(Empat miliyar empat ratus tiga puluh juta delapanratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk pembayaranpengadaan alat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Dr.

(Empat miliyar empat ratus tiga puluh jutadelapan ratus empat puluh tiga ribu empat ratus sembilan rupiah) untuk pembayaran pengadaanalat kedokteran, kesehatan dan KB pada RSUD Dr. Hadrianus Sinaga Pangururan KabupatenSamosir TA. 2012 sesuai kontrak No. 03/PPKALKES/APBNP/RSUD/XI//2012 tanggal 29Oktober Berita Acara Pembayaran Nomor 01/BAPALKES/APBNP/RSUD/XII/2012 tanggal 17Desember 2012 dan Garansi Bank No. 001/KC 22APK/GBL/2012 tanggal 17 Desember 2012yang ditujukan kepada CV.

Agrotama Mandiri menjalankan usahanya berdasarkan Pasal 4Perda Nomor 2 Tahun 2009 tentang perubahan Perda Nomor 12 Tahun2008 menyebutkan perusahaan daerah bergerak dibidang agrobisnis,agroindustri, jasa dan perdagangan umum ;bahwa Modal Usaha perusahaan PD Agrotama Mandiri berasal dari APBDDaerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun Anggaran 2009, sejumlah Rp6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah) pada tanggal 12 Februari 2009Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kotawaringin Baratmenerbitkan

Dan pada bulan Juni 2009 telahdicairkan pula dana untuk PD Agrotama Mandiri sejumlahRp2.000.000.000,00 (dua milyar rupiah) ;bahwa dengan modal sejumlah Rp 6.000.000.000,00 (enam miliyar rupiah)dipergunakan untuk bisnis jagung dan Agen Tunggal penjual tiket pesawat,untuk membayar biaya operasional perusahan dan gaji pegawai, termasukuntuk biaya sarana dan prasarana perusahaan yang merupakan asetperusahaan PD Agrotama Mandiri ;bahwa pada tanggal 6 Februari 2009 terdakwa Reza Andriadi,ST.

rupiah) atau setidak tidaknya sekitar jumlah tersebut,sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja Perhitungan Keuangan NegaraKantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat Tugas NomorST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019, yang dilakukan terdakwadengan caracara sebagai berikut:Bahwa pada tahun anggarang 2016, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengalokasikan dana sebesar Rp.147.250.000.000 (seratus empat puluhHalaman 4 dari 130 halaman Putusan Perkara Nomor 24/PID.SUSTPK/2020/PTKPGtujuh miliyar

tiga ratus enam puluh dua ribusembilan ratus sembilan puluh delapan rupiah) atau setidak tidaknya sekitarjumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam Laporan kerja PerhitunganKeuangan Negara Kantor Akuntan Publik Achin Handoko Tomo Surat TugasNomor ST.C/19.010010/KRFT tanggal 10 Oktober 2019perbuatan tersebutdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:Bahwa pada tahun anggarang 2016, Pemerintah Provinsi Nusa TenggaraTimur mengalokasikan dana sebesar Rp. 147.250.000.000 (seratus empatpuluh tujuh miliyar

BB 808 : Uang sebesar Rp 45.000.000,00; BB 998 : 30 (tiga puluh) lembar uang pecahan Rp 100.000,o0 atau samadengan Rp 3.000.000,00;e BB 1184 : Uang sebesar Rp 31.310.500,00 (Tiga puluh satu juta tiga ratussepuluh ribu lima ratus rupiah)e BB 1186 : Uang sebesar Rp 69.479.000,00;e BB 1270: Uang tunai sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)e BB 1272 : Uang sebesar Rp 3.143.700.509,00 (tiga miliyar seratus empatpuluh tiga juta tujuh ratus ribu lima ratus sembilan rupiah)e BB 1292 : Uang Tunai

BB 410: 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya kwitansi nomor. 003KWT/AZSL/I/2009 tertanggal 14 Januari 2009 untuk pembayaran pertama, kedua, ketiga ,keempat dan kelima atas pembelian 600 unit komponen PLTS SHS 50 Wp sebesarRp 2.760.000.000,00 (dua miliyar tujuh ratus enam puluh juta rupiah).168e BB 411: 1 (satu) bendel fotocopy sesuai aslinya dokumen pembayaran dariDitjen LPE terkait pekerjaan pengadaan dan pemasangan SHS di ProvinsiKalimantan Barat, Kalimantan Tengah ,Kalimantan Selatan dan kalimantan

BB 1518: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi bukti setoran tanggal 13Juli 2009 sebesar Rp 1.003.287.672,00 (satu miliyar tiga juta dua ratus delapan puluhtujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening nomor 3451709621 atasnama pemilik rekening HERIYANTI dengan penyetor atas nama HERIYANTInomor telepon 0818797921 alamat Kav.

