Ditemukan 158408 data
Urut Berdasarkan
Register : 07-02-2019 — Putus : 18-04-2019 — Upload : 27-04-2019
Putusan PA MOJOKERTO Nomor 449/Pdt.G/2019/PA.Mr Tanggal 18 April 2019 — Penggugat melawan Tergugat
8 — 0
8 — 0
Mediasi di Pengadilan ;Menimbang, bahwa kemudian Ketua Majelis menjelaskan pengertian dantata cara mediasi dengan menyatakan :1 "Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan bahwa pada harisidang yang telah ditentukan dan dihadiri Para Pihak maka Para Pihakwajib menempuh proses mediasi.(1 Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundinganuntuk memperoleh kesepakatan Para Pihak dengan dibantu oleh Mediator.1 Manfaat
Register : 15-01-2015 — Putus : 18-02-2015 — Upload : 27-02-2015
Putusan PN DENPASAR Nomor 20/Pdt.P/2015/PN Dps Tanggal 18 Februari 2015 — I MADE BARUNA GUPTHA
11 — 3
11 — 3
Universitas UdayanaNomor ;5996/J14.1.31/PP.08.02/2007, Surat Tanda Tamat BelajarSekolah Dasar (SD), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah LanjutanTingkat Pertama (SLIP), Surat Tanda Tamat Belajar SekolahMenengah Umum Program IImu Pengetahuan Alam,Kartu PegawaiNegeri Sipil, SK Calon Pegawai Negeri Sipil Bupati Karangasem, SKPegawai Negeri Sipil Bupati Karangasem, Transkrip AkademikNomor 59996/Ji1.1.31/PP.08.02/07 Jenjang/Jurusan Sarjana Sl(Tehnik Mesin), memakai nama MADE BARUNA GUPTA ;e Bahwa selain itu manfaat
Register : 03-01-2011 — Putus : 01-02-2011 — Upload : 23-11-2011
Putusan PA NGANJUK Nomor 34/Pdt.G/2011/PA.Ngj Tanggal 1 Februari 2011 —
5 — 0
5 — 0
rumah tangga, akhirnya sering terjadi pertengkaran sehinggasekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih3 tahun; Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas gugatan Penggugatcukup, beralasan hukum karena telah sesuai alasan perceraian, memenuhi pasal 19 FPeraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinanPenggugat dengan Tergugat adalah lebih maslahah (manfaat
Register : 29-04-2020 — Putus : 11-05-2020 — Upload : 29-09-2020
Putusan PN SUBANG Nomor 202/Pdt.P/2020/PN SNG Tanggal 11 Mei 2020 — Pemohon:
UMI NASYIRIAH
61 — 3
UMI NASYIRIAH
61 — 3
Foto copy Kartu Indonesia Sehat Nomor 0000475076171 yang dikeluarkanBadan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, diberi tanda P3;Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 202/Pat.P/2020/PN.SngMenimbang, bahwa bahwa selain alat bukti Surat, Pemohon jugamengajukan alat bukti berupa Saksisaksi, yaitu Euis Sumyati dan Ulya Apriyaniyang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut: Bahwa Pemohon terdaftar dalam keluarga penerima manfaat dariKementerian Sosial RI atau termasuk dalam golongan
Register : 27-08-2013 — Putus : 03-10-2013 — Upload : 05-12-2013
Putusan PA MALANG Nomor 1482/Pdt.G/2013/PA.Mlg Tanggal 3 Oktober 2013 — PENGGUGAT VS TERGUGAT
7 — 3
7 — 3
masihdapat dicapai atau tidak Majelis akan mempertimbangkan lebih lanjut ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut,namun sampai perkara ini diputus Tergugat tidak pernah hadir, ketidak hadiran Tergugatdipersidangan setelah dipanggil patut tersebut dianggap tidak hendak membantah dalil dalilyang dikemukakan Penggugat, oleh karenanya sesuai pasal 125 HIR perkara ini dapat diputustanpa hadirnya Tergugat (verstek) ;Menimbang bahwa dalam perkara ini telah menilai manfaat
Register : 12-07-2016 — Putus : 26-07-2016 — Upload : 07-10-2016
Putusan PA PONOROGO Nomor 257/Pdt.P/2016/PA.Po Tanggal 26 Juli 2016 — PEMOHON
19 — 3
19 — 3
tidak segera dinikahkan dan tidak ada larangan syara' yangmenghalangi pernikahannya ;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dapat diterapkanketentuan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 dan89 Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islamperlu memberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakanpernikahan, hal mana sesuai pula dengan gaidah fighiyah :Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadiorotan harus didahulukandari pada mengambil suatu manfaat
