Sehubungan dengan uraian tersebut di atas, kehadiran Tergugat dalam12.RUPSLB 18 Maret 2005 dan pengambilan keputusan oleh Tergugat dalamRUPSLB 18 Maret 2008 merupakan bukti nyata bahwa Tergugat telahmelakukan perbuatan melawan hukum terhadap Para Penggugat;RUPSLB 18 Maret 2005 tidak sah dan mengandung cacat hukum;Pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 telah menyalahi ketentuan Pasal 20ayat (2) Anggaran Dasar PT Cipta Televisi Republik Indonesia (TurutHal. 6 dari 97 hal. Put.

Padakenyataannya, pemanggilan RUPSLB 18 Maret 2005 tidak dilakukan sesuaiketentuan Anggaran Dasar Turut Tergugat .

Pemanggilan RUPSLB 18Maret 2005 yang dilakukan dalam waktu 7 (tujuh) hari sebelum RUPSLB 18Maret 2005, faktanya tidak menjelaskan adanya suatu keadaan mendesakyang mengharuskan rapat segera diadakan;Undangan RUPS 18 Maret 2005 tidak ditujukan kepada Para Penggugatselaku Para Pemegang Saham Turut Tergugat (Para Penggugat) secaralangsung, melainkan dialamatkan kepada PT Berkah Karya Bersama(Tergugat ) yang dalam undangan tersebut dicantumkan sebagai penerimakuasa Para Penggugat.

Direktur PT.Pikiran RakyatBandung bertanggal 5 Februari 2016 ;Menimbang, bahwa surat permohonan tersebut mendapat tanggapanatau jawaban dari Komisaris yang yang pada pokoknya RUPSLB dapatdiselenggarakan apabila ada surat permintaan kembali dengan menyertakanagenda dan alasan yang jelas dan wajar (bukti P21.B) dan mendapattanggapan atau jawaban dari Direktur PT.Pikiran Rakyat Bandung sesuaisurat bertanggal 7 Maret 2016, yang pada pokoknya Direksi PT.PikiranRakyat Bandung belum/tidak akan melakukan pemanggilan

RUPSLB yangdimintakan oleh para pemegang saham (bukti P23) ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas,menurut Pengadilan Negeri Bandung surat permohonan tersebut dipandangtidak mendapat tanggapan untuk dilaksanakan RUPSLB oleh Direksi maupunKomisaris, dan telah melewati waktu yang ditentukan dalam Undangundangsesuai Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7) jangka waktu paling lambat 15 (limabelas) hari terhitung sejak tanggal pemintaan RUPS diterima, ternyata sesuaibukti surat yang di ajukan

inbreng) yang telahdinilai oleh Kantor Jasa Penilai Public (KJPP) TRUSCELCAPITAL sebesar Rp.3.000.000.000.000,(Tiga triliyunrupiah), yang melahirkan Hak Tagih Tergugat Ill kepadaTergugat I;Bahwa Keputusan RUPSLB tanggal 25 JUNI 2014 yang menyetujuiKompensasi Hak Tagih Tergugat Ill sebagai setoran saham yang diambil,telah dilakukan sesuai dengan Tata Cara RUPSLB mulai dari pemanggilanrapat, kuorum dan jumlah suara ;Bahwa dalam rangkan pelaksanaan RUPSLB tanggal 25 Juni 2014, Tergugat telah melakukan pemanggilan

RUPSLB kepada Penggugat sesuai suratundangan tertanggal 9 Juni 2014 dengan menggunakan jasa pengiriman suratTIKI, dan undangan tersebut telah diterima oleh Penggugat (vide positagugatan angka 3.1 dan 3.2.) tetapi Penggugat tidak hadir (Bukti T.1 & T.ll4,Bukti T.1 &T.I+5);Bahwa oleh karena dalam RUPSLB tanggal 25 Juni 2014 hadir pemegangsaham/Tergugat Il yang mewakili 21.809.845 saham yang merupakan99,976% saham dan telah memberikan persetujuan/keputusan maka RUPSLBtelah dilaksanakan sesuai dengan

terhitungsejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS (Rapat UmumPemegang Saham) hal ini, telah diterima Penggugat untuk memenuhiPasal 9 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan jo Pasal 76 ayat (1) UndangUndang Nomor. 40 Tahun 2007 (UU Perseroan Terbatas), Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Perseroan diadakan ditempatkedudukan Perseroan, yaitu di Jakarta Utara ;Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, maka DireksiHal 59 Putusan Akhir No 02/PDT.G/2015/PN.JKT.PSTPerseroan telah melakukan pemanggilan

RUPSLB Perseroan kepada ParaPemegang Saham Perseroan berdasarkan Surat Undangan RUPSLBtertanggal 9 Juni 2014 Undangan telah disampaikan dengan Surat tercatatmelalui jasa pengiriman Surat TIKI pada tanggal 9 Juni 2014 sebagaiberikut;Jakarta, 9 Juni 2014Kepada Yth,Pemegang Saham PT.

