tanggal 16 September 2009 No.325/PDT/2009/P TMDN,pada halaman 12 alinea ketiga menyebutkan : "Menimbang, bahwaberdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, jelaslah bahwaPartuanon Bandar Pulo adalah merupakan masyarakat hukum adatdimana menurut Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri NegaraAgraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 5 Tahun 1999 tentangPedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adatmenyebutkan "masyarakat hukum adat adalah sekelompok orang yangterikat oleh tatanan hukum adatnya

Pasal 1 ayat (8) menyebutkan : "Masyarakat hukum adat adalahsekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya sebagaiHal. 16 dari 37 hal. Put. No. 816 K/Pdt/2010warga bersama suatu persekutuan hukum karena kesamaan tempattingga ataupun atas dasar keturunan ".d. Pasal 2 ayat (1) menyebutkan : "Pelaksanaan hak ulayat sepanjangkenyataannya masih ada dilakukan oleh masyarakat hukum adatyang bersangkutan menurut hukum adat setempat".e.

Pasal 2 ayat (2) menyebutkan : "Hak ulayat masyarakat hukum adatdianggap masih ada apabila:a) terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat olehtatanan hukum = adatnya sebagai warga bersama suatupersekutuan hukum tertentu yang mengakui dan menerapkanketentuanketentuan persekutuan tersebut dalam kehidupannyaseharihari,b) terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan hidupnya seharihari, danc) terdapat tatanan

hukum adat, baikyang merupakan persekutuan hukum yang didasarkan pada kesamaantempat tinggal (teritorial), maupun yang didasarkan pada keturunan(genealogis), yang dikenal dengan berbagai nama yang khas di daerah yangbersangkutan, misalnya suku, marga, dari, dusun, nagari dan sebagainya,Apabila ada orang yang seakanakan merupakan subyek hak ulayat, makaOrang tersebut adalah ketua atau tetua adat yang memperoleh pelimpahankewenangan dari masyarakat hukum adat yang bersangkutan menurutketentuan hukum adatnya

Melainkanpetugas masyarakat hukum adatnya dalam melaksanakan kewenanganyang bersangkutan dengan hak ulayat.47.Bahwa sebagaimana putusan Mahkamah Agung RI tanggal 11 Agustus1986 No.968 K/Sip/1985 tersebut diatas menyebutkan : "Bahwe tanahpersekutuan hukum (ulayat) tidak dapat diwariskan dan dikuasai oleh orangperorangan, tetapi hanya dapat dikuasai/diwarisi oleh masyarakat kampungtersebut".48.Bahwa dengan mengacu kepada uraian diatas, seandainyapun benar Aim.Tuan Badjandin Damanik adalah Tuan Bandar

Pemindahan ruma batak dilakukan sesuaidengan hukum adat yang berlaku dan berjalan dengan baik diikuti dengan acaramakan bersama kerabat yang terhubung dengan unsur dalihan natolu.Bahwa ruma batak di atas tanah yang sudah dikuasai oleh Op Raja UnggulButarbutar ditempati oleh ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap bersama kakaknyayang tidak menikah Tiamsa Butarbutar itu hingga tahun 1990, ibunya Op SoriamanBoru Nadapdap meninggal dan dilaksanakan adatnya di rumah tersebut,Bahwa Op.

Raja Unggul Butarbutar/or Gultom memintaanaknya, Penggugat III untuk menempati ruma batak di Sibisa hingga saat ini tinggalbersama anaknya Kevin Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar,Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2009, Op Raja Unggul Boru Gultom (ibu daripara Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya di ruma batakyang sudah diangkat/dipindahkan di tanah yang sudah dikuasai secara hukum adatoleh Op.

Bahwa benar pada tanggal 31 Januari Tahun 2009, Op Raja Unggul boru Gultom (ibudari para Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya dirumahbatak tersebut;21. Bahwa pada tahun 2011 tidak benar kumpulan marga Butarbutar se Indonesia(PARTOBUNA) meminta jin pada Op Raja Unggul Butarbutar tetapi partobunameminta jin pada Tergugat Il untuk mendirikkan rumah persaktian. Tergugat Ilmengatakan pada pertobuna agar meminta jjin pada pomparan Raja Nairasaon.

