Ditemukan 39620 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 01-02-2017 — Putus : 14-02-2017 — Upload : 11-10-2019
Putusan MS TAKENGON Nomor 30/Pdt.P/2017/MS.Tkn
Tanggal 14 Februari 2017 — Pemohon melawan Termohon
165
  • Rahma Liana yang lahir pada tanggal 02 Juni 2013; Bahwa setelah Pemohon dan Pemohon II menerima BukuKutipan Akta Nikah Tersebut, lalu disimpan tanpoa membaca isinya,ternyata setelah dibaca terdapat kesalahan Biodata yakni dalamAkta Nikah tertulis nama = Pemohon SUMANTO yangsebenarnya SIRMANTO , Tempat Tanggal Lahir Pemohon disebut BIUS, 1974 yang seharusnya BURNI BIUS,01 JuliHal 2 dari 9 halamanPenetapan Nomor 30/Pdt.P/2017/MS.LgsTanggal 14 Februari 20171974,dan Nama Bapak Pemohon II di dalam Akta
Register : 28-03-2016 — Putus : 14-04-2016 — Upload : 09-10-2017
Putusan PA TANJUNG REDEP Nomor 84/Pdt.P/2016/PA.TR
Tanggal 14 April 2016 — Pemohon
238
  • Padadasarnya permohonan tersebut adalah demi kepentingan sepihak Pemohon,oleh karena itu kata putusan dan pengadilan yang tercantum dalam Pasal34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 Tahun2007, yang berbunyi Perubahan yang menyangkut biodata suami isteri atauwali harus berdasarkan putusan pengadilan pada wilayah yangbersangkutan harus dibaca penetapan dan Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas makapermohonan Pemohon adalah menjadi kewenangan Pengadilan
Register : 15-04-2013 — Putus : 13-05-2013 — Upload : 21-07-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 2308/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 13 Mei 2013 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
85
  • sebagai bagian yang tak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa pertamatama permohonan Pemohon telah terdaftar secararesmi, telah dibaca
Register : 25-11-2015 — Putus : 08-12-2015 — Upload : 04-02-2016
Putusan PA BANTUL Nomor 200/Pdt.P/2015/PA.Btl
Tanggal 8 Desember 2015 — PEMOHON
313
  • tahun 2009 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undangundang Nomor 1 tahun 1974, perkara ini menjadi tugas dan wewenangPengadilan Agama Bantul ;Menimbang, bahwa meskipun berdasarkan Pasal 52 ayat (1) Undang undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pencatatanperubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeritempat Pemohon, akan tetapi karena Pemohon beragama Islam danpernikahan Pemohon dilaksanakan di Kantor Urusan Agama, maka kataPengadilan Negeri tersebut harus dibaca
Register : 16-06-2016 — Putus : 20-07-2016 — Upload : 31-10-2019
Putusan PA CIKARANG Nomor 118/Pdt.P/2016/PA.Ckr
Tanggal 20 Juli 2016 — Pemohon melawan Termohon
146
  • tersebut di atas pemohon memohon kepadaKetua Pengadilan Agama Cikarang dapat mengabulkan permohonansebagai berikut :1) Mengabulkan permohonan pemohon.2) Menetapkan ahli waris almarhum SANYIN BIN SAIH adalahputranya yang bernama NASIK BIN SANYIN3) Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku, bilamanaPengadilan Agama Cikarang, Kabupaten Bekasi berpendapat lainmohon putusan seadiladilnya.Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon telah hadir dipersidangan, oleh majelis hakim telah dibaca
Register : 02-01-2015 — Putus : 20-01-2015 — Upload : 12-02-2015
Putusan PA KEDIRI Nomor 3/Pdt.P/2015/PA.Kdr
Tanggal 20 Januari 2015 — PEMOHON 1
109
  • sangatmembutuhkan Penetapan Pengadilan Agama untuk dijadikan dasar hukumdalam mengurus administrasi kependudukan Pemohon, maka permohonanPemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagiPemohon saja, oleh karena itu kata Putusan dalam peraturan Menteri AgamaRepublik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atauwali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama pada wilayah yangbersangkutan, harus dibaca
Register : 15-03-2013 — Putus : 15-04-2013 — Upload : 23-07-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1697/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 15 April 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
