• Alasan Materialbahwa dari hasil pemeriksaan pajak tahun 2002, menurut Terbandingkoreksi positif atas Dasar Pengenaan Pajak (DPP) PPN Tahun Pajak2002 dilakukan berdasarkan koreksi nota rektur dan ekuilisasi antara SPTPPN dengan laporan keuangan (SPPT PPh Badan);bahwa atas koreksi positif tersebut diterbitkan SKPKB sebagai berikut : Keterangan Menurut Menurut KoreksiPemohon Terbanding (Rupiah)Banding (Rupiah)(Rupiah)Dasar Pengenaan PajakI.

  Penyerahan yang dipungut PPN 25.940.245.591 Berdasarkan hasil ekualisasiPPN dan PPh Badan Hal 3 dari 16 hal. No. Put. 106/B/PK/PJK/2006 1.2 Retur Penjualan 3.673.268.865 Nota retur tidak memenuhisyarat formal dokumen notareturPPN Keluaran :I.3 Total Pajak Keluaran 2.594.024.5591.4 PPN atas retur penjualan 367.327.187Total 2.961.351.746 PPN Masukan :Dibayar dengan NPWP sendiri :ll.1 PPN impor 45.076.500 Bukti pungutan pajak atasimpor dan PIB atas namaperusahaan lain (PT.

• Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ; Memerintahkan barang bukti berupa* 24 (dua puluh empat) lembar kartu remi, dirampas untukdimusnahkan ;* Uang tunai sebesar Rp. 252.000, (dua ratus lima puluhdua ribu rupiah) ,dirampas untuk Negara ; Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.2.000, (dua ribu rupiah ) ;Demikianlah diputuskan dalam Musyawarah Majelis HakimPengadilan Negeri Jakarta Barat pada hari: RA BU, tanggal 25SEPTEMBER 2013, oleh kami : JOOTJE SAMPALENG, SH,MH, selaku HakimKetua Majelis, PPH

  WOKAS, SH, selaku Jaksa Penuntut Umum danTerdakwa.HakimHakim Anggota, Hakim Ketua Majelis,PPH,. SITORUS, SH,MHum JOOTJE SAMPALENG, SH,MH LENNY WATIM, SHPanitera Pengganti,KUSTINT ENDAH N, SH

• Tagihan yang seharusnya dibayar menjadi Rp. 66.922.000 dengan rincian:e BM :Rp. 23.595.000,e PPN:Rp. 25.955.000,PPh :Rp. 6.489.000,Denda :Rp. 10.883.000,C. Terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp. 23.805.000 denganrincian:BM :Rp. 5.441.000,PPN :Rp. 5.985.000,PPh :Rp. 1.496.000,Denda :Rp. 10.883.000,bahwa pada saat tersebut Pemohon Banding menanyakan kepada KasiKepatuhan Internal (Bp.

• BendaharaUmum Daerah dengan melampirkan antara lain DPA, Berita AcaraNegosiasi Harga, Surat Pernyataan Penggunaan Dana dan SuratPernyataan Kelengkapan Dokumen untuk diterbitkan SP2D.Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2007 Bendahara Umum DaerahKabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D serta cek dengan nilaisebesar Rp3.151.648.700,00 untuk diserahkan kepada saksi Rahmad,dan keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2007, saksi Rahmadmencairkan cek sejumlah uang tersebut ke Bank Riau. dan memintakasir memotong PPh

  Selanjutnya, pada tanggal 22 Agustus 2007 BendaharaUmum Daerah Kabupaten Pelalawan menerbitkan SP2D serta cekdengan nilai sebesar Rp3.151.648.700,00 untuk diserahkan kepada saksiRahmad, dan keesokan harinya tanggal 24 Agustus 2007, saksi Rahmadmencairkan cek sejumlah uang tersebut ke Bank Riau. dan meminta kasirmemotong PPh;Bahwa dari uang sejumlah Rp3.151.648.700,00 tersebut, khusus untukpengadaan tanah Islamic Center yang lokasinya berada di areal BhaktiPraja adalah sebesar Rp1.193.853.600,00 atas

  Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPDKabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30 Juni2008;Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPDKabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30September 2008;Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPDKabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30November 2008;Buku Pengeluaran Pembantu per rincian objek SKPD BPDKabupaten Pelalawan kegiatan pengadaan tanah tanggal 30Desember 2008Buku Pembantu Potongan Pajak PPh

  SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 April 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 31 Mei 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 Juni 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 September 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 November 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 31 Desember 2008;Satu bundel laporan keuangan Badan Pertanahan Daerah

  No. 126 PK/PID.SUS/201568.69.70.71.72.73.74.15.76.7.78.79.Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 April 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 31 Mei 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 Juni 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 September 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten Pelalawantanggal 30 November 2008;Buku Pembantu Potongan Pajak PPh SKPD Kabupaten

• Abstrak : Dalam perkara ini, Terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi dana bantuan sosial berpola hibah kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana. Terdakwa dituduh telah melakukan tindakan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. ... [Selengkapnya]

• Luak Kab. 50 Kota TA 2010;1 (satu) bundle foto copy PPh Uang Muka kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akibat banjirbandang/galodo di Kec. Luak Kab. 50 Kota TA 2010;1 (satu) bundle foto copy PPn Pembayaran Termyn kegiatan rehabilitasi danrekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akibat banjirbandang/galodo di Kec.

  Luak Kab. 50 Kota TA 2010;102. 1 (satu) bundle foto copy PPh Pembayaran Pemeliharaan kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringanirigasi akibat banjir bandang/galodo di Kec. Luak Kab. 50 Kota TA 2010;103.

  Luak Kab. 50 Kota TA 2010;102. 1 (satu) bundle foto copy PPh Pembayaran Pemeliharaan kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akibatbanjir bandang/galodo di Kec. Luak Kab. 50 Kota TA 2010;103.

  Luak Kab. 50 Kota TA 2010;98. 1 (satu) bundle foto copy PPh Pembayaran Pemeliharaan kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akibatbanjir bandang/galodo di Kec. Luak Kab. 50 Kota TA 2010;99.

  Luak Kab. 50 Kota TA 2010;1 (satu) bundle foto copy PPh Pembayaran Pemeliharaan kegiatan rehabilitasidan rekonstruksi pasca bencana pekerjaan perbaikan jaringan irigasi akibatbanjir bandang/galodo di Kec.

• San Tamin, berupa (vide)berkas perkara dengan Tersangka FM Denny Susbandoro bin almSuseno selaku Pejabat Pengadaan ) :Uang tunai sejumlah Rp16.375.000,00;Nota pembelian printer yang dikeluarkan Aston Printer Centerkepada sdr Suratmin dengan rincian barang 2 Printer BrotherMFCJ200 dengan harga @ 2.150.000,00 dan 2 LC 103dengan harga @ Rp200.000 dengan total Rp4.700.000,00;1 lembar SSP PPh Final an.

  Sus/2019% pekerjaan pengadaan meubelair, total pajak yangdibayarkan sebesar Rp1.759.091 ,00;1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atauPemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPhberdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor KET00121/POTPUTPP46/WPJ.32/KP.0203/2015 tanggal 15Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV Mandiri:1 lembar Ringkasan Kontrak pengadaan Meubelair 1 paketdengan SPK Nomor KU.003/MBL/488/TWL.2015, tanggal30042015, nilai kontrak Rp193.500.000 yang ditandatangani PPK Imam Riyanto

  Bintang Selatan guna pembayaranPPN 10 % pada pekerjaan pengadaan komputer PC &printer, total pajak yang dibayarkan sebesar Rp361.000,00;1 lembar Surat Keterangan Bebas pemotongan dan atauPemungutan PPH Pasal 22 bagi WP yang di kenakan PPhberdasarkan PP Nomor 46 Tahun 2013 Nomor KET00113/POTPUTPP46/WPJ.32/KP.0203/2015 Tanggal 13Mei 2015 dengan nama wajib pajak CV Bintang Selatan;1 lembar ringkasan kontrak pengadaan meubelair 1 paketdengan SPK nomor KU.003/PC/440/TWL.2015, tanggal 28April 2015, nilai

  Copy surat keterangan bebas pemotongan dan/ataupemungutan PPh Pasal 22 Nomor KET00113 / Potput /PP46 / WPJ.32 / KP.0203 / 2015, tanggal 13 Mei 2015;2. Bukti penerimaan negara oleh BRI sebesar Rp361.000,00masa pajak 05052015 an. Bintang Selatan nomoridentitas 02.984.978.3522.000 tertanggal 15 Mei 2015 capHal. 14 dari 30 hal. Put. No. 304 K/Pid.Sus/2019BRI Cabang Kantor Kas KPP Pratama Cilacap tandatangan Teller Brighita Mayasari:3.

