Bahwa dalam jabatan sebagai HR Manager dan Ethics Coordinator,1.4.1.5.lingkup tugas dan tanggung jawab Penggugat mencakuppengelolaan SDM dan penyelenggaraan program business ethicsperusahaan Tergugat yang berbasis di Batam baik di bagian marinemaupun fabrikasi (P3);Bahwa perselisihan hubungan industrial ini bukan merupakanperselisihan pemutusan hubungan kerja (PHK), melainkanperselisinan hak sehubungan dengan (a) perbedaan perlakuan yangdeskriminatif oleh manajemen Tergugat yang mengurangi hak PIBPenggugat

PERBEDAAN PERLAKUAN DALAM PEMBAYARAN PIB DIPERUSAHAAN TERGUGAT;1)Bahwa sejak Maret 1998, Tergugat menyelenggarakan programProduction Incentive Bonus, sesuai dengan surat keputusantentang Production Incentive Bonus (PIB) tanggal 6 Maret 1998(P5);Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Tergugat tersebut, semuakaryawan Indonesia di perusahaan Tergugat yang berbasis diBatam dan dalam daftar gaji Batam, berhak atas PIB (hal. 1,paragraph 1 dan 2);Bahwa tujuan utama program PIB, sebagaimana ditegaskanpada halaman

, adalah :a) Apakah secara hukum manajemen Tergugat dapatmenghentikan atau menghilangkan hak PIB karyawan,seperti yang dilakukannya pada karyawan bagian fabrikasipada sejak Januari s/d Mei 2005, sementara mereka semuamasih berbasis di Batam dan masih dalam daftar gaji Batam;b) Apakah secara hukum, dalam pembayaran PIB tersebut,manajemen Tergugat dapat memperlakukan karyawanbagian fabrikasi dan marine secara berbeda, di mana PIBkaryawan bagian marine terusmenerus dibayar secara tetap30% dari upah

PENGHENTIAN PEMBAYARAN PIB KARYAWAN FABRIKASI DANPERBEDAAN PEMBAYARANNYA DARI PEMBAYARAN PIBKARYAWAN MARINE DI PERUSAHAAN TERGUGAT TERSEBUTPADA BUTIR 2.2 MELANGGAR NORMA PERLINDUNGAN DALAMHUBUNGAN INDUSTRIAL DAN MELANGGAR HUKUMTERSEBUT PADA BUTIR 2.1;1) Bahwa berdasarkan Surat Keputusan tentang ProductionIncentive Bonus tertanggal 6 Maret 1998, yang menyatakanbahwa yang berhak atas PIB adalah semua karyawan Indonesiayang berbasis di Batam dan dalam daftar gaji Batam, tanpamembedakan apakah mereka

No. 422 K/Pdt.Sus/20104)Bahwa selama karyawan masih berbasis di Batam dan masihdalam daftar gaji Batam, baik karyawan bagian marine maupunfabrikasi memiliki hak atas PIB. Atas dasar itu, karyawan/ PUKSPSI memprotes keras keputusan manajemen Tergugat untukmenghentikan pembayaran PIB karyawan bagian fabrikasi sejakJanuari 2005 itu.

SEJATI;

Risiko Nomor Induk Berusaha : 1282000300856 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Berbasis Risiko Izin : 12820003008560003 dari PT FALIA SINATRYA SEJATI;

Bahwa Penggugat adalah perusahaan yang bergerak di bidangtelekomunikasi yang pada tanggal 24 Maret 2004, telah menandatanganiPerjanjian Kerjasama Penyediaan dan Pembangunan LayananTelekomunikasi berbasis Fixed Wireless Access, Code Division MultipleAccess, Phase 2 Pengembangan Lokasi Wates, disingkat PKSPPLTFWACDMAPhase 2 Wates atau PKSPPLT Phase 2 Wates antaraPenggugat dengan Tergugat.2.

Tergugat tidak akan berkompetisi dengan Penggugat dalampenyelenggaraan telekomunkasi berbasis FWACDMA dalamlingkup Area Komersial yang diperjanjikan selama 3 (tiga) tahunsejak ditandatanganinya Perjanjian ini.82).

Menyatakan seluruh perjanjian yang telah dibuat oleh Penggugat danTergugat berhubung perjanjian kerja sama penyediaan danpembangunan layanan telekomunikasi berbasis Fixed Wirelees AccessHalaman 8 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Padt.G/2017/PN.JKTSEL.Code Division Multiple Access, Phase 2 pengembangan lokasi Wates,disingkat PKSPPLTFWACDMAPhase 2 Wates adalah sah danmengikat.2. Menyatakan Tergugat telah salah melakukan perbuatan cidra janji(Wanprestasi)3.

Point 1 halaman 1 (penulisan judul perjanjian):Halaman 11 dari 21 Putusan Perdata Gugatan Nomor 896/Pat.G/2017/PN.JKTSEL.Tertulis : perjanjian kerjasama penyediaan dan pembangunan layanantelekomunikasi berbasis Fixed wireless Access, code division multipleacces, phase 2 pengembangan lokasi watesSesuai PKS PPLT Wates: perjanjian kerjasama penyediaan danpengembangan layanan telekomunikasi (PPLT) berbasi fixed wairelessAccess CDMA phase paket 2 Paket peengembangan lokasi wates.

