/PAPYB.anak tersebut masih dibawah umur dan masih memerlukan kasih sayangTermohon sebagai ibu kandung keduanya;Menimbang, oleh karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohondan Termohon dalam hal hak asuh anak yang bernama : Abisar Afkar, Lakilaki,umur 1 tahun, maka majelis akan mempertimbangkannya sebagi berikut:Menimbang, bahwa pengasuhan atau hadlonah dalam perspektif danpandangan Islam menempati satu dari beberapa konsep perwalian yangpengaturannya sangat jelas.

Nomor 38 /Pdt.G/2015/PAPYB.6.Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (Hambali bin SarifulHamonangan) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap TermohonKonvensi () di depan sidang Pengadilan Agama Panyabungan.Menetapkan hak asuh anak bernama Abisar Afkar, lakilaki, umur 1tahun dibawah pemeliharaan dan asuhan Termohon Konvensi.Menghukum Pemohon Konvensi untuk menyerahkan hak asuh anaktersebut kepada Termohon Konvensi.Memerintahkan Panitera) Pengadilan Agama Panyabungan utnukmengirim salinan penetapan

Begitu pula sebaliknya pihakyang dinyatakan berhak melakukan hadhanah tidak perlu merasa menangsehingga memandang hubungan anak dengan pihak yang dinyatakan tidakberhak melakukan hadhanah menjadi putus;Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang berhak ditunjuksebagai pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah pihak yang dapatmenjamin terpeliharanya kepentingan yang terbaik bagi anak sebagaimanadisebutkan dalam Pasal 41 huruf a UndangUndang Perkawinan.

Olehkarenanya, Pengadilan akan mempertimbangkan faktafakta di persidanganuntuk menilai siapa yang lebih layak dan berhak ditunjuk sebagai pemeganghak asuh anak demi terpeliharanya kepentingan terbaik bagi anak;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 105 huruf a dan b KompilasiHukum Islam disebutkan bahwa dalam hal terjadinya perceraian, pemeliharaananak yang belum mumayyis atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalahhak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak yang sudah mumayyis diserahkankepada anak itu

anak (hadhanah), akan tetapi hal ini tidak menutup danmenghilangkan hak Tergugat sebagai ayah kandung untuk bertemu danmengunjungi anaknya demi meluapkan rasa cinta dan kasih sayangsebagaimana layaknya hubungan anak dan ayah, sejauh tidak mengganggukepentingan anak tersebut.

Halini Senada dengan maksud Pasal 59 ayat (2) UndangUndang Nomor 39 tahun1999 tentang Hak Asasi Manusia;Menimbang, bahwa sebagai konsekuensi atas kewajiban dimaksud diatas, apabila Penggugat selaku pemegang hak asuh anak (hadhanah) tidakmemberi akses atau berusaha menghalanghalangi Tergugat bertemu anaknyaatau sebaliknya melarang anak bertemu langsung dan berhubungan secarapribadi dengan Tergugat dengan alasan yang tidak dibenarkan hukum, makahak asuh anak (hadhanah) yang telah diberikan kepadanya

dapat dicabut;Menimbang berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim secaraex officio memerintahkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh anak agartetap memberikan akses kepada Tergugat untuk bertemu anak tersebutsebagaimana tersebut pada amar putusan ini;Hal 16 dari 18 hal Put.

PUTUSANNomor 0088/Pdt.G/2017/PA.Mrk.weDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadiliperkara cerai gugat dan hak asuh anak pada tingkat pertama, dalamsidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan antara:Penggugat, lahir di Surabaya, tanggal 26 Oktober 1991, umur 25 tahun,Agama Islam, Pendidikan terkahir SLTA, PekerjaanWiraswasta (Agen BBM PT.

Bahwa Penggugat memohon penetapan hak asuh anak bernama: 1.XXXXXXXX, Lakilaki, berumur 6 tahun, 2. Xxxxxxxx, Lakilaki, berumur1 tahun, berada dalam asuhan Penggugat, karena Penggugatkhawatir jika anakanak Penggugat dan Tergugat bersama Tergugat,akan mengalami kekerasan fisik serta kurangnya kasih sayang.8.

Menetapkan hak asuh anak bernama: 1. Xxxxxxxx, Lakilaki,berumur 6 tahun, 2. Xxxxxxxx, Lakilaki, berumur 1 tahun, beradadibawah hadhanah Penggugat.4.

hak asuh anak bernama: 1.

