Memonitor pelaksanaan kegiatan operasional di kantor cabang dan kantor cabangpembantu agar sesuai dengan peraturan dan sistim prosedur yang telah ditetapkan.7. Mengkoordinr agar tercapai kerjasama/team work yang solid di kantor cabang dankantor cabang pembantu dibawahnya, dengan melakukan pelatihan/pembinaan baikformal maupun non formal secara intensif untuk kemajuan seluruh jajarannya baikuntuk saat ini maupun dimasa yang akan datang.688.

atau MarketingBank Mega Cabang Bengkulu bersamasama dengan saksi ANDESPEN, SE Alias IPEN binM.DAILAMI serta saksi EKO LAKSONO RUDITO (masingmasing terdakwa dalam berkasterpisah) dapat dinilai telah melakukan tindak pidana perbankan oleh karena tindakan terdakwatidak melakukan pemeriksaan secara detail terhadap keaslian dokumen pengajuan permohonanKredit Calon Debitu dr Amah dan terdakwa ikut menandatangani telah Memo Analisa KreditNo.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011 yang dibuat di sistim

Bank Mega Cabang Bengkulu yang juga selaku selaku Anggota KomiteKredit PT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu bersama EKO LAKSONO RUDITO selaku PimpinanPT.Bank Mega Tbk Cabang Bengkulu dan terdakwa HAEKAL M.AZIR, ST yang telah membuatdan menandatangani Memo Analisa Kredit No.Aplikasi 240520110216700001 tanggal 24 Mei 2011yang dibuat di sistim Loan Origination Syestem (LOS) untuk permohonan kredit KPR Mega Griyasebesar Rp.928.000.000,(sembilan ratus dua puluh delapan juta rupiah) calon debitur atas namaAMAH

lokasi tersebut seluas 200Ha untuk dikerjakan oleh CIPTO alias KI FANG.Bahwa perbuatan Terdakwa dan CIPTO alias KI FANG sebagaimana dimaksuddi atas bertentangan dengan Pedoman Teknis Perluasan Areal Tanaman Pangan(Perluasan Sawah) tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan Areal DirjenPengelolaan Lahan dan Air Departemen Pertanian RI, yang mengatur bahwa perluasansawah adalah suatu usaha penambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahanyang belum diusahakan untuk pertanian dengan sistim

No. 1243 K/Pid.Sus/2012Departemen Pertanian RI, yang mengatur bahwa perluasan sawah adalah suatu usahapenambahan baku lahan sawah pada berbagai tipologi lahan yang belum diusahakanuntuk pertanian dengan sistim seperti lahan irigasi, pasang surut dan tadah hujan.Bahwa perbuatan Terdakwa menyerahkan pekerjaan konstruksi perluasan sawahkepada CIPTO alias KI FANG pada lahan belas gusuran yang sudah diusahakan untukpertanian sebagai lahan sawah tadah hujan, menimbulkan kelebihan pembayaran kepadaSdr.

yang lainnya ;Bahwa dalam suatu akta jual beli jika salah satu batasnya salah makabatasbatas yang merupakan syarat mutlak dalam sertipikat akanmengikuti proses pendaftaran yang merupakan dasar dalam Akta JualBeli tersebut, karena jika Akta Jual Belinya keliru maka produknya jugakeliru sepanjang sertipikat tersebut dapat dibuktikan cacat administrasi ;Bahwa proses pendaftaran tanah menurut PP 10 TAHUN 1961 dapatdilakukan secara Sporadik karena yang memohon orang perorang atasinisiatif sendiri dan sistim

dalampendaftaran, dalam PP 10 TAHUN 1961 ada 2 (dua) azas yaitu azasLegalitas dan azas Publisitas dan azas Publisitas sangat mutlak karenadapat batal demi hukum jika prosesnya tidak diumumkan ;e Bahwa di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 terdapatazas Spesialitas, karena dapat mengukur tanah jika ada surat tugaskarena hasilnya akan memberikan kepastian hukum, juga azas Publisitaskarena dalam pendaftaran tanah di negara kita adalah Negatif yangbertendensi karena diupayakan mendekati sistim

Indrianto Senoaji dalam bukunya Korupsi dan Hukum Pidana tahun 2001 menyatakan bahwa perbuatan pidana korupsi dari pelaku aktualseperti halnya dalam tindak pidana korupsi adalah /aw visibility yaitu perobuatankorupsi itu sulit terlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutinmelibatkan professional dan sistim yang kompleks ;Menimbang , bahwa menurut Prof.

Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim, organisasi dan struktur yang baik;c.

dana kelebihan harus dikembalikan kepadaKas Negara.Menurut saksi yang berkaitan dengan perkara terdakwa masalahpemotongan dana subsidi Program Perbaikan rumah Swadayabersubsidi tidak diperbolehkan .56Bahwa ada laporan rumah rumah yang dibangun oleh AnggotaKoperasi karena setiap pembangunan ada fotofoto bentuk rumahmasih rusak, bentuk rumah sudah diperbaiki 50 % dan bentukrumah sudah diperbaiki 100 % dan ada juga disebutkan kwitansipembelian bahan bangunan sebesar sesuai bantuan yang didapat .Bahwa Sistim

Indrianto Senoaji dalam bukunya Korupsi dan HukumPidana menyatakan bahwa perbuatan pidana dari pelaku aktual sepertihalnya dalam tindak pidana korupsi adalah /aw visibility yaitu perouatan itusulit terlinat karena biasanya tertutup oleh kegiatan normal yang rutinmelibatkan professional dan sistim yang kompleks ;102Menimbang, bahwa menurut Prof.

INKE MININGGROUP pernah membuat Kontrak Jual beli bijin nikel ore Nomor :INKE201210C tanggal 17 Oktober 2012 sejumlah 50.000 MT dengan kuranglebin 10 % dengan harga awal USD 48,00/WMT dengan kadar nikel Ni1,90% dan bonus USD.1,00/WMT untuk setiap 0,01 % atas kelebihan kadarnikelnya begitupun sebaliknya finalty atas kekurangan kadar nikel dengansistim pembayaran Pertama DP (Uang muka) USD.1.000.000, dankemudian untuk sisanya dibayar dengan menggunakan sistim LC yang saatini terdakwa tidak pernah terima

INKE MINING GROUP;Bahwa benar Sistim pembayaran dengan menggunakan LC artinya apabilabarang seluruhnya sudah diatas kapal maka pihak pembeli (Buyer) harussegera melunasi pembayarannya sesuai dengan kadar nikel yang telahdianalisa oleh Surveyor CCIC dan sisa harga dengan cara membuka garansiatau jaminan bank yang ditunjuk untuk pelunasan barang kemudian kapalbisa diberangkatkan;Bahwa benar terdakwa telah menerima pembayaran nikel dari INKE MININGGROUP seluruhnya sekitar USD.1.400.000. dan saya terima

tertentu) menyatakan menerimauang dan melaksanakan kegiatan tetapi tidak ada buktitertulisnya maka kami melakukan wawancara dengan obyek/orang yang menerima uang untuk melengkapi Bend 26 yangada apabila ada keraguan.Bahwa terhadap pengeluaran anggaran Setda 2006 yangdilakukan terdakwa, kami tetap berdasarkan buktiformal, jika hanya lisan dan tidak ada kwitansi samasekali tidak dipertimbangkan.Bahwa tim kami tidak menemukan adanya rekening di Setdayang membengkak.Bahwa benar memang ada pergantian sistim

, UUDP adalahsisa uang yang belum diSPJ kan, sedangkan UYHD225berdasarkan kebutuhan/mata anggaran, mamun pada waktuterdakwa belum ada pergantian sistim, dan itu tidakmempengaruhi perhitungan, prinsipnya uang yangdikeluarkan harus dipertanggung jawabkan.Bahwa ahli melakukan pemeriksaan berkas dan klarifikasi diKantor Kejaksaan Negeri Wates karena data ada di sanadan kalau ada kekurangan nanti ditambah.Bahwa yang ahli teliti bersama tim adalah SPMU yangdikelola oleh terdakwa dari tanggal 2 Januari

Dari ketentuan pasal angka 4 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah ini sudah sangat jelas menyebutkanbahwa BPKP adalah aparat Negara yang memiliki tugas untuk melakukanpengawasan terhadap intern pemerintah dan bukannya pengawasan terhadap badanhukum diluar pemerintahan termasuk pengawasan terhadap Penggugat, P.T. IndosatTbk maupun P.T. Indosat Mega Media (IM2) karena baik Penggugat, P.T. IndosatTbk maupun P.T.

