bagiantidak terpisahkan dari putusan ini;Menimbang, bahwa berdasarkan suratsurat yang bersangkutan,ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonanpeninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79862/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan TermohonPeninjauan Kembali dengan petitum banding sebagai berikut: Bahwa Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim untukmembatalkan Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor: 973/1783 tanggal 8 Oktober 2014 untuk Masa Pajak Juli 2014juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/65/ Tahun 2015tanggal 06 Maret 2015; dan,4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

Surat Keputusan BupatiNganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012 tentang SanksiDaftar Hitam Kepada PT. Karya Harmoni Mandiri dan Saudara Yoyok Nur Tanjung,yang ditandatangani Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Daerah KabupatenBahwa, Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat a. quo.

batal dan tidak sah,sehingga sangat patut dan layak jika Tergugat diwajibkan untuk mencabut obyeksengketa ; Berdasarkan halhal yang telah diuraikan diatas, maka sangat patut dan layak jikaPenggugat mohon kepada majelis hakim yang mengadili dan memeriksa perkara ini, untukmemanggil para pihak dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut1 Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; 2 Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Tata Usana Negara berupaKeputusan Bupati Nganjuk nomor : 188.4/050/411.207/2012, tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Dafar Hitam Kepada PT.

OBYEK GUGATAN TIDAK MEMENUHI SYARAT KETENTUANUNDANGUNDANG 22oooonn nee ce ce nnnc cece nnn e ence cee ee nnneenennnnnnes10Bahwa obyek gugatan penggugat, tidak memenuhi ketentuan UndangUndang, karenaKeputusan Bupati Nganjuk Nomor 188.4/050/411.207/2012 tanggal 06 Januari 2012tentang Sanksi Daftar Hitam kepada PT.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Pengangkatan Konsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis dan Supporting Staf melalui Perluasan danPeningkatan Mutu SMP Tahun Anggaran 2009 No. 188.4/DIKPORA/1052.m/DIKDAS/2009,tgl 30 Januari 2009 atas nama Syarifudin Molangga ;-------------------------------------4.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/ Dikdas/ 2009 bulan Pebruari 2009 ; --------------------------------------------------------------------5.

Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang Penetapan Sekolah Penerima Bantuan Subsidi Pengembangan SD-SMP Satu Atap melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMP Tahun anggaran 2009 SDN 12- Dulupi dan SMP Negeri 7 Dulupi Satu Atap No.188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 ; ----------------------------------------------------------------6.

Dulupi Kab.Boalemo sesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi GorontaloNomor : 188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009pada Proyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di DesaTangga Barito Kec. Dulupi Kab.

Boalemo sebagaimana tercantum dalam Poin 14 (empat belas)Lampiran Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Dan OlahragaProvinsi Gorontalo Nomor : 188.4/DIKPORA/1474/DIKDAS/2009,tanggal 17 Maret 2009 yang ditetapkan di Gorontalo pada tanggal 17Maret 2009 ditandatangani oleh Drs. Weni Liputo,.MM, Nip. 131 407348 selaku Kepala Dinas.Bahwa di tetaokannya SDN 12 Dulupi SMP Negeri 7 DulupiSatu Ataop di Desa Tangga Barito Kec . Dulupi Kab .

Boalemo berdasarkan SK Kepala Dinas Nomor :188.4/DIKPORA/1474/Dikdas/2009 tanggal 17 Maret 2009 membuat/menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan PenyelesaianPekerjaan (SPKP2) Tanggal 24 Maret 2009, Nomor : 202.14/PPMSMP/2009 dengan Drs. Zaenab Moobuto selaku yang Mengetahui(Satker PPMSMP) An. Kuasa Pengguna Anggran/Pejabat PembuatKomitmen, yang pada pokoknya Andi K.

Boalemosesuai dengan SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Gorontalo Nomor :188.4 / DIKPORA / 1474 / Dikdas / 2009 tanggal 17 Maret 2009 padaProyek Pengembangan SDN SMPN Satu Atap Dulupi di Desa TanggaBarito Kec. Dulupi Kab.

