YAYASAN KEHIDUPAN BARU SUKABUMI DAHULU BERNAMA PERKUMPULAN SEKOLAH-SEKOLAH KEHIDUPAN BARU DI JAWA BARAT vs KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI JAWA BARAT CQ. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SUKABUMI CQ. SEKOLAH DASAR NEGERI CIKOLE KOTA SUKABUMI

Leoni Jonita Agustina, MA;Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia

Balai Pustaka Timur Blok D No.11Rawamangun, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.17/SLH/IX/2012/Jkt tanggal 3 September 2012, Untuk selanjutnyadisebut sebagai PENGGUGAT ;MelawanMENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,berkedudukan di Kantor Kementerian Pendidikan dan KebudayaanRepublik Indonesia di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Senayan, Jakarta10270, dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1. Prof. Dr. Andi Pangerang Moenta, SH., MH., DFM;2. Wolter B.W.

Ravii, SH., MM;Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Pegawai Pada KantorKementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, alamat Jalan JenderalSudirman Pintu Senayan, Jakarta 10270, berdasarkan Surat KuasaKhusus No. 94234/MPK/HK/2012 tanggal 23 Oktober 2012, untukselanjutnya disebut sebagai TERGUGAT ;Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 5 September 2012yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta padatanggal 5

IRSJAD SJAM, SH VS KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA;

;Kesemuanya Advokat, Penasehat Hukum dan KonsultanHukum pada Kantor Advokat dan Pengacara Wibowo &Partner, beralamat di Jalan Rungkut Barata XII/32, Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Maret 2015;Pemohon Kasasi dahulu Terbanding/Penggugat;melawan:KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Jagir WonokromoNomor 354 356, Surabaya;Termohon Kasasi dahulu Pembanding/Tergugat;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa

Objek Gugatan;Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala DinasPendidikan Dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014Halaman 1 dari 21 halaman.

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) di atas maka Surat Nomor422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas PendidikanDan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal 29 Januari 2014 perihalMulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practica Tidak Diijinkan MenerimaSiswa Baru. Adalah Keputusan tertulis yang berisi Penetapan tertulis(beschikking) dan langsung berlaku sejak dikeluarkan oleh pejabat yangmembuatnya (einmalig);3.

Putusan Nomor 400 K/TUN/2015Bahwa, Sekolah Menengah Atas (SMA) Practica Surabaya yang beradadibawah naungan Yayasan Practica Surabaya telah berdiri sejak Tahun1958 dan telah memperoleh Sertifikat Tanda Bukti Terdaftar dari KantorDepartemen Pendidikan Dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur BidangPendidikan Menengah Umum dengan Nomor 007/B2/PMU/5810/76tertanggal 30 Juni 1976 dengan mendapat Status Sekolah Akreditasi B;Bahwa, pada tanggal 2 Oktober 2013 Sekolah Menengah Atas (SMA)Practica Surabaya mengajukan

Menyatakan batal Surat Nomor 422/8890/436.6.4/2014 yang diterbitkanoleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Surabaya tertanggal29 Januari 2014 perihal Mulai Tahun Ajaran 2014/2015 SMA Practicatidak diijinkan menerima siswa baru;3.

IRWAN SH Lawan KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN R.I Cq UNIFERSITAS HASANUDDIN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN dan KEBUDAYAAN RI (Cq. UNIVERSITASHASANUDDIN: LEMBAGA PENDIDIKAN, berkedudukan di Jalan PerintisKemerdekaan KM. 10 Makassar, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Tergugat I;2. Prof. DR. M. SUKRY AKUP, S.H., M.H., Umur 57 tahun, agama Islam, PekerjaanDosen Universitas Hasanuddin, bertempat tinggal di Kompleks Dosen UnhasBlok BG Nomor 9 Tamalanrea, Makassar, dalam hal ini memberikan kuasakepada:1. Irwan Muin, S.H., M.H., M.Kn;2. Dede Arwinsyah, S.H., M.H.3. M.

quo tidak dapat dikategorikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum(onrechmatige daad) karena tidak bertentangan dengan kewajiban hukumTergugat/Terbanding Il yang menyebabkan unsurunsur tersebut di atas tidakterpenuhi secara akumulatif;Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka objek Gugatan a quo tidak jelassehingga Gugatan a quo sudah sepatutnya untuk dinyatakan obscuur,;Para Pihak, Fundamentum Petendi serta Petitum Gugatan A Quo KontradiksiBahwa Gugatan a quo menempatkan Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan

Hal ini juga semakin diperjelas dalam Petitum Gugatan a quo yanghanya meminta untuk menyatakan Perbuatan Tergygar/Terbanding II sebagaiPerbuatan Melawan Hukum;Bahwa hal tersebut merupakan fakta yang nyata bahwa Gugatan a quo adalahGugatan yang mengadung kontradiksi karena Gugatan a quo menarik KementrianPendidikan san Kebudayaan R.I. cq.

