Ditemukan 10548 data
Urut Berdasarkan
Mungkin maksud Anda adalah :
negarawan
negaraan
negaramas
negarabtn
nagarawan
negaradaha
negarabadan
nagarajan
Register : 28-11-2016 — Putus : 24-08-2017 — Upload : 24-10-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 454/Pdt.G/2016/PN.Bdg.,. Tanggal 24 Agustus 2017 — HERI HERMAWAN MULLER LAWAN DIDI E. KOSWARA, DKK
1289 — 1628
1289 — 1628
menjadi tanah yang dikuasailangsung oleh Negara; Pasal 1 Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor 3 Tahun 1979tentang KetentuanKetentuan Mengenai Permohonan dan PemberianHak Baru atas Tanah Asal Konversi HakHak Barat :"Tanah hak guna usaha, hak guna bangunan dan hak pakai asalkonversi Hak Barat yang rnenurut ketentuan UndangUndang No. 5tahun 1960 berakhir masa berlakunya selambatlambatnya padatanggal 24 September 1980, pada saat berakhimya hak yangbersangkutan menjadi tanah yang dikuasai langsung oleh Negaradan
Register : 17-06-2020 — Putus : 03-09-2020 — Upload : 01-02-2021
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 665/Pid.Sus/2020/PN JKT.SEL Tanggal 3 September 2020 —
552 — 291
552 — 291
Putusan No. 665/Pid.Sus/2020/PN.Jkt.Sel.Membantu bisnis dalam identifikasi pelanggan dengan masalahpotensial dan kelolanaik atau turun;Memastikan kredit dan kebijakan risiko negaradan prosedurditerapkan untuk Wholesale Banking yang sesuai dan mendukungstrategi Bisnis yang disepakalti;Menyetujui kredit dan risiko negara untuk semua dokumen Programproduk Wholesale Banking;Memantau kualitas portofolio kredit dengan tanggapan yang proaktifterhadap berbagai faktor eksternal (misalnya eskalasi harga bahanbakar
sesuai);Memastikan pelanggaran terhadap kebijakankebijakan kredit,standar underwriting, program produk disorot dengan diskusi yangtepat terkait dengan alasan dan mitigasi untuk pelanggaran tersebut;Memastikan ulasan/review yang sudah lewat disimpan dalamparameter yang disetujui dan aplikasi kredit didukung dan disetujuisesuai dengan otoritas kredit yang didelegasikan;Membantu bisnis dalam identifikasi pelanggan dengan masalahpotensial dan kelolanaik atau turun;Memastikan kredit dan kebijakan risiko negaradan
Register : 27-05-2015 — Putus : 02-09-2015 — Upload : 11-09-2015
Putusan PN JAMBI Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Jmb. Tanggal 2 September 2015 — ERSAN Bin Majid.
63 — 23
63 — 23
surat setoran pajak (SSP), oleh karenanyadengan alasan untuk pembayaran pajak terdakwa Ersan Bin Majidmelakukan pemotongan pajak pada setiap kali pembayaran baik padakonsultan perencana maupun kepada kontraktor pelaksana namun padasaat dan terdakwa Ersan Bin Majid melakukan pemotongan di bulan JanuariHalaman 17 dari 160 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.Jmb.tahun 2011 sebesar Rp. 5.901.689, dan bulan April tahun 2011 sebesar Rp.1.746.000, akan tetapi uang pajak tersebut tidak disetorkan ke Kas Negaradan
Register : 24-02-2017 — Putus : 15-08-2018 — Upload : 19-07-2019
Putusan PN JAKARTA SELATAN Nomor 116/Pdt.G/2017/PN JKT.SEL Tanggal 15 Agustus 2018 — PT. PERUSAHAAN TORADJA disingkat PT. PERTO dahulu N. V. PERTO
lawan
1.PT. Aneka Tambang disingkat PT. Antam dahulu PT. Nikkel Indonesia atau BPUPTUN
2.Pemerintah RI c.q. Menteri ESDM dahulu Menteri Perindustrian atau Pertambangan dan Energi
3.Pemerintah RI c.q. Menteri Keuangan
4.Pemerintah RI c.q.Menteri Badan Usaha Milik Negara
401 — 238
401 — 238
Negaradan Daerah;d. Perusahaan campuran.5. Bahwa berdasarkan hukum yang berlaku saat itu yaitu Perpu 37/1960dan PP 39/1960 menyatakan bahan galian nikel termasuk golonganmineral strategis yang hanya dapat diusahakan oleh Negara, dengandemikian NV Peroesahaan Toradja (PENC.GUGAT) yang bukanmerupakan Perusahaan Negara, berdasarkan hukum tidakberhak/bertentangan dengan hukum apabila melakukan pengelolaanbahan galian nikel.6.
