GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB) >< MARTONO GUNAWAN

PUTUSANNomor 331/PDT/2015/PT.DKI.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Jakarta yang memeriksa, mengadili dan memutusperkara perdata dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaiberikut dalam perkara gugatan antara :GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB),berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Timur Nomor 10Jakarta Pusat. Dalam hal ini memberikan kuasa kepadaL.

Penggugat:
Openten Gulo
Tergugat:
1.Ketua Umum Badan Pekerja harian Gereja Bethel Indonesia
2.Sekretaris Umum Badan Pekerja Harian Gereja
3.Plt. Ketua BPD Gereja Bethel Indonesia Kepulauan Nias

YAYASAN GEREJA TORSINA TIMIKA, FRITS ERARI

YAYASAN GEREJA TORSINA TIMIKA, Beralamat di Jalan YosSudarso Nomor 4c Sempan, Desa Inauga, Distrik MimikaBaru, Kabupaten Mitiiing ose eeeIl. FRITS ERARI, Pekerjaan POLRI, Alamat Belakang RumahSakit Umum Daerah (RSUD) Mimika, Desa Wonosari,Kecamatan Mimika Baru, Kabupaten Mimika ; Dalam hal ini Tergugat I dan Tergugat II diwakili olehKuasa Hukumnya MARVEY J. DANGEUBUN, SH., Advokat/Pengacara,Penasehat Hukum dan Konsultan Hukum yang berkantor padaKantor Hukum MARVEY J.

MAJELIS SINODE GEREJA MISI INJILI INDONESIA vs YUNUELI GULO, dkk

MARTONO GUNAWAN VS GEREJA PROTESTAN di INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB)

GEREJA PROTESTAN DI INDONESIA BAGIAN BARAT (GPIB),

GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI) VS KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA;

Bethel Indonesia diwakili oleh Ketua Umum dan SekretarisUmum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI berdasarkan Tata Gereja GBI BabVI tentang Badan Pekerja Harian (BPH) Pasal 54 ayat 1, ayat 10 dan ayat15 juncto Pasal 56 ayat (3);Bahwa berdasarkan Tata Gereja GBI Bab tentang Jemaat Pasal 3 tentangPemimpin Jemaat Lokal yang dipimpin Gembala Jemaat yang memilikipengurus otonom yang berwenang menentukan kebijakan pada jemaat lokal.Bab IX tentang Badan Pekerja Daerah Pasal 72 tentang PembentukanBadan Pekerja

David Halim sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia(GBI) Batu Karang Entrop kota Jayapura berdasarkan surat dari BadanPekerja Daerah (BPD) Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia berupaSurat Keputusan Nomor: 005/BPD GBI/P/0X2009 tertanggal 18 Oktober2009 berisi tentang Penetapan dan Peneguhan Gembala Jemaat GerejaBethel Indonesia Jemaat Batu Karang Entrop yang ditetapkan di Jayapuratertanggal 18 Oktober 2009 yang memutuskan mengangkat danmeneguhkan Pdt.

Halim David sebagai Gembala Jemaat Gereja BethelIndonesia Jemaat Batu Karang Entrop beralamat di Jalan MuspagcoKelapa Dua Entrop Kota Jayapura dan berdasarkan Surat PelantikanPejabat tertanggal 18 Oktober 2009 yang dikeluarkan oleh Badan PekerjaDaerah Gereja Bethel Indonesia Provinsi Papua yang secara resmi telahmelantik dan meneguhkan Pdt.

Halim David sebagai Gembala Jemaat padaGereja Bethel Indonesia Jemaat Batu Karang Entrop serta terdapat SuratKeterangan Nomor 007/BPDGBI/P/X2014 tertanggal 16 Oktober 2014 yangditerbitkan oleh Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia ProvinsiPapua yang menyebutkan bahwa Pdt.

DavidHalim mewakili lembaga gereja GBI Jemaat Gereja Batu Karang Entropuntuk melakukan jual beli tanah aset gereja;Halaman 3 dari 24 halaman Putusan Nomor 252 K/TUN/20172. Bahwa Penggugat melalui Pdt.