Wahana bergerak di bidangtelekomunikasi;Bahwa antara PT Wahana dengan PT Telkom telah bekerja samakomonikasi berbasis CDMA dengan Nama produknya Flexi Classy danFlexi Trendy;Bahwa Kewajiban PT. Wahana adalah melaksanakan jaringan danpemeliharaan dan Lokasi pembangunan sarana dan prasarana meliputiWates, Sambi, Gurah dan Ngadiluwih;Bahwa Perjanjian dimulai tahun 2004 dan berakhir tahun 2013;Bahwa Kewajiban PT.

DutaKarya Raya tanggal 29 November 2013;Kuitansi/oukti pembayaran atas belanja barang yang akan diserahkankepada masyarakat berupa pengadaan sapi betina pada kegiatanpengembangan kawasan pertanian terpadu berbasis organik sesuaidengan SPK Nomor 027/944/TAN/2013;Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 921/08345/SPD/2013 tahun 2013 tanggal 26 November 2013;Berita Acara Hasil Verifikasi Nomor 524/420/TAN/2013 tanggal 25Februari 2013;Buku petunjuk teknis kegiatan pengembangan kawasan pertanianterpadu

berbasis organik (PEPADU) tahun 2013;Proposal Gapoktan Darma Jati di Kelurahan Sangkar Agung,Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;Proposal Gapoktan Sari Merta Lestari di Desa Melaya, KecamatanMelaya, Kabupaten Jembrana;Proposal Gapoktan Putra Kerta Santi di Kelurahan Baler Bale Agung,Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2013 namaGapoktan Sari Merta Lestari tanggal 21 November 2013;1 (satu) lembar checklist pemeriksaan ternak sapi tahun 2013

No. 1281 K/PID.SUS/2018* Surat Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan PeternakanKabupaten Jembrana kepada Camat seKabupaten Jembrana Nomor024/112/TAN/2013 tanggal 9 Januari 2013 perihal Calon PelaksanaKegiatan Pepadu Tahun 2013;Surat Keputusan Bupati Jembrana Nomor 277/TAN/2103 tanggal 11April 2013 tentang Penetapan Kelompok Tani Pelaksana KegiatanPengembangan Kawasan Pertanian Terpadu Berbasis Organik diKabupaten Jembrana Tahun Anggaran 2013 beserta lampirannya;Surat Keputusan Kepala Dinas Pertanian

tentang Penetapan Pegawaipada Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan PemerintahKabupaten Jembrana beserta 1 (satu) lembar lampirannya;6 (enam) lembar Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SatuanKerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2013 Nomor1.21 2.01.01 15 41 5 2 tertanggal 6 September 2013 pada OrganisasiDinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan kabupaten Jembranaterkait program peningkatan ketahanan pangan pertanian/perkebunanberupa kegiatan pengembangan kawasan pertanian berbasis

organik;.1 (satu) bendel Kerangka Acuan Kerja (Term of Reperence) satuankerja Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Peternakan KabupatenJembranaterkait program peningkatan ketahanan panganpertanian/perkebunan berupa kegiatan pengembangan kawasanpertanian berbasis organik tahun anggaran 2013 tanggal 17Desember 2012;1 (satu) lembar Data Hasil Survey Lapangan Harga Barang padaPengalu Sapi Bali atas nama WAYAN WINTRA yang beralamat diDesa Perancak, Kecamatan Jembrana tanggal 7 Maret 2013;Hal. 7 dari 14 hal

memasukkan data nama, dan tanggallahir yang berbeda, tetapi akhirnya Pemohon menurut saja yang pentingPemohon bisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang sangatkekurangan, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut akhirnyaidentitas Pemohon berbeda dengan identitas yang sebenarnya;= Bahwa, saat ini Pemohon sedang proses akan mengurus Visa ikutsuami dan untuk itu diperlukan Paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

telah memasukkan data nama dan tanggal lahir yangberbeda tetapi akhirnya Pemohon menurut saja yang penting Pemohonbisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang sangatkekurangan, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut akhirnyaidentitas Pemohon berbeda dengan identitas yang sebenarnya;Bahwa saat ini Pemohon sedang proses akan mengurus Visa ikut Suamdan untuk itu diperlukan Paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

tetapi akhirnya Pemohon menurut saja yang penting Pemohonbisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang sangatkekurangan, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut akhirnyaidentitas Pemohon berbeda dengan identitas yang sebenarnya; Bahwa saat ini Pemohon sedang proses akan mengurus Visa ikut Suamdan untuk itu diperlukan Paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan PasporHalaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 164/Pdt.P/2020/PN Tigsekarang yang telah berbasis

telah memasukkan data nama dan tanggal lahir yangberbeda tetapi akhirnya Pemohon menurut saja yang penting Pemohonbisa bekerja untuk membantu ekonomi keluarga yang sangatkekurangan, sehingga akibat perbuatan Pemohon tersebut akhirnyaidentitas Pemohon berbeda dengan identitas yang sebenarnya;Bahwa Saat ini Pemohon sedang proses akan mengurus Visa ikut Suamdan untuk itu diperlukan Paspor sebagai salah satu syaratadministrasinya, akan tetapi dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis

Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan ataspemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademark danTechnical Information dalam kegiatan produksi dan distribusi produkherbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor di wilayahIndonesia. Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberianhak pemanfaatan /ntangible Property bersifat paket yang meliputi LicensePatent, License Trademark dan Technical Information.

