Anak Pemohon danTermohon, perempuan, lahir pada tanggal 22 Agustus 2018, sebesarRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per bulan, sampai anak tersebut dewasa/mandiri,oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat cukup untuk menghukum PemohonHal. 12 dari 14 halaman, Putusan Nomor 574/Pdt.G/2020/PA.TR.untuk memberi nafkah kepada anak Pemohon dan Termohon tersebut sesuaidengan yang telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa oleh karena kebutuhan hidup seseorang setiaptahun selalu mengalami kenaikan

, maka pembebanan nafkah 1 (satu) oranganak tersebut harus mendapatkan kenaikan sebesar 10 % (Sepuluh persen)setiap tahun;Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidangperkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubahdengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua denganUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkaraini dibebankan kepada Pemohon;Mengingat segala

lebin dekat dengan Penggugat,sedemikian bilamana terjadi perceraian antara Penggugat dengan Tergugatadalah wajar dan adil apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatanmenetapkan agar ANAKANAK berada di bawah kekuasaan Penggugat,dan Tergugat wajib menanggung biaya pemeliharaan hidup ANAKANAKyang dibayarkan Tergugat melalui penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00(lima iuta rupiah) setiap butan diluar biaya pendidikan dan kesehatan untuksetiap anak sampai dengan anak yang bersangkutan dapat hidup mandiri,dengan kenaikan

Menghukum Tergugat menanggung biaya pemeliharaan hidup anak yangwajib dibayarkan Tergugat melalui Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah,) setiap bulan untuk setiap anak diluar biaya pendidikandan kesehatan hingga ANAKANAK yang bersangkutan dapat hidupmandiri, dengan kenaikan besaran tunjangan nafkah sebesar 15%(limabelas persen) setiap tahun, yang pembayarannya wajib dilaksanakanTergugat setiap tanggal 2 (dua) untuk setiap bulan yang bersangkutanterhitung sejak bulan pertama setelah

strong>INDRIYANI BINTI WIBOWO YULIANTO ) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;

Biaya mana setiap tahunnya harusmendapat kenaikan sekurang kurangnya 10 %, sebagaimana tersebut dalamamar putusan perkara ini ;Menimbang, bahwa oleh karena petitum kedua telah dikabulkansebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka terhadap Petitum Angka 1haruslah dinyatakan mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek, danditempatkan pada diktum amar putusan angka 2 ;Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubahdengan

Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya hidupanak hasil perkawinan Pemohon dan Termohon bernama MYRIAKANAYA ALEXANDRA LUMAKEKI, Perempuan, lahir di Badung,tanggal 25 Februari 2020, setiap bulan sekurang kurangnya sejumlahRp 2.500.000,00 ( dua juta lima ratus ribu rupiah ) hingga anak tersebutdewasa atau berusia 21 tahun, dengan kenaikan sebesar 10% setiaptahunnya ;5.

Nafkah anak untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yang bernama Adifa Nazla Wulandhany binti Iqdhal, dan Arumi binti Iqdhal, sejumlah Rp.1.200.000,00,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan ini dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa.

Kewajiban Pemohon sebagaimana angka 3.1, 3.2, dan 3.3 untuk satu bulan pertama, diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;

4.

fakta di atas bahwa Pemohon bekerjasebagai Manajer Koperasi Sejahtera di Makassar dengan penghasilan diatasupah minimum, maka berdasarkan pertinmbangan kKemampuan Pemohon diatas, maka Majelis Hakim berpendapat biaya hadhanah dua anak Pemohondan Termohon yang layak dan patut serta sesuai dengan kemapuannya adalahsejumlah Rp. 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) setiap bulan untuk setiapanak, sehingga untuk dua orang anak berjumlah Rp. 1.200.000,00, (Satu jutadua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan

Nafkah anak untuk 2 orang anak Pemohon dan Termohon yangbernama ANAK I, dan ANAK Il, sejumlah Rp. 1.200.000,00, (Satu jutadua ratus ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan 10% pertahun diluar biaya pendidikan dan kesehatan terhitung sejak putusan inidijatunkan sampai anak tersebut dewasa;Kewajiban Pemohon sebagaimana angka 3.1, 3.2, dan 3.3 untuk satu bulanpertama, diserahkan sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak;4.

