Hal ini disebabkan adanya perlakuandiskriminasi terhadap diri Penggugat I,sebagaimana syarat pelarangan bagi seorangKepala Daerah yang dalam hal ini adalahTergugat yang telah mengeluarkan SK yangbertentangan dengan peraturan perundangundangan;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I Nomor162 / U/ 2003 tentang Pedoman Penugasan GuruSebagai5.4.1.Ayat ( 1.)sebagaiKepala Sekolah;BAB V Masa Tugas Pasal 6 ;disebutkan tugas tambahanKepala Sekolah diberikan untuksatu. masa tugas selama 4 ( empat ) tahun

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 162/U/2003 tentang PedomanPengasan Guru sebagai Kepela Sekolah;. Bahwa Tergugat telah bertindak secara sewenangwenang karena telah mengeluarkan Surat KeputusanBupati Buol Nomor. 820/4623/ KP/DISDIKPORA tentangMutasi Guru SD, SMP, SMA, SMK Negeri Dalam JajaranDinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga;. Bahwa para Penggugat telah menderita kerugiansebagai akibat dari tindakan Tergugat;.

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 162/2003 tentang Pedoman PenugasanGuru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V Masa PenugasanPasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Bab VIIIPemberhentian dan Perpanjangan Masa Tugas KepalaSekolah Pasal 10 ayat (1) dan (2);Sangat sulit bagi Penggugat untuk membuktikantuduhan ini oleh karena keseluruhan aturan diatasTergugat tidak pernah melanggarnya akan tetapijustru.

ke hal aran 28 paragraf ketiga Larangan bagi Kepala Daerah danWakil Kepala Daerah Pasal 28; Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 162/2003 tentang Pedoman PenugasanGuru Sebagai Kepala Sekolah, Bab V Masa PenugasanPasal 6 ayat (1), (2) dan (3), Bab VIIIPemberitahuan dan Perpanjangan Masa Tugas KepalaSekolah Pasal 10 ayat (1) dan (2).

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional R.I. Nomor162/U/2003 tanggal 24 Oktober 2003 tentang PedomanPenugasan Guru sebagai Kepala Sekolah;2.

disebabkan suatu halangan yang sah ;Menimbang, bahwa = Majelis Hakim telah berusahamenasihati Penggugat akan tetapi Penggugat tetap padapendiriannya ;Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan olehPenggugat ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalilnya,Penggugat telah mengajukan bukti surat berupaKutipan Akta Nikah Nomor : 267/24/VIII/1994 tanggal 21Agustus 1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan AgamaKecamatan Jombang Kabupaten Jombang, (P.1) ;Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor1136/J06.2/Kep/KP/2007 Tentang Pemberian IzinPerceraian tanggal 04 Mei 2007, (P.2) ;Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan 2 (dua)orang saksi dan telah memberikan keterangan dibawahsumpahnya, yang pada pokoknya sebagai berikut : SAKSI I, (umur 38 tahun) menerangkanBahwa saksi kenal kepada Penggugat dan Tergugat,Penggugat adalah kakak ipar saksi, dan Tergugatadalah suami Penggugat ;Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat denganTergugat rukun dan harmonis serta

Menengah Atas Negeri 1 Sahu yang ditandatangani oleh KepalaSekolah yang pada pokoknya menerangkan bahwa HARTJE RANSULANGIadalah benarbenar siswa SMA Negeri 1 Sahu yang dulunya bernama SMMALKMD Sahu serta menerangkan bahwa siswa tersebut telah mengikuti UjianNasional pada tanggal 28 April 2003 tahun pelajaran 2002/2003 dan telah lulusmengikuti semua mata pelajaran, serta bukti 4 adalah fotokopi dan dilegalisiroleh Kepala Sekolah SMA Negeri 3 Halmahera Barat Supu Kecamatan Sahupada pokoknya adalah Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 58/1.27/PP/2001 tentang Izin Menyelenggarakan Pendidikankepada Yayasan Pendidikan LKMD Sahu Kecamatan Sahu Kabupaten MalukuUtara, sehingga mengambil kesimpulan dengan menyatakan unsur Pasal 68Ayat (2) UndangUndang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem PendidikanNasional yaitu, "Unsur menggunakan ijazah, sertifikat kompetensi, gelarakademik, profesi, dan / atau vokasi yang diperoleh dari satuan pendidikanyang tidak memenuhi persyaratan" juga tidak

