No. 521 K/Pid.Sus/2017 Bahwa ketentuan Pasal 112 Ayat (1) atau Pasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidakdapat diterapkan terhadap Terdakwa sebab maksud Terdakwa memiliki,menguasai, menyimpan Narkotika dengan tujuan digunakan secaramelawan hukum dan bukan untuk kegiatan peredaran gelap Narkotika.

No. 521 K/Pid.Sus/2017mengetahui apakah tujuannya memiliki, menguasai, menyimpan Narkotikauntuk digunakan atau untuk tujuan peredaran gelap Narkotika. Bahwa selain mempertimbangkan mens rea Terdakwa, Pengadilan wajibpula mempertimbangkan latar belakang atau keseharian Terdakwa danjumlah Narkotika yang ditemukan saat pengeledahan. Seperti dalamperkara a quo Narkotika yang ditemukan polisi jumlahnya sedikit yaitusebanyak 0,0352 (nol koma nol tiga lima dua) gram.

Terdakwa juga tidak pernah terkait dengan kegiatanperedaran gelap Narkotika atau sindikat peredaran gelap Narkrotika. Bahwa berdasarkan alasan pertimbangan tersebut Judex Facti salahmenerapkan ketentuan Pasal 112 Ayat (1) UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009, seharusnya menerapkan ketentuan Pasal127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 tentang Narkotika.

Adapun perbuatan tersebut dilarang karenaadanya batasanbatasan maupun syaratsyarat yang telah ditentukan oleh UUNo. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang mengatur tentang peredaranNarkotika sebagaimana diatur dalam Pasal 38 disebutkan bahwa Setiapkegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.Bahwa dalam hal ini UU No. 35 Tahun 2009 secara limitatif telah membuatpembatasan bahwa yang dapat memiliki, menyimpan, menguasai,menyediakan hanyalah pedagang besar farmasi tertentu, lembaga

ilmupengetahuan dan sarana penyimpanan' sediaan farmasi pemerintah.Sedangkan tujuan peredaran Narkotika, terutama Narkotika Golongan hanyaterbatas pada kepentingan ilmu pengetahuan dan pengembangan teknolog;Halaman 10 dari 14 Perkara Nomor 482/Pid.Sus/2020/PN StbMenimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak atau melawanhukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun2009 Tentang Narkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai denganketentuan Pasal 35 jo Pasal 8, Pasal

diperjualbelikansecara bebas menurut UndangUndang, maka barang bukti berupa NarkotikaGolongan mengandung Metamfetamina yang dijadikan bukti dalam perkara aquo haruslah dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum menjatuhkan pidana kepadaTerdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan keadaankeadaanyang memberatkan dan meringankan pada diri dan perbuatan terdakwasebagai berikut:Keadaan yang memberatkan : Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalammemberantas peredaran

Unsur Yang tanpa hak atau melawan hukum.Berdasarkan ketentuan sebagaimana dimanksud dalam pasal 7, 35, 36,ayat (1), (2), (3), (4) dan pasal 38 Undang Undang Republik IndonesiaNo. 35 tahun 2009 tentang Narkotika :Pasal 7 : Narkotika Hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan atau pengembangan = ilmupengetahuan dan teknologi.Pasal 35: Peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atauserangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika,baik dalam rangka perdagangan, bukan perdaganganmaupun

Sus/2019/PN BppAyat (1) : Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkansetelah mendapat izin edar dari Menteri.Ayat (2) : Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata caraperizinan peredaran Narkotika dalam bentuk obat jadisebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur denganperaturan Menteri.Ayat (3) : Untuk mendapatkan izin edar dari menteri, Narkotikadalam bentuk obat jadi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obatdan Makanan.Ayat (4) : Ketentuan

lebih lanjut mengenai syarat dan tata carapendaftaran Narkotika dalam bentuk = obat jadisebagaimana di maksud pada ayat (3) diatur denganPeraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan MakananPasal 38: Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengandokumen yang syah.Bahwa berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan dariketerangan saksisaksi dan keterangan terdakwa IMAM ARIAN binNOVIANTO sendiri, bahwa terdakwa diketahui bukan seorang yangberprofesi pada bidang pengobatan maupun ilmuwan