Oleh karena itu sudahsepatutnya Gugatan a quo untuk dinyatakan kadaluwarsa ;EXCEPTIO ERROR IN PERSONABahwa Gugatan a quo Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI. cq UniversitasHasanuddin sebagai Tergugat/Terbanding . Namun dalam fundamentum petendidan petitumnya, tidak satupun diuraikan mengenai perbuatan Tergugat/Terbanding yang merugikan Penggugat.

cq Universitas Hasanuddin LembagaPendidikan sebagai pihak tergugat 1 padahal untuk mendudukkan salah satupihak menjadi pihak dalam suatu perkara maka haruslah memenuhi ketentuanbahwa tindakan atau perbuatan pihak yang digugat tersebut telahmenimbulkan kerugian langsung bagi pihak penggugat sementara dalam halini pihak Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan cq Universitas HasanuddinLembaga Pendidikan tidak melakukan tindakan atau perbuatan hukumapapun terhadap penggugat semestinya lebih tepat pihak

PONTAS PANGGABEAN vs KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN APRIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA

PontasPanggabean (Pensiunan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SumateraUtara) di jalan Darussalam No. 118 A Medan.Selanjutnya dalam gugatan ini disebut Objek Gugatan;Tenggang Waktu GugatanBahwa Penggugat mengetahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusanberupa surat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi SumateraUtara No. 556/1156Sekr/2015 bertanggal O07 September 2015 yangditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ProvinsiSumatera Utara, perihal : Penertiban/ Pengosongan Rumah

Untuk memerintahkan kepada Tergugat untuk Menunda / Menangguhkanpelaksanaan Surat Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Utara Nomor 556/1156Sekr/2015 tanggal 07 September2015 sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;2. Menyatakan Batal Atau Tidak Sah Surat Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata Provinsi Sumatera Utara No. 556/1156Sekr/2015 tanggal O07Halaman 15 dari 26 halaman.

Putusan Nomor 443 K/TUN/20163.4.September 2015 ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, Perihal: Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milikPempropsu yang ditempati oleh Pihak yang Tidak Berhak, yang ditujukankepada Drs.

Pontas Panggabean (Pensiunan PNSDinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara) di jalan Darussalam No.118 A Medan:Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukaneksepsi yang pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut:1.Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Tidak BerwenangMengadili Bahwa dari uraian dalil gugatan dapat diketahui hal yang menjadi objekGugatan adalah Surat Kepala Dinas Kebudayaan Dan PariwisataProvinsi Sumatera

jelas telah mengemukakan sesuai Pasal8 ayat (4) Perda No. 2 Tahun 2009 tersebut di atas yang mengatur kewenangankepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Sumatera Utara (Termohon Kasasi)hanyalah menyangkut kewenangan mencakup pengajuan usul, rencana,permohonan, pelaporan, pencatatan, pengawasan dan pengendalian rumahdinas yang berada di lingkungan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata SumateraUtara.Halaman 22 dari 26 halaman.

Drs.PONTAS PANGGABEAN VS KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI SUMATERA UTARA,

OBJEK GUGATAN.Bahwa yang menjadi OBJEK GUGATAN Penggugat dalam Gugatan ini adalah:SURAT KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARMISATA PROVINSISUMATERA UTARA No. 556/1156Sekr/2015 tanggal 07 September 2015ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Pempropsu, Perihal:Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milik Pempropsu yang ditempati olehPihak yang Tidak Berhak, yang ditujukan kepada Drs.

