Keputusan Bupati tersebut cacad hukum karena bertentangandengan Perda nomor 20 tahun 2002 dan Juklak Perda nomor 116 tahun 2003,yaitu untuk bisa melamar pegawai BPR BKK umur setinggitingginya 35tahun, sedangkan Triyanti Heri Susanti saat melamar sudah berusia 36 tahunlebih 2 bulan, kalaupun pada saat itu Kabag Perekonomian menerima TriyantiHerisusanti menjadi pegawai juga cacad hukum (Administrasi Negara), hanyakarena tekanan politik dan tekanan penguasa tetapi tetap cacad hukum karenamelanggar Peraturan

Karena dasar awal sejak melamar sudah cacadadminitrasi dan cacad hukum maka suratsurat yang timbul yang bersangkutandengan kepegawaian Triyanti Herisusanti tidak bisa dipergunakan sebagaidasar untuk melakukan gugatan karena sudah cacad hukum.

Kontrak Tanpa Nomor dan Meterai Cukup.Penandatanganan kontrak saudara Triyanti Herisusanti Cacad hukum karenatidak bernomor dan tidak bermeterai cukup, berarti kepegawaian kontrakSaudara Triyanti Herisusanti cacad sehingga tidak bisa digunakan sebagaidasar gugatan di Peradilan Tata UsahaNegara; 2b.Tuntutan penggugat tidak berdasarkan hukum; Tuntutan Saudara Triyanti Herisusanti sesuatu hal yang tidak mungkinterpenuhi, karena sesuai dengan perjanjian kontrak kerja hanya 1 tahun danHalaman 13 dari

Karena cacad hukum adalah berasal dari Penggugat, mulai dari umur sudahmelanggar Perda, kontrak tanpa meterai, dibawah tekanan politik, makaSaudara Triyanti yang harus mengembalikan ke kas daerah. Seharusnyahabis kontrak sudah harus keluar, tapi dengan tekanan dan ancaman makapimpinan tidak berani berbuat tegas.

Jawaban gugatan 2c;Selain cacad hukum administrasi kepegawaiannya, pada saat melakukan masapercobaan Saudara Triyanti Herisusanti pada tanggal 13 Oktober 2004melakukan pelanggaran yang mengakibatkan kerugian bank sebesar Rp4.500.000, (Empat juta lima ratus ribu rupiah).

Menyatakan jual beli antara Tergugat 1 dengan Tergugat 2 danTergugat 3 adalah jual beli yang cacad hukum sehingga tidak memilikikonsekuensi hukum apapun;4. Menetapkan membatalkan perjanjian jual beli antara Para Tergugatyang dilakukan dihadapan Turut Tergugat 2;5. Menghukum Tergugat 1 untuk mengosongkan objek sengketa yangmasuk dalam area/tanah milik Penggugat seluas 1 m? x 20,30 m?;6.

Nomor1311 K/Pdt/1983 tersebut sehingga tidak ada alasan yang kuat JudexFacti menyatakan gugatan Pemohon Kasasi tidak dapat diterima karenamengandung cacad formil dalam bentuk p/urium litis consortium,Bahwa essensi yang menjadi dasar gugatan Pemohon Kasasi adalahadanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh ParaTerbanding yang melakukan jual beli atas tanah mereka namun objekjual beli tersebut sebagian tanahnya yaitu tanah seluas 1 m x 21,30 m =23 m?

Pihak ketiga yang tidak terlibat dalampersetujuan tersebut tidak dapat menuntut pembatalan ataumengajukan tuntutan wanprestasi, berdasarkan pertimbangan tersebutdi atas, maka gugatan Penggugat mengandung cacad diskualifikasikarena yang bertindak sebagai Penggugat tidak mempunyai hak untukitu (vide: Salinan Putusan halaman 26);Bahwa memang benar didalam ketentuan Pasal 1340 KUHPerdata,ditegaskan perjanjian hanya mengikat pada pihakpihak yang membuatperjanjian tersebut, hal itu memberikan konsekuensi

(salinan putusan halaman 25);Bahwa mencermati dasar pertimbangan Judex Facti yang salingbertolak belakang tersebut, yaitu pada satu sisi menerima eksepsi ParaTermohon Kasasi atas dasar gugatan Pemohon Kasasi cacad formildalam bentuk gugatan kurang pihak (plurium litis consortium)sedangkan pada sisi yang lain sebaliknya Judex Facti menegaskanbahwa Pemohon Kasasi adalah pihak yang tidak memiliki hak sebagaiPenggugat (cacad diskualifikasi), fakta ini jelas merupakan suatupertimbangan hukum yang bersifat

kontradiktif dan menyesatkan;Bahwa dengan dinyatakannya Pemohon Kasasi sebagai pihak yangtidak memiliki hak (cacad diskualifikasi) sebagai Penggugat dalamperkara a quo, maka sudah barang tentu menggugurkan essensieksepsi gugatan Pemohon Kasasi kurang pihak dalam bentuk pluriumlitis consortium yang telah dikabulkan oleh Judex Facti tersebut.

adalah cacat dan dapat dibatalkan demi hukum ;Bahwa terdapatnya cacad yuridis dalam SHM No. 4299/1995 tanggal 17November 1995 dengan luas 2780 MZ?

atas nama tergugat 1 (I Sukra) terhadap tanah sengketaadalah cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menyatakan hukum akte Hibah no. 03/Kec.