Pandean Lamper IV Semarang saksi bersama BRIPKADWI YUDI SETIAWAN,SH, Sdr BRIPKA ARDHI TIMUR WIBOWO,Sdr BRIGADIR HENDRA ARI WIANDOKO dan Sdr BRIPTU ARIFKARTONO telah menangkap terdakwa PARYADI Alias BUGEL;e Bahw benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwaadalah pengedar dan pengguna narkotika setelah mendapatkaninformasi tentang adanya peredaran narkotika di JI.

Pandean Lamper IV Semarang saksi bersama AIPDASUKIJAN, Sdr BRIPKA ARDHI TIMUR WIBOWO, Sdr BRIGADIRHENDRA ARI WIANDOKO dan Sdr BRIPTU ARIF KARTONO telahmenangkap terdakwa PARYADI Alias BUGEL;Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwaadalah pengedar dan pengguna narkotika setelah mendapatkaninformasi tentang adanya peredaran narkotika di JI.

Pandean Lamper IV Semarang saksi bersama BRIPKADWI YUDI SETIAWAN,SH, Sdr BRIPKA ARDHI TIMUR WIBOWO,Sdr BRIGADIR HENDRA ARI WIANDOKO dan Sdr AIPDA SUKIJAN;Bahwa benar saksi menerangkan bahwa saksi mengetahui terdakwaadalah pengedar dan pengguna narkotika setelah mendapatkaninformasi tentang adanya peredaran narkotika di JI.

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertabersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik ;Bahwa Saksi membenarkan semua isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, Saksi dan rekanMUHAMMAD RIDWAN mendapat perintah dari pimpinan unit intel sehubungandengan adanya informasi dari masyarakat tentang peredaran

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:Bahwa benar Saksi dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sertabersedia diperiksa dan akan memberikan keterangan dengan sebenarnya ;Bahwa benar sebelumnya Saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik ;Bahwa Saksi membenarkan semua isi BAP (Berita Acara Pemeriksaan) ;Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, Saksi dan rekan IQBALGUNAWAN mendapat perintah dari pimpinan unit intel sehubungan denganadanya informasi dari masyarakat tentang peredaran

Narkotika jenis sabusabu tersebut ;Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikanpendapat dengan menyatakan tidak keberatan ;Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa dipersidangan telah memberikanketerangan yang pada pokoknya sebagai berikut:Bahwa benar Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani ;Bahwa bermula pada hari Kamis tanggal 12 November 2015, Saksisaksi timintel mendapat perintah dari pimpinan unit intel sehubungan dengan adanyainformasi dari masyarakat tentang peredaran

Batang Kuis telahmenangkap terdakwa yang diduga melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika;Bahwa saksi menangkap terdakwa pada hari kamis tanggal 23 April 2015 sekira pukul 02.30wib di gang tabah desabatang kuis pekan kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang ;Bahwa cara saksi menangkap terdakwa adalah pada saat sedang melaksanakan tugas danmendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa di gang tabah desa batangkuis pekan kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang sedang ada peredaran

yang diduga melakukan findak pidanapenyalahgunaan narkotka;Bahwa benar saksi R.A Hasibuan menangkap terdakwa pada hari kamis tanggal 23 April2015 sekira pukul 02.30 wib di gang tabah desa batang kuis pekan kecamatan batang kuiskabupaten deli serdang ;Bahwa benar cara saksi R.A Hasibuan menangkap terdakwa adalah pada saat sedangmelaksanakan tugas dan mendapat informasi dari informan yang layak dipercaya bahwa digang tabah desa batang kuis pekan kecamatan batang kuis kabupaten deli serdang sedangada peredaran

