Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT IGOMAD TEKNOLOGI, tersebut;

PT IGOMAD TEKNOLOGI VS PT POP PROPERTI INDONESIA

PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA vs DIREKTUR JENDERAL PAJAK

PUTUSANNomor 1436/B/PK/Pjk/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA, NPWP: 01.071.581.1055.000, beralamat di Jalan Industri Utama Blok RR7/Kawasan Industri Jababeka, Pasirsari, Bekasi, yang diwakilioleh Masaaki Yagihashi, jabatan Direktur;Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya: YusufWangko Ngantung, kKewarganegaraan Indonesia, KonsultanHukum Pajak pada Kantor DDTC

Desember 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT107348.15/2013/PP/M.XIV.B Tahun 2018, tanggal 28 Februari 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanDirektur Jenderal Pajak Nomor: KEP00974/KEB/WPJ.07/2016 tanggal 30Juni 2016 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak LebihBayar Pajak Penghasilan Nomor: 00118/406/13/055/15 tanggal 22 April 2015Tahun Pajak 201, atas nama PT DMC TEKNOLOGI

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon PeninjauanKembali PT DMC TEKNOLOGI INDONESIA;2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkarapada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratusribu Rupiah);Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakimpada hari Rabu, tanggal 08 Mei 2019, oleh Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H.

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT XERINDO TEKNOLOGI tersebut;- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 78/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Jkt.Pst., tanggal 27 Juli 2022, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut: Dalam Eksepsi:- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;Dalam Pokok Perkara:1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;2.

PT XERINDO TEKNOLOGI VS 1. CHOIRUL HADI, DKK

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, NPWP 01.343.146.5328.001, dalamhal ini diwakili oleh: Mirtati Kartohadiprojo, jabatan Presiden Direktur, tempatkedudukan di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyata PemohonPeninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan

BioNusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai MasaPajak September 2009 menjadi: UraianJumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri4.830.000.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut5.577.000.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN1.046.250.000,00 Jumlah Penyerahan11.453.250.000,00 Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 483.000.000,00

Bio Nusantara Teknologi, NPWP01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa,Bengkulu Tengah, sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa PajakSeptember 2009 menjadi sebagaimana perhitungan tersebut diatas;adalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku.VII.

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

ACHMAD ROMYLawanPT BHINNEKA PANDU TEKNOLOGI (BPT)

Berca Cakra Teknologi >< Yayasan Surya Institut

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT GRABTEKNOLOGI INDONESIA tersebut;2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalamtingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

PT GRAB TEKNOLOGI INDONESIA VS ZICO LEONARD DJAGARDO SIMANJUNTAK

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, tempat kedudukan diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah,Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor48081/PP/M.XII/16/2013, tanggal 30 Oktober 2013 yang telah berkekuatanhukum tetap, dalam perkaranya melawan

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 0,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 8.334.372.340,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 2.040.000.000,00Jumlah Penyerahan 10.374.372.340,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 0,00 Dikurangi:

Bahwa salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor:Put.48081/PP/M.XII/16/2013 tanggal 30 Oktober 2013, atas nama: PT.Bio Nusantara Teknologi(Termohon Peninjauan Kembali/semulaPemohon Banding), telah diberitahukan secara patut dan dikirimkan olehPengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semulaTerbanding) melalui surat nomor : P.815/SP.23/2013 tanggal 15Nopember 2013 dan diterima secara langsung oleh Pemohon PeninjauanHalaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 1108/B/ PK/PJK/2014Kembali (semula Terbanding

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343. 146.5328.001,beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehinggajJumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Februari 2009menjadisebagaimana perhitungan diatas:adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentuanperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.Bahwa berdasarkan uraian dan faktafakta hukum (fundamentum petendi)tersebut di atas, telah terbukti secara jelas dan nyatanyata PemohonPeninjauan Kembali (semula Terbanding

TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA;;