Blahbatuh/1995 tanggal 24Oktober 1995 adalah cacad yuridis dan tidak mempunyai kekuatanhukum yang mengikat ;Menyatakan hukum sita jaminan atas tanah sengketa adalah sah danberharga;Menghukum Tergugat3 untuk mencabut dan membatalkan Sertifikat HakMilik No. 1152/Desa Saba tanggal 9 September 1996, SU.No. 4299/1995tanggal 17 November 1995 dengan luas 2780 M* atas nama Sukraterhadap tanah sengketa karena tidak sah dan cacad yuridis ;Menghukum Tergugat1 ( Sukra) dan tergugat 2 ( Wayan Mudra) untukmencabut

Blahbatuh/1995tanggal 24 Oktober 1995 karena tidak sah dan cacad yuridis ;Menghukum Tergugat 1 dan Tergugat 2 atau siapa saja yangmendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan tanah sengketadalam keadaan baik dan lasia kepada para penggugat bilamana perludalam penyerahannya agar dibantu oleh alat negara (polisi) ;Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbulsemestinya dengan cara tanggung menanggung ;Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Negeri Gianyar tanggal31 Mei 1997 No

pembebasan daripembayaran Retribusi Pasar selama 3 (tiga) tahun, dan untuk ini diaturtersendiri dengan Acara Serah Terima;Surat Pemegang Hak Pakai No. 028/12 tertanggal 17 Juni 2004 bertentangandengan fakta yang terjadi, karena Surat Hak Pakai tersebut secara hukum tidakdapat diwariskan dan perolehannya tanpa melalui prosedur dan persyaratan yangbenar, karena Tergugat (dalam Rekonpensi) maupun orang tuanya tidak pernahmembangun, menempati dan membayar pajak Warung Sari Rasa sehinggaharus dinyatakan Cacad

dan Tidak Mempunyai Kekuatan Hukum;Perjanjian Sewa Warung Sari Rasa antara Penggugat (dalam Rekonpensi)dengan orang tua Tergugat dalam Rekonpensi (Pak Juwariyah alias ZainalAbidin) adalah bertentangan dengan hukum, sebab subjek dalam Perjanjian Sewatersebut (Pihak yang menyewakan) adalah bukan sebagai pemilik (yang berhakmenyewakan) dan objek dalam Perjanjian Sewa tersebut (tanah dan bangunanWarung Sari Rasa) bukan merupakan objek yang dapat disewakan sehinggaharus dinyatakan Cacad dan Tidak Mempunyai

Rasa antara Tergugat (dalamRekonpensi) dengan Penggugat (dalam Rekonpensi) tertanggal 28 Januari 2002yang berakhir tanggal 28 Januari 2006 adalah merupakan Perjanjian yang siasiaatau Perjanjian yang Tidak Bermanfaat, hal tersebut disebabkan subjek dalamPerjanjian Sewa tersebut (Pihak yang menyewakan) adalah bukan sebagaipemilik (yang berhak menyewakan) dan objek dalam Perjanjian Sewa tersebut(tanah dan bangunan Warung Sari Rasa) bukan merupakan objek yang dapatdisewakan sehingga harus dinyatakan Cacad

Sari Rasa),ternyata merupakan surat yang pembuatannya tidak dilandasi hukum dan alasanalasan yang jelas serta tidak ada persetujuan dari DPRD, sehingga tidak perludipertimbangkan dan harus dikesampingkan;Maka Surat Hak Pakai No. 028/12 tertanggal 17 Juni 2004 dan Perjanjian SewaMenyewa antara Tergugat (dalam Rekonpensi) dengan Penggugat (dalam Rekonpensi)tertanggal 28 Januari 2002 yang berakhir tanggal 28 Januari 2006 serta Surat tertanggal16 Januari 2007 No.007/16/424.057/2007 harus dinyatakan Cacad

Putusan Nomor 331 K/Pdt/2013serta Surat tertanggal 16 Januari 2007 No.007/16/424.057/2007 Cacad dan TidakMempunyai Kekuatan Hukum;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bangil telahmemberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2011/PN.BGL tanggal 26 Januari 2012 denganamar sebagai berikut:I. Dalam Eksepsie Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;II.

Tahun 2000, Isi Silinder : 01781 CC, No Rangka : MHF11KF83Y0010959, No Mesin : 7K0333746, Warna : Hijau Metalik, Bahan Bakar : Bensin, Warna TNKB : Hitam, Nomor BPKB: 92640871;

hukum, sehingga harus dibatalkan;

Bahwa untuk kepentingan Penggugat II yang menderita cacad mentaldan tidak cakap dalam melakukan tindakan/perbuatan hukum baik di dalammaupun di luar Pengadilan, maka dalam perkara a quo Penggugat sebagaiorang tua kandung (ibu) yang hidup terlama, mohon ditunjuk sebagaiPengampu yang bertindak mewakili kepentingan hukum Penggugat II;5.

Tergugat XIX sangat berdasar bila dinyatakan sebagaiPembeli yang tidak beritikad baik, sehingga tidak patut dilindungi hukum;16.Bahwa oleh karena peralihnan hak dan/atau jual beli terhadap TanahSengketa dan Tanah Sengketa II yang dilakukan dihadapan Turut TergugatIll tersebut didasari atas etikad yang tidak baik, maka Akta Jual Bell yangdibuat dihadapan Turut Tergugat II masingmasing No.263/2010 tanggal 01Nopember 2010 dan Nomor 264/2010 tertanggal 01 Nopember 2010haruslah dinyatakan tidak sah, cacad

Menyatakan tidak sah dan/atau cacad hukum dan/atau batal demihukum beserta segala akibat hukumnya peralinan hak terhadap TanahSengketa dan Tanah Sengketa Il atas dasar Pembagian HakBersama maupun atas dasar waris sebagaimana tersebut dalam bukuLetter C Desa, dari Munikram (almarhum) kepada Maimunah(almarhumah) yang tidak melibatkan/mengikutsertakan Para Penggugat;6.

