Ditemukan 210 data
398 — 277
Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegang ITUPHHKHT terikatketentuan sebagai berikut(2) Memenuhi ketentuan yang tercantum dalam lampiran keputusan ini danperaturan perundangan yang berlaku bagi pengusahaan hutan"b Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 diKabupaten Pelalawan atas nama PT.
Merbau Pelalawan Lestari seluas + 5.590(Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di KabupatenPelalawan;e Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT.Merbau Pelalawan Lestari;e Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/Kpts/2000 tentangPedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu HutanTanaman;KepMenHut No. 127 Tahun 2001
Merbau Pelalawan Lestariseluas + 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar di Kabupaten Pelalawan,Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas namaPT.
= Kerja Tahunan (BKT) IzinUsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 PT MerbauPelalawan Lestari Kabupaten Pelalawan Propinsi Riau Luas + 2.634 Ha , diberitanda T.15.Fotokopi Surat Keputusan Gubernur Riau NomorKPTS.242/111/2004 anggal26 Maret 2004 tentang Pengesahan Bagan Kerja UsahaPemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Tahun 2004 atasnamaPTbermaterai cukup , copy dari aslinya diberi tanda T.16.Foto kopi Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi RiauNomor :PTS.522.2
Bahwa penggugat dalam gugatannya tidak menguraikan faktafakta kerusakanlingkungan sebagai akibat usaha pemanfaatan hasil hutan kayu yang dilakukan olehTergugat dalam gugatannya hanya menerangkan secara umum saja sehingga gugatanpenggugat semakin tidak jelas.Te Bahwa dalam dalil gugatan penggugat menyatakan bahwa Tergugat telah melanggarKeputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau Nomor.522.2/PK/2051 tentangpengesahan RKT UPHHKHT tahun 2006 di Kauoaten Pelelawan tidak jelas uraianperbuatan apa saja
40 — 18 — Berkekuatan Hukum Tetap
Bahwa berdasarkan Surat Dinas Kehutanan No. 522.2/PRIV/2006/829Perihal : Klaim masyarakat Desa Talang Tujun Buah Tangga yangditujukan kepada Bupati Indragiri Hulu, terbukti bahwa aparatur DesaTalang Tujuh Buah Tangga mengeluarkan persetujuan pembukaan lahankepada oknum yang melakukan okupasi ( penyerobotan lahan konsesi )dalam kawasan hutan yang merupakan areal konsesi PT. Bukit BetabuhSei Indah ( Penggugat Rekonpensi ).
:KPTS/522.2/PK2054, tanggal 13 Juni 2006, sebagai berikut :Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 2101 K/PDT/2009 potensi kayu BBS/ha = 138,95 m3/ha potensi kayu log/ha = 12,11 m3/haluas perambahan/pembakaran oleh Tergugat Rekonpensi adalah seluas649 ha ;Kerugian Penggugat Rekonpensi Untuk kayu BBS 138,95 m3/ha x 649 ha x Rp.25.000, = Rp.2.254.463.750,.
NOVRIKA.SH
Terdakwa:
KUD. PEMATANG SAWIT Yang diwakili oleh Pengurus Kuasa An. HAIRUL PAGAB Bin UDIN
403 — 583
- 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015 perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHK-HTI) Tahun 2015/2016 An. PT. Nusantara Sentosa Raya di Kabupaten Pelalawan.
Siak Raya Timber kepada PT.Nusantara Sentosa Raya di Provinsi Riau.Halaman 6 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLW18)2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober2015 perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan UsahaPemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri(RKT IUPHHKHTI) Tahun 2015/2016 An. PT.
Surat Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor :522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015 perihalPersetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHKHT1)Halaman 27 dari 133 Putusan Nomor 281/Pid.Sus/2017/PN.PLWtahun 2015/2016 An. PT.
Nusantara SentosaRaya di Provinsi Riau.2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala Dinas KehutananProvinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942 tanggal 21 Oktober 2015perihal Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Usaha PemanfaatanHasil Hutan Kayu Pada Hutan Tanaman Industri (RKT IUPHHKHTI)Tahun 2015/2016 An. PT.
Nusantara Sentosa Raya diProvinsi Riau.18. 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942tanggal 21 Oktober 2015 perihal Persetujuan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanTanaman Industri (RKT IUPHHKHTI) Tahun 2015/2016 An.PT. Nusantara Sentosa Raya di Kabupaten Pelalawan.19.
