.::0 Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Operasi danPemeliharaan Tahun Anggaran 2005 No.39/DASK/2005 tanggal09 Maret 2005; e Fotocopy yang dilegalisir Berita Acara Membahas UsulanRevisi DASK No.914/308.5/436.2.3/2005 tanggal 05 April 2005; Dokumen Anggaran Satuan Kerja Belanja Lanjutan TahunAnggaran 2005 Belanja dan Pemeliharaan Tahun Anggaran 2006No.212/DASK/2006 tanggal 24 April 2006; Surat Perintah Membayar (SPM) No.07958/BT/2005tanggal 08 September 2005; Surat Perintah Membayar (SPM) No.15111

/BT/2005tanggal 19 Desember 2005; Surat Perintah Membayar (SPM) No.18002/BT/2005tanggal 31 Desember 2005; Surat Perintah Membayar (SPM) No.00293/BT/2006tanggal 16 Pebruari 2006; Surat Perintah Membayar (SPM) No.01752/BT/2006tanggal 03 Mei 2006; e 1 (satu) bendel Fotocopy Laporan Kemajuan FisikKegiatan Pelaksanaan, kegiatan Rehabilitasi Kantor KelurahanKedung Baruk oleh Kontraktor Pelaksana CV.

Andini;e Fotocopy Surat Perintah Kerja No.640/111/436.1.1/2005tanggal 18 Maret 2005; e Fotocopy Surat Perintah Kerja No.640.01/301/436.1.1/2005 tanggal 10 Mei 2005; e Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No.01905/BT/2005 tanggal 11 Mei 2005; e Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No.15902/BT/2005 tanggal 23 Desember 2005; e FOtOCOPY ........eeeee Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No.12276/BT/2005 tanggal 14 November 2005; Fotocopy Surat Perintah Membayar (SPM) No.17334/BT/2005 tanggal 30

(empat puluh tujuh jutasembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah). e Bahwa, pada tanggal 10 Mei 2005 telahditanda tangani Surat Perintah Kerja13Nomor: 640.01/301/436.1.1/2005 olehPelaksana Kegiatan (Drs. SigitSugiharsono, MSi dan terdakwa 2. DrsKoheri selaku Direktur PT.

Rungkut KotaSurabaya, Karena saksi belummenjabat sebagai KepalaDinas Tata Kota danPermukiman Kota Surabaya;e Bahwa benar saksi tidak tahutentang Surat Perintah KerjaNo.640/111/436.1.1/2005tanggal 18 Maret 200573tentang PelaksanaanPerencanaan Pembangunan/Rehabilitasi Sarana PrasaranaFisik Praja di Kota Surabaya,karena kegiatan tersebutdilaksanakan oleh BagianPemerintahan Kota Surabaya;e Bahwa benar saksi tidak tahutentang Surat Perintah KerjaNo.640.01/ 301/436.1.1/2005tanggal 10 Mei 2005 tentangPelaksanaan

Bahwa surat perintah pengosongan terhadap penghunian yangdikeluarkan oleh Tergugat Il adalah perbuatan melawan hukum,karena bertentangan dengan ketentuan pasal 10 dan pasal 14Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor; 55 Tahun 1981.Surat perintah pengosongan tersebut juga bertentangan denganketentuan pasal 22, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor :29.44 Tahun 1994, dan UndangUndang Republik Indonesia Nomor: 4Tahun 1992, pasal 14;Bahwa surat perintah pengosongan terhadap penghunian yangdikeluarkan

Surat Perintah Pengosongan No.008/1.711.9 tanggal 25 Januari 2000 yangditerbitkan Dinas Perumahan DKI Jakarta pada Pengadilan Tata Usaha Negara(TUN) Jakarta terdaftar didalam Register Kepaniteraan Pengadilan TUN Jakartapada tanggal 24 April 2000, No.041 /G.TUN/2000/PTUNJKT .

Sawah Besar, Jakarta Pusat;Bahwa surat perintah pengosongan Nomor: 007/1.711.9 tertanggal25 Januari 2000 dikeluarkan atas permohonan dari Sdr.

Bahwa terhadap penghunian/penggunaan tanpa hak Tergugat Ilberwenang untuk mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan dalamrangka penertibannya dan kewenangan Tergugat II telah diatur dalampasal 14 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor: 55 Tahun 1981,menyatakan :"Kepala KUP mengeluarkan Surat Perintah Pengosongan terhadap penghuni:a. yang menggunakan perumahan tanpa suatu hak atau tanpa surat ijinperumahan (SIP) yang sah bagi perumahan yang masih dikuasai KepalaDaerah;Keputusan Menteri Sosial Nomor : 18

: 007/1.711.9 yaitu pengosonganperumahan yang terletak di Jalan Pintu Air Raya Nomor: 22 ;dan surat perintah pengosongan terhadap penghuni yang dikeluarkan Tergugat Il,menurut Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum ;Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat disebutkan : Menyatakan Tergugat dan Tergugat II telah bersalah melakukan perbuatanmelawan hukum, karena mengeluarkan surat perintah pengosongan terhadap rumah dantoko yang disewa dengan cara yang bertentangan dengan hukum