Butarbutarditempati oleh ibunya Op Soriaman Boru Nadapdap bersama kakaknya yang tidakmenikah Tiamsa Butarbutar itu hingga tahun 1990, ibunya Op Soriaman BoruNadapdap meninggal dan dilaksanakan adatnya di rumah tersebut;Bahwa Op. Raja Unggul Butarbutar menyuruh Tergugat II dan menempati bagianbelakang ruma batak bahkan Tergugat III lahir di ruma batak pada tahun 1988 untukmengerjakan dan mengelola tanah yang dikuasai oleh Op.

Raja Unggul Butarbutar/or Gultom memintaanaknya, Penggugat III untuk menempati ruma batak di Sibisa hingga saat ini tinggalbersama anaknya Kevin Butarbutar dan Tiamsa Butarbutar;Bahwa pada tanggal 31 Januari tahun 2009, Op Raja Unggul Boru Gultom (ibu daripara Penggugat) meninggal di Sibisa dan dilaksanakan acara adatnya di ruma batakyang sudah diangkat/dipindahkan di tanah yang sudah dikuasai secara hukum adatoleh Op.

Putusan No. 20/G/2017/PTUN.JPRBahwa sepengetahuan Penggugat, Marga/ Keret Kalagison tidak pernahmenjual/menukar/melepaskan/mengalihkan tanah adatnya termasuk tanahobjek sertifikat in casu kepada orang lain selain kepada penggugattermasuk kepada SUTAAT sebagai pemilik awal sertifikat in casu maupunkepada, Ghristian GoSal; nnnn nnn nner nnnnmn nnn nnnBahwa tanah yang dilepaskan kepada Penggugat oleh pemilik Hak Ulayatdalam hal ini Marga Kalagison sampai dengan sekarang masih di kuasaioleh Penggugat

SEMBIRING.Bahwa ia kenal dengan Penggugat dan kenal dengan Tergugatyang berpekara dan tidak ada hubungan family serta tidak adahubungan pekerjaan ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal, 03Maret 2012, di Gereja Bethel Indonesia Pontianak ;Bahwa saksi hadir pada wakitu pesta perkwinan Penggugat danTergugat di Pontianak karena kami satu kampung denganPenggugat dan pada waktu pesta adatnya saya hadir juga diMedan;Bahwa Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah didaftakan diKantor Catatan

kemudianpacaran dan menikah;Saksi 2.SIMON SEMBIRING.Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan kenal denganTergugat yang berpekara dan tidak ada hubungan famili sertatidak ada hubungan pekerjaan ;Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal, 03Maret 2012, di Gereja Bethel Indonesia Pontianak ;Bahwa saksi pada waktu pesta perkwinan Penggugat danTergugat di Pontianak karena kami satu kampung denganHalaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 81/Pat.G/2016/PN SimPenggugat dan pada waktu pesta adatnya

1989 tersebut diatas diperkuat pula dengan SuratKeputusan Hukum Adat Nomor ; 02/SK.MPA/SRNG/XI004 tertanggal04 Nopember 2004 dengan mempertegas batasbatas tanah dimaksudadalah sebagai berikut;= Ukuran Luas panjang kedepan mengikuti jalan Arteri = 125 meter; = Dari utara ke selatan mengikuti Jalan Rawa Indah = 300 meter; = Dari timur ke barat pada belakang bidang tanah memanjang = 200e Bahwa sepengetahuan Penggugat, Marga/ Keret Kalagison tidak pernahmenjual/menukar/melepaskan/mengalihkan tanah adatnya

dan tidak berapa lama terdakwa mendengar suara musik yang kerasdan kemudian istrinya mengajak anakanaknya masuk ke dalam rumah karenasudah malam dan terdakwa sendirian berada di luar rumah dan setelahterdakwa dengarkan suaranya berasal dari rumah korban yang jaraknya sekitar80 meter dari rumah terdakwa sehingga membuat marah dan emosi terdakwaditambah lagi antara terdakwa dengan korban masih ada masalah yaituperselingkuhan antara korban dengan istrinya yang belum diselesaikan jugamengenai denda adatnya