Nusantara Sentosa Raya diProvinsi Riau.18. 2 (dua) lembar fotocopi legalisir Surat Kepala DinasKehutanan Provinsi Riau Nomor : 522.2/Pemhut/2942tanggal 21 Oktober 2015 perihal Persetujuan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Pada HutanTanaman Industri (RKT IUPHHKHT) Tahun 2015/2016 An.PT. Nusantara Sentosa Raya di Kabupaten Pelalawan.19.
418 — 92
SSL adalah Keputusan Kepala DinasKehutanan Propinsi Riau nomor KPTS/522.2/PK/291 tentang Pengesahan rencanakerja tahunan usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman tahun 2007 diKabupaten Rokan Hulu an. PT. SSL (SUMATERA SYLVA LESTARD), KeputusanKepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau nomor 522.2 Pemhut/ 1143 tentang persetujuanrencana kerja tahunan usaha pemanfaatan hutan kayu pada hutan tanaman industri(RKT UPHHKHTI) tahun 2012 atas nama PT.
DODY A.J. SINAGA, SH.,MH.
Terdakwa:
1.FERDINAND MARKUS Alias FERDINAND
2.ARYALAGA DWIPAYANA Alias WIPA
91 — 13
Gunawan;Kemudian setelah rekomendasi Bupati Bangka Tengah dikeluarkandan ditandatangani oleh Erzaldi Roesman dengan Nomor:55/2098/DIHUBKOMINFO/2013, tertanggal Apeil 2013 selanjutnyaterdakwa melakukan kerja sama (MOU) dengan Bupati BangkaTengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Nomor:522.2/28/2013 dan Nomor: 03/MOU/LBSBT/14/2013 tertanggal 20April 2013, yang kemudian pada tanggal 21 Mei 2013 terdakwa Ildisuruh oleh terdakwa untuk memberikan surat pemutusan kerjasama dengan Sdr. H.
Terbanding/Terdakwa : PT RAJAWALI PAPUA FORESTA
451 — 158
RAJAWALI PAPUA FORESTA Nomor SK.522.2/1096. tanggal 14 Desember 2015;
- 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Gudang (TDG) dari Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jayapura Nomor 01/TDG/BUP-JP/2014, tanggal 17 Februari 2014;
- 2 (dua) lembar Foto Copy SK Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah Kabupaten Jayapura Nomor 530/39/DPPK-UMKM
PT.RAJAWALI PAPUA FORESTA Nomor SK.522.2/1096. tanggal14 Desember 2015; 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Gudang (TDG) dariKepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UsahaHalaman 21 Putusan Nomor 48/PID.SUSLH/2020/PT SBYMikro Kecil Menengah Kabupaten Jayapura Nomor 01/TDG/BUPJP/2014, tanggal 17Februari 2014;2 (dua) lembar Foto Copy SK Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKabupaten Jayapura Nomor 530/39/DPPKUMKM/II/2014 tanggal14 Februari 2014
PT.RAJAWALI PAPUA FORESTA Nomor SK.522.2/1096. tanggal14 Desember 2015; 1 (satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Gudang (TDG) dariKepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UsahaMikro Kecil Menengah Kabupaten Jayapura Nomor 01/TDG/BUPJP/2014, tanggal 17 Februari 2014;2 (dua) lembar Foto Copy SK Kepala Dinas PerindustrianPerdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil MenengahKabupaten Jayapura Nomor 530/39/DPPKUMKM/II/2014 tanggal14 Februari 2014 perihal Izin Usaha Industri Tanpa MelaluiPersetujuan
PT.RAJAWALI PAPUA FORESTA Nomor SK.522.2/1096. tanggal14 Desember 2015; 1 (Satu) lembar Foto Copy Tanda Daftar Gudang (TDG) dariKepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UsahaMikro.