Pontas Panggabean(Pensiunan PNS Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumatera Utara) di jalanDarussalam No. 118 A Medan.2 Selanjutnya..........Selanjutnya dalam gugatan ini disebut OBJEK GUGATAN>TENGGANG WAKTU GUGATANBahwa Penggugat mengetahui Tergugat menerbitkan Surat Keputusan berupasurat Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara No.556/1156Sekr/2015 bertanggal 07 September 2015 yang ditandatangani KepalaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Utara, perihal : Penertiban

2015 sampaiadanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;DALAM POKOK PERKARA1.2.Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan Batal Atau Tidak Sah SURAT KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DANPARIWISATA PROVINS SUMATERA UTARA No. 556/1156Sekr/2015 tanggal07 September 2015 ditandatangani Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, Perihal: Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas milik Pempropsuyang ditempati oleh Pihak yang Tidak Berhak, yang ditujukan kepada Drs.

Bukti P1 : Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepadaDrs. Pontas Panggabean Nomor : 556/1156Sekr/2015,tanggal 07 September 2015 tentangPenertiban/Pengosongan Rumah Dinas MilikPemprovsu yang ditempati oleh Pihak Yang TidakBerhak, foto copy dari foto copy;2. Bukti P2 : Foto copy Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara ditujukan kepadaDrs.

Pontas Panggabean ditujukankepada Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataProvinsi Sumatera Utara, tanggal 11 September 2015,tentang Penertiban/Pengosongan Rumah Dinas diLingkungan Dinas Kebudayaan dan PariwisataPempropsu, foto copy dari foto copy;4. Bukti P4 : Foto copy Surat dari Drs. Pontas Panggabeanditulukan kepada Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Provinsi Sumatera Utara, tanggal 13 Mei2015, tentang Penghunian Rumah Dinas, foto copy darifoto copy;5.

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: MENTERIPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA tersebut;

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIKINDONESIA VS PERIS TUA SIAGIAN, S.H

., jabatan Kepala Biro Hukumdan Organisasi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;SYAMSUL HADI, S.H., M.H., jabatan Kepala BagianAdvokasi dan Bantuan Hukum, Biro Hukum dan Organisasi,Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan danKebudayaan;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M., jabatan Kepala SubBagian Advokasi dan Bantuan Hukum Il, Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikandan Kebudayaan;LIDO CAHYADI, S.H., jabatan Kepala Sub Bagian Advokasidan Bantuan Hukum , Biro Hukum dan Organisasi

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 1 tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja KementerianPendidikan dan Kebudayaan yang lama (Bukti P6);Pasal 974, Pusat Arkeologi Nasional terdiri atas:1. Bagian tata usaha;2. Bidang program dan kerja sama;3. Bidang data dan informasi;4. Kelompok jabatan fungsional;b.

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik IndonesiaNomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata KerjaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang baru (Bukti P7).Pasal 758, Pusat Penelitian Arkeologi Nasional terdiri dari:Bidang fasilitasi penelitian;Bidang konservasi dan arkeometri;Bidang pendayagunaan hasil penelitian; e YP =Bagian tata usaha; dan5.

Ruang IV/b,dari jabatan Kepala Bidang Data dan Informasi, Pusat Penelitian ArkeologiNasional Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Putusan Nomor 508 K/TUN/201627.28.29.30.31.terima kasih Pengabdian dan Jasajasanya selama melaksanakan tugastersebut dan selanjutnya yang bersangkutan ditugaskan kembali sebagaifungsional umum di lingkungan Badan Penelitian dan PengembanganKementerian Pendidikan dan Kebudayaan;Bahwa perlu Penggugat jelaskan dan tegaskan, Penggugat tidak pernahmenjabat sebagai fungsional umum di lingkungan Badan Penelitian danPengembangan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

DASAR HARIADJI, S.Pd, vs KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,

.:::0002 PENGGUGAT ;Melawan :KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA,berkedudukan di Jalan Jagir Wonokromo Nomor : 354 356Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor180/251 0/436.6.4/2014 tertanggal18 Maret 2014 dan berdasarkanPeraturan Walikota Nomor 43 Tahun 2011, memberi kuasa denganhak substitusi kepada :1. M.T. EKAWATI RAHAYU, S.H.,MH ( Kepala Bagian Hukum SekretariatDaerah Kota Surabaya ) ;2. Dra.

