Ditemukan 415 data
Urut Berdasarkan
Register : 12-01-2016 — Putus : 19-04-2016 — Upload : 03-08-2016
Putusan PN BANDA ACEH Nomor 2/Pdt.G/2016/PN Bna Tanggal 19 April 2016 — ERDY FIRDAUS, Jabatannnya selaku Direktur CV. BANGUN REKA SARANA
Lawan:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh Cq. Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Kesehatan Aceh
2.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/ Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh Cq. Pejabat PelaksanaTeknis Kegiatan (PPTK) Lanjutan Pembangunan Gedung P2PL Dinas Kesehatan Aceh
3.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Cq. Gubernur Aceh, Cq. Kepala Dinas Kesehatan/ Pengguna Anggaran (PA) Dinas Kesehatan Aceh
4.Direksi PT. Bank Bukopin, Tbk Kantor Pusat dui Jakarta Cq. Pimpinan PT. Bank Bukopin, Tbk Cabang Banda Aceh
5.Direksi Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Kantor Pusat di Jakarta Cq. Pimpinan Kantor Cabang Asuransi Kridit Indonesia (Askrindo) Banda Aceh;
69 — 12
69 — 12
Dengan demikian Pengadilan Negeri, dalam hal ini PengadilanNegeri Banda Aceh tidak berwenang mengadili perkara a quo dan harusmenyatakan tidak menerima gugatan a quo. 13838 KUHPerdata ayat (1) menyatakanbahwa,semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya, maka berdasarkan Pasal tersebut ParaPihak yang telah mengadakan perjanjian harus melaksanakannya danmerupakan UndangUndang bagi Para Pihak yang membuatnya ;Menimbang, bahwa dalam Pasal 1320 KUH.Perdata
Putus : 24-07-2013 — Upload : 12-12-2013
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 181 K / Pdt / 2012 Tanggal 24 Juli 2013 — MAXI KARANGAN, SE, Dan kawan vs KRISNO PAYUNG, Dkk
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
30 — 13 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Judex Facti dalam putusannya telah melanggar ketentuan hukum formalsebagaimana yang diatur dalam bagian ketiga Kitab UndangUndang HukumPerdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 13838 sampai Pasal 1340 sebagai akibathukum suatu perjanjian.
Putus : 11-02-2015 — Upload : 08-03-2016
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1774 K/Pdt/2014 Tanggal 11 Februari 2015 — 1. I WAYAN RENDA, dkk. VS PT SURYARAYA INVESTAMA, (dahulu PT SURYARAYA IDAMAN) dan 1. NI WAYAN JEMBOR, (ahli waris almarhum I Nyoman Pangot) (istri) bertempat tinggal di Jalan Srikandi Nomor 48, Banjar Peminge, Kelurahan Benoa, Kecamatan Kuta, Kabupaten Daerah Tingkat II Badung, Propinsi Daerah Tingkat I Bali;
2. PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq. BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA cq. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG, berkedudukan di Jalan Pudek Nomor 7, Denpasar, Bali;
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
102 — 73 — Berkekuatan Hukum Tetap
Notaris/PPAT dengan dibuatkan aktatanah atas nama pembeli untuk proses balik nama (overschryving) padaBadan Pertanahan Nasional;Bahwa persetujuan pengikatan jual beli tanah sengketa telah memenuhisyarat sahnya perjanjian yang di atur dalam Pasal 1320 Kitab UndangUndang Hukum Perdata dan kesepakatan isi perjanjian telah memenuhiketentuan Pasal 1321 Kitab UndangUndang Hukum Perdata , sebagai hukumperjanjian pengikatan jual beli tanah sengketa berlaku sebagai undangundang bagi penjual dan pembeli (Pasal 13838
Putus : 09-01-2013 — Upload : 24-09-2014
Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 133/PDT.G/2012/PN.Jkt.Tim Tanggal 9 Januari 2013 — SALIM lawan 1. LUTFI GANIS 2. PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG CIBUBUR
86 — 16
86 — 16
Oleh karenanya sesuai denganPasal 13838 KUH Perdata, maka perjanjian kredit tersebut berlaku sebagai undangundang yang wajib ditaati olen para pembuatnya (in casu Tergugat dan TergugatIl.6. Bahwa selanjutnya untuk menjamin pelaksanaan Perjanjian Kredit tersebutPenggugat menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 528 atas nama Tergugat yang dibebankan Hak Tanggungan No 2531/2009 tanggal 26 Agustus 2009sebesar Rp 1.700.000.000, ( satu milyar tujuh ratus juta rupiah).7.