896 — 412
Inhutani IVuntuk PT Banyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Badan Lingkungan HidupRekomendasi Nomor : 660/BLHAMDAL/III/2010/30Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) KegiatanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Banyu BeningUtama Kapasitas 60 Ton TBS Per Jam.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanNomor : 522.2/PRIII/2004/117 tanggal 2 Maret 2004perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PTBanyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Gubernur Kepala
Transmigrasi melalui Pola Kemitraan.1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 8Agustus 2012 Nomor : 050/Disbunpengemb/708, perihal :Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian DenganRencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riauuntuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT Banyu BeningUtama.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunantanggal 9 Maret 2004 Nomor : 522.2/PRIII2004/120,perihal : Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PTBanyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Badan Pelayanan Perizinan
,perinal : Rekomendasi Kesesuaian dengan RencanaMakro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untukPerkebunan Kelapa Sawit A.n PT Banyu Bening Utama.333448.49.50.51.52.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan tanggal 21Nopember 2012 Nomor : 522.1/Planhut/5113, perihal :Pertimbangan Teknis Permohonan RekomendasiKesesuaian Dengan Rencana Makro PembangunanPerkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan KelapaSawit A.n PT Banyu Bening Utama.1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan tanggal 27Desember 2010 Nomor : 522.2
PT SejahteraPratama Persada.2 (dua) lembar fotokopi Surat Badan PengendalianDampak Lingkungan Daerah Rengat No. 660/BapeldaldaAmdal Inhu/l/2007/017 perihal Rekomendasi UKL/UPLtertanggal 31 Januari 2007.2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanahan No.01.590/TGTII/2007/03 perihal Rekomendasi Teknis IzinLokasi tertanggal 26 Februari 2007 berikut 1 lembarlampiran peta.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Rengat No. 522.2/PRXII/2005/1119 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan
Transmigrasi melalui Pola Kemitraan.1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 8 Agustus2012 Nomor : 050/Disbunpengemb/708, perihalPertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian DenganRencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riauuntuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT Banyu BeningUtama.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunantanggal 9 Maret 2004 Nomor : 522.2/PRIIl2004/120,119120156.47.48.49.50.51.52.perihal : Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PT BanyuBening Utama.1 (satu) bundel
373 — 24
Siak Raya Timber di Propinsi17e Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No:KPTS/522.2?PK/1437, tanggal 27 April 2007, tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2007 diKab. Pelalawan atas nama PT. Siak RayaBahwa yang melakukan penanaman terhadap tanaman akasiamangium dimaksud adalah PT.
Siak Raya Timber di Propinsie Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Riau No:KPTS/522.2?PK/1437, tanggal 27 April 2007, tentangPengesahan Rencana Kerja Tahunan Usaha Pemanfaatan HasilHutan Kayu pada HTI dalam Hutan Tanaman tahun 2007 diKab. Pelalawan atas nama PT. Siak Rayae Bahwa yang melakukan penanaman terhadap tanaman akasiamangium dimaksud adalah PT.
361 — 15
HutaniSola Lestari (RKU) dan Surat Keputusan Kepala DinasKehutanan Propinsi Riau Nomor :Kpts/522.2/PK/0913Tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanPengusahaan Hutan Tahun 2003 An. PT. Hutani SolaLestari.6. Saksi ERNIS Als ANI Bin TIAN :;e Bahwa saksi mengakui ditangkap oleh anggota polisipada hari Rabu Tanggal 11 September 2013 Sekirajam 15.00 Wib, di Kawasan Hutan HPT.
Hutani Sola Lestarim( RKU );e Surat Keputusan Kepala Dinas kehutanan ProvinsiRiau Nomor : Kpts / 522.2 / PK / 0913, tentangpengesahan rencana kerja tahunan pengusahaanhutan tahun 2003, An. PT.
