tak terpisahkan dari penetapan ini ; TENTANG HUKUMNYAwnn Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohonyang pada pokoknya seperti terurai diatas ; wnn Menimbang, bahwa Para Pemohon telah datang menghadap sendiridi muka persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya denganbuktibuktisebagaimana telah di uraikan ;wnnnn= =~ Menimbang, bahwa permohonan Para Pemohon telah diumumkanmelalui mess media tanggal 02 Februari 2011 untuk memenuhi azas Publisitasdan ketentuan dalam pedoman teknis

administrasi dan teknis PeradilanAgama tentang proses pemeriksaan dan permohonan Isbat Nikah ; aaa Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannyamendalilkan yang pada pokoknya sebagai berikut :1.

diberitahukan oleh pihak Kantor Catatan Sipil KabupatenGowa bahwa untuk pengubahan nama, tempat lahir, tanggal, bulan dan tahunkelahiran pemohon diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa terlebin dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakahPengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa permohonan ini;Bahwa permohonan diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani olehPemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri ditempat tinggal pemohon (pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum dan Perdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008,hlm. 4348.

P1 sampaidengan P4 dan 2 (dua) orang Saksi;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon tersebut, maka terlebin dahulu hakim akan mempertimbangkanHalaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 210/Pdt.P/2019/PN Sqmapakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkarapermohonan ini;Menimbang, bahwa suatu permohonan diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon(Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku Il, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, him.4348.

adalah HEINTJE TANDAJU LAHADE ;Menimbang, bahwa selanjutnya yang harus dipertimbangkan ialahtentang kewenangan Pengadilan Negeri untuk menetapkan Perubahan namatersebut dan apakah ada alasan yang tepat agar nama pemohon yang terteradalam Kutipan Akta Kelahiran , Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluargapemohon tersebut dapat dirubah atau tidak;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam sebuah Akta (Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukanmenyebutkan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkanPenetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon Jo Pasal 93 ayat (2) PeraturanPresiden Nomor: 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata CaraPendaftaran dan Pencatatan Sipil menyebutkan Pencatatan Perubahan namasebagai mana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi

telah mengajukan bukti Surat yang diberi tanda P1 sampaildengan P5, dan 2 (dua) orang saksi ;Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonanPemohon tersebut, maka terlebin dahulu hakim akan mempertimbangkanapakah Pengadilan Negeri Sungguminasa berwenang memeriksa perkarapermohonan ini ;Menimbang, bahwa suatu. permohonan diajukan dengan suratpermohonan yang ditandatangani oleh pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal pemohon(Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum danPerdata Khusus, Buku II, Edisi 2007, Mahkamah Agung RI, Jakarta, 2008, hlm.4348.

sebagaimana telahdiubah dengan UndangUndang Nomor 3 Tahun 2006 dan UndangUndangNomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antaraoOrangorang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenangabsolut Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon dan Pemohon Il telahdiumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Tanah Grogotsebanyak satu kali pengumuman pada tanggal 10 Januari 2018 selama tenggangwaktu 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasidan Teknis Peradilan Agama Buku Il Mahkamah Agung Republik Indonesia,namun pihak yang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, makaMajelis berpendapat perkara aquo dapat dilanjutkan;Menimbang, bahwa untuk mengetahui kedudukan hukum Pemohon danPemohon II dalam perkara ini sebagaimana dimaksud ketentuan pasal 7 ayat (4)Kompilasi Hukum Islam, Majelis telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksiPemohon dan Pemohon II di depan persidangan dan berdasarkan keterangansaksisaksi

yangmengharuskan keseragaman administrasi kepbendudukan Pemohon;Bahwa setelah Pemohon berkonsultasi ke Kantor Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Bitung, maka diharuskan Pemohon mengajukanpermohonan perubahan tahun lahir ke Pengadilan;Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Kelurahan Girian PermaiLingkungan VI RT.017/RW 006 Kecamatan Girian Kota Bitung;Menimbang, bahwa adapun salah satu jenis Permohonan yang dapatdiajukan melalui Pengadilan ialah Permohonan untuk memperbaiki kesalahandalam sebuah Akta (Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum);Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan Pencatatan Perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan PengadilanNegeri tempat Pemohon Jo Pasal 93 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor: 25Halaman 6 dari 9 Halaman Penetapan Nomor 63/Pdt.P/2020/PN BitTahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran dan Pencatatan Sipilmenyebutkan Pencatatan Perubahan nama