Indosat Mega (IM2) adalah badan hukum swasta dan tidakmengelola dana yang berasal dari APBN, APBD maupun kekayaaan negara yangdipisahkan;Bahwa sesuai dengan pasal 49 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008Tentang Sistim Pengendalian Intern Pemerintah telah diatur juga bahwa yangdiawasi oleh BPKP selain intern pemerintahan adalah melakukan pengawasan/auditterhadap akuntabilitas keuangan negara berupa pengawasan/audit atas penggunaandanadana yang diperoleh dari APBN, APBD maupun kekayaan negara

Dan Sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standar Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahun2003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7.5 15 %, dan standar hasilBioremediasi adalah TPH < 1 % (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile di kedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak. Hal ini dilihat padahasil uji Biodegradasi tidak adanya penurunan TPH setelah 14 hari.Hal. 8 dari 121 hal. Put.

Dan sistim pengolahan Bioremediasi Ex Situ padaSBF dan Standart Bioremediasi berdasarkan Kepmen LH No. 128 tahunHal. 15 dari 121 hal. Put. Nomor 2441 K/Pid.Sus/20132003, bahwa TPH yang akan diolah adalah 7,5 15%, dan standart hasilBioremediasi adalah TPH < 1% (satu atau kurang dari satu persen);b. Tanah terkontaminasi minyak pada Stock Pile dikedua lokasi tidak adamengandung Mikroorganisme pendegradasi minyak.

setelah ditunjukkanoleh Djoko staf saksi;Bahwa sepengetahuan saksi benar pembahasan anggaran mobil Damkartersebut sehubungan dengan adanya Radiogram;Bahwa yang melaporkan hasil pembahasan anggaran tersebut pada Walikotaadalah tim panggar eksekutif;Bahwa mata anggaran yang dirubah/digeser untuk memenuhi anggaranpengadaan ke 2 (dua) Mobil Damkar adalah Mata anggaran rehab KantorLurah dan Rehab Gedung SD;Bahwa usulan pengadaan mobil Damkar dari 1 unit menjadi 2(dua) unit atasusulan dari Dewan;Bahwa sistim

dilakukan melalui denganpenunjukan langsung Berdasarkan laporan nomor SR746D6/1/2009 tanggal24 Juni 2009 hal Laporan Hasil Penghitungan Kerugian Keuangan Negara(LHPKKN) atas kasus Tindak Pidana Korupsi pengadaan Mobil PemadamKebakaran Type V80ASM pada Pemerintah Kota Jambi Tahun Anggaran2004, dapat kami jelaskan bahwa Pemerintah Kota melaksanakan pengadaanHalaman 61 dari 141 halaman, Putusan No.49/Pid.B/TPK/2012/PN.JBI.mobil pemadam kebakaran dengan menggunakan metode PenunjukanLangsung;Bahwa dengan sistim

Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 senilai Rp.32.802.128.900,(tigapuluh dua milyar delapan ratus dua juta seratus dua puluh delapanribu sembilan ratus rupiah) untuk biaya pelaksanaan pembayaran gantirugi, program pengembangan sistim drainase kegiatan inventari sasidan pembebasan tanah kali pesanggrahan lanjutan, Kode Rekening :5.2.3.01.35 Kode Kegiatan : 1.03.04.005 Tahun Anggaran 2013.. Daftar rekapitulasi tanggal 28 Agustus 2013, tentang pelaksanaanpemberian ganti rugi kepada warga atas nama H.

