Ditemukan 27977 data
104 — 39
MENGADILI :- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;- Memperbaiki Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 10/Pid.Sus-TPK/2017/PN PN Kpg, tanggal 26 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut sekedar mengenai pidana kurungan pengganti uang pengganti kerugian kekayaan Negara yang amar selengkapnya sebagai berikut :1.
15/PID.SUS-TPK/2018/PT KPG
Alfonsius Nisnoni No. 14,Kelurahan Airnona, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang, NTT, sesuai Surat kuasaHalaman 1 dari 85, Putusan Nomor 15/PID.SUSTPK/2018/PT KPGKhusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang tanggal15 Maret 2018, dibawah Register Nomor : 21 /LGS/ SK /TPK/ 2018 / PN.
46 — 0
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ;----------- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut,sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan lamanya pidana pengganti denda sehingga amarnya menjadi sebagai berikut :-----------1. Menyatakan Terdakwa Drs. JOSEPH E.
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 89/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg, tanggal 14 Januari 2015 untuk selain dan selebihnya ;---------------------8. Membebani Terdakwa Drs. JOSEPH E. BAKKER untuk membayar biaya perkara dalam kedua Tingkat Pengadilan yang di Tingkat Banding ditetapkan sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) ; -------------
7/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG
101 — 43
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 59/Pid.Sus-TPK/2017/PN.Kpg., tanggal 22 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut ; 3. Memerintahkan agar Terdakwa Drs. LAURENSIUS LONI tetap ditahan ; 4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa Drs. LAURENSIUS LONI tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Membebani Terdakwa Drs.
9/Pid.Sus-TPK/2018/PT KPG
105 — 48
Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tanggal 21 Januari 2015 Nomor : 86/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg yang dimintakan banding tersebut ; -------------------------------------------------------------3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan ; -----------------------------------------4. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;---------------------------------5.
6/PID.SUS-TPK/2015/PT.KPG
55 — 34
M E N G A D I L I Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut ; Membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor : 102/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Kpg., tanggal 28 Januari 2015 yang dimintakan banding tersebut ;MENGADILI SENDIRI1.
10/Pid.Sus-TPK/2015/PT.KPG
95 — 25
30/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
Putusan Nomor : 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNA= Bahwa Setahu saksi, uang honor Panitia Penerima Hasil Pekerjaan sekarangsudah disita oleh Jaksa; dan untuk itu tidak ada diberikan kuitansi;2.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNAmengenai peralatan yang tidak berfungsi , rusak dan telah dikembalikan kepadarekanan PT.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNAyang bersumber dana APBNTP TA 2012 dengan DIPA Nomor3218/02404.4.01/01/2012 sesuai dengan peraturan yang ada .
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNA23%24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.Sos36.37.38.39.Asli Berita Acara Instalasi/ Uji Fungsi/ Uji Coba Alat/ TrainingPT.
Putusan Nomor: 30/Pid.Sus/TPK/2013/PN BNADRS.EFENDLS.H
143 — 90
35/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
PUTUSANNO. 35/PID.SUS/TPK/2013/PNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmemeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana pada pengadilan tingkat pertamatelah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :Nama Lengkap : ALIUHAR, T, S.P.
