Ditemukan 23068 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
membawahi
Register : 04-12-2019 — Putus : 15-01-2020 — Upload : 17-01-2020
Putusan PT MATARAM Nomor 75/PID/2019/PT MTR Tanggal 15 Januari 2020 — Pembanding/Terdakwa : MUHAMMAD JUNAIDI, S.Pd Alias JON Bin H. RUSNAN Diwakili Oleh : KUSMAYADI, SH, SOFIAN ARDIANTO, SH dan NIHUN, SH
Terbanding/Penuntut Umum : WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH, MH
244 — 66
Terbanding/Penuntut Umum : WAZIR IMAN SUPRIYANTO, SH, MH
244 — 66
Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI,ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksimulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;Halaman 4 dari 33 Hal. Putusan Nomor 75 / PID / 2019 / PT.MTR.Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebutditemukan faktafakta sebagai berikut:1.
Bahwa Kantor Akuntan Publik HENDRO, BUSRONI,ALAMSYAH (HBA) Cabang Mataram membatasi pemeriksaan terhadap tranSaksimulai tanggal 01 Juli 2018 sampai dengan tanggal 30 November 2018;Bahwa dalam pelaksanaan audit atau pemeriksaan khusus tersebutditemukan faktafakta sebagai berikut:1. Ditemukan jumlah dana setoran/transfer dari pelanggan atas penjualan ayam(ayam potong box, ayam potong hidup dan ayam kampung super) ke rekeningHalaman 12 dari 33 Hal.
Register : 11-09-2019 — Putus : 11-11-2019 — Upload : 10-02-2020
Putusan PT BANDUNG Nomor 459/PDT/2019/PT BDG Tanggal 11 Nopember 2019 — Pembanding/Penggugat : Rony Hakim Nurmawan Diwakili Oleh : Pandapotan Siregar, SH.
Terbanding/Tergugat : Rany Puspitasari
535 — 481
Terbanding/Tergugat : Rany Puspitasari
535 — 481
Dan sesuai dengan gugatan penggugat point 43, 44 dan 45 ,pencantuman klausul tersebut telah membatasi ruang gerak dari pekerjauntuk mencari nafkah dan menentukan masa depanya, jika di tinjau dariUndang Undang dasar 1945 dalam : Pasal 27 ayat (2) : Tiap tiap warganegara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagikemanusiaan Pasal 28D setiap orang berhak untuk bekerja sertamendapatkan imbalan dan perlakuan adil dan layak dalam hubungankerja Dari bunyi pasalpasal tersebut dapat disimpulkan
Sehingga dengan demikian bentuk darinoncompetition clause yang membatasi seorang pekerja untuk dapatpindah kerja kemanapun yang dia inginkan sesuai keahlian dan bakattelah melanggar dari ketentuan peraturan perundangundangan yang telahdisebutkan di atas. Dengan terlanggarnya ketentuan peraturan perundangundangan tersebut, dimana suatu perjanjian kerja yang tidak memenuhisyarat syarat yang telah ditentukan UU 13/2003 pasal 52, makakonsekuensi hukumnya adalah batal demi hukum.
