Ditemukan 60397 data

Urut Berdasarkan
 
Penelusuran terkait : Kementerian keuangan ri vs tjandi wongsonegoro; Ibnu hajar vs kementerian keuangan ri; Pasal 3 ayat 1 korupsi agama pns kementerian agama ppk Hamzah Dkk. vs kementerian riset Teknologi dan pendidikan tinggi Dkk.; Pt. karunia sumber jaya vs kepala badan karantina pertanian kementerian pertanian; Perkumpulan kesatuan niaga celluler indonesia vs kementerian komunikasi dan informatika ri; Kementerian agraria dan tata ruang/badan pertanahan nasional ri vs annie sri cahyani; Kusdiana Dkk vs kementerian luar negeri ri qq. menteri luar negeri ri; Pt. gas security solution services vs pengawas ketenagakerjaan kementerian ketenagakerjaan pada direktorat jenderal pembinaan pengawasan ketenagakerjaan dan keselamatan dan kesehatan kerja kementerian ketenagakerjaan republik indonesia;; Naisa vs 1. kepala kantor pertanahan kota balikpapan. 2. kementerian pertanahan republik indonesia;;
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 06-09-2012 — Putus : 25-11-2013 — Upload : 23-10-2014
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 520 B/PK/PJK/2012
Tanggal 25 Nopember 2013 — PT. BHINEKA TATAMULYA INDUSTRI VS DIRJEN BEA DAN CUKAI;
23 — 15 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bhineka Tatamulya Industridalam menanggapi krisis ekonomi dunia, karena jelas dan nyata tidakterkordinasi dengan pihak terkait, misalnya dengan Kementerian PerdaganganRI, Kementerian Perindustrian, serta Kementerian Tenaga Kerja danTransmigrasi.Bahwa menurut kami jelas pada angka 1 butir a dan b Surat nomor S137/BC/2009 tanggal 25 Februari 2009 yang ditandatangani oleh Direktur JenderalBea dan Cukai (Bapak Anwar Suprijadi) antara lain berbunyi :a.
    jadwal.Butirbutir itu dapat ditafsirkan dalam posisi keadaan ekonomi yang normal danstabil, atas hal tersebut nyata bahwa redaksional atau konsep surat yang dibuatoleh para staf Direktur Jenderal Bea dan Cukai sangatsangat tidak melihatsituasi dan kondisi pemerintahan Republik Indonesia apalagi mereka dapatmelihat secara keseluruhan tentang terpuruknya ekonomi Negaranegara yangada di dunia, mereka atau para staf Direktur Jenderal Bea dan Cukai hanyamelihat sebagian dari sebagian lagi tugas pokok Kementerian
Pengadilan PN JANTHO Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 12-09-2018 — Putus : 03-12-2018 — Upload : 04-12-2018
Putusan PN JANTHO Nomor 333/Pid.Sus/2018/PN jth
Tanggal 3 Desember 2018 — Penuntut Umum:
AGUS KELANA PUTRA, SH
Terdakwa:
HERMAYADI ALIAS HERMAN BIN RAZALI BUDIMAN
16 — 6
  • hari Rabutanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun LamrohDesa Meunasah Karieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksimenemukan barang bukti berupa wadah plastik warna biru yangberisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yang dibungkus denganplastik kKemasan bening dibawah tumpukan kain kotor dekat kamar mandiTerdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian
    hari Rabutanggal 30 Mei 2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun LamrohDesa Meunasah Karieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar,selanjutnya pada saat saksi melakukan penggeledahan, saksimenemukan barang bukti berupa wadah plastik warna biru yangberisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yang dibungkus denganplastik kKemasan bening dibawah tumpukan kain kotor dekat kamar mandiTerdakwa; Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian
    Agus (Dpo) menyerahkan 14 (empat belas)bungkus narkotika tersebut adalah untuk Terdakwa simpan dan Terdakwajual apabila ada yang mau membelinya;Bahwa barang bukti tersebut belum ada yang Terdakwa jual oleh karenasetelah terdakwa menerima narkotika jenis sabu tersebut, lalu terdakwamasukkan ke dalam wadah plastik warna putih biru dan Terdakwa letakkandi dalam laci meja kamar terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasaiNarkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian Kesehatan
    rumah Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei2018 sekira pukul 02.30 Wib bertempat di Dusun Lamroh Desa MeunasahKarieng Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar, pada saat dilakukanpenggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa wadah plastikwarna biru yang berisikan 14 (empat belas) bungkus narkotika yangdibungkus dengan plastik kemasan bening dibawah tumpukan kain kotordekat kamar mandi Terdakwa;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyimpan atau menguasaiNarkotika Golongan Jenis sabu dari Kementerian
Pengadilan PN JAKARTA SELATAN Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Register : 01-09-2021 — Putus : 02-11-2021 — Upload : 08-11-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 734/Pid.Sus/2021/PN JKT.SEL
Tanggal 2 Nopember 2021 — Penuntut Umum:
DIDI ADITYA RUSTANTO., SH., MH
Terdakwa:
BRIANO RABIAS als ROY bin NASRUN SYAH
61 — 19
  • klipdidalamnya berisikan sabu dengan berat brutto keseluruhan 1,26 gramdari dalam lemari yang ada di gudang, serta ditemukan 1 (Satu) unithandphone Samsung J6 dengan simcard nomor 082111204741 dannomor whatsapp 087885291345 dari atas kasur tempat tidur Terdakwa,selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek KebayoranLama untuk proses hukum lebih lanjut karena terdakwa dalam memiliki,menyimpan, menguasai narkotika jenis sabu tersebut tidak disertai ijindari pihak yang berwenang ataupun dari Kementerian
    Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;Bahwa pada saat ditangkap, Terdakwa tidak dapat menunjukan jjin daripihak yang berwenang dalam hal ini yaitu Kementerian KesehatanRepublik Indonesia;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut diatas Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;2.
    Cilodong, Kota Depok, Jawa Barat;Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa tidak dapat menunjukkan jjinkepilikan narkotika jenis shabu tersebut dari yang berwenang dalam halini dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidakkeberatan dan membenarkannya;3.
    jutaseratus lima puluh ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil sabupesanannya yang ditempel ditiang rambu lalu lintas di daerah Depok 2dan setelah mendapatkan sabu tersebut lalu terdakwa pulang kerumahuntuk membagi bagi sabu tersebut menjadi beberapa paketan agar bisadjual Kembali kepada orang lain;Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui narkotika jenis sabutersebut dilarang Terdakwa dalam menjual, membeli, menerima narkotikajenis sabu tersebut tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang ataupundari Kementerian
Pengadilan PN SURAKARTA Pidana Khusus
Putus : 19-01-2016 — Upload : 22-07-2016
Putusan PN SURAKARTA Nomor 168 / Pid.Sus / 2015 / PN.Skt
Tanggal 19 Januari 2016 — Drs.MEDDY SULISTIYANTO bin SUKRI MOORSID
60 — 53
  • penindaan;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;8.Saksi Ahli DIMAS YANUARSYAH Bin HANAFI SUHUD, dibawahsumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :Bahwa saksi pernah diperiksa penyidik kepolisian sehubungan denganadanya tindak pidana telekomunikasi penggunaan spektrum frekuensiradio yang tidak memiliki izin stasiun radio oleh perusahaan CV.SekarGelora yang Terdakwa pimpin;Bahwa saksi sudah 5 (lima) tahun bekerja di Dirjen Sumber Daya dabPerangkat Pos dan Informatika, Kementerian