Register : 22-01-2015 — Putus : 28-01-2015 — Upload : 24-02-2015
Putusan PN BANJARBARU Nomor 5 / Pdt.P / 2015 / PN.Bjb Tanggal 28 Januari 2015 — ERNY OCTAVIA
20 — 20
20 — 20
saran tuan guru nama anak tersebutakan kami rubah menjadi RIFQI ANANDA PUTRA;= Bahwa Pemohon pernah datang pada Kantor Catatan Sipil Kota Banjarbaru untukmerubah nama dalam akta kelahiran tersebut, kemudian Pemohon mendapatpenjelasan bahwa untuk perubahan nama Akta Kelahiran harus memohon ijin /penetapan pada Pengadilan Negeri Banjarbaru selaku instansi yang berwenang untukitu karena Pemohon bertempat tinggal di Banjarbaru;= Bahwa benar Pemohon adalah Penduduk Kota Banjarbaru ;Menimbang, bahwa manfaat
Register : 10-04-2017 — Putus : 23-05-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PN DENPASAR Nomor 182/Pdt.P/2017/PN.Dps Tanggal 23 Mei 2017 — NI WAYAN AMI SUTIRTA
17 — 10
17 — 10
MEILANI SOANG ; Bahwa selain itu manfaat dari penetapan ini menyangkut dengan dokumendokumen lain agar tidak mengalami kesulitan dikemudian hari , dan untukpembauran di masyarakat maka diperlukan penetapan dari Pengadilan ;Menimbang, bahwa berdasarkan alasanalasan tersebut menurut penilaianPengadilan, bahwa alasanalasan dan tujuan menyeragamkan nama Pemohonpada suratsurat/(dokumen yang dimiliki oleh Pemohon tersebut , adalah bertujuanuntuk menghindari dari kesulitan dalam urusanurusan administrasi
Register : 28-10-2015 — Putus : 10-11-2015 — Upload : 18-11-2015
Putusan PA PONOROGO Nomor 275/Pdt.P/2015/PA.Po Tanggal 10 Nopember 2015 — PEMOHON
14 — 0
14 — 0
mengkhawatirkanapabila tidak segera dinikahkan dan tidak ada larangan syara' yangmenghalangi pernikahannya ;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dapat diterapkan ketentuanpasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor tahun 1974 jo pasal 49 dan 89 UndangundangNomor 7 tahun 1989 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam perlu memberikan dispensasikepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, hal mana sesuai pula denganqaidah fiqhiyah :Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukandari pada mengambil suatu manfaat
Register : 03-09-2012 — Putus : 11-10-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PTA MAKASSAR Nomor 117/Pdt.G/2012/PTA.Mks Tanggal 11 Oktober 2012 — Pembanding VS Terbanding
21 — 11
21 — 11
permyataanPemohon / Terbanding dalam repliknya disebutkan bahwa mobil Toyota KijangDD 1156 PZ masih berstatus belum lunas (masih dalam angsuran sampai tahun 2020),ini berarti bahwa status kepemilikan mobil tersebut belum jelas atau belum sempurna ;Menimbang, bahwa barang yang dapat dijadikan sebagai Mutah adalah barangyang status kepemilikannya jelas dan sempurna, maka pemberian Mutah berupa MobilToyota Kijang DD 1156 PZ, adalah tidak tepat dan tidak benar, perlu dirubah dandiwjudkan dalam bentuk uang yang manfaat
Register : 15-02-2018 — Putus : 02-10-2018 — Upload : 15-12-2018
Putusan PA PURWODADI Nomor 524/Pdt.G/2018/PA.Pwd Tanggal 2 Oktober 2018 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 0
9 — 0
Bahwa rumah tangga Penggugat tidak harmonis, sudah pecah ikatanbatinnya, sehingga rumah tangga ini telah jauh dari manfaat ;10. Bahwa dengan demikian kerukunan rumah tangga antara Penggugatdan Tergugat sudah tidak bisa dipertahankan lagi dan tidak bisa mencapairumah tangga yang bahagia sejahtera lahir batin sebagaimana yangdikehendaki pasal 1 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 ;Berdasarkan alasan diatas, Penggugat mohon Kepada Yth.