Putus : 12-06-2013 — Upload : 21-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 976 K/Pdt/2012 Tanggal 12 Juni 2013 — S.A. METAL AND MACHINERY CO (PTY) LTD
vs
PT. JAKARTA CAKRATUNGGAL STEEL MILLS
168 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
168 — 123 — Berkekuatan Hukum Tetap
Undang Arbitrase:"Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa parapihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase" ;Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase:"Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan didalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melaluiarbitrase, kecuali dalam halhal tertentu yang ditetapbkan dalam UndangUndang ini";Berkaitan dengan Pasal 11 ayat (2) Undang Undang Arbitrase, mohondiperhatikan bahwa Undang Undang Arbitrase telah membatasi
onvoldoendegemotiveerd) maka Mahkamah Agung dapat membatalkanputusan tersebut (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 1604K/Pdt/1984 tanggal 26 September 1985);Berbagai kesalahan Pengadilan Negeri termasuk di antaranyakesalahan penerapan hukum yang akan kami uraikan dalambagian lain Memori Kasasi ini tentunya akan dapat dihindarkanapabila Pengadilan Tinggi melakukan pemeriksaan yang seksamaterhadap perkara ini;Berdasarkan uraian di atas, jelas bahwa Pengadilan Tinggi telahsalah menerapkan hukum karena telah membatasi
Register : 19-10-2020 — Putus : 10-12-2020 — Upload : 10-12-2020
Putusan PTA SURABAYA Nomor 408/Pdt.G/2020/PTA.Sby Tanggal 10 Desember 2020 — Para Pembanding melawan Para Terbanding dan ParaTurut Terbanding
168 — 73
168 — 73
Sedangkan peraturan bagian mutlak/legitiemeportie menurut KUH Perdata memberikan perlindungan secara individualdikarenakan Legitieme Portie tidak dimiliki oleh suami/isteri yang hidupterlama serta ahli waris dalam garis menyamping, selain itu pelaksanaannyajuga diserahkan kepada masing masing ahli waris yang berkepentingan.Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiat dapat dibuatsecara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikanmaksimal sebesar sepertiga dari harta
No : 408/Pdt.G/2020/PTA.Sbye Dapat disimpulkan bahwa dalam Kompilasi Hukum Islam, wasiatdapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiathanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari hartawarisan Pewaris atau jika wasiat lebih dari sepertiga makadiperlukan persetujuan dari ahli waris;e Bahwa dalam perkara ini Pewaris dari Tanah dan bangunan dariobyek yang menjadi sengketa adalah TJUKUP HADI SANTOSO danmeninggalkan beberapa tanah harta warisan yang semuanya telahtercantum dalam
Register : 20-05-2021 — Putus : 14-09-2021 — Upload : 17-09-2021
Putusan PTUN MEDAN Nomor 41/G/2021/PTUN.MDN Tanggal 14 September 2021 — Penggugat:
1.Tjung Leng
2.Candra Yawan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
174 — 131
1.Tjung Leng
2.Candra Yawan
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kota Binjai
174 — 131
Bahwa jika surat Para Penggugat kepada Tergugat tanggal 15April 2021 dianggap Para Penggugat sebagai dasar hukumtenggang waktu pengajuan gugatan a quo karena adanyakeberatan terhadap SHM Nomor 2190/Kelurahan Suka Majutanggal 17 Mei 1991 dan Surat Ukur nomor 1098/2020Hal.28Putusan No.41/G/2021/PTUNMDNtanggal 17 Mei 1991, maka secara yuridis keberatan tersebuttidak bisa menjadi landasan hukum karena tidak sesuaidengan maksud Pasal 77 ayat (1) UU No.30 Thn 2014 TentangAdministrasi Pemerintahan yang membatasi
Bahwa oleh karena itu tidak ada dasar hukum bagi ParaPenggugat untuk mengajukan keberatan terhadap Tergugatsebagaimana dimaksud surat tanggal 15 April 2021, apalagikeberatan yang diajukan tidak sesuai dengan maksud Pasal 77ayat (1) UU No.30 Thn 2014 Tentang Administrasi Pemerintahanyang membatasi jangka waktu keberatan paling lama 21 harikerja, sedangkan keputusan Tergugat yang diajukan keberatanoleh Para Penggugat ternyata telah lewat waktu beberapatahun yang lalu, seperti terbukti SHM Nomor 632
Register : 12-02-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 21-03-2019
Putusan PN TANJUNG SELOR Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tjs Tanggal 19 Maret 2019 — Penuntut Umum:
WIDHI JADMIKO, SH
Terdakwa:
HENRIKUS Anak Dari IPII
79 — 14
WIDHI JADMIKO, SH
Terdakwa:
HENRIKUS Anak Dari IPII
79 — 14