Judex Facti telahmempertimbangkan dengan benar mengenai fakta hukum yang terungkap dipersidangan setelah dihubungkan dengan dakwaan Penuntut Umum, makaTerdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yangdidakwakan oleh Penuntut Umum;Bahwa dari fakta hukum di persidangan Terdakwa ternyata telahterdaftar sebagai siswa pada SMU LKMD Sahu dan pernah mengikuti kegiatanpersekolahan serta mengikuti ujian akhir sekolah hingga kemudian Terdakwamemperoleh ijazah SMU LKMD Sahu;Bahwa sesuai Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 58/.27/PP/2001 ternyata Menteri Pendidikan NasionalRepublik Indonesia telah memberikan izin kepada Yayasan Pendidikan LKMDSahu untuk membuka dan menyelenggarakan Pendidikan SMU di KecamatanSahu Kabupaten Maluku Utara;Hal. 11 dari 13 hal.

UndangUndang Nomor51 Tahun 2009 ;Bahwa kalau kita) memperhatikan kronologi kejadian, bahwa Tergugatsadar atau tidak sadar telah menggunakan wewenangnya untuk tujuanlain dari maksud diberikannya wewenang tersebut sebagaimana yangdiisaratkan dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UndangUndang Nomor5 Tahun 1986, bahwa perbuatan Tergugat menerbitkan obyek sengketapadahal Tergugat tahu karena permasalahan tersebut masih dalampemeriksaan di Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta dengan obyeksengketa Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor07/D/O/2007 tentang Perubahan Nama, Alin Kelola Dan Pindah LokasiAkademi Kebidanan Jaya Wijaya Di Medan Yang Diselenggarakan OlehYayasan Pendidikan Jaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi KebidananBengkalis Negeri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional AmanahBangsa di Medan dalam perkara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt.

Nomor 203 K/TUN/201 1hukum, dan untuk itu Penggugat bersama saudara Andrie Prambuditelah mendapatkan izin berupa : Surat Rekomendasi Departemen Kesehatan RI, BadanPengembangan Dan Pemberdayaan Sumberdaya ManusiaKesehatan, Nomor HK. 03.2.4.1.4617, tanggal 17 November2003, Perihal : Rekomendasi/Pertimbangan Tertulis BagiPendirian Akademi Kebidanan Jaya Wijaya di Medan, SumateraUtara ; Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor49/D/O0/2004, tanggal 13 April 2004, tentang Pemberian IzinPeryelenggaraan

Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 207/D/O0/2007 tanggal 23 Oktober 2007, tentang PerubahanNama, Alin Kelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan JayaWijaya Di Medan Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan PendidikanJaya Wijaya Di Medan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis NegeriDi Duri Yang Diselenggarakan Oleh Yayasan Nasional AmanahBangsa di Medan dan lebih ironisnya lagi dalam keadaan berperkaradi Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, obyek sengketa dialihkanlagi ;Bahwa ternyata surat

;Bahwa dalam perkara Tata Usaha Negara Nomor 69/G/2009/PTUN.Jkt. tersebut, Pemohon Kasasi mengajukan gugatan terhadapTermohon Kasasi disebabkan Termohon Kasasi telah mengeluarkanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor 207/D/O/2007 tanpa tanggal, tentang Perubahan Nama, AlihKelola Dan Pindah Lokasi Akademi Kebidanan Jaya Wijaya Di MedanYang Diselenggarakan Oleh Yayasan Pendidikan Jaya Wijaya DiMedan Menjadi Akademi Kebidanan Bengkalis Negeri di Duri YangDiselenggarakan