Foto copy Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemudadan Olah raga Propinsi Gorontalo tentang PengangkatanKonsultan Manajemen Proyek Bimbingan Teknis danSupporting Staf melalui Perluasan dan Peningkatan Mutu SMPTahun Anggaran 2009 No. 188.4 / DIKPORA / 1052.m /DIKDAS / 2009, tgl 30 Januari 2009 atas nama SyarifudinMo lang 9aj

DUDUK SENGKETAMenimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadapTergugat dengan surat gugatannya tertanggal 10 Pebruari 2020 yang diterimadan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan padatanggal 11 Pebrauari 2020, dengan Register Perkara Nomor : 22/G/2020/PTUN.MDN, yang telah diperbaiki secara formal pada tanggal 04 Maret 2020,yang isinya adalah sebagai berikut :Objek GugatanSurat Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang kota Medan Nomor : 188.4

Bahwa disebutkan penerapan daftar hitam tesebut berdasarkan SKPenetapan PA/KPA Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan, Pemerintah Daerah Kota Medan Nomor :188.4/14180/DPKPPR/XI/19 dengan Pelanggaran Peraturan LKPPNomor 17 Tahun 2018 Pasal 3 huruf a yaitu Peserta pemilihanmenyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untukmemenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;3.

Bahwa guna menghentikan pelanggaran dan mencegah kerugian yanglebin besar, mohon kiranya kepada Yang Mulia Majelis HakimPengadilan Tata Usaha Negara Medan Yang Memeriksa dan YangMengadili Perkara ini mohon agar sebelum pemeriksaan pokok perkaraberkenan terlebin dahulu) menunda untuk sementara waktupelaksanaan Obyek Sengketa in casu Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019tentang Penetapan Sanksi

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala DinasPerumahan Kawasan Permukiman dan Penataan Ruang kota MedanNomor : 188.4/14181/DPKPPR/XI/19 tanggal 15 November 2019 tentangPenetapan Sanksi Daftar Hitam oleh Kepala Dinas Perumahan KawasanPermukiman dan Penataan Ruang sebagai Pengguna Anggaran;4.

Bukti T 2 : Keputusan Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukimandan Penataan Ruang Kota Medan Nomor :188.4/14181/DPKPPR/IX/19 tentang Penetapan Sansksi Daftar Hitam ;3. Bukti T 3 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kepala BagianPembangunan Setda Kota Medan ;4. BuktiT4 : Surat Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman danPenataan Ruang Kota Medan kepada Kuasa hukum CV.Putra Ronggolawe (Irwan Roebama, SH) ;5.

Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0513 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanSurat Uraian Banding pada tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117527.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan April2017 Nomor 973/0718/DISPENDA tanggal 12 Mei 2017 Juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017; dan,4.

Putusan Nomor 2812/B/PK/Pjk/2019Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Menimbang, bahwa~ alasanalasan permohonan PemohonPeninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajakyang menyatakan mengabulkan sebagian banding Pemohon Bandingterhadap Keputusan Terbanding Nomor 188.4/153/Tahun 2017 tanggal 10Juli 2017, tentang penolakan terhadap pengajuan keberatan atas SuratKetetapan Pajak Daerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak April2017

Putusan Nomor 4114 B/PK/Pjk/2019 Membatalkan Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air PermukaanBulan Desember 2015 Nomor 973/0071/DISPENDA tertanggal 4 Januari2016; serta; Membatalkan Surat Keputusan Terbanding Nomor 188.4/70/Tahun 2016tentang Penolakan Terhadap Pengajuan Keberatan Pemohon BandingAtas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan BulanDesember 2015;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 28 April 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan

Pengadilan Pajak NomorPut85793/PP/M.VB/06/2017, tanggal 16 Agustus 2017, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/70/Tahun 2016 tanggal 26 Februari 2016 tentang PenolakanTerhadap Pengajuan Keberatan PT.

mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 31 Januari 2018, yang pada intinya putusanPengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonanpeninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmengabulkan sebagian banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4

Bahwa putusan Peninjauan Kembali tersebut dijatuhkanterkait dengan gugatan PT Wana Kencana Sejati dan PT WanaKencana Sejati Unit Il terhadap Keputusan Bupati HalmaheraTimur Nomor 188.4/131/546/2007 dan Keputusan BupatiHalmahera Timur Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28November 2007. Adapun Amar Putusan perkara ini dapat dilihatdalam tabel dibawah ini; PERKARA NOMOR : 01/G.TUN/2008/PTUN.ABN DI PTUN AMBON TANGGAL 17 JULI 2008PENGGUGAT :1. PT WANA KENCANA SEJATI ( PENGGUGAT 1!)2.

Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.4/131/546/2007 tanggal 28November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati HalmaheraTimur No. 188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin KuasaPertambangan Eksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMATAMBANG terletak di daerah Ekor, Kecamatan Wesile Selatan,Kabupaten Halmahera Timur seluas 24.190 Ha;5.

Keputusan Bupati Halmahera Timur Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG No.188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur No. 188.45/32/545/2007 danPemberian Tambang terletak di daerah Ekor, Kecamatan WesileSelatan, Kabupaten Halmahera Timur seluas 13.410 Ha;AMAR PUTUSAN :MENGADILIA.

Nomor 188.4/131/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG 38 (Tergugat II Intervensi I);d. Nomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 tentangPencabutan Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.45/32/545/2007 dan Pemberian Izin Kuasa PertambanganEksplorasi kepada PT KEMAKMURAN INTI UTAMA TAMBANG(Tergugat II Intervensi I);3.

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut amatlah jelasbahwa Keputusan Bupati Halmahera Timur Nomor188.4/131/546/2007 dan Keputusan Bupati Halmahera TimurNomor 188.4/132/546/2007 tanggal 28 November 2007 yangdiberikan kepada Penggugat (PT Kemakmuran Inti UtamaTambang) adalah sah dan berdasar hukum;36.

karenaitu Pemohon Banding mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmembatalkan SKPDPAP 973/2224 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 8 Juli 2015;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut79866/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017, juncto Put79866P/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 10 Mei 2017 yang telah berkekuatan hukumtetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4

/69/Tahun 2015 tanggal 6 Maret 2015 sebagaimana telahdiubah dengan Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/162/ Tahun 2015tanggal 7 Mei 2015, tentang Penolakan Terhadap Pengajuan KeberatanPT Freeport Indonesia Atas Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak AirPermukaan Nomor 9/73/2224 tanggal 12 November 2014 untuk BulanNovember 2014, atas nama: PTI Freeport Indonesia, NPWP01.069.536.9.091000, beralamat di Jalan HR.

Banding mohon kepadaMajelis Hakim yang terhormat untuk membatalkan Surat Ketetapan PajakDaerahPajak Air Permukaan 973/0340 tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukansurat uraian banding tanggal 22 Mei 2018;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPUT117525.06/2017/PP/M.IIIB Tahun 2018, tanggal 30 Oktober 2018, yangtelah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Mengabulkan sebagian Banding Pemohon Banding terhadapKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkan SuratKetetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Februari 2017Nomor 973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 4 Juli2017; dan,4.

Putusan Nomor 2793/B/PK/Pjk/2019Terbanding Nomor 188.4/148/Tahun 2017, tanggal 04 Juli 2017, tentangpenolakan terhadap pengajuan keberatan atas Surat Ketetapan PajakDaerah (SKPD) Pajak Air Permukaan Masa Pajak Februari 2017 Nomor973/0340/DISPENDA, tanggal 10 Maret 2017, atas nama PemohonBanding, NPWP 01.069.536.9091.000, sehingga pajak yang masih harusdibayar menjadi Rp19.806.462.144,00; adalah yang secara nyatanyatabertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku denganpertimbangan:a

Foto Copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atas namaHUSIN TEFRUAM Nomor 188.4/531, yang di beri tanda bukti P.3 ;4.Foto Copy ljazah Sekolah Menengah Pertama tahun pelajaran 2007/2008atas nama Husin Tefruam dengan nomor induk 161, yang di beri tanda buktiP.4 ;5.

