., SF, Apt selakuManager Teknis II, diperoleh hasil sebagai berikut :Hasil Pengujian : ORGANOLEPTIS ; Cair1. Bentuk i Tidak berwarna2.Warna 7 :Khas3. BauIDENTIFIKASI* Matanel Tidak terdeteksiKIMIA FISIKAe Kadar Etanol 35,16 %PUSTAKA : MA PPOMN No. 24/PA/05 KESIMPULAN Sampel tersebut diatas mengandung Etanol (Alkohol)dengan kadar 35,16 % v/v (termasuk minuman kerasGolongan C berdasarkan Perpres Nomor 74 tahun 2013 tentang minuman keras).

Terdakwa dalam memproduksi, menyimpan dan mengedarkanminuman arak tersebut, terdakwa lakukan tanpa ada izin dari pihak yangberwenang.Bahwa minuman keras yang terdakwa perjual belikan tersebut, setelahdilakukan pengujian oleh Balai Besar POM Pontianak, sesuai LaporanPengujian Nomor LP15.098.99.13.05.0041.K Tanggal 28 Desember 2015yang dibuat dan ditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF, Apt selakuManager Teknis II, diperoleh hasil sebagai berikut :Hasil Pengujian :ORGANOLEPTIS1.

arak Jadi;1 (Satu) buah alat penyuling;e 1 (satu) buah Kayu Pengaduk;e 1 (satu) buah termos warna merah;e 1 (satu) buah ember warna hijau;Barangbarang bukti tersebut diatas diakui serta dibenarkan baik oleh saksisaksimaupun Terdakwa;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkanpengujian oleh Balai Besar POM Pontianak, sesuai Laporan Pengujian NomorLP15.098.99.13.05.0041.K, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF, Apt selaku Manager Teknis

apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materilyang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsurkesatu yaitu setiap orang telah terpenuhi; tidak memenuhi standar keamanan pangan dan mutu pangan:Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan standar keamanan pangan danmutu pangan sebagaimana disebutkan dalam penjelasan ketentuan Pasal 86 Ayat1415(1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 adalah spesifikasiatau persyaratan teknis

Pangan dimana dalam kemasan Pangan tersebut tidaktercantum Label yang dapat memberikan informasi mengenai kKeamanan dan mutupangan sehingga bagi konsumen tidak diketahui dengan pasti kadar alkohol daninformasi lainnya terkait untuk pangan;Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah memperlihatkanpengujian oleh Balai Besar POM Pontianak, sesuai Laporan Pengujian NomorLP15.098.99.13.05.0041.K, Tanggal 28 Desember 2015 yang dibuat danditandatangani oleh TITIS KHULYATUN P., SF, Apt selaku Manager Teknis

Bahwa berdasarkan pemeriksaan BalaiPengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalamsertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt.Hal 3 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN BglM.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapetik, Narkotika,Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang buktiberupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja(termasuk narkotika

Bahwa berdasarkan pemeriksaan BalaiPengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalamsertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt.M.Kes selaku Manajer teknis pengujian produk terapetik, Narkotika,Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barang buktiberupa biji, ranting, batang dan daun kering tersebut positif (+) Ganja(termasuk narkotika golongan Nomor urut 8 lampiran UndangUndangRI No. 35 Tahun

Apt, M.Kesselaku Manajer teknis pengujian produk terapetik, Narkotika,Obtrad dan Produk Komplimen dengan kesimpulan bahwa barangbukti berupa 2 (dua) bungkus plastik asoi warna hitam tersebutpositif (+) Ganja (termasuk narkotika golongan Nomor urut 8lampiran UndangUndang RI No. 35 Tahun 2009).Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, makaselanjutnya ditunjuk halhal sebagaimana termuat dalam Berita AcaraPersidangan harus dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidakterpisahkan

35 Tahun 2009tentang Narkotika;ATAU : Dakwaan kedua, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal111 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor : 35 Tahun 2009tentang Narkotika;ATAU :Menimbang, bahwa apabila dicermati penyusunan surat dakwaanPenuntut Umum tersebut diatas yang memakai kata ATAU, maka suratdakwaan Penuntut Umum dapat dikatagorikan surat dakwaan yangberbentuk Alternatif;Menimbang, bahwa yang diartikan surat dakwaan berbentukalternatip didalam buku pedoman administrasi dan teknis

