Ditemukan 12708 data

Urut Berdasarkan
 
Putus : 08-05-2018 — Upload : 26-06-2018
Putusan PT PONTIANAK Nomor 19/PDT/2018/PT PTK
Tanggal 8 Mei 2018 — PT. ASURANSI JASA TANIA, Tbk, DKK MELAWAN  PT. DAYA SUMBER MAKMUR
153119
  • Bahwa harga pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja adalah dengan totalsebesar Rp.3.465.000.000, (tiga milyar empat ratus enam puluh lima jutarupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkansecara bertahap berdasarkan kemajuan/ progress kerja PENGGUGATREKONVENSI..
Register : 19-04-2017 — Putus : 26-10-2017 — Upload : 09-08-2018
Putusan PTUN MEDAN Nomor 51/G/2017/PTUN-MDN
Tanggal 26 Oktober 2017 — Penggugat:
MARULI SITORUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.EVI DESIANTI LESSAN
2.Hj.WINARIATI LESSAN
3.WINARIANI LESSAN,B.A.
4.Dra.Hj.LISNAWATI,S.H.
5.BUDI DHARMAWAN LESSAN
6.SORAYA LESSANS,S.H
16256
  • ada ganti rugi diberikan PTPN kepadaSaksi tetapi hanya untuk tanaman ;Bahwa ganti rugi terhadap tanah tidak adadiberikan : Bahwa Tanah tersebut digaraf oleh orang tuaSaksi pada jaman Jepang ; Bahwa dulunya tanah itu tanah PerkebunanHorizon ;Bahwa tanah itu diberikan kepada Perkebunantanpa ada ancaman : Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 1960 ;Bahwa pada waktu penyerahan tanah kepadapihak Perkebunan saksi dipanggil, pada waktuitu ada proposal dari Perkebunan untuk mintatanah masyarakat untuk kemajuan
Register : 23-09-2020 — Putus : 29-12-2020 — Upload : 29-12-2020
Putusan PA DUMAI Nomor 451/Pdt.G/2020/PA.Dum
Tanggal 29 Desember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
14941
  • Rekonvensi sebagai ibunya / Penggugat Konvensi,dan juga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menghalangi anaknya untukmemilih tinggal dengan siapa jika anak tersebut telah berumur 12 tahun ataulebih (mumayyiz) sebagaimana ketentuan bunyi pasal 105 huruf (b) KompilasiHukum Islam (KHI), dan hak asuh/ hadhanah yang diberikan kepadaPenggugat Rekonpensi bukanlah untuk kepentingan pribadi PenggugatRekonpensi melainkan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak sehinggaSianak dapat tumbuh sehat dan berkembang demi kemajuan
Register : 22-07-2020 — Putus : 28-08-2020 — Upload : 28-08-2020
Putusan PT SAMARINDA Nomor 13/PID.TPK/2020/PT SMR
Tanggal 28 Agustus 2020 — Pembanding/Terdakwa : Drs. SULAIMAN SADE, M.Si BIN KELIN SAHLAN ALM
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
513123
  • Pajak
    Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3
    Lembar Control
    Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
    Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilai Rp.1.628.624.400,-
    Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,-, dokumen lampiran terdiri dari :
    Kontrak
    Laporan Kemajuan
    Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan;dani. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat :a. Mengusulkan kepada PA/KPA;b. Menetapkan tim pendukung;c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand.
    Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ceklis Simda Barang Berita Acara Pembayaran Kuitansi Dinas Kuitansi Biasav Pajak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Lembar ControlHalaman164dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,"Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari : Kontrakv Laporan Kemajuan
    ~=April 2015 ~ senilaiRp.1.628.624.400,#" Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari :KontrakLaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Cek ListLembar ControlKuitansi Dinas dan BiasaSurat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : O066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,"Tahun 2015 Pembayaran
    Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Ceklisv Simda Barangv Berita Acara PembayaranY Kuitansi DinasvY Kuitansi BiasaVv PajakHalaman260dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3v Lembar Control Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,, dokumenlampiran terdiri dari :Y Kontrakv Laporan Kemajuan
Putus : 12-01-2017 — Upload : 10-02-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 3547 K/Pdt/2016
Tanggal 12 Januari 2017 — RAMILAH vs KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL NASIONAL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA, dk
3710 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 (Perubahan keempat) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, sertadengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional;b.