Selanjutnya barang tersebut kemudian terdakwa simpandikamar terdakwa yang berada dikolong kamar nomor 9 Labas BatuNusakambangan.Bahwa pada hari Senin tanggal 22 Desember 2014 sekira pukul 19.00 wib petugakepolisian dari Polres Cilacap yaitu saksi DARYOKO, saksi ISMAIL, saksi HERIKISWANTO yang sebelumnya mendapat informasi bahwa di Lapas BatuNusakambangan telah terjadi peredaran Narkoba tepatnya dikamar 9 Lapas BatuNusakambangan kemudian petugas melakukan penggeledahan dan dari hasilpenggeledahan

Sus/2015/PN Clpe Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalammemberantas peredaran Narkotika;e Terdakwa adalah Napi yang sedang menjalani pidana dengan kasus Narkoba;Keadaan yang meringankan:Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslahdibebani pula untuk membayar biaya perkara;Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang danUndangUndang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum

sebagian besar saksi yang dipanggil lebin dekatpada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilannegeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan, dengan tanpa hakatau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasali, atau menyediakanNarkotika Golongan bukan tanaman, yang dilakukan terdakwa dengan carasebagai berikut:Bahwa berawal pada hari MInggu tanggal 06 September 2020 sekirasekira jam 22.00 WIB Satreskrim Polres Kepulauan Seribu mendapatkaninformasi mengenai maraknya peredaran

bahwaperbuatan itu dilakukan oleh orang yang tidak berhak, tidak mempunyai izin dankewenangan untuk itu ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 UU RI No 35 tahu 2009tentang narkotika disebutkan bahwa Narkotika hanya dan/atau PengembanganIImu Pengetahuan dan Tehnologi sedang berdasarkan pasa 43 Ayat (1) bahwapenyerahan Narkotika hanya dapat dilakukan oleh Apotek, Rumah sakit,Pusatkesehatan masyarakat, balai pengobatan dan Dokter ;Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 UU RI No 35 tahun 35menyebutkan bahwa peredaran

4 plastik klip berisikan kristalmetamfetamina berat berutto 4,2 gram atau berat netto seluruhnya 2,9886 gram(dengan sisa labkrim berat netto seluruhnya 2,9394 gram), 1 (Satu) buahdompet warna hitam, dirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu kKeadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan: Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedanggiat giatnya memberantas peredaran

Bahkan cara peredaran hasilhasil produkmakanan Instant Noodle dan MieMie adalah sesuai dengan syaratsyaratumum Peraturan Menteri Kesehatan tentang "Wajib Daftar Makanan" dengandidaftarkan produk makanan MIE ataupun INSTANT NOODLE pada Departemen Kesehatan R.I. (Vide Peraturan Menteri Kesehatan R.I.

termasuk dalamkelas 30 ;Bahwa Penggugat secara tegas keberatan terhadap pendaftaran merekdagang "MAMAMI" dibawah No. 150 tersebut, karena secara yuridis mempunyaipersamaan pada pokoknya dan keseluruhannya dengan merek dagang"MAMEE" Penggugat, setidaktidaknya bunyi pengucapan antara perkataanMAMAMI dan MAMEE adalah sama dalam pandangan khalayak ramai ;Bahwa dalam kenyataannya dipasaran Indonesia tidak pernah beredarmerek dagang terdaftar Tergugat sesuai pendaftaran merek No.150.296"MAMAMI" selain peredaran

;Bahwa Pemohon sebagai pemakai pertama secara faktual atas merekdagang MAMEE untuk jenis barang mie (instant noodle), berdasarkanpendaftaran produk makanan mie pada Departemen Kesehatan R.I. sejaktgl. 29 Juli 1980 (Vide iklaniklan bulan Juni 1981 sesuai bukti P13 dan P14);Terbukti bahwa peredaran produk mie instant (instant noodle) hasilHal. 10 dari 13 hal. Put.