• E.Nurbayani. sebagai Panitera Pengganti tanpa kehadiran para Pemohon.Ketua Majelisa fF PP pS PpH. A. Mukri Agafi, S.H., M.H.Hakim Anggota Hakim AnggotaDrs. Suyuti, S.H., M.H. Drs. M. Rusli, S.H., M.H.Perincian Biaya Perkara :PendaftaranProsesBiaya PanggilanRedaksiMateraiJumiahPanitera PenggantiDra. N. E. Nurbayani.: Rp. 30.000,: Rp. 50.000,: Rp. 300.000,> Rp. 5.000,:Rp. 6.000,: Rp. 391.000,

• Ahmad Dasuki,NPWP 14.040.242.1733.000, beralamat di Jalan Murakata RT 006 RW 003,Bukat, Barabai, Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan 71351, sehinggaperhitungannya sebagai berikut: Penghasilan Neto Rp 605.323.433,00Penghasilan Tidak Kena Pajak Rp 19.800.000,00Penghasilan Kena Pajak Rp 585.523.433,00PPh Orang Pribadi terutang Rp 120.657.029,00Kredit Pajak Rp 14.039.523,00PPh Orang Pribadi Kurang/(Lebih) Bayar Rp 106.617.506,00Sanksi Administrasi: Bunga Pasal 13 ayat (2) KUP Rp 51.176.402,00Jumlah PPh

• , maka seharusnya tidakmenanggung biaya Royalti;tidak ada bukti keberadaan atau eksistensi dari pembayaran Royalti tersebut;bahwa Pemohon Banding didalam surat banding a quo, surat penjelasan tertulis danpenjelasan dalam persidangan menyatakan:berdasarkan Pasal 4 ayat (1) huruf h UndangUndang PPN, Royalti yang dibayarkansudah sesuai dengan definisi Royalti;menjelaskan eksistensi, manfaat dan kewajaran dari pembayaran Royalti atasTechnical Assistance Fee;berdasarkan Pasal 6 ayat (1) UndangUndang PPh

• Kab.Boyolali (satu Bendel);

• Daftar Penerimaan dan Pengeluaran UUDP TA 2004 (satu bendel);
• Daftar Penerimaan Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan bagi Ketua dan Wakil Keta DPRD Kab.Boyolali bulan Januari, Februari,Maret, April, Mei Juni, Agustus Tahun 2004 (satu bendel);
• Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor 52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untuk keperluan Belanja Pegawai Guna Memberi Uang Representasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, Tunjangan Komisi, Tunjangan PPH

  Bantuan kegiatan social tak terdugaDari jumlah uang sebesarJUMLAHRp. 87.850.000,Rp. 40.300.000,Rp.100.850.000,Rp.367.000.000,Rp.367.000.000, telah direalisasidiantaranya sebesar Rp.111.902.500, (Ssetelah Pph pasal 21) telahdibayarkan kepada Terdakwa dan seluruh anggota DPRD setiapbulan sebagai tambahan penghasilan sejak bulan Januari 2004sampai dengan Desember 2004; Dari realisasi BPOP, pembagiannya adalah sebagai berikut:Kegiatan Operasionala.