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, beralamat di Pondok Kelapa,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah;Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;Mahkamah Agung tersebut;Membaca suratsurat yang bersangkutan;Menimbang, bahwa dari suratsurat yang bersangkutan ternyataPemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukanpermohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT.48087/PP/M.XII/16/2013, Tanggal 30 Oktober 2013 yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralama t diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp) Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 1.683.000.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 8.576.500.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 1.400.000.000,00Jumlah Penyerahan 11.659.500.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 168.300.000,00

Bio Nusantara Teknologi, NPWP: 01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Keapa, Bengkulu Tengah,Halaman 28 dari 31 Halaman Putusan Nomor 1109 /B/PK/PJK/2014sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Agustus 2009dihitung kembali sebagaimana perhitungan diatas:Adalah tidak benar dan telah nyatanyata bertentangan dengan ketentu anperaturan perundangundangan perpajakan yang berlaku.PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI;

ELANG MAHKOTA TEKNOLOGI, tempat kedudukan Gd. MenaraBatavia Lt.5, Jl. KH.

Elang Mahkota Teknologi, NPWP : 01.366.817.3022.000, Alamat : Jl. KH. Mas Mansyur No.126 Karet Tengsing, Tanah Abang,Jakarta Pusat dan menetapkan Pajak Pertambahan Nilai Barang dan JasaMasa Pajak Januari sampai dengan Desember 2005 menjadi sebagai berikut : 1 Dasar Pengenaan Pajak a. Peny yang PPNnya dipungut : Tarif Umum Rp 853.477.380,00b. Retur penjualan RpJumlah Rp 853.477.380,002 Pajak Keluarana. Tarif Umum Rp 85.349.738,00b. dikurangi : PPN Retur Penjualan Rpc.

Putusan Nomor 746 /B/PK/PJK/2013September 2007 atas nama : PT Elang Mahkota Teknologi, NPWP01.366.817.3022.000, alamat : Jl.

BERCA CAKRA TEKNOLOGI

PT TERRALOG TEKNOLOGI INDONESIA VS DIREKTUR JENDERAL PAJAK

DIREKTUR JENDERAL PAJAK VS PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI

./2014 tanggal 03 Februari2014,Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;melawan:PT BIO NUSANTARA TEKNOLOGI, beralamat di Pondok Kelapa,Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, dalam hal ini diwakili Sdri.

Bio Nusantara Teknologi, NPWP01.343.146.5328.001, beralamat di Pondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah,sehingga jumlah Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi: Uraian Jumlah (Rp)Dasar Pengenaan Pajak: Penyerahan yg PPN nya harus dipungut sendiri 2.625.000.000,00 Penyerahan yang PPN nya tidak dipungut 11.602.500.000,00 Penyerahan dibebaskan dari pengenaan PPN 1.490.000.000,00Jumlah Penyerahan 15.717.500.000,00Perhitungan PPN yang Kurang Bayar: PK dipungut/dibayar sendiri 262.500.000,00

Bio Nusantara Teknologi, NPWP 01.343.146.5328.001, beralamat diPondok Kelapa, Pondok Kelapa, Bengkulu Tengah, sehingga jumlah PajakPertambahan Nilai Masa Pajak Oktober 2009 menjadi sebagaimana perhitungantersebut diatasadalah tidak benar dan nyatanyata bertentangan dengan ketentuan peraturanperundangundangan perpajakan yang berlaku ;PERTIMBANGAN HUKUMMenimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembali tersebut,Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali

PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIAmelawanNy. LINDA TULUNG

P UT US ANNo. 399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkaraperdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikutdalam perkara antara :PT DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA, beralamat di Jl. Raden Saleh No. 10,Karang Mulia, Cileduk, Tangerang, dalam hal ini memilih domisilihukum ditempat Kuasanya M.

DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA No.9 tertanggal 16 Juli 2002, yang dibuat oleh dan dihadapanParlaungan Hasibuan, SH, Notaris di Kotamadya Tangerang.Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah DinasPerindustrian, Perdagangan, Pemberdayaan Dunia Usaha, KotaTangerang No. 0016/PM/III/2002 tertanggal 05 Maret 2002 atasnama PT.

DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA.Surat Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas DinasPerindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Pariwisata, KotaTangerang No TDP : 30.06.1.74.01056 tertanggal 20 April 2007atas nama PT. DESAIN TEKNOLOGI INDONESIA.Surat Keterangan Terdaftar Departemen Keuangan RIDirektorat Jenderal Pajak No. PEM502/WPJ.08/KP.0203/2007tertanggal 23 April 2007 atas nama PT. DESAIN TEKNOLOGIINDONESIA.10. Bukti P 1.1.11. Bukti P 1.12. Bukti P 1k.13.

Desain Teknologi Indonesiasenilai Rp. 60.000.000,;Bukti T11 : Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 2September 2009 senilai Rp. 10.000.000, dari Linda M. Tulungkepada PT. Desain Teknologi Indonesia;Bukti T12.: Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 11September 2009 senilai Rp. 10.000.000, dari Linda M. Tulungkepada PT.

Desain Teknologi Indonesia;Hal 45 dari hal. 50 Putusan No.399/Pdt.G/2011/PN.Jkt.Sel.4624235262728ay30Bukti T13.: Aplikasi transfer Bank Mandiri tertanggal 10Desember 2009 senilai Rp. 26.500.000, dari Linda M. Tulungkepada PT.

LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA >< PT INDOSAT Tbk

LINTAS TEKNOLOGI INDONESIA;Beralamat di Menara MTH lantai 16, jalan M.T Haryono Kav.23, Jakarta 12820 yangdalam Hal ini diwakili oleh MURSALIN PANE, dalam jabatan sebagai Direktur PTLINTAS TEKNOLOGI INDONESIA, berdasarkan Akta No.5 tahun 2014, tanggal 10Juli 2014, dihadapan Notaris YURISA MARTANTI, SH, Notaris di jakarta, tentangBerita Acara Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Lintas TeknologiIndonesia;Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2014, telah menunjuk kuasahukumnya 1.

dibawah register nomor : 369/PDT.G/2014/PN.Jkt Pst, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:1Bahwa Tergugat adalah sebuah perseroan terbatas terbuka (go public) yangbergerak dalam bidang penyelenggaraan jaringan dan jasa telekomunikasi,dimana sahamnya sebagian besar dimiliki oleh investor asing;Bahwa Penggugat adalah perseroan terbatas yang bergerak dalam bidangdistribusi/ keagenan resmi yang ditunjuk oleh sejumlah prinsipal di luar negeridan memiliki pengetahuan, keahlian dan pengalaman dibidang teknologi

Akan tetapi Permasalahan belum dapat teratasi secara menyeluruh dan halhal tersebut terkait dengan sistem jaringan Tergugat;Mengingat Tergugat adalah suatu perusahaan raksasa berbasis teknologi tinggi,seharusnyalah Tergugat memiliki suatu disain sistem yang dapat mengantisipasi danmelokalisir suatu peristiwa yang serupa dengan Permasalahan;B.

Perdamaiantersebut pada tanggal 6 Juni 2014 sebagaimana yang telah disepakati;Sehubungan dengan hal tersebut diatas maka Perjanjian Perdamaian tersebut samasekali tidak dibuat dengan caracara melawan hukum dan tidak melanggar syaratsyarat sahnya suatu perjanjian serta dibuat dibawah tekanan atau paksaan dariPenggugat;Hal ini sebagaimana dapat dilihat dari dokumen Berita Acara Rapat ( Minutes ofMeeting) yang dibuat tanggal 3 Juni 2014 hari Selasa pada poin A (Issue) yangberbunyi, Indosat dan PT Lintas Teknologi

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA, tersebut;

PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA VS GABRIELLA DIAN WIDYANINGJATI