059Invc/ASL/X/08 tertanggal 24 Oktober 2008sebesar Rp 644.000.000,00 (enam ratus empat puluh empat juta) untuk pembayaranuang muka sebesar 20% melalui Bank Bukopin cabang Bintaro Sektor III Tangerangatas nama ABDUL KHOLIK nomor rekening 102.0988.017.e BB 309 : 1 (satu) lembar fotocopy sesuai aslinya invoice dari PT.Azet SuryaLestari kepada PT.Fulina nomor : 062Invc/ASL/XI/08 tertanggal 18 Nopember 2008hal . 391 dari 627 halaman Putusan No.17/Pid/TPK/2013/PT.DKI.sebesar Rp 2.576.000.000,00 (dua miliyar

Deplunomor 162 Cipulir.e BB 1518: 1 (satu) lembar fotocopy legalisir aplikasi bukti setoran tanggal 13Juli 2009 sebesar Rp 1.003.287.672,00 (satu miliyar tiga juta dua ratus delapan puluhtujuh ribu enam ratus tujuh puluh dua rupiah) ke rekening nomor 3451709621 atasnama pemilik rekening HERIYANTI dengan penyetor atas nama HERIYANTInomor telepon 0818797921 alamat Kav.

Menjatuhkan pidana terhadap Helmizal Alias Rizal Bin Harmaini berupapidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, dengandikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara denganperintah terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.1.000.000.000,(satu miliyar rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;3.

Aepberjumlah Rp. 2.500.000.000 (Dua Miliyar Lima Ratus Juta Rupiah) dan mengambil3 buah sertifikat yang di pakai jaminan di Bank BRIKonven, dan setelah 3 buah sertifikat tersebut di kKembalikan pihak BRI konvenmaka ke 3 buah sertifikat tersebut di terima oleh pihak Bank BRI Syariah dandijadikan sebagai jaminan kredit H. Ralibi di Bank BRI Syraiah;Bahwa tanggal 2 Juli 2010 H. Asep Ahmad Andriana kuasa penjual dan adiknyabernama Imam Mauludi beserta H.

perkilogram pasirtimah basah yang didapat;Bahwa saksi menerangkan bahwa dana kompensasi untuk nelayan tersebutsudah ada yang disalurkan, yakni pada tanggal 15 Februari 2018;Bahwa saksi menerangkan berdasarakan keputusan rapat panitia pembongkarandan penyaluran dana kompensasi dengan dewan pengawas serta 10 (Sepuluh)kepala lingkungan yang diadakan hari dan tanggal lupa bulan Januari 2018 dirumah makan Seafood 68 Kudai disepakati bahwa uang kompensasi sebesarkurang lebih Rp. 1.381.000.0000, (satu miliyar

Waris terkait pembelian atastanah Jin.Sekejati No.44 Bandung sebesar Rp.4.078.083.332,(empat miliyar tujuh puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu tigaratus tiga puluh dua rupiah) akan diperhitungkan sebagai uangmuka dalam penyerlaan saham PT. Mimi Kids Garmindosebagaimana Bukti Surat Kesepakatan tertanggal 30 November2017, sehingga jelas dan terbukti PT. Mimi Kids Garmindo tidakmemiliki kewajiban lagi terkait jual beli tanah tersebut kepadaKreditor PT.

