Ditemukan 10545 data

Urut Berdasarkan
 
Mungkin maksud Anda adalah : negarawan negaraan negaramas nagarawan negarabin negarabadan negaradaha
Pengadilan PN BATAM Perdata
Register : 03-09-2018 — Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan PN BATAM Nomor 232/Pdt.G/2018/PN Btm
Tanggal 30 Januari 2019 — Penggugat:
PT TIARA MANTANG
Tergugat:
HADISLANI
Turut Tergugat:
1.KEPALA BADAN PENGUSAHAAN KAWASAN PERDAGANGAN BEBAS DAN PELABUHAN BEBAS BATAM
2.KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATAM
103 — 96
  • II dalam mencabut/membatalkan Sertipikat HakGuna Bangunan obyek perkara aquo telah sesuai dengan PeraturanPerundangan yang berlaku serta telah memperhatikan asasasas umumPemerintahan yang baik didalam proses Pencabutan/Pembatalannyasesuai dengan ketentuan Bab VI Bagian ketiga Peraturan Menteri AgrariaHalaman 146 dari 152 Putusan Perdata Gugatan Nomor 232/Padt.G/2018/PN Btmdan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negaradan
Pengadilan PN BANJARMASIN
Putus : 06-06-2016 — Upload : 04-08-2017
Putusan PN BANJARMASIN Nomor 12/Pid.Sus-TPK / 2016/PN.Bjm.
Tanggal 6 Juni 2016 —
56 — 13
  • dapat yang ada pada Pasal tersebut,dimana kata dapat menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakandelik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinyaunsur unsur perbuatan yang sudah dirumuskan, bukan dengan timbulnyaakibat;Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Keuangan Negaraadalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atauPutusan Nomor 12/Pid.SusTPK/201 6/PN.Bjm Hal 103 dari 151yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan
Pengadilan PN PEKANBARU Pidana Khusus
Register : 15-05-2019 — Putus : 02-09-2019 — Upload : 27-09-2019
Putusan PN PEKANBARU Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2019/PN Pbr
Tanggal 2 September 2019 — Penuntut Umum:
AGUNG IRAWAN, S.H.
Terdakwa:
YAHDI ANDRIADI
103 — 29
  • 31/PUUX/2012menyatakan bahwa KPK bukan hanya dapat berkoordinasi dengan BPKPmelainkan dapat juga berkoordinasi dengan instansi lain, bahkan bisamembuktikan sendiri di luar temuan BPKP dan BPK, misalnya denganmengundang ahli atau dengan meminta bahan dari inspektorat jenderal ataubadan yang mempunyai fungsi yang sama dengan itu dari masingmasing instansipemerintah, bahkan dari pihakpihak lain (termasuk dari perusahaan), yang dapatmenunjukkan kebenaran materiil dalam penghitungan kerugian keuangan negaradan
Pengadilan PN JAKARTA PUSAT Pidana Khusus Korupsi
Register : 27-02-2013 — Putus : 28-03-2013 — Upload : 16-08-2016
Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 6/PID.SUS/2013/PN.JKT.PST
Tanggal 28 Maret 2013 — Pidana Korupsi - Drs. SUSILO PRAYITNO, MBA
149 — 31
  • Bahwa tahun 2005 saksi sudah pensiun dari BNI, saat rebranding, saksimenjabat sebagai pengurus koperasi Swadharma;Bahwa koperasi Swadharma bergerak di bidang simpan pinjam untukanggota, penyaluran bahan bahan keperluan anggotanya,lembaga negaradan badan usaha lainnya, usaha lain seperti perdagangan, percetakan,perumahan, persewaan, penyertaan modal, bekerja sama dengan lembagalainnya dan badan usaha lainnya sesuai ketentuan;Bahwa Koperasi Swadharma rekanan BNI, didirikan tahun berapa saksi lupaBahwa
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi Kerugian Keuangan Negara
Register : 18-10-2017 — Putus : 05-12-2017 — Upload : 29-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2421 K/PID.SUS/2017
Tanggal 5 Desember 2017 — Nimron Varasian
275 — 207 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • VARASIAN kepada Negara.Sementara ketentuan hukum perdata jual beli yang telah memenuhi syaratsahnya suatu jual beli sebagaimana Pasal 1320 BW dianggap jual belinyasah dan apabila seseorang mendapatkan keuntungan adalah sah secarahukum, tidak dapat dikatakan merugikan keuangan Negara, apalagi sangattidak adil apabila dibandingkan kepada masyarakat lain atau penjual selaindari Pemohon Kasasi yang menjual tanahnya ke Pemerintah Propinsi Riaudengan harga yang sama tidak dikatakan telah merugikan keuangan Negaradan
Pengadilan PN AMBON Pidana Khusus
Register : 27-11-2020 — Putus : 26-01-2021 — Upload : 03-02-2021
Putusan PN AMBON Nomor 21/Pid.Sus-TPK/2020/PN Amb
Tanggal 26 Januari 2021 — Penuntut Umum:
1.SENDA TABERIMA .SH.MH
2.HENLY LAKBURLAWAL, SH.