Menyatakan peralihan hak dan/atau jual beli atas Tanah Sengketa danTanah Sengketa II antara Maimunah (almarhum) dengan Tergugat XIXdihadapan Turut Tergugat Ill sebagaimana Akta Jual Beli No.263/2010tanggal 01 Nopember 2010 dan Akta Jual Beli Nomor 264/2010tertanggal 01 Nopember 2010, dinyatakan tidak sah, cacad hukumdan/atau batal demi hukum;7.

Benarkah tidak sah dan/atau cacad hukum dan/atau batal demihukum beserta segala akibat hukumnya peralihnan hak terhadapTanah Sengketa dan Tanah Sengketa II atas dasar Pembagian HakBersama maupun atas dasar waris sebagaimana tersebut dalambuku Letter C Desa, dari Munikram (almarhum) kepada Maimunah(almarhumah) yang tidak melibatkan/mengikutsertakan ParaPenggugat;4.

Perubahan Keempat yaitu PeraturanPresiden No 148 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan TanahBagi Pembangunan Untuk Kepentingan umum, dimana Tergugat III telahmenyerahkan Laporan Hasil Penilaian per tanggal 30 Nopember 2015, danhingga kini belum ada Musyawarah Penetapan Ganti Kerugian atasPengadaan Tanah Pembangunan Jalan Tol Cinere JagorawiDengan tidak adanya Musyawarah maka Penetapan Besaran Ganti Rugisesungguhnya belum terjadi, dan Penetapan Konsinyasi (Penitipan)Besaran Ganti Rugi pun menjadi cacad

Para Penggugat memohon kepada untuk menyatakan cacad hukum atausetidak tidaknya tidak mempunya kekuatan hukum terhadap:a. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal 26April 2017b. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal 26April 2017c. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 03/ BA. CIJAGO/ 2017, tanggal 26April 2017d. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 04/ BA.

Dpk tanggal02 Nopember 2017 dan Penetapan Penitipan Besaran Ganti Rugi(konsinyasi) No : 08/ CONS/ 2017/ PN Dpk tanggal 05 Pebruari 2018 atasbidangbidang properti tanah, bangunan, tanaman, dan benda lain terkaitatas bidang tanah yang terkena dampak pembangunan Jalan Tol CinereJagorawi milik pihak yang berhak termasuk Para Penggugat tidakdidasarkanpadahasil musyawarah, sehingga penetapan tersebutmenjadi cacad hukum, dan harus dibatalkan atausetidaktidaknyadinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukumBerdasarkan

Namunkemudian Para Penggugat dikagetkan dengan muncul PenetapanPengadilan Negeri Depok No : 08/CONS/2017/PN.Dpk tanggal 2 November2017 yang diajukan Tergugat selaku pihak Pemohon Penawaran danPenitipan Uang Ganti Rugi tanpa dihadiri olen Para Penggugat ;Ternyata Permohonan yang diajukan oleh Tergugat menggunakan data ataudokumen cacad hukum dalam permohonan konsinyasi, yaitu:a) Musyawarah tanggal 10 Desember 2015b) Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/BA.CIJAGO/2017, tanggal 26April 2017c) Berita

Menyatakan Proses dan Prosedur Pengadaan Tanah Pembangunan Jalan TolCinere Jagorawi cacad hukum berserta akibat hukumnya5. Menyatakan Musyawarah tanggal 10 Desember 2015 dan/ atau tanggal 26 April2017 tidak sah berserta akibat hukumnya6. Menyatakan cacat hukum atau setidak tidaknya tidak mempunyai kekuatanhukum terhadap:a. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 01/ BA. CIJAGO/2017 tanggal 26 April2017b. Berita Acara Kesepakatan Nomor : 02/ BA. CIJAGO/2017 tanggal 26 April2017c.

Timur tanah Pak Wahab telah dijual kepada pihak ketiga, maka,secara Legal Formal dan Legal Material kabur (obscuurlibel), cacad hukumakibatnya Gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;29303 Bahwa Gugatan tertulis perihal : "Gugatan Jual Beli Tanah" dan meteriGugatan dengan 2 obyek bidang tanah yaitu seluas 185 m?

Dengan demikian kwitansikwitansipada tahun 1968 dan surat autentik lainnya cacad demi hukum serta Gugatanyang kurang subyek hukumnya adalah kabur karena tidak lengkap parasubyek hukum, maka gugatan ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa pada Gugatan menyebutkan nama Tergugat adalah Rahminah itusalah, tidak tepat, tidak benar, karena yang benar dan betul nama Raminahsesuai dengan KTP Tergugat 1;Bahwa bila Gugatan dirubah yaitu subyek hukum Hadisoeprpto alias Saimanyang telah meninggal dunia + 2,5

Sadi alias Tidjem (Pembeli), maka Akta Jual Beli tersebut di atasadalah cacad hukum dan harus pantas dan layak batal demi hukum;Bahwa posita (16) salah, patut dan layak ditolak atau tidak dapat diterima sertatidak dapat dikabulkan karena tidak memperlihatkan asas keadilan, kebenaranberdasarkan hukum;DALAM REKONVENSI341Bahwa mohon dinyatakan para Penggugat Konvensi dinyatakan paraTergugat Rekonvensi dan para Tergugat Konvensi dinyatakan paraPenggugat Rekonvensi;Bahwa apa yang disampaikan Tergugat

BS 133/173 tanpa diikutsertakannya semuaanak ahli waris Bardjan dan Sadjijem harus dinyatakan cacad hukum danbatal demi hokum;Bahwa oleh karena gugatan para Penggugat Rekonvensi dilandasi NotoirFeiten maka menurut hukum haruslah dikabulkan ;Bahwa gugatan Rekonvensi ini diajukan dengan buktibukti yang akurat danautentik, maka telah memenuhi syarat hukum pada 180 HIR jo.