Register : 29-03-2016 — Putus : 13-06-2016 — Upload : 08-08-2016
Putusan PN TANJUNG BALAI ASAHAN Nomor 16 /Pdt.Sus-BPSK/2016/PN Tjb Tanggal 13 Juni 2016 — TERGUGAT : RIDWAN SITORUS
PENGGUGAT : PT. ADIRA DINAMIKA MULTI FINANCE TBK CAB. KISARAN
94 — 55
94 — 55
Pasal 13838 KUH. Perdata).
Putus : 15-07-2011 — Upload : 07-03-2012
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1120 K/Pdt/2010 Tanggal 15 Juli 2011 — DEDE SETIAWAN VS. THE TEDDY SETIAWAN
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
23 — 17 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 1120 K/Pdt/2010KUHPerdata) dan berlaku mengikat kedua belah pihak menurut hukum (videPasal 13838 KUHPerdata);Bahwa setelah penandatanganan Akta Kuasa Menjual tersebut di atas,timbul kekhawatiran dari Penggugat jika Tergugat meninggal dunia tentulahAkta Kuasa Menjual tersebut menjadi batal demi hukum, sehingga dapatmempersulit Penggugat yang telah membayar lunas harga jual tanah danbangunan aquo kepada Tergugat melalui turut Tergugat maka untukmengantisipasi halhal yang tidak diinginkan, Penggugat
Register : 18-03-2014 — Putus : 24-06-2014 — Upload : 08-10-2014
Putusan PA NGANJUK Nomor 617/Pdt.G/2014/PA.Ngj Tanggal 24 Juni 2014 — PEMOHON TERMOHON
10 — 1
10 — 1
Pasal1320, 1337 dan 13838 KUH Perdata, lagipula secara nominal telah sesuaidengan kemampuan Pemohon dan kepatutan serta kelayakan, oleh karena ituMajelis Hakim berpendapat kesepakatan itu dapat dibenarkan dan dijadikansebagai hukum yang mengikat kepada Pemohon dan Termohon;Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuanketentuan di atas makaMajelis Hakim mewajibkan kepada Pemohon untuk memberikan kepadaTermohon nafkah selama masa iddah dan mutah sesuai kesepakatan yangbesarnya sebagaimana disebutkan dalam
Putus : 20-05-2015 — Upload : 21-11-2015
Putusan PN PALEMBANG Nomor 7/Pdt.G/2015/PN.Plg. Tanggal 20 Mei 2015 — Dungtjik Hanafiah
-LAWAN-
Ny. Supinah (ahli waris Amancik bin Mahidin), DKK
39 — 14
39 — 14
hukum.Dari dalil Penggugat dasar diajukannya gugatan Penggugat didasarkanpada suatu penjanjian dengan pihak almarhum Amancik Bin Mahidin,sesuai ketentuan terhadap suatu perjanjian apabilah salah satu pihaklalai atau tidak melaksananakan apa yang diperjanjikan, maka itubukanlah perbuatan melawan hukum akan tapi merupakan perbuataningkar janji (wanprestasi) yang dapat diajukan terhadap pihakpihakyang terikat dalam perjanjian tersebut, dan perjanjian hanya mengikatbagi yang membuatnya (vide pasal 13838
Putus : 04-08-2016 — Upload : 03-01-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 246/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 4 Agustus 2016 — BAHRODIN melawan Kementerian Keuangan Republik Indonesia C/q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara C/q Kantor Wilayah Jawa Tengah dan DI Yogyakarta C/q Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Purwokerto, dkk
31 — 15
31 — 15
Iladalah perjanjian yaitu Perjanjian Kredit Nomor 0000090/PK/02768/0710tertanggal 6 Juli 2010.Bahwa dalam Perjanjian tersebut para pihak telah sepakat untuk memilihdomisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cilacap jika terjadiperselisinan sebagaimana tertuang dalam Pasal 4 alinea 3 tentangLainlain Perjanjian Kredit Nomor Nomor 0000090/PK/02768/0710.Bahwa atas pilihan domisili hukum tersebut pada prinsipnya tunduk padaasas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan padapasal 13838
Putus : 22-06-2011 — Upload : 27-06-2013
Putusan PN SURABAYA Nomor 79/G/2011/PN.SBY Tanggal 22 Juni 2011 —
25 — 6
25 — 6
masingmasing berbunyi sebagaiberikut : 22222022 ne nen ne nnn nnn n nn nn nnne BAB IX Pasal 50 UUTK No. 13 Tahun 2008 : Hubungan kerja terjadi karena adanya perjanjian kerja antara pengusaha denganpekerja / buruh" ; 20202 22 222B: Pasal 1233 UndangUndang Hukum Perdata : Perikatan lahir karena suatu persetujuan atau karena undangundang ;36Pasal 1313 UndangUndang Hukum Perdata :Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebin mengikatkan36diri terhadap satu orang lain atau lebih ; Pasal 13838