Geofrey RejoiceNovena Sapija yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB)dilampiri dengan Surat Perintah Tugas (SPT) yang diterbitkan oleh KepalaSuku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Barat dengan cara BendaharaPengeluaran Pembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP),selanjutnya Kepala Suku Dinas Pekerjaan Umum Tata Air Jakarta Baratselaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat PerintahMembayar (SPM), setelah terbit SPM selanjutnya Bendahara Umummenerbitkan Surat Perintah

berupaDPA, dokumen perencanaan, data pelaksanaan kegiatan dan datadatapertanggungjawaban seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D),Surat Perintah Membayar (SPM), Surat Perintah Tugas (SPT), SuratPerintah Kerja (SPK) yang diterima melalui Penyidik.Bahwa semua datadata yang diperoleh dari penyidik dandipergunakan untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara telahmemenuhi kaidahkaidah untuk pelaksanaan audit.Bahwa ahli pernah membaca dokumen Surat Perintah Tugas(SPT) dari Kasudin untuk masingmasing

Geofrey Rejoice NovenaSapija yang disesuaikan dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dilampiridengan Surat Perintah Tugas (SPT) dengan cara Bendahara PengeluaranPembantu mengajukan Surat Perintah Pembayaran (SPP) selanjutnyaHalaman 582 Putusan Nomor 89/Pid.SusTPK/2016./PN.Jkt.Pst.Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Perintah Membayar(SPM).24.

Pemotongan dana per Surat Perintah Tugas (SPT).81. Bahwa data yang dipergunakan dalam proses penghitungankerugian keuangan antara lain dokumen anggaran berupa DPA, dokumenperencanaan, data pelaksanaan kegiatan dan datadatapertanggungjawaban seperti Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D), SuratPerintah Membayar (SPM), Surat Perintah Tugas (SPT), Surat PerintahKerja (SPK).82.

Murti Indah Sentosa. 48. 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun Nomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 2011. 49. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alat Kedokteran RSUD Dolopo. 50. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilai Rp.2.225.008.500,- (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 2011. 83. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPM-LS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 2011. 84. 1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang Panitia Perencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah (DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab.

Murti Indah Sentosa. 1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten MadiunNomor : 900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober 201 1.1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :994/0004/LS/DPPID/2011 tanggal 06 Desember 2011 senilaiRp.2.225.008.500, (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapanribu lima ratus rupiah).

Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alatKedokteran RSUD Dolopo. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :994/0009/LS/DPPID/2011 tanggal 28 Desember 2011 senilaiRp.2.225.008.500, (dua milyar dua ratus dua puluh lima juta delapanribu lima ratus rupiah).

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0115/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 2 Desember 201 1.Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM : 993/0175/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 23 Desember 201 1 .138485868788899091921 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati Madiun Nomor : 188.45/802/KPTS/402.031/2011 tanggal 30 Nopember 2011 tentang PanitiaPerencana Kegiatan Dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah(DPPID) Bidang Kesehatan Rujukan Kab.

Murti IndahSent0sa.1 (satu) bendel Surat Tugas Kepala DinasKesehatan Kabupaten Madiun Nomor900/1838A/402.102/2011 tanggal 21 Oktober1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 994/0004/LS/DPPID/2011tanggal 06 Desember 2011 senilaiRp.2.225.008.500, (dua milyar dua ratus duapuluh lima juta delapan ribu lima ratus rupiah).Keperluan Angsuran I (satu) pengadaan alatKedokteran RSUD Dolopo. 1 (satu) bendel Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 994/0009/LS/DPPID/2011Hal 287 dari 271

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM :993/01 15/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 2Desember 201 .Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No.SPM :993/0175/SPMLS/1.02.01/2011 tanggal 23Desember 201 .1 (satu) bendel Surat Keputusan Bupati MadiunNomor : 188.45/802/KPTS/402.03 1/2011 tanggal30 Nopember 2011 tentang Panitia PerencanaKegiatan Dana Percepatan PembangunanInfrastruktur Daerah (DPPID) Bidang KesehatanRujukan Kab. Madiun Tahun Anggaran 2011.1 (satu) lembar Faktur sejumlahRp.1.386.225.183.20.

ARTA INDO GLOBAL Kota Balikpapan pada tanggal 11 Juli 2013 dan Kantor Disperindag Kota Padang pada tanggal 01 April 2013 ;

11.Asli Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS-Barang dan Jasa Nomor : 079/SPM/LS/1.15.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan pengajuan sebesar Rp.1.477.160.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

1. Asli Surat Perintah Membayar Nomor : 079/SPM/LS/1.15.01 /2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan jumlah SPM Rp

Surat Pengantar Nomor : 079/SPP/LS/1.15.01/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 05456/SP2D/LS/1.15.01/2013 tanggal 24 Desember 2013 sebesar Rp. 1.477.160.000,- (Satu Milyar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah);

Perintah Membayar Nomor : 080/SPM/LS/1.15.01/2013 tanggal 16 Desember 2013 dengan jumlah SPM Rp.153.840.000,- (Seratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

Nomor : 080/SPP/LS/1.15.01/2013 tanggal 16 Desember 2013;

Selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor 027/6/SPK/INDAK/DAK, DAU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 denganmasa penyelesaian pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari yang berakhirpada tanggal 15 Desember 2013.Bahwa sebelum pengadaan alatalat Laboratorium Fisika/Geodesi/Geologdilaksanakan proses pelelangannya ANDI SYARIF T.U.W, ST. MT telahterlebin dulu melakukan komunikasi melalui telephone dengan H. ENANGSUHENDI selaku PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI (PT.