Adapun perbuatan tersebutdilarang karena adanya batasanbatasan maupun syaratsyarat yangtelah ditentukan oleh UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yangmengatur tentang peredaran Narkotika sebagaimana diatur dalam Pasal38 disebutkan bahwa Setiap kegiatan peredaran Narkotika wajibdilengkapi dengan dokumen yang sah;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2016 sekira jam 14.30WIB di JI. Perkebunan PT.

Sedangkan tujuan peredaran Narkotika,terutama Narkotika Golongan hanya terbatas pada kepentingan ilmupengetahuan dan pengembangan teknologi;Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur tanpa hak ataumelawan hukum memiliki narkotika gol. bukan tanaman sebagaimanadimaksud dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika adalah setiap perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuanPasal 35 jo Pasal 8, Pasal 41 dan Pasal 38 UU No.35 Tahun 2009Tentang Narkotika merupakan suatu perbuatan yang dilakukan

, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukumPengadilan Negeri Amlapura tanpa hak atau melawan hukum memiliki,menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan bukantanaman, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan caracara sebagai berikut :Bahwa dalam rangka Ops Pekat Agung II 2019, saksi beserta anggotaSat Resnarkoba Polres Karangasem melaksanakan penyelidikan terhadapinformasi dari warga masyarakat terkait adanya peredaran

Unsur Narkotika Golongan bagi diri sendiri.Menimbang, bahwa yang dapat dihukum berdasarkan unsur ini adalahsetiap orang yang terbukti menyalahgunakan Narkotika Golongan bagi dirisendiri;Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 7 UU RI Nomor 35 tahun2009 disebutkan Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentinganpelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan danteknologi;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 38 UU RI Nomor 35Tahun 2009 bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib

pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan KeduaPenuntut Umum ;Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidakmenemukan halhal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harusmempertanggung jawabkan perbuatannya;Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;Menimbang, bahwa sesuai dengan paradigma bahwa penyalah gunaNarkotika adalah juga korban dari peredaran

Namun demikianperbuatan menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, Narkotika golongan Idalam bentuk tanaman untuk dapat dikategorikan sebagaimana dimaksud dalamPasal 111 ayat (2) UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotikaharuslah dilihat apakah perbuatan tersebut adalah dalam rangka peredaran gelapNarkotika (baik sebagai pengedar, bandar maupun kurir).

Setidaknya ada dua hal pokok yang dapat ditemukan dari rumusanpidana dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaituadanya semangat memberantas peredaran tindak pidana Narkotika dan prekursorNarkotika serta semangat untuk memberikan perlindungan terhadap PenggunaNarkotika.

Konsekuensi kedua semangat tersebut adalah peredaran tindak pidanaNarkotika dan prekursor Narkotika diberikan sanksi keras, sedangkan penggunaNarkotika terutama Pecandu Narkotika maupun Korban Penyalahguna Narkotikadidorong memperoleh perawatan melalui Rehabilitasi.

Alihalih membuat jera, peredaran Narkoba di penjarajustru semakin membuat mereka kecanduan.

Di perlukan kesamaan carabertindak dalam menangani masalahNarkoba secaraintegratif danseimbang dengan tujuan mengurangikebutuhan dan peredaran gelapNarkoba.Menimbang, bahwa sejalan dengan itu juga, Presiden Republik Indonesiapada tanggal 31 Januari 2015 telah mencanangkan Gerakan Masif RehabilitasiPencandu Narkotika, dimana Pemerintah Republik Indonesia telah mentargetkansecara nasional untuk melakukan rehabilitasi terhadap 100.000 pecandu dan korbanpenyalahgunaan Narkoba.

