Ditemukan 100862 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : menanggal munanggar melingkar melancar melanggi
Penelusuran terkait : Perbuatan melanggar hukum Melanggar hukum adat
Pengadilan PN BANDUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Register : 18-05-2015 — Putus : 22-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN BANDUNG Nomor 221/PDT.G/2015/PN.BDG
Tanggal 22 Desember 2015 — PT CITRA MAHARLIKA NUSANTARA CORPORA, Tbk, lawan ANDIANTO SETIABUDI,dkk
316 — 109
  • Rohman Sunarya Saleh, Sarjana Hukum selaku Notaris diKota Bandung/Turut Tergugatyang dilakukan secara melanggar hukum;Menimbang, bahwa atas alasan eksepsi dari Tergugat tersebutditanggapioleh Penggugat dengan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut : Bahwa gugatan Penggugat tidak kabur karena perihal pokok gugatanPenggugat adalah perbuatan melawan hukum dan bukan mengenaiwanprestasi; Bahwa dalam pembuatan akta Perjanjian Keijasama, yang dilakukan olehTegugat dengan Alm Tito Silitonga/tergugat Il
    Rohman Sunarya Saleh, Sarjana Hukum selaku Notaris diKota Bandung/Turut Tergugat, telah dilakukan oleh Tergugat dan Tergugat Il yangdibuat dihadapan Turut Tergugat secara melawan hukum;Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum diatur dalam Pasal 1365KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membave kerugian kepada seseoranglain, mewejibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, menggantikerugian tersebut;Halaman 32 dari halaman 40Putusan Akhir Perkara
    Nomor.221/Pdt/G/2015/PN.BdgMenimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, agarsuatu. perbuatan dapat diatagorikan sebagai perbuatan melanggar hukum(onrechtmatige daad), maka perbuatan tersebut harus memenuhi empat unsuryakni :a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;b. perbuatan tersebut mengakibatkan kerugian pihak lain;c. ada kesalahan dalam perbuatan atau tindakan yang dilakukan tersebut;d. terdapat hubungan sebab akibat/kausalitas antara perbuatan melanggar hukumdengan
    kerugian;Menimbang, bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkanapakah perbuatan Para Tergugat dan Turut Tergugat telah memenuhi ketentuanPasal 13865 KUH Perdata, sehingga Para Tergugat dan Turut Tergugat dapatsecara hukum dinyatakan telah melakukakan perbuatan melanggar hukum;ad.a. harus ada perbuatan yang bersifat melanggar hukum;Menimbang, bahwa pokok sengketa berawal antara Tergugat dahulubertindak selaku Direktur PT.
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 22-07-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 03-09-2020
Putusan PA Soreang Nomor 389/Pdt.P/2020/PA.Sor
Tanggal 3 September 2020 — Pemohon melawan Termohon
4 — 5
  • 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jugatelah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dan PemohonIl mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon danPemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang lakilaki bernama Bambang Sonjaya bin Endang Rohimat namun anak kandungPemohon dan Pemohon II tersebut belum cukup umur, Sementara di sisi lainhubungan keduanya sudah demikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadiperbuatan melanggar
    hukum Islam yang lebih jauh, oleh karenanya memohonagar anak kandung Pemohon dan Pemohon Il diberi dispensasi untukmelangsungkan pernikahan tersebut;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil permohonannya,Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis berupa P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6,P.7, P.8, P.9, P.10, P.11 dan P.12, yang mana Hakim menilainya sebagai berikut;Menimbang, bahwa terhadap alat bukti tertulis P.1, P.2, P3, P.4, P.5, P.6,P.7, P.8, P.9, P.10, P11 dan P.12 yang diajukan Pemohon,
    Penetapan No. 389/Padt.P/2020/PA.Sormenjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadaprumah tangganya nanti;Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dan Pemohon Ildengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon Il tersebut merupakanupaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinyaperbuatan melanggar hukum dan norma agama maupun kesusilaan,sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fig yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Hakim yang Artinya : Meninggalkan kemadhorotan
Pengadilan PN SINGARAJA Perdata Agama Perceraian
Register : 01-07-2015 — Putus : 14-09-2015 — Upload : 19-04-2016
Putusan PN SINGARAJA Nomor 294/Pdt.G/2015/PN.Sgr
Tanggal 14 September 2015 — PENGGUGAT MELAWAN TERGUGAT
14 — 7
  • mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) penggugatdi Kabupaten Buleleng dengan terlebih dahulu meminta surat pengantar dariKepala Desa, setelah penggugat urus Kartu Tanda Penduduk(KTP) diKabupaten Buleleng, dan dibuka data data kependudukan penggugat padakomputer ternyata di dalam kartu keluarga penggugat ada tercatat seorang anaklakilaki bernama Anak Tergugatanak kedua dari perkawinan penggugat dengantergugat sedangkan penggugat hanya punya anak satu saja, dengan demikiantergugat telah melakukan perbuatan melanggar
    hukum yaitu memasukkan dataotentik kedalam Kartu Keluarga penggugat yang nyatanyata bukan anakpenggugat.