    Komunikasi dan InformatikaRI sebagai Staf Subdit Monitoring dan Penertiban Spektrum;Bahwa semua penggunaan spektrum frekuensi radio komunikasi harusmemiliki izin sesuai dengan UndangUndang Nomor 36 Tahun 1999tentang Telekomunikasi pasal 33 ayat (1);Bahwa yang berhak mengeluarkan izin penggunaan frekuensi radiokomunikasi adalah Kementerian Komunikasi dan Informatika yang dalamhal ini Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika;Bahwa pembuatan izin penggunaan frekuensi radio komunikasi selama14
    Oktober 2014 dan Akta Perubahan Anggaran DasarKomanditer (Akta Notaris) CV.Sekar Gelora Nomor 41 tanggal 30Oktober 2014;Bahwa Terdakwa sebagai Direktur CV.Sekar Gelora bertanggungjawabdalam pengelolaan perusahaan dalam bidang transportasi taxi termasukpenggunaan sarana spektrum frekuensi radio sebagai informasi antarakantor pusat dengan seluruh armada taxi;Bahwa sejak bulan Oktober 2014 sampai bulan Mei 2015 Terdakwa telahsecara jelas menggunakan sarana frekuensi radio komunikasi tanpa izindari Kementerian
    meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimanadidakwakan dalam dakwaan tersebut;Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukanhalhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagaialasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwaharusmempertanggungjawabkan perbuatannya, maka harus dinyatakan bersalah dandijatuhi pidana;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ahli DIMAS YANUARSYAHBin HANAFI SUHUD dari Direktorat Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Posdan Informatika, Kementerian
Pengadilan PN TEGAL Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 09-08-2017 — Putus : 13-02-2017 — Upload : 20-02-2017
Putusan PN TEGAL Nomor 25/Pdt.G/2016/PN Tgl
Tanggal 13 Februari 2017 — Lila Darmawan melawan Raharjo Wibowo, dkk
84 — 31
  • LIE SIOK KIAUW danRAHARJO WIBOWO (TERGUGAT 1), seharusnya TERGUGAT 2melakukan prosedur yang benar secara administrasi sebagaimanadisyaratkan oleh Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RepublikIndonesia Cq.
    denganmenyebutkan Kementerian Agraria Tata Ruang/Badan PertanahanNasional Indonesia.bahwa konsekuensi yuridis apabila Kementerian ATR/BadanPertanahan Nasional RI digugat maka harus menggugat pulaPemerintah Republik Indonesia, Kementerian Agraria dan TataRuang/Badan Pertanahan Nasional, Kantor Wilayah BadanPertanahan Nasional Propinsi Jawa Tengah, yang merupakaninstansi vertical atau instansi atasan dari Tergugat 3;Bahwa Tergugat 3 bukan badan hukum yang berdiri sendiriberdasarkan Perpres No. 20
    Bahwa Surat Pernyataan tersebut dibuat oleh Notaris secaraseksama sesuai dengan keteranganketerangan yang diberikan olehPUSPARATNA LILA kepada Tergugat 2, dengan didukung olehbuktibukti secukupnya sebagaimana mestinya.Bahwa Tergugat 2 sebelum menerbitkan Surat Keterangan Hak WarisNo.02/Not/VIIV2015 tanggal 04 Agustus 2015, yang mana surat terdatardi dalam daftar surat Notaris sebagaimana Nomor yang tertera dalamSurat Keterangan Hak Waris tersebut, daftar surat tersebut telahdilaporka kepada Kementerian
    Hukum dan HAM RI tiap tahun sesuaidengan ketentuan hukum dalam Kementerian Hukum dan HAM RI.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris telah seksama membuat AktaPernyataan No.42 tanggal 3 Agustus 2015, yang mana akta otentiktersebut telah sah dibuat karena dilangsungkan dihadapan Tergugat 2,dan menuta akta tersebut tersusun dengan baik terdaftar dalam bukuDaftar Akta Otentik sebagaimana ditentukan olen Kementerian Hukumdan HAM Rl.Bahwa Tergugat 2 selaku Notaris tiap tahun telah melaporkan datar aktatiap tahun
    kepada Kementerian Hukum dan HAM RI sesuai denganketentuan hukum yang berlaku sesuai dengan UU Jabatan Notarishal 29 dari 39 hal Put.No. 185/PDT/2017/PT.SMG11.12.13.14.15.sebagaimana UU NO. 30 Tahun 2004 jo.