Timur tanah Pak Wahab telah dijual kepada pihak ketiga, maka,secara Legal Formal dan Legal Material kabur (obscuurlibel), cacad hukumakibatnya Gugatan para Penggugat harus ditolak atau tidak dapat diterima;Bahwa Gugatan tertulis perihal : "Gugatan Jual Beli Tanah" dan meteriGugatan dengan 2 obyek bidang tanah yaitu seluas 185 m?

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBiNegara dan Hak Pengelolaan BAB VI Tata cara Pembatalan hak atas tanahbagian kedua pasal 107 berbunyi :Cacad Hukum Administrasi sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 106ayat 1 adalah:a. Kesalahan Prosedurb. Kesalahan Penerapan Peraturan Perundangundangan,c. Kesalahan Subyek Hak,d. Kesalahan Obyek,e. Kesalahan Jenis Hak,f. Kesalahan Perhitungan Luas,g. Terdapat Tumpang tindih Hak atas Tanah,h. Data yuridis dan data fisik tidak benar, ataui.

Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi28.Bahwa karena tindakan dan Perbuatan Tergugat Il, menjual dan ataumengalinkan hak milik Penggugat kepada orang lain tampa alas hak,melanggar hakhak penggugat dan atau melanggar hukum sebagaimanaterurai pada nomor 26, 27 di atas Maka Jual beli antara Tergugat Il danTergugat Ill dalam perkara in casu sekarang ini, di hadapan Notaris/ PPATSodikin Andaya, SH dengan Akta Jual beli No.48/19/Rasanae Barat/ 2012pada tanggal, 12022012 Adalah Perbuatan melawan hukum, cacad

hukum,batal demi hukum dan tidak mengikat obyek sengketa.29.Bahwa tindakan Tergugat Il menjual tanah obyek sengketa milik Penggugatkepada Tergugat Ill di hadapan Notaris/ PPAT Sodikin Andaya, SH denganAkta jual beli No. 48/ 19/ Rasanae Barat/ 2012 pada tanggal 12022012Adalah mengandung cacad yuridis/ cacad hukum dan batal demi hukum danatau tidak mengikat sebagaimana yang di maksud pasal. 147 BW, yang dapatkami kutip sebagai berikut : jual beli barang orang lain adalah batal dan dapat memberikan

Adalah batal demi hukum, cacad yuridis, tidakmemiliki kekuatan hukum dan tidak mengikat.Halaman 12 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBi32.Bahwa tanah milik Penggugat seluas 223 M2 ( dua ratus dua puluh tiga meterpersegi ), yang menjadi obyek sengketa sekarang, yang mana seluas 100 M2 (seratus meter persegi ), di tempati Penggugat bersama St.

Mkn Nomor. 04/11/2016 tertanggal, 15 Pebruari 2016 cacad yuridis danHalaman 19 dari 37 hal. Putusan Nomor 56/Pdt.G/2016/PN RBioleh karenanya batal demi Hukum serta tidak mengikat tanah obyekSengketa.9.

akta perjanjian dan akta kuasa yang dibuat oleh Tergugat IIIberupa Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta KuasaNomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketaII dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, AktaKuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006,Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikattanah sengketa II adalah cacad

Dengan demikian maka sudah sepatutnyalah Akta PerjanjianNomor 13 tanggal 5 September 2006, Akta Kuasa Nomor 14 tanggal 5September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa III dan IV dan AktaPerjanjian Nomor 56 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor 57tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa sertaAkta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18 September 2006, Akta Kuasa Nomor59 tanggal 18 September 2006 dengan objek sertifikat tanah sengketa Ildinyatakan cacad hukum dan batal demi

Bahwa oleh karena dasar penguasaan Tergugat terhadap ke4 sertifikattanah sengketa , Il, Ill, I1V adalah berdasarkan ke3 akta perjanjian dan aktakuasa yang cacad hukum dan batal demi hukum, maka sudahsepantasnyalah pengadilan menghukum Tergugat dan barangsiapa sajayang mengaku mendapat hak dari Tergugat dan ikut menguasai ke4sertifikat tanah sengketa , Il, Ill, IV dihukum untuk menyerahkan ke4sertifikat tanah sengketa I, Il, Ill, IV kepada Para Penggugat, bilamana perludalam pelaksanaannya dengan

Bahwa olehkarena ke3 akta perjanjian dan akta kuasa tersebut adalah cacad hukumdan batal demi hukum, maka sudah sepatutnyalah Tergugat IIl dihukumuntuk tunduk pada putusan yang diambil oleh majelis hakim yang memutusperkara perdata ini;14.

dibuat olehTergugat III yaitu Akta Perjanjian Nomor 13 tanggal 5 September 2006, AktaKuasa Nomor 14 tanggal 5 September 2006 dengan objek sertifikat tanahsengketa Ill dan IV dan Akta Perjanjian Nomor 56 tanggal 18 September2006, Akta Kuasa Nomor 57 tanggal 18 September 2006 dengan objeksertifikat tanah sengketa serta Akta Perjanjian Nomor 58 tanggal 18September 2006, Akta Kuasa Nomor 59 tanggal 18 September 2006dengan objek sertifikat tanah sengketa Il antara Para Penggugat denganTergugat adalah cacad

Surat Kuasa cacad formil/ cacad hukum :Bahwa para Terlawan setetah memeriksa berkas perkara bersangkutan (insage),khususnya terhadap Surat kuasa Pelawan tertanggal 27 Pebruari 2011 yangmenjadi dasar pihak Penerima kuasa DR. H. M. SHOINUDDIN UMAR, SH., M.Si.dan PUDJO SUSANTO, SH., CN.