1996; Bahwa Penggugat adalah seorang guru, sedangkan Tergugat ibu rumahtangga; Bahwa Tergugat sudah berhubungan dengan lakilaki lain y, namun masihtinggal serumah dengan Penggugat; Bahwa Tergugat saat ketahuan berselingkuh dengan Jan Romiwy, itudiketahui banyak orang karena ketangkap tangan; Bahwa akhirnya Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi,Penggugat tinggal sendiri sedangkan Tergugat sudah tinggal denganselingkuhannya; Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat juga sudah dilaksanakan adatnya

Penggugat adalah seorang guru, sedangkanTergugat ibu rumahtangga; Bahwa Tergugat sudah berhubungan dengan lakilaki lain, namun masihtinggal serumah dengan Penggugat; Bahwa Tergugat saat ketahuan berselingkuh dengan Yan Romiwy, itudiketahui banyak orang, dan membuat heboh sekampung karena ketangkaptangan; Sekarang Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi, Penggugattinggal sendiri sedangkan Tergugat tinggal dengan selingkuhannya; Bahwa perpisahan penggugat dan tergugat juga sudah dilaksanakan adatnya

Bahwa sampai sekarang SP 1 s/d SP 3 (tiga) tersebut masihdigunakan oleh masyarakat Transmigrasi tersebut akan tetapiwilayah/lokasi warga masyarakat transmigrasi SP 4 (empat) s/d SP9 (sembilan) sudah dikembalikan kepada pewaris/ahli wariskerajaan rumbia atau pemilik ulayat atau adat karena telahditinggalkan oleh warga masyarakat transmigrasi dan berpindahketempat lain/daerah lain dan tanah ulayat dipelihara lagi olehahli waris / pemangku adat sesuai kepentingan hak ulayatnya atauhak adatnya ; 8.

Terdapat sekelompok orang yang masih merasa terikat oleh tatananhukum adatnya sebagai warga bersama suatu) persekutuan hukumtertentu, yang mengalami dan = menerapkan ketentuan ketentuanpersekutuan tersebut dalam kehidupan sehari hari.b. Terdapat tanah ulayat tertentu) yang menjadi lingkungan hidup parawarga persekutuan hukum tersebut dan tempatnya mengambilkeperluan hidupnya sehari hari, danc.

Ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya;c. Ada wilayah hukum adat yang jelas;d. Ada pranata dan perangkat hukum, khususnya peradilan adat yangmasih ditaati; dane.

, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Makassarpemeriksa perkara a quo telah melakukan kekeliruan dan kekhilafan yang nyatadalam pertimbangan hukumnya (halaman 12 ) yang menyatakan:e Bahwa berdasarkan seluruh ketentuanketentuan dan Putusan MahkamahKonstitusi tersebut maka dapat dipahami bahwa untuk menentukan mengenaihutan adat dan tanah adat/tanah ulayat dari suatu Masyarakat Hukum Adattertentu. haruslah terlebih dahulu ditetapkan mengenai kebenarankeberadaan dari Masyarakat Hukum Adatnya

, dan dapatkah dibenarkan menggugatdan memohon pembatalan atas Izin Pemantaatan Kayu (IPK)nya dengan dallilkarena telah diterbitkan di atas tanah/hutan adatnya, sementara status hukumdari kawasan tersebut sebagai Area Penggunaan Lain (APL) masih berlaku?(Vide Berita Acara Sidang (9));Halaman 36 dari 49 halaman.

Putusan Nomor 248 K/TUN/2016Bahwa Hakim Anggota II menilai bahwa berdasarkan asas presumtio justeacausa, maka selama keputusan administrasi mengenai status hukum AreaPenggunaan Lain (APL) tersebut belum dicabut atau dibatalkan olehPengadilan, maka status hukum tersebut haruslah dianggap benar, karenanyadalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa pada pokoknya IzinPemanfaatan Kayu (IPK) objek sengketa a quo telah merugikan kepentinganPara Penggugat karena terbit di atas tanah/hutan adatnya, adalah

masyarakat adat bukan harus dalam suatukomunitas yang terisolir dan tidak berinteraksi secara sosial dengan wargalainnya di luar komunitas mereka serta tidak tersentuh oleh pemerintahan masakini Karena hakikat keberadaan masyarakat adat berdasarkan PermendagriNomor 52 Tahun 2014, tentang Pedoman Pengakuan dan PerlindunganMasyarakat Hukum Adat dalam Pasal 1 angka 1, bahwa masyarakat HukumAdat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidupberkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya

atas nama seluruh pemangkuadat ulayat Depati Rencong Telang, sesuai dengan hukum adat yang berlakudalam ulayat depati rencong telang, untuk bertindak kedalam dan keluar denganulayat yang berada di Kecamatan Batang Merangin, (+ dua pertiga dari wilayahKecamatan Batang Merangin) dan seluruh Kecamatan Gunung Raya dalamKabupaten Kerinci serta mempunyai penganut yang lestari sampai sekarang.Dengan struktur Pemangku Adat yang lengkap dalam desadesa yang beradadalam ulayatnya, dimana pusat pemerintahan adatnya

layaknya suami isteri namun belum dikaruniai anak;Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi tidak tahuPenggugat berselisinan dan bertengkar dengan Tergugat;Bahwa Saksi diberitahu Tergugat penyebab pertengkaran tersebut karenaPenggugat kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan Penggugat jugakurang komunikasi dengan keluarga Tergugat, terkait dengan orang tuaTergugat yang tidak hadir saat resepsi itu karena adatnya

Bahwa Saksi melihat, pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup rukunsebagaimana layaknya suami isteri, namun sebelum berpisah Saksi tidak tahuPenggugat berselisih dan bertengkar dengan Tergugat; Bahwa Saksi diberitahu Tergugat penyebab pertengkaran tersebut karenaPenggugat kurang bisa beradaptasi dengan lingkungan dan Penggugat jugakurang komunikasi dengan keluarga Tergugat, terkait dengan orang tuaTergugat yang tidak hadir saat resepsi itu karena adatnya seperti itu; Bahwa Saksi melihat setelan

mengajukan gugatan sebagaiberikut :1.Bahwa Para Penggugat memiliki situs sejaran sejarah dan hak atasseluruh harta Kepemilikan Warisan secara Adat termasuk didalamnya HakKepemilikan atas Warisan Tanah Adat yang diberikan oleh Tuhan AllahSang Pencipta melalui Nenek Moyang Para Penggugat untuk dimilikisecara turuntemurun ;Bahwa pada dasarnya Tanah Adat yang diwariskan kepada Nenek MoyangSuku Moi termasuk Nenek Moyang Para Penggugat sebelumnya tidakdiukur secara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya

Dalam sengketa ini terdapat subyek hukum yangbelum dimasukkan sebagai pihak Tergugat ;Mengutip gugatan penggugat pada posita poin (2) :Bahwa pada dasarnya Tanah Adat yang diwariskan kepada Nenek MoyangSuku Moi termasuk Nenek Moyang para Penggugat sebelumnya tidak diukursecara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya disebut SELUASMATA MEMANDANG dan batasbatas Tanah Adatnya pun memakai namasungai/kali, nama gunung, nama pulau, nama kolam pusaka, nama pohonkeramat dan lainlain dalam bahasa daerah

seterusnya) ;Hal 12 dari 31 hal Putusan Perdata Nomor 11/PDT/2018/PT JAPBahwa tanahtanah sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dengan batasbatas sebagaimana dimaksud pada point 9 gugatan Penggugat tersebutdi atas, faktanya saat ini sudah dikuasai dan/atau dimiliki oleh banyak pihakbaik perorangan, perusahaan maupun pemerintah ;Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pula pihakpihak yang saat ini telah menguasai dan/atau memiliki tanah yang klaim olehPenggugat tersebut sebagai tanah adatnya

Pedobelum kawin lagi Sampai saat ini ;Bahwa dua kali saksi hadir di Kantor Camat Alok sehubungan denganpenyelesaian masalah ini ;Bahwa pada saat urus di Kantor Camat Alok tidak ada kesepakatan ;Bahwa kalau perempuan lari ikut lakilaki, menurut adat Sikka disebut plari depodan kalau diterima maka di rumah lakilaki dibuat acara adat yang disebut plahaoha sorong loni dan urusan adatnya selanjutnya setelah perempuan 4 (empat)malam di rumah lakilaki baru keluarga perempuan datang cari dan saatpulangnya

biasa diberi penghargaan berupa : kuda, uang dan lainlain, yangmenurut istilah adatnya disebut rii bai rotan gorot ;Bahwa saksi tidak hadir pada acara wotik wawi waten tetapi saksi dengarketerangan pihak lakilaki bahwa pada saat urusan di kantor Camat Alok, yangpandu acara wotik wawi waten adalah keluarga lakilaki ;20e Terhadap keterangan Saksi tersebut, baik Kuasa para Penggugat maupun Kuasapara Tergugat menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan ;SAKSI Il : NIKODEMUS SUSAR dengan bersumpah