Dimana peredaran barang haram(Narkotika) telah semakin sulit dihindari sehingga tidak luput para korbannyaseperti halnya Terdakwa ZAKARIA als JAKA;Bahwa putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menjatuhkan pidanakepada Terdakwa ZAKARIA als JAKA dengan Pidana penjara selama 4(empat) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,00(satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarmaka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, tidakmencerminkan rasa

Bahwa benar tidak ada alat bukti yang menerangkan bahwa TerdakwaZAKARIA ALS JAKA terlibat dalam Peredaran Gelap Narkotika.Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas,yakni Pada saat dilakukanPenangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti 2 (dua) plastik klipkecil yang berisikan Narkotika jenis shabu (Methamfetamina) dengan beratnetto 0,4 (nol koma empat) gram, Terdakwa memiliki Narkotika Golongan tersebut dilakukan tanpa adanya izin dari pejabat yang berwenang (melawanhukum dan Tidak ada

alat bukti yang menerangkan bahwa Terdakwa telibatdalam peredaran gelap Narkotika.Menyesuaikan fakta hukum tersebutdengan SEMA Nomor 04 Tahun 2010 tertanggal 07 April 2010, maka patutuntuk dinyatakan bahwa Perbuatan Terdakwa ZAKARIA ALS JAKA adalah merupakan perbuatan menyalah gunakan narkotika golongan untuk dirisendiri yang melanggar ketentuan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika;Bahwa sebagaimana Pendapat Mahkamah Agung dalam PutusanMahkamah Agung RI No. 2447 K/PID.SUS

.2.000,00 (dua ribu rupiah).ATAU:Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat lain,mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequoet bono);Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Kontra Memori Banding nyatelah mengemukakan halhal antara lain sebagai berikut:e Bahwa semangat dan Filosofis dari UU No. 35 Tahun 2009tentang Narkotika adalah untuk Pencegahan dan PemberantasanNarkotika serta untuk melindungi dan menyelamatkan generasi muda daribahaya Narkotika.e Bahwa untuk mencegah dan memberantas peredaran

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Negeri Rnatauprapat tidakmencerminkan semangat pemberantasan peredaran Narkotika yangmenjadi program prioritas pemerintah.Berdasarkan pertimbangan dan fakta yang telah penuntut umum uraikan di atas,dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Sumatra Utara menerimapermohonan banding dan menyatakan bahwa : Membatalkan Putusan Negeri Rantauprapat Nomor563/Pid.Sus/2018/PN. RAP tanggal 15 Agustus 2018 ; Memutuskan dan mengadili sendiri :1.

Depan Persidangan.Bahwa PEMOHON BANDING (Terdakwa) keberatan dan tidak sependapatdengan Judex Factie Tingkat Pertama, yang menjadikan fakta (Hukum) didalam pertimbangan hukm tersebut seolaholah merupakan fakta (hukum)yang terungkap di depan persidangan.Bahwa fakta (hukum) yang diuraikan pada bagian pertimbangan hkum olehJudex Factie Tingkat Pertama tersebut, sama sekali tidak tercermin dalamSurat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, mana mungkin PEMOHONBANDING (Terdakwa) yang tidak terbukti terlibat dalam Peredaran

keteranganketerangan tersebut berkesesuaian dengan keterangan saksi lainnya,TIDAK PERNAH DIKONSTATIR oleh Judex Factie Tingkat Pertama.Judex Factie Tingkat Pertama Telah Salah dan Keliru dalam MenuangkanFakta Hukum Di Dalam Pertimbangan Putusan yang Kemudian DijadikanPertimbangan Hukum Dalam Menguji Terpenuhinya UnsurUnsur Pasal 112Aayt (1) UU NARKOTIKA.Bahwa memang benar, siapapun yang diidentifikasi sebagaipecandu/penyalanguna NARKOTIKA (bukan Bandar atau Pengedar karena masuk ke dalam kualifikasi peredaran

biaya perkara kepada Negara.Namun apabila berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim YangMulia menjatunkan hukuman yang seringanringannya kepada PEMOHONBANDING (Terdakwa) dengan mempertimbangkan keadaan PEMOHONBANDING (Terdakwa) : (1) Tidak pernah berbuat pidana sebelumnya; (2)terdakwa menyesali perobuatannya; (3) Narkotika Jenis Sabu yang dikuasaiseberat 0.04 (nol koma nol empat) gram netto adalah digunakan bagi dirisendiri. (4) Tidak terbukti perbuatan PEMOHON BANDING (Terdakwa)teribat dalam peredaran