2013;Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II) : sejak tanggal 13 Mei 2013 s/d 11Juni 2013, di Rutan, berdasarkan Penetapan Nomor : 08/Pen.Pid/2013/PNSNB,tanggal 08 Mei 2013;Penuntut Umum : sejak tanggal 03 Juli 2013 s/d 22 Juli 2013 di Rutan, berdasarkanSurat Perintah Penahanan Nomor : Print 298/N.1.23/Ft.1/07/2013 tanggal 03 Juli2013;Majelis Hakim : sejak tanggal 17 Juli 2013 s/d 15 Agustus 2013, di LembagaPemasyarakatan Klas If A Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK
/2013/PNBNA, tanggal 18 Juli 2013;Pemindahan Tahanan dari Lembaga Pemasyarakatan Klas If A Banda Aceh keRutan Klas INA Banda Aceh berdasarkan Penetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK /2013/PNBNA, tanggal 25 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 16Agustus 2013 s/d 14 Oktober 2013 di Rutan Klas ITA Banda Aceh berdasarkanPenetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PNBNA, tanggal 31 Juli 2013;Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/TIPIKOR Banda Aceh sejak tanggal 15Oktober
berdasarkanPenetapan Nomor : 35/Pen.Pid.Tipikor/2013/PT.BNA, tanggal 03 Oktober 2013Terdakwa dalam perkara ini secara tegas menyatakan tidak bersediadidampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun ditunjuk oleh Majelis Hakim yangmenyidangkan perkara aquo sesuai dengan Surat Pernyataan yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa di atas materai cukup pada tanggal 25 Juli 2013;Telah membaca :1Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan NegeriBanda Aceh tanggal 17 Juli 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK
/2013/PNBNA, tentang penunjukan Hakim Majelis yang mengadili perkara ini ;Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Juli 2013 Nomor : 35/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/ PNBNA, tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara atas nama Terdakwa ALI UHAR, T, S.P.
49 — 17
02/Pid.Sus-TPK/2016/PN-Bna
Hendry Rahmadhani, SH Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Muhamad Isa Yahya, SH &Associates beralamat di jalan Tgk Muin No 15 Lambhuk, Banda Aceh,berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 Januari 2016 yang telahdidaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh dibawahregister nomor: W1.U1/5/HK.01/1/2016 tanggal 20 Januari 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 02/Pen.Pid.Sus/TPK
/2016/PN Bna tanggal14 Januari 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 02/Pen.Pid.Sus/TPK/2016/PN Bnatanggal 14 Januari 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwaserta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukanoleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:Menyatakan Terdakwa
158 — 48
22/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
143 — 37
20/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
94 — 40
30/Pid.Sus/TPK-2017/PN Bna
Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang pertama,Nomor 70/Pen.Pid/TPK/2017/PT Bna, terhitung sejak tanggal 7 September 2017sampai dengan tanggal 6 Oktober 2017;7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi/Tipikor Banda Aceh yang kedua, Nomor82/Pen.Pid/TPK/2017/PT Bna, terhitung sejak tanggal 7 Oktober 2017 sampaidengan tanggal 5 Nopember 2017;Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya 1. H. Alamsyah Hamdani,S.H, 2. H. Darwis, S.H, 3. Drs. Nurdin Sipayung, S.H, 4.
111 — 19
27/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
55 — 27
43/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
127 — 276
31/Pid.Sus-TPK/2017/PN Bna
111 — 83
.- Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang No.49/Pid.sus-TPK/2016/PN.Kupang. tanggal 10 Januari 2017 sekedar mengenai pidana yang di jatuhkan dan uang pengganti serta barang bukti angka 30 dan angka 41 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut :1. Menyatakan terdakwa PAULUS WATANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan primair.2.
04/PID.SUS-TPK/2017/PT.KPG
101 — 17
39/Pid.Sus-TPK/2015/PN Bna
) ProgramNasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Pedesaan (PNPMMP) Penjelasan IVtentang Jenis Dan Proses Pelaksanaan Bidang Kegiatan, point 4.5 tentang KegiatanSimpan Pinjam Untuk kelompok Perempuan (SPP), angka 4.5.4 huruf (i) tentangMekanisme Pengelolaan, Pencairan Dana Simpan Pinjam (SPP) PNPM adalah :e Pencairan melalui desa sesuai dengan ketentuan program dilampiri SPPBdengan bukti penyaluran KW2.e Pencairan dilakukan sekaligus (100%) pada setiap kelompok.e Dalam saat yang bersamaan ketua TPK
Dana Operasional TPK/DesaMaksimal 3% dari dana PNPM Mandiri Perdesaan yang di alokasikan sesuai hasilmusyawarah antar desa penetapan Kegiatan menurut SPC untuk desa yangbersangkutan.e Dari besaran dana BLM (SPP) Kecamatan Simeulue Tengah tahun 2008 sampaidengan tahun 2012 tersebut dialokasikan untuk dana operasional UPK sebesar Rp.56.881.000, (lima puluh enam juta delapan ratus delapan puluh satu ribu rupiah) danoperasional TPK sebesar Rp. 85.334.500, (delapan puluh lima juta tiga ratus tiga puluhempat
Dalam saat yang bersamaan ketua TPK memberikan dana SPP setelahdikurangi Operasional UPK 2% dan Operasional Desa 3% dengan Bukti Kuitansi yangditandatangani oleh Ketua Kelompok sebagai penerima dan UPK sebagai PengelolaKegiatan.