Mahkamah Agung RI No.498K/Pdt/2013 tanggal 31 Juli 2013.Bahwa Tergugat mengajukan izin pemanggilan RUPSLB PT SariartaHotel Internasional ke Pengadilan Negeri dengan alasan sebagai berikut :Bahwa Tergugat merupakan pemilik yang sah atas sejumlah 3,750(tiga ribu tujuh ratus lima puluh) lembar saham atau sebesar 50%(lima puluh persen);Bahwa Tergugat telah mengajukan permohonan secara tertulis untukdiadakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB),sebagai mana dimaksud pada surat permohonan yang

Putusan Nomor 2677 K/Pdt/201420.21.22.23.Bahwa tindakantindakan yang dilakukan oleh Para Tergugat sejak darimengajukan surat keberatan ke Mahkamah Agung R. sampai denganmelakukan pemanggilan RUPSLB PT.Batutama Manikam Nusa, adalahsuatu perbuatan melawan hukum, karena dilakukan dengan bertentangandengan ketentuan perundangundangan yang berlaku dan melanggar haksubjektif pemegang saham lainnya;Bahwa perbuatan melawan hukum berdasarkan Putusan Hooge Raad(Mahkamah Agung) telah menyatakan bahwa yang dimaksud

Bahwa masih terkait khususnya dalil gugatan angka 7 yangmempersoalkan pemanggilan RUPSLB yang menurut Penggugat tidakdiberitahukan secara patut sesuai dengan ketentuan yang berlaku, makadapat Tergugat sampaikan dasardasar hukum sebagai berikut :Pasal 82 angka (5) UU No. 37 Tahun 2007 yang menyebutkan :Dalam hal pemanggilan tidak sesuai dengan ketentuansebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), danpanggilan tidak sesuai dengan ketentuan ayat (3), keputusanRUPS. tetap sah jika semua pemegang

Pemohon.Menolak Para Pemohon menyelenggarakan sendiri Rapat UmumPemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) dengan agenda:Memerintahkan Direksi untuk menyampaikan LaporanKeuangan tahun 2008 s/d 2015.Menunjuk Auditor dari Kantor Akuntan Publik Independen untukmelakukan audit investigatif terhadap Laporan KeuanganPerseroan dari tahun 2008 s/d 2015;Menolak Para Pemohon menunjuk sendiri Notaris untuk mencatatRUPSLB.Menolak Para Pemohon atau Kuasanya sebagai Ketua RUPSLB.Menolak Para Pemohon melakukan sendiri pemanggilan

RUPSLB;Memberikan izin kepada Termohon untuk melakukan RUPSLBsesuai dengan UndangUndang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun2007;Memberikan waktu kepada Termohon untuk menyiapkan LaporanKeuangan tahun 2015 bersamasama dengan seluruh pemegangsaham dengan menunjuk kantor konsultan yang dipilin dandiputuskan berdasarkan kuorum dalam RUPSLB PERSEROAN.ATAUApabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex Aequo et bono).Menimbang, bahwa atas Jawaban Termohon tersebut, Para Pemohontelah

dipersoalkan oleh Penggugat ;Menimbang, bahwa dalildalil sangkalan Tergugat , Tergugat II danTergugat Ill tersebut, ternyata para Tergugat tidak mengajukan bukti apapunsehingga majelis berpendapat Tergugat I, Tergugat Il dan tergugat Ill tidakmampu/tidak dapat membuktikan dalil sangkalannya, kemudian ketentuandalam pasal 86 ayat 1 Jo Pasal 15 huruf g UU PT tersebut mengatur jumlahkuorum Rapat Umum Pemegang Saham, bukan sebagaimana yangdidalilkan Penggugat bahwa RUPSLB adalah cacat hukum karena waktuproses pemanggilan

RUPSLB hanya 3 (tiga) hari, halmana tidak memenuhisyarat dalam ketentuan pasal 82 ayat 1 UU PT serta penjelasannya, bahwawaktu 14 (empat belas) hari adalah jangka waktu minimal untuk memanggilRapat Umum Pemegang Saham ;Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut diatas, makapihak Penggugat telah berhasil membuktikan dalildalil gugatannya,Halaman 32 dari 36 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2016/PN.

Bahwa, atas kedua Pengumuman Pemanggilan RUPSLB melaluiSurat Kabar Tertanggal 5 November 2014; 11 Februari 2015tersebut telah tidak memenuhi Ketentuan Rumusan yang di aturdalam Pasal 82 ayat (3) UndangUndang Nomor 40 Tahun 2007tentang Perseroan Terbatas.