Pengadilan PN WONOSOBO Perdata
Register : 21-11-2018 — Putus : 27-11-2018 — Upload : 19-08-2021
Putusan PN WONOSOBO Nomor 281/Pdt.P/2018/PN Wsb
Tanggal 27 Nopember 2018 — Pemohon:
MUBASAR
27 — 4
  • Bahwa dalam ljazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia dengan nomor: DN03 Dd 0191700 tertanggal 8Juni 2013 tangal kelahiran anak Pemohon tertulis 20 Mei 2001,Halaman 1 dari 7 halaman, Nomor 281/Pdt.P/2018/PN Wsbsehingga terdapat ketidak sesuaian data anak Pemohon dengandokumen yang lain ;.
    bulan Mei 1999 Pemohon MUBASAR telah menikahdengan seorang perempuan yang bernama WAHRIRIN, dan telahdicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sapuran denganNomor : 131/13/V/1999 tertanggal 17 Mei 1999 ;e Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Wahririn tersebut telahdikaruniai 1 (Satu) orang anak yang bernama LASMIATI umur 17 (tujuhbelas tahun) dan Lasmiati telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran ( videbukti P3 );e Bahwa dalam lIjazah kelulusan Sekolah Dasar (SD) anak Pemohonyang di keluarkan oleh Kementerian
Pengadilan PN BALIKPAPAN Perdata
Register : 16-09-2019 — Putus : 26-09-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan PN BALIKPAPAN Nomor 356/Pdt.P/2019/PN Bpp
Tanggal 26 September 2019 — Pemohon:
SAKARIA
20 — 6
  • Bahwa pemohon bernama Dean Rusdiyanto, jenis kelamin lakilaki lahir diBalikpapan pada tanggal 22 Desember 1988 yang telah menikah pada Sabtutanggal 10 September 2011 sesuai Kutipan Akta Nikah No : 600/17/IX/2011yang dikelurkan oleh Kementerian Agama Kota Balikpapan Tengah.
    Saksi ABDUL WAHID;Bahwa setahu saksi Pemohon telah menikah dengan seorang perempuanyang bernama Fitriyanti pada Sabtu tanggal 10 September 2011 sesuai KutipanAkta Nikah No : 600/17/IX/2011 yang dikelurkan oleh Kementerian Agama KotaBalikpapan Tengah;Bahwa setahu saksi dari pernikahan tersebut pemohon memiliki seorangputri bernama Atiqa Nauri Khalisa Delvia, lahir di Balikpapan pada hari Rabupukul 14.30 WITA tanggal 26 Desember 2012 sesuai dengan Akta Kelahiran No: 6471LU040120130026 tanggal 14 Januari
Pengadilan PA MALANG Perdata Agama Perceraian
Register : 06-07-2012 — Putus : 10-01-2012 — Upload : 16-08-2012
Putusan PA MALANG Nomor 1098/Pdt.G/2011/PA.Mlg
Tanggal 10 Januari 2012 — -PEMOHON -TERMOHON
14 — 7
  • Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;SUBSIDER :Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Pemohon mohon putusan yang seadiladilnya;Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan,Pemohon hadir dipersidangan namun Termohon tidak hadir dipersidangansekalipun telah dipanggil dengan patut dan tidak menyuruh orang lain untuk hadirsebagai wakil / kuasanya, meskipun menurut Surat Pemberitahuan PanggilanSidang yang dikirimkan Kementerian Luar Negeri Indonesia
    Cq DirektoratJenderal Protokol Dan Konsuler telah disampaikan kepada Duta Besar RepublikIndonesia di Washington untuk disampaikan kepada Termohon, sebagaimana suratdari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia a.n.