3.DHIMAS SAPUTRA,SH
4.MANATCHE LASPI CHRISTANTO. S, SH
5.MEGGU SALAY,SH
Terdakwa:
Selpianus Djabumir
141 — 153
  • Kehendak untuk merugikankeuangan Negara harus didahului oleh pengetahuan tentang perbuatan yang (hendak)dilakukan (dapat) merugikan keuangan negara;Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam pasal ini secara obyektifselalu menyerang kepentingan hukum publik yang dilindungi oleh hukum pidana,sedangkan materi perkara a quo termasuk kelompok tindak pidana yang dibentukdengan substansi untuk melindungi kepentingan hukum terhadap keuangan Negaradan perekonomian Negara;Halaman 94 dari 150 Draft Putusan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 11-04-2008 — Upload : 23-12-2010
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 16 K/PID.SUS/2008
Tanggal 11 April 2008 — Ir. ROBERT JEFFREY LUMEMPOUW, MSi. ; Ir. RONNY KUSUMA JUDISTIRO
312 — 201 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Hak Pengelolaan No. 1/Gelora atas namaSekretariat Negara cq BPGS dapat dipandang merugikan keuangannegara atau perekonomian negara.Dengan pertimbangannya itu berarti Majelis Hakim telah mengakuibahwa HGB No. 26/Gelora dan HGB No. 27/Gelora adalah merupakanbagian dari tanah HPL No. 1/Gelora atas nama Sekretariat Negara cqBPGS, sehingga apabila permohonan perpanjangan HGB No. 26/Geloradan HGB No. 27/Gelora oleh ALI MAZI, SH dan PONTJO NUGROSUSILO alias PONTJO SUTOWO tanpa ada usul dari Sekretariat Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG TUN Pajak
Register : 08-06-2016 — Putus : 12-08-2016 — Upload : 10-11-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 751 B/PK/PJK/2016
Tanggal 12 Agustus 2016 — PT. ANDALAS INTIAGRO LESTARI VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK;
44 — 24 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli Prof Dr Yusril Inza Mahendra, SH,M.Sc yang disampaikan dalam persidangan Majelis VIIIB tanggal 29Oktober 2014, antara lain menyatakan : bahwa Ahli tidak mengemukakansecara tegas mengenai pajak yang terutang sesuai Putusan Kasasi MA ituadalah Probatio Plena, tetapi oleh Ahli dikemukakan bahwa yang dapatmengubah pajak yang terutang yang kemudian menjadi kerugian negaradan menjadi denda pidana adalah hanya PK dari MA;c.
Pengadilan PN DENPASAR Pidana Khusus Korupsi
Register : 13-08-2015 — Putus : 16-12-2015 — Upload : 20-01-2016
Putusan PN DENPASAR Nomor 25 /Pid.Sus.TPK /2015/PN.Dps.