secara lengkap dalam Berita AcaraPersidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidakterpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonanPemohon dan Pemohon II sebagaimana terurai di atas;Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon dan Pemohon Il telah disiarkan di papan pengumumanMahkamah Syariyah Bireuen pada tanggal 29 Maret 2011untuk diumumkan sebanyak satu kali dalam tenggang waktuselama 14 hari, hal ini telah sesuai dengan ketentuanPedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan AgamaBuku Il Edisi Tahun 2009, Mahkamah Agung RI, namun pihakyang merasa dirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada,maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara tersebutdapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Pemohon dan Pemohon II mendalilkanpermohonannya yang pada pokoknya Pemohon telahmelangsungkan pernikahan dengan Pemohon II pada tahundi Gampong ..... , Kecamatan ..... , Kabupaten Bireuen yangdinikahkan ....... sebagai Qadhinya dengan Wali Nikah

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Permohonan (volunter)adalah permasalahan perdata yang diajukan dalam bentuk Permohonan yangditandatangani oleh Pemohon ataupun kuasanya yang ditunjukan kepadaKetua Pengadilan Negeri yang berwenang;Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 62/Pdt.P/2021/PN.Sel.Menimbang, bahwa Permohonan harus diajukan dengan suratPermohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah danditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal atau domisiliPemohon (Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Pidana, Buku Il,2006, Mahkamah Agung Republik Indonesia);Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat bertanda P1 dan bukti suratbertanda P5 berupa foto copy Kartu Tanda Penduduk dan foto copy KartuKeluarga dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang menyatakan Pemohontinggal di Bongkor Desa Rarang Kecamatan Terara Kabupaten Lombok Timur,sehingga dengan demikian telah terbukti Pemohon berdomisili di LombokTimur, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Hakim berpendapatPengadilan

untuk selengkapnya Majelis Hakim menunjukkepada Berita Acara Persidangan tersebut yang merupakan bahagian yang tidak dapatdipisahkan dari Putusan ini;TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon, sebagaimanatelah diuraikan di atas;Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah disiarkan di papanpengumuman Mahkamah Syariyah Bireuen pada tanggal 05 April 2012 untukdiumumkan sebanyak satu kali siaran dalam tenggang waktu selama 14 hari, hal initelah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis

Administrasi dan Teknis PeradilanAgama Buku IIEdisi Tahun 2010 Mahkamah Agung RI, namun pihak yang merasadirugikan oleh permohonan tersebut tidak ada, maka Majelis Hakim berpendapatbahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan dalam permohonannya yang padapokoknya Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan ................ pada tanggalbevesseeeaeeeeesece di Desa ............+, Kecamatan ................., Kabupaten Aceh Utara(sekarang Kabupaten Bireuen

,Perdagangan dan Pengelolaan Pasar Kabupaten Tanggamus Nomor :510/53.a/4404/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, terdakwa ditunjuk sebagaipenyalur kedele bersubsidi yang tugasnya melaksanakan Penyaluran KedeleBersubsidi kepada Usaha Kecil Mikro Tempe/Tahu selama 6 (enam) bulan,terhitung mulai bulan Juli sampai dengan Desember 2008 dengan wilayahkerja 19 (sembilan belas) Kecamatan dalam Kabupaten Tanggamus denganketentuan apabila penyalur melanggar ketentuan yang telah ditetapkansesuai dengan petunjuk teknis

Memuat Surat Perintah membayar (SPM) untuk disampaikan ke KPN.KKPN menerbitkan Surat Persetujuan Perintah Dibayar (SP2D) ke Bank yangditunjuk untuk ditransfer ke rekening penjual.Untuk pelaksanaan program tersebut berdasarkan Surat Direktur JenderalIndustri Kecil dan Menengah Departemen Perindustrian Nomor : 31/IKM/PER/5/2008 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Subsidi Harga KedeleKepada Usaha Mikro dan Kecil Tempe / Tahu tahun 2008, maka DinasPerindustrian dan Perdagangan Provinsi Lampung melakukan

