Ditemukan 12708 data
153 — 119
Bahwa harga pekerjaan berdasarkan perjanjian kerja adalah dengan totalsebesar Rp.3.465.000.000, (tiga milyar empat ratus enam puluh lima jutarupiah) belum termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang dibayarkansecara bertahap berdasarkan kemajuan/ progress kerja PENGGUGATREKONVENSI..
MARULI SITORUS
Tergugat:
KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTAHANAN NASIONAL PROVINSI SUMATERA UTARA
Intervensi:
1.EVI DESIANTI LESSAN
2.Hj.WINARIATI LESSAN
3.WINARIANI LESSAN,B.A.
4.Dra.Hj.LISNAWATI,S.H.
5.BUDI DHARMAWAN LESSAN
6.SORAYA LESSANS,S.H
162 — 56
ada ganti rugi diberikan PTPN kepadaSaksi tetapi hanya untuk tanaman ;Bahwa ganti rugi terhadap tanah tidak adadiberikan : Bahwa Tanah tersebut digaraf oleh orang tuaSaksi pada jaman Jepang ; Bahwa dulunya tanah itu tanah PerkebunanHorizon ;Bahwa tanah itu diberikan kepada Perkebunantanpa ada ancaman : Bahwa orang tua saksi meninggal tahun 1960 ;Bahwa pada waktu penyerahan tanah kepadapihak Perkebunan saksi dipanggil, pada waktuitu ada proposal dari Perkebunan untuk mintatanah masyarakat untuk kemajuan
149 — 41
Rekonvensi sebagai ibunya / Penggugat Konvensi,dan juga Penggugat Rekonpensi tidak dapat menghalangi anaknya untukmemilih tinggal dengan siapa jika anak tersebut telah berumur 12 tahun ataulebih (mumayyiz) sebagaimana ketentuan bunyi pasal 105 huruf (b) KompilasiHukum Islam (KHI), dan hak asuh/ hadhanah yang diberikan kepadaPenggugat Rekonpensi bukanlah untuk kepentingan pribadi PenggugatRekonpensi melainkan adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak sehinggaSianak dapat tumbuh sehat dan berkembang demi kemajuan
Terbanding/Pembanding/Penuntut Umum : SUBANDI, SH.
513 — 123
Pajak
Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3
Lembar Control
Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)
Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPM-LS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilai Rp.1.628.624.400,-
Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,-, dokumen lampiran terdiri dari :
Kontrak
Laporan KemajuanMelaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiaptriwulan;dani. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa2. Selain tugas pokok dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal diperlukan PPK dapat :a. Mengusulkan kepada PA/KPA;b. Menetapkan tim pendukung;c. Menetapkan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan tekhnis (aanwijzer)untuk membantu pelaksanaan tugas ULP;dand.
Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB) Ceklis Simda Barang Berita Acara Pembayaran Kuitansi Dinas Kuitansi Biasav Pajak Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3 Lembar ControlHalaman164dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,"Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaransebesar Rp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari : Kontrakv Laporan Kemajuan
~=April 2015 ~ senilaiRp.1.628.624.400,#" Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilai pembayaran sebesarRp.3.257.248.800,, dokumen lampiran terdiri dari :KontrakLaporan Kemajuan Pelaksanaan Pekerjaan (LKPP)Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Cek ListLembar ControlKuitansi Dinas dan BiasaSurat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2,3Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : O066/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 11 Agustus 2015 senilaiRp.3.257.248.800,"Tahun 2015 Pembayaran
Tanggung Jawab Belanja (SPTJB)Y Ceklisv Simda Barangv Berita Acara PembayaranY Kuitansi DinasvY Kuitansi BiasaVv PajakHalaman260dari279 Putusan No.13/PID.TPK/2020/PT SMR Surat Permintaan Pembayaran (SPP) 1, 2, 3v Lembar Control Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 0019/SPMLS/2.06.02.01/2015 tanggal 17 April 2015 senilaiRp.1.628.624.400,Tahun 2015 Pembayaran 40 % dengan nilaipembayaran sebesar Rp.3.257.248.800,, dokumenlampiran terdiri dari :Y Kontrakv Laporan Kemajuan
37 — 10 — Berkekuatan Hukum Tetap
Pasal 33 ayat (4) Undang Undang Dasar RI Tahun 1945 (Perubahan keempat) yang berbunyi: Perekonomian nasional diselenggarakan berdasaratas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensiberkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, sertadengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonominasional;b.