Pada tahun 2007 Tergugat mengatakan bahwa ia tidak mau lagidengan Penggugat yang kemudian dibuat adatnya dan mereka tetap hiduprukun kembali sebagai suamiisteri.

yang membantah bahwa penyerahan uang dan barang yang diberikantersebut bukalah sebagai belis melainkan sebagai denda adat atas kawin lari ikutdan hamilnya Tergugat olen Penggugat ;Menimbang, bahwa Majelis selanjutnya akan mempertimbangkan mengenaituntutan pengembalian belis yang telah diserahkan kepada keluarga Tergugat ;Menimbang, bahwa saksi ahli OSCAR PARERA MANDALANGImenerangkan bahwa apabila seorang isteri meninggalkan suami disebut denganistilanh adat Lain nair men lee yang adapun sanksi adatnya

Sebaliknya kalau suami tinggalkan isteri disebutdengan istilah adat Wain nair men lee yang sanksi adatnya adalah harusmembayar denda berupa tanah dan kelapa di dalamnya (ongen) untuk kelanjutanhidup isteri dan anaknya ;Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan kemudian adalah, apakahTergugat Martha Dewi Astuti telah meninggalkan Tergugat ?

Bahwa perkawinanSANGI BEO (P) dengan YAKOBUS DUE (L) tidak ada belis/kawin masukikut istrinya adalah tidak benar, yang benar perkawinan SANGI BEOdengan YAKOBUS DUE ada belis yang dibawa dari kerabat suaminyaYAKOBUS DUE dari Rumah adat MILO WALI SUKU SAWA ke kerabatistrinyva SANGI BEO ke Suku Sabe Kodo Mado, maka konsekuensihukumnya baik hak adat maupun kewajiban adatnya yang melekat padaorang tua para Penggugat (SANGI BEO) bersama dengan semuaketurunannya (para Penggugat) hanya mempunyai hubungan

Dengan adanya Ngaluana / Belis /Jujur yang sudah diberi olehkerabat suami kepada kerabat istri maka membawa konsekuensi logisyuirdis dari aspek hukum adat sebagai perbuatan hukum dan mempunyaiakibat hukum baik kewajiban adat maupun hak adatnya dari orang tuapara Tergugat bersama dengan keturunannya. Ini telah mempertegasstatus hukum para Tergugat di Rumah adat Sere Molo Suku Sabe KodoMado, karena status hukum orang tua dari Bapak SIMON LENGI yaituAlm.

sekarang masih tinggal di rumahpribadinya karena Rumah adatnya belum dibangun; Bahwa Saksi tidak tahu hubungan antara Kaki Sangi dengan MosesWea Goja; Bahwa Saksi membenarkan tanda tangan Saksi dalam SuratPernyataan tertanggal 3 Nopember 2016;.

Selama di Pudu Saksi tinggal bersamasama dengan Moses WeaGoja dan Simon Lengi di Rumah adatnya yang bernama Seremolo. Pada saatSaksi tinggal di Pudu hanya ada 2 (dua) Rumah adat yakni Rumah adat milikMoses Gili dan Rumah adat milik Moses Wea Goja.

