Ditemukan 252 data

Urut Berdasarkan
 
Register : 17-06-2019 — Putus : 31-07-2019 — Upload : 17-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2578 B/PK/PJK/2019
Tanggal 31 Juli 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PARISAL;
3617 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 2578/B/PK/Pjk/2019Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding atas KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7April 2017, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor 00019/201/11/202/16tanggal 22 Januari 2016 Masa Pajak Desember 2011, sehingga perhitunganmenjadi NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 31 Agustus 2017;Menimbang, bahwa amar
    Menyatakan bahwa penerbitan Surat Keputusan Direktur JenderalPajak Nomor KEP00043/KEB/WPJ.27/2017 tanggal 7 April 2017,tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 21 Nomor00019/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016 Masa PajakDesember 2011, atas nama: Parisal, NPWP14.031.714.0202.000, beralamat di VI Koto Selatan (UD.DDIndustri) Pasaman Barat, (Alamat Korespondensi: PerkantoranSentra Kramat Blok A 11 Nomor 79, Jl.
    PeninjauanKembali pada tanggal 04 Maret 2019 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalitidak dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor: KEP00043/KEB/WPJ.27
    /2017 tanggal 7 April 2017,mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB)Pajak Penghasilan Pasal 21 Masa Pajak Desember 2011 Nomor:00019/201/11/202/16 tanggal 22 Januari 2016, atas nama PemohonBanding, NPWP: 14.031.714.0202.000; sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi nihil, adalah sudah tepat dan benar dengan pertimbangan:a.
Putus : 25-07-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1609/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION D.H. BHLN OCI CORPORATION
26770 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, diwakili oleh ParkCheon Jin selaku Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap
    Putusan Nomor 1609 B/PK/Pjk/2018Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak April2012 Nomor 00005/241/12/053/15 tanggal 7 Agustus 2015, sehinggapajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebesar Rp0,00 (nihil);Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 23 November 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut88057/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali:3.2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1627/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
19534 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88050/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Pasal 15 Masa Pajak April 2011menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding MenurutPemohon BandingDasar Pengenaan Pajak : Rp 30.487.571.535,00 Rp. 0,00PPh Pasal 15 Terutang : Rp = 112.804.015,00 Rp. 0,00Bunga Pasal 13 (2) KUP >: Rp 54.145.927,00 Rp. 0,00PPh Yang Harus Dibayar : Rp 166.949.942,00 Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88050/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00761/KEB/WP4J.07/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak April 2011Nomor 00003/241/11/053/15 tanggal 7 Agustus 2015, atas nama OCICorporation d.h.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88050/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
18233 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88054/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    15 Masa Pajak Januari 2012 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp 24.460.516.238,00 Rp. 0,00e PPh Ps 15 Terutang : Rp 97.903.910,00 Rp. 0,00e Bunga Ps 13 (2) KUP >: Rp 46.993.877,00 Rp. 0,00e PPh Yang Harus Dibayar : Rp 144.897.787,00 Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 25 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88054/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00757/KEB/WPJ.07/2016 tanggal8 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa PajakJanuari 2012 Nomor 00002/241/11/053/15 tanggal 6 Agustus 2015, atasnama OCI Corporation d.h.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88054/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 21-09-2020 — Putus : 16-12-2020 — Upload : 06-07-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 4593 B/PK/PJK/2020
Tanggal 16 Desember 2020 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. SINAR MAS AGRO RESOURCES AND TECHNOLOGY TBK. (PT. SMART, TBK.);
122146 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Thamrin Nomor 51, Gondangdia, Menteng,Jakarta, 10350, yang diwakili oleh Jimmy Pramono, jabatanWakil Direktur Utama;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86752/PP/M.VIB/27/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan
    Putusan Nomor 4593/B/PK/Pjk/2020Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Nomor00001/241/10/123/14 tanggal 10 Juli 2014 Masa Pajak Desember 2010;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Februari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT86752/PP/M.VIB/27/2017, tanggal 14 September 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86752/PP/M.VIB/27/2017 tanggal 14 September 2017, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali(semula Pemohon Banding);3.2.