RASIDIN RAJAGUKGUK VS PIMPINAN PUSAT GEREJA KRISTEN PROTESTAN INDONESIA (GKPI)

., Advokat, beralamat di Jalan KapasRaya Nomor 8, Simalingkar Medan, berdasarkan surat kuasa khusustanggal 11 Juni 2013;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;melawanPIMPINAN PUSAT GEREJA KRISTEN PROTESTANINDONESIA (GKPI), berkedudukan di Jalan Kapten M.H.

Sitorus Nomor 25, RT/RW. 003/002, KelurahanTeladan, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar sebagaimanaalamat Penggugat tersebut di atas;3 Bahwa awal perselisihan Penggugat dengan Tergugat adalah bermuladari terbitnya Surat Keputusan Gereja Kristen Protestan Indonesia(GKPI) Nomor 924/P.4/TX/2012 tertanggal 21 September 2012 tentangPemberhentian Pegawai Kantor Pusat GKPI yang pada pokoknyaberisikan: bahwa terhitung sejak tanggal 21 September 2012 Penggugattelah diberhentikan oleh Tergugat sebagai

ada pada Tergugatsewaktu/ sebelum mengambil keputusan incasu terhadap diriPenggugat dan keluarga Penggugat, apalagi manajemen GKPI adalahamanah Ummat;Berdasarkan alasanalasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan agar memberikan putusan sebagaiberikut:Primair:1Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;2 Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) yang dilakukan Tergugat3terhadap Penggugat sebagaimana dimaksud Surat Keputusan Gereja

RasidinRajagukguk layak diajukan ke Pengadilan Hubungan Industrial denganmempertimbangkan halhal berikut:Bahwa Gereja Kristen Protestan Indonesia (GKPI) adalah organisasi berbadanhukum yang merupakan organisasi keagamaan, bukan organisasi badan hukumperusahaan atau industri pada umumnya;Bahwa dalam menjalankan tujuan dan fungsi sebagai Gereja, benar gereja GKPImempekerjakan banyak orang dalam tugas dan fungsi yang berbedabeda yangkeseluruhannya adalah berlandaskan keagamaan, bukan hubungan industrial

,S.H., M.H., adalah merupakan Anggota Jemaat GKPI (Gereja Kristen ProtestanIndonesia) Koserna Resort Padang Bulan IT Medan, sedangkan yang menjadipihak Tergugat dalam perkara ini adalah Pimpinan Pusat Gereja KristenProtestan Indonesia (GKPI);Bahwa dengan demikian, Hakim Anggota (Ad Hoc) Benri Sitinjak, S.Si, S.H.

MERLY SAGALA VS GEREJA HURIA KRISTEN BATAK PROTESTAN (HKBP) SUDIRMAN

(Peraturan Kedudukan HukumPerkumpulan Gereja).

Implikasi dari status gerejaatau perkumpulan gereja sebagai badan hukum adalah gereja menjadisubjek hukum, yaitu pemegang hak dan kewajiban;Gereja merupakan organisasi nirlaba sama seperti, Sekolah Negeri,Rumah Sakit dan Klinik Publik, karena merupakan organisasi Nirlabamaka Gereja juga berkewajiban atas gaji/Honorarium tenaga kerjanya,jadi tidak bisa Termohon Peninjauan Kembali/Tergugat berdalil banwakarena Gereja adalah lembaga non profit/nirlaba jadi tidak perlu patuhkepada hukum ketenagakerjaan

Awal dibentuknya Gereja dibutuhkan tatakelola organisasi (good governance) dan sumber daya manusia (SDM),hal ini terangkum dalam tata dasar dan tata rumah tangga sebuahorganisasi Gereja. Tiaptiap Gereja mempunyai tata dasar dan tatarumah tangga masingmasing.

Tata dasar dan tata rumah tanggamerupakan sistem manajemen sebuah Gereja disesuaikan dan tundukterhadap dan sesuai dengan ketentuan undangundang;Dalam tata dasar Gereja khususnya untuk perbendaharaan memuatsumber pembiayaan Gereja dan pertanggungjawaban sumberpembiayaan tersebut.

