Bahwa akibat gagalnya penyelesaian secara bipartit, maka perkara aquoditeruskan ke Mediator pada Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Deli Serdang ;6.

Bahwa Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang telah melakukan upaya penyelesaian atas perkara aquo melaluisidang Mediasi, akan tetapi ternyata juga gagal mencapai kesepakatan,sehingga Mediator Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten DeliSerdang mengeluarkan anjuran tertulis atas perkara aquo sesuai dengansurat nomor : 560/10809/DTKTR/2016 tanggal 04 November 2016 ;7.

Bahwa benar dalil gugatan Penggugat pada point 6 halaman 1 mengatakanDinas Tenaga Kerja dan Tranmigrasi Kabupaten Deli Serdang telahHalaman 6 dari.... halamanPutusan Nomor 86/Pdt.

Bukti T1 : Fotocopy surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi Lubuk Pakam Nomor:560/10809/DTKTR/2016tanggal 4 November 2016 kepada Perusahaan CV. SuryaCemerlang Meubel Indah mengenai uang pesangon atasnama Sdr. Hadi Santoso, bukti telah diberi materai cukupdan dinazegelen serta sesuai dengan aslinya,;2. Bukti T2 : Fotocopy Surat Peringatan 1(pertama) atas nama HadiSantoso dengan Nomor:07/SCM/IV/2016 tertanggal 18 April2016, yang ditanda tangani oleh Pimpinan CV.

Mediator Dinas Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Deli Serdang mengeluarkan anjurantertulis atas perkara aquo sesuai dengan surat nomor560/10809/DTKTR/2016 tanggal 04 November 2016 ;Bahwa tindakan Tergugat sebagaimana dimaksud diatas adalahmerupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum yang berlaku dansangatlah merugikan Penggugat, kerugian mana harus dibayaroleh Tergugat sebesar Rp. 77.068.750,, (tujuh puluh tujuh jutaenam puluh delapan ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) sebagaiuang pesangon,

Sorong atau setidaktidaknya disuatu tempatyang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sorong yang berwenangmemeriksa dan mengadili perkara ini Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang yaitu saksi korban Rudi Wahyudin.

tangan kanan dengan posisi dikepal lalumengayunkannya kearah wajah saksi korban dan dengan menggunakan tangan kirimemukul saksi korban secara berulang kali serta pada saat yang bersamaan Terdakwa IImemukul dengan menggunakan tangannya memukul saksi korban pada wajah dan bagianbelakang saksi korban secara berulang kali sehingga saksi korban terjatuh ke dalam paritatau got setelah itu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II dengan menggunakan kakimenendang saksi korban secara bergantian dengan sekuat tenaga

Dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;Ad.1. Unsur Barangsiapa.

Soesilo atas ketentuanpasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidakMenimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan telah diperoleh faktae Bahwa benar kejadian pemukulan yang dilakukan Terdakwa dan Junadi Deda(DPO) terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Desember 2013 sekitar pukul 22.30 Witbertempat di unit II Kel.

;Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur dengan tenaga bersamamenggunakan kekerasan terhadap orang telah terbukti.

sebagai Kepala SeksiKefarmasian dan Penyehatan Makanan Minuman pada DinasKesehatan Kabupaten Kediri ;Bahwa sediaan farmasi adalah obat, bahan baku obat, obat tradisionaldan kosmetik ;Bahwa setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangandilarang untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikandan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat ;Bahwa yang berhak mengadakan, menyimpan, mengolah,mempromosikan dan mengedarkan sediaan farmasi yang berupa obatdan bahan baku obat tersebut harus tenaga

kesehatan yangmempunyai keahlian dan kewenangan sesuai dengan peraturanperundangan ;Bahwa yang dimaksud dengan tenaga kesehatan adalah tenagakefarmasian sesuai dengan keahlian dan kewenangannya, dalam haltidak ada tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan tertentu dapatmelakukan praktek kefarmasian secara terbatas, misalnya dokter,dokter gigi, bidan dan perawat yang dilaksanakan sesuai ketentuan ;Bahwa tenaga kefarmasian terdiri atas apoteker dan tenaga tekniskefarmasian dan yang dimaksud Apoteker adalah

sarjana farmasi yangtelah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatanapoteker sedangkan tenaga teknis kefarmasian adalah tenaga yangmembantu apoteker dalam menjalani pekerjaan kefarmasian yangterdiri atas sarjana farmasi, ahli madya farmasi, analis farmasi dantenaga menengah farmasi/asisten apoteker ;Bahwa sediaan farmasi berupa obat dan bahan baku obat yangdiperbolehkan dalam pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosidan peredarannya adalah yang sudah memenuhi syarat farmakopePutusan

Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Gpr Halaman 6 dari 16Indonesia atau buku standar lainnya dan sudah mendapat ijinpemerintah ;Bahwa menurut pendapat ahli barang bukti pil warna putih dengan logoLL tersebut adalah sediaan farmasi yang berupa obat ;Bahwa apabila Terdakwa bukan tenaga kefarmasian atau tenagakesehatan tertentu, maka Terdakwa tidak mempunyai keahlian ataukewenangan dalam kefarmasian ;Bahwa barang bukti pil LL tersebut tidak memenuhi standar keamanan,kasiat maupun kemanfaatan karena sediaan farmasi

seratus ribu rupiah) dan terdakwamenyerahkan pil LL 100 butir dan Sdr.Arga langsung pulang;Putusan Nomor 47/Pid.Sus/2017/PN Gpr Halaman 12 dari 16Menimbang, bahwa dari penjualan 100 (seratus) butir pil LL jika lakusemua maka terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 50.000,00 (lima puluh riburupiah), keuntungan dari menjual pil jenis LL untuk kebutuhan seharihari;Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mempunyai keahlian di bidangkefarmasian karena Terdakwa bukan seorang apoteker, dokter, asistenapoteker atau tenaga

plastik bening disita dari Tain yangmendapatkan pil LL dari Terdakwa ;Bahwa Terdakwa mendapatkan pil LL dari Sukro (Daftar Pencarian Orang)dengan maksud untuk memesan pil LL sebanyak 1 (satu) botol dan Sukromenyanggupi dengan harga Rp.1.400.000, (satu juta empat ratus riburupiah) dan pil LL diantar ke rumah Terdakwa ;Bahwa tujuan Terdakwa menyimpan pil LL untuk dijual kembali dan yangsebagian dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa dengan tujuan kalau Terdakwabekerja tidak mengantuk dan dapat menambah tenaga

;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pilLL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnyasehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau Kewenangan untuk membawa,menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkanketerangan saksi.M.

;Bahwa Terdakwa tidak mempunyai ijin untuk memiliki dan mengedarkan pilLL dan Terdakwa bukan apoteker, dokter atau tenaga kefarmasian lainnyasehingga Terdakwa tidak memiliki ijin atau Kewenangan untuk membawa,menyimpan dan mengedarkan pil LL tersebut ;Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkanketerangan saksi ;Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 616/Pid.Sus/2018/PN GprAhli1.Nieken Dewi Pamikatsih,S.Si.AptBahwa tugas ahli meliputi bidang kefarmasian, makanan dan minuman padaDinas

sediaan farmasi meliputi obat, obat tradisional dan bahan obat ;Bahwa sediaan farmasi yang dibuat obat bida menimbulkan efek ;Bahwa pil LL termasuk obat dengan nama Triheksifendinidil HCL dan cap LLtersebut adalah cap pabrikan ;Bahwa pil LL fungsi utamanya untuk pengobatan Parkinson ;Bahwa pil LL dan pil putih logo INF adalah sediaan farmasi berupa obat ;Bahwa yang berwenang memproduksi pabrik yang dapat ijin dari Kementriandan BPOM dan mengedarkan obat atau pil harus dengan resep dokter danoleh tenaga

Oleh karena itu, gugatanPenggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapatditerima.3 Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak karena Penggugat tidak,mengikusertakan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesiasebagai. Tergugat, sedangkan Tergugat menguasai dan mengusahaan tanahobjek sengketa adalah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia No. Kep: 115/MEN/VI/2012 tanggal 24Juni 2010.

Kerja danTransmigrasi kepada Tergugat untuk membangun perkebunan Kepala Sawitpola kemitraan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik Indonesia Nomor: Kep.115/MEN/VI/2012 tentang"Izin Pelaksanaan Transmigrasi Kepada PT.

Bahwa dengan adanya Surat Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi1112.dan kesepakatan bersama antara Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilirdengan PT.

PT.Rusellindo Putra Prima dari Gubernur SumateraSelatan Nomor: 593/5075/I/2007 tanggal 5Desember 2007.Keputusan Bupati Ogan Komering ir Nomor:558/KEP/I/2007 tanggal 28 Desember 2007tentang Pemberian Izin Lokasi Untuk UsahaPerkebunan Kelapa Sawit Kepada PT.Rusellindo Putra Prima.Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dariKepala Seksi Tanah dan Pendaftaran TanahKantor Pertanahan Kabupaten Ogan KomeringIlir Nomor: 4.A/2010 tanggal 21 April 2010.Keputusan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Nomor:KEP.115

Dalam hal ini kerjasama pembangunan perkebunankelapa sawit inti plasma tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.03/MEN/III/2008 tanggal 31Maret 2008 tentang Peran Serta Badan Usaha dalam Pelaksanaan Transmigrasisebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: PER.12/MEN/VI/2009 tanggal 25Juni 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Tenaga Kerja danTransmigrasi Republik