  ,: Rp. 8.500.000,Hal 15 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGJUMLAH : Rp. 64.000.000,Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp.54.400.000,;c.Bantuan Kegiatan Operasional penyerapan aspirasi sebesarRp.57.650.000, , yaitu untuk Ketua Dewan Rp.500.000, perbulan, Wakil Ketua Dewan Rp.250.000, per bulan, dan anggotarealisasidewan Rp.150.000, per bulan, dengan perinciansebagai berikut:" Januari 2004 > Rp. 7.250.000,= Februari 2004 : Rp. 7.000.000,= Maret 2004 : Rp. 7.000.000, April 2004 : Rp. 7.400.000,= Mei 2004

  Komisi E : Rp. 250.000 x 8 bulan : Rp. 2.000.000.JUMLAH : Rp. 10.000.000,Hal 38 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGSetelah dikurangi PPh Pasal 21 sebesar Rp.8.500.000,b. Bantuan Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan sebesarRp. 64.000.000, dengan perincian untuk Ketua DPRD sebesarRp.2.500.000 dan wakil Ketua DPRD sebesar 2.000.000,, yaitudengan perincian pembayaran yang dilakukan sebagai berikut:.

  Januari 2004> Rp. 4.250.000,7 Februari 2004> Rp. 3.500.000,7 Maret 2004> Rp. 3.500.000," April 2004> Rp. 4.250.000,7 Mei 2004> Rp. 8.500.000,7 Mei 2004 (kekurangan jJanapr): Rp. 14.500.000,is Juni 2004Rp. 8.500.000,= Juli 2004Rp. 8.500.000,7 Agustus 2004Rp. 8.500.000,JUMLAH : Rp. 64.000.000,Setelah dikurangi PPh Pasal 21 Rp. 54.400.000,c.

  Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor52/P.BAU/III/2004 tanggal 1 Maret 2004 TA 2004 untukkeperluan Belanja Pegawai Guna Memberi UangHal 83 Putusan No. 07/Pid.SusTPK/2017/PT SMGRepresentasi, Uang Paket, Tunjangan Jabatan, TunjanganKomisi, Tunjangan PPH Ps.21, Tunjangan Panitia,Kesejahteraan, Tunjangan Perbaikan Pengasilan, Keluarga,Beras bulan Maret 2004 (satu bendel);51.

• TerbandingNomor KEP585/PJ.07/2009 tertanggal 3 Agustus 2009 dengan penjelasansebagai berikut:Koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak Pajak Pertambahan Nilai Jasa LuarNegeri sebesar Rp5.274.456.663,00Menurut Pemeriksa.Bahwa Pemeriksa melakukan koreksi atas Dasar Pengenaan Pajak PajakPertambahan Nilai sebesar Rp5.274.456.663,00 berdasarkan ekualisasi objekPajak Pertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dengan pembebanan biaya terkaitpada Pajak Penghasilan Badan, dengan perincian sebagai berikut:Perincian JumlahJasa PPh

  Rp1.786.056.018,00Biaya Subkontraktor Rp3.163.644.696,00Komisi Rp 324.755.949.00Total Rp5.274.456.663,00Menurut Pemohon Banding.Bahwa Pemohon Banding tidak setuju dengan koreksi yang dilakukanberdasarkan ekualisasi semata adalah tidak tepat karena di dalam biayabiayatersebut di atas, tidak semuanya merupakan objek Pajak Pertambahan NilaiJasa Luar Negeri;Bahwa ketidaksetujuan Pemohon Banding terhadap koreksi objek PajakPertambahan Nilai Jasa Luar Negeri dapat dirinci sebagai berikut:Perincian Jumlah TanggapanJasa PPh

  Putusan HakimBiaya Expatriate / Jasa PPh 21/26 1.786.056.018Biaya subkontraktor 3.163.644.696 Tidak dipertahankan Rp.1.058.659.620,00Komisi 324.755.949 Tidak dipertahankanTotal 5.274.456.663 Bahwa untuk pembuktian atas biaya Gaji Expatriate dan komisitidak terdapat perbedaan antara hasil penelitian terhadap putusanpengadilan dengan pendapat Majelis Hakim, namun atas biayasubkontraktor terdapat perbedaan, dengan atas selisih perhitungan: DPP PPN JLN Cfm Terbanding (SKPKB) 5.274.456.663Koreksi yang

• No. 1687 K/PDT/2010 Pajak PPh Penjual sebesar 5 % dari Rp 4.000.000.000, sebesarRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