Glkemudian dijual ke perusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksiherbisida berbasis Glyphosate;3) Bahwa berdasarkan dokumen Supplement to report Transfer PricingAnalysis for Monsanto AgChem Manufacturing Affilates Located in AsiaPacific Supplement for PT.

Demikian juga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untukproduk herbisida berbasis Butachior.7.4.

Glkemudian dijual ke perusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksiherbisida berbasis Glyphosate.c) Besarnya RoyaltiRoyalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas License Patent,License Trade Mark dan Technical Information yang digunakan dalammemproduksi herbisida yang berbasis G/yphosate dan berbasis Butachlor.Royalti yang dibayarkan adalah sebesar 2% dari net sales produk herbisidayang berbasis Glyposate dan herbisida berbasis Butachlor.d) Penerapan Prinsip KewajaranSesuai Pasal 17 ayat (1) PER43

Hal inikarena brand image terhadap merek dagang Roundup telah dikenalmasyarakat sehingga tanpa trade mark tersebut produk yang dihasilkanWajib Pajak tidak mungkin diterima baik oleh masyarakat;f) Kewajaran Nilai Imbalan RoyaltiBerdasarkan keterangan Wajib Pajak dalam BAPK tanggal 14 Januari 2010dinyatakan bahwa Royalti yang dibayarkan adalah sebesar 2% dari net salesproduk herbisida yang berbasis Glyposate dan herbisida berbasis Butachlor.Hal ini sesuai dengan TP Analysis tahun 2007 yang menyebutkan

Terkait Dengan Proses Penganggaran Bahwa pada akhir November 2009, GAMAWAN FAUZI selaku MenteriDalam Negeri mengirimkan surat kepada Menteri Keuangan dan KepalaBadan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) No.471.13/4210.A/SJ perihal usulan pembiayaan pemberian Nomor IndukKependudukan (NIK) dan penerapan KTP berbasis NIK secara nasional.Dalam surat tersebut GAMAWAN FAUZI meminta kepada MenteriKeuangan dan Kepala Bappenas untuk merubah sumber pembiayaanproyek penerapan KTP berbasis NIK yang semula

Dalampertemuan itu Terdakwa dan IRMAN meminta kepastian kesiapan anggaranuntuk proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTPElektronik). Selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada SETYAHal 6 dari 151 Puts.

Dalam pertemuan tersebut SETYA NOVANTO menyetuyjuiPAULUS TANNOS dan VINCENT COUSIN untuk menjadi penyedia chip,percetakan kartu dalam proyek penerapan KTP berbasis NIK secaranasional (KTP Elektronik).Bahwa untuk menghadapi pelelangan pekerjaan pengadaan dan penerapanKTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) tahun anggaran 20112012 agar dimenangkan oleh salah satu konsorsium yang terafiliasi denganTerdakwa, kemudian Terdakwa diminta oleh IRMAN untuk langsungHal 62 dari 151 Puts.

Pengadaan Blangko KTP berbasis Chip:a) Pengadaan Blangko KTP Elektronikb) Personalisasi KTP Elektronikc) Penerbitan dan Distribusi KTP2.

Adapun harga wajar atau harga riilpelaksanaan proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTPElektronik) 20112012 berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam RangkaPenghitungan Kerugian Keuangan Negara yang dilakukan ahli dariBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Republik IndonesiaNomor : SR338/D6/01/2016 tanggal 11 Mei 2016 atas Perkara DugaanTindak Pidana Korupsi Pengadaan Paket Penerapan KTP Berbasis NIKsecara Nasional tahun 20112012 pada Kementerian Dalam NegeriRepublik Indonesia sejumlah

Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran). ---------14. 1 (satu) pcs. Toolkits Jaringan merk Kenmaster. ------------------------------15. 2 (dua) Roll. Kabel Belden. ----------------------------------------------------------16. 3 (tiga) Box. Connector. --------------------------------------------------------------17. 2 (dua) pcs. AC (2 PK). ---------------------------------------------------------------18. 1 (satu) pcs.

GOTO Tiga veaningeI Finger Print 4 unit l 27.000.000. 270,000 Tidak berfungsi8. e LMS + bahan ajar : 15.000.000. 5.000.000 Tidak berfungsi, Free Free Tidak berfungsie Paket Aplikasi Sekolah Free 15.000.000, Tidak berfungsie Digital Resource for LMS 15.000.000.e Suplemen PAS : : Bahan ajar berbasis TIK 15.000.000. 15.000.000, Tidak berfungsioctkide tg 10,000,000, 10:000.000,.