Ganja seberat 603,04 (enamratus tiga koma nol empat) Gram disisinkan seberat 1,79 (Satu koma tujuhpuluh Sembilan) gram untuk dilakukan pengujian diLaboratorium BadanPengawasan Obat dan Makanan Bengkulu dan berdasarkan pemeriksaanBalai Pengawasan Obat dan Makanan (BADAN POM) Bengkulu dalamHal 15 dari 18 Hal Putusan Nomor : 42/Pid.Sus/2019/PN Bglsertifikat / laporan pengujian No. 18.089.99.20.05.0323.K tanggal 26November 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zul Amri, S.Si Apt.M.Kes selaku Manajer teknis

Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOM diHalaman 3 dari 17 Putusan Nomor 90/Pid.Sus/2020/PN MrhBanjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yang berupa :Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample 0,02 grambahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif atau mengandungMetamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut 61 LampiranPermenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahan penggolonganNarkotika di dalam Lampiran UndangUndnag RI No. 35 Tahun 2009

Selaku Manajer Teknis Pengujian Balai Besar BPOMdi Banjarmasin yang pada pokoknya menyimpulkan barang bukti yangberupa : Serbuk kristal, tidak berwarna dan berbau dengan jumlah sample0,02 gram bahwa barang bukti tersebut adalah adalah Positif ataumengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan Nomor urut61 Lampiran Permenkes RI No. 58 Tahun 2017 tentang perubahanpenggolongan Narkotika di dalam Lampiran UndangUndnag RI No. 35Tahun 2009 tentang Narkotika.

surat dari Dokter untukmengkonsumsi Narkotika jenis sabusabu tersebut;Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakantidak keberatan dan membenarkannya semua;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan(a de charge);Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan surat berupa LaporanPengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor :LP.Nar.K.20.0165, tanggal 12 Februari 2020 yang ditanda tangani oleh GustiMaulita Indriyana, S.Si., Apt., Manajer Teknis

,Apt., Manajer Teknis Pengujian, diperoleh kesimpulan bahwa barang buktiberbentuk serbuk Kristal, tidak berwarna dan tidak berbau yang disisihkansebanyak 0,02 (nol koma nol dua) gram dari 1 (Satu) paket atau bungkuskecil barang bukti tersebut, positif mengandung METAMFETAMINA danterdaftar dalam Golongan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akanmempertimbangkan apakah berdasarkan faktafakta hukum

,Manajer Teknis Pengujian, diketahui bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) paketatau bungkus kecil berisi serbuk kristal yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut,merupakan barang bukti yang mengandung METAMFETAMINA dan terdaftardalam Golongan sebagaimana dimaksud dalam UndangUndang RepublikIndonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;Menimbang, bahwa dalam memiliki Narkotika tersebut, terdakwa tidakmemiliki ijin atau kedudukan lain sebagaimana ditentukan dalam UndangUndang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang

Dengan demikian Pengadilan Tata Usaha NegaraPalu berwenang memeriksa dan mengadili sengketa a quo (vide SEMA No. 7Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Sengketa Mengenai Pemilihan UmumKepala Daerah);5 Bahwa alasan diajukannya gugatan ini adalah berkaitan dengan dikeluarkannyaobjek sengketa tanpa mencantumkan nama Para Penggugat sebagai salah satuPasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilukada Kabupaten BuolTahun 2012 dimana hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Para Penggugatkarena menutup

menyatakanlan pada asas Kemandirian,ib penyelenggaraan PEMILU, 171819kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, Profesionalitas,Akuntabilitas, Efisiensi dan Efektifitas;b Angka Romawi V sampai dengan angka Romawi X Petunjuk TeknisKPU Buol tentang Tata cara Pendaftaran, Penelitian dan PenetapanPasangan Calon Perseorangan Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati yangdikeluarkan oleh Tergugat;Bahwa keluarnya objek sengketa a quo ternyata merujuk pada Peraturan KPUNomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis

Wewenang, dan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU,KPU Propinsi, KPU Kab / Kota, dengan PPK sesuai dengan ketentuanPeraturan Perundangundangan dan melaksanakan tugas, wewenang, dankewajiban lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundangundangan ;Majelis Hakim yang Mulia,Petunjuk Teknis tentang tata cara Pendaftaran, Penelitian, dan Penetapanpasangan calon perseorangan dalam PEMILU Bupati dan Wakil BupatiKabupaten Buol tahun 2012, yang diterbitkan oleh KPU Kabupaten Buolmengatur tentang Verifikasi

Putusan Nomor 296 K/TUN/2013Bahwa selanjutnya petunjuk teknis KPU Kabupaten Boul a quo,juga mengatur tentang verifikasi dan rekapitulasi di tingkatKecamatan oleh PPK terhadap persyaratan dukungan pasangancalon Bupati / Wakil Bupati perseorangan, dengan kemenangandapat mencoret dukungan yang tidak sah, PPK selanjutnyamembuat' Berita Acara (BA) hasil Verifikasi danmenyampaikannya pada KPU (Tergugat);Bahwa jumlah dukungan menurut Para Penggugat yangdimasukkan pada tahap (I) Pertama sejumlah 10.370 orang

Judex Facti telah salah dalampertimbangannya, dan tidak mempertimbangkan bahwa dukungansejumlah 812 yang didukung oleh surat dukungan berupa surat keterangandomisili, pada waktu verifikasi faktual oleh PPS Desa Jatimulya, penuhdengan dukungang anda yang menurut petunjuk teknis harus digugurkan ;Bahwa Judex Facti, telah mengenyampingkan keterangan saksi AgusRahayu PPS Desa Jatimulya yang menerangkan bahwa saksi telahmelakukan pengecekan ke Sekretaris Desa Jati Mulya yang ternyata nomorsurat pada keterangan

Bahwa Judex Facti telah melakukan kesalahan dan kekeliruan dalammenafsirkan Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor :68.a/Kpts/IXBHP/1999 tentang Pedoman Teknis Sertifikasi BenihTanaman Perkebunan, sehingga memberikan pendapat apabila untukbibit non bina, yaitu bibit Kelapa Genjah Entog a quo harus melaluiproses uji laboratorium terlebih dahulu setelah melalui uji lapangan(Vide : Putusan, hal.182, alinea 2);c.

Mengoordinasikan Melalui kegiatan Sebagaipenyiapan rapat dalam rangka pedomanperumusan penyusunan pelaksanaankebijakan teknis rancangan produk tugaspembinaan hukum, naskahpengembangan dinas atau cara lainproduksi, setelahproduktivitas, berkoordinasiteknologi, dengan perangkatperbenihan daerah dan instansi Hal. 55 dari 82 hal. Put.

Mengoordinasikan Mendasarkan Meningkatkanpenyiapan ketentuan produksipelaksanaan yangberlaku perkebunanbimbingan teknis denganperbenihan mempertimbangkanperkebunan. kondisi yang ada. 9. Melaksanakan Dengan Dalam rangkatugas lain yang) berpedoman pada pencapaiandiberikan oleh ketentuan yang tujuan organisasiatasan sesual berlakudengan tugas danfungsinya. b.

Bahwa Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 dan KeputusanKepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan KabupatenBanyumas Nomor:800/23/I/2014 (Bukti PK5) tersebut di atas adalahuntuk memperjelas tugas dan fungsi, serta wewenang para pihak/pejabat yang terlibat di dalam pengadaan tersebut, antara lainPengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), PejabatPelaksana Teknis Kegiatan PPTK, dan Panitia Penerima HasilPekerjaan (PPHP);.

Bahwa mengenai pengujian laboratorium, diatur dalam Pasal 18 Ayat(3) Keputusan Direktur Jenderal Perkebunan Nomor: 68.a/Kpts/IX/BPH/1999 tentang Pedoman Teknis Serifikasi Benih TanamanPerkebunan, yang menyatakan : Pengujian laboratoriumHal. 73 dari 82 hal. Put.

Gandaputra Intisejahtera, sebagai tenagateknis pada perusahaan tersebut;Bahwa tugas dan tanggungjawab Saksi sebagai Tenaga Teknis pada PT.Gandaputra Intisejahtera mengkaji permasalahan secara teknis tentangpekerjaan proyek yang dikerjakan oleh PT.