Maka Surat kuasa tertanggal 27 Pebruari2011 a quo adalah cacad formil/ cacad hukum, dan tidak sesuai ketentuan pasal123 HIR jo SEMA Nomor 6 tahun 1994 tanggai 14 Oktober 1994. Sehingga DR. H.M.

Surat Kuasa cacad formil/ cacad hukum : Bahwa para Terlawan setetah memeriksa berkas perkara...oersangkutan(insage), khususnya terhadap Surat kuasa Pelawan tertanggal 27 Pebruari2011 yang menjadi dasar pihak Penerima kuasa DR. H. M. SHOINUDDINUMAR, SH., M.Si. dan PUDJO SUSANTO, SH., CN.

Advokat a quo untukmengajukan gugatan perlawanan in casu, ternyata " MUNAIYAH " sebagaipihak Pemberi kuasa tidak membubuhkan tanda tangan atau cap jempolibujari tangan kirinya pada Surat kuasa tertanggat 27 Pebruari 2011 a quo.Maka Surat kuasa tertanggal 27 Pebruari 2011 a quo adalah cacad formil/cacad hukum, dan tidak sesuai ketentuan pasal 123 HIR jo SEMA Nomor 6tahun 1994 tanggai 14 Oktober 1994. Sehingga DR. H. M.

Akan tetapidalam posita angka 7.1, angka 7.2, angka 7.3 halaman 10 sampai denganhalaman 12 yang pada pokoknya menyebutkan :Posita angka 7.1 halaman 10 *....dengan demikian Akta Perikatan Jual Beli aquo sejak awal telah cacad hukum sehingga tidak mengikat harus dinyatakanbatal demi hukum...dstPosita angka 7.2 halaman 11 dengan demikian Akta Perikatan Jual Beli a quosejak awal telah cacad hukum sehingga tidak mengikat harus dinyatakan bataldemi hukum;Posita angka 7.3 halaman 12 dengan demikian Akta

Perikatan Jual Beli a quosejak awal telah cacad hukum sehingga tidak mengikat harus dinyatakan bataldemi hukum;dan Petitum angka 4 halaman 14 yang pada pokoknya meminta :Menyatakan Akta Perikatan Jual Beli No.92, 94, dan 96 serta Surat KuasaNo.93, 95, dan 97 yang semuanya dibuat pada tanggal 29 Nopember 2010dihadapan R.

AHMADRAMALI Sarjana Hukum, Notaris di Pamekasan adalah CACAD HUKUMsehingga BATAL DEMI HUKUMe. BAHWA OLEH KARENA ITU DIKARENAKAN GUGATAN PARAPEMBANTAH KURANG PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) MAKAMENURUT HUKUM, SURAT GUGATAN PARA PEMBANTAH MASUKPADA GOLONGAN CACAT FORMILf.

AHMAD RAMALI Sarjana Hukum, Notaris diPamekasan adalah cacad hukum sehingga batal demi hukum.Bahwa terkait pembatalan akta perikatan maupun akta kuasa tersebutseharusnya dilakukan gugatan tersendiri melalui Pengadilan Negeri.

Anmad Ramali adalah cacad hukum maka batal demi hukumsebagaimana yang telah diuraikan pada gugatan perlawanan ParaPembantah dan kenapa baru sekarang dipermasalahkan karena pada saatAlmarhum Qurais Wahidin Bin H.

foto copy sebagai dasarPermohonan Hak Pakai tersebut, adalah suatu fakta bahwa pada saatperkara a quo sedang diperiksa di tingkat Judex Facti, bukti bukti yangbersifat substansial sebagai dasar permohonan hanyalah berupa foto copydan dengan mendasarkan Ketentuan Hukum Perdata dan PutusanMahkamah Agung RI tersebut diatas, maka bukti surat berupa foto copytersebut haruslah dikesampingkan sebagai surat bukti, maka dengandemikian Permohonan Hak Pakai tersebut didasarkan pada dokumenyang mengandung Cacad

Pekerjaan Umum dan Tenaga Listrik cq.Perusahaan Umum Listrik Negara, Proyek Induk Jaringan Jawa Tengah,secara mutatis mutadis mengandung Cacad Hukum Administrasi ;Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding, selanjutnya akanmenganalisa dan mengkaji kasus pertanahan tersebut diatas, denganberpedoman kepada Peraturan Kepala Badan Pertanahan NasionalRepublik Indonesia Nomor 3 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan PengkajianHalaman 29 dari 37 halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYdan Penanganan Kasus Pertanahan

hukum administrasi)dapat diselesaikan dengan merujuk kepada aturan hukum yang ada dalamPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional tersebut diatas ; Menimbang, bahwa dalam paragraf 1, Perouatan HukumPertanahan terhadap keputusan / Surat Cacad Hukum Administrasi, dipasal 62 dalam : 22220 nn nnn nnn nnn een cee nee naeAyat (1) : Sertifikat hak atas tanah yang mengandung cacadhukum administrasi dilakukan pembatalan atauperintah pencatatan perubahan pemeliharaan datapendaftaran tanah menurut peraturan