Bahan Ajar Berbasis TIK (Software Pembelajaran). 14. 1 (satu) pcs. Toolkits Jaringan merk Kenmaster. 15. 2 (dua) Roll. Kabel Belden. 16. 3 (tiga) Box. Connector. 17. 2 (dua) pes. AC (2 PK). 18. 1 (satu) pcs. Software perpustakaan digital (ELips). Dan 19 Suratsurat yang dijadikan sebagai barang bukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Bahan ajar berbasis TIK (software pembelajaran) pcs; D. Pendukung lainnya : 1. Toolkits jaringan pes; 2. Kabel belden 2 roll; 3. Connector 3 box; 4. AC (2 PK) 2 pes; 5. Teralis : 22222 222 nnn nnn nnn nn nnn nnn cnn nnn ncn necesa. Jendela lab.komputer 30 pcs; b. Pintu lab.komputer 2 pcs; Halaman 25 dari 43 halaman.26c. Jendela kantor 10 pcs; 6. Tambah daya pes; 7. Jasa instalasi pcs; 8.

Pintu masuk/ finger print : tidak efektif karena tidak berbasis jaringan sehinggatidak dapat terkoneksi langsung ke PAS dan jumlahnya juga terlalu banyak jikadibandingkan dengan jumlah siswa yang ada; 5.

Bahan Ajar Berbasis TIK(Software Pembelajaran). 14. 1 (satu) pes. Toolkits Jaringan merkKenmaster. 15. 2 (dua) Roll. Kabel Belden.16. 3 (tiga) Box. Connector.17. 2 (dua) pes. AC (2 PK).18. 1 (satu) pes. Software perpustakaan digital(ELips). Dan19. Suratsurat yang dijadikan sebagai barangbukti yang terlampir dalam berkas perkara.

Glyphosate dan herbisida yang berbasis Butaclhor.Sedangkan berdasarkan data/informasi dari bagian produksi diketahui bahwapatent atas Glyphosate sudah kadaluarsa (expired) sejak tahun 2000.

Berdasarkan penjelasanTermohon Peninjauan Kembali (Semula Pemohon Banding) yangdituangkan dalam Berita Acara Permintaan Keterangan (BAPK),royalti dibayarkan atas License Patent, License Trade Mark danTechnical Information yang digunakan dalam memproduksi herbisidayang berbasis Glyphosate dan herbisida yang berbasis Butachlor.Namun, berdasarkan data/informasi dari bagian produksi diketahuibahwa paten atas Glyphosate sudah kadaluarsa (expired) sejaktahun 2000.

Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan ataspemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademark danTechnical Information dalam kegiatan produksi dan distribusi produkherbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasis Butachlor diwilayah Indonesia.

Gl kemudian dijual ke perusahaanafiliasisebagai bahan baku produksi herbisida berbasis Glyphosate.c) Besarnya RoyaltiRoyalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas License Patent,License Trade Mark dan Technical Information yang digunakandalam memproduksi herbisida yang berbasis Glyphosate danberbasis Butachlor.

Glyposatedan herbisida berbasis Butachlor.

www.indolottery.com menggunakan username : kerekcity dan password :rico141; danwww.jettoto.net menggunakan username :Bahwa terdakwa Rico Friyansyah bin Mukayat mengetahui perjudian onlineberbasis website dari grup facebook dengan nama "paito warna dalam groupfacebook tersebut muncul linklink perjudian online pada kolom komentarselanjutnya terdakwa Rico Friyansyah bin Mukayat mengikuti langkalangkayang ada pada tampilan tersebut.Bahwa perjudian online yang dilakukan terdakwa Rico Friyansyah binMukayat yang berbasis

Bahwa uang yang terdakwa Rico Friyansyah bin Mukayatgunakan untukmelakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp.15.000.000,, bahwa uang Rp. 15.000.000, terdakwa Rico Friyansyah binMukayat peroleh dari:a. Rp. 5.000.000, milik terdakwab.

angkakeluar; www.indolottery.com;(1) 2 angka @Rp 1.000, dapat Rp 100.000, bila tembus atau angkakeluar;(2) 3 angka @Rp 1000 dapat Rp 1.000.000, bila tembus atau angkakeluar;(3) 4 angka @Rp 1000 dapat Rp 10.000.000, bila tembus atau angkakeluar; www.jettoto.net.(1) 2 angka @Rp 1.000, dapat Rp 70.000. bila tembus atau angka keluar;(2) 3 angka @Rp 1000 dapat Rp 400.000, bila tembus atau angka keluar;(3) 4 angka @Rp 1000 dapat Rp 3.000.000, bila tembus atau angkakeluar; Bahwa perjudian online toto gelap berbasis

Rico Friyansyah bin Mukayatdengan fasilitas mbaking BCA username : arjo99 password : 220395.Bahwa uang yang terdakwa Rico Friyansyah bin Mukayatgunakan untukmelakukan perjudian online berbasis website tersebut adalah sejumlah Rp.15.000.000,, bahwa uang Rp. 15.000.000, terdakwa Rico Friyansyah binMukayat peroleh dari:a. Rp. 5.000.000, milik terdakwab.