EDDY SURYONO, M.Si selaku Pegawai Negeri Sipil denganjabatan selaku Pengawas Sekolah Muda TK/SD/SDLB pada UPT Dinas Pendidikan Kec.KedungpringKab.Lamongan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 76721/A.2.1.2/KP/1999 tanggal 18 November 1999, pada tanggal dan bulan yang sudah tidak dapat dipastikan lagidalam tahun 2010 sampai dengan tahun 2013 atau setidaktidaknya pada waktu tertentu dalam tahun2010 sampai dengan tahun 2013, bertempat di rumah Terdakwa Drs.

OE bb 0000436, cocok dengan aslinya dan telahdimaterai cukup selanjutnya disebut sebagai bukti ( P4 )5 Foto copy Surat Keputusan Kepala BAKN No.II.1313/04824/KEP/X/1993, cocok denganaslinya dan telah dimaterai cukup selanjutnya disebut sebagai bukti( P5 )6 Foto copy Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 8795/J03.11/KP/2005,cocok dengan aslinya dan telah dimaterai cukup selanjutnya disebut sebagai bukti ( P6 ).27 Foto copy Surat Keterangan Nomor: 470/854/11.6.1/2012, cocok dengan aslinya

Negeri Sipil yang memiliki masa kerja + 20tahun, dan sejak 7 April 2006 diangkat sebagai Kepala Bagian Keuangan (jabatanstruktural) pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar SekolahDepartemen Pendidikan Nasional dengan pangkat Pembina Tk.I dan golonganIV/b.Bahwa pada tahun 2007, dalam rangka meningkatkan kinerja di lingkunganSekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah (Setditjen PLS),Penggugat diangkat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (jabatan fungsional)berdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional No.708/A.A3/KU/2007 tanggal 2 Januari 2007 tentang Pengangkatan PejabatPembendaharaan/ Pengelola Keuangan pada Direktorat Jenderal Pendidikan LuarSekolah Depdiknas.Bahwa sebelum dikeluarkannya Keputusan Tergugat aquo, Penggugat sebagaiKepala Bagian Keuangan (jabatan struktural) sekaligus Pejabat PembuatKomitmen (PPK) (jabatan fungsional) pada Setditjen PLS Depdiknas tidakpernah mendapat tegoran maupun melakukan pelanggaran disiplin PNS.Bahwa sekitar bulan Oktober tahun

No. 310 K/TUN/2009.Pengadilan Tata Usaha Negara yang memeriksa perkara ini untuk Menundapelaksanaan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :13018/A4.6/KP/2008, tanggaal 17 Maret 2008, tentang hukuman disiplin berupapembebasan dari jabatan atas nama Irwan Zaera, SE, MM, sampai ada putusan yangberkekuatan hukum tetap.Berdasarkan alasanalasan tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua PengadilanTata Usaha Negara yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikanputusan

Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pendidikan Nonformaldan Informal.Memerintahkan kepada Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia untukmencabut Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :Hal. 13 dari 27 hal. Put. No. 310 K/TUN/2009.13018/A4.6/KP/2008, tanggal 17 Maret 2008 tentang menjatuhkan hukuman disiplinberupa pembebasan dari jabatan atass nama Irwan Zaera, SE, MM.4.

Dimana pelaksana auditnya ParaPenggugat mempercayakan kepada pihak BPKP DKI Jakarta ; 7 Bahwa berdasarkan UndangUndang Nomor 20 Tahun 1990, Tentang PendidikanMenengah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010, Tentang Pengelolaan danPenyelenggaraan Pendidikan, Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 044/PAGE U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, Keputusan GubernurProvinsi DKI Jakarta Nomor 59 Tahun 2003, Tentang Petunjuk PelaksanaanPembentukan Komite Sekolah, Keputusan Kepala

Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor :044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah, sangatlah jelas dantegas bahwasanya Komite Sekolah adalah Lembaga Mandiri yang tidak memilikihubungan hirarki dengan Pemerintahan ;4 Bahwa Komite Sekolah beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitassekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli terhadap pendidikan ;5 Bahwa Surat Keputusan Nomor : 37 Tahun 2010, tanggal 21 Desember 2010,Tentang Pengurus Komite Sekolah Periode 20102013 (selanjutnya

(foto kopi dari foto kopi) ;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan KomiteSekolah. (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan danPembangunan, Perwakilan Provinsi DKI Jakarta I Nomor :S5148/PW09/5/2010, tertanggal 12 Juli 2010, Hal : UndanganPembahasan Hasil Audit Investigatif.

(foto kopi dari foto kopi) ;Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik IndonesiaNomor : 044/U/2002, Tentang Dewan Pendidikan dan KomiteSekolah. (foto kopi dari foto kopi) ;Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/ 1622/V/2011/Dit Reskrimum, tertanggal 10 Mei 2011, Perihal :Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. (foto kopi sesuaidengan aslinya) ; Surat Gugatan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yangdiajukan oleh DR.

Bukti TII Intv12 : Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 044/U/2002, Tentang DewanPendidikan dan Komite Sekolah. (foto kopi dari foto kopi) ;13. Bukti TI Intv13 : Surat Direktur Reserse Kriminal Umum Nomor : B/ 1622/V/2011/Dit Reskrimum, tertanggal 10 Mei 2011, Perihal :Pemberitahuan Penghentian Penyidikan. (foto kopi sesuaidengan aslinya) ;Halaman 41 dari 55 halaman Putusan No.23/G/2012/PTUNJKTPAGE 14.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Seiatan nomor 2494/X/Tahun2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan SekolahBertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi(BPPKT) Propinsi Selawesi Selatan 665. Keputusan Kepala RSB1 SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinas tanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Guru dalam kegiatan Proses Be!

digantidengan pidana penjara selama (satu) tahunMenetapkan barang bukti berupa1.Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2010 Satker DirektoratPembinaan Sekolah Menengah Kejuruan unit Kegiatan PeningkatanMutu Pembelajaran SMK Kementrian Pencliclikan Nasional IndonesiaNomor 0038/02303.1/12010 tertanggal 31 Desember 2009Panduan Pelaksanaan Pengembangan SMKRSBI di BLPT Tahun2010 Direktorat Pembinaan SMK Direktorat Jenderal ManajemenPendidikan Dasar dan Menengah Kementrian Pendidikan NasionalSurat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 2010Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nomor 2494/X/Tahun2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan SekolahBertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi(BPPKT) Propinsi Selawesi SelatanKeputusan Kepala RSBI SMKN BPPKT Sulawesi Selatan Dinastanggal 25 Oktober 2010 tentang Pembagian Tugas Tambahan Gurudalam kegiatan Proses Belajar Mengajar Tahun Ajaran 2010/2011Surat Keputusan Kepala Dinas

Surat Keputusan Menteri = Pendidikan Nasional Rl Nomor2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januarl 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan nOmor 2494/X/Tahun 2010tanggal 22 Oktober 2010 tentang POndirian kintisan Sekolah Bertaraf64Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi (BPPKT)Propinsi Selawesi Selatan5.

Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor2010/A.A3/KU/2010 tanggal 12 Januari 20104. Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Seiatan nomor 2494/X/Tahun2010 tanggal 22 Oktober 2010 tentang Pendirian Rintisan SekolahBertaraf Internasional (RSBI) Sekolah Menengah Kejuruan Teknologi(BPPKT) Propinsi Selawesi Selatan665.