Register : 01-02-2021 — Putus : 14-07-2021 — Upload : 17-08-2021
Putusan PN SUMEDANG Nomor 6/Pdt.G/2021/PN Smd
Tanggal 14 Juli 2021 — Penggugat:
LIE SHE
Tergugat:
1.PT. MELON PIJAR GAS
2.DENNY EFFENDI
12723
  • Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Point11 dalam surat Gugatannya ;Alasan Hukumnya :Bahwa bukan karena ketidakjelasan dalam melakukan tugas dantanggung jawab nya, akan tetapi karena sejak tahun 2017, Penggugatsudah mulai melihat Perusahaan ini sudah mengalami kemajuan, makaPenggugat mulai mengambil alih pengelolaan perusahaan dan benih benih pertikaian dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat II sudahtimbul dengan adanya percekcokkan dan perselisinan yang terjadi secaraterus menerus
Putus : 17-07-2014 — Upload : 24-03-2015
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 84 PK/PID.SUS/2014
Tanggal 17 Juli 2014 — Ir. MUR ARIS SUTOTO bin SINGGIH MURJANTO
3423 Berkekuatan Hukum Tetap
  • TAMIANGMULTITRADA, dengan harga yang lebih murah yaituRp 800.000.000,00 dari nilai harga yang ditentukan dalam kontrakRp 1.535.732.000,00 adalah merupakan perbuatan melawan hukumkarena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang diaturdan ditentukan dalam kontrak kerja dan Pasal 32 Keppres No. 80 Tahun2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Ternyata fakta hukum di persidangan hasil audit Tim InspektoratJenderal bahwa kemajuan
Register : 23-05-2014 — Putus : 12-06-2014 — Upload : 21-08-2019
Putusan PT JAYAPURA Nomor 19/PID.TPK/2014/PT JAP
Tanggal 12 Juni 2014 — Pembanding/Terdakwa : ANDI EFFENDY SIMANJUNTAK, SH
Pembanding/Jaksa Penuntut : RINA FRIESKA HUTAGALUNG, SH,MH
Pembanding/Terdakwa : DEBY DEBORA PANGEMANAN Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : EMELIA SIMORANGKIR Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : GOLIAT DOWANSIBA STh Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HARIANTO, ST Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ROYKE VECKY TUWO Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ELSIANA R. KALEMBANG, SH Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : SIUS DOWANSIBA SE Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. BARNABAS SEDIK Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Ir. ERICK SUTO
7835
  • bahwa sebagai lembaga yangsangat menentukan pada waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtidak ada anggaran yang dapat dipinjamkan; Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa telah semakin merajalela,menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat serta sudah menjadi musuhbersama semua bangsa dan negara didunia; Bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat mendesak harusdilakukan Karena telah secara signifikan merugikan keuangan negara, memiskinkanmasyarakat, menghambat kemajuan
Register : 08-08-2018 — Putus : 12-12-2018 — Upload : 29-01-2019
Putusan PN PONTIANAK Nomor 22/Pdt.Sus-PHI/2018/PN Ptk
Tanggal 12 Desember 2018 — Penggugat:
1.DEISY SRI HARDINI
2.MASNIAH
3.DONI MEI SANDRA
4.ANITA KOMALA, S.Kep
5.RIDWAN, M.Kep
6.SARWITO RAHMAT
7.NS. DIAH OKTAVIANI, S.Kep
8.SEPTINA BR.SARAGIH, S.Kep
9.REVANI HARDIKA, M.Kep
10.ANDANA PRATAMA
11.HADIRAI
12.DWI SEPTI HANDAYANI
13.HERMAWAN
14.IHSAN ANGGA ANJARWADI
15.RIFDA
16.ERMAWATI, A.Md
17.IIN FEBRIANA
18.SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE
19.AGUS SUSANTO
20.IDHAR
21.MURSINAH
22.UNDIAN
23.M.ASYARI
24.NURUNIYAH, S.Km
25.HENDRA EFFENDI
26.ENGKOS KOSASIH
Tergugat:
1.SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI
2.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK
7423
  • tersebut untuk menghidupi keluarga dan membiayai anak untukpendidikan;Bahwa Para Penggugat dalam bekerja dengan Tergugat itu ada yang masakerjanya 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus menerus mengabdi padaPara Tergugat dan selama bekerja tersebut tidak ada kendala dengan ParaTergugat dikarenakan dalam menjalin hubungan kerja tidak ada pelanggaranterhadap statuta dan pelanggaranpelanggaran hakhak Para Penggugatoleh karena masingmasing pihak berpegang kepada aturan yang disepakatibersama demi kemajuan