Register : 24-10-2017 — Putus : 31-01-2018 — Upload : 21-05-2018
Putusan PN TERNATE Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2017/PN Tte Tanggal 31 Januari 2018 — ISKANDAR W. GOROTOMOLE
102 — 72
102 — 72
seluruhnya dikerjakan oleh pihak lain, karenabertentangan dengan ketentuan Keputusan Presiden RI Nomor 80 tahun 2003tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa;Bahwa pembayaran atas proyek pembangunan talud beton penahan ombakDesa Baja Kecamatan Loloda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran2009 seharusnya tidak dilakukan sebelum realisasi pekerjaan sekuramgkurangnya sama dengan nilai manfaat yang diperoleh negara karenabertentangan dengan UU RI No. 1 tahun 2004 tetang Perbendaharaan Negaradan
Register : 01-04-2019 — Putus : 13-08-2019 — Upload : 24-09-2019
Putusan PN AMBON Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2019/PN Amb Tanggal 13 Agustus 2019 — Penuntut Umum:
1.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
2.SITTI DARNIATI, S.H
3.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
4.VITALIS TETURAN, SH.MH
Terdakwa:
PAULUS UNTAYANA
82 — 53
1.HENDRIK SIKTEUBUN, SH
2.SITTI DARNIATI, S.H
3.WAHYUDI KAREBA.S.Sos.SH
4.VITALIS TETURAN, SH.MH
Terdakwa:
PAULUS UNTAYANA
82 — 53
dengandemikian yang dimaksudkan merugikan keuangan negara adalah samaartinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangannegara ;Menimbang, bahwa dalam penjelasan umum UndangUndang No.31Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dijelaskanmengenai kKeuangan Negara dan Perekonomian Negara sebagai berikut : Bahwa keuangan Negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaanNegara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidakdipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negaradan
Register : 18-05-2015 — Putus : 30-09-2015 — Upload : 02-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 83/Pid.Sus-TPK/2015/PN. Bdg. Tanggal 30 September 2015 — MAMAN SUPARMAN, S.Sos
102 — 101
102 — 101
angka 1 jo pasal 2 Undangundang Nomor : 17Tahun 2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semuahak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untukmemungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negaradan
Register : 03-12-2014 — Putus : 18-03-2015 — Upload : 01-04-2015
Putusan PN TERNATE Nomor 33/Pid.Sus-TPK/2014/PN Tte Tanggal 18 Maret 2015 — AIS SAHUPALA alias AIS
70 — 25
70 — 25
Ttedipenuhi/dilengkapi dan isi setiap dokumen benar serta dapatdipastikan bahwa dokumen penawaran ditandatangani oleh orangyang berwenang; b) Dokumen' penawaran yang masukmenunjukkan adanya persaingan yang sehat, tidak terjadipengaturan bersama (kolusi) di antara para peserta dan/ ataudengan panitia/ pejabat pengadaan yang dapat merugikan negaradan/ atau peserta lainnya;ll. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 tahun 2007 Tentang Organdan Kepegawaian Perusahaan Daerah Air Minum :1.