74
  • sebagai bagian yang tak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama permohonan Pemohon telah terdaftar secararesmi, telah dibaca
Register : 15-04-2014 — Putus : 29-04-2014 — Upload : 20-05-2014
Putusan PA KEDIRI Nomor 30/Pdt.P/2014/PA.Kdr
Tanggal 29 April 2014 — PEMOHON
1210
  • dijadikan dasar hukum dalam mengurus Akta Kelahiran anakPemohon dan mengurus administrasi kependudukan lainnya, makapermohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingansepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata Putusan dalam peraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang PencatatanNikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi : Perubahan yang menyangkut biodatasuami istri atau wali harus berdasarkan Putusan Pengadilan Agama padawilayah yang bersangkutan, harus dibaca
Register : 05-01-2018 — Putus : 24-01-2018 — Upload : 17-05-2019
Putusan PA ENREKANG Nomor 4/Pdt.P/2018/PA.Ek
Tanggal 24 Januari 2018 — PEMOHON
2018
  • Penetapan Pengadilan Agama untuk dijadikan dasarhukum dalam pengurusan perbaikan dan keseragaman dokumen Pemohontersebut; maka permohonan Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untukkepentingan sepihak bagi Pemohon saja, oleh karena itu kata Putusan dalamPeraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentangPencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi Perubahan yangmenyangkut biodata suami istn atau wali harus berdasarkan PutusanPengadilan pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca
Register : 08-06-2021 — Putus : 04-08-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN SIMALUNGUN Nomor 194/Pid.Sus/2021/PN Sim
Tanggal 4 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
JUNA KARO KARO, SH
Terdakwa:
Yudi Suriansyah
185
  • Sus/2021/PN.SimBahwa saksi diperiksa sebagai saksi dalam perkara atas nama Terdakwatersebut diatas;Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) padapenyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ;Bahwa saksi dengan rekan saksi yang mengamankan terdakwa YudiSuriansyah yang tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki,menguasai, Menggunakan Narkotika jenis Ganja tanpa jjin dari yangberwenang.Bahwa saksi dan teman saksi sebelumnya pada Hari Jumat, tanggal 29Januari 2021
    Aprido Tampubolon dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagaberikut: Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik sebagai saksi dalam perkaraatas nama Terdakwa tersebut diatas; Bahwa keterangan saksi dalam berita acara pemeriksaan (BAP) padapenyidik adalah benar dan saksi tanda tangani setelah dibaca ; Bahwa saksi dengan rekan saksi yang mengamankan terdakwa YudiSuriansyah yang tertangkap tangan sedang menyimpan, memiliki,menguasai, Menggunakan Narkotika jenis Ganja tanpa ijin dari yangberwenang.Halaman
    keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidakkeberatanMenimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keteranganyang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh PenyidikBahwa Saya diperiksa oleh Penyidik adalah sebagai Terdakwa ;Bahwa saya diperiksa sebagai Terdakwa dalam perkara menjadi perantaradalam jual beli Narkotika jenis sabuBahwa keterangan terdakwa dalam berita acara pemeriksaan (BAP) padapenyidik adalah benar dan terdakwa tanda tangani setelah dibaca
Register : 07-09-2017 — Putus : 01-11-2017 — Upload : 18-12-2017
Putusan PN PELALAWAN Nomor 251/Pid.B/2017/PN.PLW
Tanggal 1 Nopember 2017 —
6726
  • SUPARMAN EPISTON PARDOSI, dibawah sumpah pada pokoknyamenerangkan sebagai berikut:Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.PlwBahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keteranganyang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah dibaca serta ditandatangani;Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekirajam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel.Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab.