Yurisprudensi MARI No.701K/sip/1974 danYurisprudensi MARI No.3609K/Pdt/1985, Keputusan Gubenur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah a quo adalah mengandung Cacad HukumAdministrasi ; #25 222 22 222 222 2e oe eeMenimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan Gubenur KepalaDaerah Propinsi Jawa Tengah ( vide bukti T 8 ) didasarkan padadokumen yang hanya fotocopy, maka secara mutatis mutadis, terbitnyaHalaman 32 dari 37 halaman, PUTUSAN NO. 120/B/2017/PTTUN.SBYSertifikat Hak Pakai Nomor 2 / Desa Randugarut

( vide bukti T9 )yang mendasarkan pada bukti T 8 adalah mengandung Cacad HukumAdministrasi pula, selanjutnya dengan mendasarkan kepada ketentuanPeraturan Kepala Badan Pertanahan Nasionan RI Nomor 3 Tahun 2011tentang Pengelolaan Pengkajian dan Penangananan Kasus Pertanahan, didalam pasal 62 ayat (2) huruf c, d dan e, maka beralasan hukumSertipikat Hak Pakai Nomor 2 / Desa Randugarut dinyatakan batal dandiwajibkan kepada Terbanding / Tergugat mencabutnya dan dengandemikian beralasan hukum pula untuk

janji.Penggugat dalam posita tersebut diatas telah menyatakan adanya Somasidan juga menyatakan adanya Perbuatan Wanprestasi/Cacad janji yangditujukan kepada Tergugat.

Padahalsebagaimana kita ketahui secara hukum Wanprestasi/Cacad janjitersebut muncul karena adanya Perjanjian.Hal yang kami kemukakan diatas adalah suatu hal yang sangat mendasaratau fundamental dalam menyusun suatu Gugatan Wanprestasi atau Ingkarjanji, karena untuk timbulnya wanprestasi/ingkar janji sudah pasti harus adaperjanjian ( persetujuan).

Terdapat kerancuan dasar hukum ( recht grond ) GugatanPada posita diatas terlihat jelas sebagai dasar Posita Gugatan Penggugatadalah adanya peritiwa Wanprestasi/Cacad janji yang ditujukan kepadaPenggugat, akan tetapi pada lembar ke3 (ketiga) alinea ke 5 (kelima)Posita Gugatannya menguraikan:Bahwa dari uraian diatas dan dikarenakan Tergugat tidak mempunyai itikadbaik untuk menyelesaikan persoalan ini , dimana Penggugat sangatmemerlukan uang tersebut untuk memproduksi barang pesanan darikonsumen lain

Anatje Bremer Nahumury sesuai Akta JualBeliNomor : 18/PPATTAB/2005 tanggal 10 Maret 2005 terhadap objeksengketa mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal.13.Bahwa oleh karena jualbeli antara Tergugat Rekonpensi dengan Ny.Anatje Bremer Nahumury terhadap objek sengketa dinyatakan cacadHalaman 18 dari 30 Putusan nomor 01/PDT.G/2016/PT.AMBhukum, tidak sah dan batal, maka balik nama yang dilakukan olehKepala Kantor Pertanahan Kota Ambon pada sertifikat Hak Milik Nomor :1169 tanggal 12 Oktober

Anatije Bremer Nahumurykepada nama Tergugat Rekonpensi mesti dinyatakan cacad hukum,tidak sah dan batal sekaligus sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12Oktober 1998 cacad hukum, tidak sah dan batal.14.Bahwa sebagai pihak yang kalah, Tergugat Rekonpensi mesti dihukumuntuk membayar biaya perkaraBerdasarkan alasanalasan sebagaimana dikemukakan di atas, PenggugatRekonpensi mohon kepada Majelis Hakim untuk dapat memutuskan sebagaiberikut :1. Menerima gugatan Penggugat Rekonpensi seluruhnya.2.

Anatje Bremer Nahumury sesuai Akta JualBeliHalaman 19 dari30 Putusan nomor 01/PDT.G/2016/PT.AMBNomor : 18/PPATTAB/2005 tanggal 10 Maret 2005 terhadap objeksengketa mesti dinyatakan cacad hukum, tidak sah dan batal.5. Menyatakan balik nama yang dilakukan oleh Kepala Kantor PertanahanKota Ambon pada sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober1998 dari nama Ny. Anatje Bremer Nahumury kepada nama TergugatRekonpensi adalah cacad hukum, tidak sah dan batal.6.

Menyatakan sertifikat Hak Milik Nomor : 1169 tanggal 12 Oktober 1998atas nama Tergugat Rekonpensi adalah cacad hukum, tidak sah danbatal.7. Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk membayar segala biaya yangtimbul dalam perkara ini.Mengutip serta memperhatikan tentang halhal yang tercantum danterurai dalam turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 08September 2015 berbunyi sebagai berikut :MENGADILI:Dalam Konpensi :Dalam Pokok Perkara :1.