Lingkungan Perarudan Jimbaran Kuta Badung dan kunci kontaknya;- 10 (sepuluh) kubik hasil tambang berupa batu pecah, pasir dan tanah;- 1 (satu) unit alat Stone Crusher;- 15 (lima belas) lembar print out daftar rekapan UM PERIODA karyawan/sopir, kegiatan serta jumlah penghasilan yang diterima di PT AKAS (Anugrah Karya Agra Sentosa) dari tanggal 25 Nopember 2016 sampai dengan tanggal 29 Desember 2016;- 12 (dua belas) lembar print out rekap UM PERIODA (absen masuk, keluar, UM dan lembur), karyawan, tenaga

alamatLingkungan Perarudan Jimbaran Kuta Badung dan kunci kontaknya;10 kubik hasil tambang berupa batu pecah, pasir dan tanah;Satu unit alat Stone Crusher digunakan untuk memecah bebatuan hasilgalian;15 (lima belas) lembar print out daftar rekapan UM PERIODAkaryawar/sopir, kegiatan serta jumlah penghasilan yang diterima di PTAKAS (Anugrah Karya Agra Sentosa) dari tanggal 25 Nopember 2016s/d 29 Desember 2016;12 (dua belas) lembar print out rekap UM PERIODA (absen masuk,keluar, UM dan lembur), karyawan, tenaga

Buleleng;Bahwa saksi tidak mengetahui ijin PT AKAS untuk pengambilan pasir danbatu tersebut;Bahwa Terdakwa adalah pemilik perusahaan;Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN SgrBahwa pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2017 sekitar pukul 13.00 witadatang petugas kepolisian dan melakukan penangkapan terhadapTerdakwa.Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;2.Putu Agus Arjana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkansebagai berikut:Bahwa saksi bekerja di PT AKAS sebagai tenaga

administrasi sejak duatahun lebih ;Bahwa selain melakukan usaha pengambilan batu dan pasir, PT AKASjuga memiliki usaha lain yakni pengaspalan jalan raya;Bahwa tugas saksi sebagai tenaga administrasi adalah mengawasi tenagayang melakukan pekerjaan setiap hari dan membayar gajinya;Bahwa PT AKAS dikendalikan oleh Terdakwa;Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perusahaan tersebut memiliki ijinpenambangan atau tidak;Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya ;3.Muhtaram, dibawah sumpah

Setelah sesuai dengan ukuran, batu pecahtersebut dicampur sesuai komposisi agregat yang kemudian dimasukkanHalaman 10 dari 21 Putusan Nomor 90/Pid Sus/2017/PN Sgrke dalam asphalt mixing plant (AMP) dan dicampur dengan asphaltsehingga menjadi hotmik yang dipergunakan untuk pengaspalan jalan;Bahwa untuk menjalankan usahanya tersebut, PT AKAS telahmemperkerjakan karyawan diantaranya saksi Made Widi Arsana sebagaisopir dump truck, saksi Putu Agus Arjana sebagai tenaga administrasi,saksi Muhtaram sebagai

Setelah sesuaidengan ukuran, batu pecah tersebut dicampur sesuai komposisi agregat yangkemudian dimasukkan ke dalam asphalt mixing plant (AMP) dan dicampurdengan asphalt sehingga menjadi hotmik yang dipergunakan untukpengaspalan jalan;Menimbang, bahwa untuk menjalankan usahanya tersebut, PT AKAStelah memperkerjakan karyawan diantaranya saksi Made Widi Arsana sebagaisopir dump truck, saksi Putu Agus Arjana sebagai tenaga administrasi, saksiMuhtaram sebagai kepala bagian operasional dan saksi Putu

= Rp.27.104.250.000,Halaman 9 dari 81 halaman, Putusan No.24/Pdt.G/2016/PN SdwAkibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatasdimana Penggugat menghabiskan waktu, tenaga dan uanguntuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugianPenggugat ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000.Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana teruraidiatas Penggugat kehilangan keuntungan yang diharapkan,dimana seandainya Penggugat tidak terhalang oleh Tergugatuntuk menguasai atau mengelola tanah

, sehingga Penggugatl dirugikan atas harga tanahtersebut sebesar 55.549,000 M* x Rp.500.000,/M2 =Rp.27.774.500.000,Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatasdimana Penggugat Il menghabiskan wakiu, tenaga dan uanguntuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugianPenggugat Il ditafsir tidak urang dari Rp.100.000.000,Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana teruraidiatas Penggugat II kehilangan keuntungan yang diharapkan,dimana seandainya Penggugat Il tidak terhalang

= Rp.25.825.250.000,Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,dimana Penggugat Ill menghabiskan waktu, tenaga dan uanguntuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugianPenggugat Ill ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,Akibat Perbuatan melawan Hukum Tergugat sebagaimana teruraidiatas Penggugat Ill kehilangan keuntungan yang diharapkan,dimana seandainya Penggugat Ill tidak terhalang oleh Tergugatuntuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka PenggugatIll akan memperoleh

= Rp.25.475.250.000.Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,dimana Penggugat IV menghabiskan wakiu, tenaga dan uanguntuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugianPenggugat IV ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana teruraidiatas Penggugat IV kehilangan keuntungan yang diharapkan,dimana seandainya Penggugat IV tidak terhalang oleh Tergugatuntuk menguasai atau mengelola tanah tersebut maka PenggugatHalaman 11 dari 81

=Rp.26.524.000.000,Halaman 13 dari 81 halaman, Putusan No.24/Pdt.G/2016/PN SdwAkibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat terurai diatas,dimana Penggugat VIII menghabiskan waktu, tenaga dan uanguntuk urusan masalah tersebut, dimana dalam hal ini kerugianPenggugat VIII ditafsir tidak kurang dari Rp.100.000.000,Akibat Perbuatan Melawan Hukum Tergugat sebagaimana teruraidiatas Penggugat VIII kehilangan keuntungan yang diharapkan,dimana seandainya Penggugat VIII tidak terhalang oleh Tergugatuntuk menguasai

MELLOVA,ST selaku PPK Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab.