tuntutan Penggugat agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah hadhanahkepada anak Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK KANDUNG bin TERGUGATsebesar 1/3 dari penghasilan Tergugat setiap bulannya dapat dikabulkan;Menimbang, bahwa pertumbuan perekonomian di Indonesia yang tidak stabil,dipengaruhi oleh gejolak ekonomi dunia, sehingga menyebabkan nilai mata uangmengalami fluktuatif dan tiap tahun cenderung mengalami peningkatan, dan juga ditunjangdengan penghasilan/Gaji pokok Tergugat yang mengalami kenaikan

dari tahun ke tahun,sehingga majelis hakim memandang sangat patut dan wajar, serta memenuhi nilai keadilan,membebankan kepada Tergugat untuk menyerahkan/memberikan biaya nafkah/biayahadhanah kepada anak Penggugat dan Tergugat sejumlah 1/3 gaji Tergugat yang sejumlahRp 2.356.200,(dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu dua ratus rupiah), yaitu sejumlahRp 730.000,(tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) dan tiap tahun mengalami kenaikan sebesar10 % dari jumlah yang telah ditentukan untuk diserahkan kepada

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:

Oleh karena itu, Majelis Hakim berpnedapat untuk menghukumPemohon untuk memberikan kepada Termohon nafkah anak Pemohon danTermohon bernama XXXXXXXXXX, lahir di Tarakan 7 Desember 2016 setiapbulan minimal sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anaktersebut dewasa, yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkanpernikahan dengan kenaikan 10 % (Sepuluh persen) setiap tahunnya, di luarbiaya pendidikan dan kesehatan;Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 UndangUndang Nomor 7Tahun 1989 dan Pasal

Menghukum Pemohon untuk memberikan kepada Termohon:4.1 Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp1.500.000,00 (satu jutalima ratus ribu rupiah);4.2 Mut'ah berupa uang sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);4.3 Nafkah anak Pemohon dan Termohon = yang bernamaXXXXXXXXXX, lahir di Tarakan, 7 Desember 2016 sejumlahRp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa,yakni berusia 21 tahun atau sudah melangsungkan pernikahandengan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biayapendidikan

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu ;

5. Menetapkan 1 orang anak bernama Muhammad Hakim (lk) umur 4 tahun dibawah pemeliharaan Termohon sebagai Ibu kandungnya ;

6. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebut sejumlah Rp. 5.000.000,- (Lima juta rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan kenaikan

Karenanya maka majelis berpendapat bahwa Pemohon selaku bapakkandungnya patut dibebankan biaya nafkah anak termasuk biaya pendidikan,kesehatan dan sandangnya hingga anak tersebut dapat hidup mandiri, patutditerima dan dikabulkan dengan kenaikan pertahun 10 % ;Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakankesanggupannya dalam hal nafkah anak, sementara kesanggupan tersebut11cukup layak dan patut, maka dengan didasarkan kepada ketentuan hukumIslam sejalan dengan pasal 149 hurup (d) KHI, majelis

Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah terhadap anak tersebutsejumlah Rp. 5.000.000, (Lima juta rupiah) setiap bulan diluar biayapendidikan dan kesehatan dengan kenaikan setiap tahunnya sebesar 10% sampai anak tersebut dewasa atau mandiri ;137. Menghukum Pemohon untuk memberikan nafkah iddah kepada9.tanggalawal 1439 H. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan AgamaSerang yang terdiri dari Drs. M. Nur Sulaeman, MHI sebagai Hakim KetuaMajelis serta H.

cacat hukum karena menjatuhkan sanksi hukumandisiplin tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang akurat, karenanya sudah selayaknyaMajelis Hakim membatalkan keputusan Tergugat tersebut karena dinilai telah cacathukum dan bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku;Bahwa sampai saat ini Penggugat masih mendapat penilaian atau prestasiyang baik dari atasan maupun Pejabat Pembina Kepegawaian setempat, berdasarkanbukti antara lain :1 DP.3 Tahun 2011 ratarata bernilai baik;2 Diberikan kenaikan