    LAMBOK WENI SIHITE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keteranganyang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah dibaca serta ditandatangani; Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekirajam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel.Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab.
    HERMAN SUGIRO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keteranganyang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah dibaca serta ditandatangani;Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 251/Pid.B/2017/PN.PlwBahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2017 sekirajam 02.30 Wib, bertempat di Belakang FIT Qua Kampung Mulya Baru Kel.Sorek Satu Kec. Pangkalan Kuras Kab.
Putus : 05-12-2016 — Upload : 14-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1141/B/PK/PJK/2016
Tanggal 5 Desember 2016 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. PT. GRAHADHIKA SARANA PURNAJATI
5219 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahkan,mengingat bahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untukmemahami suatu) pasal dalam undangundang atau untukmemahami suatu undangundang sering harus dibaca juga pasalpasal lain dalam satu undangundang itu atau peraturan perundangundangan yang lain.Bahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yang diaturpada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilah atau katakesehatan,Halaman 12 dari 32 halaman.
    Sudikno Mertokusumo SH dalambuku Penemuan Hukum yang diterbitkan oleh UniversitasAtma Jaya Yogyakarta, pada halaman 65 menyatakan bahwa Tidaklah mudah membaca undangundang, karena tidakhanya sekedar membaca bunyi katakatanya saja, tetapi haruspula mencari arti, makna atau tujuannya, Oleh karena itumembaca undangundang tidaklah cukup dengan membacapasalpasalnya saja, tetapi harus pula dibaca penjelasanpenjelasannya dan juga konsideransnya.
    Bahkan, mengingatbahwa hukum itu adalah satu sistem, maka untuk memahamisuatu pasal dalam undangundang atau untuk memahamisuatu undangundang sering harus dibaca juga pasalpasallain dalam satu undangundang itu atau peraturan perundangundangan yang lainBahwa salah satu kata yang penting dalam ketentuan yangdiatur pada Pasal 4A ayat (3) huruf a UU PPN adalah istilahatau kata kesehatan;Bahwa dalam UU PPN a quo tidak dijelaskan mengenaipengertian kesehatan sehingga untuk dapat memahaminyaperlu dicari
Putus : 11-04-2011 — Upload : 24-09-2012
Putusan PN SURABAYA Nomor 285_PID.B_2011_PN_SBY
Tanggal 11 April 2011 — LIEM MEI LING BINTI SUJARWO DEWANTARA - Terdakwa RATNA FITRI HAPSARI, SH (JPU)
11832
  • Tirta Wisesa tetapmengirim barang pesanan terdakwa;Bahwa, benar dahulu UD.Morodadi sopirnya ada 78, Darsono juga pernah mengirim kePadma dan mendapat tanda terima DO, kemudian saksi serahkan ke bagian gudangkadang ada tanda tangan dan kadang tidak ada tanda tangan;Bahwa, benar saat di persidangan dibandingkan antara DO yang diterima UD Morodadidenga 10 DO yang dijadikan barang bukti di persidangan tidak ada beda, ada yang adatanda tangannya dan ada yang tidak, tulisannyapun tidak begitu jelas untuk dibaca
    tetapi dimana hilangnya, siapa yang mengambil, caraseperti apa dan kapan hilangnya, seharusnya sopir Mosye, penjaga gudang terdakwaLULUK dan Hermin karyawati PT.Padma Tirta Wisesa bagian administrasi didengarketerangannya biar komprehensif tidak sepotontsepotong, karena disini tidak ada yang bisamejelaskan dan berdasarkan fakta hukum seharusnya DO untuk terdakwa hanya ditulis olehsatu orang, tetapi berdasarkan fakta hukum DO ditulis bebrapa orang dengan tulisan yangsama tidak jelasnya serta sulit dibaca
    No.0003681, tanggal 12 Pebruari 2010, yang dijadikan barang bukti di persidanganadalah asli dicetak oleh PT.Padma Tirta Wisesa dan menurut saksi Angkasa tidakmungkin dicetak dobel dan setelah dibandingakan dengan DO dari PT.Padma TirtaWisesa yang ada di arsip terdakwa ternyata tidak ada beda, ada yang ditanda tanganidan ada yang tidak, ada yang dicap dan ada yang tidak serta tulisannyapun samakurang jelas agak sulit dibaca;Menimbang, bahwa berdasakan fakta hukum di persidangan DO warna merahyang