Tanggal 16 Desember 2015 — I WAYAN PAGEH, SE,MM.
101 — 70
  • ., Korupsi, Kebijakan Aparatur Negaradan Hukum Pidana, Penerbit CV.. Aditya Media, Jakarta, 2007, hal. 441);Menimbang, bahwa dengan adanya rumusan Melawan Hukum sebagai bagian IntiDelik (Delictsbestanddelen) dalam Pasal 2 ayat (1) UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimanadiubah dan ditambah dengan UU No. 20 Tahun 2001menyebabkan Pasal ini bersifat sangatumum dan sangat luas cakupannya.
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 21-08-2013 — Upload : 29-04-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 42/PID/SUS/2013/PN.TIPIKOR.SMG
Tanggal 21 Agustus 2013 — CUCU HERMANSYAH Bin SALIM SAMANHUDI
66 — 13
  • segala hak dan kewajiban yang timbul karena :a berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabatlembaga Negara, baik ditingkat pusat maupun daerah ;b berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BadanUsaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, BadanHukum dan perusahaan yang menyertakan modal Negara, atauperusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkanperjanjian dengan Negara ; e Bahwa hal tersebut benar merupakan kerugian negara / merugikan keuangan negaradan
Pengadilan PN SEMARANG Pidana Khusus
Register : 09-08-2017 — Putus : 27-11-2017 — Upload : 05-09-2019
Putusan PN SEMARANG Nomor 73/Pid.Sus-TPK/2017/PN Smg
Tanggal 27 Nopember 2017 — Penuntut Umum:
Tommy U Setyawan, SH
Terdakwa:
1.SUDARYO NARTO ATMODJO Alias DARYO Bin SUNARTO.Alm
2.JOKO PRI ASTANTO Alias ANTO Bin H. PRIYADI
190 — 27
  • Mengenal pidana tambahan ink Majelis = akanmempertimbangkannya sebagai berikut;Menimbang, bahwa pidana tambahan berupa pembayaran uang penggantijumlah pembayarannya tidak equivalent atau tidak sama dengan kerugian negaradan sebanyakbanyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh paraTerdakwa dari tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh para Terdakwa;Menimbang, bahwa Penuntut Umum di dalam surat tuntutannya menuntutagar Terdakwa SUDARYO NARTO ATMODJO alias DARYO Bin SUNARTO (Alm.)dijatuhi pidana
Pengadilan PT JAKARTA Pidana Khusus
Register : 07-10-2021 — Putus : 19-11-2021 — Upload : 07-12-2021
Putusan PT JAKARTA Nomor 31/PID.TPK/2021/PT DKI
Tanggal 19 Nopember 2021 — Pembanding/Penuntut Umum : Rachdityo Pandu, W, SH
Terbanding/Terdakwa : Ichsan Hassan
226 — 147
  • PengadilanNegeri Jakarta Pusat tanggal 4 Agustus 2021 Nomor 18/Pid.SusTPK/2021/PN.Jkt.Pst yang dimintakan banding tersebut harus diubah mengenaitindak pidana yang terbutki dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa,yang amar selengkapnya sebagaimana di bawah ini;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan di Rumah TahananNegara dan terdapat cukup alasan untuk menahannya guna pemeriksaanHal. 132 Putusan Nomor 31/Pid.SusTPK/2021/PT.DKI.tingkat banding, maka Terdakwa harus tetap ditahan di Rumah Tahanan Negaradan
Pengadilan PN MANADO Pidana Khusus
Register : 24-09-2012 — Putus : 17-09-2012 — Upload : 19-10-2012
Putusan PN MANADO Nomor 10/Pid.Sus/2012/PN.Mdo
Tanggal 17 September 2012 — Wungow Harry Rofian.SH.STH
185 — 58
  • perbuatan Terdakwa yang telah terbukti secara sah danmenyakinkan tersebut adalah merupakan perbuatan pidana korupsi secara bersamasama.Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan subsidair atas diri terdakwasebagaimana telah diuraikan diatas, maka terhadap keberatan yang telah disampaikanoleh terdakwa dan Penasihat Hukum terdakwa sebagaimana dalam notapembelaannya pada pokoknya menolak tuntutan Jaksa, menyatakan bahwa terdakwabersalah tetapi tidak dapat dihukum karena tidak turut merugikan keuangan Negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus
Putus : 15-11-2016 — Upload : 18-09-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1800 K/Pid.Sus/2016
Tanggal 15 Nopember 2016 — SILVANUS MARIANUS TIBO, S.H., M.SI