PUTUSANNomor 443 K/Pdt.SusPHI/2021DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:PT STANFORD TEKNOLOGI INDONESIA, berkedudukandan berkantor pusat di Sahid Sudirman Center Lantai 16 UnitCD, Jalan Jenderal Sudirman Kav. 86, Karet Tengsin,Tanah Abang, Jakarta Pusat 10220, yang diwakili olehHendri, selaku Direktur Utama, dalam hal ini memberi kuasakepada

Ronald Arthur Uliando, Legal Assistant Manager PTStanford Teknologi Indonesia, beralamat di Jalan Apel Il,Nomor 7, Bumi Nasio Indah, RT 001, RW 016, Jati Mekar,Jati Asih, Bekasi, Jawa Barat, berdasarkan Surat KuasaKhusus tanggal 25 September 2020;Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;lawanGABRIELLA DIAN WIDYANINGJATI, bertempat tinggal diJalan Kenanga, RT 008, RW 002, Kelurahan Kalisari,Kecamatan Pasar Rebo, Jakarta Timur 13790, dalam hal inimemberi kuasa kepada Manda Berinandus, S.H., M.H., dankawankawan

dan kontra memori kasasi tanggal 10 Februari 2021,dinubungkan dengan pertimbangan Judex Facti dalam hal ini PengadilanHubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, MahkamahAgung berpendapat Judex Facti tidak salah menerapkan hukum denganpertimbangan sebagai berikut: Bahwa Penggugat telah dipekerjakan oleh Tergugat dengan sistemPerjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sejak 2 Januari 2020 dan akanberakhir tanggal 1 Januari 2021 (vide bukti P1); Bahwa dalil Pemohon penulisan PT Stanford Teknologi

2020,maka Penggugat berhak mendapatkan ganti rugi sampai denganberakhirnya Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) sebagaimanaketentuan (vide Pasal 62 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan);Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada PengadilanNegeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukumdan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan olehPemohon Kasasi: PT STANFORD TEKNOLOGI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI, tersebut;

PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI VS PT AVIDEX CENTRA ENT

PUTUSANNomor 54 K/Pdt.SusPailit/2019DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus permohonan pernyataan pailit padatingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:PT ADVAN TEKNOLOGI SOLUSI, yang diwakili oleh Direktur,Baron A.

Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat yang memeriksa dan mengadili perkara ini mempunyaipertimbangan lain, mohon putusan yang seadiladilnya (ex aequo et bono);Bahwa terhadap permohonan pernyataan pailit tersebut dinyatakandikabulkan seluruhnya oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan NegeriJakarta Pusat dengan Putusan Nomor 29/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Oktober 2018 dengan amar sebagai berikut:1.2.Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;Menyatakan Termohon PT Advan Teknologi

dimaksud dalam ketentuanPasal 2 ayat (1) juncto Pasal 8 ayat (4) Undang Undang Nomor 37 Tahun2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas,ternyata putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta PusatNomor 29/Pdt.Sus.Pailit/2018/PN Niaga.Jkt.Pst. tanggal 22 Oktober 2018dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undangundang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon KasasiPT ADVAN TEKNOLOGI

DIREKTUR JENDERAL PAJAK vs PT PATCO ELECTRONIK TEKNOLOGI INDONESIA

BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalamperkara:DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tempat kedudukan di JalanJenderal Gatot Subroto Nomor 4042, Jakarta;Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Catur Rini Widosari,kewarganegaraan Indonesia, jabatan Direktur Keberatan danBanding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawankawan,berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU294/PJ/2011tanggal 21 Maret 2011;Pemohon Peninjauan Kembali;LawanPT PATCO ELECTRONIK TEKNOLOGI

Juli 2008 Nomor : 00139/107/08/055/09 tanggal 4Nopember 2009, atas nama : PT Patco Electronik Teknologi Indonesia,NPWP 01.070.818.8055.000, Alamat : JI.