    Artinya bahwa benar tergugat telah melakukan perkawinan secaradiamdiam dengan selingkuhannya tanpa sepengetahuan dan peresetujuan dari penggugat dan/atau tanpa ada ijin dari pengadilan, dan tergugat juga telah melanggar hukum memberikan keterangan tidak benar dan memasukkan data otentik ke dalam kartu keluarga penggugat dan telah menterlantarkan anak dan istri (penggugat) dan tidak memberikan nafkahatau biaya hidup kepada penggugat; Berdasarkan alasanalasan yang penggugat uraikan seperti tersebut
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-12-2014 — Upload : 17-05-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 966 K/Pdt/2013
Tanggal 22 Desember 2014 — DAENG JUMAING, DKK ; Hj. SITI NUR ASIAH
14 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sukur;Menyatakan Sita Jaminan atas tanah objek sengketa adalah sah danberharga;Menyatakan perbuatan Tergugat IIl dan Tergugat IV yang melakukan jualbeli atas tanah objek sengketa kepada Tergugat , dan perbuatan Tergugat mendirikan satu buah rumah permanen dan membangun fondasi rumah diatas tanah objek sengketa tanpa sepengetahuan Penggugat adalahperbuatan melanggar hukum;Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Tergugat Ill dan Tergugat IVatas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat
    No. 966 K/Pdt/2013Tergugat V menguasai tanah objek sengketa tanpa sepengetahuanPenggugat adalah perbuatan melanggar hukum;4. Menyatakan jual beli antara Tergugat dengan Tergugat III dan TergugatIV atas tanah objek sengketa adalah tidak sah dan tidak mengikat;5. Menghukum Tergugat dan Tergugat II untuk membongkar satu buahrumah permanen dan bangunan fondasi rumah di atas tanah objeksengketa, selanjutnya menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaankosong sempurna tanpa suatu beban apapun;6.
Pengadilan PT TANJUNG KARANG Pidana Khusus Narkotika dan Psikotropika
Putus : 24-07-2012 — Upload : 14-08-2012
Putusan PT TANJUNG KARANG Nomor 106/Pid./2012/PT.TK.