124/Pdt.P/2020/PN Rapuntuk menghindarkan kesulitan administrasi di masa yang akan datang,Pemohon ingin menyesuaikan dan mempertegas identitas yang tercatat diKutipan Akta Perkawinan Pemohon dengan KTP, KK, Akta Kelahiran dan IjazahPemohon adalah satu orang yang sama;Menimbang, bahwa sebagaimana Keputusan Mahkamah AgungRepublik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan BukuIl sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi2007 pada Bab II yang mengatur tentang teknis

menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalahsah, oleh karena untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah aktaadalah sah harus dalam bentuk gugatan;Menimbang, bahwa dalam perkara aquo, Pemohon mengajukanpermohonan tentang penetapan satu orang yang sama terhadap dua namayang berbeda, sehingga sebagaimana Keputusan Mahkamah Agung RepublikIndonesia Nomor KMA/032/SK/IV/2006 Tentang Pemberlakuan Buku II sebagaiPedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi 2007 padaBab II yang mengatur tentang teknis

sesuai dengan aturan hukum turut dipertimbangkan dalamPenetapan ini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;Tentang Pertimbangan HukumnyaMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalahsebagaimana yang telah diuraikan diatas;Menimbang, bahwa Hakim akan memeriksa apakah Pengadilan NegeriPariaman berwenang secara absolut untuk memeriksa permohonan ini;Halaman 4 Penetapan Nomor 49/Pdt.P/2020/PN PmnMenimbang, bahwa menurut Buku II Mahkamah Agung RI tentangPedoman dan Teknis

Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum,Penerbit Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI Edisi Tahun 2007 hal.44,bahwa Pengadilan Negeri hanya berwenang untuk memeriksa danmengabulkan permohonan apabila hal itu ditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa berdasarkan PP Nomor 29 Tahun 2019 tentang TataCara dan Syarat Penunjukan Wali pada Pasal 1 Ayat 7 menyatakan bahwaPengadilan adalah pengadilan agama bagi yang beragama Islam danpengadilan negeri bagi lainnya.

Mulyorejo Surabaya yang merupakanyurisdiksi Pengadilan Negeri Surabaya, karenanya Pengadilan Negeri Surabayaberwenang mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimana termuatdalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum edisi 2007 hal 44 angka 6 disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan, apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan

Menurut hasil penilaian pelelangan umumProyek SKIPI yang dihitung berdasarkan merit scoresystem, PENGGUGAT merupakan peserta lelang yangpaling berpeluang memenangkan pelelangan umum ProyekSKIPI tersebut, hal mana menurut aporan tenaga ahliyang ditunjuk dalam rangka pengadaan SKIPI buktiP2 bahwasanya PENGGUGAT merupakan peserta lelang yangmemperoleh bobot penilaian rata rata tertinggi daritiga aspek penilaian lelang, yaitu) aspek data teknis ,aspek data harga penawaran, dan aspek dukunganpendanaan

Pelelangan umum dan terbatas dinyatakan gagaloleh panitia/pejabat pengadaan, apabila :a. jumlah penyedia barang/jasa yangmemasukkan penawaran kurang dari 3 (tiga)peserta; ataub.tidak ada penawaran yang memenuhi persyaratanadministrasi dan teknis; atauCc. harga penawaran terendah lebih tinggidari pagu anggaran yang tersedia.