Terjadi AKTA JUALBELI No : 193/SKTN/VI/1992, Persil No, 92 blok 09 Klas 1I,D seluas410 M2; Pada tanggal 15 juni 1992, PPATS, Camat KecamatanSUKATANI Drs SALEH MAULI, harus dinyatakan batal demi hukum,yang Menjadi obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum dantidak mempunyai kekuatan hukum, dan juga Cacad hukum karenalahir dari Syarat syarat dan buktibukti perolenan yang tidak benar;Bahwa berdasarkan informasi di dapat oleh Para PENGGUGAT,Tanah Darat milik Para PENGGUGAT Merupakan ahli Waris dari

No: 747/5944/BS/SKTNC/1996Persil, 011 /blok 09/ luas 400,M2 pada tanggal 11 Oktober 1996.PPATS Camat SUKATANI DRS H.BAMBANG SULAKSANA HarusDinyatakan Batal Demi hukum, yang menjadi obyek sengketaadalah perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyai kekuatanhukum, dan juga Cacad hukum karena lahir dari syarat syarat danbuktibukti perolehan yang tidak benar;Bahwa berdasarkan informasi di dapat oleh Para PENGGUGAT,tanah Darat milik Para Penggugat merupakan ahli waris dari (Almh )MAEMUNAH alias MUNNAH Binti

Telah terjadi Akta Jual Beli ( AJB ) No:135/2004, dengan nomor persil 008/ blok 008/ luas 289 m2. padatanggal 22 juli 2004 PPATS Camat SUKAKARYA YOYONKHAERUDIN, harus dinyatakan batal demi hukum, yang Menjadiobyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum dan tidakHalaman 5 dari 33 HalamanPutusan Nomor 31/Padt.G/2021/PN Ckrd)f)mempunyai kekuatan hukum, dan juga Cacad hukum karena lahir darisyarat syarat dan buktibukti perolehan yang tidak benar;Bahwa Berdasarkan informasi di dapat oleh para PENGGUGAT

Telah terjadi Akta Jual Beli ( AJB )No:13/HD/SKTC/ Persil 008/ blok 008/ kelas 1,D. luas 184 m2,pada tanggal 8 Januari tahun 1999, PPATS, CAMAT SUKATANIDRS.H.DJUMBADI.SH, harus dinyatakan batal demi hukum, yangMenjadi obyek Sengketa adalah perbuatan melawan Hukum dan tidakmempunyai kekuatan hukum, dan juga Cacad hukum karena lahir darisyarat syarat dan buktibukti perolehan yang tidak benar;Bahwa berdasarkan informasi di dapat oleh Para PENGGUGATTanah Darat a quo, milik para penggugat merupakan ahli

hukum karena lahir dari syarat syarat dan buktibukti perolehan yang tidak benar;0) Bahwa berdasarkan disampaikan para penggugat dalam gugatannyadiatas, tanah darat a quo, MiliK para PENGGUGAT merupakan ahliwaris dari ALM.MAEMUNAH alias MUNAH binti HLMANAP denganAlm JAING Bin MAIN tidak pernah menjual kepada H.ATMA BinH.MANAP adalah perbuatan melawan Hukum dan tidak mempunyaikekuatan hukum, dan juga Cacad hukum karena lahir dari syarat syarat dan buktibukti perolenan yang tidak benar;7.

Bahwa oleh karena Penggugat selaku ahli waris' tidak ikutmenandatangani/menyetujui Akta Pemberian Hak TanggunganNo.28/2012 tanggal 16 Maret 2012 dengan jaminan/agunan SertifikatHak Milik No. 207/Desa Tanjung Morawa A tanggal 22082001 selakuahli waris, maka secara hukum jelas Akta Pemberian Hak TanggunganNo.28/2012 tanggal 16 Maret 2012 yang diperbuat dihadapanTergugatIl adalah cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum, oleh karena hak Penggugat selaku ahli waris dari Almh.

Bahwa oleh karena Akta Pemberian Hak Tanggungan No.28/2012tanggal 16032012 cacad hukum serta tidak mempunyai kekuatanhukum dengan segala akibat hukumnya, maka dengan demikianTergugatl harus menyerahkan Sertifikat Hak Milik No.207/DesaTanjung Morawa A tanggal 22082001 .kepada Penggugat tanpa bebanapapun juga sedangkan Tergugatll wajib mematuhi isi putusantersebut.10.Bahwa untuk menjaga kepentingan Penggugat yang dapatmengakibatkan timbulnya kerugian yang cukup besar bagi Penggugat,maka mohon kepada

Menyatakan Akta Pemberian Hak Tanggunggan No.28/2012 tanggal16032012 yang diperbuat dinadapan Tergugatll adalah cacad hukumserta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya;6.

Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Akta Pemberian HakTanggungan No. 28/2012 tanggal 16 Maret 2012 cacad hukum sertatidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnyaadalah keliru dan tidak benar oleh karena yang diperlihatkan kepadaTergugat Il adalah telah sesuai sebagaimana yang disyaratkan olehketentuan hukum yang berlaku hal mana pada saat akan melakukanpenandatanganan akta sebagaimana tersebut diatas para pihak hadirserta telah memperlihatkan identitas masingmasing sedangkan

Bahwa Tergugat Il sebagai Notaris dan PPAT telah melaksanakantugasnya dengan baik sebagaiman yang diatur oleh ketentuanPerundangundangan yang berlaku maka dalam pembuatan AktaPemberian Hak Tanggungan adalah sah dan berlaku karena dibuat olehdan dihadapan Notaris dengan memperlihatkan identitas para pihakyang sah dengan demikian maka tidak ada alasan bagi Penggugat yangmenyatakan Akta Pemberian Hak Tanggungan cacad hukum ; Halaman 10 Putusan Nomor 339/PDT/2017/PT MDN9.