LIE SHE
Tergugat:
1.PT. MELON PIJAR GAS
2.DENNY EFFENDI
127 — 23
Bahwa Penggugat menolak dengan tegas dalil Penggugat Point11 dalam surat Gugatannya ;Alasan Hukumnya :Bahwa bukan karena ketidakjelasan dalam melakukan tugas dantanggung jawab nya, akan tetapi karena sejak tahun 2017, Penggugatsudah mulai melihat Perusahaan ini sudah mengalami kemajuan, makaPenggugat mulai mengambil alih pengelolaan perusahaan dan benih benih pertikaian dalam Rumah tangga Penggugat dan Tergugat II sudahtimbul dengan adanya percekcokkan dan perselisinan yang terjadi secaraterus menerus
34 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
TAMIANGMULTITRADA, dengan harga yang lebih murah yaituRp 800.000.000,00 dari nilai harga yang ditentukan dalam kontrakRp 1.535.732.000,00 adalah merupakan perbuatan melawan hukumkarena bertentangan dengan kewajiban hukum Terdakwa yang diaturdan ditentukan dalam kontrak kerja dan Pasal 32 Keppres No. 80 Tahun2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan PresidenNo. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;Ternyata fakta hukum di persidangan hasil audit Tim InspektoratJenderal bahwa kemajuan
Pembanding/Jaksa Penuntut : RINA FRIESKA HUTAGALUNG, SH,MH
Pembanding/Terdakwa : DEBY DEBORA PANGEMANAN Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : EMELIA SIMORANGKIR Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : GOLIAT DOWANSIBA STh Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : H. SYAHRUDDIN MAKKI, SP Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HARIANTO, ST Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ROYKE VECKY TUWO Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : ELSIANA R. KALEMBANG, SH Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : SIUS DOWANSIBA SE Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : AMINADAB ASMURUF, S.IP, MSi Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : HASANUDDIN M. NOOR, S.Hut Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Drs. BARNABAS SEDIK Diwakili Oleh : RAHMAN RAMLI, SH
Pembanding/Terdakwa : Ir. ERICK SUTO
78 — 35
bahwa sebagai lembaga yangsangat menentukan pada waktu penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerahtidak ada anggaran yang dapat dipinjamkan; Bahwa korupsi sebagai kejahatan yang luar biasa telah semakin merajalela,menghambat pembangunan kesejahteraan rakyat serta sudah menjadi musuhbersama semua bangsa dan negara didunia; Bahwa pemberantasan korupsi merupakan hal yang sangat mendesak harusdilakukan Karena telah secara signifikan merugikan keuangan negara, memiskinkanmasyarakat, menghambat kemajuan
1.DEISY SRI HARDINI
2.MASNIAH
3.DONI MEI SANDRA
4.ANITA KOMALA, S.Kep
5.RIDWAN, M.Kep
6.SARWITO RAHMAT
7.NS. DIAH OKTAVIANI, S.Kep
8.SEPTINA BR.SARAGIH, S.Kep
9.REVANI HARDIKA, M.Kep
10.ANDANA PRATAMA
11.HADIRAI
12.DWI SEPTI HANDAYANI
13.HERMAWAN
14.IHSAN ANGGA ANJARWADI
15.RIFDA
16.ERMAWATI, A.Md
17.IIN FEBRIANA
18.SYARIF MUHAMMAD ALQADRIE
19.AGUS SUSANTO
20.IDHAR
21.MURSINAH
22.UNDIAN
23.M.ASYARI
24.NURUNIYAH, S.Km
25.HENDRA EFFENDI
26.ENGKOS KOSASIH
Tergugat:
1.SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN YARSI
2.YAYASAN RUMAH SAKIT ISLAM PONTIANAK
74 — 23