OBYEK GUGATAN :2 702022 nnn nnn nnn nn ences cence ncn ncn cece ennaSURAT NOMOR : 421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yangditerbitkan oleh KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTASURABAYA Perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakanbelum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti ;Mengingat gugatan ini diajukan oleh

Bahwa berdasarkan definisi angka 1 (satu) diatas maka SURAT NOMOR :421/1586/436.6.4/2014 tertanggal 25 Pebruari 2014 yang diterbitkan olehKEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA SURABAYA PerihalJawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan Kota Surabaya KepadaPenggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinya menyatakan belummenerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYA SAKTI danMenyatakan Permohonan Saudara belum dapat kami tindak lanjuti.

Dengan demikian Surat Keputusan tersebut telahbersifat final serta menimbulkan akibat hukum bagiPENQGUGAL;=2Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Surat Kepala Dinas Pendidikandan Kebudayaan Kota Surabaya NOMOR : 421 / 1586 / 436.6.4/2014 tertanggal25 Februari 2014 perihal Jawaban Somasi dari Kepala Dinas Pendidikan KotaSurabaya Kepada Para Penggugat melalui Kuasa Hukumnya yang intinyamenyatakan belum menerima usulan permohonan ljin Operasional dari SMA JAYASAKTI dan Menyatakan Permohonan

ANDI IRAWAN, M.Si;MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

OBJEK SENGKETA TATA USAHA NEGARAKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor :152626/A4.2/KP/2014, yang menjatuhnkan hukuman disiplin berupa PenurunanPangkat Setingkat Lebih Rendah Selama 3 (tiga) Tahun kepada : Halaman 2 dari 39 halaman, Putusan Nomor: 13/G/2015/PTUNJKT.Nama > Dr. Ir.

Surat edaran ini memuat tentang penentuan Pegawai Negeri Sipil(PNS) ke luar instansi Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan RepublikIndonesia harus mendapat izin tertulis dari Menteri (Bukti T 4) ; Kemudian Rektor Universitas Bengkulu melalui Peraturan Rektor Nomor4078/H30/KP/2010, tanggal 31 Mei 2010, menerbitkan aturan tentang Perpindahandan Perbantuan Tenaga Dosen dan Karyawan Universitas Bengkulu.

yang terdiri dari : (a) Pembantu Rektor Bidang Administrasi Umum Universitas Bengkulu ; Halaman 30 dari 39 halaman, Putusan Nomor : 13/G/2015/PTUNJKT.12.Kepala Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Dekan Fakultas pertanian Universitas Bengkulu ;Kepala Bagian Pengembangan, Disiplin, dan Pensiun Biro kepegawaianSekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Bagian Kepegawaian Universitas Bengkulu ;Ketua Jurusan Sosial Ekonomi Pertanian Fakultas

Pertanian UniversitasBengkulu ; Auditor Inspektur Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ; Kepala Subbagian Dispilin dan Pensiun Bagian Pengembangan, Disiplin danPensiun Biro Kepegawaian Sekretariat Jenderal kementerian Pendidikan dan Kebudayaan ;Bahwa dalam Bukti T9 terdapat keterangan Penggugat yang pada pokoknyamenyatakan :(a) Penggugat tidak memahami Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010tentang setiap 1 SKS mengajar merupakan 1 jam persiapan, 1 jam terstruktur, dan 1 jam tatap muka

Penggugatmelaksanakan tugas di Kementerian Pertanian tanoa ada izin pejabatberwenang yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ; Penggugat tidak hadir di Rabuan (rapat antara dosen setiap hari Rabu) sesuaiarahan Ketua Jurusan untuk mengajukan permohonan kembali mengajar,karena menurut Penggugat tidak perlu mengajukan permohonan di Rabuanhanya perlu lapor pada Dekan dan Rektor, dan tidak perlu persetujuan Rabuanuntuk kembali mengajar.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PEMERINTAH KOTA SURABAYA vs PIET HENDRAWAN

P UT US ANNOMOR: 22/B/2012/PT.TUN.SBY.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabayayang memeriksa, dan memutus sengketa tata usaha negaradalam tingkat banding, telah mengambil putusan sebagaiberikut dalam sengketa antaraKEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATAPEMERINTAHKOTA SURABAYA , berkedudukan di Jalan AdityawarmanNo. 110 Surabaya, dalam hal ini memberi kuasakepada :MOH.