Register : 16-05-2018 — Putus : 28-08-2018 — Upload : 23-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 516/Pid.Sus/2018/PN Bdg
Tanggal 28 Agustus 2018 — Penuntut Umum:
Vera Kemit,SH
Terdakwa:
SUSANTI BINTI ALM EDIH SARIF PEMAN
7020
  • ) Bahwa ahli ditugaskan membuat program dari banguntidur sampai tidur lagi di malam harinya untuk semua anakanakyang berada dibawah asuhannya; Bahwa terhadap anak yang menjadi korban inisebaiknya dilakukan reality therapy yang artinya adalah pendekatankepada anak agar terputus traumatic psykologis nya sehingga setiapanak dapat melanjutkan citacitanya; Bahwa ahli melihat terhadap perkara memilikidampak negatif bagi anakanak yaitu) memiliki penyimpanganseksual tetapi ahli menerangkan sudah banyak kemajuan
Register : 17-12-2020 — Putus : 08-07-2021 — Upload : 05-08-2021
Putusan PN BALE BANDUNG Nomor 885/Pid.Sus/2020/PN Blb
Tanggal 8 Juli 2021 — Penuntut Umum:
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
BETTY AZ
435304
  • timbulnya akibat berupa keonaran di kalangan rakyat ataukeonaran di kalangan masyarakat.Dengan demikian unsurunsur tindak pidana menurut Pasal 14 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dapat DikatakanTelah Terpenuhi.Bahwa ahli menjelaskan ayat (2) tidak perlu keonaran terjadi tetapicukup dengan potensi timbulnya keonaran, Terdakwa sudah memenuhiunsur Pasal 14 ayat (2) UU No.1 Tahun 1946; Bahwa menurut ahli kata barang siapa punya kelemahan karena tidakdijelaskan kemungkinan karena kemajuan
Register : 26-11-2020 — Putus : 07-01-2021 — Upload : 24-02-2021
Putusan DILMIL I 04 PALEMBANG Nomor 104-K/PM.I-04/AD/XI/2020
Tanggal 7 Januari 2021 — Oditur:
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Iwan Sopiani
139236
  • Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembahayakan bagi TNI dan masyakarat luas karena daya rusakyang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanyamerusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karaktermanusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besarmengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.
Register : 15-03-2013 — Putus : 29-01-2014 — Upload : 10-04-2014
Putusan PN BATAM Nomor 35/Pdt.G.PLW/2013/PN.BTM
Tanggal 29 Januari 2014 — L I N A; ERIAMAN
4231
  • harusditolak;11.Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkaldengan tegas dan keras Posita No 9 Repik Pelawan yang pada pokoknyamenyatakan Pelawan tidak pernah memberikan uang belanja untukmemenuhi kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel dan selama ini yangmemenuhi biaya kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel adalahpelawan;Yang benar adalah sejak pelawan masih tinggal bersama teriawansampai pelawan kembali ke orang tuanya, terlawan sebagai pelakubisnis yang saat ini mengalami proses kemajuan
Putus : 19-09-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1450 K/Pdt/2017
Tanggal 19 September 2017 — SARNUBY VS UNIVERSITAS ISLAM RIAU, DKK
4523 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Nomor 1450 K/Pdt/2017Kanakkanak hingga strata 2 (S2) dalam berbagai disiplin ilmu demiuntuk kemajuan bangsa dan Negara;Namun apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, makamohon memeriksa dan memutus:Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali Dalam Rekonvensi;Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetapmenganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan II DalamRekonvensi merupakan gugatan yang sangat keliru
Register : 29-08-2018 — Putus : 09-03-2017 — Upload : 29-08-2018
Putusan PN JAYAPURA Nomor 71/Pid.Sus-TPK/2014/PN Jap
Tanggal 9 Maret 2017 — - GERSON WENDA, S.Th., MM - LUCAS KUBELA, SH
12645
  • Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seleluruh pelaksanaan barang/jasa;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, terdakwaGERSON WENDA, STh.,MM juga mengeluarkan SPK kepeda CV. Saptajaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudahmelaksanakan pekerjaan berdasarfkan SPK yang dikeluarkan PPKsebelumnya yakni Drs.