tersebut untuk menghidupi keluarga dan membiayai anak untukpendidikan;Bahwa Para Penggugat dalam bekerja dengan Tergugat itu ada yang masakerjanya 27 (dua puluh tujuh) tahun secara terus menerus mengabdi padaPara Tergugat dan selama bekerja tersebut tidak ada kendala dengan ParaTergugat dikarenakan dalam menjalin hubungan kerja tidak ada pelanggaranterhadap statuta dan pelanggaranpelanggaran hakhak Para Penggugatoleh karena masingmasing pihak berpegang kepada aturan yang disepakatibersama demi kemajuan
Vera Kemit,SH
Terdakwa:
SUSANTI BINTI ALM EDIH SARIF PEMAN
70 — 20
) Bahwa ahli ditugaskan membuat program dari banguntidur sampai tidur lagi di malam harinya untuk semua anakanakyang berada dibawah asuhannya; Bahwa terhadap anak yang menjadi korban inisebaiknya dilakukan reality therapy yang artinya adalah pendekatankepada anak agar terputus traumatic psykologis nya sehingga setiapanak dapat melanjutkan citacitanya; Bahwa ahli melihat terhadap perkara memilikidampak negatif bagi anakanak yaitu) memiliki penyimpanganseksual tetapi ahli menerangkan sudah banyak kemajuan
DAWIN SOFIAN GAJA, SH.
Terdakwa:
BETTY AZ
435 — 304
timbulnya akibat berupa keonaran di kalangan rakyat ataukeonaran di kalangan masyarakat.Dengan demikian unsurunsur tindak pidana menurut Pasal 14 ayat (2)UU No. 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana Dapat DikatakanTelah Terpenuhi.Bahwa ahli menjelaskan ayat (2) tidak perlu keonaran terjadi tetapicukup dengan potensi timbulnya keonaran, Terdakwa sudah memenuhiunsur Pasal 14 ayat (2) UU No.1 Tahun 1946; Bahwa menurut ahli kata barang siapa punya kelemahan karena tidakdijelaskan kemungkinan karena kemajuan
Darwin Butar Butar, SH
Terdakwa:
Iwan Sopiani
139 — 236
Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut sangatmembahayakan bagi TNI dan masyakarat luas karena daya rusakyang diakibatkan oleh narkoba sangat luar biasa, bukan hanyamerusak fisik dan kesehatan, namun juga merusak karaktermanusia, serta dalam jangka panjang dapat berpotensi besarmengganggu daya saing dan kemajuan bangsa.
42 — 31
harusditolak;11.Bahwa tidak benar dan oleh karena itu Terlawan pun menyangkaldengan tegas dan keras Posita No 9 Repik Pelawan yang pada pokoknyamenyatakan Pelawan tidak pernah memberikan uang belanja untukmemenuhi kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel dan selama ini yangmemenuhi biaya kebutuhan anak bernama Jesslyn Angel adalahpelawan;Yang benar adalah sejak pelawan masih tinggal bersama teriawansampai pelawan kembali ke orang tuanya, terlawan sebagai pelakubisnis yang saat ini mengalami proses kemajuan
45 — 23 — Berkekuatan Hukum Tetap
Nomor 1450 K/Pdt/2017Kanakkanak hingga strata 2 (S2) dalam berbagai disiplin ilmu demiuntuk kemajuan bangsa dan Negara;Namun apabila Pengadilan Negeri Pekanbaru berpendapat lain, makamohon memeriksa dan memutus:Dalam Rekonvensi:1.Bahwa dalildalil yang telah dipergunakan Dalam Konvensi dianggapdipergunakan kembali Dalam Rekonvensi;Bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi/Tergugat Dalam Konvensi tetapmenganggap bahwa gugatan yang diajukan oleh Tergugat dan II DalamRekonvensi merupakan gugatan yang sangat keliru
126 — 45
Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran danhambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;i. Menyimpan dan menjaga keutuhan seleluruh pelaksanaan barang/jasa;Bahwa untuk pencairan dana kegiatan di akhir tahun 2012, terdakwaGERSON WENDA, STh.,MM juga mengeluarkan SPK kepeda CV. Saptajaya Perkasa dan CV. Cyclops Venture yang sebelumnya sudahmelaksanakan pekerjaan berdasarfkan SPK yang dikeluarkan PPKsebelumnya yakni Drs.