Dalam BAP tanggal tanggal 13 Mei 2008 Penggugat mengakui perbuatannya,disamping itu Penggugat juga mengakui pernah dijatuhi hukuman disiplin berupaTeguran tertulis dan Penundaan Kenaikan Gaji Berkala selama tahun.b. Surat Perjanjian tertanggal 24 Maret 2007 yang isinya Penggugat menyatakantidak akan mengulangi kesalahan yang lalu yaitu beristri lagi dan bersediadituntut apabila melakukannya lagi.c.

Teguran Tertulis;Penundaan kenaikan gaji berkala lama 1 (satu) tahun;Penundaan kenaikan pangkat slam 1 (satu) tahun;Penurunan pangkat setigkab lebih rendah selama 1 (satu) tahun;Penurunan pangkat lebih rendah selama 3 tahun;.Pemindahan dalam Shaka penurunan jabatan setingkat lebih rendah;ayofce&>J. Pemberheptin dengan hormat tidak atas permintaan sendRodlangsung dikeftakanPemiberhentian dengan hormat, padahal seharusnyapenjatuhan hukumani. Pembebasan dari jabatan;k.

sayang Penggugat terhadap anak tersebut, makaPenggugat mohon agar anak tersebut ditetapkan berada dalampengasuhan dan pemeliharaan Penggugat;Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biayapemeliharaan, biaya pendidikan dan kesehatan sampai dengandewasa/mandiri, Oleh karena itu Penggugat mohon agar Tergugatdihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut yang diberikanmelalui Tergugat sejak amar putusan dijatuhnkan sampai anak Penggugatdan Tergugat tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan

Menghukum Tergugat untuk memberikan kepada Penggugat nafkahanak yang bernaaes, mur 1 (satu)tahun 9 (Sembilan) bulan, untuk 1 (satu) tahun minimal sebesar Rp.3.000.000, (tiga juta rupiah) setiap bulan untuk 3 (tiga) orang anakdengan kenaikan 30% (tiga puluh persen) setiap tahun di luar biayapendidikan dan biaya kesehatan sampai dengan dewasa;5. Menetapkan Penggugat adalah penerima biaya hidup, biaya pendidikandan biaya kesehatan terhadap anakanak Penggugat dan Tergugat yangsah;6.

Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah anak setiap bulan sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10 % setiap tahun.4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 366.000 ,- (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah );--------------------

.,- (.......... rupiah) setiap bulan, ditambah dengan kenaikan sebesar 10 % (sepuluh persen) setiap tahun hingga anak tersebut dewasa dan atau mandiri ;

Bahwa secara keseluruhan sebagaimana telah Penggugat kemukakandiatas apabila telah terjadi perceraian, Maka Tergugat Rekonvensimempunyai kewajiban demi hukum yang harus ditunaikan berupa:1) Nafkah Hadhonah terhadap masingmasing anak minimal sebesarRp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannyasampal masingmasing anak dewasa dengan kenaikan 10% setiaptahunnya diluar biaya Pendidikan dan Kesehatan terhitung sejak putusandalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;Putusan Nomor

Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajiban biayanafkah hadhonah terhadap masingmasing anak tersebut minimal sebesarRp2,500.000.00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap bulannyadengan kenaikan 10 % untuk setiap tahunnya sampai anak tersebut dewasaterhitung sejak putusan dalam perkara ini berkekuatan hukum tetap;4.

Tentang Nafkah AnakMenimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar TergugatRekonvensi dihukum untuk membayar nafkah pemeliharaan empat orang anakkepada Penggugat Rekonvensi minimal sejumlah Rp2.500.000,00 (dua jutalima ratus ribu rupiah)/anak untuk setiap bulannya sampai masingmasing anakdewasa dengan kenaikan 10% setiap tahunnya diluar biaya pendidikan dankesehatan.