Gandaputra Intisejahtera;Bahwa disamping tugas Saksi sebagai Tenaga Teknis pada PT.Gandaputra Intisejahtera tugas lain yang dibebankan kepada Saksisebagai Site Manager Pembangunan Prasarana dan Sarana Air BakuSungai Meledang Kecamatan Pulau Maya Kabupaten Kayong UtaraPropinsi Kalimantan Barat TA. 2008, dengan tugas dan tanggungjawabsebagai wakil PT.

Syafri Arsyad, S.Sos yang bertugas sebagaiDireksi Teknis Lapangan;e Bahwa peran sdr.

Affandi, ST), Penyidik, serta terdakwa sebagai DireksiLapangan;Bahwa pemeriksaan dilakukan dilakukan dan dissesuaikan dengan gambar ABD;Bahwa Ahli yang melakukan revisi terhadap konsep laporan hasil audit yang dibuatoleh tim audit;Bahwa dalam setiap pemeriksan fisik yang dilakukan oleh Tim Audit ke lapanganselalu mengikutsertakan ahli teknis yang berkompeten di bidang tersebut;Bahwa hasil audit tersebut dibenarkan oleh PPK, yaitu Ir.

Eddy Purnomo, MT;Bahwa ukuran sebagaimana dalam hasil audit ditentukan oleh ahli teknis, karenabukan merupakan kewenangan BPKP untuk menentukan ukuran;Bahwa bila ahli teknis menyampaikan adanya kekeliruan mengenai ukuran pipa,maka terhadap Resume dapat dilakukan koreksi;Bahwa dapat Ahli jelaskan dalam RAB tertulis 300, namun dalam daftar upahtertulis 300 mm dengan harga yang sama, yaitu Rp 1.300.000,,;Bahwa karena dengan harga Rp 1.300.000, paling mendekati pada pipa denganukuran diameter 300 mm,

Tanggal 29 Nopember sebesar Rp. 80.000.000,Bahwa benar system dan mekanisme pengeluaran uang dari rekeningOKMS kepada pelaksana teknis untuk kegiatan pembangunaninfrastruktur pedesaan tersebut adalah dilakukan dengan anggarandari rekening OKMS ditarik tunai oleh saksi dan Ketua OKMS Sadr.

H.SULAEMAN dan uang tersebut disimpan di saksi, ketika adapermohonan dari pelaksana teknis untuk membeli bahan atau alatbangunan baru saksi mengeluarkan uang tersebut.Bahwa benar bukti pengeluaran uang yang telah dikeluarkan olehsaksi selaku juru bayar OKMS kepada pelaksana teknis kegiatanpembangunan adalah berupa nota pembelian alat dan bahanbangunan yang diberikan para pelaksana teknis kepada saksi dalamrangka permohonan pengeluaran uang.87Bahwa benar saksi tidak mengetahui mengapa Saudara ROHDIATmeminta

SUGIANTO, padasaat diminta menjadi pelaksana rehab Desa saksi sudah melakukanpenolakan dengan alasan bahwa saksi tidak sanggup karena faktorusia namun saksi tidak mengetahui mengapa setelah saksi menolaknama saksi tetap dicantumkan.Bahwa benar yang meminta saksi sebagai pelaksana teknis kegiatanrehab Desa Cimahi Kec. Campaka Kab.

(Pengendali Teknis), 2). Agus Halim Huzain, Ak(Ketua Tim) dan 3). Indra Isnarto Hugo, SE (Anggota Tim).

Bahwa benar terdakwa mengetahui yang berhak mengelola biayaoperasional adalah bendahara desa sesuai dengan Petunjuk Teknis(Juknis) .

Visi Karya Agritama dinyatakan gugur karena melakukanpenawaran di atas HPS, namun setelah dilakukan evaluasi teknis knususnyaverifikasi lapangan ternyata tidak ada peserta yang memenuhi syarat,Hal. 4 dari 167 hal.