keterangan Para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalahPenetapan Nomor: 14/Pdt.P/2019/PN Kmn Halaman 5 dari 8 Himtanggal lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang tertulis 12 Nopember1993 menjadi tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan ljazah SD, SMP dan SMU atas namaPemohon tertulis tanggal lahir Pemohon adalah 21 Desember 1992 (Vide P.3yang berupa foto copy ljazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005 atasnama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4

Pertama tahun pelajaran 2007/2008 atas nama HusinTefruam dengan nomor induk 161 dan P.5 yang berupa foto copy IjazahSekolah Menengah Atas tahun pelajaran 2010/2011 atas nama Husin Tefruamdengan nomor induk 4207)Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi yangbersesuaian dapat diketahui Pemohon lahir tanggal 21 Desember 1992;Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.2 yang berupa foto copydan P.3 yang berupa foto copy Ijazah Sekolah Dasar tahun pelajaran 2004/2005atas nama HUSIN TEFRUAM Nomor 188.4

Dana BOS SDN 19 RANGAS.23) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/109/SULBAR/I/2017, tanggal 20 Januari 2017tentang Pembentukan Tim Manajemen Bantuan OperasionalSekolah Provinsi Sulawesi Barat tahun Anggaran 2017.24) 1 (satu) rangkap lampiran Surat Keputusan Gubernur SulawesiBarat tentang Sekolah Penerima Kurang Salur BantuanOperasional Sekolah Provinsi Sulawesi Barat Triwulan , II, Ill, danIV tahun 2017, Jenjang Sekolah Dasar Negeri/Swasta.25) 1 (satu) rangkap lampiran

Putusan Nomor 1221 K/Pid.Sus/2020Penggunaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Dana BantuanOperasional Sekolah untuk Sekolah Dasar dan Sekolah MenengahPertama.2/7) 1 (satu) buah buku Peraturan Menteri Pendidikan danKebudayaan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Petunjuk TeknisBantuan Operasional Sekolah.28) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/194/SULBARI/III/2017, tanggal 22 Maret 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017

( TW.I )29) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/388/SULBAR/VI/2017, tanggal 02 Juni 2017 tentangSekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah Provinsi SulawesiBarat Tahun Anggaran 2017 (TWA.II ).30) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi BaratNomor: 188.4/598/SULBAR/IX/2017, tanggal 22 September 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.III ).31) 1 (satu) rangkap Surat Keputusan Gubernur Sulawesi

BaratNomor: 188.4/656/SULBAR/X1I/2017, tanggal 03 November 2017tentang Sekolah Penerima Bantuan Operasional Sekolah ProvinsiSulawesi Barat Tahun Anggaran 2017 (TW.IV ).32) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2016 di SMPN 4 Sendana.33) 1 (satu) rangkap LPJ Penggunaan Dana Bansos atau DanaKurang Salur Bos TA. 2017 di SMPN 4 Sendana34) 1 (satu) lembar Rekening Koran dengan No.

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yangberalamat di JIn. Flamboyan No 12 Rt Il RW Krajan , Kel. Banyubiru, Kec.Banyubiru, Kab. Semarang dan/atau menetapkan sita jaminan terhadapHalaman 3 dari 10 Putusan Nomor 36/Padt.G/2019/PN Unrharta harta milik tergugat sebagai jaminan agar tanggung jawab koperasiterhadap penggugat bisa terselesaikan;Berdasarkan pada alasan alasan tersebut diatas, perkenankanlahPENGGUGAT memohon kepada Yth.

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yang beralamat di JIn.Flamboyan No 12 Rt Il RW I Krajan , Kel. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab.Semarang dan/atau menetapkan sita jaminan terhadap harta harta miliktergugat sebagai jaminan agar tanggung jawab koperasi terhadap penggugatbisa terselesaikan yaitu tanggung jawabnya yang berupa mengembalikan danaDeposito + laba milik Penggugat serta uang tabungan milik Penggugat yang diKSU Cemara Buawana yang berkedudukan di Banyubiru Kab.

