., Hakim pada Pengadilan NegeriSitubondo, sebagai Mediator;Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 14 September2017, upaya perdamaiantersebut tidak berhasil;Menimbang, bahwa telah dibacakan di persidangan surat gugatanPenggugat tersebut, yang isinya dipertahankan oleh Penggugat;Menimbang, bahwa Para Tergugat telah mengajukan eksepsikewenangan absolut atas gugatan tersebut pada pokoknya gugatan Penggugatbukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo, tetapi KewenanganPengadilan Agama

Dengan demikian eksepsikewenangan absolut tersebut haruslah ditolak:Menimbang, bahwaselanjutnyasegalasesuatu yangtermuatdalamberitaacarapersidanganperkaraini, yanguntukringkasnyaputusaninidianggaptelahtermuatdanmenjadisatubagian yangtakterpisahkandenganputusani ni;Menimbang, bahwaakhirnyaparapihakmenyatakantidakadahalhal yangdiajukanlagi dan mohonputusan;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwaeksepsi ParaTergugat padapokoknyaadalahgugatanPenggugat bukanlah Kewenangan Pengadilan Negeri Situbondo

bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2016 sekira jam 22.30 wib atau setidaktidaknya pada suatu waktudalam bulan Agustus tahun 2016, bertempat di rumah saksi Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan diNitikan UH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta ataukarena Pengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimanaketentuan pada pasal 84 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantuluntuk memeriksa dan mengadili perkara terdakwa, percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukantindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 114 ayat (1)UU.RI No. 35 tahun 2009 yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, yangdilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :e Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO

KUNCUNG bin TUKIJAN (terdakwa dalam berkas perkara terpisah ),pada hari Kamis tanggal 18 Agustus 2016 atau setidaktidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustustahun 2016, bertempat di bertempat di rumah terdakwa Ikhsan Rifai Alias Sindim bin Tukijan di NitikanUH 6/298 RT.50 RW.13, Kelurahan Surosutan, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta atau karenaPengadilan Negeri Bantul lebih dekat dengan tempat kediaman sebagian besar saksi sebagaimana ketentuanpada pasal 8&4 ayat (2) KUHAP maka termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Bantul untukmemeriksa dan mengadili perkara terdakwa, telah menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi dirisendiri , yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Bahwa berawal dari TANTORO alias DODIT (DPO) menghubungi saksi YUSUF WIBISONO aliasKUNCUNG bin TUKIJAN dengan tujuan untuk menawari paket hemat shabu dengan hargaRp.150.000, (seratus lima puluh ribu rupiah), kemudian pada waktu dan tempat seperti tersebut diatasterdakwa bersama dengan saksi IKHSAN RIFAI alias SINDIM

keterangan saksi tersebut diatas, Pemohon tidakkeberatan dan membenarkannya;Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangansebagaimana tersebut di dalam berita acara persidangan adalah bagian yangtidak terpisahkan dengan Penetapan ini;TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalahsebagaimana diuraikan di atas;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan lebih lanjuttentang materi permohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkanmengenai kewenangan

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri untuk memeriksadan memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;Menimbang, berdasarkan bukti surat P1 Pemohon berupa Kartu TandaPenduduk NIK 3506164202530002 atas nama Triningsih pada saat inibertempat tinggal di Dusun Bolowono RT. 003 RW. 006 Desa Wonokerto,Kecamatan Plemahan, Kabupaten Kediri, yang merupakan wilayah hukumPengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan demikian Pengadilan NegeriKabupaten Kediri berwenang untuk memeriksa dan memberikan penetapanterhadap

hukum dan beralasan untukdikabulkan;Menimbang, bahwa menurut petunjuk Mahkamah Agung sebagaimanatermuat dalam Buku II tentang Pedoman Teknis Administrasi dan TeknisPeradilan Perdata Umum disebutkan bahwa Pengadilan Negeri hanyaberwenang untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan apabila hal ituditentukan oleh peraturan perundangundangan;Menimbang, bahwa sehubungan dengan petunjuk diatas terlebih dahuluakan dipertimbangkan apakah materi permohonan ini merupakan yurisdiksivoluntair yang merupakan kewenangan

Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa dalam KUH Perdata maupun UU AdministrasiKependudukan tidak diatur tentang Penetapan dua nama atau lebih tetapiHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 182/Pdt.P/2020/PN Gprorangnyasama namun hal tersebut bukan merupakan permohonan yang secarategas dilarang sebagaimana yang ditentukan dalam buku II;Menimbang, bahwa meskipun materi perkara ini tidak terdapat dalamperaturan perundangundangan akan tetapi bukan merupakan permohonanyang secara tegas dilarang maka dalam rangka

Bahwa untuk pembetulan nama atau perubahan kependudukan tersebutharus terlebih dahulu mendapatkan suatu Penetapan Pengadilan Negerisetempat , dalam hal ini adalah kewenangan Pengadilan Negeri Sidoarjo.7. Bahwa dua nama adalah satu orang yang samaBerhubung halhal tersebut diatas ,Pemohon mohon dengan hormat kepadaKetua Pengadilan Negeri Sidoarjo atau Hakim yang menangani permohonan iniagar berkenan memeriksa Permohonan Pemohon dan selanjutnya berkenanpula memberikan Penetapan sebagai berikut :1.

Sehingga bukti surat tersebut dapatdipergunakan dan dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam permohonanPemohon;Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Negeri mempertimbangkanyang menjadi pokok dalam permohonan ini, terlebin dahulu) akandipertimbangkan mengenai kewenangan Pemohon untuk mengajukanpermohonan a quo dan kewenangan Pengadilan Negeri Samarinda untukmemeriksa dan memutus perkara ini;Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan di atas bahwa Pemohonpada pokoknya memohon penetapan kematian atas nama

dari Karmo dengan Amanah; Bahwa Amanah telah meninggal dunia di Samarinda pada tanggal 27Maret 2003;Menimbang, bahwa berdasarkan faktafakta tersebut dan dikaitkandengan ketentuan Pasal 44 dan 56 UU Nomor 23 Tahun 2006 tentangAdministrasi Kependudukan maka Pemohon selaku anak berhak untukmengajukan permohonan penetepan kematian dari orang tuanya tersebut;Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akanmempertimbangkan mengenai kewenangan untuk memeriksa dan memutusperkara a quo;Menimbang bahwa kewenangan

Pengadilan Negeri (Peradilan Umum)adalah mengadili perkaraperkara pidana dan juga perkara perdata;Menimbang bahwa dalam mengadili perkara perdata, Pengadilan Negeritidak hanya mengadili perkara yang mengandung sengketa saja (gugatanHalaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 550/Padt.P/2019/PN Smrkontentiosa), akan tetapi juga berwenang untuk mengadili perkaraperkaraperdata yang tidak mengandung suatu persengketaan (gugatan voluntair);Menimbang bahwa dalam gugatan voluntair (tidak mengandung suatupersengketaan

Bahwa menurut Judex Facti, ketentuan Pasal 52 ayat (1) UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, perubahan nama didalam ketentuantersebut hanya berlaku untuk perubahan nama kecil yang menjadikewenangan Pengadilan Negeri Tabanan, sedangkan ganti namayang dimaksudkan oleh Pemohon adalah ganti nama keluarga yangpukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Tabanan;3.2.