Yl jroodlsArtinya : Yang diutamakan / berhak mendapatkan hak hadhanah, yaitumendidik anak yang belum mumayyiz adalah ibunya selamabelum menikah dengan lakilaki lain, dan kalau sudahmumayyiz, apabila ibu bapaknya telah bercerai, maka dia(anak tersebut) boleh tinggal dipihak mana yang ia sukaiMenimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangantersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugatterkait gugatan hak asuh anak (hadhonah) dapat dikabulkan denganmenetapkan kedua anak Penggugat

namun jika terjadi perceraian, maka Termohon mengajukan gugatanrekonvensi agar Termohon dihukun/dibebani untuk memenuhi kewajiban sebagaiberikut:DALAM REKONVENSI : Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi agar membayarnafkah idah sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga)bulan berjumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus mbu rupiah) dan mutah berupacincin emas kepada Penggugat Rekonvensi; Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar diberikan hak asuh

anak TergugatRekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, lakilaki, lahr 4 Mei2012 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi; Bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tegugat Rekonvensi dibebani membayarnafkah anak sebesar Rp. 1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulansampai anak dewasa;Bardasarkan uraian tersebut di atas Penggugat Rekonvensi memohon kepadaMajelis Hakim agar menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:DALAM KONVENSI:1.

(satu juta lima ratus ribu rupiah) dan mutah berupa cincin emas seberat 5 (lima) gramkepada Penggugat Rekonvensi; Bahwa Tergugat Rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak yang bernama xxxxx, lakilaki, lahr 4 Mei 2012 berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi namun dengansyarat Tergugat Rekonvensi tetap diperbolehkan untuk menengok dan menemui anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi; Bahwa Tergugat Rekonvensi keberatan atas tuntutan nafkah anak setiap bulan sebesarRp. 1.200.000,00 (satu juta

tuntutan hak asuh anak oleh Penggugat Rekonvensi, padapokoknya Tergugat rekonvensi tidak keberatan hak asuh anak diserahkan kepadaPenggugat Rekonvensi, maka sesuai kaidah hukum normatif, dengan memandangPenggugat Rekonvensi yang berhak atas pemeliharaan anaknya tersebut, selama anaknyaitu belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun, dan pada saat anak itu telah mencapaimumayyiz atau telah berumur 12 tahun, maka diserahkanlah kepada anak itu untuk memilihayahnya ataukah ibunya sebagai pemegang hak

No. 0005/Pdt.G/2014 /PA.Mw.Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi atas hadhanah terhadap anakPenggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang bernama xxxxx, lak+laki, lahirtanggal 4 Mei 2012 pada pokoknya Tergugat Rekonvensi tidak keberatan jika anaktersebut dipelihara dan diasuh oleh Penggugat Rekonvensi, oleh karenanya Majelis Hakimmenetapkan gugatan Penggugat Rekonvensi terhadap hak asuh anak, patut dikabulkan;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi tentang biaya hadhanah bagianak

PUTUSANNomor 0797/Pdt.G/2019/PA.SgIt7DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Agama Sungailiat yang memeriksa dan mengadili perkaratertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkanputusan dalam perkara gugatan hak asuh anak (hadhonah) yang diajukan oleh:Dewi Intan Mayasari binti Syamsaimun, umur 33 tahun, agama Islam,pekerjaan tenaga pendidik di Ababil School House,pendidikan Si, tempat kediaman di Jalan Mentawai,Lingkungan Air Pengabis, RT.007, Dusun Damai

Pasal 156Kompilasi Hukum Islam, sistem pengasuhan anak yang dianut oleh KompilasiHukum Islam adalah Physical Custody (pengasuhan fisik);Menimbang, bahwa para ulama ahli figin menyebutkan sejumlah syaratuntuk mendapatkan hak asuh anak yang harus dipenuhi.

Jika syarat ini tidakterpenuhi, maka hak asuh anak hilang, syaratsyarat tersebut adalah sebagaiberikut;Halaman 27 dari 31 Halaman Putusan Nomor 0797/Pdt.G/2019/PA.Sglt" Syarat pertama dan kedua berakal dan telah baligh, sebab kelompok inimasih memerlukan orang yang dapat menjadi wali atau bahkan mengasuhmereka.

Hak asuh anak itu sama dengan perwalian. Allah berfirman;beeeee dan Allah sekalikali tidak akan memberi jalan kepada orangorangkafir untuk memusnahkan orangorang yang beriman.

anak (hadhonah) dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa meskipun hak kuasa asuh anak yang bernamaAmrizal, lahir di Palembang, tanggal 01 Juni 2012, ditetapkan di bawahpemeliharaan Penggugat selaku ibu kandungnya, seyogyanya Penggugat tetapmemberikan keleluasaan dan kesempatan bagi Tergugat untuk mencurahkanrasa cinta kasih dan sayangnya sebagai ayah kandung kepada anak tersebut,seperti menjenguk atau mengunjungi anak pada harihari atau moment tertentuHalaman 29 dari 31 Halaman Putusan Nomor 0797/Pdt.G