Register : 21-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1607 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ;
2824 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1607/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86257/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa
    Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.508.307.066,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 78.150.891,003 Kredit Pajak Rp 78.150.891,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86257/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86257/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86257/PP/M.IIIB/2/7/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Halaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1618/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
25252 Berkekuatan Hukum Tetap
  • oleh kuasa SukirtaMangku Djaja, S.E, kewarganegaraan Indonesia, beralamatdi Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor748/18CTX, tanggal 30 Januari 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86260/PP/M.IIIB/27
    /2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
    Keterangan ee1 Dasar Pengenaan Pajak Rp6.997 .886.828,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 84.037.825,003 Kredit Pajak Rp 84.037.825,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 29 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT86260/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86260/PP/M.NIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 21-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 22-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1608 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION D/H. BHLN OCI CORPORATION;
15085 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto 38,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatanChief Representatif.Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88062/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang telahHalaman 1 dari 8 halaman
    Pasal 15 Masa Pajak September 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :Menurut Terbanding MenurutPemohon Banding Dasar Pengenaan Pajak : Rp26.300.242.641,00 Rp.0,00;* PPh Ps 15 terutang > Rp 97.310.898,00 Rp.0,00;* Bunga Ps 13 (2) KUP >Rp 46.709.231,00 Rp.0,00;PPh yang harus dibayar :Rp 144.020.129,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 08 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88062/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88062/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1628/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
17543 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88063/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Pasal 15 Masa Pajak Oktober 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp14.925.541.133,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 Terutang : Rp55.224.502,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp26.507.761,00 Rp.0,00;e PPh Yang Harus Dibayar : Rp81.732.263,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 10 Januari 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88063/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00756/KEB/WPJ.07/2016 tanggal8 Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat KetetapanPajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa PajakHalaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88063/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 21-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1606 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ;
1811 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Kembali;LawanPT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS, beralamat diSinar Mas Land Plaza, Menara 2 Lantai 9, Jalan M.H.Thamrin Kav. 22 Nomor 51, Jakarta Pusat 10350;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86251/PP/M.IIIB/27
    /2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.
    PemononBanding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp8.899.927.190,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 109.203.138,003 Kredit Pajak Rp 109.203.138,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86251/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86251/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86251/PP/M.IIIB/2/7/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1.
Putus : 25-10-2018 — Upload : 18-12-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2398/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 25 Oktober 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION D.H. BHLN OCI CORPORATION
20235 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakili olehPark Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88065/PP/M.XVIB/27/2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum
    Pasal 15 Masa Pajak Desember 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp 11.003.639.730,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 terutang :Rp 40.713.467,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 19.542.464,00 Rp.0,00;e PPh yang harus dibayar :Rp 60.255.931,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 10 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88065/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00754/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak DesemberHalaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 2398/B/PK/Pjk/2018Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88065/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1625/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
17934 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88051/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Final Pasal 15 Masa Pajak Juni 2011menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan PajakRp25.792.836.106,00 Rp.0,00;e PPh Ps 15 Terutang : Rp95.433.494,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp45.808.077,00 Rp.0,00;e PPh Yang Harus Dibayar : Rp141.241.571,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88051/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00744/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakHalaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88051/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 26-06-2019 — Upload : 31-10-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1624 B/PK/PJK/2019
Tanggal 26 Juni 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS;
2111 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Partawidjaja, dan kawan, jabatan DirekturPT Pindo Deli Pulp and Papermills;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut:Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86158/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
    Pemohon Banding1 Dasar Penggenaan Pajak 12.483.665.733,002 PPh Pasal 15 yang terutang 169.495.900,003 Kredit Pajak 169.495.900,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar 05 Sanksi Administrasi 06 Jumlah PPh yang masih harus dibayar 0 Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 26 Oktober 2016:Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86158/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86158/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86158/PP/M. IIIA/2/7/2017 tanggal 24 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1.
Putus : 28-06-2018 — Upload : 27-08-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1339 B/PK/Pjk/2018
Tanggal 28 Juni 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS
26178 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1339/B/PK/Pjk/2018kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86161/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalamperkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali, dengan petitumbanding sebagai berikut:1. Mengabulkan permohonan banding Pemohon Banding untuk seluruhnya;2.
    Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 8.649.200.575.002 PPh Pasal 15 yang terutang Rp 111.240.357.003 Kredit Pajak Rp 111.240.357.004 Pajak yang tidak / kurang dibayar Rp 5 Sanksi administrasi Rp6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 24 Oktober 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86161/PP/M.IIIA/27/2017, tanggal 24 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah
    Menerima dan mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86161/PP/M.IIIA/27/2017 tanggal24 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali untukseluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86161/PP/M.IIIA/2/7/2017 tanggal 24 Agustus 2017, karena Putusan Pengadilan tersebuttelah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1.
Register : 22-02-2019 — Putus : 04-04-2019 — Upload : 27-05-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 936 B/PK/PJK/2019
Tanggal 4 April 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs OCI CORPORATION d/h BHLN OCI CORPORATION ;
5129 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sulaeman,kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jakarta Selatan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 23 Maret 2018;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauankembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88056/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahHalaman 1 dari 8 halaman.
    penghitungan PPh Final Pasal 15 Masa Pajak Maret 2012menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut :Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp36.310.865.200,00 Rp.0O,00;e PPh Ps 15 terutang Rp 34.350.201 ,00 Rp.0,00;e BungaPs13(2)KUP :Rp 64.488.097 ,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 198.838.298,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88056/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88056/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri3. 1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3. 2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1626/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS OCI CORPORATION d.h. BHLN OCI CORPORATION
18541 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief Representative;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88052/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Final Pasal 15 Masa Pajak Oktober 2011 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp609.114.420,00 Rp. 0,00e PPh Ps 15 Terutang : Rp2.253.724,00 Rp. 0,00 Bunga Ps 13 (2) KUP : Rp1.081.787,00 Rp. 0,00e PPh Yang Harus Dibayar : Rp3.335.511,00 Rp. 0,00Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 20 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88052/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Halaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88052/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanPengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.3.