Andri Wijaya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagaiberikut: Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Oku Timur; Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi pada persidangan ini adalahsehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibatdalam peredaran Narkotika Golongan jenis sabusabu ; Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan petugaskepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada harikamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat

Andi Setiawan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut: Bahwa saksi merupakan petugas kepolisian Resor Oku Timur; Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi pada persidangan ini adalahsehubungan dengan penangkapan terhadap Para Terdakwa karena terlibatdalam peredaran Narkotika Golongan jenis sabusabu ; Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi yang merupakan petugaskepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada harikamis tanggal 11 Juni 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, bertempat

Terdakwa, saksi Dedi Dores (berkas terpisah) dan barang bukti langsungdi bawa ke Polres Oku Timur guna penyidikan lebih lanjut;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, yang menyatakanbahwa sabu tersebut milik saksi Dedi Dores (berkas terpisah), dimana sebelumpenangkapan Para Terdakwa menggunakan narkotika tersebut di dalam kamarsaksi Dedi Dores (berkas terpisah)Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan, apakah tujuan Para Terdakwa memperoleh shabu tersebutterkait dengan peredaran

gelap narkotika atau hanya sekedar upaya ParaTerdakwa dalam memenuhi kebutuhan pribadinya sebagai penyalah gunanarkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas diketahui bahwatidak ada petunjuk maupun buktibukti lain yang mengarahkan bahwa barangbukti narkotika yang disita dari penangkapan Para Terdakwa akan diedarkankembali, maka Majelis Hakim menilai perbuatan Para Terdakwa membelinarkotika jenis sabusabu tidak terkait dengan peredaran gelap narkotika danMajelis Hakim menilai bahwa Para

Bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakatmengenai orang lain atau barang;Bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undangundang;Tanpa hak atau wewenang sendiri;Bertentangan dengan hak orang lain;Bertentangan dengan hukum objektif;ak oNMenimbang, bahwa berkaitan dengan itu dalam UndangundangRepublik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuandimana dalam Penguasaan, Peredaran, Penyaluran Dan Atau PenggunaanNarkotika harus mendapatkan izin khusus

RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dariMenteri yang berarti elemen tanpa hak dalam unsur ini bersifat melawanhukum formil, sedangkan elemen melawan hukum dapat berarti melawanhukum formil dan melawan hukum materiil;Menimbang, bahwa dengan demikian untuk menentukan apakahTerdakwa dapat dipidana atau tidak dalam perkara a quo tidak cukup denganhanya ditinjau sebatas materiele daad saja atau tidaklah sekedar membuktikanTerdakwa telah melakukan Penguasaan, Peredaran

Dan Atau PenyaluranNarkotika secara Tanpa Hak atau Melawan Hukum, melainkan harus pulamencakupi pembuktian ada tidaknya kesalahan pada diri Terdakwa denganbersandar pada asas tiada pidana tanpa kesalahan (afwijzigheid van alleschuld) dan asas tiada pidana tanpa sifat melawan hukum (afwijzigheid vanalle materiele wederrechtelijkheid) dalam hal bagaimana dan dengan cara apaPenguasaan, Peredaran Dan Atau Penyaluran Narkotika tersebut dilakukan olehTerdakwa sebagai alas bukti terpenuhi atau tidaknya

dibuktikan olehMajelis Hakim dan sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnyadalam unsur kedua, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkanunsur tanpa hak atau melawan hukum, sehingga harus dapat dibuktikanmenurut hukum bahwa perbuatan Terdakwa menjual Narkotika Golongan secara tanpa hak atau melawan hukum;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Undangundang a quomelarang setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secaratanpa hak atau melawan hukum untuk penguasaan dan peredaran