. : KT4310HEwarna Hijau Putih milik Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin SUKARTI masihterparkir di depan rumah Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin SUKARTItepatnya di bawah pohon jambu yang masih masuk dalam pekaranganrumah Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin SUKARTI yang mana batas disekitar lokasi pekarangan rumah Saksi MUHAMMAD ARIFIN BinSUKARTI di bagian belakang, depan, dan di sebelah kanan terdapatbatas berupa parit untuk aliran air sedangkan di sebelah kiri terdapatbatas berupa siring kecil yang membatasi antara rumah SaksiMUHAMMAD
milik Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin SUKARTI masih terparkir di depanrumah Saksi MUHAMMAD ARIFIN Bin SUKARTI tepatnya di bawah pohonjambu yang masih masuk dalam pekarangan rumah Saksi MUHAMMADARIFIN Bin SUKARTI yang mana batas di sekitar lokasi pekarangan rumahSaksi MUHAMMAD ARIF IN Bin SUKARTI di bagian belakang, depan, dan diHalaman 23 dari 31 Putusan Nomor 29/Pid.B/2019/PN Tjs.sebelah kanan terdapat batas berupa parit untuk aliran air sedangkan disebelah kiri terdapat batas berupa siring kecil yang membatasi
Register : 26-03-2021 — Putus : 28-07-2021 — Upload : 28-07-2021
Putusan PA PONTIANAK Nomor 434/Pdt.G/2021/PA.Ptk Tanggal 28 Juli 2021 — Penggugat melawan Tergugat
14 — 2
14 — 2
Pemohon Konvensi mengasuh 1 (satu) orang anak danTermohon Konvensi 1 (satu) orang anak, masalah anak yang manakami serahkan sepenuhnya kepada kebijakan dan kearifan Majelishakim yang mulia untuk menentukannya.Bahwa Pemohon Konvensi melalui keputusan hakim yang mulia agardalam Putusannya mencantumkan bahwa setiap orangtua tidak bolehmelarang atau membatasi pertemuan atau komunikasi anak denganorang tuanya.Hal. 17 dari 39 Hal. Put. No.434/Padt.G/2021/PA. Ptk15.
Bahwa saya akan tetap membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengananaknya karena saya tidak mau anak saya kecewa untuk kesekian kalinya.Pemohon telah menghancurkan impian dan harapan terbesarnya sertaselalu menjanjikan halhal yang manis tetapi Pemohon tidak pernahmenepatinya.
Register : 11-01-2019 — Putus : 19-03-2019 — Upload : 27-06-2019
Putusan PTA SURABAYA Nomor 40/Pdt.G/2019/PTA.Sby Tanggal 19 Maret 2019 — Penggugat/Terbanding 1/Pembanding2 melawan Tergugat/Pembanding1/Terbanding1
72 — 52
72 — 52
Pasal 1925KUHPerdata, merupakan bukti yang sempurna;Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas sebelah barat yangdulunyatanah milik Barori menjadi tanah milik Muslimah, hal itu sangat mungkinkarena perubahan kepemilikan tanah yang membatasi tanah tersebut berubahsewaktuwaktu karena adanya perubahan hak, akibat jual beli atau hibah akibatwarisan dan lainnya, yang tidak mempengaruhi identitas tanah obyek gugatannomor 5.4;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, P.4 dan P.5 dikuatkanhasil pemeriksaan setempat
Toha dan tanah milik Rohmat;Menimbang, bahwa adanya perbedaan batas sebagaimana tersebutdiatas adalah hal yang sangat mungkin terjadi karena perubahan kepemilikantanah yang membatasi tanah tersebut berubah sewaktuwakiu karena adanyaperubahan hak, akibat jual beli atau hibah akibat warisan dan lainnya, yangtidak mempengaruhi identitas tanah obyek gugatan nomor 5.5;Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan setempat terhadap obyekgugatan nomor 5.5 telah diakui oleh Tergugat/Pembanding /Terbanding Il, atausetidaktidaknya
Register : 05-11-2018 — Putus : 12-03-2019 — Upload : 01-04-2019
Putusan PN BITUNG Nomor 199/Pdt.G/2018/PN Bit Tanggal 12 Maret 2019 — Penggugat:
FIENTJE SAERANG
Tergugat:
CQ. PT. BFI BITUNG
89 — 41
FIENTJE SAERANG
Tergugat:
CQ. PT. BFI BITUNG
89 — 41
bukti surat bertanda T1 sampai dengan T5 . berupaPERJANJIAN PEMBIAYAAN ;Halama 43 dari 47putusan Nomor 46/Pdt/2019/PT MndMenimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding memeriksa danmempelaiari secara seksama bukti surat bertanda T 1 sampai dengan T 5khususnya pada Pasal 31 tentang Domisili ditentukan untuk Perjanjian ini dengansegala akibat dan pelaksanaannya Perseroan dan Debitur memilih domisili Hukumdi Kantor Pengadilan Negeri Tangerang akan tetapi pemilihan Domisili hukumtersebut tidak membatasi
atau tidak boleh diartikan sebagai membatasi hak fyditimbulkan di persidangan bahwa dari Ketentuan Pasal 31 Perjanjian Pembiayaantersebut tentang pilihan Domisili yang telah disepakati antara para Perseroandengan Debitur yakni di Kantor Pengadilan Negeri Tangerang, dapat disimpangijika yang mengajukan gugatan atau tuntutan hukum adalah Perseroan, in casuTerqugat/Terbanding PT BFl FINANCE INDONESIA Tbk dan bukan sebaliknyajika gugatan atau tuntutan hukum diajukan oleh Debitur terhadap Perseroan ;
Upload : 15-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 171 K/PDT.SUS/2011 PT. TELEKOMUNIKASI INDONESIA, TBK. ( PT. TELKOM ); BADAN ARBITRASE NASIONAL INDONESIA ( BANI ), DK.