Register : 30-12-2004 — Putus : 17-05-2005 — Upload : 10-10-2016
Putusan PA CILACAP Nomor 2785 /Pdt.G/2004/PA.Clp Tanggal 17 Mei 2005 — penggugat tergugat
35 — 0
35 — 0
pergi meninggalkan Penggugatsekaligus membiarkan tanpa memberikan nafkah wajib kepada penggugat selama + 9 tahun dantidak diketahui alamatnya; Menimbang, bahwa berdasarkan fakta kejadian tersebut di atas maka dapat dijadikanpetunjuk bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak sudah pecah dan sudah sangat sulituntuk didamaikan lagi, dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa apabila tetapdipertahankan justru hanya akan menambah beban penderitaan lahir maupun batin bagiPenggugat dan tidak membawa manfaat
Register : 26-01-2010 — Putus : 09-03-2010 — Upload : 25-07-2012
Putusan PA NGANJUK Nomor 165/Pdt.G/2010/PA.Ngj Tanggal 9 Maret 2010 —
7 — 0
7 — 0
Tergugat tidakharmonis disebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat jarang pulangkerumah yang akibatnya pisah rumah selama kurang lebih 1 bulan;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas gugatan Penggugatcukup, beralasan hukum karena telah sesuai alasan perceraian, memenuhi pasal 19Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatanperkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah lebih maslahah (manfaat
Register : 12-10-2017 — Putus : 20-11-2017 — Upload : 07-02-2019
Putusan PA POLEWALI Nomor 501/Pdt.G/2017/PA.Pwl Tanggal 20 Nopember 2017 — Penggugat melawan Tergugat
36 — 9
36 — 9
Atas penjelasan Majelis Hakim tentang tujuan,fungsi dan manfaat mediasi sesuai dengan Perma Nomor 1 Tahun 2016 danaturan tata laksananya kedua belah pihak telah memahami kewajiban mediasiserta hal ikhwal yang menyertainya, dan untuk itu para pihak telah sepakatmemilih Dra. Hj.
Register : 25-10-2018 — Putus : 05-03-2019 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 87/Pid.Sus-TPK/2018/PN Smg Tanggal 5 Maret 2019 — Penuntut Umum:
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
158 — 45
OKI BOGITAMA, SH
Terdakwa:
H. HASAN MAKRUF Bin MUHAMMAD SODIQ
158 — 45
, kandungan C Organik, N Total, P20s Totaldan K2O Total, relatif lebih rendah dari standar mutu, meskipun demikian,pupuk organik ini bisa memberikan manfaat namun untuk mencapaiefektifitasnya untuk perbaikan sifat tanah ( khususnya untuk penambahanunsur hara) diperlukan dalam jumlah yang banyak dibandingkan denganmenggunakan pupuk yang memenuhi standar mutu.Bahwa untuk mendapatkan manfaat yang maksimum dan mencapaiefetivitas yang standar untuk perbaikan kesuburan tanah dan pertumbuhanoptimum tanaman
standart mutu.e Paket Il pupuk anorganik rata rata kadar NPK 0,31% sehingga untukdapat memberikan manfaat yang maksimum dan mencapaiHal 118 dari 239 halaman, Putusan Tipikor No. 87/Pid.SusTPK/2018/PN.Smg.keefektifan sebagaimanapupuk yang memenuhi standar mutudibutuhkan pupuk yang lebih banyak sekitar 18 sampai 20 kali lipatjika dibandingkan dengan pupuk sejenis yang memenuhu standartmutu.Paket III pupuk anorganik rata rata kadar NPK 0,26% sehingga untukdapat memberikan manfaat yang maksimum dan
bagi perbaikan kesuburan tanah dantanaman di perlukan jumlah yang jauh lebih banyak berkisar antara 4sampai dengan 5 kali lipat, bila di bandingkan dengan menggunakanpupuk sejenis yang memenuhi standar mutu;Paket II : untuk bisa memberikan manfaat bagi perbaikan kesuburan tanahdan tanaman di perlukan jumlah yang jauh lebih banyak (berkisarantara 18 sampai dengan 20 kali lipat, bila di bandingkan denganmenggunakan pupuk sejenis yang memenuhi standar mutu; danPaket III : untuk bisa memberikan manfaat
Paket Il : untuk bisa memberikan manfaat bagi perbaikan kesuburan tanahdan tanaman di perlukan jumlah yang jauh lebih banyak (berkisarantara 18 sampai dengan 20 kali lipat, bila di bandingkan denganmenggunakan pupuk sejenis yang memenuhi standar mutu; danc.
Pula pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dankerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa; Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan danpengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungiapa yang telah diperbuatnya.
Register : 26-05-2011 — Putus : 06-10-2011 — Upload : 30-09-2014
Putusan PN BANDUNG Nomor 33/Pid.Sus/TPK/2011/PN.BDG Tanggal 6 Oktober 2011 — IKHSAN HAKIM
45 — 12
45 — 12
Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungai yangditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dan daerahpenguasaan sungai;c.
./ Untuk melaksanakan ;= 11 =Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung' jawabpengelolaan yang diberikan oleh Peraturan pemerintah tersebut,kemudian Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentangGaris Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, DaerahPenguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Pengaturan daerah diantara dua garis sempadan sungaiyang ditetapkan sebagai daerah manfaat sungai dandaerah penguasaan sungai;c.
