Ditemukan 23753 data
8 — 1
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angka tiga(3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
13 — 6
J. sleArtinya Tindakan Imam terhadap rakyatnya harus dihubungkan dengankemaslahatanMenimbang, bahwa Peradilan Agama, dalam hal ini PengadilanAgama Parepare, selaku pelaksana tugas pemerintahan dalam bidangyudikatif, maka untuk kemaslahatan Pemohon harus memberikanpenetapan untuk memberikan dispensasi agar anak Pemohon dapatmelangsungkan pernikahan;Hal.11 dari 12 Hal.
15 — 1
Penetapan No.0371/Pdt.P/2019 /PA.Jbg.Asybah wan Nadhaair halaman 83;Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya itu sesualdengan kemaslahatan,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebut,dihubungkan dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 UndangUndang Nomor 1Tahun 1974 serta Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim dalampermusyawaratannya berpendapat bahwa dalil permohonan para Pemohoncukup beralasan dan berdasar hukum, oleh karenanya petitum angka 2permohonan
13 — 4
59Artinya Menolak kerusakan didahulukan daripada mengambil Maslahat;Menimbang, bahwa Majelis juga perlu mengutip Qaidah Fiqhiyah yang berbunyiArtinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ;Menimbang, bahwa dalam perkara ini patut diterapkan firman Allah SWTSurat An Nur ayat 32: Ae, cs awn ~~ 5153 ARIZ rorire a Aarts oe aC?
11 — 1
melangsungkan perkawinan sebagaimanadimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan kedua calon mempelai juga telahmenyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6ayat (1) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 16ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dengan qaidah UshulFigh yang terdapat dalam Kitab Asybah Wan Nadhoir halaman 128 yang berbunyisebagai berikut :Spa pLYl Ws ac JI boic arbaodlArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
7 — 0
2 naiArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan namaPemohon tersebut telah dikabulkan, maka untuk memenuhi pasal 34 PeraturanMenteri Agama RI.
14 — 1
dikawinkan denganpria yang menghamilinya,maka kehamilan calon istri anak Pemohon tersebuttidak menjadi penghalang bagi dilangsungkannya perkawinan antara anakPemohon dengan calon istrinya;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknyadipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya daripada mafsadatnya,sesuai dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhaair halaman 83;Artinya: Pelayanan/pengurusan pemerintah terhadap rakyatnya
9 — 0
, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelishakim perlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fighiyyah) dalam KitabAsbah wan Nadhoir hal. 62 yang diambil alih sebagai pendapat magelis,mengatakan;ced Leal) Gila (cle 2 ade us Lad lg 2Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yanglebih maslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alihsebagai pendapat majelis, mengatakan;J cA 0) gh aawolad tie 4 Nala el.Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
12 — 1
terhadap ketentuanPasal 7 ayat (1) UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 dapat dimintakandispensasi kepada Pengadilan, dan hal ini telah dilakukan oleh Pemohon ;Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut, makaMajelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk menikahkan anaknyadipandang lebih besar maslahah dan manfaatnya dari pada mafsadatnya,sesual dengan qaidah fighiyyah:Asybah wan Nadhair halaman 83;dotnet te gis dc ll ote ale 4G yeaArtinya: Pelayanan/pengurusan pemenntah terhadap rakyatnya
14 — 3
genap berumur 21 tahun) sehinggaakan mengalami kesulitan jika tidak ditunjuk wakil/wali yang dapat mengurushakhaknya;Menimbang, bahwa berdasar Pasal 98 ayat 1 dan 2 Kompilasi HukumIslam maka Pemohon dapat ditunjuk sebagai wakil/wali dari anaknya yangbernama Nabila Nour llamik;Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam membuat penetapan ini perlujuga mengetengahkan pendapat ahli Figiyah dalam kitab Al Asybah WanNadzair hal 128 yang berbunyi :aabel b lagic ac JI we pL VI 9 posArtinya : "Pemerintah mengurus rakyatnya
11 — 5
Undangundang Nomor 1 Tahun 1974 jo.Pasal 6 Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan NamaPenetapan Nomor 0613/Pdt.P/2016/PA.KbomHalaman 7 dari 9 halamanKeluarga jis. pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik indonesiaNomor 11 tahun 2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran MenteriDalam Negeri Nomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dailsyari dalam kitab Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :doubeally byee Sh de lel ByeArtinya: Pemerintah dalam mengurus' rakyatnya
17 — 6
kerusakan yang lebih parah lagi, MakaMajelis Hakim mengambil kaidah figiyyah yang bunyinya sebgai berikut;Artinya : Mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkebaikan;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdiatas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan demi kemaslahatan,sesuai dengan Pasal 7 ayat (2 dan 3) Undangundang Nomor 1 Tahun 1974dan sesuai dengan dalil syari yang berbunyinya sebagai berikut:Chal beic as JI Glo pLYl 9 paiArtinya :"Pemerintah dalam mengurus~ rakyatnya
8 — 0
Pasal 6Undangundang Nomor 4 Tahun 1961 tentang Perubahan Nama Keluarga jis.Pasal 1 dan 34 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun2007, tentang Pencatatan Nikah, serta Surat Edaran Menteri Dalam NegeriNomor : 4122/860/SJ tahun 2006, hal ini sesuai pula dengan dalil syari dalamkitab Al Asybah wan Nadhaair halaman 83 yang berbunyi :bochl bye desi ae abi OpeArtinya: Pemerintah dalam mengurus rakyatnya sesuai dengankemaslahatannya;Menimbang, bahwa oleh karena perubahan atau perbaikan
Ermi Mariana binti Misran
9 — 5
Qaidah fighiyyah :Artinya : Bahwa kebijaksanaan Pemerintah itu) adalah selalumemperhatikan kemaslahatan rakyatnya .3.