Pengadilan PN KEPANJEN Perdata
Register : 15-04-2021 — Putus : 21-04-2021 — Upload : 03-08-2021
Putusan PN KEPANJEN Nomor 226/Pdt.P/2021/PN Kpn
Tanggal 21 April 2021 — Pemohon:
MAYA WULANINGRUM
7 — 4
  • dan tata cara pendaftaranpenduduk dan pencatatan sipil, tidak ada ketentuan yang mengatur secarahalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 226/Pdt.P/2021/PN KpnkhusuS mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewatijangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkanberdasarkan penetapan pengadilan;Menimbang, bahwa untuk pencatatan atau pelaporan kematian yangtelah melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan, diatur dalam Surat DirjenKependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
    menurut hukum sehinggapatut dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan makasudah selayaknya biaya dalam permohonan ini sepenuhnya dibebankan kepadaPemohon;Mengingat, ketentuan pasal 44 UndangUndang Nomor 24 tahun 2013tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 23 tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan, pasal 81 Peraturan Presiden Nomor 25 tahun2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan CatatanSipil, Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian
Pengadilan PA SITUBONDO Perdata Agama
Register : 19-09-2019 — Putus : 28-10-2019 — Upload : 28-10-2019
Putusan PA SITUBONDO Nomor 1516/Pdt.G/2019/PA.SIT
Tanggal 28 Oktober 2019 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 2
  • Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat mengambil tempattinggal di Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo karena pada saat ituTergugat bertugas di Balai Diklat Kementerian Agama surabaya. Padatahun 2010 Penggugat bersepakat pindah mengikuti pindah tugas kerjaTergugat di Balai Diklat Kementerian Agama Jakarta dan tinggal diKecamatan Kramatjati Jakarta Timur Provinsi DKI Jakarta.3.
Pengadilan PN MALANG Perdata
Register : 11-11-2016 — Putus : 29-11-2016 — Upload : 24-03-2017
Putusan PN MALANG Nomor 550/Pdt.P/2016/PN Mlg
Tanggal 29 Nopember 2016 — NOFEL
15 — 1
  • atas nama NOFEL MANSYURSTEBAN telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materaisecukupnya selanjutnya diberi tanda P 1 ;2.Surat Keterangan No.474/ /35.73.02.1010/2016, tertanggal 08 November2016, atas nama : NOFEL MASYUR SYEBAN, diberi tanda P 2 ;3.Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor.2274/1987, atas nama NOFEL,telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai secukupnyaselanjutnya diberi tanda P 3 ;4.Surat Keterangan Nomor.222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tertanggal 03Nopember 2016 dari Kementerian
    anak lakilaki sah dari suami isteri Mansyur danNardjis dirubah menjadi NOFEL MANSUR SYEBAN anak lakilaki sah darisuami isteri Mansur dan Nardjis ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P 3 yaitu berupa Kutipan AktaKelahiran dengan Nomor.2274/1987 tertulis atas nama Pemohon NOFELsesuai yang Pemohon maksud untuk merubah dan menambah namamenjadi NOFEL MANSUR SYEBAN ;Menimbang, bahwa dengan Surat Keterangan Nomor.B222/Kua.13.25.01/PW.01/10/2016 tersebut dengan bukti P4 tertera nama orang tuaPemohon dari Kementerian
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 20-10-2020 — Upload : 02-11-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2257 K/Pdt/2020
Tanggal 20 Oktober 2020 — TENG LENG CHUAN VS KOH HOCK LIANG
70 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIAREPUBLIK INDONESIA c.g. DIREKTORAT JENDRALADMINISTRASI HUKUM UMUM, berkedudukan di JalanH.R.
    (Tergugat Ill) berkedudukan di Kota Batam dan Surat KeputusanDirektur Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHUAH.01.030987681 tanggal14 Desember 2015 tentang perubahan data perseroan PT.