Il. 1 / 188.4 / VII / 2004 yang beralamat di JIn. FlamboyanNo 12 Rt Il RW Krajan , Kel. Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarangsebesar Rp. 92. 100.000 ( sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah) ;3. Menyatakan bahwa Tergugat telah Ingkar Janji ( Wanprestasi ) karenatidak memenuhi kewajibannya sebagaimana yang diperjanjikan antarapenggugat dan tergugat;4.

Il. 1 / 188.4/ Vil / 2004 yang beralamat di JI. Flamboyan 12 Rt Il Rw Krajan , Kel.Banyubiru, Kec. Banyubiru, Kab. Semarang dan kemudian dapat di lelangoleh Lembaga lelang yang hasil lelang untuk menutupi seluruh TanggungHalaman 4 dari 10 Putusan Nomor 36/Padt.G/2019/PN Unrjawab Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. Rp. 92. 100.000(sembilan puluh dua juta seratus ribu rupiah );5.

/02/PJGM/DPU/2007 tanggal 1 Maret 2007, Nomor : 188.4/106/PJGM/DPU/2008tanggal 9 Januari 2008 dan Surat Perintah Tugas dari Kabid Bina Marga Dinas PU PropinsiBengkulu Nomor : 800/039/B.IV/DPU/2009 tanggal 2 Maret 2010, dan terdakwa IV.

No.106/Pid.2011/PT.BKL96.97.98.99.100.101.102.103.104.105.106.107.108.109.461 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal13 Januari 2008.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /134/PJGM/DPU/2009, tanggal O8 April 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan

pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/142/PJGM/DPU/2009, tanggal O6 Mei 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /143/PJGM/DPU/2009, tanggal 25 Mei 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatangantung muara Il.2 (dua) lembar asli surat keterangan yang di buat oleh PPTK An.ASYARI, BE, tertanggal

/1804/PJGM/DPU/ 08, tanggal 06Oktober 2008.1 (Satu) lembar Asli surat Nomor : 188.4/186/PJGM/DPU/08, tanggal 06Oktober 2008.1 (satu) lembar Asli Berita Acara Hasil Pemeriksaan LapanganPembangunan Jembatan gantung Muara II Bengkulu.1 (satu) lembar Asli surat Nomor : 602.1/214/B.IV/DPU/ 2008, tanggal 13Januari 2008.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /126/PJGM/DPU/2009, tanggal 20 Maret 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantungmuara

Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4 /134/PJGM/DPU/2009, tanggal O08 April 2009, perihal teguranketerlambatan pelaksanaan pekerjaan pembangunan jembatan gantungmuara Il.1 (satu) lembar copian yang dilegalisir surat Nomor : 188.4/142/PJGM/DPU/2009, tanggal O6 Mei 2009, perihal teguranHal 63 dari 78 hal Pidana.

Berdasarkan alasan dan penjelasan permohonan banding di atas, makaPemohon Banding berpendapat bahwa jumlah PAP terutang seharusnyaadalah NIHIL;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding tidakmengajukan Surat Uraian Banding;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT009301 .06/2018/PP/HT.1 Tahun 2019, tanggal 18 Februari 2019, yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menyatakan Banding Pemohon Banding terhadap KeputusanGubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun

Memerintahkan Termohon Peninjauan Kembali untuk membatalkanSurat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air Permukaan Bulan Mei2017 Nomor 973/0844/BAPPENDA tanggal 6 Juni 2017 juncto SuratKeputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/397/Tahun 2017 tanggal 15Desember 2017: dan4.

dapatdikenakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di dalam KontrakKarya;Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut,Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan Kontra MemoriPeninjauan Kembali:Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakantidak dapat diterima banding Pemohon Banding terhadap KeputusanTerbanding Nomor 188.4

Putusan Nomor 332/B/PK/Pjk/2018kepada Majelis Hakim yang Terhormat untuk membatalkan SKPDPAP973/1012/DISPENDA tersebut;Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukanjawaban tanggal 28 Januari 2016;Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak NomorPut.79870/PP/M.XVB/24/2017, tanggal 18 Januari 2017 yang telahberkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor 188.4/223/Tahun 2015 Tanggal 1 Juli 2015, tentang PenolakanTerhadap