44 — 20
30/Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
51 — 15
27/PID.SUS/TPK/2013/PN.BNA
PUTUSANNO. 27/Pid.Sus/TPK/2013/PNBNADEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yangmengadili perkaraperkara pidana pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkanputusan sebagai berikutNama lengkapTempat lahirUmur/tanggalJenis kelaminKebangsaan/Kewarganegaraan :Tempat tinggalAgamaPekerjaandalam perkara terdakwaM.
beralamat di jalan MedanBanda Aceh Lorong Keramat No. 13 KampungTanjung Seumantoh Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang, berdasarkanPenunjukan Majelis Hakim berdasarkan Penetapan No. 27/Pid.Sus/2013/P.TipikorBNAkarena terdakwa menyatakan tidak mampu untuk membayar penasihat hukum sendiri;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut :Telah membaca :1 Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri KlasI A Banda Aceh Nomor : 27/Pen.Pid.Sus/TPK
/2013/PN.BNA, tanggal 19 Juni 2013Tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;2 Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi padaPengadilan Negeri Klas I A Banda Aceh Nomor :27/Pen.Pid.Sus/TPK/2013/PN.BNA, tanggal 19 Juni 2013, Tentang Hari Sidang;3 Suratsurat dalam berkas perkara atas nama M.
237 — 108
18 /Pid.Sus-TPK/2016/PN Bna
., Advokat dan Penasihat hukum pada kantor Advokat AKHYARZULFAN & REKAN beralamat di Jalan Tandi Lorong Blang Kuta, AteukMeunjeng, Banda Aceh, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 18/Pen.Pid.SusTPK/2016/PNBna tanggal 4 Mei 2016;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;Setelah membaca:Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada PengadilanNegeri Banda Aceh Nomor 18/Pen.PidSus/TPK/2016/PNBna tanggal25 April 2016 tentang penunjukan Majelis Hakim;Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.PidSus
/TPK/2016/PNBnatanggal25 April 2016 tentang penetapan hari sidang;Berkas perkara dan suratsurat lain yang bersangkutan;Setelan mendengar keterangan Saksisaksi, Ahli dan Terdakwa sertamemperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan olehPenuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :Menyatakan Terdakwa Tgk.
82 — 26
32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg
PUTUSANNOMOR : 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.Bdg.DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAPengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kelas I ABandung, yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara pidana Khususpada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telahmenjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:Nama lengkap : HENDRA RAMDAN;Tempat Lahir : Bandung ;Umur/Tanggal Lahir : 42 Tahun/ 22 Nopember 1970;Jenis Kelamin : Lakilaki ;Kebangsaan : Indonesia;Tempat
JenderalAmir Mahmud No. 269 Cimahi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Okttober2012 ;Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tersebut;Telah membaca surat penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG. tanggal 4 April 2013 tentang penunjukan susunanMajelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.Telah membaca surat penetapan Ketua Majelis Hakim No. 32/Pid.Sus/TPK/2013/PN.BDG. tanggal 4 April 2013. tentang penetapan hari sidang.Telah membaca serta mempelajari berkas