DPP PPN Masa Pajak Oktober 2009 sebesar Rp.845.972.251 ,00Menurut Terbanding : bahwa Terbanding melakukan koreksi positif atas DPP PPN sebesarRp.845.972.251,00 sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU PPN Nomor 18Tahun 2000 yaitu bahwa yang dapat dikurangkan dari DPP adalah potongan harga,tidak termasuk potongan harga adalah bonus, premi, komisi, atau balas jasa lainnya,yang diberikan dalam rangka menjualkan Barang Kena Pajak;Menurut Pemohon =: bahwa DPP PPN sebesar Rp.845.972.251,00 merupakan Peredaran

bertindak sebagai perantarakontrak pengeboran yang akan menerima imbalan berupa komisi sebesar 3% dari imbalan jasa drilling yangditerima oleh Pemohon Banding;bahwa Terbanding menyatakan Fee 3% yang diminta oleh Patra tertuang dalam Marketing ServicesAgreement antara Pemohon Banding dengan Patra;bahwa menurut Majelis, Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi Terbanding pada DPP PPN sebesarRp.845.972.251,00 dengan alasan antara lain sebagai berikut:e DPP PPN sebesar Rp.845.972.251,00 merupakan Peredaran

2.836.489.476 84.597.225 2.751.892.2511bahwa alasan dilakukan pemindahbukuan (Pbk) tersebut, karena adanya kesalahan mengisi SSP baikmenyangkut wajib Pajak sendiri maupun wajib pajak lainnya, maka saya berpendapat Terbanding mengakuiadanya kesalahan pencantuman nama dan nilai SSP yang dibuat oleh Total E&P Indonesie, sehinggamenjadi atas nama Pemohon Banding sebesar 97% dan sebesar 3% atas nama PT Patra Drilling Contraktor;bahwa menurut Pemohon Banding DPP PPN sebesar Rp.845.972.251,00 merupakan peredaran

usaha PTPatra Drilling Contraktor atas bagian/haknya dalam pelaksanaan jasa pengeboran yang dilakukan olehPemohon Banding dan Patra Drilling Contraktor kepada Total E&P Indonesia berdasarkan perjanjian/kontrakpenyerahan jasa drilling No.4600001229 beserta amandemennya;bahwa menurut Pemohon Banding pada saat proses keberatan, Terbanding telah mengakui bahwa imbalanjasa kontraktor yang menjadi peredaran usaha Patra Drilling Contraktor adalah sebesar Rp.845.972.251,00atau 3% dari nilai kontrak, yang

Langonsari Rt. 03 Rw.03 DesaLangonsari Kecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Saksibersama Saksi Angga Prawira telah melakukan penangkapanHalaman 9 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN BIbterhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi darimasyarakat didaerah tersebut ada peredaran Narkotika;Bahwa berdasarkan informasi tersebut kemudian dilakukanpenyelidikan dan kemudian dilakukan penangkapan terhadapTerdakwa serta dilakukan penggeledahan dan ditemukan barangbukti berupa 1 (satu) buah kotak

Langonsari Rt. 03 Rw.03 Desa LangonsariKecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Saksi Satria IndraPrasmana bersama Saksi Angga Prawira telah melakukanpenangkapan terhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasidari masyarakat didaerah tersebut ada peredaran Narkotika; Bahwa setelah dilakukan penangkapan serta dilakukanpenggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotakplastik transparan didalamnya berisi bahan / daun diduga narkotikaHalaman 13 dari 21 Putusan Nomor 331/Pid.Sus/2021/PN