Pemanggilan RUPSLB tidak dilakukan dengan Surat Tercatatkepada Penggugat (Pemegang Saham) dan Penggugat II;b.

ASMOROJATI SUBUR (/n cacu TERGUGAT Il) yang secara individumelakukan pemanggilan RUPSLB kepada para pemegangsaham PT. ASMORO JATI SUBUR merupakan tindakan yangbertentangan dengan undangundang dan dikategorikansebagai tindakan yang melawan hukum.lil.

Yulianto /Penggugat; (vide: bukti surat peringatan)Penggugat tidak melakukan pembayaran pajak perseroan sampaiakhirnya terdapat teguran dari KPP Pratama Blora dan hal ini membuatadanya risiko pengenaan sanksi kepada perseroan; (Vide: bukti tegurandr KPP Pratama Blora).Berdasarkan faktafakta hukum tersebut di atas, maka Komisarismelakukan Pemanggilan RUPSLB berdasarkan Pasal 81 ayat (2);Pemanggilan dilakukan dengan menyampaikan undangan secaratertulis kepada para Pemegang Saham, Undangan Pertama:tertanggal

Bahwa sangat jelas kekeliruan Judex Facti Pengadilan Negeri Medandalam Pertimbangannya tentang tenggang waktu pemanggilan RUPSLB, yang mana kalau dihitung tenggang waktu pemanggilansebagaimana Pertimbangan Judiex Factie Pengadilan NegeriMedanadalah 14 (empat belas) hari bukan 13 (tiga belas hari), yangmana surat pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham LuarBiasa(RUPSLB) tercatat tanggal 09 april 2020 sebagaimana Bukti T.Is/d T.lll. 2,3,4,5 dan pelaksanaan RUPSLB tanggal 23 april 2020sehingga kalau dihitung

Bahwa sangat jelas kekeliruan Judex Facti Pengadilan NegeriMedan(Renvoi: Pengadilan Negeri Lubuk Pakam) dalamPertimbangannya tentang tenggang waktu pemanggilan RUPSLB,yang mana kalau dihitung tenggang waktu pemanggilan sebagaimanaPertimbangan Judiex Factie Pengadilan Negeri Medan adalah 14(empat belas) hari bukan 13 (tiga belas hari), yang mana suratpemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tercatat tanggal 09 april 2020 sebagaimana Bukti T.!

DTG tersebut ternyata tata cara pemanggilan RUPSLB hanyadisebutkan dikirimkan kepada pemegang saham dengan surat tercatat,sehingga yang perlu dianalisis sekarang adalah apa yang dimaksudundangundang maupun Anggaran Dasar dengan "surat tercatat"tersebut, ternyata undangundang telah menjelaskannya dalampenjelasan Pasal 69 ayat (2) UndangUndang No. 1 Tahun 1995Perseroan Terbatas yang menyatakan "Ketentuan ini untuk memastikanHal. 40 dari 72 hal. Put.

terhadap adanya kesalahan penerapanhukum yang dilakukan judex factie dalam mengambil putusannya, baikuraian tentang Eksepsi yang memuat eksepsi mengenai : (1) PemohonKasasi semula Penggugat tidak berkualitas sebagai Penggugat(Disqualifikasi in person), (2) Gugatan Kurang Pihak (Plurium LitisConsortium), (8) Keliru Menarik Pihak Sebagai Tergugat (GemisAnhoeda Nigheid), (4) Gugatan Prematur, maupun uraian tentang PokokPerkara yang memuat mengenai adanya (1) Kesalahan penerapanhukum mengenai surat pemanggilan

RUPSLB kepada pemegang saham(ketentuan Pasal 68 dan 69 UndangUndang No. 1 tahun 1995 tentangPerseroan Terbatas), (2) Kesalahan penerapan hukum mengenaiketentuan pengumuman dalam surat kabar (ketentuan Pasal 88 ayat (4)UndangUndang No. 1 Tahun 1995 jo.

Dewan Komisaris melakukanpemanggilan sendiri RUPS, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hurufb.Penjelasan: Cukup JjelasBerdasarkan ketentuanketentuan di atas, maka dapat dipahami secarasederhana bahwa tidak akan pernah ada pemanggilan RUPSLB yangdilakukan oleh direksi tanpa didahului dengan adanya permintaan melaluisurat tercatat dari pemegang saham atau dewan komisaris.Halaman 17 dari 41 Putusan Perdata Gugatan Nomor 227/Pdt.G/2020/PN Jkt. Utr29.