Bahwa Due Zai (Yakobus Due) belum membayar belis dari Sangi Be,o.Bahwa Martinus Loza Be,o meninggal di Mawo dan acara adatnya jugadilakukan di Mawo akan tetapi dikuburkan di Pudu di samping Rumah adatRakameko.

hari Kamis tanggal 30 Mei2002 di Jakarta untuk menanggapi kasus sengketa tanah adat wargaDesa Parbuluan Tapanuli Sumatra Utara seluas 13.000 Ha, tanah seluasini akan di pakai untuk kebun jahe PT.AGRO CITRA WAHANA MASGEMILANG, pasal 3 UU PA secara tersurat juga mengakui aksitensi darihak ulayat maupun hakhak serupa dari masyarakat hukum adat,sepanjang menurut kenyataannya masih ada, apalagi jika kepala adat,warga, dan tanah yang di jadikan hak ualayat itu masih ada dipertahankan oleh masyarakat adatnya

No. 1995 K/Pid/201 1TOPI OMAS IHROMI BARU SIMATUPANG, jelas hukum adat itu masihberlaku dalam masyarakat Batak, adat dalam hukum adat itu sangat dipentingkan bahkan meski merekamereka itu sekarang sudah hidup dikota besar tradisi dan ketentuan hukum adatnya tetap di pertahankantermasuk juga atas hakhak ulayat dari tanah adatnya.

BUDI HARSONOVALERINA JL KRIEKHOFF dan TOIHROMI berpendapat peruntukantanah adat pada dasarnya memang biasa di ubah oleh negara selamamemenuhi beberapa persyaratan antara lain jika masyarakat adat itusudah tidak ada lagi atau demi kepentingan nasional dengan syarat tetapmenghormati hakhak ulayat masyarakat adatnya begitu juga untukkegunaan komersial juga tetap dimungkinkan sebab hukum adat memangmengenal pola penggunanan komersial dengan memberlakukansemacam retribusi dan pembatasan tertentu ketentuan

Bahwa Termohon masih menjalankan adatnya yang suka mengkonsumsiminuman keras, dan Pemohon telah menegur sikap Termohon demikian namunTermohon tetap tidak mau berubah;5.

Bahwa setelah pemekaran dimaksud, wilayah kebatinan Muara Sakalmasuk kedalam wilayah hukum Kabupaten Pelalawan dan secara PranataHukum Adat kebatinan Muara Sakal hingga saat ini masih tetap terpeliharadengan baik dalam masyarakat adatnya dan tanah ulayat sebagai manayang tertuang didalam Surat Keterangan tertangggal 20 Maret 1997 masihtetap terjaga dengan baik dibawah kepemimpinan para Batin yang telahditunjuk untuk itu;8.

diKabupaten Pelalawan, tertanggal 1 April 2016, dimana Batin Muara sakalHalaman 30 dari 76 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Plw17.18.19.20.21.masuk dalam Pemangku Adat Kerajaan Pelalawan, telah dibubuhimaterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya, selanjutnyadiberikan tanda P16;Fotokopi Keputusan Tengku Besar Kerajaan Pelalawan Nomor05/SK/TBKP/2016 tentang Nama Pribadi Pemangku Adat KerajaanPelalawan di Kabupaten Pelalawan, tertanggal 1 April 2016, dimanaBatin Muara sakal dengan pemangku adatnya

pranata pemerintahan ada, ada harta kekayaan dan/ataubendabenda adat, ada perangkat norma hukum adat dan khusus bagiHalaman 53 dari 76 Putusan Nomor 25/Pdt.G/2020/PN Plwkesatuan masyarakat hukum adat yang bersifat territorial juga terdapat unsurwilayah hukum adat tertentuMenimbang bahwa UndangUndang Nomor 41 tahun 1999 tentangKehutanan, menyebutkan bahwa kriteria Masyarakat Hukum Adat yaitumasyarakatnya masih dalam bentuk paguyuban (rechsgemeenschap), adakelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya

kelompok masyarakat yang secara turuntemurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan padaasal usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup,serta adanya sistim nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosialdan hukum;Menimbang bahwa Peraturan Menteri Agraria/ Kepala BPN Nomor 5tahun 1999 tentang Pedoman Penyelesaian Masalah Hak Ulayat MasyarakatHukum Adat, menyebutkan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalahsekelompok orang yang terikat oleh tatanan hukum adatnya

Terpenuhinya kriteria dan unsurunsur masyarakat hukum adat, yaituterdapat sekelompok orang yang anggotanya atau warganya masihterikat oleh tatanan hukum adatnya dan menjalankan ketentuanketentuan hukum adat tersebut dalam kehidupan seharihari;2. Adanya unsur wilayah, yaitu terdapat tanah ulayat tertentu yang menjadilingkungan hidup para warga persekutuan tersebut dan tempatnyamengambil keperluan hidup seharihari;3.