Register : 21-06-2018 — Putus : 25-07-2018 — Upload : 21-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1605 B/PK/PJK/2018
Tanggal 25 Juli 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS ;
2713 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Putusan Nomor 1605/B/PK/Pjk/2018Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86250/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Pajakyang memeriksa, memutus, dan mengadili sengketa
    PeMmanenBanding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp 9.277.526.974,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 111.368.720,003 Kredit Pajak Rp 111.368.720,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 27 Januari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut86250/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai
    Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atasPutusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86250/PP/M.1IIB/27/2017 tanggal29 Agustus 2017 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembaliuntuk seluruhnya;2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.86250/PP/M.IIIB/2/7/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untuk seluruhnya, karena PutusanHalaman 3 dari 8 halaman.
Putus : 30-01-2019 — Upload : 18-03-2019
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 58/B/PK/Pjk/2019
Tanggal 30 Januari 2019 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs. OCI CORPORATION D.H. BHLN OCI CORPORATION
3121 Berkekuatan Hukum Tetap
  • Gedung Menara Jamsostek Lantai 3, JalanJenderal Gatot Subroto 38, Jakarta Selatan, yang diwakilioleh Park Cheon Jin, jabatan Chief RepresentativeCorporation,Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88058/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:Halaman 1 dari 8 halaman.
    Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2012 menurutPemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut Pemohon Bandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp34.014.026.079,00 Rp.0,00;e PPhPs 15 terutang :Rp 125.851.897,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP :Rp 60.408.910,00 Rp.0,00;e PPhyangharus dibayar :Rp 186.260.807,00 Rp.0,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 3 Februari 2017;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88058/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:MengadiliMengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00767/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 8Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Mei 2012Halaman 2 dari 8 halaman.
    Putusan Nomor 58/B/PK/Pjk/2019Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT88058/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Putus : 06-09-2018 — Upload : 14-11-2018
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1629/B/PK/Pjk/2018
Tanggal 6 September 2018 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS BUT OCI CORPORATION
23839 Berkekuatan Hukum Tetap
  • beralamat di Gedung MenaraJamsostek Lantai 3, Jalan Jenderal Gatot Subroto 38,Jakarta Selatan, yang diwakili oleh Park Cheon Jin, jabatanChief Representative:Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88035/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut:1.
    Pasal 15 Masa Pajak Januari 2010menurut Pemohon Banding menjadi sebagai berikut:Menurut Terbanding Menurut PemohonBandinge Dasar Pengenaan Pajak : Rp2.196.881.934,00 Rp.0O,00; PPh Ps 15 Terutang > Rp 8.128.463,00 Rp.0,00;e Bunga Ps 13 (2) KUP > Rp 3.901.662,00 Rp.0,00;e PPh Yang Harus Dibayar :Rp 12.030.125,00 Rp.0O,00;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 15 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT88035/PP/M.XVIB/27
    /2017, tanggal 26 Oktober 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan selurunnya banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor KEP00505/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 15April 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan PajakKurang Bayar Pajak Penghasilan Final Pasal 15 Masa Pajak Januari 2010Nomor 00014/241/10/053/15 tanggal 28 Januari 2015, atas nama BUTHalaman 2 dari 8 halaman.
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put.88035/PP/M.XVIB/27/2017 tanggal 26 Oktober 2017 untuk seluruhnya, karenaPutusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan denganketentuan peraturan perundangundangan perpajakan yang berlaku;3. Dengan mengadili sendiri:3. 1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2.
Register : 28-01-2021 — Putus : 04-03-2021 — Upload : 19-08-2021
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 806 B/PK/PJK/2021
Tanggal 4 Maret 2021 — DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT. PINDO DELI PULP AND PAPERMILLS;
6726 Berkekuatan Hukum Tetap
  • ThamrinKav. 22 No. 51, Jakarta Pusat 10350, yang diwakili olehKosim Sutiono, dan Suhendra Wiriadinata, masingmasingjabatan Direktur;Termohon Peninjauan Kembali;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan yang merupakan bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86258/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus
    Pemohon Banding1 Dasar Pengenaan Pajak Rp3.544.201.601,002 PPh Pasal 15 yang Terutang Rp 42.587.250,003 Kredit Pajak Rp 42.587.250,004 Pajak yang tidak/kurang dibayar Rp 5 Sanksi Administrasi Rp 6 Jumlah PPh yang masih harus dibayar Rp Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding tanggal 30 Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put86258/PP/M.IIIB/27/2017, tanggal 29 Agustus 2017, yang telah berkekuatanhukum tetap tersebut adalah sebagai
    Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.86258/PP/M.IIIB/27/2017 tanggal 29 Agustus 2017 untukselurunnya, karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuatbertentangan dengan ketentuan peraturan perundangundanganperpajakan yang berlaku.3. Dengan mengadili sendiri3.1. Menolak permohonan Banding Termohon Peninjauan Kembali;3.2. Menyatakan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor:Halaman 3 dari 8 halaman.