Tanggal 24 Juli 2012 — JEPRI PRASETIO bin SUYAJI
23 — 11
  • bagasi di bawah jok sepeda motor,selanjutnya terdakwa, saksi DEVAN NUGRAHAPUTRA Bin DEWA PUTU SUKEWIRIYA (Alm) dansaksi GALIH RAKA SIWI Bin EDI S dibawa kePolsek Punggur;bahwa terdakwa mau disuruh orang yang bernamaIWAN untuk membeli ganja karena dijanjikan akandiberi uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah),dan pada waktu disuruh membeli ganja tidak adakekerasan atau ancaman dari IWAN, dan terdakwasudah mengetahui kalau. membeli, memiliki,menjual, menggunakan narkotika atau ganjaadalah salah dan melanggar
    hukum;bahwa berdasarkan Berita Acara PenimbanganNomor : 38 / ILPOL / 1714.0 / 2012 tanggal 24Januari 2012 dari Pegadaian Cabang Bandar Jayayang ditanda tangani oleh SRI WINARTImenyatakan hasil penimbangan barang buktididuga Narkotika jenis ganja adalah 5,38 (limakoma tiga delapan) gram yang merupakan beratkotor beserta bungkus kertas, disisihkan untukkeperluan laboratorium 2,84 (dua koma delapanempat) gram berat kotor beserta bungkus kertas;e bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris
    bagasi di bawah jok sepeda motor,selanjutnya terdakwa, saksi DEVAN NUGRAHAPUTRA Bin DEWA PUTU SUKEWIRIYA (Alm) dansaksi GALIH RAKA SIWI Bin EDI S dibawa kePolsek Punggur;bahwa terdakwa mau disuruh orang yang bernamaIWAN untuk membeli ganja karena dijanjikan akandiberi uang Rp.20.000, (dua puluh ribu rupiah),dan pada waktu disurunh membeli ganja tidak adakekerasan atau ancaman dari IWAN, dan terdakwasudah mengetahui kalau. membeli, memiliki,menjual, menggunakan narkotika atau ganjaadalah salah dan melanggar
    hukum;bahwa berdasarkan Berita Acara PenimbanganNomor : 38 / ILPOL / 1714.0 / 2012 tanggal 24Januari 2012 dari Pegadaian Cabang Bandar Jayayang ditanda tangani oleh SRI WINARTImenyatakan hasil penimbangan barang buktididuga Narkotika jenis ganja adalah 5,38 (limakoma tiga delapan) gram yang merupakan beratkotor beserta bungkus kertas, disisihkan untuk12keperluan laboratorium 2,84 (dua koma delapanempat) gram berat kotor beserta bungkus kertas;e bahwa berdasarkan Berita Acara PemeriksaanLaboratoris
Pengadilan PA Siak Sri Indrapura Perdata Agama
Register : 14-07-2020 — Putus : 28-07-2020 — Upload : 28-07-2020
Putusan PA Siak Sri Indrapura Nomor 77/Pdt.P/2020/PA.Sak
Tanggal 28 Juli 2020 — Pemohon melawan Termohon
13 — 10
  • Artinya, tidak bolehseseorang memperoleh keuntungan dari perbuatan melanggar hukum yangdilakukannya dan tidak boleh seseorang dibebani kerugian akibatperbuatan melanggar hukum yang dilakukan orang lain;.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata
Putus : 10-10-2013 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1178 K/Pdt/2012
Tanggal 10 Oktober 2013 — SIFAT SURBAKTI vs. BANTU-TARIGAN
36 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Majelis Hakim a quo telah salahmenerapkan atau melanggar hukum yang berlaku.Hal ini dapat diuraikan sebagai berikut:1. Bahwa Pengadilan Tinggi Medan cq.
    Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan ataupenetapan pengadilanpengadilan dari semua tingkat peradilan karena: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;12 Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan tersebut Mahkamah Agungberpendapat:Bahwa alasanalasan kasasi tidak dapat
Pengadilan PN BOGOR Perdata
Register : 01-11-2018 — Putus : 03-07-2019 — Upload : 12-08-2021
Putusan PN BOGOR Nomor 146/Pdt.G/2018/PN Bgr
Tanggal 3 Juli 2019 — Penggugat:
MULIATUL FAJRI AKHSAN, SHI., MSI
Tergugat:
ERDIANSYAH NICO SAMUDRA
102 — 35
  • Kerugian InmaterilPenggugat merasa dibohongi, cemas, beban pikiran, gelisah atas apayang terjadi sehubungan tidak dikembalikannya uang itu;Berdasarkan halhal tersebut diatas, mohon dijatunkan putusan sebagai berikut:Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan perbuatan melanggar hukum,(tergugat tidak merasa melanggar hukum, karna sudah sesuai dengankesepakatan yang ditanda tangani kedua belah pihak);Menghukum tergugat untuk mengembalikan uang sebesar
Pengadilan PN SURABAYA Pidana Khusus
Register : 03-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SURABAYA Nomor 1145/Pid.Sus/2021/PN Sby
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
DEDDY ARISANDI, SH, MH
Terdakwa:
YUTDI
138 — 34