13 — 2
No. 034/Pdt.P/2017/PA.Bms Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pengadilan berpendapatbahwa Pemohon telah nyata memiliki 3 (tiga) nama Anwar Musyadaddengan nama Akhmad Musyadad dan Anwar Musadad, ketiga namatersebut orangnya adalah satu yakni Pemohon tidak ada yang lainnya; Menimbang, bahwa majelis memandang perlu mengungkapkan Ibarohdalam kitab AlAsybah wan Nadzooir, halaman 128, yang berbunyi sebagaiberikut; arloollibsgioas JlleoloY ls yasArtinya: Pemerintah mengurus rakyatnya sesual dengan
8 — 0
Pendapat Ahli Figih dalam Kitab AlAsybah Wan Nadzair halaman 128 :Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan ,Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan tersebutdi atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pemohon telah berhasilmembuktikan dalildalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohonpatut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa tentang biaya sebagaimana dalam petitum angkatiga (3), Majelis Hakim mempertimbangkan, bahwa perkara ini termasuk dalamlingkup bidang
7 — 3
syariyah sebagai berkut :1 Al Quran Surat An Nuur ayat 32 yang berbunyi : Artinya : dan kawinkanlah oule Rworangorang yang sendirian diantara kamu, dan orangorang yang layak(berkawin) dari hambahamba sahayamu yang perempuan, jika merekamiskin, Allah akan memampukan mereka dengan karuniaNya, dan AllahMaha luas pemberianNya dan Maha Mengetahui ;2 Kaidah Fighiyah dalam Kitab Al Asbah WanNadhair halaman 128 yang berbunyiPENETAPAN No. 033/Pdt.P/2012/PA.Mlg, hal 9 dari 12 hal.Artinya : pemerintah mengurus rakyatnya
12 — 1
Pemohon pun akan mendapatkanperlindungan dan kepastian hukum;Menimbang, bahwa sejalan dengan ketentuan hukum tersebut, majelis hakimperlu mengemukakan dalil syari (doktrin qaidah Fighiyyah) dalam Kitab Asbahwan Nadhoir hal. 62 yang diambil alin sebagai pendapat majelis, mengatakan;Artinya : Menghindari kerusakan lebih diutamakan untuk mendapatkan yang lebihmaslahatDan dalam Kitab Asbah wan Nadhoir halaman 128 yang juga diambil alih sebagaipendapat majelis, mengatakan;Artinya :Pemerintah mengurus rakyatnya
5 — 0
parli1425fi1425ri0qjwpparflg32plainf2fs24 Artinya: Pemerintahmengurus rakyatnya sesuai dengan kemashlahatan;parli0fi555wpparflg32plainf2fs24 Menimbang, bahwa berdasarkan semuapertimbagan di atas, maka permohonan Pemohon tersebut dapatdikabulkan ;tabparplainf2fs24 Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalambidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) UndangundangNomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah denganUndangundang Nomor 3 Tahun 2006, dan telah diubah
10 — 5
memperolehkemaslahatanDan dihubungkan dengan kasus dalam perkara ini, maka pemberian dispensasinikah bisa mencegah adanya mafsadat yang lebih besar terhadap diri anakPemohon dan anak Pemohon II, selain daripada itu akan dapat memberikanperlindungan hukum terhadap anakanak yang akan dilahirkan dari perkawinanantara anak Pemohon dengan Pemohon II;Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan kaidah Ushul Fighyang berbunyi sebagai berikut:arbaodh byio us JI We pLYl 9 paiArtinya: "Pemerintah mengurus rakyatnya