DALAM POKOK PERKARA : Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya =; Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala DinasKebudayaan dan Pariwisata Nomor556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011 tentangPenolakan Permohonan Izin Usaha Pariwisata atasnama Karaoke Keluarga MX Karaoke di JalanMenganti No. 177 (Komplek Ruko Taman Pondok IndahBlok A20) Surabaya ; Memerintahkan Tergugat untuk mencabut SuratKeputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataNomor : 556/1488/436.6.14/2011 tanggal 12 Mei 2011tentang

WALIKOTA TANGERANG, ; KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG,

WALIKOTATANGERANG, berkedudukan di Kantor Pemerintahan Kota Tangerang,Jalan Satria Sudirman No. 1 Kota Tangerang, Banten, selanjutnyadisebut sebagai Terbanding I semula Tergugat ;KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTATANGERANG Cq. KEPALA DINAS PENDIDIKAN DANKEBUDAYAAN KOTA TANGERANG, beralamat kantor di GedungCisadane Lt.

WALIKOTATANGERANG, sebagaiTERGUGAT ; dan KANTOR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN' KOTATANGERANG Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan KotaTangerang, sebagai TERGUGAT II;Bahwa mengajukan tuntutan/gugatan perdata yang ditujukan kepadaaparatur pemerintah harus dirumuskan berdasarkan hierarkhi jabatanpada pemerintahan tersebut, dan tidak dibenarkan oleh hukum apabilagugatan ditujukan langsung pada jabatan lembaga dimaksud.

No. 10/PDT/2015/PT.BTNBahwa gugatan PENGGUGAT yang ditujukan kepada KANTOR DINASPENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KOTA TANGERANG Cg.

KepalaDinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang sebagaiTERGUGAT II, adalah salah (keliru).Bahwa kesalahan (kekeliruan) PENGGUGAT dalam mengajukangugatan terhadap TERGUGAT Il, yaitu mengenai penentuan identitasTERGUGAT Il yang salah (keliru), karena selain tidak dirumuskansecara hierarchies (berurutan dari Pemerintah RI yang paling atassampai pada pemerintahan yang dituju yaitu Kepala Dinas PendidikanKota Tangerang), juga disebabkan kesalahan (kekeliruan)PENGGUGAT dalam menyebutkan identitas

No. 10/PDT/2015/PT.BTN1010Bahwa terhadap dalil PENGGUGAT ANGKA 4 yang menyebutkan bahwatanah yang diakui sebagai milik PENGGUGAT, telah digunakanpengembangan pembangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri15 Tangerang (Tergugat II); Bahwa dalil PENGGUGAT tersebut tidakbenar, karena Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 15 KotaTangerang bukan sebagai pihak (Tergugat Il), dan sesuai gugatanPENGGUGAT bahwa yang menjadi TERGUGAT II adalah Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kota Tangerang; Selain

., DKK VS MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI;

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI KALIMANTAN TIMUR VS KAROLINA, DKK;;

Menyatakan batal Surat Tergugat berupa Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2/KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; -------------------------------------------------------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 193773/A4.2 /KP/2013 Tanggal 19 Desember 2013 tentang : Penjatuhan Hukuman Disiplin berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Adrina Yustitia, S.E., M.M. ; ---------------------------------------------------------4.

Tergugat : Mentri Pendidikan dan Kebudayaan RI

Nomor 3, Bandar Lampung, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 3 April 2014 ; n0n nn nnnnnnnnneSelanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;Putusan Nomor : 8/G/2014/PTUNBL Hal1MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Pintu Senayan Jakarta, Dalamhal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 0380/MPK.A/HK/2014tertanggal1. NamaJabatan2. NamaJabatan3. NamaJabatan4. NamaJabatan5. NamaJabatan6.

.; Kepala Biro Hukum dan Organisasi, Sekretariat Jenderal,Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan; SYAMSUL HADI, S.H., M.H.

;Kepala Bagian Bantuan Hukum, Biro Hukum danOrganisasi , Sekretariat Jenderal , KementerianPendidikan dan KebudayaanMULYANTO, S.H ; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan ;MUHAMMAD RAVII, S.H., M.M.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Il, Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;POLARIS SIREGAR, S.H., M.H.; Kepala Sub Bagian Bantuan Hukum Ill, Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat

Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan;DYAH KISWORINI, S.H., M.H.; Jabatan7.

NamaJabatanStaf Pada Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi, Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan j ENI HERLIAN, S.H.;Staf Pada Bagian Bantuan Hukum , Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, Kemeterian Pendidikandan Kebudayaan~n0nnnnnnnnnn RINA WIRACHMAWATI, S.H.;Staf Pada Bagian Bantuan Hukum,Biro Hukum danOrganisasi Sekretariat Jenderal, KementerianPendidikan dan Kebudayaan j DIDIT JUNAIDI, S.H.