Pada saat penggugat masih menjabat Asisten Manajer Operasi SaranaDaerah Operasi 6 Yogyakarta , pada bulan September 2015 UnitOperasi Daerah Operasi 6 Yogyakarta mengadakan rekrut Outsorchinguntuk tenaga kebersihnan wesel, kemudian penggugat memberi infotersebut kepada rekanrekan.

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor : SE13/MEN/SJHK/I/2005 tentang Putusan Mahkamah Konstitusi atas hak Ujimateriil UU Nomor 13 tahun 2003 tentang KETENAGAKERJAANterhadap UNDANG UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIKINDONESIA TAHUN 1945 yang isinya menyatakan jelas bahwa pasal158 UU 13 tahun 2003 tentang hukuman berat tidak dapat di jadikandasar dalam perselisinan hubungan industrial.e.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Peraturan Menteri Tenaga Kerjadan Transmigrasi Nomor PER.31/MEN/XII/2008 Tentang PedomanPenyelesaian Hubungan Industrial Melalui Perundingan Bipartit, mengaturbahwa "Perundingan Bipartit adalah perundingan antara pekerja/buruh atauserikat pekera/buruh dengan pengusaha untuk menyelesaikan perselisihanhubungan industrial dalam satu perusahaan".

Zainal Arifin mendapat info dariPenggugat (Asman Opsar Daop VI Yokyakarta) juga membutuhkanOutsorching tenaga penjaga wesel, kemudian Sdr. Zainal Arifinmengarahkan ada 4 (empat) orang agar pergi ke Solo untukmengikuti seleksi dan mengarahkan untuk menemui Pak Witanto(Penggugat).e Sadr.

wesel Di Daop VI kebijakan Kepala untuk tenaga Outsoursing;Bahwa Penggugat pernah nawarkan kepada saksi tenaga kerja 3 oranguntuk Outsoursing lamaran ke fendor dan bulan oktober 2015 masukkerjanya;Bahwa Penggugat pernah telpon kepada saksi menawarkan uang terimakasih kepada saksi dari keluarga tiga orang tersebut ,tapi saksi menolak;3.SAKSI YULIANA AJENG PRADITA ;Bahwa saksi Tahu yang disengketakan, Penggugat diberhentikan olehTergugat dan Penggugat tidak terima, saksi tahu dari masyarakat ;Bahwa

Kabupaten/Kota melakukanpenelitian serta menghimpun data dan informasi mengenai:a. homogenitas perusahaan ;b. jumlah perusahaan ;G soa tenaga kerja d yang dihasilkan ; os tambah yang dihasilkan ;f. kemampuan perusahaan ;Hal. 7 dari 50 hal. Put. No. 123/G/2014/PTUNBDGg. asosiasi perusahaan, dan ;h. serikat pekerja/serikat buruh terkait :2.

Bahwa disamping halhal tersebut diatas Dinas Tenaga Kerja dan TransmigrasiProvinsi Jawa Barat tidak pernah menerbitkan surat apapun terkait UMKUkepada Penggugat.9.

Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor 13 Tahun 2012 tentang Komponen dan Pelaksanaan TahapanPencapaian Kebutuhan Hidup= Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2013 tentang UpahMinimum ;= Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor: 51/MINDPER/10/2013 tentang Definisi dan Batasan serta Klasifikasi Industri PadatKaryaTertentu ; 225 222= Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor.

Kep49/MEN/IV/2004, Tahun 2004 tentang Ketentuan Strukturdan Skala= Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik IndonesiaNomor.

Pasal 3 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RepublikIndonesia Nomor : Kep.231/MEN/2003 Tentang Tata Cara Penangguhan PelaksanaanUpah Minimum. Faktanya Penggugat tidak mengajukan Penangguhan sebagaimanadimaksud peraturan tersebut, sehingga gugatan tersebut menjadi premature ; 3.

BUANG terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan Terang-terangan dan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap orang yang mengakibatkan luka;------------------------------2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) bulan dan 10 (sepuluh) hari:-----------------------------------------------------------------------------------3.

bersalah dengan terang terangan dandengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yangmengakibatkan luka luka sebagaimana diatur dan diancam pidanadalam pasal 170 ayat (2) ke1 KUHPidana, seperti tersebut dalamdalwaan kesatu primair.2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I./ 0 dan terdakwa Il !1 1 ! ! masing masing dengan pidanapenjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalamtahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.

terdakwal 2) +) + 3 ( 5 ', terdakwa Il $ & 6 ( y= ( * baikbertindak secara sendirisendiri ataupun secara bersamasama dengan Ella(DPO) dan Bulla (DPO) dalam ruang lingkup tangung jawab masingmasingpada hari Rabu tanggal 09 Juli 2014 sekitar jam 17.20 Wita, atau setidaktidaknya di bulan Juli 2014, bertempat di Dusun Bontoa, Desa Ko'mara,Kecamatan Polongbangkeng Utara, Kabupaten Takalar atau setidaktidaknyapada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Takalar, denganterangterangan dan dengan tenaga

Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakankekerasan terhadap orang atau barang;3.

Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidakdilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan disuatu tempat yang dapatdilihat oleh orang lain, maka unsur secara terangterangan telah dinyatakanterbukti;Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalahdilakukan secara bersamasama artinya oleh sedikitdikitnya dua orang ataulebih;Menimbang, bahwa kekerasan yang dilakukan tersebut ditujukan kepadaorang atau barang;14Menimbang, bahwa yang dilarang dalam pasal ini adalah melakukankekerasan

, dimana melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga ataukekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tanganatau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya(R.

BukitBarisan Indah Prima dan telah terdaftar di Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Muaro Jambi No. 08/PKB/VII/2006 ;. Bahwa Penggugat adalah karyawan PT.

Bukit Barisan Indah Prima dan telahmengajukan surat permohonan pensiun secara tertulis kepada Tergugatpada tanggal 29 September 2009, dan surat permohonan tersebut telahditerima oleh Tergugat pada tanggal 2 Oktober 2009 dan kemudianditembuskan kepada bapak Kepala Dinas Sosial Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Muaro Jambi ;.

Bahwa pada tanggal 11 Maret 2010 perselisinan antara Penggugat denganTergugat telah dilaksanakan sidang mediasi di Dinas Sosial Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Muaro Jambi. Dan mediator telah menerbitkananjuran No. 560.6/1687 Sosnakertrans yang menganjurkan "Agar Tergugat/PT.

Bahwa anjuran mediator No. 560.6/168/Sosnakertrans tersebut telahditanggapi oleh Penggugat dengan suratnya Nomor :157/PC F.SPPPSPSI/Ma.Jambi/IV/2010 pada tanggal 19 April 2010 yang menyatakan bahwa"MENERIMA ANJURAN" dari Dinas Sosial Tenaga Kerja dan TransmigrasiKabupaten Muaro Jambi tersebut ;9.

Bahwa anjuranDepartemen Transmigrasi dan Tenaga Kerja telah dilaksanakan dan Penggugatmenerima, akan tetapi Tergugat melalaikan anjuran tersebut ;Bahwa namun demikian amar putusan Judex Facti pada angka 3tentang hasil perkalian jumlah uang pesangon yang tertulis sebesarRp 19.990.000,00 (sembilan belas juta sembilan ratus sembilan puluh riburupiah) harus diperbaiki sebagaimana hasil perkalian yang semestinya yaituHal. 7 dari 9 hal. Put.

Bahwa perselisihnan dan pertengkaran tersebut terjadi karenaTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja sehariharikepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga Kerja Wanita di NegaraMalaysia sebagai Pembantu rumah tangga. hal ini yang menjadikanPenggugat kecewa dan tidak cinta lagi;5.

tahun Juni 2019, Tergugat pergimeninggalkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya di KecamatanSumber wringin Kabupaten Bondowoso sampai sekarang tidak pernahkemball ; Bahwa sebelum Penggugat pergi, saksi sering mendengarPenggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyamalas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja seharihari kepadaPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugatbekerja sendiri menjadi Tenaga

bersama di rumah orang tua Penggugat di KecamatanSumber wringin Kabupaten Bondowoso, dan belu dikaruniai keturunan ; Bahwa saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugatsekarang sudah tidak harmonis, sejak tahun 2017 sering terjadiperselisinan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidakbertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengan sikapnyamalas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja seharihari kepadaPenggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugatbekerja sendiri menjadi Tenaga

Tergugat mengakui dalil dalil gugatan Penggugat;Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohonagar Penggugat diceraikan dari Tergugat karena sejak Februari 2017 antaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yangdisebabkan karena Tergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumahtangga dengan sikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanjaseharihari kepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihari Penggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga

Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidakharmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkanTergugat tidak bertanggung jawab sebagai kepala rumah tangga dengansikapnya malas bekerja dan kurang memberi nafkah belanja sehariharikepada Penggugat, sehingga untuk memenuhi kebutuhan seharihariPenggugat bekerja sendiri menjadi Tenaga Kerja Wanita di NegaraMalaysia sebagai Pembantu rumah tangga4.