Namun Majelis Hakim menilai bahwanominal nafkah anakanak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensiyang telah disepakati relatif besar, sehingga jika ditambah kenaikan 10 % akanmenyulitkan Tergugat Rekonvensi.

Di samping itu, kKenaikan 5 % dengan pokokyang relatif besar tersebut menurut Majelis Hakim, sudah cukup menkompensasi kenaikan inflasi dan peningkatan kebutuhan anak denganbertambahnya usia anakanak Penggugat Rekonvensi dan TergugatRekonvensi;Menimbang, bahwa pembebanan kepada Tergugat Rekonvensi iniberlaku jika anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi beradadalam pengasuhan dan perawatan Penggugat Rekonvensi.

badan hukum perdata.Dengan keluarnya objek sengketa a quo telah menimbulkan kerugianlangsung bagi PARA PENGGUGAT yang tidak mendapatkan kenaikanupah minimum sebagaimana telah ditentukan dalam :Surat Walikota Serang Tentang Rekomendasi Upah Minimum Kota SerangTahun 2017 No: 561/1086/DTKT/2016 tertanggal O04 November2016,sebesar Ro 3.108.470,31 (Tiga Juta Seratus Delapan Ribu EmpatRatus Tujuh Puluh Rupiah koma Tiga Puluh Satu)Dan Dalam hal ini Perusahaan Tempat Para Penggugat Bekerja BersediaMembayar Kenaikan

Memasuki bulan Oktober 2016,harga barangbarang/jasakebutuhan pokok masyarakat di kota Serang secara umummengalami kenaikan,hal ini bisa dilihat dari naiknya angka IndeksHarga Konsumen (IHK) dari 132,21 pada September,menjadi132,44 pada bulan Oktober atau terjadi perubahan Indeks/Inflasi0,17 persen.2.2.Inflasi pada bulan ini dipengaruhi oleh naiknya Indeks 6kelompok pengeluaran yakni : kelompok makanan jadiminumanrokok dan tembakau naik 0,93 persen,kelompokperumahan,air dan listrik naik 0,51 persen

Indeks hanyalah kelompokbahan makanan turun 0,82 persen.2.3.Laju Inflasi tahun kalender (2016) mencapai 2,81 persen daninflasi Year on Year(IHK Oktober 2016 terhadap IHK Oktober2015) tercatat 4,80 persen.Sumber : BeritaResmi Statistik Kota SerangNo.27/11/36.73/Th.VI, 1 November 2016.3 Bahwa berdasarkan Perkembangan Indeks Harga Konsumen/ Inflasiyang dikeluarkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) ProvinsiBanten Bulan November 2016 menyatakan bahwa harga barangbarang kebutuhan pokok terus mengalami kenaikan

XTertanggal : 1 Desember2016 BANTEN BULAN NOVEMBER~ 2016MENGALAMI INFLASI 0,52 PERSEN1.Bulan November 2016, hargaharga diBanten mengalami inflasi 0,52 persen.Inflasi terjadi karena enam dari tujuhkelompok pengeluaran yg adamengalami kenaikan Indeks,yakniberturutturut : padaKelompok bahan makanan naik 1,75persen,kelompok makananjadi,minuman,rokok dan tembakau naik0,06 persen;kelompokperumahan,air,listrik,gas dan bahan Halaman 14 dari 103 Halaman Putusan Perkara Nomor : 11/G/2017/PTUNSRG bakar naik

URGENSITAS DARI KENAIKAN UPAH BURUH1Puluh Satu);tahun terakhir.Bahwa selanjutnya PARA PENGGUGAT akan menjelaskan argumentasiargumentasi terkait Pentingnya Upah Buruh di Kota Serang untuk naik sesuaidengan Rekomendasi WALIKOTA SERANG yaitu sebesar Rp 3.108.470,31(Tiga Juta Seratus Delapan Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Rupiah Koma TigaBahwa pertumbuhan ekonomi Kota Serang mengalami peningkatan pada 3Bahwa inflasi Kota Serang Merupakan yang tertinggi Di Banten Namun UpahPekerja / Buruh masih jauh dibawa

Tidak dapat diproses kenaikan pangkat, baik selama prosespemeriksaan maupun setelah keluarnya Objek Sengketa, sesuaidengan Bab IX Ketentuan Lainlain angka 4 Peraturan KepalaBadan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 tentangKetentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.