Selanjutnya dibuat Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK)Nomor 027/6/SPK/INDAK/DAK, DAU/2013 tanggal 6 Nopember 2013 denganmasa penyelesaian pekerjaan selama 40 (empat puluh) hari dan berakhirpada tanggal 15 Desember 2013.Bahwa ANDI SYARIF T.U.W, ST. MT sebelum pengadaan alatalatLaboratorium Fisika/Geodesi/Geologi dilaksanakan proses pelelangannyaterlebin dulu telah melakukan komunikasi melalui telephone dengan H.ENANG SUHENDI selaku PT. ANDHIKA KARYA UTAMA MANDIRI (PT.

Perintah Pencairan Dana) oleh DinasDPPKA Kota Singkawang ;Bahwa Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang dikeluarkan oleh DinasDPPKA tersebut pembayarannya langsung ditujukan kepada rekanan yaituTerdakwa (CV.

Selanjutnya dibuat Surat Perintah MulaKerja (SPMK) Nomor 027/6/SPK/INDAK/DAK, DAU/2013 tanggal 6Nopember 2013 dengan masa penyelesaian pekerjaan selama 40(empat puluh) hari yang berakhir pada tanggal 15 Desember 2013.Bahwa sebelum pengadaan alatalat LaboratoriumFisika/Geodesi/Geologi dilaksanakan proses pelelangannya ANDISYARIF T.U.W, ST. MT telah terlebin dulu melakukan komunikasimelalui telephone dengan H. ENANG SUHENDI selaku PT. ANDHIKAKARYA UTAMA MANDIRI (PT.

Selanjutnya dibuat Surat Perintah MulaKerja (SPMK) Nomor 027/6/SPK/INDAK/DAK, DAU/2013 tanggal 6Nopember 2013 dengan masa penyelesaian pekerjaan selama 40(empat puluh) hari yang berakhir pada tanggal 15 Desember 2013.Halaman 142 dari hal 165 Putusan No. 22/Pid.Sus.TPK/2018/PN.PtkBahwa pengadaan alatalat Laboratorium Fisika/Geodesi/Geologi kotaSingkawang Tahun Anggaran 2013 yang seharusnya dilaksanakanoleh ABDUR RAZAQ, ST selaku Direktur CV.

perjanjian pemberian Dana (SPPD) Alokasi Dana Desa (ADD) TA.2018 yang telah dilegalisir oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Blitar;

kepada saksi Musa Alexandersah,melihat Terdakwa marahmarah dari dalam rumahnya, selanjutnya saksiLusder Sianturi memanggil Kepala Dusun Sunardi untuk memanggilTerdakwa dari dalam rumah Terdakwa, dan setelah Kepala Dusun berhasilmembujuk Terdakwa keluar dari dalam rumah Terdakwa, kemudian saksiMusa Alexandersah menunjukkan surat Perintah Tugas, Surat PerintahPenangkapan, dan surat Perintah Penggeledahan kepada Terdakwa sambilberusaha membujuk Terdakwa agar diizinkan masuk ke dalam rumahTerdakwa, bersama

Memerintahkan barang bukti berupa :1 (satu) lembar surat Perintah Penangkapan No. SP KAP/973/X1/2013/Reskrim tanggal 4 November 2013 (sudah sobek);1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. SPGAS/898.a/X/2013/Reskrim tanggal 31 Oktobert 2013 (sudah sobek);1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan No.

Menetapkan agar barang bukti berupa:1 (satu) lembar surat Perintah Penangkapan No. SP KAP/973/X1/2013/Reskrim tanggal 4 November 2013 (sudah disobek);1 (satu) lembar Surat Perintah Tugas No. SPGAS/898.a/X/2013/Reskrim tanggal 31 Oktobert 2013 (Sudah sobek);1 (satu) lembar Surat Perintah Penggeledahan No.

Bahwa alasanalasan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapatdibenarkan, karena perbuatan Terdakwa menarik kerah baju saksi MusaAlexandersah dan merampas surat perintah tugas serta menarik kerahbaju Sudarto Sinaga hingga kancingnya putus yang keduanya adalahpetugas kepolisian yang sedang menjalankan tugas yang sah. Sehinggaperbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana melanggar Pasal 213 ke1 KUHP;2.