Putusan No. 1255 K/Pid.Sus/2016Sedangkan 9 (sembilan) peserta tidak memenuhi syarat administrasidikarenakan jaminan penawaran tidak di upload, harga penawaran melebihi nilaitotal HPS, tidak melengkapi dokumen teknis dan tidak ada dokumen kualifikasi;Bahwa dari 4 (empat) peserta yang lulus administrasi kemudiandilakukan evaluasi teknis dan verifikasi lagangan dengan cara membandingkanpemenuhan persyaratan dalam dokumen pengadaan yang meliputi: evaluasiterhadap stok benih siap salur di gudang, stok

Sang Hyang Seri;Sedangkan 9 (sembilan) peserta tidak memenuhi syarat administrasidikarenakan jaminan penawaran tidak di upload, harga penawaran melebihi nilaitotal HPS, tidak melengkapi dokumen teknis dan tidak ada dokumen kualifikasi;Bahwa dari 4 (empat) peserta yang lulus administrasi kemudiandilakukan evaluasi teknis dan verifikasi lagangan dengan cara membandingkanpemenuhan persyaratan dalam dokumen pengadaan yang meliputi: evaluasiterhadap stok benih siap salur di gudang, stok benih siap salur

Hidayah Nur Wahana telah memenuhi syarat Administrasi, Teknis, Hargadan Kualifikasi dan ditetapbkan sebagai calon pemenang lelang dengan nilaipenawaran sebesar Rp209.800.050.000,00 (dua ratus sembilan miliar delapanHal. 21 dari 167 hal.

Sang Hyang Seri;Sedangkan 9 (sembilan) peserta tidak memenuhi syarat administrasidikarenakan jaminian penawaran tidak di upload, harga penawaran melebihinilai total HPS, tidak melengkapi dokumen teknis dan tidak ada dokumenkualifikasi;Bahwa dari 4 (empat) peserta yang lulus administrasi kemudiandilakukan evaluasi teknis dan verifikasi lagangan dengan cara membandingkanpemenuhan persyaratan dalam dokumen pengadaan yang meliputi: evaluasiterhadap stok benih siap salur di gudang, stok benih siap salur

dengan KajianNomor : 610/3450MFT tanggal 07 September 2015 perihal keteranganpenataan draenase yang dikeluarkan oleh Dinas Bina Marga dan Sumberdaya air Pemerintah Kota Tangerang Selatan (yang akan kami jadikanbukti), kKemudian dirapatkan dalam kegiatan Pelaksanaan Rapat Amdal,RKLRPL oleh Tim Teknis dan Komisi pada hari Rabu Tanggal 23September 2015 serta dibuatkan Notulensinya berupa Notulensi Andal,RKLRPL,Teknis dengan Nomor: 660/4086Pengkajian&Binhuk, 25September 2015.6.

Pelaksanaan Rapat Andal, RKLRPL oleh Tim Teknis dan Komisipada hari Rabu tanggal 23 September 2015 bertempat di Aula UPTLabling dokumennya berupa Daftar Hadir dan BeritaAcara9.

Pihak RS IMC mendaftarkan permohonan IMB pada tanggal 12 Juni2013 dengan Nomor Pendaftaran 024960030112062013 denganmelengkapi persyaratan administrasi dan teknis ;b.

Pelaksanaan Rapat Andal, RKLRPL oleh Tim Teknis danKomisi pada hari Rabu tanggal 23 September 2015 bertempatdi Aula UPT Labling dokumennya berupa Daftar Hadir danBeritaAcara.

IMC diberikan kesempatan untuk memaparkan materi teknis yangtelah dipersiapkan3.

Harimas, M.Si. sebagai Bakal Pasangan CalonBupati dan Wakil Bupati Bondowoso dalam PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013 yangtelah memenuhi jumlah suara sah paling sedikit 15% (lima belaspersen) dari perolehan suara sah Pemilihan Umum AnggotaDPRD Kabupaten Bondowoso Tahun 2009 sebesar 385.013 suarasah, sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 62 ayat (1)Keputusan KPU Kabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPUKab014.239693/IX/2012 tentang Pedoman Teknis PencalonanHalaman 7 dari 50

Putusan Nomor 493 K/TUN/2013Kampanyenya dengan menyerahkan berkas persyaratanpencalonan untuk didaftar sebagai pendaftar pertama karena ParaPenggugat telah hadir lengkap bersama Bakal Pasangan Calonbeserta Tim Pelaksana Kampanye Harisma sebagaimanaketentuan Pasal 63 ayat (2) Keputusan KPU KabupatenBondowoso Nomor 05/Kpts/KPUKab.014.239693/IX/2012tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupatidan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013, tetapi Tergugat Itetap juga tidak mau mendaftar Bakal Pasangan