Register : 01-11-2012 — Putus : 03-12-2012 — Upload : 12-01-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6009/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg
Tanggal 3 Desember 2012 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
54
  • sebagai bagian yang tak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama gugatan Penggugat telah terdaftar secararesmi, telah dibaca
Register : 16-12-2011 — Putus : 16-01-2012 — Upload : 25-02-2012
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6374/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 16 Januari 2012 — PEMOHON LAWAN TERMOHON
43
  • bagian yangtak terpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telah dirubahdengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama permohonan Pemohon telahterdaftar secara resmi, telah dibaca
Register : 08-04-2011 — Putus : 05-05-2011 — Upload : 03-11-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1798/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 5 Mei 2011 — PENGGUGAT lawan TERGUGAT
65
  • terpisahkan dari putusan ini ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a)Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah denganUndang undang Nomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah dirubahdengan Undang undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalahtermasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugatadalah sebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama gugatan Penggugat telahterdaftar secara resmi, telah dibaca
Register : 12-11-2012 — Putus : 28-01-2013 — Upload : 14-02-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 6231/Pdt.G/2012/PA.Kab.Mlg
Tanggal 28 Januari 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
52
  • sebagai bagian yang tak terpisahkan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang UndangNomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun2006, dan terskhir telah dirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009,perkara ini adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama gugatan Penggugat telah terdaftar secararesmi, telah dibaca
Register : 03-03-2011 — Putus : 31-03-2011 — Upload : 14-11-2011
Putusan PA KAB MALANG Nomor 1153/Pdt.G/2011/PA.Kab.Mlg
Tanggal 31 Maret 2011 — PEMOHON lawan TERMOHON
68
  • bagian yang tak terpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undangundang Nomor 03 Tahun 2006, dan terskhir telahdirubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasukkewenangan Pengadilan Agama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimanatersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama permohonan Pemohon telah terdaftar secara resmi,telah dibaca
Register : 29-05-2017 — Putus : 15-06-2017 — Upload : 11-12-2019
Putusan PA KRAKSAAN Nomor 113/Pdt.P/2017/PA.Krs
Tanggal 15 Juni 2017 — Pemohon melawan Termohon
162
  • Mahkamah Agung RINomor 6 Tahun 1983 tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah AgungRI Nomor 2 Tahun 1979 tentang Pengangkatan Anak, permohonanPengesahan/Pengangkatan Anak antar Warga Negara Indonesia, harusdiajukan kepada Pengadilan Negeri yang daerah Hukumnya meliputi tempattinggal/domisili anak yang akan diangkat, dan dengan berlakunya UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas UndangUndang Nomor7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka kata Pengadilan Negeri dalamSEMA tersebut harus dibaca
Register : 01-07-2013 — Putus : 04-11-2013 — Upload : 27-11-2013
Putusan PA KAB MALANG Nomor 3822/Pdt.G/2013/PA.Kab.Mlg
Tanggal 4 Nopember 2013 — PENGGUGAT LAWAN TERGUGAT
54
  • sebagai bagian yang tak terpisahkan ;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UndangundangNomor 03 Tahun 2006, dan terakhir telah diubah dengan UndangundangNomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kKewenangan PengadilanAgama ;Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalahsebagaimana tersebut di atas ;Menimbang, bahwa pertamatama gugatan Penggugat telah terdaftarsecara resmi, telah dibaca