Pengelolaankeuangan Gereja dipegang di bawah Gereja yang ditetapkan dan diaturberdasarkan keputusan majelis jemaat dan atau majelis sinode.Pertanggungjawaban mengenai keuangan Gereja secara berkaladilaporkan oleh bendahara Gereja kepada majelis dan jemaat dan sinodesesuai tingkatannya;Pola pertanggungjawaban Gereja Kristen sama dengan yayasan padaumumnya yang bersifat vertikal dan horisontal.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PIMPINAN GEREJA HKBP HARAPAN JAYA tersebut;

PIMPINAN GEREJA HKBP HARAPAN JAYA VS SANDUR BETTY MAULI BAKARA

Penggugat:
Unun Hadinansi Neno
Tergugat:
1.Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar, c.q. Ketua Majelis Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) Maranatha Denpasar
2.Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), c.q. Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)

Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB) MaranathaDenpasar, C.Q. Ketua Majelis Gereja ProtestanIndonesia Bagian Barat (GPIB) MaranathaDenpasar, bertempat tinggal di JI. Surapati No.11Denpasar, Kel. Dangin Puri, Denpasar Timur, KotaDenpasar, Bali, sebagai TERGUGAT I;2. Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB), C.Q.Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan IndonesiaBagian Barat (GPIB), bertempat tinggal di JI.

kepadaUNUN HADINANSI NENO, sehingga dengan demikian menurut Penggugat,tindakan/perbuatan Gereja Protestan Indonesia bagian Barat (GPIB)Maranatha Denpasar dianggap sebagai tindakan/perbuatan melawanHukum.

Bahwa berdasarkan Ketetapan Persidangan Sinode XX Gereja Protestandi Indonesia Bagian Barat Nomor XIII/PS.XXX.GPIB/2015 Pasal 15 JunctoPeraturan Pokok III Pasal 2 ayat (3.a) beserta penjelasannya menyebutkanMajelis Sinode bertindak untuk dan atas nama mewakili GPIB, sehinggadengan demikian, Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)c.q Ketua Majelis Sinode Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat (GPIB)memiliki kapasitas didudukkan sebagai Tergugat II dalam Gugatan a quo.B.

Bahwa Penggugat adalah karyawan dari Gereja ProtestanIndonesia di bagian Barat (GPIB) Jemaat Maranatha Denpasar GPIBMaranatha Denpasar terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2015,sebagaimana Surat Keputusan Majelis Senode Gereja ProtestanIndonesia di bagian Barat No. 5317/15/MS.XIX/Kpts tanggal 6 Oktober2015 dengan jabatan terakhir adalah KASIR.b.

Bahwa masalah selisih kas tersebut telah disampaikan dalamSidang Majelis Jemaat (SMJ) pada tanggal 15 Agustus 2019, bahwatelah terjadi penyalahgunaan uang gereja olen Penggugat.

Penggugat:
Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat GPIB Jemaat Anugerah Bekasi
Tergugat:
Majelis Sinode Gereja Protestan di Indonesia bagian Barat

Tergugat:
1.Ketua Majelis Gereja Kristen Jawa (GKJ) Semarang Barat
2.Ketua Badan Pelaksana Klasis (Bapelklas) Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat
3.Pdt. Natanael Kriswanto
4.Pdt. Sugeng Mulyanto
5.Pdt.Sukrisno Purwanto
6.Pdt.

Ari Kristianto
7.Ketua Badan Pengawas Klasis (Bawasklas) Gereja-Gereja Kristen Jawa Klasis Semarang Barat
8.Ketua Badan Pelaksana Sinode (Bapelsin) Gereja-Gereja Kristen Jawa
Turut Tergugat:
1.Johannes Sapto Tjahjono
2.Pdt. Bambang Irianto
3.Pdt. Sediyoko
4.Pdt. Didik Yulianto
5.Mugiyo Hartono
6.Ketua Badan Pengawas Sinode (Bawasin) Gereja-Gereja Kristen Jawa

MAGDALENA INDRIATNA SIRAIT; PIMPINAN GEREJA PUNGUAN KRISTEN BATAK PST.

Ada 2 (dua) aspek kekaburan yang sangat mencolok dalamgugatan Penggugat Konvensi, yang pertama adalah tidak Jjelasdan kaburnya pihakpihak yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi.Tampak nyata pimpinan Gereja Punguan Kristen Batak (GPKB)Pusat yang ditarik sebagai Tergugat Konvensi, seharusnya yangbenar adalah lembaga gerejanya yang ditarik sebagai TergugatUtama bukan personnya. Sedangkan Tergugat II Konvensi adalahjuga bertindak sebagai pimpinan gereja (GPKB),;b.