Memerintahkan Termohon untuk membatalkan, mencabut dan/ataumemperbaiki Surat Ketetapan Pajak Daerah atas Pajak Air PermukaanNomor 973/1012/Dispenda tanggal 1 April 2015 untuk Masa Pajak Maret2015 juncto Surat Keputusan Gubernur Papua Nomor 188.4/223/Tahun2015 tanggal 1 Juli 2015; dan4.

telah mengajukan Kontra Memori PeninjauanKembali pada tanggal 6 Oktober 2017 yang pada intinya putusan PengadilanPajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauankembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;Menimbang, bahwa terhadap alasanalasan peninjauan kembalitersebut, Mahkamah Agung berpendapat:Bahwa, alasanalasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembalidapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menyatakanmenolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan TerbandingNomor: 188.4

FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/26/ 30 B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PEMBENTUKANPANITIA PENERIMA HASIL PEKERJAAN DILINGKUNGAN DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUNANGGARAN 2013 TANGGAL 08 APRIL 2013 533FOTOCOPY SK KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUMKABUPATEN BENGKULU UTARA TAHUNANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013TENTANG PEMBENTUKAN

PEKERJAAN UMUM KABUPATEN ST Bin KAEM 32 BENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNAANGGARAN NO: 188.4/06/B.4/DPU/BU/2013TANGGAL 01 MARET 2013 TENTANGPENETAPAN PEJABAT PELAKSANATEKNIS KEGIATAN DAN BELANJADAERAH KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN ANGARAN 2013 DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA.

FOTO COPY KEPUTUSAN KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA SELAKU PENGGUNAANGGARAN NOMOR : 188.4/02/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PENETAPAN PANITIA/ 34 PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASADILINGKUNGAN DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN BENGKULU UTARASUMBER DANA ANGGARAN PENDAPATANDAN BELANJA DAERAH KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 TANGGAL 25 FEBRUARI 2013. 31.FOTO COPY SURAT KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA KEPADA PANITIAPENGADAAN BARANG DAN JASA PERIHALPELAKSANAAN PENGADAAN

KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/30/B.4/DPU/BU/2013 TENTANG PERUBAHAN ATASKEPUTUSAN KEPALA DINAS PEKERJAANUMUM KABUPATEN BENGKULU UTARATAHUN ANGGARAN 2013 NOMOR: 188.4/26/B.4/DPU/BU/2013 TENTANGPEMBENTUKAN PANITIA PENERIMAHASIL PEKERJAAN DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 TANGGAL 07 JUNI 2013 54.ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMAPERTAMA PEKERJAAN (PHO) No: 09/ BAPHOAPBD/ Y.1/DPU/BU/2013 TANGGAL 20SEPTEMBER 2013. 55.ASLI BERITA ACARA SERAH TERIMAAKHIR PEKERJAAN

(FHO) No: 16/BAFHOAPBD/ Y.1/ DPU/ BU/2014 TANGGAL 03APRIL 2014.ROMLI EFFENDI.H,S.Sos BinABD.HAMID 56.FOTOCOPY SK KEPALA DINASPEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA NOMOR: 188.4/28 /DPU/BU/2013 TANGGAL 01 APRIL 2013TENTANG PENUNJUKAN PENGAWASLAPANGAN KEGIATAN DI LINGKUNGANDINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATENBENGKULU UTARA TAHUN ANGGARAN2013 a7.ASLI BUKU DIREKSI PT.SINATRIA INTI AHYAT, S.IP, MMBin JAFRI SURYAFOTO COPY LAPORAN PEMERIKSAAN HERYANTO,ST58.

Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka Barat Nomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang11Penunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka Barat Nomor: 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentangPenunjukan Panitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

Bangka BaratNomor : 188.4/06.A/2.05.01/2009 Tanggal 10 Maret 2009 tentang PenunjukanPanitia Pemeriksa Barang dan Jasa pada Kegiatan Dana Pendamping DanaAlokasi Khusus (DAK) APBD di Dinas Kelautan dan Perikanan Kab.