angkakeluar;www.indolottery.com;(1) 2 angka @Rp 1.000, dapat Rp 100.000, bila tembus atau angkakeluar;(2) 3 angka @Rp 1000 dapat Rp 1.000.000, bila tembus atau angkakeluar;(3) 4 angka @Rp 1000 dapat Rp 10.000.000, bila tembus atau angkakeluar;www.jettoto.net.(1) 2 angka @Rp 1.000, dapat Rp 70.000, bila tembus atau angka keluar;(2) 3 angka @Rp 1000 dapat Rp 400.000, bila tembus atau angka keluar;(3) 4 angka @Rp 1000 dapat Rp 3.000.000, bila tembus atau angkakeluar;Bahwa perjudian online toto gelap berbasis

spesifikasi EKTP sebagaimanaPeraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 06 Tahun 2011. tentang spesifikasiperangkat keras, perangkatlunak dan blangko kip berbasis nik secara nasional,spesifikasi blangko kartu tanda penduduk berbasis nomor induk kependudukansecara nasional, yaitu saksi temukan fakta pada warna cetakan pudar, jenishuruf berbeda, warna huruf terlalu tebal/nitam, dan bahan blanko terbuat dansebagaimana Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 06 Tahun 2011, tentangspesifikasi perangkat keras, perangkat

Iunak dan blangko ktp berbasis nikHalaman 16 dari 28 Putusan Nomor 227/Pid.Sus/2016/PN Mrbsecara nasional, spesifikasi blangko kartu tanda penduduk berbasis nomorinduk kependudukan secara nasional. sehingga menurut saksi barang tersebutadalah EKTP ASLI, 1 (satu) lembar EKTP diduga palsu atas nama HARMONINIK: 150804490190002. dengan status perkawinan KAWIN", Setelah saksilapisan kertas karton yang di lapis / pres plastik, dan tidak ada hologram padahalaman muka, sehingga menurut saksi barang tersebut

Setelah saksi amati, saksi periksa, saksi teliti secaravisual terhadap EKIP tersebut, saksi berpendapat bahwa EKTP tersebutTIDAK memenuhi spesifikasi EKTP sebagaimana Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor Q6 Tahun 2011, tentang spesifikasi perangkat keras, perangkatlunak dan blangko ktp berbasis nik secara nasional, spesifikasi blangko kartutanda penduduk berbasis nomor induk kepervdudukan secara nasional, yaitusaksi temukan fakta pada warna cetakan pudar, jenis huruf berbeda, warnahuruf terlalu tebal

nik secara nasional, spesifikasi blangko kartu tandapenduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional , yaitu saksitemukan fakta pada warna cetakan pudar, jenis huruf berbeda, warna hurufterlalu. tebal/nitam. dan bahan blanko terobuat dari lapisan kertaskarton yang di lapis / pres plastik , dan tidak ada hologram pada halaman muka,sehingga menurut saksi barang tersebut adalah EKTP TIDAK ASLI/ PALSU, 1(satu) lembar EKTP' diduga palsu) atas nama LATIFAH NIK:1508041002190001, Setelah saksi

amati, saksi periksa, saksi teliti secara visualterhadap EKIP tersebut, saksi berpendapat bahwa EKITP tersebutTIDAK memenuhi spesifikasi EKTP sebagaimana Peraturan Menteri DalamNegeri Nomor 06 Tahun 2011, tentang spesifikasi perangkat keras, perangkatlunak dan blangko kip berbasis nik secara nasional, spesifikasi blangko kartutanda penduduk berbasis nomor induk kependudukan secara nasional, yaitusaksi temukan takta pada warna cetakan pudar, jenis huruf berbeda, warnahuruf terlalu tebal/nitam, dan

No. 136 PK/PID.SUS/2015Pedesaan pada tahun 2007, selanjutnya pihak Asosiasi Lembaga SimpanPinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM) menindaklanjuti dengan mengajukanSurat Permohonan Nomor 004/ASOSMTL/TALA/II/07 tertanggal 15 Februari2007, yang isinya adalah agar dapat diikutsertakan dalam program bantuanpenguatan modal bagi Lembaga Ekonomi Mikro Pedesaan pada anggarantahun 2007 permohonan tersebut dibuat dan ditandatangani oleh Ir.

Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 953.A Tahun 2007 tentangPemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM)Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2007;Hal. 25 dari 36 hal. Put. No. 136 PK/PID.SUS/20152. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPemberian Dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, BelanjaBagi Hasil, Bantuan Keuangan Dan Belanja Tidak Terduga KabupatenTanah Laut;3.

DEVIKESUMAWARDANI, SH. tertanggal 28 Desember Nomor 36 tentangPernyataan Keputusan Rapat Pendirian Asosiasi Lembaga SimpanPinjam Berbasis Masyakarat Mitra Tanah Laut;10. Surat Undangan yang dibuat Pengurus Asosiasi LSPBM Mitra TanahLaut Nomor 003/ASOSMTL/TALA/I/08 tertanggal 08 Januari 2008 yangditujukan kepada Pengurus LSPBM dan Pengawas LSPBM mengenaiRapat Anggota Tahunan Tahun Buku 2007 Asosiasi LSPBM Mitra TanahHal. 26 dari 36 hal. Put.

Surat Keputusan Bupati Tanah Laut Nomor 953.A Tahun 2007 tentangPemberian Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat (LSPBM)Mitra Tanah Laut Kabupaten Tanah Laut Tahun Anggaran 2007;2. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 5 Tahun 2007 tentang Tata CaraPemberian dan Pertanggungjawaban Hibah, Bantuan Sosial, BelanjaBagi Hasil, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga KabupatenTanah Laut;3.