Langonsari Rt. 03 Rw.03 Desa LangonsariKecamatan Pameungpeuk Kabupaten Bandung Saksi Satria IndraPrasmana bersama Saksi Angga Prawira telah melakukan penangkapanterhadap Terdakwa karena sebelumnya ada informasi dari masyarakatdidaerah tersebut ada peredaran Narkotika dan setelah dilakukanpenangkapan' serta dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwaditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) buah kotak plastik transparandidalamnya berisi bahan / daun diduga narkotika golongan bukantanaman/ tembakau sintetis

yang dijatuhkan dan untuk memudahkan pelaksanaan putusanperkara ini maka ditetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara inistatusnya akan ditentukan sebagaimana tersebut dalam amar putusandibawah ini;Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan' pidana terhadapTerdakwa, maka perlu dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dankeadaan yang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan:Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalampemberantasan peredaran

barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip berisikristal putin dengan berat bruto 0,38 (nol koma tiga puluh delapan) gram dan1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine adalah benar positifmengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan Nomor Urut 61Lampiran UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika;Menimbang, bahwa tanpa hak dan melawan hukum disini berkaitandengan UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentangNarkotika mengenai peredaran

Lebih lanjutlagi diatur dalam Pasal 38 UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika wajibdilengkapi dengan dokumen yang sah sehingga tanpa adanya dokumen yangsah, peredaran narkotika dan prekursor narkotika tersebut dianggap sebagaiperedaran gelap;Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 8 Ayat (1) dan (2)UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika,menjelaskan Narkotika Golongan dilarang digunakan untuk kepentinganpelayanan

kosong rokoksampoerna dan 1 (satu) buah tas warna merah jambu, yang telah dipergunakanuntuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untukmengulangi kejahatan, maka perlu ditetapbkan agar barang bukti tersebutdirampas untuk dimusnahkan;Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa,maka perlu dipertimbangkan terlebin dahulu keadaan yang memberatkan danyang meringankan Terdakwa;Keadaan yang memberatkan :e Perbuatan Terdakwa tidak mendukung usaha pemerintahuntukmemberantas peredaran

MELTA TARIGAN, M.Si selaku Waka LaboratoriumForensik cabang Medan disimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu)bungkus kecil Kristal putin seberat 0,28 (nol Koma dua puluh delapan) grammilik saksi Mujio Alias Mujio yang dibeli dari Terdakwa adalah positifmengandung metamfetamina yang terdaftar dalam nomor urut 61 dalamLampiran UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika danperbuatan Terdakwa tersebut terkait dengan peredaran gelap Narkotika;Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim

Dalam Pasal 38 diatur bahwa setiap kegiatan peredaran Narkotika(penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangkaperdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajibdilengkapi dokumen yang sah;5. Dalam Pasal 39 ayat (1) diatur bahwa penyaluran Narkotika hanyadapat dilakukan oleh Industri Farmasi, pedagang besar farmasi dansarana penyediaan farmasi pemerintah;6.

Kesehatan atau instansi lain yang berwenang untuk melakukantindakan menjual Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, maka MagjelisHakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak berhak untuk melakukankegiatan menjual Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta di atas Maajelisberpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggarketentuan dalam Undangundang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika, sebagaimana telah diuraikan di atas, knususnya Pasal 38 yangmengatur bahwa setiap kegiatan peredaran

Sebaliknyamasyarakat mengharapkan adanya manfaat dalam pelaksanaan atau penegakkanhukum, agar masyarakat, terutama pencari keadilan merasakan adanya keadilan;Menimbang, bahwa Majelis Hakim mencermati maraknya peredaran danpemakaian narkotika di tengah masyarakat, maka untuk mengatasi permasalahannasional tersebut, perlu diterapbkan pemidanaan yang bersifat penjeraan( deterrence effect ), agar masyarakat tidak mencontoh dan melakukan perbuatanyang telah dilakukan oleh Terdakwa dan Terdakwa sendiri