Salwa Arifin, karena Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan belumhadir, dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Keputusan KPUKabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPUKab.014.239693/IX/ 2012tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Bupati dan WakilBupati Bondowoso Tahun 2013, yang berbunyi:(3) Dalam hal salah seorang atau kedua bakal pasangan calon tidak hadir,dalam pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pendaftaran tidakdapat diterima, kecuali ketidakhadiran yang bersangkutan

H.Harimas, M.Si. telah memenuhi ketentuan Pasal 62 Keputusan KomisiPemilihan Umum Kabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPUKab014.239693/IX/2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan PemilihanUmum Bupati dan Wakil Bupati Bondowoso Tahun 2013.

Nomor17 Tahun 2005 tentang Pilkada;2 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan PemilihanUmum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pasal66 ayat (3) juncto Pasal 58 ayat (3) Keputusan KPUKabupaten Bondowoso Nomor 05/Kpts/KPUKab.014.329693/12 dan Rekomendasi PanwasluKabupaten Bondowoso Nomor 55/Pamwaslukabbdws/1/2013 tertanggal 6 Februari 2013, yangmemutuskan Partai Politik atau Gabungan Partai Politikyang mengusung Bakal Pasangan Calon TIM ASWAJAatas nama

Penetapan No.257/Pdt.P/2019/PA.PdnPengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II PedomanTeknis Administrasi dan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010.Oleh karena itu prosedur yang berkaitan dengan pemeriksaan perkara initelah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku;Menimbang, bahwa pemanggilan kepada para Pemohon untukmenghadap di persidangan, telah dilakukan sesuai Pasal 55 UndangundangNomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 145 R.Bg., atas pemanggilan tersebut paraPemohon hadir secara

Dengan demikian maka ketentuan padahalaman 147 huruf f angka 1 (satu) Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakanadanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telahterpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapatditerima;Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan eKompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat

warga Negara Indonesia yangberagama Islam telah diatur dalam UndangUndang Nomor Tahun 1974 tentangPerkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UndangUndang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UndangUndang Nomor 7 Tahun1989 sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006perubahan kedua dengan UndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 tentang PeradilanAgama, dan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentangKompilasi Hukum Islam serta Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang diterbitkan Mahkamah Agung, makapenyelesaian permohonan pengesahan perkawinan Pemohon tersebut harus mengacudan berlandaskan kepada peraturan perundangundangan tersebut ;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasalpasal yang terkandung dalamperaturan perundangundangan tersebut dan Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Agama Buku II Edisi Revisi Tahun 2010 yang diterbitkan Mahkamah Agungbahwa penyelesaian perkara

sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makaperkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara inidinilai telan sesuai dengan maksud huruf f angka 11 (Sebelas) bagianPengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II PedomanTeknis Administrasi dan Teknis

Dengan demikian maka ketentuan padahalaman 147 huruf f angka 1 (satu) Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2010, yang menyatakanadanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telahterpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapatditerima;Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c dan eKompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat

sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf aUndangUndang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan pasal 49huruf a UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan keduaUndangUndang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, makaperkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama Pandan;Menimbang, bahwa pengumuman yang dilakukan terhadap perkara inidinilai telah sesuai dengan maksud huruf f angka 11 (sebelas) bagianPengesahan Perkawinan/Isbat Nikah pada halaman 149 Buku II PedomanTeknis Administrasi dan Teknis

Dengan demikian maka ketentuan padahalaman 154 huruf f angka 1 (satu) Buku Il Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, yang menyatakanadanya tujuan konkrit dalam pengajuan perkara Isbat Nikah dinilai telahterpenuhi, sehingga secara formil permohonan para pemohon dapatditerima;Menimbang bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3), huruf c daneKompilasi Hukum Islam (KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidakdapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan istbat

Teknis Peradilan bagian A.