No. 2713 K/Pat/2012Tahun 2006, menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ditempat tinggalPemohon, in casu Pengadilan Negeri Tabanan;Bahwa berdasarkan atas dasar itu, jelaslah Judex Facti telah salahmenerapkan/menafsirkan hukum, khususnya tentang kewenangan untukmemeriksa dan memberikan penetapan perubahan/penggantian namakeluarga yang menyangkut hukum formil;Bahwa demikian juga, Judex Facti telah salah atau setidaktidaknya kelirumenerapkan ketentuanketentuan yang bersifat materiil di dalam Penetapana

harus menyatakantidak berwenang mengadili.Bahwa oleh karena dalam Petitum Deklarator gugatan Penggugatangka 5 secara tegas menuntut agar Sertifikat Hak Milik No. atas namaTergugat 2 dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukummengikat, maka dengan mengacu pada ketentuan Pasal 1 angka 4,Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 2Tahun 2019 sebagaimana digambarkan di atas, maka perkara a quosecara absolut bukan menjadi kKewenangan Pengadilan Negeri in casubukan menjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Praya untukmengadilinya, melainkan secara absolut menjadi kewenanganPengadilan Tata Usaha Negara.Eksepsi Gugatan Penggugat Kurang Pihak (Plurium LitisConsortium)Bahwa gugatan Penggugat adalah kurang pihak karena tidakmenggugat Badan Pertanahan Nasional Lombok Tengah selaku InstitusiPemerintah yang menerbitkan Sertifikat dan tidak menggugat Basukiselaku pihak yang juga ada memiliki tanah di dalam tanah objeksengketa.

Eksepsi Kewenangan Absolut:Bahwa pada dalil gugatan maupun Petitum gugatan menunjukkan perkara aquo bukan menjadi kewenangan Pengadilan Negeri in casu a quo bukanmenjadi Kewenangan Pengadilan Negeri Praya untuk mengadilinya denganalasan mendasar secara hukum sebagai berikut: Bahwa pada bagian dalilHalaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor 87/Padt.G/2019/PN Pyagugatan Penggugat angka 3, Penggugat mengakui secara tegas bahwatanah sengketa telah bersertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, dan

, Tergugat II dan Tergugat Illuntuk secara tanggung renteng membayar biaya biayayang timbul dalam perkara ini;Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yangseadil adilnya (ex aequo et bono);Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugatmengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil dalilsebagai berikut:Objek sengketa bukan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran;bahwa tuntutan Penggugat seperti (PenetapanPengangkatan Anak dan Penetapan Ahli Waris) mutlak bukanmerupakan kewenangan

Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengadilinya, akan tetapi kewenangan Pengadilan Agama, olehkarenanya Pengadilan Negeri Kisaran tidak berwenang untukmemeriksa dan mengadili perkara ini;bahwa jual beli yang dilakukan antara Tergugat dengan Tergugat II, dilakukan di Medan pada tanggal 30Desember 2005 dan jual beli antara Tergugat II denganTergugat III dilakukan di Medan pada tanggal 5 Maret 2006sehingga dengan demikian yang berwenang untuk mengadili sahtidaknya jual beli ini adalah Pengadilan Negeri

Medan danbukan merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Kisaran,terlebih lebih lagi sebagian besar Tergugat Tergugatberdomisili di Medan;Penggugat tidak lengkap subjeknya :bahwa isteri almarhum Adenan Simatupang yaitu HalimahRitonga tidak turut sebagai pihak Penggugat dalam perkaraini, keterlibatan Halimah Ritonga dalam perkara ini bukansebagai isteri dari almarhum Adenan Simatupang, akan tetapi10bertindak sebagai atas nama dan sebagai wali dari NurdianaSimatupang, umur 14 tahun, berdomisili ikut

Bahwa dengan merujuk dalllPermohonan serta domisili Pemohon yang bertempat tinggal di Desa KampungJeruk, Kecamatan Binduriang, Kabupaten Rejang Lebong, maka terhadap apayang dimohonkan oleh Pemohon merupakan kewenangan Pengadilan Negeri dansecara yurisdiksi adalah kewenangan Pengadilan Negeri Curup untuk mengadilipermohonan dimaksud;Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi pokok permohonanPemohon yakni menyangkut perubahan terhadap peristiwa penting berupapencatatan kelahiran, dimana Hakim merujuk

pengadilan agama bagi yang beragama Islam danpengadilan negeri bagi lainnya;Menimbang bahwa dengan berlandaskan pada pertimbanganpertimbangan tersebut diatas telah nyata bahwa kewenangan PengadilanNegeri untuk memeriksa dan mengabulkan Permohonan terkait PenetapanPerwalian adalah terbatas pada Pemohon yang beragama selain agama Islam,karena telah ditentukan dalam Pasal 1 angka 7 PP Nomor 29 Tahun 2019bahwa Pemohon yang beragama Islam harus mengajukan permohonan kepadaPengadilan Agama, sehingga bukan kewenangan