151 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
151 — 101 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 171 K/Pdt.Sus/2011pelaksanaan eksekusi hanyalah pihak Termohon saja, sebagaimanayang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti dalam perkara a quo.Demikian pula, dalam UU 30/1999 tersebut tidak ada terdapat satuketentuanopun yang melarang maupun membatasi secara tegas terkaitadanya pengajuan permohonan/bantahan/perlawanan terhadap eksekusiatas putusan arbitrase (in casu, BANI) yang mendahuluipengajuan permohonan pelaksanaan eksekusi.
Pasal 70 UU No. 30 Tahun 1999 telah jelas membatasi alasan untukdapat diajukannya suatu upaya hukum;2. Judex Facti Telah Lalai dan Salah Menerapkan Hukum Yang Berlaku. Judex Facti tidak memperhatikan secara cermat bahwa yangmendasari diajukannya permohonan Pemohon bukanlah Pasal 70 UUHal. 25 dari 33 hal. Put. No. 171 K/Pdt.Sus/2011No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase, melainkan Pasal 62 ayat (8) jo.Ayat (2) UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitarse;3.
Register : 13-10-2020 — Putus : 09-11-2020 — Upload : 18-11-2020
Putusan PA MEDAN Nomor 2365/Pdt.G/2020/PA.Mdn Tanggal 9 Nopember 2020 — Penggugat melawan Tergugat
15 — 1
15 — 1
Penggugat maupun keluarganya tidak diperbolehkan menghalangimaupun mempersulit dan membatasi Tergugat untuk melihat maupunmembawa anakanak tersebut sesuai dengan kesepakatan bersama. ApabilaPenggugat menghalangi Tergugat untuk melihat maupun membawa anakanakPenggugat dan Tergugat, maka Tergugat dapat mengajukan ke PengadilanAgama untuk pencabutan hak hadhanah dari Penggugat.
Register : 17-07-2017 — Putus : 02-08-2017 — Upload : 17-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 1019/Pdt.G/2017/PA.Smd Tanggal 2 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
7 — 6
7 — 6
lebih lanjutkarena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuahikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalamkeadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait haltersebut peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinantelah membatasi
Register : 27-03-2017 — Putus : 09-08-2017 — Upload : 16-07-2019
Putusan PA SAMARINDA Nomor 0547/Pdt.G/2017/PA.Smd Tanggal 9 Agustus 2017 — Penggugat melawan Tergugat
5 — 4
5 — 4
lebih lanjutkarena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuahikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalamkeadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait haltersebut peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinantelah membatasi
Register : 10-06-2021 — Putus : 12-08-2021 — Upload : 12-08-2021
Putusan PA LUWUK Nomor 348/Pdt.G/2021/PA.Lwk Tanggal 12 Agustus 2021 — Penggugat melawan Tergugat
23 — 11
23 — 11
Termohon tidak mengurangi hak dan kewajiban Pemohon untukmelibatkan diri dalam membimbing dan mendidik anak tersebut selakuayah dari anak tersebut dan Termohon tidak akan menghalanghalangidan membatasi Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak;3.