Putus : 01-04-2015 — Upload : 21-05-2015
Putusan PN GORONTALO Nomor 20/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Gto
Tanggal 1 April 2015 — AHMAD HASAN
8015
  • sampai akhir masa kontrak, yang ditentukan dalam addendum yaitutanggal 3 Maret 2012, rekanan tidak bisa memperlinatkan bukti sertifikasi dariPabrik yang membuat Tiang Pancang ;Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk persyaratan pencairan uangmuka adalah dokumen kontrak dan SPM (Surat Perintah Membayar) ;Bahwa pembayaran proyek Pembangunan Jembatan Jalan Merdeka dilakukandengan cara per termin yaitu :1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ;2) Selanjutnya dibayar sesuai dengan kemajuan
Register : 29-10-2014 — Putus : 13-01-2015 — Upload : 16-02-2015
Putusan PN WONOSOBO Nomor 110/Pid.Sus/2014/PN Wsb
Tanggal 13 Januari 2015 —
9415
  • kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (criminalact) dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifatobjektifempiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan olehTerdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat,mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantupanca indera manusia yang dengan kemajuan
Register : 26-09-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 28-12-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58 P/HUM/2017
Tanggal 21 Nopember 2017 — DRS. EEP HIDAYAT, M.Si VS 1. BUPATI SUBANG., 2. KETUA DPRD SUBANG;
9850 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 23.Bahwa hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.3.Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap perekonomianKabupaten Subang, khususnya mengenai pemantauan terhadap penataanpasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk kemajuan
Putus : 03-05-2016 — Upload : 22-03-2017
Putusan PN MAKASSAR Nomor 295/Pdt.G/2015/PN.MKS
Tanggal 3 Mei 2016 —
4924
  • tingkat pertama yang telahdiuraikan secara panjang lebar dapat dilihat dalam putusan pada halaman 22 s/d28 ; TERHADAPALASAN BANDING KEDUABahwa lagilagi tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa MajelisYudex Facti dalam membuat putusan sangat terburuburuh dan melanggar tatacara dalam membuat/menyusun suatu putusan, sebab Yudex Factie tidakmenuliskan buktibukti Penggugat maupun bukti TergugatI ;Alasan banding tersebut menunjukkan bahwa Pembanding/TergugatI, tidakmengikuti perkembangan dan kemajuan
Putus : 05-05-2015 — Upload : 27-05-2015
Putusan PN MAROS Nomor 35/Pid.Sus/2015/PN.Mrs
Tanggal 5 Mei 2015 — Terdakwa : JANWARD AMIR BIN AMIRUDDIN ALIAS WAWAN JPU : JATMIKO RAHARDJO,ST,SH
5815
  • dimana secara psikologi forensik, bahwamengenai peredaran gelap narkotika tersebut merupakan akumulasi dari sikap masyarakatyang masif, tertutup pada perubahan sosial dan cenderung anti harmonisasi dalampenegakan hukum narkotika.Menimbang, bahwa Roscoe Pound pernah melontarkan bahwa Law as a tool forsocial enggineering dimana secara bebas diartikan bahwa tujuan utama hukum adalahsebagai sarana rekayasa sosial dimana harapan adanya hukum bahwa masyarakat akanterayomi dan tersejahterakan melalui kemajuan