Register : 15-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Desember 2014 — RIZKI SATRIA, ST
93 — 6
93 — 6
masalah itu semakin menarik perhatian begitukita memasuki dekade terakhir abad 20;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para ahli hukumtersebut tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi saat inidipandang sebagai Extraordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidaklagi ditempuh dengan caracara konvensional karena secara kasuistis dampak dariHalaman 95 dari 145 Putusan Nomor 44/Pid.SusTPK/2014/PN Bnatindak pidana korupsi tersebut sangat luas tidak saja merugikan keuangan Negaradan
Register : 12-08-2016 — Putus : 05-08-2016 — Upload : 12-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna Tanggal 5 Agustus 2016 — ANGGITA NAULI Binti APRISTIWA AGUS
104 — 17
104 — 17
Simeulue Tengah;Menimbang, bahwa alokasi dan penyaluran dana BLM SPP Bergulir di tahun2010 2012 bersumber dari pengembalian modal awal dana BLM SPP SPC tahun2008 2012 sejumlah Rp2.582.932.500,00, yang bersumber dari kKeuangan negaradan daerah APBN TA. 2008 2012 dan APBK Simeulue TA. 2008 2012 kemudiandidalilkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan bahwa dana bergulir ditotal sejumlahRp5.066.000.000,00 (lima milyar enam puluh enam juta rupiah) telah disalurkan kepada112 (seratus dua belas) kelompok SPP
Register : 19-12-2019 — Putus : 09-06-2020 — Upload : 11-06-2020
Putusan PTUN JAKARTA Nomor 251/G/2019/PTUN.JKT Tanggal 9 Juni 2020 — Penggugat : PT. SAPERE AUDE
Tergugat : KEPALA KANTOR WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL DKI JAKARTA
Tergugat II Intervensi : IRFANNUDIN, dkk.
587 — 579
587 — 579
Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Putusan ini ;Mengingat, Undangundang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan TataUsaha Negara sebagaimana diubah terakhir dengan Undangundang Nomor 51Tahun 2009, UndangUndang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang AdiministrasiPemerintahan, Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015 tentang Badan PertanahanNasional, Peraturan Menteri Agraria / Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9Tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah NegaraDan
Register : 06-03-2019 — Putus : 17-06-2019 — Upload : 21-10-2019
Putusan PN BANDUNG Nomor 23/Pid.Sus/TPK/2019/PN.Bdg Tanggal 17 Juni 2019 — Yosep Lesmana bin Upandi
88 — 36
88 — 36
bahwa berdasarkan Putusan MK No. 25/PUUXIV/2016tanggal 25 Janauari 2017, yang menghapus frasa kata "dapat, maka terkaitdengan kerugiian negara haruslah dimaknai sebagai kerugian nyata yang dapatdihitung secara pasti jumlahnya;Menimbang, bahwa sementara itu dalam penjelasan umum UndangUndang Nomor 31 Tahun 1999 dijelaskan pula bahwa yang dimaksud KeuanganNegara yakni seluruh Kekayaan Negara dalam bentuk apapun yang dipisahkanatau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan Negaradan
Register : 15-09-2014 — Putus : 17-12-2014 — Upload : 24-06-2015
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 45/Pid.Sus-TPK/2014/PN Bna Tanggal 17 Desember 2014 — MASRI
90 — 24
90 — 24
salah satu masalahpaling besar dinegara berkembang dan masalah itu semakin menarik perhatian begitukita memasuki dekade terakhir abad 20;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para ahli hukumtersebut tersebut dapatlah disimpulkan bahwa tindak pidana korupsi saat inidipandang sebagai Extraordinary Crime oleh karenanya penanggulangannya tidaklagi ditempuh dengan caracara konvensional karena secara kasuistis dampak daritindak pidana korupsi tersebut sangat luas tidak saja merugikan keuangan Negaradan
Register : 10-03-2021 — Putus : 29-07-2021 — Upload : 06-08-2021
Putusan PTUN SAMARINDA Nomor 8/G/2021/PTUN.SMD Tanggal 29 Juli 2021 — Penggugat:
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
281 — 200
PT Pertamina (Persero)
Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Penajam Paser Utara
281 — 200
Pasal 1 Angka 10Halaman 153 dari 176 HalamanPutusan Nomor : 8/G/2021/PTUN.SMDUndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua AtasUndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negaradan merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksudPasal 1 angka 9, dengan demikian gugatan Penggugat yang diajukan kePengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sudah tepat dan benar sehinggaterhadap dalil eksepsi Tergugat yang berkaitan dengan kompetensi absolutPengadilan secara hukum patut
Register : 04-05-2015 — Putus : 23-09-2015 — Upload : 29-09-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 87 /Pid.Sus / TPK /2015/PN.Bdg. Tanggal 23 September 2015 — Prof. DR. H. MAKSUM, MA.