Kwitansi tanggal 28 Agustus 2013 senilaiRp.32.802.128.900, (tigapulun dua milyar delapan ratus duajuta seratus dua puluh delapan ribu sembilan ratus rupiah) untukbiaya pelaksanaan pembayaran ganti rugi, programpengembangan sistim drainase kegiatan inventari sasi danpembebasan tanah kali pesanggrahan lanjutan, KodeRekening : 5.2.3.01.35 Kode Kegiatan : 1.03.04.005 TahunAnggaran 2013.2.

nyata bahwa di atas tanah objek sengketa telah di klaim secara bersamasama oleh para Penggugat dan para Tergugat s/d Tergugat IV sebagai pemilikyang sah atas tanah objek sengketa ;Menimbang, bahwa majelis hakim akan mempertimbangkan petitumpetitum gugatan para Penggugat apakah dapat dibuktikan atau tidakdihubungkan dengan dalildalil posita gugatan serta dalildalil sangkalan paraTergugat berdasarkan buktibukti yang diajukan oleh para pihak yangberperkara ke muka persidangan;Menimbang, bahwa dalam sistim

merasa dirugikan atas terbitnya suatu akta authentik in casuSHGB milik para Penggugat tersebut, maka pihak yang merasa dirugikantersebut diwajibkan membuktikan tentang adanya cacat hukum dalampenerbitan dari akte authentik yang telah terbit tersebut;Menimbang, bahwa oleh karena bukti P6, P7 dan P8 adalah aktaauthentik yang berkaitan dengan administrasi pertanahan (Sertifikat Hak GunaBangunan) yang diakui oleh para Penggugat sebgai dasar kepemilikannya atastanah objek sengketa, maka merujuk kepada sistim

PDAM tahunan ;Menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan pengawasan seluruh kegiatanoperasional PDAM;Membina pegawai ;Mengurus dan mengelola kekayaan PDAM;Menyelenggarakan administrasi unum dan keuangan;Menyusun rencana stategis bisnis 5 tahunan yang disahkan oleh walikota melaluiDewan Pengawas;Menyusun dan menyampaikan Rencana Bisnis dan Anggaran tahunan PDAM yangmerupakan penjabaran tahunan dari rencana Stategis Bisnis yang disahkan olehwalikota melalui Dewan Pengawas ;Melaksanakan kegiatan Sistim

melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, LKPPmenyelenggarakan fungsi :a.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedurdi bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usahadalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha ;b.Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumberdaya manuasia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah ;c.Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya ;d.Pembinaan dan pengembangan sistim

Ini memang harus diputuskan pertanggung jawabnnya tetap pada Kepala Dinasdan PPKnya;Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu tadi saksimenerangkan strukturnya tidak ada, padahal strukturnya ada Ketua, Sektretaris danBendahara;3.Indrawati,Bahwa Saksi sebagai Bendaharawan;Bahwa ada beberapa kegiatan tahun 2011 yaitu :Program Penyedian dan pengembangan prasarana dan sarana pertanian, PengelolaanAir irigasi untuk pertanian, perluasan areal dan pengelolaan lahan pertanian,Pengelolaan sistim

penyediaan dan Pengawasan alat mesin pertanian, DukunganManajemen dan Dukungan teknis lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian,Fasilitas pupuk dan Prestisida, Pelayanan pembiayaan Pertanian dan PengembanganUsaha Agribisnis Pedesaan, dan pengadaan 6 sistim;Bahwa tugas pokok Saksi sebagai bendaharaMenerima dan menyampaikan menatausahakan, mempertanggung jawabkan uanguntuk keperluan belanja negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada kantor satuankerja;Meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang

Majalengka bertempat di Balai Desa Cigaleuh dansepakat untuk dilaksanakan.Bahwa terdakwa tahu pedoman pelaksanaan pembangunan = yakniPeraturan Bupati Majalengka No. 14 Tahun 2015 tentang sistim prosedurpengolaan keuangan dana desa tahun Anggaran 2016.Bahwa uang Dana Bantuan Dana Desa (DD) tahap II tahun 2016 tersebutsetelahnya di ambil oleh saksi ENDANG PURNAMA selaku bendaharaDesa. Melalui Rekening Desa.