386 — 25
dilakukan dengancaracara sebagaimana berikut Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts Il /1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor :743 / Kpts Il / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 ( Dua RatusSembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puiuh lima ) Hektar DiPropinsi Daerah Tingkat Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : KPTS 522.2
dengancaracara sebagaimana berikut ; Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts Il /1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor :743 / Kpts Il / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 ( Dua RatusSembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puiuh lima ) Hektar DiPropinsi Daerah Tingkat Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : KPTS 522.2
dilakukandengan caracara sebagaimana berikut ; Bahwa awalnya berdasarkan SK Menhut Nomor 173 / Kpts Il /1987 tanggal 06 Juni 1987 dan Surat Keputusan Menteri KehutananNomor :743 / Kpts Il / 1996 tentang Pemberian Hak Pengusahaan HutanTanaman Industri Atas Areal Hutan Seluas + 299.975 ( Dua RatusSembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh puiuh lima ) Hektar DiPropinsi Daerah Tingkat Riau Kepada PT.Arara Abadi tanggal 25Nopember 1996, Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Propinsi RiauNomor : KPTS 522.2
Terbanding/Jaksa Penuntut : IRENE PUTRIE, SH,M.Hum, DKK
185 — 162
satu) bundel Surat Dinas Kehutanan Nomor522.1/PR/5509 tanggal 21 April 2003 Hal : Pertimbanganteknis persetujuan pemanfaatan areal eks HPHTI PT.Inhutani IV untuk PT Banyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Badan Lingkungan HidupRekomendasi Nomor : 660/BLHAMDAL/III/2010/30Tentang Upaya Pengelolaan Lingkungan (UKL) danUpaya Pemantauan Lingkungan (UPL) KegiatanPembangunan Pabrik Kelapa Sawit PT Banyu BeningUtama Kapasitas 60 Ton TBS Per Jam.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan PerkebunanNomor : 522.2
Transmigrasi melalui Pola Kemitraan.1 (satu) bundel Surat Dinas Perkebunan tanggal 8Agustus 2012 Nomor : 050/Disbunpengemb/708, perihal :Pertimbangan Teknis Rekomendasi Kesesuaian DenganRencana Makro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riauuntuk Perkebunan Kelapa Sawit a.n PT Banyu BeningUtama.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan dan Perkebunantanggal 9 Maret 2004 Nomor : 522.2/PRIII2004/120,perinal : Rekomendasi Teknis Kesesuaian Lahan PTBanyu Bening Utama.1 (satu) bundel Surat Badan Pelayanan Perizinan
perihal : Rekomendasi Kesesuaian dengan RencanaMakro Pembangunan Perkebunan Provinsi Riau untukPerkebunan Kelapa Sawit A.n PT Banyu Bening Utama.30156.48.49.50.51.52.1 (satu) bundel Surat Dinas Kehutanan tanggal 21Nopember 2012 Nomor : 522.1/Planhut/5113, perihal :Pertimbangan Teknis Permohonan RekomendasiKesesuaian Dengan Rencana Makro PembangunanPerkebunan Provinsi Riau Untuk Perkebunan KelapaSawit A.n PT Banyu Bening Utama.1 (satu) lembar surat Dinas Kehutanan tanggal 27Desember 2010 Nomor : 522.2
PT SejahteraPratama Persada.2 (dua) lembar fotokopi Surat Badan PengendalianDampak Lingkungan Daerah Rengat No. 660/BapeldaldaAmdal Inhu/I/2007/017 perihal Rekomendasi UKL/UPLtertanggal 31 Januari 2007.2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanahan No.01.590/TGTII/2007/03 perihal Rekomendasi Teknis IzinLokasi tertanggal 26 Februari 2007 berikut 1 lembarlampiran peta.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Rengat No. 522.2/PRXII/2005/1119 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan
PT Sejahtera Pratama Persada.2 (dua) lembar fotokopi Surat Badan Pengendalian DampakLingkungan Daerah Rengat No. 660/BapeldaldaAmdalInhu/I/2007/017 perihal Rekomendasi UKL/UPL tertanggal31 Januari 2007.2 (dua) lembar fotokopi Surat Dinas Pertanahan No.01.590/TGTII/2007/03 perihal Rekomendasi Teknis IzinLokasi tertanggal 26 Februari 2007 berikut 1 lembar lampiranpeta.1 (satu) lembar fotokopi Surat Dinas Kehutanan danPerkebunan Rengat No. 522.2/PRXII/2005/1119 perihalRekomendasi Teknis Ketersediaan
Terbanding/Tergugat : PT. MERBAU PELALAWAN LESTARI Diwakili Oleh : SUHENDRO, SH., M.Hum & Rekan
150 — 92
Merbau Pelalawan Lestari selaku pemegangIUPHHKHT terikat ketentuan sebagai berikut (2) Memenuhi ketentuanyang tercantum dalam lampiran keputusan ini dan peraturan perundanganyang berlaku bagi pengusahaan hutan"b Diktum KETIGA angka 3 Keputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiRiau Nomor: KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana KerjaTahunan Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan TanamanTahun 2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT.