Teknis Peradilan bagian A. Permohonan pada point 12,dan peraturan perundangundangan lain yang berkaitan dengan Permohonan ini;MENETAPKAN1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 12/Pdt.P/2019/PN Cag.2.Menyatakan bahwa atas nama Muhammad Taufik Hidayat tempat tanggal lahirMedan / 18 Agustus 1998 sebagaimana yang tertera pada akta kelahiranNomor : 3198/1998, tanggal 15 Oktober 1998 serta Kartu Tanda PendudukNomor : 1114021808980002, tanggal 13 Juni 2017.

voor de Buitengewesten (RBg);Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan Itsbat NikahKumulasi Cerai Talak, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan masingmasing sebagai berikut:Tentang Itsbat NikahMenimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman Pengadilan Agama Penajam sebanyak satu kallipengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai denganKeputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis

bahwa berdasarkan surat permohonannya, Pemohonmendalilkan telah melaksanakan akad nikah di bawah tangan denganTermohon dan belum tercatat di Pejabat Pembuat Akta Nikah pada KantorUrusan Agama setempat;Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan padapapan pengumuman yang disediakan untuk itu, sSebanyak satu kalipengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal ini telah sesuai denganKeputusan Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis

Keputusan Direktur Jenderal Badan PeradilanAgama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2959 Tahun 2019tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 danKeputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentangPengelolaan Penerimaan Negara Bukan Pajak di Lingkungan PeradilanAgama;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tidak dipertimbangkan dalamputusan ini haruslah dianggap dikesampingkan;Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundangundanganyang berlaku dan hukum

Berdasarkan Akta kelahiran anak dengan Nomor : 6301 LT311020130044 atas nama Hafifah bahwa nama ayah kandung tersebut adalahatas nama Yasir ArafatMenimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasidan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007halaman 43, dinyatakan bahwa, Permohonan haruslah diajukan dengansurat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanyayang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggalPemohon ;Menimbang, bahwa sesuai

permohonan Pemohon termasuk jenisperkara volunter, maka biaya permohonan ini harus ditanggung olehPemohon ;Mengingatketentuan Pasal 71 UndangUndang Nomor 23 Tahun2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undangundang Nomor 24Tahun 2013 tentang perubahan atas Undangundang Nomor 23 tahun2006 tentang kependuddukan,Peraturan Presiden NO. 25 Tahun 2008Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk danPencatatan Sipil Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2011Nomor 472/1650/MD.SES., Buku Pedoman Teknis

Surat keterangan tentang nama Pemberi kuasa, tanggal 16 April 2010, bukti P.6;Mengingat bahwapermohonan ini tidak melanggar larangan seperti diatur pada angkaNo.12 halaman 47 dari : Pedoman teknis administrasi dan teknis Peradilan Perdata umumdan perdata Khusus dalam buku II Edisi 2007 MARI tahun 2008; Berdasarkan hal diatas, maka pemohon dengan segala kerendahan hati dan penuh hormat,memohon kepada Bapak kiranya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan suratPenetapan, sebagai berikut : 1.

menerangkan bahwaPemohon bertempat tinggal di Kelurahan ElaEla, KecamatanUjungbulu, Kabupaten Bulukumba dan dikuatkan pula denganketerangan saksi dan keterangan Pemohon sehingga telah dapatdibuktikan bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia yangbertempat tinggal di dalam wilayah hukum Kabupaten Bulukumba;Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan NegeriBulukumba berwewenang untuk memeriksa dan mengadili PermohonanPemohon sesuai dengan tata cara pengajuan permohonan yang diaturdalam Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum;Menimbang, bahwa terhadap buktibukti surat yang diajukanoleh Pemohon yaitu Bukti P1 sampai dengan P4 telah diperiksa dandisesuaikan dengan aslinya dan telah diberi Materai secukupnya,sehingga dengan demikian buktibukti surat tersebut dapat diterimadan dipertimbangkan sebagai bukti surat dalam perkara permohonanini, sedangkan untuk bukti P5 oleh karena bukti tersebut merupakanfotocopy dari fotocopy maka bukti surat tersebut hanya akandipertimbangkan jika

Dusun Puhluwang Rt 01 Rw 02 Desa Ngetrep Kec Mojo Kab.Kediri, yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri,dengan demikian Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang untukmemeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan Pemohon ini;Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakahpermohonan Pemohon tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanPerdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untukmemeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan olehperaturan perundangundangan;Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 241/Pdt.P/2020/PN GprMenimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebin dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam KUHPerdata maupun UU AdministrasiKependudukan