Tidak dapat diproses Kenaikan Gaji Berkala selama menjalanihukuman disiplin sesuai dengan Bab IX Ketentuan Lainlain angka5 Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun2010 tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;.

Kenaikan Pangkat dan Golongan Ruang Pengugat seharusnyaterjadi pada Oktober 2013 semula Pangkat Penata Muda Tingkat dan Golongan Ruang IIl.6 menjadi Pangkat Penata dan GolonganRuang Ill.c, serta pada Oktober 2017 semula Pangkat Penata danGolongan Ruang Ill.c menjadi Pangkat Penata Tingkat danGolongan Ruang III.d;b.

Mengacu pada huruf a di atas, dan dengan kenaikan gaji pokoksesuai ketentuan peraturan perundangundangan antara Pangkatdan Golongan Ruang adalah sekitar Rp. 100.000, (Seratus riburupiah) sampai dengan 150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah),maka jika dianggap selisin kenaikan gaji Penggugat tiap bulanantara Oktober 2013 s.d.

PP 45 Tahun 1990sehingga kenaikan pangat tidak dapat dipertimbangkan;43. Dalil Penggugat pada halaman 7 angka 3 dan angka 4 yang padapokoknya menyatakan Penggugat mengajukan permohonan IzinCerai sejak 26 Agustus 2013 sampai dengan terbitnya ObjekSengketa tanggal 21 April 2020 telah berlangsung selama 7 (tujuh)tahun;Terhadap dalil tersebut Tergugat menanggapi sebagai berikut:a.

Menetapkan dan memerintahkan Tergugat (NAMA TERGUGAT) untukmenanggung dan membayar nafkah untuk biaya hidup, pengurusan, ketigaanak setiap bulannya sebesar Rp. 4.000.000 (Empat juta rupiah) denganmengalami kenaikan 15% setiap tahun nya, diluar biaya Kesehatan danPendidikan Anak.5.

Surat Ketetapan Pajak Kurang BayarPajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Nomor: 00060/207/09/052/10tanggal 13 Juli 2010 Masa Pajak Mei 2009, sehingga perhitungan PajakPertambahan Nilai, menjadi sebagai berikut :Pajak keluaran yang hrs dipungut/dibayar sendiri Rp 377,448,405.00 Pajak yang dapat diperhitungkan Rp1,108,115,516.00PPN Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 30,667,111.00)Dikompensasi Ke Masa Pajak Berikutnya Rp 0.00PPN yang masih Kurang/(Lebih) Bayar (Rp 730,667,111.00)Sanksi Administrasi, berupa: Kenaikan

Dalam Kartu Tanda Penduduk (P1), Kutipan Akta Kelahiran (P2),Kartu Keluarga (P3, dan Surat Keputusan Kenaikan Pangkat (P4), tertulisErlindawaty, sedangkan di dalam Kutipan Akta Nikah (P5), tertulis ErlindawatySimamora;Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksisaksi yang padapokoknya menerangkan bahwa orang yang bernama Erlindawaty maupunErlindawaty Simamora sebagaimana yang terdapat dalam bukti P1 sampaidengan P5 adalah orang yang sama yaitu Pemohon sendiri;Menimbang, bahwa berdasarkan peraturan

Putusan Pengadilan Pajak Nomor : PUT.45271/PP/M.VIII/16/2013Jenis PajakTahun PajakPokok SengketaMenurut TerbandingMenurut PemohonMenurut Majelis: Pajak Pertambahan Nilai: 2005: bahwa yang menjadi pokok sengketa adalah pengajuan banding terhadap KoreksiPajak Masukan PPN dalam Negeri termasuk sanksi kenaikan sebesarRp.284.752.448,00;: bahwa Terbanding menyatakan mengenai pemenuhan Pasal 37 ayat (1) UndangUndang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak terkait yang berhakmenandatangani surat banding