Putussibau Utara,Kabupaten Kapuas Hulu, menetapkan untuk memberikan Ganti Rugikepada 13 orang Pemilik Tanah atas tanah, terletak di Desa Pala Pulau,Kecamatan Putussibau Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, ProvinsiKalimantan Barat, seluas 212.386 meterPpeISeQl.Bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Keputusan No.580.141.62006tanggal 20 Desember 2006, Panitia a quo, melakukan Pembayaran GantiRugi atas 13 (tiga belas) bidang tanah yang seluruhnya berukuran seluas212.386.000 M2, sebesar Rp. 1.699.088.000, (Satu Miliyar

Bahwa akibat perbuatan PENGGUGAT REKONVENSI, TERGUGATREKONVENSI telah mengalami kerugian materiiil, karena batalnya prosesPendaftaran tanah (penyertifikan tanah), obyek sengketa, sehinggaTERGUGAT REKONVENSI TIDAK bisa menikmati nilai ekonomi ,hasil warisanorang tuanya tersebut sehingga gugatan diajukan telah mengalami kerugianRp. 75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliyar rupiah);Halaman 36 dari 55 Putusan Nomor 79/PDT/2020/PT.DPSb.

Maksimum Pinjaman : Rp 6.000.000.000, (enam miliyar rupiah);b. Tunggakan Hut Pokok : Rp 2.327.733.309, (dua milyar tiga ratus duapuluh tujuh juta tujuh ratus tiga puluh tiga ribu tigaratus sembilan rupiah);c. Tunggakan Bunga : Rp 1.687.166.877, (satu milyar enam ratusdelapan puluh tujuh juta seratus enam puluh enamribu delapan ratus tujuh puluh tujuh rupiah);d.

Bahwa agar keduaSHM yang saat ini berada pada TERGUGAT III dan supaya dikembalikanoleh TERGUGAT I, TERGUGAT II dan TERGUGAT Ill kepada PARAPENGGUGAT, sehubungan dengan hal itu, maka PARA PENGGUGATberkewajiban dan bersedia mengembalikan uang sebesar dariRp.1.050.000.000, (Satu Miliyar Lima Puluh Juta Rupiah).

memerintahkankepada tergugat I, II dan HI untuk menyerahkan surat tanah asli atas namaMuhammad Isa Chaniago alias Maisa suku Chaniago milik orang tuapenggugat secara langsung dan seketika adalah hal yang tidak mungkin terjadimenurut hukum sehingga harus dinyatkan ditolak secara hukum ;19e Bahwa selaras dengan uraian ataupun alasan tersebut di atas, denganpernyataan pihak penggugat di dalam tuntutanya menyatakan : Untukmenghukum tergugat I, IJ dan II membayar uang paksa (dwangsom) sebesarRp 1.000.000.000, (Satu miliyar

ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2dinyatakan Batal Demi Hukum";Sedangkan Sanksi Pidananya berdasarkan UndangUndang Nomor 8Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 62 adalah "Pelakusaha yang melanggra ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8P4sal 9 Pasal 10 Pasal 13 ayat (2) Pasal 15, Pasal 17 ayat (1) huruf a, hurufb, huruf c, huruf e, ayat (2) dai Pasal 18 dipidanan dengan pidana penjaraPaling Lama 5 Tahun, atau pidanan denda palibng banyak Rp.2.000.000.000, (dua miliyar

Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
1 ( satu ) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliyar

2019;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliyar

delapan pulluh satu sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.1.378.849.982,96 (satu miliyar

Petitum dari surat gugatan Para Penggugat tidak jelas, karenayang mendasari mengenai ganti rugi sebesar Rp.28.443.000.000, (Dua puluh delapan miliyar empat ratusempat puluh tiga juta rupiah) tidak ada dalam posita gugatan,sehingga permintaan mengenai ganti rugi dari Para Penggugattidak jelas karena Para Penggugat tidak merincikan dari manamendapatkan nilai sebesar Rp. 28.443.000.000, (Dua puluhdelapan milyar empat ratus empat puluh tiga juta rupiah) yangharus di bayar oleh Tergugat dan Tergugat II

Petitum dari surat gugatan Para Penggugat tidak jelas,karena yang mendasari mengenai ganti rugi sebesar Rp.28.443.000.000, (Dua puluh delapan miliyar empat ratusempat puluh tiga juta rupiah) tidak ada dalam positagugatan, sehingga permintaan mengenai ganti rugi dariPara Penggugat tidak jelas karena Para Penggugat tidakmerincikan dari mana mendapatkan nilai sebesar Rp.28.443.000.000, (Dua puluh delapan milyar empat ratusempat puluh tiga juta rupiah) yang harus di bayar oleh Tergugat dan Tergugat II