Putus : 10-01-2017 — Upload : 29-05-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 441/Pdt/2016/PT SMG Tanggal 10 Januari 2017 — SRI PUJIYANTI melawan PD. Bank Pasar Sukoharjo dkk
40 — 32
40 — 32
antara Penggugat ( debitur ) dengan Tergugat (kreditur ), Tergugat tidak pernah diberikan tindasan/ salinan suratperjaniian dan ada usaha untuk mempersulit Penggugat untukmendapatkannya, dan kalau Penggugat meminta kepada pihakTergugat , selalu dikatakan tindasan surat perjanjian tidak bolehdiberikan kepada Penggugat padahal azas suatu perjanjian yang dibuatoleh kedua belah pihak sifatnya terouka semua persetujuan yangdibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagi merekayang membuatnya pasal 13838
Putus : 23-02-2011 — Upload : 12-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 2137 K/Pdt/2010 Tanggal 23 Februari 2011 — PT. VERENA OTO FINANCE, ; PEMERINTAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN AGUNG REPUBLIK INDONESIA Cq. KEJAKSAAN TINGGI JAWA TIMUR, Cq. KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN Cq. JAKSA/PENUNTUT UMUM DARI KEJAKSAAN NEGERI PASURUAN, DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA Cq. DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA KANTOR WILAYAH SURABAYA Cq. KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG SIDOARJO,
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
32 — 21 — Berkekuatan Hukum Tetap
No. 2137 K/Pdt/2010Hal tersebut berdasarkan dengan perjanjian pembiayaan dengan jaminanFiducia Nomor 0004000793 001 tertanggal 15 Juni 2005 dan perjanjian iniadalah merupakan perjanjian pokok bukan perjanjian ikutan dan perjanjiana quo adalah sah menurut hukum sesuai dengan bunyi Pasal 13838 KUHPerdata yang berbunyi :"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundangbagi mereka yang membuainya" ;Pasal 4 UndangUndang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fiducia ;"Jaminan Fiducia
Register : 09-05-2016 — Putus : 19-12-2016 — Upload : 30-03-2017
Putusan PA JAKARTA TIMUR Nomor 1610/Pdt.G/2016/PA.JT Tanggal 19 Desember 2016 — Ermawan Endah bin Bermawi Endah VS Muhammad Joni, SE bin Bermawi Endah, Cs.
40 — 17
40 — 17
Pasal 13838 KUHPerdata.
Putus : 20-04-2010 — Upload : 19-12-2011
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 1747 K/Pid.Sus/2009 Tanggal 20 April 2010 —
6 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
6 — 4 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa apabila kita berpegang teguh kepada Pasal 13838 KUHPerdatakhususnya Buku Ill Bagian Ketiga yang menjelaskan bahwa "semuaperjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undangundang bagimereka yang membuainya, suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembaliselain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasanalasanyang oleh undangundang dinyatakan untuk itu, suatu perjanjian harusdilaksanakan dengan itikad balk".
Putus : 13-09-2017 — Upload : 17-10-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 275/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 13 September 2017 — TSIMIS NIKOLAOS melawan SLAMET MAKMUR dkk
56 — 36
56 — 36
Sebidang tanah dan bangunan sertipikat HM No. 245, atas namaSLAMET MAKMUR luas Ik.14140 M2 terletak di Desa Batealit,Kecamatan Batealit, Kabupaten Jepara, Dengan batasbatas :Utara : Slamet makmurSelatan : SholikanTimur : JalanBarat : Tamam, Kasnan, Sasmani dan JasripahSelanjutnya mohon disebut Objek sengketa.Sesesuai Pasal 13838 KUHPerdata :Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang2 bagi mereka yang membuatnya. Artinya untuk Penggugat rekonpensidan Tergugat rekonpensi.