Reg.Perkara :PDS02/5 N.2.10.4/ Ft1/ 03/ 2012 yang mendakwa Terdakwa sebagaiberikut :DAKWAAN :PRIMAIR : Bahwa dia terdakwa DEWI KAMARIAH selaku Direktris CV Karya Medika,bersamasama dengan saksi Herman Taher Alias Alam selaku Penyedia Barang DanJasa berdasarkan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (SP3) Nomor : 01/P2K/SP3P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010, saksi Sihar Simamora, SE, AK selaku DosenPoliteknik Negeri Medan berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor

Perjanjian PelaksanaanPekerjaan (SP3) Nomor : 01/P2K/SP3P2/POLMED/2010 tanggal 29 Oktober 2010,saksi Sihar Simamora, SE, AK selaku Dosen Politeknik Negeri Medan berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 153/K2/SK/KP/2007 dan selaku Pejabat Pembuat Komitmen TA 2010 berdasarkan Surat KeputusanDirektur Politeknik Negeri Medan Nomor : 139/K2/KU/2010, tanggal 5 Pebruari 2010,saksi Drs.Syahbuddin Siregar selaku Kabag Administrasi Umum dan KeuanganPolitehnik Negeri berdasarkan Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 19095/A.4.3/KP/2008 dan selaku Pejabat yang diberi kewenanganuntuk menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (SPM) / Penguji SPPberdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor:613/A.A3/KU/2010 tanggal 02 Januari 2010 yang ditandatangani oleh Sekretaris JenderalDepartemen Pendidikan Nasional dan Peraturan Direktur Jenderal PerbendaharaanNomor: PER66/PB/2005 (masingmasing penuntutannya dilakukan secara terpisah)pada tanggal

Karya Medika, tanggal 20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersedia mengganti barangMicrowave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri 8720 A yang menurut hasilpemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinya tidak baru (bekas). ;1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan WHarga dengan jumlah harga sebesarRp. 4.500.000.000, ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 613/A.A3/ KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan pdaPoliteknik

Karya Medika, tanggal 20 Desember 2010 kepada Pejabat Pembuat Komitmen tentang bersedia mengganti barangMicrowave Network Analyzer Merek Agilent (HP) Seri 8720 A yang menurut hasilpemeriksaan Panitia Penerimaan kondisinya tidak baru (bekas) ;1 (satu) lembar Daftar Kuantitas dan MHarga dengan jumlah harga sebesarRp. 4.500.000.000, ;3 (tiga) lembar Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor : 613/A.A3/ KU/2010, tentang Pengangkatan Pejabat Perbendaharaan / Pengelola Keuangan padaPoliteknik

Yopie Alex Tomi Pangemanan pada PDPT tidak sesuaidengan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor184/U/2001 pasal 5 dan Surat Keputusan Dirjen Dikti Nomor034/DIKTI/Kep/2002 yang menyatakan bahwa setiap PerguruanTinggi wajiod melaporkan proses belajar mengajar setiap programstudinya selambatlambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak akhirsemester kepada Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dan bagiPerguruan Tinggi Swasta melalui Kopertis.BerdasarkanaturanSurat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional

Bukti P 7: Surat Kementerian Riset, Teknologi DanPendidikan Tinggi Dirjen Kelembagaan, IlmuPengetahuan Teknologi Dan Pendidikan Tinggikepada Ketua Tim Badan Pekerja MajelisSinode GMIM Tomohon Nomor5979/CS/KL/2016, tanggal 21 September 2016,(fotokopi dari fotokopi);: Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor : 184/U/2001 = TentangPedoman Pengawasan Pengendalian DanPembinaan Program Diploma, Sarjana DanPasca Sarjana di Perguruan Tinggi, (fotokopi darifotokopi);: Keputusan Direktur

WINDUN WINARNI, S.Pdpangkat (IV/a) untuk menduduki Jabatan Kepala SekolahDasar Negeri Gulomantung, Kecamatan Kebomas, KabupatenGresik (vide lampiran Keputusan tersebut halaman 2, nomorurut 15), dan telah mengangkat pula seorang PegawaiNegeri Sipil (PNS) bernama SOKEH, SPd pangkat (IV/a),menduduki Jabatan Kepala Sekolah Dasar Negeri Katimoho,Kecamatan Kedamean, Kabupaten Gresik (vide lampiranKeputusan halaman 4, nomor urut 67), telah bertentangandengan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia

Dan saksi Tergugat II Intervensi 1 DrsCHUSAINI MUSTAS selaku staf ahli Pemerintah KabupatenGresik menerangkan bahwa tujuan seleksi calon KepalaSekolah adalah untuk mengisi kekosongan Kepala SekolahDasar Negeri, dan dari seluruh peserta hasil seleksicalon Kepala Sekolah sudah diangkat sebagai KepalaSekolah Dasar Negeri kecuali ENIK SUSIANA dan HASYIM ;Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 Peraturan BupatiGresik Nomor 8 Tahun 2007 dan pasal 5, pasal 8 huruf c,Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor

Penggugat juga mendapat tugas sebagai Penandatanganan SPMsesuai Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RepublikIndonesia Nomor 533/A.A3/KU/2008 untuk menjadikan Perguruan Tinggidi Indonesia termasuk Politeknik Negeri Ambon menjadi Badan HukumPendidikan sesuai Keputusan Menteri Pendidikan Nasional (bukti P.7);3.

Fotocopy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia,Nomor WIJTC07686/KEP/13/2000, tanggal 22 Mei 2000, atas namaPemohon (B), tanggal lahir 05 September 1940, nama isteri Pemohonll (B), tanggal lahir 02 Desember 1947, bermeterai cukup, telahdinazegelen dan sesuai dengan aslinya, (bukti10.Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 3312220804060001, tanggal 09September 2009, Kepala Keluarga Pemohon (B), isteri Pemohon Il(B), bermeterai cukup, telah dinazegelen dan sesuai dengan aslinya,11.Surat Silsilan

persetujuan Menteri Keuangan;4 BLU mengembangkan dan menerapkan sistem akuntansi denganmengacu pada standar akuntansi yang berlaku sesuai dengan jenislayanannya dan ditetapkan oleh menteri/pimpinan lembaga/gubernur/bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.e Bahwa saksi MUHAMAD FIRMAN ASHARI, AMD Als BOY BinBUSTARI ISHAK dan terdakwa SAIPUDDIN, SH Als UDIN Bin(Alm) DULSAHAB pada tahun 2010 masingmasing telah diangkatsebagai Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Pengeluaran Pembantuberdasarkan Surat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas BengkuluTahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi MUHAMADFIRMAN ASHARI, AMD Als BOY Bin BUSTARI ISHAK padatahun 2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaranberdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas

Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor :1986/A.A3/KU/2010 tanggal 2 Januari 2010 tentang PengangkatanPejabat Perbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas BengkuluTahun Anggaran 2010 serta khusus untuk saksi MUHAMADFIRMAN ASHARI, Amd als BOY Bin BUSTARI ISHAK pada tahun2011 diangkat kembali sebagai Bendahara Pengeluaran berdasarkanKeputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 758/A.A.3/KU/2011 tanggal 3 Januari 2011 tentang Pengangkatan PejabatPerbendaharaan/Pengelola Keuangan pada Universitas

memperoleh ijinyang sah dari Pemerintah Republik Indonesia yaitu berdasarkan KeputusanMenteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22 September2008 dan sampai sekarang masih bertahan;Bahwa, terlepas dari hal tersebut, Tergugat , Il, Ill, IV telah mengetahuinyabahwa masa berlakunya Surat Keputusan a quo sudah berakhir padatanggal 22 September 2010, namun tetap dijadikan dasar untukmenyalahgunakan yayasan tersebut;Bahwa, berdasarkan informasi yang diperoleh Penggugat , Il, Ill tentangSurat Keputusan

Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008tertanggal 22 September 2008 tersebut telah diperpanjang oleh DIKTIKemendikbud RI dan tetap diberikan kepada Yayasan Kesejahteraan WargaKesehatan di Singaraja (obukan Yayasan Kesejahteraan Warga Kesehatanyang diketuai oleh Ni Made Trisna Dharmayanti), sehingga semakin jelasperbuatan Tergugat , Il, Ill, IV yang demikian itu adalah khususnya sangatmerugikan sesame pengurus yayasan tersebut dan pada umumnyamerugikan masyarakat dan faktanya Tergugat I, Il