Prada Tommy LY Pardede NRP.543012tanggal 3 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Desember 2014.3 (tiga) lembar Fotocopy Formulir Berita (Telegram) dari Kadisdikau Nomor7/961/2014 tanggal 16 Okober 2014.5 (lima) lembar Fotocopy Formulir Berita (Telegram) dari DankorpaskhasNomor 1/1441/2014 tanggal 21 Oktober 2014.5 (lima) lembar Surat Perintah untuk mengikuti seleksi Dikkualsus KomandoKomando XXXIX dari Dandenma Mako Korpaskhas NomorSprin/218/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014.1 (satu) lembar Surat Perintah

Bahwa berdasarkan surat perintah dari Dandenma Mako Korpaskhas Nomor :Sprin/218/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untukmelaksanakan pendidikan Dikualsus Komando XXXIX TA.2014/2015 di PusdiklatPaskhas Lanud Sulaiman Bandung.3.

Bahwa Terdakwa melaksanakan pendidikan Komando di Pusdiklat Paskhasdilengkapi dengan surat perintah Dandenma Mako Paskhas Nomor :Sprin/218/X/2014 tanggal 24 Oktober 20144.

Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Dandenma Mako KorpaskhasNomor: Sprin/218/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkan untukmelaksanakan pendidikan Dikualsus Komando XXXIX TA.2014/2015 di PusdiklatPaskhas Lanud Sulaiman Bandung.3.

Bahwa benar berdasarkan surat perintah dari Dandenma Mako KorpaskhasNomor : Sprin/218/X/2014 tanggal 24 Oktober 2014 Terdakwa diperintahkanuntuk melaksanakan pendidikan Dikualsus Komando XXXIX TA.2014/2015 diPusdiklat Paskhas Lanud Sulaiman Bandung.2.

Lembar Surat Perintah Pencairan Dana Nomor :0085/PU/SP2DLS/2012 tgl 11 Oktober 2012 TA 2012 dariBendahara Umum Daerah kepada Drs.

AbdulAziz, MM mengajukan surat Perintah Membayar langsung (SPM LS)yang ditujukan kepada Drs. Yusni Ali selaku Direktur CV.

Surat Perintah Membayar (SPM).

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1(satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :01835/LS- BL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp.599.665.500,-1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor :02712/LS-BL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.385.447.612,-1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :04350/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,-.1 (satu) lembar duplikat surat

perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :01755/LS-BL/2.05.01/2011, Tanggal 26 Agustus 2011, sebesar Rp.119.756.000,-1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :04462/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.29.672.727,1 (satu) lembar Duplikat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04814/LS-BL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.25.198.255,2. 3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPP-LS-Barang dan Jasa

Desember 2010.3(tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 109/2.05.01/DKP/2010, tanggal 24Agustus 2010. 753 (tiga),...........3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 190/2.05.01/DKP/2010, tanggal 15November 2010.3 (tiga) lembar Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa(SPP-LS-Barang dan Jasa) Nomor : 221/2.05.01/DKP/2010, tanggal 28Desember 2010.3. 1 (satu) lembar Surat

Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.1

(satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 221/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.4. 1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar pemasangan cerucok di PanteRheng kuala Samalanga senilai Rp.2.000.000,- tertanggal 05 Agustus 2010.1 (satu) lembar Tanda penerimaan panjar dan pembuatan dan pemasangancerocok bambu pada pekerjaan pengerukan muara/kuala Pante Rheng KecSamalanga senilai Rp. 10.000.000,-tertanggal 09 Agustus 20101 (satu) lembar Tanda penerimaan biaya pengadaan marlin

Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.1 (satu) Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.1 (satu) Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.1 (satu) Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor109/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) Jembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.1 (satu) Jembar Surat Perintah

Menyatakan barang bukti berupa :1. 1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 01835/LSBL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp. 599.665.500,1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor : 02712/LSBL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp. 385.447.612,1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 04350/LSBL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp. 375.371.850,.1 (satu) lembar duplikat surat perintah

Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/ LS/2010,tanggal 03 Agustus 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/ LS/2010,tanggal 19 Oktober 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/ LS/2010,tanggal 28 Desember 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/ LS/2010,tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/ LS/2010,tanggal 15 Desember 2010.1 (satu) lembar

Menyatakan barang bukti berupa :1.1(satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :01835/LS BL/2.05.01/2010 tanggal 23 Agustus 2010 sebesar Rp.599.665.500,1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencarian dana (SP2D) Nomor :02712/LSBL/2.05.01/2010 tanggal 25 Oktober 2010 sebesar Rp.385.447.612.,1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor :04350/LSBL/2.05.01/2010, Tanggal 31 Desember 2010, sebesar Rp.375.371.850,.1 (satu) lembar duplikat surat perintah pencairan

Perintah Membayar (SPM) Nomor :092/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 03 Agustus 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 155/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 19 Oktober 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 210/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 28 Desember 2010.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 109/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 24 Agustus 2011.1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 190/BL/2.05.01/LS/2010, tanggal 15 Desember 2010.1 (satu) lembar

dan Kota Tebing Tinggiterhitung mulai 12 sampai 13 Juli 2018.6) Surat Perintah Tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah No. 094/4437/BPKAD/2018 tertanggal 3 September 2018terkait melaksanakan tugas perjalanan dinas dalam daerah dalamrangka koordinasi dan konfirmasi keterlambatan penyusunanRanperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD TA. 2017 keNias Selatan terhitung mulai 3 September 2018 sampai 5 September2018.7) Surat Perintah Tugas dari Badan Pengelolaan Keuangan Dan AsetDaerah No

2017 ;Bukti P36 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor:tertanggal 09 Oktober 2017 ;Bukti P31 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor:Bukti P32 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor:Bukti P33.

Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor:Bukti P28 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/350/BPKAD/2017Bukti P29 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/085 tertanggal MaretBukti P30 Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/742/A/BPKAD/2017094/1070/BPKAD/2017094/1223/BPKAD/2017094/1498/BPKAD/2017094/1764/BPKAD/2017094/2180/BPKAD/2017094/2804/BPKAD/2017Halaman 46 Putusan No. 130/G/2019/PTUNMDN37383940414245.46.47.49.50.. Bukti P37. Bukti P38. Bukti P39. Bukti P40Bukti P41.

Bukti P42Bukti P43Bukti P44Bukti P45Bukti P46Bukti P47Bukti P48Bukti P49Bukti P50Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2808/BPKAD/2017tertanggal 09 Oktober 2017 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/3292/BPKAD/2017tertanggal 14 Nopember 2017 selanjutnya;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/3992/BPKAD/2017tertanggal 18 Desember 2017 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/1604/BPKAD/2018tertanggal 6 Maret 2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2290/BPKAD/2018tertanggal April

2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/2341/BPKAD/2018tertanggal 16 April 2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/3256/BPKAD/2018tertanggal 4 Juni 2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/3678/BPKAD/2018tertanggal 9 Juli 2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/4437/BPKAD/2018tertanggal 3 September 2018;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/5005/BPKAD/2018tertanggal 15 Oktober 2018 ;Foto kopi Surat Perintah Tugas Nomor: 094/5557/BPKAD/2018tertanggal 19 Nopember

Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap / 46 / XI /Res.1.24 / 2019 / Ditreskrimsus, tanggal 29 Nopember2019.; c). Surat Perintah Penahanan Nomor : SP. Han 39 /Res.1.24/2019 / Ditreskrimsus, tanggal 30 Nopember2019.; Putusan No: 3/Pra.Pid/2019/PN Mnk. Hal 4 dari 462).

Bahwa dari Bukti Surat yang dimiliki TERMOHON berupa LaporanPolisi, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penangkapan, danSurat Perintah Penahanan, maka dapat dilihat Time Line atau waktuTERMOHON melakukan proses Penyidikan dan Upaya paksa berupaPenangkapan dan Penahanan hanya dalam tempo 1 (satu) hari,karena Laporan Polisi tanggal 29 Nopember 2019, SP.

.;6) Menerbitkan Surat Perintah Penangkapan (BUKTI T.17).; 7) Mengeluarkan Berita Acara Penangkapan. (BUKTI. T.18).8) Membuat Surat Pemberitahuan DimulainyaPenyidikan/SPDP ke JPU, terhitung sebelum 7 (tujuh) harisetelah dikeluarkan Surat Perintah Penyidikan, denganTembusan Terlapor. (BUKTI T.19).; 9) Melakukan Pemeriksaan Tersangka dalam bentuk BERITAACARA PEMERIKSAAN TERSANGKA / BAP Tersangka(BUKTI. T.20).;10) Membuat Surat Perintah Penahanan terhadap PEMOHON(BUKTI.

Hal tersebut dapat dilinat di Surat KuasaKhusus Nomor : SKK/11/XII/2019 dan Surat Perintah NomorSprin/673/XII/HUK.6.5./2019. Selanjutnya dalam Surat Perintah tersebut telahdijelaskan untuk melaksanakan tugas sebagai Penasehat hukum/ KuasaHukum/ Pendamping dalam sidang prapradilan oleh pemohon saudaraADITYA WIJAYA.

Perintah Penyidikan.

(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :02587/BUDLS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.1.941.800.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03724/BUDLS/2013 tanggal 03 Juni 2013 sebesar Rp.1.939.250.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04857/BUDLS/2013 tanggal O02 Juli 2013 sebesar Rp.1.935.050.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00182/BUDLS/2014 tanggal 04 Februari 2014 sebesar Rp.4.611.325.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00703/BUDLS/2014 tanggal O04 Maret 2014 sebesar Rp.2.312.425.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :01648/BUDLS/2014 tanggal 02 April 2014 sebesar Rp.2.306.300.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :06812/BUDLS/2014 tanggal 04 Agustus 2014 sebesar Rp.2.290.175.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :08055/BUDLS/2014 tanggal 02 September 2014 sebesar Rp.2.285.475.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :09460/BUDLS/2014 tanggal 01 Oktober 2014 sebesar Rp.2.282.225.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah

Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00086/DPKPALS/2012 tanggal 26 Januari 2012 sebesarRp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asili);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00181/DPKPALS/2012 tanggal O02 Februari 2012 sebesarRp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asili);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :00687/DPKPALS/2012 tanggal O01 Maret 2012 sebesar Rp.Rp.1.895.100.000, beserta lampirannya (asili);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan

(satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :02587/BUDLS/2013 tanggal 01 Mei 2013 sebesar Rp.1.941.800.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :03724/BUDLS/2013 tanggal O03 Juni 2013 sebesar Rp.1.939.250.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor :04857/BUDLS/2013 tanggal O02 Juli 2013 sebesar Rp.1.935.050.000, beserta lampirannya (asli);1 (satu) eksemplar Surat Perintah Pencairan

Bahwa penetapan tersangka terhadap Pemohon baru diketahui setelahadanya Surat Perintah Penangkapan No. SP.Kap/87/VII/2020/Reskrimdari Termohon kepada Pemohon. Bahwa apabila mengacu pada surattersebut diatas maka tidak ada Surat Perintah penyelidikan kepadaPemohon.

Bahwa berkenaan perkara Pemohon tidak pernahditerbitkan Surat Perintah Penyelidikan dan atau tidak sahnya Penyidikanserta Penangkapan atas diri Pemohon, maka dapat disimpulkan bahwaPenetapan Tersangka dengan atau tanpa Surat perintah Penyelidikan danatauPenyidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk ituharus dibatalkan.PENANGKAPAN DIRI PEMOHON TIDAK SAH.

Bahwa berdasarkan pada Surat Perintah Penangkapan No SP.Kep/87/VII/2020/RESRKRIM tertanggal 27 Juli 2020 tertulis LaporanPolisi Pelapor yaitu : No. LP/B190/VII/2020/BKL/RES.RI tanggal 27Juli 2020, sedangkan berdasarkan pada Surat Perintah Penahanan No.SP Han/62/VII/2020/Reskrim tertanggal 28 Juli 2020 tertulis LaporanPolisi Pelapor yaitu : No.

SPKap/87/VII/2020/Reskrim, tanggal 27 Juli 2020,dan Surat Perintah Penahanan No.

Perintah Tugas Nomor: SP.Tugas/ 115 / VII /2020 / Reskrim, bukti T3 berupa Fotokopi Surat Perintah Penyelidikan Nomor:Sp.Lidik / 115 / Vil / 2020 / Reskrim, bukti T4 berupa Fotokopi Berita AcaraPermintaan Keterangan a.n.

Segitiga Emas untuk melaksanakanpekerjaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor: 12/PL.2KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober 2012.Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut, kemudian terbitlah SuratPesanan (SP) Nomor: 16/PL.2KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober2012 yang ditandatangani Sigit Tulus Wikono, S.Pd., MM., yang jugaberisi perintah kepada terdakwa M. Azmin Gunadi selaku Direktur CV.Segitiga Emas. Bahwa terhadap kedua perintah tersebut, seolaholahterdakwa M.

Segitiga Emas untuk melaksanakanpekerjaan tersebut dengan menerbitkan Surat Perintah Kerja (SPK)Nomor: 12/PL.2KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober 2012.Berdasarkan Surat Perintah Kerja tersebut, kemudian terbitlah Surat11Pesanan (SP) Nomor: 16/PL.2KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober2012 yang ditandatangani Sigit Tulus Wikono, S.Pd., MM., yang jugaberisi perintah kepada terdakwa M. Azmin Gunadi selaku Direktur CV.Segitiga Emas. Bahwa terhadap kedua perintah tersebut, seolaholahterdakwa M.

Jaya Karya berdasarkan surat perintah kerja(kontrak) Nomor:10/PL.2KPA/DAKESDM/2012 Tanggal 3 Oktober 2012.ltemitem pekerjaan yang saya periksa meliputi :a. Pekerjaan persiapan.b. Bak pengendap, penenang,pipa penguras.c. Pipa pesat.d. Rumah pembangkit.IV. Pekerjaan jalan masuk konstruksi rabat beton dan plat deucler yangdilaksanakan oleh CV. Mulya Agung berdasarkan surat perintah kerja(kontrak) Nomor: 09/PL.2KPA/DAKESDM/2012 Tanggal 3 Oktober 2012.ltemitem pekerjaan meliputi :a.

perintah kerja Nomor: 11/PL.2 KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ditemukan kerugian Negarasebesar Rp.59.298.388.41Pekerjaan pembangunan Bendung Sayap dan Bangunan Penangkap yangdikerjakan oleh CV.Segitiga Emas, Berdasarkan Surat perintah kerja Nomor:12/PL.2 KPA/DAKESDM/2012 tanggal 03 Oktober 2012 ditemukan kerugianNegara sebesar Rp.174.716.183.00,Pekerjaan Pemasangan Jaringan PLTIMH Aijr Pesi dikerjakan olehCV.Barokah, Berdasarkan Surat perintah kerja Nomor: 04/PL.2 KPA/DAKESDM/2012 tanggal

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00001/LSBR/ADHOC/KES/08, tgl. 23 September 2008.b. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 90/SPM/LSBRIDIKES/2008,tgl. 18 September 2008.c. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBR) No.90/SPM/LSBRI/DIKES/2008, tgl. 18 September 2008.d. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 90/SPM/LSBR/DIKES/2008, tg.18 Desember 2008.e. Surat permohonan Pembayaran Uang Muka No. 04/SKA/IX/2008, tgl.16 September 2008.f.