Sebab Penggugat telan mengakui sendiri bahwa materigugatannya adalah mengenai pemberkatan perkawinan yangsudah dilakukan oleh Lembaga Gereja Punguan Kristen Batak(GPKB) Pusat yang beralamat di Jakarta Pusat JI. HOSCokroaminoto Nomor 96;c.

Bahwa Tergugat Rekonvensi telan melakukan perbuatanmerugikan Penggugat Il Rekonvensi dengan cara mencemarkannama baik Tergugat II Konvensi/Penggugat II Rekonvensi sebagaipimpinan/ Pendeta Gereja GPKB;.

Bahwa Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatanmerugikan Penggugat Ill Rekonvensi dengan cara mencemarkannama baik Tergugat Ill Konvensi/Penggugat Ill Rekonvensisebagai Majelis/Penatua (Sintua) Gereja GPKB;c.

RISWANDI SITEPULawanGEREJA BATAK KARO PROTESTAN RUNGGUN BAMBURAYA

PERDATABENNI PATRASLAWANGEREJA PENTEKOSTA DI INDONESIA HEBRON LESABE

KARUNDENG dengan Pondasi Gereja berukuran 20 x 10meter.Bahwa untuk membiayai pembuatan Pondasi Gereja dengan 8 (delapan) tiang beton Tergugattelah meminjam dana kepada Bapak BENNY TAMPI dan semua bahanbahan bangunanbeserta biaya dicatat oleh Isteri Bapak BENNY TAMPI.. Bahwa pada tanggal 27 November 1990 Pendeta H. D.

1990;Bahwa, waktu itu sudah ada fondasi Gereja dan sudah ada 8 tiang Gereja;Bahwa, setelah menjabat, saksi membentuk panitia pembangunan dan Benni Patras menjadiBendahara Pastori dan Bendahara Gereja;Bahwa, waktu itu tidak dibuatkan Surat Keputusan tapi Panitia langsung beraksi, merekaberangkat ke Jakarta yaitu Bendahara Benni Patras, Samuel Andris dan saksi;Bahwa, setelah di Jakarta yang kami lakukan adalah menemui para donatur dan para donaturlangsung menyumbang tapi jumlahnya saksi tidak tahu

;Bahwa, dana terkumpul Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) saat itu yang merupakansumbangan;Bahwa, setelah uang diterima selanjutnya meneruskan pendirian pembangunan Gereja;Bahwa, betul gagasan membangun Pastori merupakan gagasannya saksi;Bahwa, Gereja tersebut didirikan diatas tanah milik Gereja Pantekosta;Bahwa, sejarah, asal usul tanah saksi tidak telusuri karena saksi fokus pada fisiknya;Bahwa, setelah pembangunan Gereja hampir selesai lalu dilanjutkan dengan pembangunanPastori;Bahwa, kalau tanah

tanah milik keluarga Kahembau saksi tidak tahu, saksi hanya tahu tanah milikdari Stin Angke;Bahwa, sengketa yang dipermasalahkan oleh Penggugat dan Tergugat yaitu masalah statuskepemilikan tanah;Bahwa, tanah belokasi di Pastori;Bahwa, tanah di lokasi Gereja itu milik Gereja Hebron Manalu;Bahwa, asal usul tanah saksi tidak tahu cuma saksi tahu tanah tersebut milik Gereja dan Pastorikarena di tanah tersebut telah dibangun Gereja dan Pastori; 16 Bahwa, sebagai Kepala Kampung, skasi pernah diperintahkan

yang keberatan termasukPenggugat juga tidak keberatan kalau di atas tanah itu akan dibangun Gereja dan Pastori; Bahwa, sebagian tanah yang sekarang dibangun menjadi bangunan Gereja Pantekosta diIndonesia Jemaat Hebron Lesabe atau bangunan Gereja tersebut terletak di bagian barat objeksengketa dan berasal dari tanah milik Marthinus Adare secara gratis; 18 Bahwa, pada waktu membuat Pastori Penggugat masih Bendahara Gereja dan tidak adakeberatan dari Benny Patras untuk dibangun Pastori dan juga waktu

GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI)VSKEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA JAYAPURA

PUTUSAN NOMOR : 35/G/2015/PTUN.JPRDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tata Usaha Negara Jayapura yang memeriksa, memutus danmenyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acarabiasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbanganpertimbangan sebagaimanaterurai di bawah ini, dalam perkara antara :GEREJA BETHEL INDONESIA (GBI), Badan Hukum Gereja dengan SuratKeputusan Dirjen Bimas Kristen/Protestan,Departemen Agama RI No. 41 Tahun 1972 dan SKDirjen Bimas (Kristen

Bahwa Gereja Bethel Indonesia diwakili oleh Ketua Umum dan SekretarisUmum Badan Pekerja Harian (BPH) GBI berdasarkan Tata Gereja GBI BabVI tentang Badan Pekerja Harian (BPH) Pasal 54 ayat 1, ayat 10 dan ayat15 jo Pasal 56 ayat (3);Bahwa berdasarkan Tata Gereja GBI Bab tentang Jemaat Pasal 3 tentangPemimpin Jemaat Lokal yang dipimpin Gembala Jemaat yang menmilikipengurus otonom yang berwenang menentukan kebijakan pada jemaat lokal.Bab IX tentang Badan Pekerja Daerah pasal 72 tentang Pembentukan BadanPekerja

Daerah maka dibentuklah Badan Pekerja Daerah GBI Provinsi Papuadan berdasarkan Pasal 77 diberikan tugas BPD GBI untuk mewakili BPHdidaerah;Bahwa Pdt David Halim sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia(GBI) Batu Karang Entrop kota Jayapura berdasarkan surat dari BadanPekerja Daerah (BPD) Provinsi Papua Gereja Bethel Indonesia berupaSurat Keputusan Nomor: 005/BPD GBI/P/0X2009 tertanggal 18 Oktober2009 berisi tentang Penetapan dan Peneguhan Gembala Jemaat GerejaBethel Indonesia Jemaat Batu Karang

Entrop yang ditetapkan di Jayapuratertanggal 18102009 yang memutuskan mengangkat dan meneguhkan PdtHalim David sebagai Gembala Jemaat Gereja Bethel Indonesia Jemaat BatuKarang Entrop beralamat di J Muspagco Kelapa Dua Entrop Kota Jayapuradan berdasarkan Surat Pelantikan Pejabat tertanggal 18 Oktober 2009 yangdikeluarkan oleh Badan Pekerja Daerah Gereja Bethel Indonesia ProvinsiPapua yang secara resmi telah melantik dan meneguhkan Pdt Halim Davidsebagai Gembala Jemaat pada Gereja Bethel Indonesia

DavidHalim dapat bertindak atas nama Gereja Bethel Indonesia Jemaat BatuKarang untuk menandatangani surat surat dan dokumen dokumen yangberhubungan dengan jual beli aset kepemilikan barang bergerak atau tidakbergerak yang menjadi milik jemaat tersebut maupun yang dalam proseskepemilikan. Dengan adanya surat surat tersebut diatas PENGGUGATmemberikan kuasa kepada Pdt David Halim mewakili lembaga gereja GBIJemaat Gereja Batu Karang Entrop untuk melakukan jual beli tanah asetgereja;2.

ROMAN GULTOM, BA VS Gereja Kasih Karunia Indonesia Maranatha, Dk

GEREJA PEKABARAN INJIL JALAN SUCI MANADO vs MONYKE KIDO SUHERMAN

Pekabaran Injil Jalan Suci Manado yangditerbitkan oleh Tergugat;Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut SertipikatHak Milik No. 577/2008 Kelurahan Ranomut~ tanggal 28November 2008 Gambar situasi Nomor 161/1986 tanggal 28Februari 1986 Luas 2.645 m2 atas nama Gereja PekabaranInjil Jalan Suci Manado yang diterbitkan oleh Tergugat;.

Ranomut tanggal 22 Oktober 2008 Luas 2.645 M2 Surat UkurNo. 161/1986 tanggal 28 Februari 1986 atas nama Gereja Pekabaran InjilJalan uci Manado telah merugikan kepentingan Penggugat karena secarafisik SHM No. 577/2002 Kelurahan Ranomut Luas 2.645 M?