Merbau PelalawanLestari seluas + 5.590 (Lima Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh) hektar diKabupaten Pelalawan; Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Riau Nomor:KPTS.522.2/PK/2051 tentang Pengesahan Rencana Kerja TahunanUsaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Tahun2006 di Kabupaten Pelalawan atas nama PT.Merbau Pelalawan Lestari; Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : 10.1/KptsII/2000tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu Hutan Tanaman;KepMenHut No. 127 Tahun 2001
416 — 101
Pontianak (ASLI); 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Blanko Dokumen SKAU Nomor 522.2/28/BUNHUT .CI /2009 tanggal 1 Oktober 2009 nomor seri 001770 s/d 001771. (ASLI); 1 (satu) lembar Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) Nomor seri 001770 tanggal 7 Oktober 2009 (ASLI); 1 (satu) lembar Berita Acara Serah Terima Blanko Dokumen SKAU Nomor 522.2/21/BUNHUT .CI /2009 tanggal 18 Juni 2009 nomor seri 001388 s/d 001394.
ROMALUS NAULLI.e Lampiran hasil Pemeriksaan Lokasie Surat Tugas nomor ; 094/70/BUNHUT C.I/ST/2009, tanggal 16Juni 2009.c Kemudian setelah diajukan permohonan tersebut kepada Dinas Perkebunandan Kehutanan kabupaten Pontianak dan disetujui, maka dikeluarkanlahblanko SKAU tersebut, dengan dilengkapi Berita Acara serah TerimaBlanko SKAU:e Nomor : 522.2/21/BUNHUT.C1/2009, tanggal 18 Juni 2009.e Nomor : 522.2/28/BUNHUT.C1/2009, tanggal 1 Oktober 2009.e Bahwa, setelah melihat dan membandingkan data yang
KAUT MAHAD.e Bahwa, saksi menunjukkan arsip (salinan asli) atas Berita Acara Serah Terimablanko Surat Keterangan Asal Usul (SKAU) dengan Nomor Seri : 001392 dan001777, sebagai berikut :e SKAU Nomor Seri 001392 : tercatat dalam Berita Acara Serahterima Blanko Dokumen SKAU Nomor : = 522.2/21/BUNHUT.C1/2009, tanggal 18 Juni 2009, yaitu :Nomor Seri : 001388 s/d 001394 = 7 Set.e SKAU Nomor Seri 001777 : tercatat dalam Berita Acara Serahterima Blanko Dokumen SKAU Nomor : = 522.2/28/BUNHUT.C1/2009, tanggal
untuk Pengangkutan kayu dari Hutan Hak Kayu Durian;e kemudian melengkapinya persyaratan mengenai statuskepemilikan tanah berupa Sertifikat dan/atau SPT (SuratPernyataan Tanah) dari perorangan/warga kami yang inginmenjual kayunya;e Setelah persyaratan lengkap, baru mendapatkan SKAU dariDinas Kehutanan Kabupaten Pontianak dan dibuatkan BeritaAcara Serah Terima Blanko Dokumen SKAU.Bahwa, saksi hanya sekali melakukan serah terima SKAU, sesuai dengan BeritaAcara Serah Terima Blanko Dokumen SKAU Nomor : 522.2
Saksi diminta menandatangani Berita Acara Serah Terima BlankoDokumen SKAU Nomor: 522.2/29/BUNHUT.C1/2009 tanggal 5 Oktober 2009yang telah ditandatangani oleh Ir. SUHELMI RIZAL ( Kepala DinasPerkebunan dan Kehutanan Kab.
1.JONI INDRAWADI
2.TURIADI
3.DAUD NOVERLIS
4.JUADI
5.EVI S
6.AMIRUDIN
7.SUPIN RIANTO
8.M HIDAYAT GULO
9.RAMLY
10.TOTOK
11.DARMAN
12.TASRIL
13.MARYAN
14.ERMIS
15.WINARTO
Tergugat:
KOPERASI UNIT DESA AL BAROKAH
Turut Tergugat:
1.PT. TANI SUBUR MAKMUR
2.BUPATI INDRAGIRI HULU
3.KEPALA DESA SEI GUNTUNG HILIR
133 — 35
Tani Subur Makmur (peta terlampir), tanggal 24 Oktober 2005,selanjutnya diberi tanda T.T I8;Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 522.2/PRV2006/566, Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT. Tani SuburMakmur (peta terlampir), tanggal 29 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.T 19;Fotocopy Surat Rekomendasi Teknis kesesuaian lahan areal PT.