Pengadilan PN BIREUEN Perdata
Register : 17-01-2018 — Putus : 19-01-2018 — Upload : 25-07-2019
Putusan PN BIREUEN Nomor 7/Pdt.P/2018/PN Bir
Tanggal 19 Januari 2018 — Pemohon:
DARMAYANTI
80 — 9
  • Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), Paspor dan ljazah yang Pemohon miliki ; Bahwa identitas Pemohon yang sebenarnya adalah DARMAYANTI lahir diAceh Utara pada tanggal 28 Mei 1967 ; Bahwa oleh karena adanya kesalahan penulisan identitas/nama Pemohontersebut sebagaimana tercantum dalam Tanda Bukti Setoran Awal BiayaPerjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang dikeluarkan oleh Bank BNI CabangBireuen pada tanggal 24 Februari 2010, dan guna menghindari kekeliruanpencatatan administrasi pada Kantor Kementerian
    Agama KabupatenBireuen dalam penataan pemberangkatan calon jamaah haji ; Bahwa akibat kesalahan penulisan nama pemohon dalam BPIH tersebutmenyulitkan pemohon dalam pengurusan membuat paspor untuk ibadahhaji sesuai dengan surat pendaftaran haji di kantor Kementerian AgamaKab.
Pengadilan PA CIBADAK Perdata Agama
Register : 04-06-2018 — Putus : 29-10-2018 — Upload : 15-05-2020
Putusan PA CIBADAK Nomor 668/Pdt.G/2018/PA.Cbd
Tanggal 29 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
91 — 38
  • Ahmad Soetarjo,tempat/tanggal Lahir diSurabaya, 20 Maret 1974 (Umur 44 tahun), Agama: Islam, Pekerjaan Dokter,tempat tinggal di Villa Mutiara Lido Blok A.1 Nomor 17, Rt.019 Rw.005, DesaCigombong, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebutsebagai Tergugat II;Kepala Kantor Kementerian Agama Republik Indonesia cq. Kepala kantorWilayah Kementerian Agama Propinsi Jawa Barat cq. Kepala kantorKementerian Agama Cikarang Kabupaten Bekasi cq.
Pengadilan PN KAB KEDIRI Perdata
Register : 27-02-2024 — Putus : 06-03-2024 — Upload : 25-04-2024
Putusan PN KAB KEDIRI Nomor 76/Pdt.P/2024/PN Gpr
Tanggal 6 Maret 2024 — Pemohon:
SITI CHOIRIJAH
3 — 2
    1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
    2. Menetapkan Pemohon SITI CHOIRIJAH lahir di Tulungagung, pada tanggal 01 Juli 1949 serta nama ayah kandung pemohon bernama ABDURROHMAN sebagaimana dengan akta kelahiran Nomor : 3506-LT-13102023-0012 dan seluruh data Pemohon baik KTP, Kartu Keluarga (KK), Buku Nikah dan lain sebagainya dengan data haji di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kediri Nomor SPPH : 132501118
Pengadilan PN CILACAP Perdata
Register : 21-10-2019 — Putus : 26-11-2019 — Upload : 11-03-2020
Putusan PN CILACAP Nomor 97/Pdt.P/2019/PN Clp
Tanggal 26 Nopember 2019 — Pemohon:
1.PT SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk dahulu PT HOLCIM INDONESIA Tbk
2.PT. SOLUSI BANGUN INDONESIA, Tbk
45 — 14
  • SKTLK/1929/X/2019/SPKT tertanggal 04 Oktober 2019;
    3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengurus duplikat Grosse Akte Baliknama Kapal TK Tirta Nusa I atas nama Pemohon di Sub Direktorat Pengukuran, Pendaftaran dan Kebangsaan Kapal, Direktorat Perkapalan dan Kepelautan, Direktorat Jenderal Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia di Jakarta.