Nusantara.Oleh karena Direksi maupun Dewan Komisaris dari Termohon tidakmelakukan pemanggilan dan menyelenggarakan RUPSLB sebagaimanapermintaan dari Pemohon selaku pemegang saham dari Termohonsampai dengan lewatnya jangka waktu yang dimaksud dalam Pasal 79ayat (5) dan (7) UndangUndang No. 40 Tahun 2007 tentang PerseroanTerbatas (UUPT), maka sesuai dengan Pasal 80 ayat (1) UUPT,Pemohon berhak untuk mengajukan dan meminta kepada KetuaPengadilan Negeri ditempat kedudukan Perseroan untuk diberikan izinmelakukan pemanggilan

RUPSLB yang selengkapnya berbunyi sebagaiberikut:Halaman 3 dari 78 halaman Penetapan Nomor 240/Padt.P/201810.Pasal 80 ayat (1) UUPT:Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak melakukanpemanggilan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksuddalam Pasal 79 ayat (5) dan ayat (7), pemegang saham yang memintapenyelenggaraan RUPS dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempatkedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepadapemohon melakukan sendiri

untuk menyelenggarakanRUPSLB, dan jika setelah 15 (lima belas) hari setelah tanggal 21 Nopember2018 ini Dewan Komisaris tidak menyelenggarakan RUPSLB, maka pemegangsaham setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaanpenyelenggaraan RUPS diterima, dapat mengajukan permohonan kepadaketua pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukanHalaman 75 dari 78 halaman Penetapan Nomor 240/Pat.P/2018Perseroan untuk menetapkan pemberian izin kepada pemohon melakukansendiri pemanggilan

RUPSLB tersebut;Menimbang, bahwa Pemohon selaku pemegang saham mayoritasatas Termohon yang berkedudukan di Kabupaten Sragen yang masuk wilayahhukum Pengadilan Negeri Sragen, telah mengajukan permohonan RUPSLB PT.Patra Power Nusantara (Termohon) yang diterima Kepaniteraan PengadilanNegeri Sragen tanggal 5 Desember 2018;Menimbang, bahwa masuknya perkara permohonan ini ternyatasebelum jangka waktu 15 (lima belas) hari sejak tanggal diterimanya suratpermintaan RUPSLB yaitu tanggal 21 Nopember 2018 berakhir

Bahwa selain tidak memiliki kepentingan yang wajar, TermohonKasasi juga tidak dapat membuktikan secara sumir bahwapersyaratan untuk pemanggilan RUPSLB telah terpenuhi, antara lainalasan untuk mengadakan RUPSLB dan syarat bahwa surat panggilanharus ditembuskan secara patut kepada Komisaris PT MowilexIndonesia;60.

,M.Hum.dan ketentuan dalam UndangUndangPerseroan Terbatas yakni mengenai tata cara pemanggilan,jangka waktupemanggilan, dan tempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang SahamLuar Biasa, sehingga cacat formil;Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB yang dilakukanoleh Tergugat selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka pelaksanaanRUPSLB PT. EMR Indonesia tanggal 10 Desember 2015 dan pengangkatanTergugat Il sebagai Direktur Perseroan PT.

tidakbenar dan telah terbantahkan (vide bukti: TIb);Bahwa Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PTJasa Alam Sejahtera yang diselenggarakan pada tanggal 27 Mei 2010dengan tujuan untuk mengeluarkan saham dalam simpanan perseroanatau portefel untuk meningkatkan modal ditempatkan dan modaldisetor pada perseroan dari Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah) menjadi Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) ataumengeluarkan saham simpanan dari 500 lembar saham menjadi1.000 lembar saham adalah sah:Karena pemanggilan

RUPSLB telah dilakukan dalam jangka waktuyang cukup yaitu selama 14 hari sesuai dengan Akta PendirianPerseroan Pasal 20 Ayat (2) jo.

EMRINDO yang termuat dalam Akta PendirianNo. 10 tanggal 1907 2007 yang dibuat di hadapan Notaris Sinwar Widjono,Oei, S.H. dan ketentuan dalam UndangUndang Perseroan Terbatas yaknimengenai mengenai tata cara pemanggilan, jangka waktu pemanggilan, dantempat dilaksanakannya Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, sehinggacacat formil;Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 55/Pat.G/2016/PN Btm.Menimbang, bahwa oleh karena pemanggilan RUPSLB yang dilakukanoleh Tergugat selaku Dewan Komisaris cacat formil, maka

Perintah yang mewajibkan Direksi dan atau Dewan Komisaris untuk hadirdalam RUPS.Menimbang, bahwa sebagaimana dalam posita dan petitum permohonanpemohon yang memohon agar dalam jjin pemanggilan RUPSLB ini Supayaditentukan agenda rapat tentang pengangkatan tambahan anggota Direksi danDewan Komisaris PT.