Tani SuburMakmur (peta terlampir) dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan PemerintahanKabupaten Indragiri Hulu, tangal 30 Mei 2006, selanjutnya diberi tanda T.T I10;Fotocopy Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Indragiri HuluNomor : 522.2/PRVIII/2006/855, tanggal 14 Agustus 2006, Perihal PersetujuanPembukaan Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit RKT 2006/2007 PT.
Tani Subur Makmur (peta terlampir), tanggal 24 Oktober 2005), bukti T.TI9 (Surat dari Dinas Kehutanan Dan Perkebunan Nomor : 522.2/PRV2006/566,Perihal Rekomendasi Teknis Ketersediaan Lahan PT. Tani Subur Makmur (petaterlampir), tanggal 29 Mei 2006), bukti T.T I10 (Surat Rekomendasi Tekniskesesuaian lahan areal PT. Tani Subur Makmur (peta terlampir) dari DinasKehutanan Dan Perkebunan Pemerintahan Kabupaten Indragiri Hulu, tangal 30 Me!
2006), T.T I11 (Surat dari Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten IndragiriHulu Nomor : 522.2/PRVIII/2006/855, tanggal 14 Agustus 2006, PerihalPersetujuan Pembukaan Lahan Pembangunan Kebun Kelapa Sawit RKT2006/2007 PT.
344 — 29
NWR melakukan penanaman Akasia dilokasiW038 adalah RKT yang dikeluarkan oleh Dinas KehutananPropinsi Riau dengan nomor : KPTS/522.2/PK/908 dengan luaspenanaman 989,02 ha;e Bahwa ijin yang dipegang PT.
NWR seluas 26.880;e Rencana Kerja Umum (RKU) SK Dirjen Pengusahaan HutanProduksi Nomor : 360/ KptslI/1999 tanggal 31 Desember1999;e Revisi Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan hutan kayu padaHTI dalam hutan tanaman jangka waktu 10 tahun periodetahun 2008 s/d tahun 2017 yang disahkan oleh DirekturBina Pengembangan hutan tanaman dengan nomor SK: 88/IVBPHT/2008 tanggal 27 Maret 2008;e Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kehutanan PropinsiRiau Nomor : KPTS/522.2/PK/908 tanggal 31 Maret 2008;Menimbang, bahwa
346 — 126
subkontraktor disebutkan bahwa penyebabberhentinya kegiatan pertambangan di Wilayah KuasaPertambangan milik Tergugat adalah adanya penguasaan lahanpertambangan oleh masyarakat, sehingga tidak berhubungandengan masalah ijin pinjam pakai kawasan hutan.Sebagian dari Wilayah Kuasa Pertambangan milik Tergugatmemang meliputi kawasan hutan, namun demikian padadaerah/area yang dikerjakan oleh Penggugat adalah area yangtidak termasuk dalam kawasan hutan.Dinas Kehutanan Kabupaten Halmahera Timur melalui SuratNomor : 522.2
Tergugat yang mengadakan tender proyekpenambangan bijih nikel di Mornopo dan kemudian memerintahkanPenggugat sebagai ontraktor berdasarkan Perjanjian tertanggal 1Juni 2005 untuk bekerja melaksanakan pembangunan dan operasipenambangan bijih nikel di mornopo, Maluku utara, padahalTergugat belum mempunyai Ijin pinjam pakai kawasan hutan darimenteri kehutanan dan merupakan perbuatan melawan hukumyang merugikan Penggugat.Hal ini didasarkan halhal sebagai berikut:a.Surat dari Dinas Kehutanan Maba Nomor : 522.2
39 — 16 — Berkekuatan Hukum Tetap
Asmat Daci ;12.1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;13.1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor :522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo KayuKM.
Soleman WairoNomor : 522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal:masalah pembayaran kapal Kabupaten Asmat KM.Asmat Daci yangditujukan kepada Gubernur Propinsi Papua ;24.Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua Drs.Soleman WairoNomor : 050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal : prosespembayaran tagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yangditujukan kepada Bupati Kabupaten Asmat ;25.Surat Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Papua Drs.
Asmat Daci ;12.1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor : 522.2/111 tanggal27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci ;13.1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor :522.2/111 tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo KayuKM. Asmat Daci ;Hal. 97 dari 90 hal. Put.