Devi Kesumawardani, SH., Nomor 36,tanggal 28 Desember 2006, tentang Pernyataan Keputusan RapatPendirian Asosiasi Lembaga Simpan Pinjam Berbasis Masyarakat MitraTanah Laut, Asosiasi LSPBM dibentuk sebagai lembaga yang bertujuanuntuk menyelenggarakan kerja sama antar LSPBM secara demokratisdan sebagai jasa keuangan pendukung, yang mana para LSPBM dapatmelakukan pinjaman dana kepada asosiasi;Hal. 31 dari 36 hal. Put.

Sang HyangSeri (Persero) untuk melaksanakan Gerakan Peningkatan ProduktivitasPangan Berbasis Korporasi (GP3K) untuk mencapai target produksi berasnasional surplus sebesar 10 juta ton pada tahun 2014 yang dilakukan secarabertahap dan dana untuk pelaksanaan Program GP3K tersebut dipinjam daridana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) masingmasing BadanUsaha Milik Negara.

Sang Hyang Seri (Persero) pada poin 3 menyebutkan Kegiatan GP3Kadalah program kemitraan yang berbasis koorporasi antara perusahaandengan petani/kelompok tani dengan prinsip saling memerlukan, salingmemperkuat dan saling menguntungkan, berlandaskan pada PP No. 44Tahun 2006 dimana PT. Sang Hyang Seri (Persero) sebagai perusahaanpembimbing dan petani/kelompok tani sebagai yang dibimbing.Bahwa sesuai Surat Direksi PT.

Perkebunan Nusantara ill(Persero) menyediakan dana untuk penyaluran Dana Kemitraan ProgramGerakan Peningkatan Produktivitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K)masa tanam 2012 s/d 2013 yang akan diberikan kepada PT. Sang HyangSeri (Persero) sebesar Rp. 10.000.000.000, (sepuluh milyard rupiah).Bahwa pada Tahun 2012 PT. Sang Hyang Seri (Persero) melaksanakanProgram Kemitraan Bina Lingkungan (PKBL) dengan Mitra Binaan(Kelompok Tani) yang berlokasi pada PT.

Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :1589/SHS.01/VIV/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal PenugasanPelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagaiPelaksanaan GP3K.Foto Copy Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMNdalam rangka Pelaksanaan Program Gerakan PeningkatanProduktifitas Pangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT.Perkebunan Nusantara Ill (Persero) dengan PT.

Sang Hyang Seri (Persero) Nomor :1589/SHS.01/VI/2011 tanggal 25 Juli 2011 Perihal PenugasanPelaksanaan Kawalan Pangan Terintegrasi (KPT) sebagaiPelaksanaan GP3K.Foto Copy Perjanjian kerja sama Pelaksanaan Sinergi BUMN dalamrangka Pelaksanaan Program Gerakan Peningkatan ProduktifitasPangan Berbasis Korporasi (GP3K) antara PT. Perkebunan Nusantaralll (Persero) dengan PT.

Brayan Darat II Medan.Bahwa pada awalnya Tergugat telah beberapa kali mengajukan penawarkanjasa Pembangunan system timbangan berbasis computer kepadaPenggugat.Bahwa pengajuan permohonan penawaran oleh Tergugat diterima olehPenggugat PT.

Mutiara Laut Abadi dan selanjutnya pada tanggal 13 Maret2017 Penggugat dengan tergugat sepakat untuk mengadakan kerja samapengadaan System Timbangan Automatisai berbasis IT diperusahaanPenggugat.Bahwa dengan kesepakatan tersebut, pada tanggal 02 Maret 2017 antaraPenggugat dengan Tergugat telah menadatangani Kontrak kerja dengan nilaikontrak sebesar Rp. 80.000.000, (delapan puluh juta rupiah) dengan jangkawaktu pengerjaan 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal 20 Maret 2017sampai dengan 09 April 2017

Upah 8 orang karyawan (selama empat bulan) untuk percobaanpengoperasian system komputerisasi dengan biaya sebesar Rp.78.400.000,Jumlah Rp.178.200.000,(Seratus jutuh puluh delapan juta dua ratus riburupiah).Kerugian immateril :Bahwa akibat tidak selesainya perjanjian kerja yang telah dilakukan olehTergugat tersebut, Ssementara Perusahaan Penggugat sudah harusmenggunakan System Timbangan Automatisai berbasis IT dimaksudmenyebabkan aktifitas dan proses produksi di Perusahaan Penggugatmenjadi terganggu

memeriksa dan mengadili perkara gugatan ini ;Berdasarkan halhal tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugatmohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan agar berkenan kiranya untukmemanggil pihakpihak pada suatu waktu, memeriksa dan mengadili perkara ini,dengan memutuskan sebagai berikut :1.2.Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag)tersebut;Menyatakan demi hukum, bahwa Kontrak Kerja pengadaan SystemTimbangan Automatisai berbasis