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00031/LSBR/ADHOC/KES/08, tgl. 19 Desember 2008.. Surat Perintah Membayar (SPM) No. 387/SPM/LSBRIDIKES/2008,igl. 18 Desember 2008.. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI) No.387/SPM/LSBRIDIKES/2008, tgl. 18 Desember 2008.. Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 387/SPM/LSBRIDIKES/2008,igl. 18 Desember 2008..

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 00032/LSBR/ADHOC/KES/08, tgl. 19 Desember 2008.Surat Perintah Membayar (SPM) No. 388/SPM/LSBRIDIKES/2008,igl. 18 Desember 2008.Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang (SPP LSBRI) No.388/SPM/LSBRIDIKES/2008, tgl. 18 Desember 2008.Ringkasan kegiatan SPP LSBR No. 388/SPM/LSBRI/DIKES/2008,igl. 18 Desember 2008.Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja No. 900/291/Keu.Dikes/2008, igl. 18 Desember 2008Surat permohonan Pembayaran Angsuran Il (kedua), tgl. 15Desember

Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00031/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 19 Desember 2008;. Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 387/SPM/LSBRIVDIKES/2008, tanggal 18 Desember 2008;.

Berita Acara Serah Terima (PHO) No. 050/0076/Dikes/2008, tanggal15 Desember 2008;Berita Acara Pembayaran No. 050/0077/Dikes/XIV2008, tanggal 15Desember 2008 untuk pembayaran angsuran Il (kedua);Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 00033/LSBR/ADHOC/KES/08, tanggal 19 Desember 2008;Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 389/SPM/LSBRI/DIKES/2008, tanggal 18 Desember 2008.;.

Menyatakan Penangkapan terhadap PEMOHON Atas Nama MUAMMARSYUAIB berdasarkan Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/85/V/2020 tertanggal 09 Mei 2020 oleh TERMOHON, danPenahanan berdasarkan Surat Perintah Penahanan NomorSP.Han/70/V/2020 tertanggal 10 Mei 2020 oleh TERMOHON adalah TIDAKSAH, sepatutnya TERMOHON HARUS SEGERA MEMBEBASKAN PEMOHONATAS MUAMMAR SYUAIBI;3.

Foto copy Surat Perintah Penangkapan NomorSP.Kap/85/V/2020, tanggal 09 Mei 2020, diberi tanda P11;12. Foto copy Surat Pemberitahuan Penahanan tertanggal 10 Mei2020, diberi tanda P12;13. Foto copy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/70/V/2020,tanggal 10 Mei 2020, diberi tanda P13;14. Foto copy Surat Pernyataan Bersama, tanggal 09 Mei 2020, diberitanda P14;Menimbang, bahwa di samping bukti suratsurat tersebut, Pemohon juga telahmengajukan Saksisaksi sebagai berikut:1.

Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan penangkapan wajibdilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.3.

Dalam hal tertangkap tangan, tindakan penangkapan dapat dilakukan olehpetugas dengan tanpa dilengkapi surat perintah penangkapan atau surat perintahtugas;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan 18 ayat (3) KUHAP, bahwa setelahmelakukan penangkapan' tersebut Tembusan surat perintah penangkapansebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus diberikan kepada keluarganya segerasetelah penangkapan dilakukan;Menimbang, yang dimaksud dengan Penahanan sebagaimana disebutkan dalamPasal 1 angka 21 Kitab UndangUndang

(Vide bukti T1)Menimbang bahwa oleh karena Pemohon tertangkap tangan makaTermohon mengeluarkan Surat Perintah Penangkapan No: Sp.Kap/85/V/2020tanggal 09 Mei 2020 Tersangka a.n. Muammar Syuaibi dan Berita AcaraPenangkapan Tersangka a.n.

SPK :UPL.BYL/ PK/E/011.04/V/2011 tanggal7 Mei 2011;112 1(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana(SPPD) No.

Wonosegoro Tahun2011 No.SPK :UPL.BYL/PK/E/011.04/V/2011 tanggal 7Mei 2011;1121(satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SPPD)No.

Perintah Mulai Kerja (SPMK).