Register : 06-02-2020 — Putus : 19-03-2020 — Upload : 19-03-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 324/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 19 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 6
9 — 6
iddah bagi seorang isteri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwaHim 10 dari 17 hlm Putusan No. 324/Pdt.G/2020/PA.Smadlperceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuahikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalamkeadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait haltersebut peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinantelah membatasi
Register : 20-01-2020 — Putus : 23-03-2020 — Upload : 24-03-2020
Putusan PA SAMARINDA Nomor 174/Pdt.G/2020/PA.Smd Tanggal 23 Maret 2020 — Penggugat melawan Tergugat
9 — 5
9 — 5
lebih lanjutkarena berkaitan erat dengan ketentuan masa iddah bagi seorang isteri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan gugatan perceraian yangdiajukan oleh Penggugat sebagai isteri, Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalam sebuahikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkan dalamkeadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu, terkait haltersebut peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan perkawinantelah membatasi
Register : 21-07-2020 — Putus : 11-08-2020 — Upload : 28-12-2020
Putusan PN GRESIK Nomor 264/Pid.B/2020/PN Gsk Tanggal 11 Agustus 2020 — Penuntut Umum:
FERRY HARY A, S.H.
Terdakwa:
SAPTO NUGROHO
104 — 25
FERRY HARY A, S.H.
Terdakwa:
SAPTO NUGROHO
104 — 25
Lamintang, S.H. adalah pekarangan yang diberialat penutup untuk membatasi pekarangan tersebut dengan pekaranganpekarangan yang terletak di sekitarnya dan tidaklah perlu bahwa pekarangan ituharus tertutup rapat dengan tembok atau kawat berduri, melainkan juga dapatberupa pagar bambu, pagar tumbuhtumbuhan, tumpukan batubatu sekalipuntidak rapat ataupun mudah dilompati dan dapat pula berupa suatu galian yangtidak berair.Menimbang, bahwa yang dimaksud yang ada disitu tidak diketahuiartinya berada ditempat
Register : 27-03-2013 — Putus : 29-04-2013 — Upload : 02-09-2013
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 103/PID.B/2013/PN-BNA Tanggal 29 April 2013 — DANIL AMIRUDDIN BIN ALM ASEP TAUFIK
43 — 9
43 — 9
adanya niat jahat, bertentangan dengan hukum di sini, adalah bertentangandengan undangundang dan atau hak subjektif orang lain;Menimbang, bahwa diaturnya unsur melawan hukum secara tegas dalamrumusan tindak pidana ini mempunyai arti penting untuk memberikan perlindunganatau jaminan tidak dipidananya orang yang berhak atau berwenang melakukanperbuatanperbuatan sebagaimana yang dirumuskan dalam UndangUndang, selainitu ditambahkannya unsur melawan hukum dalam tindak pidana Pencurian bertujuanuntuk membatasi
Register : 27-02-2014 — Putus : 01-04-2014 — Upload : 07-05-2014
Putusan PN JAMBI Nomor 111/Pid.B/2014/PN.JBI Tanggal 1 April 2014 — SYARIFUDIN Als UDIN Bin SYAPARUDIN
22 — 6
22 — 6
tertutup kemungkinan terjadi sosialisasi kulturalyang membuat terdakwa menjadi sahabat yang baik dan tidak takut untuk kembali kedalampenjara sehingga dapat memupus harapan akan masa depan terdakwa/terpidana dikemudianhari, maka atas dasar pertimbangan tersebut penjatuhan pidana atas diri terdakwasebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan aquo diharapkan dapat dijadikan sebagaicambuk pembelajaran yang sangat bermanfaat bagi terdakwa guna merenungkan bahwaada kewenangan penegakan hukum untuk membatasi
Register : 01-08-2018 — Putus : 27-09-2018 — Upload : 28-03-2019
Putusan PA SAROLANGUN Nomor 167/Pdt.G/2018/PA.Srl Tanggal 27 September 2018 — Penggugat melawan Tergugat
84 — 26
84 — 26
lebih lanjut karena berkaitan erat denganketentuan masa iddah bagi seorang istri;Menimbang, bahwa berkaitan dengan permohonan perceraian yangdiajukan oleh Pemohon sebagai istri, Majelis Hakim berpendapat bahwaperceraian merupakan pintu darurat untuk menyelesaikan konflik dalamsebuah ikatan pernikahan, oleh karenanya perceraian hanya dibenarkandalam keadaan terpaksa, dengan memenuhi pelbagai persyaratan tertentu,terkait hal tersebut peraturan perundangundangan yang berkaitan denganperkawinan telah membatasi