Bahwa PENGGUGAT SANGAT DIRUGIKAN dengan KeputusanTERGUGAT yang tertuang dalam suratnya Nomor:508/KPA.1 P2SOKP/IX/2009 tertanggal 30 November2009 perihal "Proses Pelelangan Ulang Proyek SKIPI"yang kemudian dilaksanakan oleh TERGUGAT II yangmelakukan pelelangan ulang Proyek SKIPI denganalasan antara lain namun tidak terbatas pada :14D.1D.1D.1alk 2.3.Bahwa PENGGUGAT merupakan peserta lelangProyek SKIPI yang paling berpeluang untukmemenangkan proyek tersebut, hal mana daripenilaian aspek teknis, aspek

Tidak ada penawaran yang memenuhipersyaratan administrasi dan teknis ; atauC. Harga penawaran terendah lebih tinggi daripogu anggaran yang tersedia";Bukan didasarkan kepada Lampiran Bab " Huruf AAngka Huruf m Keppres Nomor 80 Tahun 2003 ;dengan demikian bertentangan dengan denganPeraturan Perundang undangan yang berlaku.Bahwa Tergugat dan Tergugat II menolak dalilPenggugat dengan alasana.

Bukti P1 : Surat Ketua Panitia Pengadaan ProyekSistim Kapal Inspeksi Perikanan Indonesia(SKIPI) Ditjen P2SDKP Departemen Kelautandan Perikanan RI No. 024/PL.SKIPI/KPA.1P2SDKP/XII/2009 tanggal 2 Desember 2009perihal Pemberitahuan Lelang Ulang (copyHlm 33 dari 47 hlm Putusan No: 05/G/2010/PTUN JKT.2.3.4.2.6.BuktiBuktiBuktiBuktiBuktiP2P3P4P5P6: Surat Keputusan Tim Teknis PanitiaPersiapan Pengadaan Proyek Sistim KapalInspeksi Perikanan Indonesia (SKIP 1)melalui Bantuan Pinjaman Luar Negeri No.KEP.01/

proyek Pengadaan Keramba di DinasPerikanan dan Kelautan Provinsi Riau, setelah disepakati mengenai peminjamanperusahaan lalu Terdakwa menyerahkan beberapa dokumen perusahaan yangdiperlukan kepada IRWANSYAH LINTANG ;e Bahwa pada tanggal 12 Mei 2008 Panitia Lelang Pengadaan Barang/Jasa di SubDinas Pengembangan Perikanan Darat pada Dinas Perikanan dan Kelautan PropinsiRiau TA 2008 pada Dokumen Lelang Pengadaan Jasa Lainnya (Pasca Kualifikasi)Nomor : 01/PPD/DOKLLG/APBD/2008 menetapkan form spesifikasi teknis

HARI PRISTIYANTO memberi masukan mengenai petunjuk pengisiandokumen penawaran seperti TKDN (Tingkat Komponen Dalam Negeri), pengisianformulir harga penawaran, pengisian spesifikasi teknis, serta menyampaikan Bill of(BQ) IRWANSYAHLINTANG 5 202222 222 222222 n enone ence n nnn nn cence encese Bahwa selanjutnya pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal QJuni2008PT.

PRIMABOSS MOBILINDO mengajukan Penawaran atas Paket Pekerjaan JasaQuality kepadaPengadaan Keramba Dalam Rangka Pemberdayaan Pembudidaya Ikan di KawasanDaerah Aliran Sungai (DAS) Nomor 01/PPD/DOKLLG/APBD/2008 tanggal 12 Mei 2008dengan surat Nomor : 04/PBM/PPK/VI/ 2008 yang ditanda tangani oleh Terdakwadengan form spesifikasi teknis sebagai berikut : Nama Barang Spesifikasi Jumlah KeteranganPenawaran BarangNoKebutuhanPengadaan KerambaDalam Rangka1.

Kewajiban Penyedia Jasa, 3.1.Umum, yaitu Penyedia jasa berkewajiban untuk melaksanakan pekerjaan JasaLainnya ini sesuai dengan Spesifikasi teknis dan Gambar serta jadwalpelaksanaan pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak, dan memenuhi kewajibankewajibannya secara cermat, efisien dan ekonomis sesuai dengan standar praktikdan teknik profesional yang diterima secara luas dan Standar Nasional Indonesiayang berlaku (jika ada), mengawasi pengelolaan pekerjaan, serta memantfaatkanteknologi maju yang tepat

HARI PRISTIYANTOmemberi masukan mengenai petunjuk pengisian dokumen penawaran sepertiTKDN ( Tingkat Komponen Dalam Negeri), pengisian formulir hargapenawaran, pengisian spesifikasi teknis, serta menyampaikan Bill of Quality(BQ) kepada IRWANSYAHLINTANG 52 222222 222 222 no noon nnn nn cence ennn nnn neBahwa selanjutnya pada saat pemasukan dokumen penawaran tanggal 9 Juni2008 PT.

,Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan MakananPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktipositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 114 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;ATAUKEDUA :Bahwa ia Terdakwa IRPAN Als BUYUNG AMBO Bin MUHAMMADIDRIS, pada hari Senin Tanggal

,Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan MakananPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktipositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 112 Ayat (1) UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009Tentang Narkotika;ATAUKETIGA :Bahwa ia Terdakwa IRPAN Als BUYUNG AMBO Bin MUHAMMADIDRIS, pada hari Senin

,Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan MakananPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktipositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalamPasal 127 Ayat (1) huruf a UndangUndang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa danatau Penasihat Hukum

Syarnida, Apt., M.M., Manajer Teknis PengujianBalai Besar Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru, pada pokoknyamenyimpulkan bahwa : contoh barang bukti positif mengandung MetHalaman 14 dari 28 Putusan Nomor 299/Pid.Sus/2021/PN BknAmphetamin yang termasuk jenis Narkotika Golongan sesuai denganUndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yangdiajukan diperoleh faktafakta hukum sebagai berikut:Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal

,M.M., Manajer Teknis Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan MakananPekanbaru, pada pokoknya menyimpulkan bahwa : contoh barang buktipositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenis NarkotikaGolongan sesuai dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2009 TentangNarkotika;Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan ataumenguasai Narkotika Golongan bukan tanaman dari Menteri KesehatanRepublik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotikajenis shabushabu yang dikuasai oleh

Barang Bukti diduga narkotika jenis shabushabu dengan beratbersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan di BPOMRI Pekanbaru.2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabushabu denganberat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar PengawasObat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470,tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujianyaitu Dra.

diduga narkotika jenis daun ganja kering denganberat bersih 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan diBPOM RIPekanbaru. 20222 222222 nnnnnnnnnn enn eeehalaman 5 dari 25 halaman Putusan Nomor 337/Pid.Sus/2019/PN Sak2. 3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabushabu denganberat 0,30 gram sebagai pembungkus barang Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai Besar PengawasObat dan Makanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470,tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis

Surat Keterangan Pengujian Balai Besar Pengawas Obat danMakanan Di Pekanbaru Nomor : PM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal30 Juli 2019 yang ditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaituDra.

Bahwa benar berdasarkan Surat Keterangan Pengujian Balai BesarPengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru NomorPM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yangditandatangani oleh Manajer Teknis Pengujian yaitu Dra.SYARNIDA, Apt, MM dengan kesimpulan contoh barang buktiPositif mengandung Met Amphetamin yang termasuk jenisnarkotika Golongan sesuai dengan UndangUndang Nomor 35Tahun 2009 Tentang Narkotika; Bahwa benar Terdakwa tidak memiliki hak atau ijin dari yangberwenang untuk menawarkan untuk dijual

Barang Bukti diduga narkotika jenis shabu dengan beratbersin 0,09 gram digunakan sebagai bahan pemeriksaan diBPOM RI Pekanbaru.2.3 (tiga) buah plastik bening pembungkus shabushabudengan berat 0,30 gram sebagai pembungkus barang bukti.Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pengujian BalaiBesar Pengawas Obat dan Makanan Di Pekanbaru = NomorPM.01.03.941.07.19.K.470, tanggal 30 Juli 2019 yang ditandatangani olehManajer Teknis Pengujian yaitu Dra.