S.STP, M.Hum Bahwa Ahli ada mendapatkan Surat Perintah No. 094/229/RIK/11/12tertanggal 12 Juni 2012, yang memerintahkan ahli melakukanPemeriksaan Khusus terkait kegiatan Pengadaan Bendung Penggung Kec.Wonosegoro Kabupaten Boyolali, yaitu. surat perintah yang dibuatberdasar :aSura02 JanuaribSura262263Bahwa Surat Perintah No. 094/229/RIK/11/12 tanggal 12 Juni 2012untuk melakukan Pemeriksaan Khusus tersebut ditujukan kepada :Kabupate1januari terSura050/417/0Bendung Nama Jabatan dalam Tim PemeriksaanIr

Via Konstruksi.5 Bahwa dalam Surat perjanjian kontrak jasa Pemborongan Nomor :ULP .BYL/PK/E/010.04/V/2011, tertanggal 6 Mei 2011 itu ditentukanbahwa jangka waktu pelaksanaan adalah selama 180 (seratus delapan puluh)hari kalender, terhitung sejak ditandatanganinya surat perintah mulai kerja(SPMK).6 Bahwa Surat Perintah Kerja termasud ditandatangani pada tanggal 7 Mei2011 yakni Surat Perintah Kerja No.

sebagai berikut dalam perkara terdakwa : Nama lengkap : ERDIANTO Als ANTO BOTAK Bin MIRAN;Tempat lahir : Langsa (Aceh Timur);Umur / tanggal lahir : 35 tahun / 23Maret 1979;Jenis kelamin SIE mmm mmm eee nmKebangsaan : INdOneSiaj =o nnn n nner nenTempat tinggal : Jalan Pelajar Desa Rambah Tengah UtaraKec.Rambah Kab.Rokan Hulu;Agama Si USSNBAIVj== nnn nnn esPekerjaan : Wiraswasta nc nnn none nne neePendidikan : SMP (Tamalb);Terdakwa ditangkap Penyidik Polri pada tanggal 02 Januari 2015berdasarkan Surat

Perintah Penangkapan No.

Penyidik, sejak tanggal 05 Januaari 2015 sampai dengan tanggal24 Januari 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan No. Pol. : SPHan/01/l/2015/Res. Narkoba tertanggal O05 # Januari 2015;2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Januari 2015 sampaidengan tanggal 05 Maret 2015 berdasarkan Surat PerpanjanganPenahanan Nomor : SPP30/N.4.16.7/Euh.1/02/2015 tertanggalFAO) SUEUR G5 mm mm mmm mmm nnnHal. 1 dari 40 hal. Put.

Per tertanggal26 Pebruari 2015;Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2015 sampai dengan tanggal13 April 2015 berdasarkan Surat Perintah Penahanan (TingkatPenuntutan) Nomor : PRINT383/N.4.16.7/Euh.2/03/2015 tertanggal 25Maret 2015; Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal31 Maret 2015 sampai dengan 29 April 2015 berdasarkan PenetapanNomor : 107/Pen.Pid/2015/PN.PRP tertanggal 31 Maret 2015;Ketua Pengadilan Negeri Pasir Pangaraian sejak tanggal 30 April 2015sampai dengan 28 Juni

Menetapkan barang bukti berupa :Halaman 18 Putusan Nomor 17/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA1.1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 427 / LS BTL/ 2016, Tanggal 12 Oktober2016 beserta lampirannya.2.1 (Satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor : 1.20.05.2 / 448 / SPMBTL / 2016, Tanggal 12 Oktober20163.1 (Satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 05581 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 13

)Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 98 / LS BTL / 2016, Tanggal 3 Juni 2016beserta lampirannya.oNJ00. 1 (Satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM) Langsung(LS) Nomor : 1.20.05.2 / 81 / SPMBTL/ 2016, Tanggal 3 Juni 2016.9. 1 (Satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 02217 / Langsung (LS) / 2016, Tanggal 3 Juni 2016.10. 1 (Satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1.20.05.02 / SPP / 426 / LS BTL/ 2016, Tanggal 12 Oktober2016 beserta

Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/448/SPMBTL/2016, Tanggal 12Oktober 20163) 1 (Satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 05581/Langsung (LS)/2016, Tanggal 13 Oktober 2016.4) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1.20.05.02/SPP/931/LSBTL/2016, Tanggal 15 Desember 2016beserta lampirannya.5) 1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/953/SPMBTL/2016, Tanggal 15Desember

2016.6) 1 (satu) Iembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 09025/Langsung (LS)/2016, Tanggal 20 Desember2016.7) 1 (satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor : 1.20.05.02/SPP/98/LSBTL/2016, Tanggal 3 Juni 2016 besertalampirannya.Halaman 24 Putusan Nomor 17/PID.SUS /TIPIKOR/2019/PT.BNA8)9)10)11)12)13)14)15)16)17)18)1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/81/SPMBTL/2016, Tanggal 3 Juni2016.1 (satu)

Iembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) Nomor : 02217/Langsung (LS)/2016, Tanggal 3 Juni 2016.1 (Satu) eksemplar asli dokumen Surat Permintaan Pembayaran (SPP)Nomor :1.20.05.02/SPP/426/LSBTL/2016, Tanggal 12 Oktober 2016beserta lampirannya.1 (satu) lembar asli dokumen Surat Perintah Membayar (SPM)Langsung (LS) Nomor : 1.20.05.2/447/SPMBTL/2016, Tanggal 12Oktober 2016.1 (Satu) lembar salinan dokumen Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Nomor : 05580/Langsung (LS)/2016, Tanggal 13