  • Bahwa selanjutnya Majelis menilai TerdakwaYUTDI dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana ;Halaman 8 Putusan Nomor : 1145/Pid.Sus/2021/PN.SbyMenimbang, bahwa setelah Majelis memperhatikan keadaan Terdakwadi depan persidangan maka Majelis berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yangsehat jasmani dan rochani dan telah dewasa sehingga mampu untuk membedakanantara perbuatan yang baik dengan perbuatan yang tidak baik, antara perbuatanyang melanggar hukum dengan perbuatan yang tidak melanggar hukum,
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 24-03-2015 — Upload : 01-07-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 8 PK/Pdt.Sus-PHI/2015
Tanggal 24 Maret 2015 — PT ERA CIPTA BINA KARYA VS NARTO alias SUNARTO
33 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Mediator Dinas Tenaga Kerja Kota Medan.4.6.Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 14 UndangUndang Nomor 2Tahun 2004 tentang PPHI, jika risalah mediasi (nota anjuran) ditolaksalah satu pihak, maka dapat diajukan penyelesaian perselisinan kePengadilan Negeri Setempat yang berwenang (Pengadilan NegeriMedan);4.7.Bahwa dengan demikian keliru dan khilaf Judex Juris dalampertimbangan hukumnya halaman (8) yang menyatakan Judex Facti(PHI Pada Pengadilan Negeri Medan) tidak salah menerapkan hukumatau tidak melanggar
    hukum, sebab faktanya berdasarkan dalildalilhukum tersebut diatas PHI pada Pengadilan Negeri Medan telah salahmenerapkan hukum atau melanggar hukum bahkan adanya kewajibanHakim untuk memeriksa isi gugatannya dan suratsurat yang terlampir(vide Pasal 83 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2004 tentang PPHI),akan tetapi diabaikan;Hal. 8 dari 13 hal.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 17-04-2012 — Upload : 22-03-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1995 K/Pdt/2011
Tanggal 17 April 2012 — THAI SUNG FA, dkk vs HA LIE LIE Als LI LI CIN
15 — 7 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Singkawang ke Sintang dan kendaraan yangditukar tersebut pada saat perjalanan tidak dilengkapi dengan sinar lampupenerangan kendaraan (lampu kendaraan yang ditukar dalam keadaan rusak);Bahwa di perjalanan, kendaraan angkutan yang di tukar dengan sengajatanpa sinar lampu penerangan, padahal perjalanan dilakukan pada malam hari,dan dengan kecepatan tinggi telah mengalami kecelakaan/tabrakan di JalanRaya Desa Sebadu, Kecamatan Mandor, Kabupaten Landak, perbuatanTergugat dan Tergugat Il adalah perbuatan melanggar
    hukum danpelanggaran terhadap UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Nomor14 tahun 1992 Pasal 22 ayat (1) huruf d dan f Jo Pasal 23 ayat (1) huruf a dand;Bahwa karena kecepatan kendaraan yang dikemudikan oleh Tergugat sangat tinggi dan tidak dilengkapi dengan sinar lampu penerangan, mobilpenumpang tersebut menabrak sebuah truk yang sedang parkir dari arahbelakang truk, sehingga akibat tabrakan keras, suami dan anak Penggugatmeninggal dunia serta Penggugat sendiri mengalami luka yang sangat
    sesuai dengan ketentuan, sehingga dengan menukar mobil denganmobil pengganti yang tidak memiliki penerangan yang seharusnya pada malamhari adalah perbuatan yang bertentangan dengan pointpoint tersebut di atasdan akhirnya menyebabkan jatuhnya korban jiwa ;Bahwa selama melakukan perawatan pengobatan berjalan, Penggugatsangat ditelantarkan oleh Tergugat dan Tergugat II yang sama sekali tidakpernah mempunyai perhatian apalagi memberikan bantuan biaya perawatandan pengobatan, hal ini merupakan Perbuatan Melanggar
    Hukum sebagaimanayang diatur dan ditentukan dalam Pasal 31 ayat (1) UndangUndang Nomor 14Tahun 1992 Tentang UndangUndang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yangmerupakan kewajiban baik Tergugat maupun Tergugat II ;Bahwa biaya selama dirawat di Rumah Sakit Swasta Santo AntoniusPontianak, telah dibayar oleh Tergugat II dengan menggunakan uang KlaimAsuransi, sedangkan untuk biaya pengobatan berjalan dan biaya lainlainditanggung Penggugat seorang diri, perhitungannya (sesuai Kwitansipembayaran) adalah
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Agama Perceraian
Putus : 03-12-2014 — Upload : 17-06-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2584 K/Pdt/2013
Tanggal 3 Desember 2014 — PEMOHON KASASI vs Ny. TERMOHON KASASI
25 — 11 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;c. Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh PeraturanPerundangUndangan yang mengancam kelalaian itu denganbatalnya Putusan yang bersangkutan...;Bahwa oleh karena Majelis Hakim Judex Facti pada Pengadilan TinggiDKI Jakarta, dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo telahHal. 9 dari 18 Hal.