Betty), juga perwakilan dari Disperindagkop& UMKM Kabupaten Demak, Bappeda Kabupaten Demak, DinasPertanian Kabupaten Demak, Bagian Hukum Setda KabupatenDemak, dan Bagian Pemerintahan Umum Setda Kabupaten Demak.Pada saat itu, Kepala BPPTPM (Tergugat) mengatakan mendukungperpanjangan izin lokasi dan untuk selanjutnya akan langsungdiserahkan kepada Tim teknis yang menangani. Sementara respondari Kantor Pertanahan Kabupaten Demak yang diwakili Sdr.

Amin Subekti (selakuanggota Tim Teknis mewakili Kantor Pertanahan Kabupaten Demak).Bahwa dalam rapat tersebut Sdr Amin Subekti menjelaskan perihaltanah yang dimiliki Sdr. Katedjo sejumlah 175 ha yang masuk dalamtanah 188 Ha perolehan tanah Penggugat. Bahwa pada saat itupernyataan Sdr. Amin Subekti langsung diralat oleh Sadr.Katedjosendiri, yang menyatakan hanya memiliki tanah seluas 115 ha.Bahwa apa yang disampaikan oleh Sdr.

Berita acara rapat Nomor554.3/1200.1/X/2015 tanggal 27 Oktober 2015 yang ditandatanganioleh Asisten Pemerintahan, Kepala BPPTPM, dan tim teknis terkait;Bahwa terkait pertimbangan keluarnya surat objek sengketa yaitu tidakadanya titik temu antara Penggugat dengan Pihak H. Muh. KatedjoTjipto Wijatno perlu dijelaskan, hal ini karena Pihak H. Muh.

KatedjoTjipto Wijatno hanya mengakungaku dan mengklaim saja memilikiluasan tanah 115 Ha tanpa menunjukkan dan membuktikan disertailampiran bukti tertulis dalam bentuk akta/dokumen yang dapatdiketahui oleh tim teknis. Sehingga menjadi suatu kKeanehan dan tandatanya mengapa pengakuan atau klaim saja dari Pihak H. Muh.

Bahwa Penggugat telah memperoleh tanah di wilayah izin lokasiseluas + 188 Ha sebagaimana covernote Notaris Nurna Ningsih,S.H., M.Kn. tanggal 7 Oktober 2015 yang oleh anggota Tim Teknis(Sdr.

Dalammelaksanakan tugasnya UPK berpedoman pada Petunjuk TeknisOperasional (PTO) beserta penjelasannya, berdasarkan SuratDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal5 November 2008 perihal Petunjuk Teknis Operasional PNPMMandiri Perdesaan yang salah satu tujuannya adalah meningkatnyakesejahteraan dan kesempatan kerja masyarakat miskin dipedesaan dengan mendorong kemandirian dalam pengambilankeputusan dan pengelolaan pembangunan

; Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO)PNPM MP mempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana danprasarana fisik dan pembangunan ekonomi yang berupa memberipinjaman uang kepada perempuan (Simpan Pinjam Perempuan) ;Bahwa sumber dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkanPetunjuk Operasional (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam SuratDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/3717/PMD

Januari 2010 sampaidengan bulan Februari 2011 dalam melaksanakan tugasnyamengelola kegiatan ekonomi PNPM MP berupa pengelolaan danaprogram dan dana perguliran simpan pinjam perempuan (SPP)terhadap 156 (seratus lima puluh enam) kelompok SPP telahmenyimpang dari ketentuan dalam Penjelasan X angka 10.1.2 hurufb.2 dan huruf c dan dalam Penjelasan XI angka 11.4.2.6 dan angka11.4.3.a Surat Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat DesaDepdagri Nomor 414.2/3717/PMD tanggal 5 November 2008 perihalPetunjuk Teknis

Bahwa sesuai dengan petunjuk teknis operasional (PTO)PNPM MP mempunyai kegiatan berupa pembangunan sarana danprasarana fisik dan pembangunan ekonomi yang berupa memberipinjaman uang kepada perempuan (Simpan Pinjam Perempuan) ; Bahwa sumber dana Program Nasional PemberdayaanMasyarakat Mandiri (PNPM) masyarakat Perdesaan berdasarkanPetunjuk Operasional (PNPM) Mandiri Perdesaan dalam SuratDirektur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa DepartemenDalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 414.2/3717/PMD tanggal5