124 — 39
124 — 39
disiplin dalam pembaharuan hukumnasional menyatakan bahwa sudah waktunya bangsa Indonesia mencanangkanbahaya korupsi sebagai keadaan darurat ;Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pendapat para sarjana hukum(ahli hukum) tersebut dapatlah disimpulkan tindak pidana korupsi saat inidipandang sebagai extraordinary crime oleh karenanya penanggulangannya tidaklagi ditempuh dengan caracara konvensional karena secara kasuistis dampak daritindak pidana korupsi tersebut amat luas tidak saja merugikan keuangan Negaradan
Register : 27-04-2016 — Putus : 15-09-2016 — Upload : 18-10-2016
Putusan PN PADANG Nomor 291/Pid.Sus/2016/PN.Pdg Tanggal 15 September 2016 — EKO VERBIEN, S.Pd Pgl EKO
409 — 146
409 — 146
Produkpembiayaan yang terdiri dari pembiayaan komsumtif, modal kerja dan investasidan c.Jasajasa yang terdiri dari transfer, kliring dan lainlainnya;Bahwa setahu Saksi yang dimaksud dengan Sukuk adalah produk pemerintah(bukan produk BSM) dan pengertian Sukuk yaitu surat berharga syariah Negaradan kalau di Bank Konvensional yaitu ORI (Obligasi ritel indonesia) dan produkSukuk merupakan produk pemerintah kepada Bank yang ditunjuk dan untuk PT.BSM dari nomor urut 001 sampai dengan nomor urut 007;Bahwa
Putus : 29-04-2016 — Upload : 20-05-2016
Putusan PN SURABAYA Nomor 235/Pid.Sus/TPK/2015/Pn.Sby Tanggal 29 April 2016 — UDDY SAIFUDDIEN
KEJAKSAAN BATU
65 — 27
65 — 27
perlu telah terjadi, akan tetapi cukup apabilaperbuatan itu dapat/mungkin merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, makaperbuatan pidana korupsi itu telah selesai dilakukan;Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan umum UndangUndang Nomor : 31 Tahun1999 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor : 20 Tahun 2001, bahwa yangdimaksud dengan keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan Negara dalam bentukapapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala kekayaan Negaradan
Putus : 09-02-2017 — Upload : 04-07-2017
Putusan PN MEDAN Nomor 91/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Mdn Tanggal 9 Februari 2017 — - ADELY LIS Alias JULI
141 — 74
141 — 74
Menetapkan Barang Bukti berupa uang sebesar Rp.3.280.015.400, (tigamiliar dua ratus delapan puluh juta lima belas ribu empat ratus rupiah)yangdititipkan di rekening Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara pada Bank RakyatIndonesia cabang Sisingamangaraja Medan No : 0367.01.000844.30.3 an.RPL 123 Kejati Sumut IDR sebesar Rp 3.300.000.000, (Tiga milyar tigaratus juta rupiah) pada tanggal 01 September 2016 dirampas untuk Negaradan diperhitungkan sebagai pembayaran uang pengganti kerugian Negarayang dinikmati
Register : 22-06-2015 — Putus : 28-10-2015 — Upload : 30-11-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 109/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg. Tanggal 28 Oktober 2015 — SISKA FUJIYANTI, SE.
75 — 95
75 — 95
angka 1 jo pasal 2 Undangundang Nomor : 17 Tahun2003 tentang Keuangan Negara menyebutkan keuangan negara adalah semua hakdan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baikberupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungdengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut meliputi : a. hak Negara untukmemungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman; b.kewajiban Negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan Negaradan
Register : 12-01-2015 — Putus : 27-04-2015 — Upload : 04-06-2015
Putusan PN BANDUNG Nomor 16/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Bdg Tanggal 27 April 2015 — UNANG JUARSAH
75 — 13
75 — 13
Berita Acara serah terima (BAST) Beras Raskin ke 13dan Surat Pengantar Jalan walupun Beras raskin ke 13 tidak datang didesa merekaHalaman 95 dari 179 Putusan Nomor 16/Pid.SusTPK/2015/PN.BDGAdanya pemberian uang kompensasi kepada para kepala desa untukmenggantikan jumlah Beras raskin yang tidak disalurkan untuk masingmasing desa.Bahwa dalam penyaluran Beras raskin seKecamatan SukaresmiKabupaten Cianjur Tahun Anggaran 2012 diduga telah terjadipenyimpangan dan berindikasi menimbulkan kerugian keuangan Negaradan