67 — 37 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • 7:Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilaidengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun merupakanbarang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hakdan kewajiban tersebut;Penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 tentangPemberantasan Tindak Pidana Korupsi: yang dimaksud dengan keuangannegara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkanatau tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negaradan
Pengadilan MAHKAMAH AGUNG Pidana Khusus Korupsi
Putus : 15-06-2015 — Upload : 05-07-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1103 K/PID.SUS/2015
Tanggal 15 Juni 2015 — ASGAR bin TALLAY
59 — 30 — Berkekuatan Hukum Tetap
  • Sedangkan masalah korupsi sudah menjadi persoalan dunia.Bahaya korupsi tidak hanya terkait dengan kerugian keuangan Negaranamun dapat mengganggu, bahkan mengguncang perekonomian Negaradan stabilitas nasional, menghambat momentum pembangunan, danmenurunkan kepercayaan masyarakat dan dunia internasional terhadapproses penegakan hukum.
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 18-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg.
Tanggal 30 September 2015 — MAMAN SUPARMAN, S.Sos
109 — 101
  • angka 1 jo pasal 2 Undangundang Nomor : 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semuahak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untukmemungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negaradan
Pengadilan PN TERNATE Pidana Khusus Korupsi
Register : 03-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte
Tanggal 18 Maret 2015 — AIS SAHUPALA alias AIS
75 — 30
  • Ttedipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapatdipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orangyang berwenang; b) Dokumen' penawaran yang masukmenunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadipengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/ ataudengan panitia/ pejabat pengadaan yang dapat merugikan negaradan/ atau peserta lainnya;ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum :1.
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 15-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna
Tanggal 17 Desember 2014 — RIZKI SATRIA, ST
96 — 6
  • masalah itu semakin menarik perhatian begitukita memasuki dekade terakhir abad 20;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para ahli hukumtersebut tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi saat inidipandang sebagai Extraordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidaklagi ditempuh dengan caracara konvensional karena secara kasuistis dampak dariHalaman 95 dari 145 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2014/PN Bnatindak pidana korupsi tersebut sangat luas tidak saja merugikan keuangan Negaradan
Pengadilan PN BANDUNG Pidana Khusus Korupsi
Register : 06-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg
Tanggal 17 Juni 2019 — Yosep Lesmana bin Upandi
90 — 36
  • bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUUXIV/2016tanggal 25 Janauari 2017, yang menghapus frasa kata "dapat, maka terkaitdengan kerugiian negara haruslah dimaknai sebagai kerugian nyata yang dapatdihitung secara pasti jumlahnya;Menimbang, bahwa sementara itu dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud KeuanganNegara yakni seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negaradan
Pengadilan PN BANDA ACEH Pidana Khusus Korupsi
Register : 12-08-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
Tanggal 5 Agustus 2016 — ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS
107 — 17
  • Simeulue Tengah;Menimbang, bahwa alokasi dan penyaluran dana BLM SPP Bergulir di tahun2010 2012 bersumber dari pengembalian modal awal dana BLM SPP SPC tahun2008 2012 sejumlah Rp2.582.932.500,00, yang bersumber dari kKeuangan negaradan daerah APBN TA. 2008 2012 dan APBK Simeulue TA. 2008 2012 kemudiandidalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan bahwa dana bergulir ditotal sejumlahRp5.066.000.000,00 (lima milyar enam puluh enam juta rupiah) telah disalurkan kepada112 (seratus dua belas) kelompok SPP