Dan oleh karenanyasesuai Pasal 81 Undang Undang Nomor 2/2004, PengadilanHubungan Industrial DKI Jakarta pada Pengadilan Negeri JakartaPusat tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara aguo, karena pengadilan hubungan industrial yang berwenangadalah Pengadilan Hubungan Industrial pada pengadilan negeriyang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja bekerja, yaknipengadilan hubungan industrial yang relevan di wilayah Papua;Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja, Kota Administrasi, JakartaSelatan mengembalikan

berkas perkara perselisihnan ini kepadaPenggugat dengan pertimbangan lokasi bekerja Penggugat adalah di wilayah Mimika, Papua;Adanya preseden yang serupa dengan perkara a quo dimanaPengadilan Hubungan Industrial DKI Jakarta dan MahkamahAgung menyatakan bahwa pengadilan hubungan industrial yangberwenang adalah pengadilan hubungan industrial padapengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerjabekerja; Anjuran yang dikeluarkan oleh Mediator Kementerian Tenaga KerjaRepublik Indonesia cacat

hukum;Pemeriksaan berkas pencatatan Perselisihan Hubungan Industrialdi Kantor Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta;Kantor Suku Dinas Tenaga Kerja Provinsi DKI Jakarta telahmemberikan informasi yang menyesatkan dengan menyatakanbahwa Perselisihnan Hubungan Industrial yang terjadi antaraPenggugat dan Tergugat terdapat di dua wilayah provinsi.

Padahalperselisihan antara pengusaha dan pekerja hanya terjadi di 1 (satu)wilayah provinsi, yaitu provinsi Papua Barat;Sesuai Pasal 100 Undang Undang Nomor 2/2004, majelis hakimtidak berhak untuk mengikuti surat anjuran oleh karena suratanjuran yang dikeluarkan oleh Kementerian Tenaga Kerja dalamperkara ini cacat hukum;Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 980 K/Pdt.

Menyatakan bahwa Surat Nomor B.124/PHIJSKPPHI/VI/2017tertanggal 22 Juni 2017 perihal Anjuran yang dikeluarkan oleh TimMediator Kementerian Tenaga Kerja Republik Indonesia adalah cacathukum.5. Menghukum Termohon Kasasi II untuk membayar biaya perkara.Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono).B. Dalam Jawaban Pokok Perkara1. Dalam KonvensiDalam Eksepsi1. Menerima dan menyatakan Eksepsi Pemohon Kasasi tepat danberalasan.2.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor :3523160704570003, tanggal 21 April 2013, yang dikeluarkan oleh KantorDinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, foto copymana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya danbermeterai cukup (P.1);2.

Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II Nomor :3523165111620001, tanggal 24 Nopember 2013, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.2);3.

Kepala Keluarga Pemohon Nomor :3523160901100298, tanggal 13 Januari 2014, yang dikeluarkan olehKantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil, fotocopy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkan sesuai denganaslinya dan bermeterai cukup (P.4);5. Foto copy ljazah Sekolah Teknologi Jurusan mesin a/n.

Eko Budi Cahyo Purnomo anakpara Pemohon, Nomor :02530/D/1988, tanggal 21 Desember 1988, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan danCatatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.6);7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran a/n.

Desi Setiya Rini anak paraPemohon, Nomor :02531/D/1988, tanggal 21 Desember 1988, yangdikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Tenaga Kerja Kependudukan danCatatan Sipil, foto copy mana telah di nazegelen serta telah dicocokkansesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup (P.7);8.

Bahwa, puncak ketidak harmonisan rumah tangga antara Penggugat danTergugat terjadi pada Bulan Januari 2014, Penggugat meminta uangkepada Tergugat untuk kebutuhan rumah tangga tapi tidak pernahdiberikan, setelan kejadian tersebut Penggugat pergi meninggalkanTergugat berkerja sebagai Tenaga Kerja Wanita (TKW), Sampai dengansekarang sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat kemudianantara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahirmaupun batin;Berdasarkan dalil dalil di

menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal dirumah Penggugat sampai berpisah;e Yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada awalnya rukunrukun saja, namun sejak bulan Januari 2013 antarakeduanya mulai sering terlihat bertengkar;e Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalahkarena faktor ekonomi yang kurang mencukupi;e Tidak, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga

Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal dirumah Penggugat sampai berpisah;e Yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatpada awalnya rukunrukun saja, namun sejak bulan Januari 2013 antarakeduanya mulai sering terlihat bertengkar;e Penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalahkarena Tergugat jarang memberi nafkah kepada Penggugat;e Tidak, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga

Putusan No. 0001 Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal dirumah kediaman bersama sampai berpisahe Yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukunrukun saja sebelum Penggugat bekerja di Taiwan, tidak pernahada perselisinan antara keduanya;e Tidak, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga KerjaWanita (TKW), sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah Penggugat;e Ya,

: (1) Linda Lestari Binti Suparno, Umur 17 Tahun dan (2) MeilanSaputra Bin Suparno, Umur 08 Tahun; Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orangtua Penggugat lalu tinggal dirumah kediaman bersama sampai berpisahe Yang saya tahu keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugatrukunrukun saja sebelum Penggugat bekerja di Taiwan, tidak pernahada perselisinan antara keduanya;e Tidak, keduanya telah pisah rumah sejak bulan Januari 2014,Penggugat pergi meninggalkan Tergugat bekerja sebagai Tenaga

Bahwa Pemohon mengajukan perkara ini bermaksud membetulkan biodataPemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah tertulis Barjo binWandiri diubah menjadi Risdiyanto bin Wandiri, diperlukan untukPengambilan asuransi Kematian dari BPJS Tenaga Kerja atas nama istriPemohon;6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibatperkara ini7.