Nomor 110 K/Pdt./201418.19.20.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 205/D/0/2008 tertanggal 22September 2008 tersebut adalah Yayasan Kesejahteraan Warga KesehatanDi Singaraja, dan jelas berbeda dengan nama yayasan yang didirikanberdasarkan Akta Nomor 04 Tahun 2008 yang namanya adalah YayasanKesejahteraan Warga Kesehatan, yaitu tidak ada kata Di Singarajatersebut;Bahwa, sudah dapat dibuktikan bahwa yayasan a quo tidak memiliki hartakekayaan yang dipisahkan dengan pendirinya dan dan bahkan melanggarketentuan

Fotokopi Surat Nikah Nomor: B.54210/66 atas nama SUAMI PEMOHON,yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan AgamaKecamatan XXX. dan distempel Pos serta sesuai dengan aslinya. dan diberitanda P.5 (bukti P.5);Fotokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:W.IV.C00665/KEP/13/2000 atas nama SUAMI PEMOHON, bermaterai cukupdan distempel Pos serta sesuai dengan aslinya. dan diberi tanda P.6 (buktiP.6);Kemudian Ketua Majelis mencocokkan buktibukti surat tersebut denganaslinya dan

Poltak Sinaga,SE. dengan jabatan akademik/fungsional terakhir sampai dengan gugatanini diajukan adalah sebagai Profesor/Guru Besar dalam bidang ilmu/matakuliah Manajemen Keuangan dengan unit kerja/tempat tugas FakultasEkonomi Universitas Methodist Indonesia di Medan, sebagaimana terbuktidari Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor :61158/A4.5/KP/2009 tanggal 31 Juli 2009 jo.

CIPS TAMAS ssc cncwnas canrencaninacan ccnsinamnsiennn accent wie P10;11.Surat Keputusan Yayasan Pendidikan Gereja Methodist Indonesia No.07/SK/YPGMI/UMI/1989 tentang Pengangkatan Dosen Tetap FakultasEkonomi ;Senjutnya diberi tana... eee ee eeeeeeeeeeeeeeeeeeaeeeeeeaeeeeeeeeeeeeeaes P11;12.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 61158/A4.5/KP/2009tanggal 31 Juli 2009 ;Selanjutnya diberi tanda .0.........ceeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee P12;13.Keputusan Menteri Pendidikan

Nasional RI No. 64871/A4.5/KP/2009tanggal 14 Desember 2009 ;Selanjutnya, HGS TANIA ccwess anes cemceemeeewsics tmemewewsics ses seemewanenane armen P13;14.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 478871/A4.3/KP/2012tanggal 25 Juni 2012 ;Selanjutnya diberi tana 2.0... eee eeeeeeeeee eee eeeeceee eee ceeeceeeeeeeeeeaeeeeeeeeeees P14;15.Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 27124/A4.3/KP/2014tanggal 20 Maret 2014 ;Selanjutnya diberi tana 2.0.2.2... eee eeeeeeeeeeeeeeceeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeenneeeees

Foto Copy Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : KW.II.C04836/KEP/13/1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Administrasi KepegawaianNegara tanggal 31 Desember 1999, yang telah dicocokkan dengan aslinyadan bermaterai cukup, (P.6) ;7. Foto copy Surat Kematian an.

Potokopi Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI, Nomor00466/KEP.111/13/2000, tanggal 06 September 2000 (P5);. Potokopi Karip, Nomor 00052/0116254/1, tanggal 06 Maret 2001 (P6);. Potokopi Surat Keterangan Kematian an. Kandi, Nomor 473.3/077/Pem.,tanggal 02 Agustus 2017 (P7);Menimbang, bahwa disamping bukti surat, Pemohon juga telahmenghadapkan dua orang saksi masingmasing bernama :1.