Menyatakan batal Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; -----------------------3.

Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor: 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya; ---------------------------------------------------------------------------------------------4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonan SIPR Penggugat ; -------------------------------------------------------------------------------------------5.

RINTO ARI RAKHMANTO melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA

. ; Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokatdan Konsultan Hukum yang berkantor di Kantor HukumLembaga Penyuluhan dan Pembelaan Hukum LPPHPemuda Pancasila Kota Surabaya, beralamat di JalanDharma Husada Indah Utara 141/B.52 Surabaya,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 041/SK/KKLSBY/V/2013, tanggal : 16 Mei 2013, selanjutnya disebutSCDAQAl 2 =eanma ne nanan nmin PENGGUGAT;MELAWAN......MELAWAN :KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA,berkedudukan di jalan Adityawarman No.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA vs R. RINTO ARI RAKHMANTO

PUTUSANNOMOR : 44/B/2014/PT.TUN.SBYDEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara dalam tingkatbanding telah menjatuhkan putusan dalam sengketa antara : KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA,berkedudukan di jalan Adityawarman No. 110Surabaya ; 22 anno nnn nnn n enone enn nneeDalam perkara ini memberikan kuasa kepada : 1. M.T.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, DK

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN RI, tempatKedudukan di JI. Jenderal Sudirman, Senayan, JakartaPusat;ll. REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MANADO, tempatkedudukan di Kampus UNIMA, Tondano 95618;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1. Paulina S. Pongoh, S.Pd., Kepala Biro Administrasi Umumdan Keuangan;2. Harly Rumagit, S.H., M.H., Dosen;3. Dra. Agustina S. Tulong, Kepala Bagian Kepegawaian;4. Welli R.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;2. Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor :00006/H41/KP/2010tanggal 03 Januari 2011, Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormatPNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si;Il. Alasan Gugatan :1.Bahwa Penggugat diangkat menjadi CPNS TMT 1 Maret 1990berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor:3617/PTO8.

Menyatakan batal atau tidak sah:Surat Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor88433/A4. 2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011;Surat Rektor Universitas Negeri Manado Nomor : 00006/H41/KP/2010tanggal 03 Januari 2011 Hal : Usul Pemberhentian tidak dengan hormatPNS a.n. Jantje B. Nusa, S.Pd. M.Si ;Halaman 11 dari 20 halaman. Putusan Nomor 327 K/TUN/20153. Memerintahkan kepada Para Tergugat, yaitu : Tergugat!

Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah SuratKeputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor88433/A4.2/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 (Bukti.T1) tentangPemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipilkepada:Nama : Jantje Bertje Nusa, S.Pd., M.Si.

Oleh karena Penggugat merupakan PNS pusat padaKementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang ditempatkan diUniversitas Negeri Manado, maka dalam hal pemberhentiannya jugaharus diputuskan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Samahalnya dengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan KebudayaanNomor : 88433/A4:/KP/2011 tanggal 24 Oktober 2011 yang ditujukankepada Penggugat jelas diterbitkan oleh Menteri Pendidikan danKebudayaan, yang berkedudukan di Jalan Sudirman Senayan, JakartaPusat;c.

LIDO KENCANA BARUTAMA melawan KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12April 2012, tentang Izin Usaha Diskotik ;b.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3208/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/35/436.6.14/2010 tertanggal 22September 2010, Tentang Izin Usaha Pub/Rumah Musik ;c.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3227/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013, tentangPembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata (TandaDaftar Usaha Pariwisata) Nomor : 503/4617/436.6.14/201 tertanggal 15Nopember 2010, Tentang Izin Usaha Sarana Pariwisata (Usaha Bar) ;6.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kota SurabayaNomor : 503/3207/436.6.14/2013 tertanggal 3 September 2013,tentang Pembatalan Surat Izin Kepala Dinas Kebudayaan DanPariwisata (Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12 April 2012, tentang Izin Usahaab. Surat ......c.

Keputusan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya Nomor 503/3207/436.6.14/2013tertanggal 3 September 2013 tentang Pembatalan Surat Ijin Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata(Tanda Daftar Usaha Pariwisata) Nomor 503/165/436.6.14/2012 tertanggal 12 April 2012 tentang Ijin Usaha Diskotik (vide bukti T1) ;2.