Perbedaan namatersebut ternyata telan menjadi penghalang bagi Pemohon untukHal. 5 dari 10 hal.Pen.No.0080/Pdt.P/2017/PA.Bknmengurus pengambilan Asuransi Kematian dari BPJS Tenaga Kerja atasnama istri Pemohon yang meninggal dunia pada tanggal 21 Maret 2017 dirumah kediaman di Desa Kota Garo, Kecamatan Tapung Hilir, KabupatenKampar; Bahwa menurut sepengetahuan saksi benar Pemohon bernamaRisdiyanto bin Wandiri dan masyarakat di lingkungan tempat tinggalPemohon juga memanggilnya dengan nama yang sebenarnya

Pasal 49 ayat (1) Undangundang Nomor 7 Tahun1989, sebagaimana telah diubah dengan Undangundang Nomor 3 Tahun 2006dan terakhir diubah dengan Undangundang Nomor 50 Tahun 2009, makaperkara tersebut menjadi kKewenangan absolute Pengadilan Agama;Menimbang, bahwa alasan pokok diajukannya perkara permohonan iniadalah adanya perbedaan nama Pemohon dalam Kutipan Akte Nikah denganKartu Tanpa Penduduk, Kartu Keluarga, Kartu Peserta Jamsostek (JaminanHal. 6 dari 10 hal.Pen.No.0080/Pdt.P/2017/PA.BknSosial Tenaga

Kerja) dan suratsurat lainnya, sehingga pada saat Pemohonakan mengurus untuk pengambilan Asuransi Kematian dari BPJS Tenaga Kerjaatas nama Istri Pemohon bernama Goris binti Muhsini yang meninggal duniapada tanggal 21 Maret 2017 mengalami kesulitan dan hambatan, karena tidaksesuai biodata Pemohon yang tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Pemohonditolak karena adanya perbedaan nama tersebut, dalam buku nikah namaPemohon tertulis Barjo bin Wandiri seharusnya ditulis Risdiyanto bin Wandirisesuai dengan

PesertaJamsostek Tenaga Kerja dan alat bukti (P.7);Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah demikepentingan sepihak Pemohon, maka kata putusan dan pengadilan yangtercantum dalam Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama RepublikIndonesia Nomor 11 Tahun 2007, yang berbunyi perubahan yang menyangkutbiodata suami isteri atau wali harus berdasarkan putusan pengadilan padawilayah yang bersangkutan harus dibaca penetapan dan PengadilanAgama;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas

Sehingga Penggugat mengambillangkah hukum dengan mengajukan surat permohonan berunding untukpenyelesaian masalah pesangon kepada Tergugat, tetapi pihak Tergugattidak berkenan untuk menyelesaikannya;Bahwa mengingat tidak ada itikad baik dari Tergugat untukmenyelesaikannya masalahnya maka Penggugat mengajukanpermasalahan ini ketingkat Tripartit kepada Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik melalui surat bernomor Basis/028/GBLPKPU/PT.AI/IX/2014 tanggal30 September 2014 tentang: Pencatatan Perselisihan kepada

Dinas TenagaKerja Kabupaten Gresik, yang selanjutnya untuk dimediasi;Bahwa berdasarkan surat Pencatatan Perselisihan tersebut pihak MediatorDinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresik melakukan panggilanpanggilansecara patut guna dimediasi permasalahannya, tetapi dalam prosesnyatidak ada titik temu sehingga Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Gresikmemberikan surat Anjuran bernomor 567/2188/437.58/2014 kepadaTergugat maupun Penggugat yang isinya sebagaimana berikut:1.

Bahwa setelah menerima surat Anjuran dari Dinas Tenaga Kerja KabupatenGresik Penggugat menerima isi Anjuran sedangkan Tergugat menolakmemenuhi surat anjuran;7. Bahwa terhadap permasalahan diatas jelasjelas Tergugat telahmempekerjakan Penggugat dengan status pekerja harian sebelumdikontrak. Sehingga atas tindakan Tergugat melakukan perubahan statusdari pekerja harian menjadi pekerja kontrak kepada Penggugat terhitungSdr. Supriyanto sejak tanggal 1752014 sampai 1682014, Sdr.

(dissenting opinion) yang mana dalam uraiannya lebihmendasarkan pada dasar dan aturan hukum menyangkut hubungan kerjadengan perjanjian kerja beserta hak dan kewajiban antara Pemohon Kasasidan Termohon Kasasi dengan mengacu pada ketentuan pasal 59 ayat (1),(2) dan ayat (8) Undangundang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan, dan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalamKeputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi NomorKep.100/MEN/VI/2004 tentang Ketentuan Pelaksanaan PerjanjianKerja Waktu Tertentu

KARSO GUMUN terbukti secara sahdan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 2Dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadaporang atau barang yang mengakibatkan lukaluka sebagaimana di atur dan diancamdalam pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP dalam surat dakwaan primair ;2.Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh)bulan dikurangi selama dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;3.Membebankan kepada terdakwa agar membayar