  Dan Pajak PPh Pembeli 5 % sebesarRp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) telah diterima oleh Tergugat Illseluruhnya, yang seharusnya kewajiban pajak pembeli sebesar 5% menjaditanggung jawab pembeli namun telah dipotong sepihak oleh Tergugat Il darinilai tersebut di atas, jadi terdapat kelebihan penerimaan oleh Tergugat Ilsebesar Rp 200.000.000, yang merupakan hak Penggugat, dan yang wajibdikembalikan oleh Tergugat Il kepada Penggugat; Bangunan rumah di atas tanah sertifikat HGB No.204/ Kebon Jeruk

  PPh Pembeli sebesar Rp 200.000.000, (dua ratus juta rupiah) ;b. Sewa kamar atau ruangan oleh penyewa Rp 315.000.000, (tiga ratus limabelas juta rupiah) ;c.

• SS sejak tanggal 07072013 s/d tanggal04092013; n2nennnne nenTerdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan PenasehatHukum Nomor : 06/Pen.Pid/PPH/2013/PN.SS tertanggal 19 Juni 2013 didampingioleh Penasehat Hukumnya SAHNAWI UMAR, SH. dan rekan; Pengadilan Negeri tersebut; +20 m0 none nn neniSETELAH MEMBACA : 20202nnne nae nce nce ce cece cece cc cee nceceenneneBerita Acara Pemeriksaan tingkat penyidikan dan suratsurat lain yangberhubungan dengan perkara ini;e Surat Pelimpahan Berkas

• nampaknyajustru akan dapat berdampak kepada kerugian Negara yang jauh lebihbesar ;Akibat yang paling berat yang akan dipikul oleh Negara dari tindakansepihak tidak menghormati Kontrak Karya adalah nama baik kitasebagai bangsa dan iklim kepastian hukum yang akan sirna kembalisetelah selama lebih dari tiga dasawarsa kita pupuk dan telah banyakmembuahkan hasil nyata ;Dengan Majelis Hakim XIV menetapkan bahwa prinsip lexspecialis dari Kontrak Karya tidak berlaku maka hal tersebut harusjuga diartikan bahwa tarif PPh

  Adapun UU PPh yang berlaku adalah sbb:UU No. 10/1994 yang berlaku sejak 1 Januari 1995 dan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;UU No. 17/2000 yang berlaku sejak 1 Januari 2001, dengan tarif PPh Badannyaadalah 10%, 15% dan 25% ;Hal. 25 dari 40 hal. Put.

  No. 853/B/PK/PJK/2012e UU No. 36/2008, yang berlaku sejak 1 Januari 2009, dengan tarif PPh Badannyaadalah: Untuk tahun pajak 2009 = 28% ; untuk tahun pajak 2010 dan seterusnya = 25% ;Karena selama ini Pemohon Peninjauan Kembali telah membayarPPh Badan dengan tarif 15%, 25% dan 35%, dengan menerapkan tarifPPh Badan berdasarkan UndangUndang tersebut di atas, makapemerintah RI harus mengembalikan PPh Badan sampai denganperiode tahun pajak 2005 2010 yaitu kurang lebih sebesar USD 343juta (Bukti PK11)

• Eva Evi Bersaudara telah dilaksanakansebesar Rp 89.890.000,00 (delapan puluh sembilan juta delapan ratussembilan puluh ribu rupiah), sebagaimana terlihat pada : Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) No. 188 / SPMLS / IX / 2008tanggal 10 September 2008 sebesar Rp 89.890.000,00 (termasukPPN sebesar Rp 8.171.818,00 dan PPh Pasal 22 sebesarRp1.635.998,00; Bukti pengeluaran dana Rp 89.890.000,00 yang ditandatangani olehSdr. SANUSI (CV. Eva Evi Bersaudara) selaku penerima, BendaharaPengeluaran Sdr.