Bahwa Pelelangan atas SHM No.005 dan SHM 006 sebesar Rp.1.350.000.000, (Satu miliyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) sesuaidengan ketentuan Pasal 45 huruf b PMK 27/2016 tersebut diatur bahwahanya Lelang Eksekusi (Lelang Eksekusi hak tanggungan akibat dicerajanji debitor) dengan Nilai Limit lebin besar dari Rp 1 Miliyar yang harusditetapkan oleh Penilai independen, sedangkan nilai limit lelang di bawahnilai tersebut dapat ditetapkan oleh penaksir internal bank, sedangkan olehTergugat , Tergugat

Untuk itulan Tergugat menuntutkepada Penggugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp. 2.000.000.000( dua miliyar rupiah ) yang semua itu digunakan untuk transportasi Tergugat dan sebagai ganti rugi karena telah merusak nama baik Tergugat dengan dalildalil yang tidak benar;Bahwa atas dasar hal hal yang terurai di atas Penggugat mohon kepada BapakKetua Pengadilan Negeri Ungaran c.q Majelis Hakim yang memeriksa perkara ininantinya agar berkenan menerima, memeriksa dan kemudian menjatuhkanputusannya sebagai

Menghukum Penggugat untuk membanyar balik kerugian yang timbuldari perkara ini sebesar Rp. 2.000.000.0000 ( dua miliyar rupiah )5. Membebankan biaya perkara menurut hukum;SubsidairMohon putusan lain yang seadil adilnya ( ex aequo et bono ).Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihakTergugat II memberikan jawaban yang diajukan secara Elitigasi pada pokoknyasebagai berikut:. Dalam eksepsi :A. Eksepsi gugatan obscuur libel :1.

pelaksanaanpembangunan gedung rektorat, gedung fakultas Syariah dan DakwahIAIN Mataram tersebut adalah :e Menyusun schedule dan rencana kegiatan ;e Melaksanakan kegiatan administrasi pelaksanaan pengadaan barangdan jasa dilingkungan IAIN Mataram ;e Memantau, memonitor dan mengawasi pelaksanaan pengadaanbarang dan jasa sampai dengan pekerjaan selesai ;e Membuat laporan pelaksanaan ;Bahwa tahu ada kerugian negara dalam pelaksanaan pembangunan ke 3(tiga) gedung tersebut hanya dengardengar kerugian negara sekitarRp.1,9 miliyar

teknis Pusat Penelitian danPengembangan Permukiman;49Bahwa (ditunjukkan barang bukti berupa hasil rekomendasiPuslitbangkim Bandung) benar dari hasil laporan ini saksi baca kalaupembangunan tersebut ada kelemahan pada komponenpondasi,komponen kolom dan komponen balok;Bahwa setelah adanya rekomendasi dari Puslitbangkim tersebut sudahdilakukan perbaikan;Bahwa yang saksi dengar ada kerugian negara dari pembangunangedung rektorat, gedung fakultas Syariah dan Dakwah IAIN Mataramtersebut sekitar Rp.1,9 miliyar

Tentang Perubahan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan Dan Pembantu Pengelola Administrasi Keuangan Kegiatan Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Kesehatan Kabupaten Indragiri Hilir Tahun Anggaran 2019;
1 ( satu ) eksemplar fotocopy Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Nomor 15 Tahun 2018, Tanggal 8 Juni 2018 Tentang Pelaku Pengadaan Barang/ Jasa;
1 (satu) eksemplar fotocopy Harga Perkiraan Sementara (HPS) Rekapitulasi senilai Rp. 5.231.450.000,00 (lima miliyar

2019;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Bupati Indragiri Hilir Nomor : 59 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir tanggal 27 Desember 2017;
1 (satu) bundel fotocopy Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin I Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 06119/SP2D/2019 tanggal 04 November 2019 senilai Rp.1.442.999,981,81 (satu miliyar

delapan pulluh satu sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin II Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 07209/SP2D/2019 tanggal 27 November 2019 senilai Rp.793.649.989,25 (tujuh sembilan puluh tiga juta enam ratus empat puluh sembilan ribu sembilan ratus delapan puluh sembilan rupiah dua puluh lima sen);
1 (satu) bundel fotocopy Kelengkapan Termin III Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 09364/SP2D/2019 tanggal 31 Desember 2019 senilai Rp.1.378.849.982,96 (satu miliyar