    Putusan Nomor 2584 K/Pdt/2013salah dalam menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku yaitumengenai tidak cukupnya alasanalasan untuk melakukan perceraian,maka seharusnya Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor512/PDT/2012/PT.DKI, tertanggal 21 Maret 2013 Jo. PutusanPengadulan Negeri Jakarta Barat Nomor 758/PDT.G/2011/PN.JKT.BARtertanggal 20 Juni 2012 harus dibatalkan;2.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Perbuatan Melawan Hukum
Putus : 22-10-2020 — Upload : 03-02-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2776 K/Pdt/2020
Tanggal 22 Oktober 2020 — PT. KERETA API INDONESIA (PERSERO) vs PT. KURNIA JAYA ABADI, dkk
276 — 156 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • yang terletak di Jalan Dupak, Nomor 18,Surabaya, adalah sah milik Penggugat;Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat III dan Tergugat IVterbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimanadimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata, karena menempati tanahmilik Penggugat yang terletak di Jalan Dupak, Nomor 18, Surabaya,tanpa hak dan melanggar hukum;Menyatakan Tergugat , Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV,terbukti telah menyewakan tanah milik Penggugat yang terletak diJalan Dupak, Nomor
    yang terletak di Jalan Dupak, Nomor 18, Surabaya,adalah sah milik Penggugat;Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat IIl dan Tergugat IVterbukti telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menempati,menguasai dan memanfaatkan tanah milik Penggugat yang terletak diJalan Dupak, Nomor 18, Surabaya, tanpa hak dan melanggar hukum;Menyatakan Tergugat I, Tergugat Il, Tergugat Ill dan Tergugat IV telahterbukti menyewakan tanah milik Penggugat yang terletak di JalanDupak, Nomor 18, Surabaya, kepada
Pengadilan PA KOTAMOBAGU Perdata Agama
Register : 14-10-2020 — Putus : 19-10-2020 — Upload : 19-10-2020
Putusan PA KOTAMOBAGU Nomor 167/Pdt.P/2020/PA.Ktg
Tanggal 19 Oktober 2020 — Pemohon melawan Termohon
30 — 10
  • depan persidangan calon suami anak Pemohon memberiketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubungan cintasejak1 tahun yang lalu dengan anak Pemohon dan telah dilakukanpelamaran kepada Pemohon keluarga dan diterima dengan baik: Bahwa benar calon suami anak Pemohon telah menjalin hubunganpercintaan dengan anak Pemohon sudah sedemikian erat dan sulit untukdipisahkan sehingga jika tidak segera dinikahkan sangat khawatir akanterjadi halhal yang melanggar
    hukum agama; Bahwa antara anak Pemohon dengan calon suaminya telah melakukanhubungan layak suami isteri dan telah hamil, sudah melahirkan padatanggal 30 September 2020;Halaman 4 dari 15 hlm, Putusan Nomor 167/Pdt.P/2020/PA Ktg.
    dan pengetahuannya sendiri (Pasal 172 ayat 4 R.Bg.) joPasal 1907 KUH Perdata, dan isi keterangannya dibenarkan oleh Pemohonyang menerangkan bahwa anak Pemohon dengan calon suaminya sudahmenjalin hubungan selama 1 tahun dan saling mencintai, hubungankeduanya sudah sedemikian eratnya yang Sulit dipisahkan, sehingga anakPemohon dengan calon suaminya telah hubungan layaknya suami isteri dansudah melahirkan 30 September 2020, sehingga apabila tidak segeradinikahkan dikhawatirkan akan terjadi perouatan melanggar
    hukum agama,keduanya tidak hubungan mahrom dan tidak mempunyai hubungan sesusuanyang menghalangi pernikahan mereka.