  Eva Evi Bersaudara,terdapat mutasi kredit sebesar Rp 89.890.000,00 dan mutasi debetsebesar Rp 8.171.818,00 (PPN), dan Rp 1.635.998,00 (PPh) padatanggal 13 September 2008;4. Bahwa ternyata dana Rp 80.082.184,00 (Rp 89.890.000,00 setelahdikurangi PPN Rp 8.171.818,00 dan PPh Rp 1.635.998,00) diserahkanoleh Sdr. SYARIFA MAEMUNAH kepada Sdr. ABDUL MAJID (KepalaDesa Badak Baru) pada tanggal 3 Januari 2009 hanya sebesarRp74.000.000,00 oleh karena dipotong oleh Sdr.

• AsasAsas Umum PemerintahanYang Baik, yang mana dalam pertimbangan hukum Mahkamah Agungantara lain menyatakan sebagai berikut:Halaman 38 sampai dengan 39:Menimbang, bahwa terhadap keberatankeberatan tersebut MahkamahAgung berpendapat:Mengenai keberatan dalam eksepsi:Bahwa keberatankeberatan tersebut dapat dibenarkan, karenaPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta telah salah menerapkanhukum dengan pertimbangan sebagai berikut:e Bahwa obyek sengketa yang berupa suratsuratKetetapan Pajak Penghasilan (PPh

  UndangUndang No. 6 Tahun1983 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang No. 9 Tahun 1994 dan UndangUndang No.16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan TataCara Perpajakan, adalah merupakan kewenanganPeradilan Pajak;e Bahwa oleh karena SKPKB PPh bukan merupakanobyek sengketa Tata Usaha Negara dan sengketaatasnya merupakan kewenangan Peradilan Pajak,maka Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenangmengadilinya dan seharusnya menyatakan dirinyatidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo;Bahwa

  , demikian juga pertimbangan hukum Majelis Hakim PengadilanTata Usaha Negara Jakarta dalam perkara Nomor 26/G/2007/PTUNJKTtanggal 15 Agustus 2007 dalam perkara yang diajukan oleh CostaInternational Group Limited antara lain adalah sebagai berikut:a Halaman 85 alinea 3:Menimbang, bahwa permasalahan hukumnya adalah, objeksengketa yaitu SKPKB PPh yang dikeluarkan oleh Tergugatmerupakan KeputusanKeputusan Tata Usaha Negara yang materimuatannya mengenai hutang pajak, meskipun menurut Penggugatpenerbitannya

  (1) Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar,Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, dan SuratKeputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, PutusanBanding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayarbertambah, merupakan dasar penagihan pajak.c Halaman 88 alinea 2;Menimbang, bahwa dipertimbangkan di atas, oleh karena pokoksengketa (pundamentum petendi) yang dipermasalahkan Tergugatadalah berkaitan dengan SuratSurat Ketetapan Pajak KurangBayar (SKPKB) Pajak Penghasilan (PPh

  Jenis Pajak Pajak yang masih harus Keterangandibayar1 PPh Badan 0 SKP NIHIL2 PPh Pasal 21 268.856.538 SKP KB3 PPh Pasal 23 84.024.189 SKP KB4 PPh Pasal 26 2.443.303.929 SKP KB5 PPh Pasal4(2) 0 SKP NIHIL6 PPN 8.000.000 SKP KB7 PPN 16D 1.176.600 SKP KB Halaman 63 dari 74 halaman.

• Bahwa atas hasil penangkapan ikan tersebut,perusahaan asingmenjualnya ke luar Indonesia, bukan di Indonesia, sedangkanbantuan operasional yang diberikan Termohon PeninjauanKembali Sesuai dengan lampiran SPT PPh Badan adalah :e Jasa pengisian solar/oli; Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll);e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll);e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;8.

  dilakukannya berkaitandengan proses penangkapan ikan yang dilakukan 4perusahaan asing tersebut di lautan Indonesia tersebut;Dengan demikian pemberian jasa dilakukan di dalam daerahpabean, sehingga memenuhi ketentuan penyerahan jasa yangterutang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana ditegaskan dalamMemori Penjelasan Pasal 4 huruf c UndangUndang Nomor 8Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana telahdiubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 2000;1510.1.10.1.10.2.Bahwa pada SPT Tahunan PPh