Bahwa delik korupsi merupakan kejahatan structural yangmemasukkan format korupsi sebagai bagian dari kejahatan yangterorganisir yang meliputi sistim , organisasi dan struktur yang baik;c.

CITRA LESTARI KONSULTAN selakuKonsultan Perencana;Bahwa jika yang dilakukan penunjukkan terhadap konsultan perencana tanpa panitia/pejabat pengadaan, dan sistim pembayaran yang dilakukan terhadap konsultanperencana tanpa mempedomani Permendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telahdirubah dengan Permendagri No. 59 thn 2007 tentang Pedoman PengelolaanKeuangan Daerah maka hal tersebut tidak dibenarkan sesuai peraturan yang ada;Bahwa yang seharusnya dilakukan Panitia Pembangunan Mesjid dalam halpenunjukkan

konsultan perencana harus menggunakan Panitia/ Pejabat pengadaan,dan sistim pembayaran terhadap konsultan perencana harus mempedomaniPermendagri No. 13 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan PermendagriNo. 59 thn 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan untukpenunjukkan konsultan perencana diatur dalam Kepres 80 tahun 2003.Menimbang, bahwa atas keterangan saksi yang dibacakan oleh Penuntut Umumtersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa selanjutnya telah

Bangka Selatandengan metode Pasca Kualifikasi, satu sampul dan sistim gugur, dengantahapan tahapan sebagai berikut :Pengumuman Pasca KualifikasiDownload Dokumen PengadaanPemberian Penjelasan/ AanwijzingUpload Dokumen PenawaranPembukaan Dokumen PenawaranEvaluasi PenawaranEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian KualifikasiUpload Berita Acara Hasil PelelanganPenetapan Pemenang. Pengumuman Pemenang=o fF @Pnoonys S&P >= Oo. Masa sanggahHal. 3 dari 120 hal. Put. No. 2586 K/PID.SUS/201512.

Bangka Selatandengan metode Pasca Kualifikasi, satu sampul dan sistim gugur, dengantahapan tahapan sebagai berikut :Pengumuman Pasca KualifikasiDownload Dokumen PengadaanPemberian Penjelasan/ AanwijzingUpload Dokumen PenawaranPembukaan Dokumen PenawaranEvaluasi PenawaranEvaluasi Dokumen Kualifikasi dan Pembuktian KualifikasiSN om Fe YSUpload Berita Acara Hasil PelelangancoPenetapan Pemenang10. Pengumuman Pemenang11. Masa sanggah12. Surat Penunjukan Penyedia Barang/ Jasa (Gunning)13.

MUTIARAKARYA MITRA cabang Jogjakarta melalui Bursa KerjaKhusus (BKK) "Karya Ekonomika SMK N 1 Kebumensebanyak 56 orang dengan biaya sebesar Rp.5.500.000, dengan sistim potong gaji jika sudahbekerja di Malaysia tersebut.e Bahwa saat ini saksi sudah mengisi blangko suratijin dari orang tua untuk melengkapi dokumen yangkurang, dan menunggu untuk diberangkatkan;Atas keterangan saksi tersebut, terdakwaterdakwa tidakberkeberatan dan membenarkannya ;Saksi Ill: Drs.

Mengakses Komputer dan /atau Sistim Elektronik dengan cara apapundengsn tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan /atau DokumenElektronik. Mengakses Komputer dan /atau Sistem Elektronik dengancara apapundengan melanggar, menerobos, melampaui, melampaui atau menjebol sistiempengamana.

menegaskan bahwa barang siapa mendalilkan sesuatu hak atauPutusan Perdata Nomor 40/Pat/2017/PT.Kpg. halaman 15tentang adanya suatu fakta untuk menegakan hak maupun untukmenyangkal hak orang lain, harus membuktikan hak tersebut atau faktalain.selanjutnya dijelaskan dalam hal penggugat mendalilkan bahwapenguasaan dan status tergugat di atas tanah tanah terperkaraberdasarkan pinjam, dan sebaliknya tergugat mendalilkan tanah terperkaratelah dibeli dari penggugat, maka dalam kasus yang demikian sesuaidengan sistim