./ Pasal 6 ; = 37S =e Pasal6:ayat (3) : Pemanfaatan lahan pada bekas sungai diatur lebih lanjutoleh Menteri.29Untuk melaksanakan wewenang dan tanggung jawabpengelolaan yang diberikan oleh Peraturan pemerintah tersebut,kemudian Menteri Pekerjaan Umum mengeluarkan Peraturan MenteriPekerjaan Umum No. 63/PRT/1993 tanggal 27 Pebruari 1993 tentangGaris Sempadan Dan Sungai, Daerah Manfaat Sungai, DaerahPenguasaan Sungai dan Bekas Sungai.
Register : 11-09-2012 — Putus : 04-03-2014 — Upload : 10-11-2014
Putusan PENGADILAN PAJAK Nomor PUT.51042/PP/M.XIIIA/15/2014 Tanggal 4 Maret 2014 — Pemohon Banding dan Terbanding
184 — 70
184 — 70
penjelasan Pasal 9 ayat (1) tersebut dinyatakan: Pengeluaranpengeluaran yang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yangboleh dan yang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biayayang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha ataukegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yangmerupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahunpengeluaran atau selama masa manfaat
dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) dinyatakan: Pengeluaranpengeluaranyang dilakukan Wajib Pajak dapat dibedakan antara pengeluaran yang boleh danyang tidak boleh dibebankan sebagai biaya.Pada prinsipnya biaya yang boleh dikurangkan dari penghasilan bruto adalah biayayang mempunyai hubungan langsung dan tidak langsung dengan usaha ataukegiatan untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yangmerupakan objek pajak yang pembebanannya dapat dilakukan dalam tahunpengeluaran atau selama masa manfaat
Register : 16-10-2017 — Putus : 21-11-2017 — Upload : 19-02-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 518 K/TUN/2017 Tanggal 21 Nopember 2017 — MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI VS PT. INDOSAT, TBK;
161 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
161 — 67 — Berkekuatan Hukum Tetap
Putusan Nomor 518 K/TUN/201748. 49.50.dilihat dalam penjelasan Pasal 9 ayat (1) UU 20/1997 tentangPNBP yang kami kutip (dengan penegasan) sebagai berikut:Untuk jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang menjaditerutang sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatanPemerintah ... maka penentuan jumlah Penerimaan NegaraBukan Pajak yang Terutang dalam hal ini ditetapkan oleh InstansiPemerintah.
Namun, dalam hal wajib bayar menjadi terutangsetelah menerima manfaat maka penentuan jumlahPenerimaan Negara Bukan Pajak yang Terutangnya dapatdipercayakan kepada wajib bayar yang bersangkutan untukmenghitung sendiri dalam rangka membayar dan melaporkansendiri (se/f assessment).
;Bahwa jumlah BHP Frekuensi yang terutang ditentukan dengancara ditetapkan oleh Instansi Pemerintah, in casu Tergugatdengan penjelasan sebagai berikut: (~ >) ( >) (~DITETAPEAN BHE Frekuene berufang DID BELAOLEH BELLE prcpg risa kebeotian Posal 10KEMENKUMINEU spekirian tremens: AVal (Ss) PP wayyyXN y XN SJ XN Dalam perkara a quo, BHP Frekuensi yang menjadi beban PNBPbagi Penggugat menjadi terutang sebelum Penggugat dapatmenerima manfaat atas penggunaan spekirum frekuensi.
Register : 20-01-2014 — Putus : 10-03-2014 — Upload : 24-03-2014
Putusan PA PONOROGO Nomor 62/Pdt.P/2014/PA.Po Tanggal 10 Maret 2014 — PEMOHON
10 — 7
10 — 7
apabilatidak segera dinikahkan dan tidak ada larangan syara' yang menghalangipernikahannya ;Menimbang, bahwa untuk menyelesaikan masalah ini dapat diterapkanketentuan pasal 7 ayat 2 Undangundang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 49 dan 89Undangundang Nomor 7 tahun 1989 jo pasal 15 Kompilasi Hukum Islam perlumemberikan dispensasi kepada anak Pemohon untuk melaksanakan pernikahan, halmana sesuai pula dengan qaidah fighiyah :Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotan harus didahulukandari pada mengambil suatu manfaat
Register : 16-09-2010 — Putus : 23-11-2010 — Upload : 24-07-2012
Putusan PA NGANJUK Nomor 1246/Pdt.G/2010/PA.Ngj Tanggal 23 Nopember 2010 —
6 — 0
6 — 0
Penggugat dan Tergugat tidak harmonisdisebabkan perselisihan dan pertengkaran masalah Tergugat malas bekerja sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan rumah tangga;Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan diatas gugatan Penggugatcukup, beralasan hukum karena telah sesuai alasan perceraian, memenuhi pasal 19Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 Kompilasi Hukum Islam; Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat memutuskan ikatan perkawinanPenggugat dengan Tergugat adalah lebih maslahah (manfaat