  Badan sesuai dengan lampiranSPT PPh Badan penghasilan yang dilaporkan TermohonPeninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) adalah ataspenyerahan jasa sesuai kontrak perjanjian "Fishing VesselsAgency Agreement" berupa :e Jasa pengisian solar/oli ;e Pemenuhan kebutuhan logistik kapal jaring, pancing dll) ;e Pembayaran biaya pelabuhan (tambat/labuh, dermaga dll) ;e Pembayaran biaya imigrasi ;e Pembayaran gaji ABK/Nahkoda ;e Biaya perawatan kapal ;e Pembayaran retribusi perikanan ;Bahwa hasil penangkapan

• maka akandapat ditelusuri apakah terdapat pembelian dan pemakaian bahan bakuyang mendukung adanya transaksi penjualan yang tidak dilaporkantersebut;Bahwa menurut Majelis, hal tersebut didasarkan kepada pertimbanganbahwa berdasarkan perbandingan data tingkat prefitabilitas untuk usahasejenis menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE139/PJ/2010 tanggal 17 Desember 2010 diketahui bahwa tingkatprofitabilitas dari kKegiatan usaha Pemohon Banding sebagaimana yangdilaporkan dalam SPT Tahunan PPh

  menyebutkan:Keyakinan Hakim didasarkan pada penilaian pembuktian dan sesuaidengan peraturan perundangundangan perpajakan.Pasal 91 huruf e:Permohonan peninjauan kembali hanya dapat diajukan berdasarkanalasanalasan apabila terdapat suatu putusan yang nyatanyata tidaksesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yangberlaku.Bahwa UndangUndang Nomor 7 Tahun 1983 tentang PajakPenghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhirdengan UndangUndang Nomor 17 Tahun 2000 (selanjutnya disebutdengan UU PPh

  Berdasarkan pemeriksaan,semua faktur yang berkode M, tidak dilaporkan oleh TermohonPeninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) baik dalam SPTTahunan PPh Badan maupun SPT Masa PPN, dimana customeryang ada dalam Daftar Transaksi Penjualan (By SDO) semuanyajuga ada dalam Daftar Penjualan Bulanan;Bahwa selanjutnya Termohon Peninjauan Kembali (semulaPemohon Banding) (Bapak Iwan) menyatakan bahwa kode M ituartinya maklon dan nilai yang tercantum di dalamnya hanya untukkeperluan asuransi.

• bendel asli Surat pengajuan asuransi jiwa (SPAJ) tertanggal 20 September 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);

• 1 (satu) bendel asli Formulir ilustrasi tertanggal 20 September 2019 untuk Polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli Formulir perubahan metode pembayaran menjadi auto debit rekening bank, tertanggal 22 oktober 2019 untuk polis nomor 13060804 (PGB);
• 1 (satu) bendel asli dokumen promo pudential bulan Juni-Juli 2019 terkait manfaat PPH

  ke PPH Plus;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

• Neta Jaya sebesar Rp. 427.374.665, (empat ratus dua puluh tujuh jutatiga ratus tujuh puluh empat ribu enam ratus enam puluh lima rupiah),setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2012 dilakukan Addendum atau ContractChange Order (CCO) atau tambah kurang pekerjaan No. 03/ADDI/KPUSS/APBN/2012 yang dibuat oleh TARMIZI BERUTU Bin SANUSI BERUTUdan diketahui dan disetujui oleh Terdakwa SALEH KADRI, SE., M.Si., BinH. SAKUM dan Terdakwa II H. MIK'UN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm.

  Neta Jaya sebesarRp. 356.145.555, (tiga ratus lima puluh enam juta seratus empat puluh limaribu lima ratus lima puluh lima rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4(2);Bahwa kemudian pada bulan Desember 2012, Terdakwa II H. MIKUNSIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

  Neta Jaya sebesar Rp.71.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.

  No. 586 K/Pid.Sus/201571.229.110, (tujuh puluh satu juta dua ratus dua puluh sembilan ribuseratus sepuluh rupiah), setelah dikurangi PPN dan PPH 4 (2);Bahwa sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Terdakwa SALEH KADRI,SE., M.Si., Bin H. SAKUM sebagai Kuasa Pengguna Anggaran danTerdakwa II H. MIKUN SIJABAT, S.Pd., Bin Alm. H.