Menyatakan Batal Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :-----------------------------------------------2.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------3.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :--------------------------3.1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus 2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru dalam Jabatan di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor sepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38.;----------------------------------------------------------4.

Zet Koly, A.Ma.pd (Penggugat)Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor (Tergugat)

.:8 Penggugat;Lawan:Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, berkedudukan dikantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten AlorJalan Soekarna Hatta, Padakika, Kalabahi Alor ProvinsiNusa Tenggara Timur 5 222220 22n2Dalam hal ini memberi Kuasa Kepada 5(1). Hendrik Y.G.PellasSH Kepala Bagian Hukum dan HamSetda Kabupaten Alor 5Halaman 1 dari 102 halaman Putusan No.29/G/2015/PTUNKPG(2). Drs.An Girith Akal Koordinasi Pengawas Sekolah DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor ;(3).

Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :2.1.Surat Keputusan Nomor : 41.a/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 28Agustus 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PegawaiSipil Daerah dalam Jabatan Pengawas Sekolah dan Kepala Sekolah diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alorsepanjang atau sebatas atas nama MARKUS M.

LEGIFANI, A.Ma padaPGT WUT G2 j~ nnn ren2.2.Surat Keputusan Nomor : 42/UP.800/PK/VIII/2015 tanggal 31 Agustus2015 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Dalam Jabatan diLingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alorsepanjang atau sebatas atas nama Penggugat pada nomor urut 38;3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor, yaitu :3.1.

KepalaUPT Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan Alor BaratDaya/Pengawas Sekolah pada Kecamatan Alor Barat Dayamengusulkan nama calon Kepala Sekolah Dasar kepada Kepala DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor; d.

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alormenugaskan kepada Tim Pertimbangan Jabatan Fungsional DinasPendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Alor untuk melakukanpertimbangan teknis dan melakukan penilaian dalam penetapan calonKepala Sekolah sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku; e.

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTA SURABAYA VS R. RINTO ARI RAKHMANTO;

PUTUSANNomor 04 PK/TUN/2015DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGMemeriksa perkara tata usaha negara dalam peninjauan kembali telahmemutuskan sebagai berikut dalam perkara:KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KOTASURABAYA, tempat kedudukan di Jalan Adityawarman Nomor110 Surabaya;Selanjutnya memberi kuasa kepada:1.10.11.IRA TURSILOWATI, S.H., M.H., Kepala Bagian HukumSekretariat Daerah Kota Surabaya;Ir.

MAULISA NUSIARA, Kepala Bidang Kebudayaan padaDinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya;IGNATIUS HOTLAN H., S.H., Kepala Sub Bagian BantuanHukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah KotaSurabaya;Drs.

rencana pemanfaatan ruang pada bangunan cagarbudaya, Padahal dinas kebudayaan dan pariwisata sebelumnya telahmemberikan rekomendasi dan tanda tangan menyetujui pembangunankontruksi reklame videotron Siola;Bahwa, dengan demikian terbitnya Surat Kepala Dinas Kebudayaan danPariwisata Nomor Nomor 556/1109/436.6.14/ 2013 tertanggal 12 April 2013telah menimbulkan ketidakpastian hukum yang merupakan bentukpengingkaran (Inkonsitensi) yang nyata dan merupakan tindakan yangsewenangwenang maupun penyalahgunaan

Bahwa sebagai konsekwensi logis yang dinyatakan batal atau tidak sah,21.maka sangat layak bila Majelis Hakim memerintahkan kepada Tergugatuntuk mencabut keputusan yang telah dikeluarkan tersebut dan menyatakanbatal atau tidak sah Surat Nomor 556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12April 2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kebudayaan dan PariwisataSurabaya;Bahwa, karena Penggugat baru mengetahui Keputusan Tata Usaha Negaradalam bentuk Surat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Nomor Nomor556/1109/436.6.14

danPariwisata Surabaya perihal Pemanfaatan Ruang Gedung Cagar BudayaSurabaya;Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Nomor556/1109/436.6.14/2013 tertanggal 12 April 2013 yang dikeluarkan olehKepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Surabaya perihalPemanfaatan Ruang Gedung Cagar Budaya Surabaya;Mewajibkan kepada Tergugat untuk melanjutkan proses permohonanSIPR Penggugat;5.