Pengadilan Negeri untukmemeriksa dan mengeluarkan Penetapan Perwalian terhadap Pemohon YulisSetyorini Dewi yang mana dalam Bukti P1 Kartu Tanda Penduduk KabupatenPati Provinsi Jawa Tengah NIK: 3320076904620001 tertanggal 18012019 atasnama Yulis Setyorini Dewi tertera beragama Islam;Menimbang bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebutternyata bukan kewenangan Pengadilan Negeri untuk memeriksa danmengabulkan maka terhadap permohonan dari Pemohon tersebut haruslahdinyatakan tidak dapat diterima.Menimbang

Riduwan T;4 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul ;Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan seadiladlinya ;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II Intervensi mengajukaneksepsi pada pokoknya atas dalildalil sebagai berikut :TENTANG KOMPETENSI ABSOLUT (Kewenangan Mengadili)Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksa danmengadili Perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.A Palembang,dikarenakan esensi

dari Gugatan Penggugat menyangkut kepemilikan Hak Atas Tanahbukan berkenaan dengan Prosedur Penerbitan Sertipikat yang merupakan sengketaPerdata yang harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum:Berdasarkan uraian diatas, Tergugat II Intervensi mohon kehadapan MajelisHakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini berkenan memberikan Putusan yangmenyatakan : Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang tidak berwenang memeriksadan mengadili Perkara ini melainkan Kewenangan Pengadilan Negeri Kelas I.aPalembang.Bahwa

Dengan demikian, Hakim berpendapatPermohonan Pemohon adalah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1 dan P2 yang diajukan olehPemohon, menerangkan bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yangberdomisili di wilayah hukum = (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Paringin.

Olehkarenanya, berdasarkan ketentuan Pasal 142 Ayat (3) RBg Jo Pasal 52 Ayat (1)UndangUndang Nomor 23 Tahun 2006, hakim berpendapat bahwa Permohonanperbaikan nama Ibu Pemohon dalam akta kelahiran Pemohon yang diajukan olehPemohon adalah kewenangan Pengadilan Negeri Paringin ;Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalildalil Permohonannya tersebutPemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi tertanda P1 sampai dengan P8serta 2 (Dua) orang Saksi yang bernama SUMARTI dan SYAIPUL AHMADI;Menimbang, bahwa

;I Berkas perkara dan surat surat yang berhubungan dengan perkara ini;Ii Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 30 Juni 2015 REG.PKR.NO :PDM02/PANDE/08/2015 sebagai berikut :KESATU :Bahwa ia terdakwa, UDIN BIN DARYA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015sekira jam 04.20 wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Meitahun 2015, yang berada di perairan Cibungur Kecamatan Sukaresmi dan sekitarnyatepatnya pada posisi 06 27 256 LS 105 38 351 BT atau setidaktidaknya masihtermasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pandeglang yang memeriksa danmengadili, yang dengan sengaja memiliki, menguasai, membawa, dan/ataumenggunakan alat penangkap ikan, dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu dan merusak keberlanjutan sumber daya ikan di kapal penangkap ikan diwilayah pengelolaan perikanan negara RI sebagaimana dimaksud dalam pasal 9dikatakan sebagai berikut setiap orang dilarang memiliki, menguasai, membawa dan/atau menggunakan alat penangkapan dan/atau alat bantu penangkapan ikan yangmengganggu