Register : 26-05-2015 — Putus : 24-06-2015 — Upload : 19-11-2015
Putusan PA MIMIKA Nomor 0081/Pdt.G/2015/PA.Mmk Tanggal 24 Juni 2015 — - ARA
- NIS
15 — 6
15 — 6
Dan kaum muslimin terikat dengan kesepakatankesepakatan mereka.serta ketentuan pasal 13838 KUHPerdata menyatakan bahwa semuapersetujuan yang dibuat sesuai dengan undangundang berlaku sebagaiundangundang bagi mereka yang membuatnya. Persetujuan itu tidak dapatditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karenaalasanalasan yang ditentukan oleh undangundang. Persetujuan harusdilaksanakan dengan itikad baik,.
Putus : 11-04-2017 — Upload : 24-10-2017
Putusan MAHKAMAH AGUNG Nomor 28 PK/Pdt.Sus-PHI/2017 Tanggal 11 April 2017 — GABRIEL ZEZO VS PT FREEPORT INDONESIA
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
65 — 29 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa Mahkamah Agung dalam amar putusannya antara lain berbunyi:Menyatakan Tergugat telah melanggar ketentuan dalam Pasal19.12 dan Pasal 15.46 Buku Pedoman Hubungan Industrial Edisi VITahun 20092011 juncto Pasal 8 ayat (3) Perjanjian Kerja BersamaPT Freeport Indonesia Edisi XVI Tahun 20092011 juncto Pasal126 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentangKetenagakerjaan juncto Pasal 13838 KUHPerdata;Halaman 12 dari 18 hal Putusan Nomor 28 PK/Pdt.SusPHI/2017c.
Putus : 19-11-2013 — Upload : 04-11-2014
Putusan PN SEMARANG Nomor 27/G/2013/PHI.SMG Tanggal 19 Nopember 2013 — ARIYONO (PENGGUGAT)
VS
PT. TATA LESTARI RIMBA BUANA (TERGUGAT)
80 — 14
80 — 14
Karena berdasarkan Pasal 13838 KUH Perdata ditegaskan bahwaPeganjian yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi undangundang bagimereka yang membuatnya.
Register : 19-03-2018 — Putus : 16-07-2018 — Upload : 02-12-2018
Putusan PN BANDUNG Nomor 67/Pdt.Sus-PHI/2018/PN.Bdg. Tanggal 16 Juli 2018 — YANTI SUMARNI, SH.; Melawan; PT. WAHANA OTTOMITRA MULTIARTHA, Tbk, Cabang Tasikmalaya;
59 — 24
59 — 24
Bahwa Peraturan Perusahaan merupakan perjanjian antara Penggugatdengan Tergugat pada saat Penggugat pertama kali bergabung diperusahaan milik Tergugat dan Penggugat sudah menyatakankesediaannya untuk mematuhi aturan, aturan ini secara tertulis terdapatdalam Pasal 3 Peraturan Perusahaan yang berbunyi setiap karyawanbersedia patuh dan tunduk pada aturan yang berlaku di dalam perusahaandan Peraturan Perusahaan tersebut beserta isinya telah memenuhi Pasal1320 dan Pasal 13838 KUHPerdata dan telah berkekuatan
Putus : 09-11-2017 — Upload : 05-12-2017
Putusan PT SEMARANG Nomor 421/Pdt/2017/PT SMG Tanggal 9 Nopember 2017 — PURWONINGSIH melawan PT. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Surya Yudhakencana Banjarnegara Provinsi Jawa Tengah Cabang Kajen Pekalongan dkk
62 — 21
62 — 21
Menurut Hukum Perdata yang berlakudi Indonesia, kebebasan berkontrak dapat disimpulkan dariketentuan pasal 13838 ayat (1) KUH Perdata, yang menyatakanbahwa semua kontrak (perjanjian) yang dibuat secara sah berlakusebagai undangundang bagi mereka yang membuatnya. Danberdasar ketentuan hukum yang berlaku pasal 1320 KitabUndangUndang Hukum Perdata, suatu perjanjian dinyatakansah apa bila telah memenuhi 4 syarat komulatif yang terdapatdalam pasal tersebut, yaitu :1.