/06.B/2.05.01/2009 tentang Penunjukkan Panitian PelaksanaanKegiatan Dana Pendamping DAK Dinas Kelautan dan Perikanan KabupatenBangka Barat Tahun Anggaran 2009 tanggal 10 Maret 2009 beserta lampiran.Keputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka BaratNomor : 188.4/44/2.05.01/2009 tanggal 27 Juli 2009 tentang PerubahanKeputusan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Bangka BaratNomor : 188.4/06.B/2.05.01/2009 tanggal 10 Maret 2009.Dokumen Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa (KPBJ

., beserta Lampiran.1 (satu) eksemplar fotocopy legalisir Keputusan Kuasa Pengguna AnggaranDinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor:188.4/39/1.13.01/2013 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kuasa PenggunaAnggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten BangkaBarat Nomor : 188.4/03/1.13.01/2013 Tentang Penunjukan Pejabat PembuatKomitmen (PPK) Kegiatan Program Pembangunan Kawasan TransmigrasiPada Dinas Sosial, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Bangka

Si BIN NAZARUDDIN dalamjabatannya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) Dinas Sosial, Tenaga Kerjadan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat sekaligus sebagai Pejabat PembuatKomitmen (PPK) berdasarkan Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran DinasSosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor :188.4/39/1.13.01/2013 tanpa tanggal bulan April 2013 Tentang Perubahan AtasKeputusan Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Sosial, Tenaga Kerja danTransmigrasi Kabupaten Bangka Barat Nomor : 188.4/03

Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor:188.4/115/RehsosAnak/XII/2019 tentangPertimbangan Izin Pengangkatan Anak antar Warga Negara IndonesiaSaudara Irvan Basri dan saudara Nany Diansari Korompot, dan suratRekomendasi Nomor: 008/1045/RehsosAnak/XII/2019 tentangPemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia OlehCalon Orang Tua Angkat (COTA), selanjutnya diberi tanda (P3);4.

Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/IV/2019 tentangPemberian Izin Asuhan Anak Kepada Bapak Irvan Basri dan Ibu NanyDiansari Korompot untuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkatyang bernama Ahmad Furaihan, selanjutnya diberi tanda (P4);5.

AnakAntar Warga Negara Indonesia Oleh Calon Orang Tua Angkat (COTA) dan buktibertanda P4 berupa Fotokopi Keputusan Kepala Dinas Sosial Daerah ProvinsiSulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/IV/2019 tentang PemberianIzin Asuhan Anak Kepada Bapak Irvan Basri dan Ibu Nany Diansari Korompotuntuk Melakukan Pengasuhan Calon Anak Angkat yang bernama AhmadFuraihan, menunjukkan kalau Para Pemohon telah memenuhi pasal 27Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor : 110 / Huk /2009 yaitutelah memiliki

/12006/XI/YAN.2.3/2019/SATINTELKAM atas nama Irvan Basri, S.IP, bukti P13 berupa Fotokopi KartuTanda Penduduk Nomor 717401020780003, atas Nama Irvan Basri, S.IP, buktiP14 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 7174015512870001 atasnama Nany Dian Sary Korompot, S.Pd., M.Si, bukti P11 berupa FotokopiLaporan Sosial Pekerja Sosial Perlindungan Anak Dinas Sosial KabupatenBolaang Mongondow Tahun 2019, bukti P3 berupa Fotokopi Surat KeputusanKepala Dinas Sosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor:188.4

/115/RehsosAnak/XII/2019 tentang Pertimbangan Izin Pengangkatan Anak antar WargaNegara Indonesia Saudara Irvan Basri dan saudara Nany Diansari Korompot,dan surat Rekomendasi Nomor: 008/1045/RehsosAnak/XII/2019 tentangHalaman 16 dari 18 halaman Penetapan Permohonan Nomor 41/Pdt.P/2020/PN KtgPemberian Izin Pengangkatan Anak Antar Warga Negara Indonesia Oleh CalonOrang Tua Angkat (COTA), bukti P4 berupa Fotokopi Keputusan Kepala DinasSosial Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 188.4/354/RehsosAnak/