Pengadilan PN ROKAN HILIR Perdata
Register : 07-09-2015 — Putus : 01-06-2016 — Upload : 11-03-2019
Putusan PN ROKAN HILIR Nomor 19/PDT.G/2015/PN RHL
Tanggal 1 Juni 2016 — Penggugat:
YAYASAN RIAU MADANI
Tergugat:
CHANDRA GUNAWAN Alias AYAU
323 — 0
  • merupakan Kawasan Hutan;
  • Menghukum Tergugat supaya menghentikan seluruh aktifitas di atas obyek sengketa (aktifitas Perkebunan Kelapa Sawit) , dan mengeluarkan seluruh karyawan / pekerja Tergugat yang berada di atas obyek sengketa, dan kemudian menyerahkan obyek sengketa seluas 173 ( seratus tujuh puluh tiga) Hektar berikut dengan seluruh tanaman kelapa sawit serta seluruh bangunan yang ada di atas obyek sengketa kepada Negara Republik Indonesia (Kementerian
Pengadilan PN TANGERANG Perdata
Register : 10-01-2017 — Putus : 18-04-2017 — Upload : 27-09-2017
Putusan PN TANGERANG Nomor 16/Pdt.G/2017/PN Tng
Tanggal 18 April 2017 — Penggugat PT. Sumber Alfaria Trijaya Tergugat 1.Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia 2.Mustolih
811 — 1519
  • Notaris di Tangerang dan telahmendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Melalui Surat Keputusan Nomor C05153HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001 dan BerdasarkanPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terakhir melalui AktaNo.61 tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan SriwiBawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
    Notaris di Tangerang dan telahmendapatkan Pengesahan dari Kementerian Hukum dan HakAsasi Manusia Melalui Surat Keputusan Nomor C05153HT.01.01 TH.2001 tertanggal 8 Agustus 2001 dan BerdasarkanPerubahan Anggaran Dasar Perusahaan Terakhir melalui AktaNo. 61 tertanggal 22 Juni 2015 yang dibuat dihadapan SriwiBawana Nawaksari, S.H., M.Kn.
    masyarakat menginginkan informasi terkaitdengan pengelolaan sumbangan yang telahdipertanggungjawabakan kepada Pejabat Kementerian SosialRI dan Dinas Sosial maka masyarakat dapat memperoluhinformasi ke Kementerian Sosial RI dan Dinas Sosialsebagaimana diatur dalam Pasal 14 PP Nomor 29 Tahun 1980.lll3.
    Jadi sifat proaktif adalah melapor, dimana haltersebut ada diatur di UU;Halaman 103 dari 143 Putusan Nomor 16/Pdt.G/2017/PN TngBahwa apablia korporasi sudah mengumumkan di website dan melaporkepada instansi / kementerian terkait, itu berarti bahwa melaporka kepadakementerian yang terkait sudah merupakan kewajiban tetapi itu bukan dalamfungsinya sebagai badan publik.
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-07-2021 — Putus : 17-12-2021 — Upload : 04-01-2022
Putusan PN AMBON Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Amb
Tanggal 17 Desember 2021 — Penuntut Umum:
1.I GEDE WIDHARTAMA, SH
2.YE OCENG ALMAHDALY, S.H.,M.H
3.ACHMAD ATTAMIMI,SH,MH
4.ARIF MIRRA KANAHAU, SH
5.M. RUSLAN MARASABESSY, SH
6.ZUBAIDI S. MANSUR, SH
7.GRACE SIAHAYA, SH.,MH
8.ENDANG ANAKODA.SH
9.NOVITA TATIPIKALAWAN, SH.,MH
Terdakwa:
JOHANA RACHEL SOPLANIT
128 — 107
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: TR0202-Db/580 Perihal: Permohonan Penetapan Desa Tawiri Dalam RTRW Nasional tanggal 10 Juli 2014
  • 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Gubernur Maluku Nomor : 910/1577 Perihal : Permohonan Dukungan Anggaran Pembangunan Dermaga Tawiri tanggal 10 Juli 2014
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Komando Armada RI Kawasan Timur Pangkalan Utama TNI AL IX Nomor: B/370/X/2014
    Perihal : Tindak Lanjut dan Realisasi Pembebasan Lahan untuk Dermaga TNI AL di Desa Tawiri tanggal 17 Oktober 2014
  • 3 (Tiga) Lembar Foto Copy Surat dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor:S-734/K/D1/2014 Perihal: Permohonan Pendapat dan Rekomendasi tentang Rencana Pembangunan Dermaga dan Fasilitas TNI AL sebagai Bagian dari Pembangunan Jembatan Merah Putih di Ambon oleh Kementerian Pekerjaan Umum tanggal 22 Oktober 2014
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian
    Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/546 Perihal : Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08 Desember 2014
  • 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PR01-02-Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 24 Desember 2014
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
    Rakyat RI Nomor: PR.01.02-Mn/676 Perihal Rencana Pembangunan Dermaga Tarwiri TNI Angkatan Laut Beserta Sarana dan Prasarana tanggal 30 Desember 2014
  • 1 (Satu) Jepitan Foto Copy Surat Undangan Rapat Koordinasi Pembahasan Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri Nomor: 005/06 tanggal 9 Januari 2015
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenederal Bina Marga Nomor: JB.07.04-Bt/02 Perihal: Spesifikasi Teknis Pembangunan Dermaga Tawiri di Ambon tanggal
    Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: TN.13.01/BL.IX/498677/02 Perihal: Penetapan Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah untuk Pembangunan Dermaga dan Sarpras Lantamal IX Ambon di Desa Tawiri tanggal 17 Juni 2015
  • 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian Pekerjaan Umum Direktorat Jenderal Bina Marga Satuan Kerja Pelaksanaan Jembatan Merah Putih Nomor: KU.01.09/BL.IX/498677/19 Perihal: Pembukaan Blokir/Bintang (*) Alokasi
    Anggaran pembebasan lahan Pengadaan TanahPembangunan Dermaga dan Sarana Prasaranan Pendukung OperasionalLantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum DitjenBina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan Merah Putih denganDIPA nomor 033.04.1.498677/2015 tanggal 14 Nopember 2014.
    Anggaran pembebasan lahan PengadaanTanah Pembangunan Dermaga dan Sarana Prasaranan PendukungOperasional Lantamal IX Ambon bersumber dari Kementerian PekerjaanUmum Ditjen Bina Marga Maluku Satker Pelaksanaan Jembatan MerahPutih dengan DIPA nomor 033.04.1.498677/2015 tanggal 14 Nopember2014.
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan PerencanaanPembangunan Nasional;b. Kementerian Keuangan;Halaman 112 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN AmbKementerian Perhubungan;Kementerian Pertahanan;Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional;+ o> 209Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;= Pemerintah Daerah Kota Ambon; dan. kementerian/iembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihak lainyang diperlukan.
    Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BadanPerencanaan Pembangunan Nasional;b. Kementerian Keuangan;C. Kementerian Perhubungan;d. Kementerian Pertahanan;e. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan PertanahanNasional;f. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut;g. Pemerintah Daerah Provinsi Maluku;h. Pemerintah Daerah Kota Ambon; danL. kementerian/lembaga pemerintah nonkementerian dan/atau pihaklain yang diperlukan.
    Pekerjaan Umumtanggal 22 Oktober 201464. 1 (Satu) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian PekerjaanUmum Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor: PRO102Db/546 Perihal :Usulan Pembangunan Sarana dan Prasarana Lantamal IX tanggal 08Desember 2014Halaman 179 dari 231 Putusan Nomor 25/Pid.SusTPK/2021/PN Amb65. 2 (Dua) Lembar Foto Copy Surat dari Kementerian PekerjaanUmum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Bina Marga Nomor:PRO102Db/612 Perihal: Rencana Pembangunan Dermaga Tawiri TNIAngkatan Laut Beserta
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 06-05-2020 — Upload : 15-10-2020
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 941 K/Pdt/2020
Tanggal 6 Mei 2020 — COLECITUS KURNIAWAN VS NOGROHO, DKK
124 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIACq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARAKANTOR WILAYAH DJKN JAWA BARAT (Cq.KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DANLELANG CIREBON, berkedudukan di Jalan DR.Wahidin Sudirohusodo Nomor 48, Cirebon;2. KEMENTERIAN AGRARIA REPUBLIK INDONESIACq.