- HJ. MARSITI
Penggugat II :
- SITI SUMARSIH
Penggugat III :
- LILIK WAHYUNI IDRAWATI, SH
Penggugat IV :
- NANIK RAMAYANI ERAWATI
Penggugat VV :
- LINA INDRA DEWI, SE
Tergugat :
- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN BADUNG
Tergugat II Intervensi :
- KEPALA DINAS KEHUTANAN PEMERINTAH PROVINSI BALI
76 — 24
dalamperjalanan proses pensertipikatan terhadap tanah tersebutternyata tidak sepenuhnya dilaksanakan dengan baik olehTERGUGAT, terbukti hingga saat ini Sertipikat Hak Milik yangdiajukan PARA PENGGUGAT tidak diterbitkan oleh TERGUGAT ; Bahwa secara lisan alasan yang disampaikan TERGUGAT (KantorPertanahan Kabupaten Badung) kepada PARA PENGGUGAT bahwapermohonan pendaftaran hak yang diajukan oleh PARAPENGGUGAT tidak dapat diproses oleh TERGUGAT karena adanyaSurat dari Kepala Dinas Kehutanan Propinsi Bali No. 522.2
Tahura Ngurah Rai (setelah dicocokkan ternyata sesuaidengan fotocopy) ; +Surat No. 522.2/116/Kehda, tanggal 9 Februari 2000 yang ditujukankepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan danPerkebunan Propinsi Bali, dari Kepala Dinas Kehutanan Prop. Baliperihal Tanah Kawasan Hutan yang overlapping dengan tanah milikH.
ditujukan kepada Kepala DinasKehutanan Propinsi Bali u/b Kepala UPT Tahura Ngurah Rai (Bukti P30 = TIintervensi13) ; 25229922 nnn nn nnn nnn nnn nnn nnn nnnMenimbang, bahwa Tergugat mengirimkan surat Nomor4286/00251.03.200/XI/2012 tanggal 21 November 2012 perihal : Pemberitahuan akandilaksanakan Penetapan Batas Bidang Tanah yang ditujukan kepada KepalaDinas Kehutanan Propinsi Bali u/b Kepala UPT Tahura Ngurah Rai (Bukti P34 =T.Intervensi14) ; Menimbang, bahwa Surat Dinas Kehutanan Propinsi Bali Nomor :522.2
97 — 49
Asmat Daci;1 (satu) lembar foto copy surat Bupati Asmat Nomor: 522.2/111 tanggal 27Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci;1 (satu) lembar tanda terima Surat Dinas Bupati Asmat Nomor: 522.2/111tanggal 27 Agustus 2004 perihal pembelian Kapal Cargo Kayu KM.
Soleman Wairo Nomor:522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal: masalah pembayarankapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor:050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: proses pembayarantagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Asmat;25262728293031323345Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs.
Soleman Wairo Nomor:522.2/1136/PHB2004 tanggal 30 September 2004 perihal: masalah pembayarankapal Kabupaten Asmat KM. Asmat Daci yang ditujukan kepada GubernurProvinsi Papua;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs. Soleman Wairo Nomor:050/1406/Phb2004 tanggal 30 Nopember 2004 perihal: proses pembayarantagihan pembelian Kapal Cargo Kayu KM. Asmat Daci yang ditujukan kepadaBupati Kabupaten Asmat;Surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Drs.
45 — 26 — Berkekuatan Hukum Tetap
., sedangkan diketahui olehTerdakwa dalam melakukan penebangan yang bertugasmengendalikan penebangan/pemanenan untuk Koperasi MandauTalawang adalah saksi Willy, S.Hut. bin Berthol Darunselaku P2LHP KB Koperasi Mandau Talawang' berdasarkanSurat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi KalimantanTengah Nomor : 522.2/675/3.01/VIII/2006 tanggal 24 Agustus2006. Dan untuk semua kegiatan tersebut secara proseduraldilaporkan kepada Terdakwa baik secara Jlisan maupuntertulis.
di tahun 2006 berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Kehutanan ProvinsiKalimantan Tengah No. 522/2/442/1.03/IV/2006tanggal 08 April 2006 tentang PengesahanBagan Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil HutanKayu (BKUPHHK) tahun 2006 atas nama KoperasiMandau Talawang sebagai pemegang sah IUPHHKtelah mendapatkan jatah tebangan untuk tahun2006 seluas 550 hektar dan jumlah pohonsebanyak 4.991 pohon serta volume 28.927 M&S ;Bahwa berdasarkan Surat Keputusan KepalaDinas Kehutanan Provinsi Kalimantan TengahNomor 522.2