Pengadilan PN BALE BANDUNG Pidana Umum Penadahan
Putus : 18-08-2011 — Upload : 14-04-2014
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 704/PID.B/2011/PN.BB
Tanggal 18 Agustus 2011 — -Ajang Suhendar alias Deri bin Omi;
36 — 1
  • atau paling tidak terdakwa patutmenduga barang tersebut merupakan hasil kejahatan ;maka dengan demikian unsure patutdiduga sebagai hasil dari kejahatan telah terpenuhi;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas seluruh unsur dari pasal 480 ke1 KUHP telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;Menimbang, bahwa penasihat hukum terdakwa didalam nota pembelaannya memintamajelis hakim untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum karenaterdakwa Ajang Suhendar tidak melakukan perbuatan melanggar
    hukum;Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum untuk menyatakan suratdakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukum,didalam putusan sela telahdipertimbangkan tentang surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menurut Majelis Hakimtelah sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam pasal 143(2) KUHAP,sehingga pembelaanPenasihat Hukum untuk menyatakan dakwaan Jaksa Penuntut Umum batal demi hukumharus di tolak;Dan tentang terdakwa tidak melakukan perbuatan melanggar hukum,seharusnya bukanlahsurat
Pengadilan PA Soreang Perdata Agama
Register : 22-02-2021 — Putus : 03-03-2021 — Upload : 03-03-2021
Putusan PA Soreang Nomor 109/Pdt.P/2021/PA.Sor
Tanggal 3 Maret 2021 — Pemohon melawan Termohon
9 — 5
  • Agung RI Nomor5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, jugatelah terpenuhi;Menimbang, bahwa yang menjadi alasan pokok Pemohon dan PemohonIl mengajukan dispensasi nikah ini adalah karena anak kandung Pemohon danPemohon II bermaksud melangsungkan akad pernikahan dengan seorang lakilaki bernama Reza Revina namun anak kandung Pemohon dan Pemohon IItersebut belum cukup umur, sementara di sisi lain hubungan keduanya sudahdemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi perbuatan melanggar
    hukum IslamHal. 9 dari 14 Hal.
    dipersidangan ternyata bahwa anak Pemohon dan Pemohon Il dilihat darikeinginannya yang sangat kuat, cara bicaranya di depan persidangan serta darisegi fisik maupun mentalnya dipandang telah cukup mampu dan layak untukmenjalankan kewajibannya sebagai istri yang bertanggung jawab terhadaprumah tangganya nanti;Menimbang, bahwa menikahkan anak Pemohon dan Pemohon Ildengan calon suami anak Pemohon dan Pemohon II tersebut merupakanupaya untuk mencegah terjadinya suatu kemudharatan yaitu terjadinyaperbuatan melanggar
    hukum dan norma agama maupun kesusilaan,sebagaimana dalam Kaidah Ushul Fiq yang selanjutnya diambil alin sebagaipendapat Hakim yang Artinya : Meninggalkan kemadhorotan harus didahulukandari pada mencari kemaslahatan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon II telahmemenuhi syarat sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (2) UndangundangNomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. penjelasan angka (3) Pasal 49 ayat2 UndangUndang
Pengadilan PA MADIUN Perdata Agama
Register : 17-07-2017 — Putus : 03-08-2017 — Upload : 11-08-2017
Putusan PA MADIUN Nomor 0029/Pdt.P/2017/PA.Mn
Tanggal 3 Agustus 2017 — Pemohon I dan Pemohon II
13 — 2
  • Artinya, tidak boleh seseorang memperoleh keuntungan dariperbuatan melanggar hukum yang dilakukannya dan tidak bolehseseorang dibebani kerugian akibat perbuatan melanggar hukum yangdilakukan orang lain.Menimbang, bahwa Ibn Qayyim alJawziyyah dalam Kitab Zad alMaad, Juz 5, halaman 381382, mengemukakan pendapat Sahabat Nabidan Tabiin, yang pada pokoknya menyatakan anak zina dapatdinasabkan kepada ayah biologisnya.