Pasal 85 UndangUndang RI Nomor 45 Tahun 2009 tentangPerubahan atas UU RI No.31 tahun 2004 tentang Perikanan.ATAUKEDUA :Bahwa ia terdakwa, UDIN BIN DARYA pada hari Jumat tanggal 15 Mei 2015sekira jam 04.20 wib atau setidaktidaknya pada waktuwaktu lain dalam bulan Meitahun 2015, yang berada diperairan Cibungur Kecamatan Sukaresmi dan sekitarnyaHalaman 3 dari 8 halaman Putusan Pidana Nomor 119/PID/2015/PT BTNtepatnya pada posisi 06 27 256 LS 105 38 351 BT atau setidaktidaknya masih termasuk dalam kewenangan

Pengadilan Negeri Pandeglang yangmemeriksa dan mengadili, selaku Nahkoda kapal perikanan yang tidak memiliki SuratPersetujuan Berlayar sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (3) bahwa setiapkapal perikanan yang akan berlayar melakukan penangkapan ikan dan ataupengangkutan ikan dari pelabuhan perikanan wajib memiliki Surat PersetujuanBerlayar yang dikeluarkan dari Syahbandar dipelabuhan perikanan.

S dan Farizal Turahman yang telah memberikan keterangan di bawahSumpah;Menimbang, bahwa alatalat bukti yang telah diajukan oleh Pemohon dipersidangan tersebut telah memenuhi syarat dan prosedur hukum yang berlakusehingga dengan demikian dapat diterima menjadi alat bukti yang sah dandapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokokpermohonan Pemohon, maka sebelumnya akan dipertimbangkan terlebihdahulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri

atau kuasanya yang sah dan permohonantersebut ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon.Selanjutnya diatur pula, bahwa perkara permohonan merupakanyurisdiksivoluntair dan terhadap perkara permohonan yang diajukan itu, hakimmemberikan suatu penetapan;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan tersebut di atas,terhadap permohonan Pemohon mengenai pengangkatan wali sebagaimanadimohonkan dalam permohonan a quo termasuk permohonan yang diatur olehundangundang dan merupakan kewenangan

pengadilan negeri untukmemeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonan tersebut.

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukdalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lainsecara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu,dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lainuntuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutangmaupun menghapuskan piutang.

Kedaton BandarLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasukkedalam daerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang diBandar Lampung, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barangsesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapiyang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

tanggal 17 September 2020 untuk persidangantanggal 17 September 2020, panggilan sidang tiga tanggal 18 September 2020untuk persidangan tanggal 01 Oktober 2020, panggilan sidang pertama tanggal16 Oktober 2020 untuk persidangan tanggal 19 Oktober 2020 Pemohon datangkuasanya menghadap kepersidangan, dan selanjutnya untuk mempersingkaturaian penetapan ini ditunjuk kepada halhal sebagaimana tercantum dalamberita acara ini;Menimbang, bahwa permohonan mengenai Penetapan Akte KematianTerlambat adalah dan kewenangan

Pengadilan Negeri setempat.Menimbang, bahwa pemohon tanggal 26 Oktober 2020 mencabutpermohonannya secara lisan dipersidangan.TENTANG HUKUMNYAMenimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalahseperti diuraikan tersebut di atas;Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon meminta kepada Hakimbahwa permohonan pemohon secara Lisan dipersidangan dinyatakan di CABUT,Halaman 1 dari 1 Nomor 553/Pdt.P/2020/PN.Jkt.TimMenimbang, bahwa mengenai masalah pencabutan permohonan tidakdiatur dalam HIR, akan tetapi

Apalagidengan obyek perkara serta pemilihan pengadilan berdasarkan yang adamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso untuk mengadili.Perlawanan yang diajukan kabur / tidak jelas (Obscuur Libel) 1. Bahwa, dalam perlawanan yang diajukan oleh Pelawan, Pelawan mendalilkanbahwa pengajuan perlawanan dengan dasar bahwa Pelawan mengajukan kreditpada tanggal 2 Nopeember 2011.2.