,~~,~,~,~~Bahwa Tergugat tetap memungkiri dan membantah kerasgugatan Penggugat seluruhnya kecuali yang dengan tegas diakui olehTergugat dibawah ini ;Bahwa Tergugat mohon kehadapan Majelis Hakim Pengadilan NegeriMedan agar apa yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas dianggap jugatelah diulangi dalam pokok perkara ini ;Bahwa benar Tergugat telah menandatangani kontrak kerjapengadaan system timbangan Automatis berbasis IT diperusahaanPenggugat dengan nilai kontrak sebesar Rp. 80.000.000, (delapan

bantaran dan badan sungai dengan tetapmengikuti kaedahkaedah pengelolaan sungai , tidak mengganggu aliranair, tidak menimbulkan erosi serta pencemaran maka PemerintahKabupaten Jombang memberikan bantuan keuangan kepada desa untukProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas berbasispartisipatif ;e Bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Jombang Nomor188.4.45/192/415.10.10/2010 tanggal 08 Nopember 2010 tentang1Persetujuan Bantuan Keuangan Kepada Desa Untuk ProgramPengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas Berbasis

Kelompok Masyarakat);Bantuan Keuangan merupakan dana milik desa yang digunakan untukmembiayai kegiatan Pokmas yang ada;Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Jatigedong Kecamatan PlosoNomor : 188/017/415.60.02/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentangPermohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2010, bahwaPOKMAS Jatigedong menggunakan bantuan dana untuk kegiatanBudidaya Ternak Kambing Tahun 2010 ;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bantuan keuangan dalamProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas Berbasis

menyelenggarakanadministrasi pemerintahan desa yang baik, melaksanakan danmempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan desa;Bahwa berdasarkan Surat Kepala Desa Jatigedong Kecamatan PlosoNomor : 188/017/415.60.02/2010 tanggal 15 Nopember 2010 tentangPermohonan Pencairan Bantuan Keuangan Desa Tahun 2010, bahwaPOKMAS Jatigedong menggunakan bantuan dana untuk kegiatanBudidaya Ternak Kambing Tahun 2010 ;Bahwa pada tanggal 14 Desember 2010, bantuan keuangan dalamProgram Pengamanan Tanggul Sungai Kali Brantas Berbasis

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab. Jombang TA 2010;Hal. 7 dari 13 hal. Put.

Bupati No. 188.4.45/192/415.10.10/2010, tentang persetujuan bantuankeuangan kepada Desa untuk program pengamanan tanggul Sungai kaliBrantas berbasis partisipatif di Kab.

berbasis Butachlor di wilayah Indonesia.Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberianhak pemanfaatan intangible property bersifat paket yangmeliputi License Patent, License Trademark dan TechnicalInformation.

) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikanhak paten oleh Monsanto Company atas produk bermerekRoundUp dalam proses keberatan, baik itu License Patent,License Trademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untukproduk herbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada(daluarsa) sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untukHalaman 22 dari 34 halaman.

Putusan Nomor 1730/B/PK/PJK/20167. 2.7.3.Trademark dan Technical Information dalam kegiatanproduksi dan distribusi produk herbisida berbasis Glyphosatedan herbisida berbasis Butachlor di wilayah Indonesia.Berdasarkan agreement dapat disimpulkan bahwa pemberianhak pemanfaatan intangible property bersifat paket yangmeliputi License Patent, License Trademark dan TechnicalInformation.

Darifakta tersebut terlinat bahwa eksistensi License Patent untukproduk herbisida berbasis glyphosate sudah tidak ada(daluarsa) dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.

Gl kemudian dijual ke perusahaan afiliasisebagai bahan baku produksi herbisida berbasisGlyphosate.c) Besarnya Royalti;Royalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas LicensePatent, License Trade Mark dan Technical Information yangdigunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasisGlyphosate dan berbasis Butachlor.

Sesuai License Agreement diketahui bahwa royalti dibayarkan ataspemberian hak pemanfaatan License Patent, License Trademarkdan Technical Information dalam kegiatan produksi dan distribusiproduk herbisida berbasis Glyphosate dan herbisida berbasisButachlor di wilayah Indonesia. Berdasarkan agreement dapatdisimpulkan bahwa pemberian hak pemanfaatan intangibleproperty bersifat paket yang meliputi License Patent, LicenseTrademark dan Technical Information.

4) Wajib Pajak tidak menyampaikan dokumen kepemilikan hakpaten oleh Monsanto Company atas produk bermerek RoundUpdalam proses keberatan, baik itu License Patent, LicenseTrademark maupun License Agreement.5) Berdasarkan penelitian, eksistensi License Patent untuk produkherbisida berbasis glyphosphate sudah tidak ada (daluarsa)sejak Tahun 2000 dan tidak relevan untuk dibayarkan royaltiberdasarkan prinsip willing to pay.

(halaman 4 TP Documentation);6) Eksistensi License Patent produk herbisida berbasis Butachlortidak dapat diyakinkan karena tidak terdapat bukti kepemilikanatas License Paten produk tersebut, sehingga tidak terdapatbukti yang jelas atas teknologi informasi apa yang dimanfaatkanuntuk produk herbisida berbasis Butachlor.7) Eksistensi Technical Information untuk produk herbisidaberbasis glyphosphate sudah tidak relevan untuk dibayarkanHalaman 22 dari 33 halaman Putusan Nomor 1803 B/PK/PJK/2016royalti

Demikian juga tidak terdapat bukti yang jelasatas teknologi informasi apa yang dimanfaatkan untuk produkherbisida berbasis Butachlor.8. 4.