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 15-01-2018 — Upload : 12-03-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1504 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 15 Januari 2018 — PT CASUARINA HARNESSINDO VS 1. ASEP SUPRIATNA, DK
46 — 27 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Menerima dan mengabulkan permohonan Kasasi dari Para PemohonKasasi II/Para Termohon Kasasi ;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBandung salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan NegeriBandung lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan;Menyatakan mogok kerja yang dilakukan oleh Serikat Pekerja dan diikutioleh Para Pemohon Kasasi II/Para Termohon Kasasi (dahulu Penggugat)dengan
    James Dolok Saribu yang bertindak dalam jabatannya selakuManager HRD & GA, merupakan perbuatan yang melanggar Pasal 143 danPasal 144 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan;Menyatakan Termohon Kasasi II/Pemohon Kasasi (dahulu Tergugat) telahterbukti telah melakukan perbuatan melanggar hukum dan ingkar janji(wanprestasi) karena secara sengaja tidak mengijinkan Para Penggugatuntuk bekerja dan memasuki area PT Casuarina Harnessindo, serta tidakmemanggil Para Pemohon Kasasi Il/Para Termohon
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Perdata Khusus PHI
Putus : 05-06-2017 — Upload : 23-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 548 K/Pdt.Sus-PHI/2017
Tanggal 5 Juni 2017 — PT PACIFIC FURNITURE VS SLAMET BAGIYANTO
83 — 38 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • sah dan dapat diterima;Bahwa permohonan kasasi yang dipaparkan dan diajukan oleh PemohonKasasi dahulu Tergugat, adalah sesuai dengan apa yang diatur di dalamPasal 30 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahanatas Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agungyang berbunyi:Mahkamah Agung dalam tingkat Kasasi membatalkan putusan ataupenetapan Pengadilanpengadilan dari semua lingkungan peradilan karena: Tidak berwenang atau melampaui batas wewenang; Salah menerapkan atau melanggar
    hukum yang berlaku; Lalai memenuhi syaratsyarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yangbersangkutan;Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Tergugat sangat berkeberatan baikterhadap pertimbangan hukum maupun terhadap putusan Majelis Hakimdalam perkara a quo, karena menurut hemat Pemohon Kasasi bahwaMajelis Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Semarangtelah lalai memenuhi syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundangundangan
    Selanjutnya Majelis Hakim menerapkan Pasal 164 ayat(3) Undang Undang Nomor 13/2003 untuk memunculkan hak pesangonTermohon Kasasi/dahulu Penggugat;Pemohon kasasi menilai penerapan Pasal 164 (3) Undang Undang Nomor13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Judex Facti, sangatlah tidaktepat bahkan melanggar hukum yang berlaku.
Pengadilan PT BANDUNG Perdata
Register : 16-07-2013 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 09-01-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 395/PDT/2013/PT BDG
Tanggal 10 Maret 2014 — Pembanding/Terbanding/Tergugat : GEORGE GUNAWAN, B.Sc Diwakili Oleh : M. FIRDAUS JANUARTO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : Ny. HANNA GOUW Diwakili Oleh : M. FIRDAUS JANUARTO, SH
Terbanding/Pembanding/Tergugat : POLDA JABAR
Terbanding/Penggugat : Ny. LINDA SOETANTO
Turut Terbanding/Tergugat : BANK UOB CABANG BANDUNG
Turut Terbanding/Tergugat : KEJAKSAAN TINGGI JAWA BARAT
Turut Terbanding/Tergugat : DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI
41 — 21
  • Prosedur Red Noticejuga sudah tepat dan benar ;3.Bahwa Hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkanTergugat Ill / Pembanding III melakukan perbuatan melanggar hukum,sebab permintaan untuk menangguhkan perkara muncul setelahpenyidikan selesai dan terbitnya Red Notice.
    Demikian pula Surat darikejaksaan Agung Republik Indonesia No.B1639/E/EP.1/05/2012,tanggal 23 Mei 2012 yang ditujukan kepada Kepolda Jabar ( bukti P10) telah dapat dijadikan pertimbangan bahwa Pembanding III telahHalaman 12 dari 14 halaman perkara No.395/Pdt/2013/PT.Bdg.melakukan perbuatan melanggar hukum ;Menimbang, bahwa mengenai alasanalasan bandingPembanding Ill tersebut Pengadilan Tinggi berpendapat, denganmerujuk pada pertimbangan hukum diatas, serta untukmempersingkat uraian ini, alasan banding