HOEN;e Bahwa, tujuan Pemohon melakukan perubahan nama adalah untuk melengkapidan menyeragamkan keseluruhan pengurusan suratsurat terkait denganperubahan kewarganegaraan Pemohon;e Bahwa, Pemohon sudah lama menggunakan nama TRI ELIA, yakni sejak bulanNovember tahun 1978, sejak Pemohon memperoleh kewarganegaraan RepublikIndonesia;e Bahwa, sejak menjadi WNI KTP dan Kartu keluarga Pemohon semuanyamenggunakan nama TRI ELIA;e Bahwa, penggantian nama Pemohon tidak mengadakan acara syukuran ataupunacara adatnya

sejarah sejarah dan hak atas seluruhharta Kepemilikan Warisan secara Adat termasuk didalamnya Hak KepemilikanHalaman 1 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN Sonatas Warisan Tanah Adat yang diberikan oleh Tuhan Allah Sang Penciptamelalui Nenek Moyang Para Penggugat untuk dimiliki secara turuntemurun ;Bahwa pada dasarnya Tanah Adat yang diwariskan kepada Nenek MoyangSuku Moi termasuk Nenek Moyang Para Penggugat sebelumnya tidak diukursecara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya

disebut SELUASSEJAUH MATA MEMANDANG dan batasbatas Tanah Adatnya punmemakai nama sungai/kali, nama gunung, nama pulau, nama kolampusaka nama pohon keramat dan lainlain dalam bahasa daerah,selanjutnya untuk menjaga, melindungi dan mempertahankan Hak Tanah Adatagar tercipta keharmonisan antar sesama marga dengan tujuan agar tidakterjadi perselisihan/konflik, maka diambil Sumpah Adat yang bersifat sakral danpermanen untuk mengikat marga yang berkepentingan dalam suatu KomunitasMasyarakat Hukum Adat

Dalam sengketa ini terdapat subyek hukum yang belumdimasukkan sebagai pihak Tergugat ;Mengutip gugatan penggugat pada posita poin (2) :Bahve pada dasarnya Tanah Adat yang diweriskan kepada Nenek MoyangSuku Moi termasuk Nenek Moyang para Penggugat sebelumnya tidak diukursecara pasti luasnya, dan biasanya luas Tanah Adatnya disebut SELUAS MATAMEMANDANG dan batasbatas Tanah Adatnya pun memakai nama sungai/kali,nama gunung, nama pulau, nama kolam pusaka, nama pohon keramat dan lainlain dalam bahasa daerah

Halaman 12 dari 59 Putusan Perdata Gugatan Nomor 50/Pdt.G/2017/PN SonBahwe tanahtanah sebagaimana disebutkan oleh Penggugat dengan batasbatas sebagaimana dimaksud pada point 9 gugatan Penggugat tersebut diatas,faktanya saat ini sudah dikuasai dan/atau dimiliki oleh banyak pihak baikperorangan, perusahaan maupun pemerintah ;Bahwa seharusnya di dalam perkara ini penggugat memasukkan pula pihakpihak yang saat ini telah menguasai dan/atau memiliki tanah yang klaim olehPenggugat tersebut sebagai tanah adatnya

Dalamsengketa ini terdapat subyek hukum yang belum dimasukkan sebagai pihakTergugat ;Bahwa seharusnya Penggugat memasukkan pihakpihak yang saat inimenguasai dan/ atau memiliki tanah yang di klaim oleh Penggugat tersebutsebagai tanah adatnya ;Ad.1.

Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak sampai sekarang;4.4.Dalam arti kata istri berpedoman pada adatnya,kekuasaan dikuasai oleh istri(perempuan) dan 4,5 tahun tidak mau meninggalkan rumahnya;4.5.Sampai sekarang Pemohon tidak boleh memiliki HP karena sifat cemburuTermohon;4.6.Soal mobil dikuasai oleh Termohon dan tidak boleh dibawa olehPemohon,baik BPKB, STNK maupun kunci kontak mobil disimpanTermohon sedangkan mobil tersebut usaha Pemohon sebelum menikahdengan Termohon;Bahwa puncak dari perceraian