Dan terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objeksengketa / Sertifikat Hak Milik atas nama Gereja Perkabar Injil / Tergugat IlIntervensi tidak ada hubungan hukum baik secara formal maupun yuridis.Dan terhadap tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa / SertifikatHalaman 9 dari 20 halaman. Putusan Nomor.01 PK/TUN/2013Hak Milik atas nama Gereja Pekabaran Injil in litis diatas tanah dan 3 (tiga)bangunan permanen dalam Sertifikat Hak Milik atas nama Shephard Supitcq.

kasasi dariPemohon Kasasi (Gereja Pekabaran Injil Jalan Suci Manado) denganbenarkan pertimbangan hukum putusan Judex Facti Pengadilan Tinggi TataUsaha Negara, yang pada pokoknya sebagai berikut :a.

Putusan Nomor.01 PK/TUN/2013Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Manado yang berkekuatan hukumtetap, serta atas adanya Putusan Penetapan Pengadilan Negeri Manadotersebut Gereja Pekabaran Injil mengajukan permohonan kepadaTergugat sekarang Termohon Peninjauan Kembali Il tentang penggantianSHM No. 577/2002 Kelurahan Ranomut Luas 2.645 M2 GS. 161/1986atas nama Shephard Supit yang telah hilang, yang selanjutnya SHMa quo dibalik nama ke atas nama Gereja Pekabaran Injil Jalan SuciManado (Tergugat Il Intervensi

KABO vs PIMPINAN GEREJA KRISTEN SULAWESI TENGAH Dkk

Pakai No.55/Tanamodindi tanggal 23 September 2006atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Tentena, Surat Ukur: 487/Tanamodindi/ 2005, Luas 29.490 M?

Jual Beli Nomor : 87, tanggal 15 September 2009, antaraPihak I Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan Pihak II Petrus Yalim, di beritanda (T.I7);12 Fotocopy Tata Gereja dan peraturan Gereja Kristen Sulawesi Tengah (GKST) ,diberi tanda (T.I8);Menimbang, bahwa dari keseluruhan pembuktian tersebut di atas, Majelis Hakimmemperoleh fakta hukum sebagai berikut :Bahwa, Tanah sebagaimana menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, telahsepenuhnya dikuasai oleh Tergugat II berdasarkan Akta Perikatan Jual BeliNomor

: 87, tanggal 15 September 2009, antara Pihak I Gereja Kristen SulawesiTengah dengan Pihak II Petrus Yalim( bukti TI.7);Bahwa, sebelum dikuasai oleh Tergugat II, terlebih dahulu dikuasai oleh TergugatI berdasarkan Sertifikat Hak Pakai No.55/Tanamodindi tanggal 23 September 2006atas nama Gereja Kristen Sulawesi Tengah di Tentena, Surat Ukur: 487/Tanamodindi/ 2005, Luas 29.490 M2?

gereja baru Immanuel GKST di Tanamodindi Palu;e Bahwa, dalam pembagian kapling berdasarkan bukti P.2 yaitu Surat KeputusanNomor 05/PPG/IM/77 tanggal 22 April 1977 tentang pembagian kapling dalamkompleks gereja baru Immanuel GKST di Tanamodindi Palu serta lampiran buktibukti P.2 berupa lampiran gambar denah kapling sebagai lampiran surat keputusanNomor 05/PPG/IM/77 tanggal 22 April 1977 tentang pembagian kapling dalamkompleks gereja baru Immanuel GKST di Tanamodindi Palu tersebut di atas, orangtua

2009, antara Pihak I Gereja Kristen Sulawesi Tengah dengan Pihak II PetrusYalim, dan Bukti T.I.8 berupa Tata Gereja dan peraturan Gereja Kristen Sulawesi Tengah(GKST), dari buktibukti surat tersebut tidak ada satu alat bukti suratpun yangmembuktikan bahwa Tergugat I telah terlebih dahulu meminta ijin atau memiliki ijinpelepasan hak dari S.Kabo ataupun Penggugat dan saudarasaudaranya sebagai ahli warisS.