Gl kemudian dijual keperusahaan afiliasi sebagai bahan baku produksi herbisidaberbasis Glyphosate.c) Besarnya RoyaltiRoyalti dibayarkan ke Monsanto Company USA atas LicensePatent, License Trade Mark dan Technical Information yangdigunakan dalam memproduksi herbisida yang berbasisGlyphosate dan berbasis Butachlor.

Saksi SULASTRI Binti UT MARHAJIS, bersumpah di depan persidanganmenerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P Zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten

Saksi NENENG SUSENI Binti HERMAN ZAIN, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dengan menabung di KoperasiSimpan Pinjam yang berbasis Syariah bernama Khatulistiwa SuryaMandiri dengan alamat Jalan P zainudin Dusun Indralaya RT 14,Desa Sandai, Kecamatan sandai, Kabupaten

Saksi PONI TIA PORI Alias PONI Binti VOJO RIVAL, bersumpah di depanpersidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya

ABDUL KADIR bersumpah didepan persidangan menerangkan pada pokoknya:Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan;Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar;Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai

Bahwa Saksi dalam keadaan sehat dan dapat memberikan keterangandi depan persidangan; Bahwa Saksi pernah diperiksa dikepolisian dan menyatakan bahwaketerangan yang diberikan adaalah benar; Bahwa yang Saksi ketahui sehubungan dana nasabah yang tidakdapat dicairkan di Koperasi simpan pinjam yang berbasis syariah yangbernama Khatulistwa Surya Mandiri yang beralamat di Jalan P.Zainudin Dusun Indralaya RT 14 Desa Sandai Kecamatan Sandai Kab.Ketapang Kalimanatan Barat; Bahwa Saksi bertugas sebagai dewan

Penggugat;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan Nomor 32/LSCO/Lit/Pdt.G/IX/2019 tertanggal 18 September 2019, yang diterima dan didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 19 September2019 dalam Register Perkara Perdata Nomor 592/Pdt.G/2019/PN Jkt.Utr, telahmengemukakan halhal sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat adalah perseorangan yang memiliki Kompetensi di bidanganalisis dan penagihan dalam sistem financial technology (fintech)/ jasakeuangan berbasis

informasi kepada nasabah melalui aplikasi sebagaimanaPasal 1 angka 6 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis TeknologiInformasi;Bahwa Tergugat Il merupakan mantan Direktur PT.

Hal inidengan tegas diatur didalam Peraturan Presiden RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Daftar Bidang UsahaTertutup dan Bidang Usaha Terbuka Dengan Persyaratan diBidang Penanaman Modal (Perpres 44/2016) dan PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK.01/ 2016 tentangLayanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi(POJK 77/2016);Pasal 2 POJK 77/2016:1) Penyelenggara (Penyelenggara layanan pinjam meminjamuang berbasis teknologi informasi yang selanjutnya disebutPenyelenggara

tehnologi, Ssedangkan Tergugat adalahpenyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasikepada nasabah melalui aflikasi sebagaimana Pasal 1 angka 6 PeraturanOtoritas Jasa Keuangan Nomor 77/POJK. 01/2016, tentang Layanan PinjamMeninjam Uang Berbasis Teknologi Informasi, sedangkan Tergugat II adalahmantan Direktur PT.

Barracuda FintechIndonesia melakukan tindakan hukum berupa pembuatan danpenandatanganan Perjanjian Bisnis antara Penggugat dengan Tergugat ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tulisan P1, P2 dan P3, telah dapatdibuktikan adanya suatu fakta hukum bahwa antara Penggugat (sebagai pihakyang memiliki kompetensi di bidang analisis dan penagihan dalam sistemFinancial Technologi (fintech)/jasa keuangan berbasis teknologi) denganTergugat (PT.

Agustus 1992;Bahwa, Pemohon pernah bekerja di Luar Negeri dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis

dan memiliki pasporNomor AR 024807 yang diterbitkan oleh Kantor Imigrasi Blitar, dimanaIdentitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitu nama KUSUMA EKAPRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus 1988;Bahwa, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyataberbeda dengan lIdentitas Pemohon yang tercantum dalam dataHal 5 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgdata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyasistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis

Bahwa, benar Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebutternyata berbeda dengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumen yang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanyaHal 6 dari hal. 9, Penetapan Nomor 242/Pat.P/2019/PN Tlgsistim pengurusan Paspor sekarang yang telah berbasis geometrik maka akantetap terkoreksi sidik jari yang sama yang telah ada di Kantor Imigrasiberdasarkan data Paspor Lama, sehingga paspor tidak bisa diperpanjang ;Menimbang, bahwa dari faktafakta

berdasarkan bukti P8 ternyata Pemohon pernahbekerja di Luar Negeri dan memiliki paspor Nomor AR 024807 yang diterbitkanoleh Kantor Imigrasi Blitar, dimana Identitas Pemohon tertulis dan terbaca yaitunama KUSUMA EKA PRATIWI; Tempat/tanggal lahir: Tulungagung/21 Agustus1988, Identitas Pemohon yang tercantum dalam Paspor tersebut ternyata berbedadengan Identitas Pemohon yang tercantum dalam datadata/dokumendokumenyang Pemohon miliki lainnya dan dengan adanya sistim pengurusan Pasporsekarang yang telah berbasis