Kediri atau setidaktidaknyapada tempat tertentu yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri KabupatenKediri dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadapsaksi KARDOYO BIN SAMAT (Alm.)yang mengakibatkan lukaluka.Perbuatan tersebutdilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa pada awalnya ketika saksi KARDOYO BIN SAMAT (Alm.) memarkir sepeda motor Di depan pos Satpam PT.SMS bertemu dengan saksi ADAM PRIHADI BIN LUKMANHADI, MOCH.SULAIMAN BIN MARYONO dan

KARSO GUMUN bersamasama dengan saksiADAM PRIHADI BIN LUKMAN HADI,MOCH.SULAIMAN BIN MARYONO dan4PUNGKY FEBRIAN EKOYANI BIN LATIF KAYANI(dilakukan penuntutan dalam berkasperkara terpisah),pada waktu dan tempat seperti tersebut dalam Dakwaan Primair diatasdengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi KARDOYO BIN SAMAT(AIm.)

Unsur dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasanterhadap orang atau barang yang mengakibatkan lukaluka.9Menimbang, bahwa dari kejadian dan fakta hukum yang telah terungkap dihubungkandengan unsurunsur dari pasal dakwaan primair, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatanterdakwa telah memenuhi segenap unsur pasal yang didakwakan kepada dirinya sehingga Majelis berpendirian terdakwa telah melakukan tindak pidana yang telah didakwakanPenuntut Umum kepada dirinya ;Menimbang, bahwa

ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini ;10Menimbang, bahwa karena terdakwa dinyatakan bersalah, maka para terdakwadibebani untuk membayar biaya perkara ini ;Mengingat ketentuan peraturan PerundangUndangan yang berkaitan dengan perkaraini khususnya pasal 170 ayat (2) ke1 KUHP dan peraturan perundangundangan lain yangbersangkutan ;MENGADILI: 1.Menyatakan bahwa terdakwa ISTAMAR BIN (Alm.)KARSO GUMUN telahterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana Dengan terangterangan dan tenaga

Bahwas korsing tersebut tidak sesuai dengan kenyataan, untuk itu Penggugatmelaporkan ke Dinas Tenaga Kerjadan ditindak lanjuti pihak perusahaanmengganti skorsing menjadi dirumahkan;5. Pada tanggal 10 Juli 2015 Pengugat menerima fotocopy dari Bp Jacob Maranatha :a. SURAT KEPUTUSAN TENTANG Pengangkatan Sdri. Sumarah sebagaiKaryawan Tetap No :00084/SKDIRKEU & ADM/CV.TRSKTI/IX/2003.b. SURAT PERJANJIAN KERJA Nomor : 00082/SPK/HRD/DIRKEU/CVTRISKI/V/20036.

Tgl. 3 Agustus 2015 Penggugat melaporkan kembalike Dinas Tenaga Kerja tentangpemotongan upah, kemudian upah baru disesuaikan bulan Sepember (gaji diterima30 Sep) menjadi sebesar Rp. 3.604.914,11.Tgl. 21 September 2015 Penggugat mendapat SURAT TUGAS Nomor : 0416/CVTSTGROUP/IX/2015 yang isinya memperbantukan saya di PT SumberTerangGroup;12.Tgl. 22 September 2015 Penggugat menjawab SURAT TUGAS (10) dan sore ituPenggugat diminta membuat data kades yang tidak ada hubungannya dengan CVTrisakti dan Penggugat

Penggugat menjawab tidak tahu,tidak terima jawaban Penggugat kemudian Penggugat diusir keluar oleh Tergugatdan Bp.Reza memerintahkan Penggugat untuk menyerahkan pekerjaan danperlengkapan kantor kepada Eva Agustian Kusuma;15.Bahwa Pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh Tergugat adalah sepihak,maka tergugat wajib membayar Uang Pesangon, Uang penghargaan Masa danUang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) paling sedikit2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 ayat 1 kKeputusan Menteri Tenaga

,M.Si pada Kantor Dinas Tenaga Kerja Kota Palembang akantetapi tidak berhasil maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan suratgugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh pihak Penggugat;Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat di atas, Tergugat menyampaikanjawaban sebagai berikut:DALAM EKSEPSIGUGATAN PENGGUGAT ERROR IN PERSONABahwa Gugatan Penggugat adalah Error In Persona, dalam Gugatan Penggugat,Penggugat salah mendudukkan Wiet Soegito karena jabatannya sebagai OwningCompany/ Pemilik

hubungan kerjatersebut, Tergugat memberikan kepada Penggugat adalah Uang Pesangon,Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak berdasarkanKetentuan Pasal 161 ayat (3) Undangundang No.13 Tahun 2003 TentangKetenagakerjaan.Bahwa dalam Posita Gugatan Penggugat pada Poin 15, Penggugat mendalilkanagar tergugat wajiob membayar uang Pesangon, uang penghargaan Masa danUang Penggantian hak sesuai dengan Pasal 56 Ayat (2), (3) dan (4) palingsedikit 2 (dua) kali ketentuan Pasal 27 ayat 1 Keputusan Menteri Tenaga