80 — 15
sampai akhir masa kontrak, yang ditentukan dalam addendum yaitutanggal 3 Maret 2012, rekanan tidak bisa memperlinatkan bukti sertifikasi dariPabrik yang membuat Tiang Pancang ;Bahwa dokumen yang saksi tandatangani untuk persyaratan pencairan uangmuka adalah dokumen kontrak dan SPM (Surat Perintah Membayar) ;Bahwa pembayaran proyek Pembangunan Jembatan Jalan Merdeka dilakukandengan cara per termin yaitu :1) Pembayaran Uang Muka sebesar 20 % dari nilai kontrak ;2) Selanjutnya dibayar sesuai dengan kemajuan
94 — 15
kedua ini merupakan inti dari perbuatan pidana (criminalact) dalam Pasal 36 UU RI No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang bersifatobjektifempiris, yaitu berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus terbukti dilakukan olehTerdakwa, sehingga kebenaran akan adanya perbuatan fisik tersebut harus pula dapatdiidentifikasi oleh alat panca indera manusia pada umumnya dengan cara melihat,mendengar, merasakan, mencium, dan meraba, ataupun dengan menggunakan sarana bantupanca indera manusia yang dengan kemajuan
98 — 50 — Berkekuatan Hukum Tetap
Daerah Kabupaten Subang Tahun 2017 Nomor 23.Bahwa hak konstitusional Pemohon yang setidaktidaknya dirugikan secarapotensial adalah hak yang diberikan oleh Pasal 28D ayat (1) UUD 1945:Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastianhukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.3.Bahwa Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap perekonomianKabupaten Subang, khususnya mengenai pemantauan terhadap penataanpasar rakyat, pusat perbelanjaan dan toko swalayan untuk kemajuan
49 — 24
tingkat pertama yang telahdiuraikan secara panjang lebar dapat dilihat dalam putusan pada halaman 22 s/d28 ; TERHADAPALASAN BANDING KEDUABahwa lagilagi tidak benar dalil Pembanding yang menyatakan bahwa MajelisYudex Facti dalam membuat putusan sangat terburuburuh dan melanggar tatacara dalam membuat/menyusun suatu putusan, sebab Yudex Factie tidakmenuliskan buktibukti Penggugat maupun bukti TergugatI ;Alasan banding tersebut menunjukkan bahwa Pembanding/TergugatI, tidakmengikuti perkembangan dan kemajuan
58 — 15
dimana secara psikologi forensik, bahwamengenai peredaran gelap narkotika tersebut merupakan akumulasi dari sikap masyarakatyang masif, tertutup pada perubahan sosial dan cenderung anti harmonisasi dalampenegakan hukum narkotika.Menimbang, bahwa Roscoe Pound pernah melontarkan bahwa Law as a tool forsocial enggineering dimana secara bebas diartikan bahwa tujuan utama hukum adalahsebagai sarana rekayasa sosial dimana harapan adanya hukum bahwa masyarakat akanterayomi dan tersejahterakan melalui kemajuan