timbul sengketa hukum diantarapara pihak;Menimbang, bahwa dari domisili/tempat tinggal Pelawan dan Terlawan IIadalah berada dalam wilayah Pengadilan Negeri Bondowoso, dan juga obyek yangdijadikan jaminan yang di mohonkan untuk di eksekusi lelang oleh Terlawan II adalahjuga di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bondowoso serta adaya Clausul sebagaimana disebutkan dalam Pasal 9 Surat Pengakuan Hutang No. 620201001027104tanggal 5 Nopember 2009, maka sudah jelas sengketa diantara para pihak adalahmenjadi kewenangan

Pengadilan Negeri Bondowoso untuk memeriksa dan mengadili;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka eksepsi TerlawanIl yang menyangkut Perlawanan yang diajukan merupakan kewenangan relativePengadilan Negeri Bondowoso adalah beralasan dan dapat diterima;Menimbang, bahwa oleh karena sengketa diantara pihakpihak adalahmerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Bondowoso, maka Pengadilan NegeriJember tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi

Rajabasa, BandarHalaman 4 dari 16 Putusan Nomor1214/Pid.Sus/2015/PN.TjkLampung atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, percobaanatau permukafatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika danPrekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan bukan tanaman,perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan caracara antara lain sebagaiberikut: Berawal pada

Negeri Katon, Kab.Pesawaran atau setidaktidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalamdaerah hukum dan kewenangan Pengadilan Negeri Kalianda akan tetapi karenaterdakwa ditahan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung dan tempatkediaman sebagian saksi yang dipanggil lebin dekat pada tempat PengadilanNegeri Tanjung Karang sehingga berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAPtermasuk dalam kewenangan Pengadilan Negeri Tanjung Karang, mereka yangmelakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukanperbuatan

Penetapan No. 55/Pdt.P/2019/PA.Mr. k halhal sebagaimanaprupakan bagian tidakgka 5 dan Pasal 34 ayat (2) PeraturanMenteri Agama Repubii=tadeaest Nomor 11 Tahun 2007 tentang PencatatanNikah, bukan perubahan nama sebagaimana maksud Pasal 43 ayat (1) PeraturanMenteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang PencatatanPerkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri, oleh sebab ituPengadilan Agama memeriksa dan memberikan penetapan terhadap permohonana quo;Menimbang, bahwa alasan para

Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk memeriksa danmengadilinya dan bukan kewenangan BPSK Karawang,.

Keberatan menjadi Kewenangan Pengadilan Negeri bukanlahKewenangan dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)Karawang yang dibuktikan dengan adanya Surat dari Direktorat JenderalPerlindungan Konsumen Dan Tertib .NiagaKementerian PerdaganganRepublik Indonesia No.364/PKTN.2.4/SD/6/2016tanggal 30 Juni 2016yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Perjanjian Kredit yang telahditandatangani menyatakan bahwa, jika terjadi sengketa diselesaikan diPengadilan Negeri, maka Majelis BPSK wajib mengindahkan bunyi

Bahwa berdasarkan landasan hukum tersebut diatas, Penyelesaian SengketaKonsumen Perkara a qgou adalah kewenangan Pengadilan Negeri JakartaTimur , bukan BPSK karawang.

Bahwa sesuai dengan Perjanjian Pembiayaan Konsumen Nomor: 100131601975 tertanggal 05 Agustus 2016 dengan tenor angsuran 60 bulan(Perjanjian) yang telah disepakati dan ditandatangani antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN Pasal 14angka 3 halaman 6, penyelesaian sengketa perkara a quo seharusnyamerupakan kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur untukmemeriksa dan mengadili perkara a quo, bukan PSK Karawang..

Bahwa berdasarkan uraian diatas, BPSK Karawang tidak mempunyaikewenangan dalam memeriksa dan mengadili perkara a quo antaraPEMOHON KEBERATAN dengan TERMOHON KEBERATAN yangseharusnya menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. BPSK KARAWANG TELAH MELAMPAUI BATAS KEWENANGANNYADAN MENYALAHI ATURAN HUKUM YANG BERLAKU DALAMNO.12/BPSKKRW/VII/2019 .