Bahwa, jualbeli Tanah Sengketa dalam perkara ini terdapat cacad hukum: Jual beli sifatnya pinjam sementara selama 2 (dua) tahun tidak sah; Jualbeli tersebut baru memenuhi syarat terang, tidak memenuhi syarattunai/kontan adalah tidak sah;.

Bahwa segala macam peralinan hak apapun jenisnya; bentuknya atausifatnya termasuk penjualan lelang Tanah Sengketa terdapat cacad hukumdan batal demi hukum, begitu juga segala macam surat atau akta apapunbentuknya, jenisnya atau sifatnya yang diterbitkan bersumber dari SHMNomor 00155 dan SHM Nomor 196 cacad hukum dan batai demi hukum;.

Menyatakan jualbeli tanah sengketa kepada Tergugat serta Tergugat Ildan Tergugat Ill kepada Tergugat IV cacad hukum batal demi hukum;4. Menyatakan segala surat atau akta apapun bentuknya, jenisnya atauHalaman 4 dari 19 hal.Put. Nomor 2645 kK/Pdt/2016sifatnya yang diterbitkan bersumber dari SHM Nomor 00155 dan SHMNomor 196 adalah cacad hukum dan batal demi hukum;5.

Bahwa, Judex Facti telah salah dalam pertimbangan hukumnya tidakmemperhatikan adanya cacad kehendak dalam jualbeli tanah objeksengkata karena hanya berpandangan hukum yang normative saja tanpamemperhatikan pengakuan dari Tergugat lasal/Termohon Kasasi yangterungkap dalam perdidangan, oleh karena itu maka Judex Facti telah salahdalam menerapkan hukum dalam putusannya.

Olehkarena itu maka berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan makaterbukti adanya cacad kehendak dalam perjanjian jual beli tanah objeksengketa karena antara Penggugat asal/ Pemohon Kasasi dengan Tergugatlasal/Termohon Kasasi tidak mempunyai niat atau kehendak untukmelakukan transaksi penuh dalam perjanjian jualbeli tanah objeksengketa.

tidak mempunyai anak atau keturunan ;- Menyatakan bahwa Dipasentana/Dipamiarsa Bin Dipawitana telah meninggal dunia ;- Menetapkan bahwa Sawi Binti Dipasentana/Dipamiarsa (Penggugat II) dan Sawin Sandikarta Bin Dipasentana/Dipamiarsa (Penggugat I) adalah ahli waris yang sah dari almarhumah Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala ;- Menyatakan hukumnya Surat Perjanjian Hibah dibawah tangan antara Sarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dan Sutami (Tergugat I) tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacad

Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadi dasar peralihan SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta;Adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum- Menyatakan hukumnya peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik :a. SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;b. SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;c.

SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikarta menjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;Adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;- Menyatakan hukumnya bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta waris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala- Menyatakan hukumnya bahwa tanah-tanah obyek sengketa adalah harta waris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala;- Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa adalah tanah-tanah harta waris peninggalan

Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yang menjadidasar peralihan SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah istriSingawikarta;Adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum petitum angka 8(delapan) yang menyatakan surat perjanjian hibah dibawah tangan antaraSarilah alias Siti Aisah binti Resamenggala dengan Sutami (Tergugat 1!)

tertanggal 3 Juli 1977 adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukumyang dikabulkan oleh Majelis Hakim Banding, maka secara hukum aktaaktahibah yang diterbitkan berdasarkan perjanjian hibah yang cacad hukum haruspula dinyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum yangmengikat;Halaman 35 Putusan Nomor 587/Pdt/2018/PT SMGMenimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat pada point ke 8(delapan) dikabulkan, maka secara otomatis gugatan Penggugat pada point ke9 (Sembilan) inipun haruslah pula

SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadi atasnama Sutami (Tergugat ) ;Adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;Menimbang, bahwa oleh karena gugatan point 10 (sepuluh) ini berkaitanerat dengan gugatan Penggugat point 8 (delapan) dan gugatan Penggugat poitke 9 (sembilan), dengan dikabulkannya gugatan Penggugat point ke 8(delapan) dan gugatan Penggugat point ke 9 (sembilan), maka gugatanPenggugat pada point ke 10 (sepuluh) iniharuslah pula dikabulkan ;Menimbang

Akta Hibah No.58/X/1982 tertanggal 22 Oktober 1982 yangmenjadi dasar peralihan SHM No.149/Adipala atas nama Sarilahisteri Singawikarta;Adalah cacad hukum dan tidak mengikat secara hukum Menyatakan hukumnya peralihan hak atas tanah Sertifikat Hak Milik :a. SHM No.147/Adipala atas nama Sarilah istri Singawikarta menjadiatas nama Sutami (Tergugat I) ;b. SHM No.148/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikartamenjadi atas nama Sutami (Tergugat 1) ;c.

SHM No.149/Adipala atas nama Sarilah isteri Singawikartamenjadi atas nama Sutami (Tergugat I) ;Adalah cacad hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ; Menyatakan hukumnya bahwa tanahtanah obyek sengketa adalah hartawaris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala Menyatakan hukumnya bahwa tanahtanah obyek sengketa adalah hartawaris peninggalan Sarilah alias Siti Aisah Binti Resamenggala; Menyatakan hukumnya bahwa obyek sengketa adalah tanahtanah hartawaris peninggalan Sarilah

OeyJan Kong atas kepemilikan tanah obyek sengketa dalam SHM.No.32adalah cacad hukum, oleh karenanya maka amar putusan dalamperkara perdata Nomor 13/Pdt.G/2012/PN.Tgl., haruslah dirubah /diganti atau diperbaiki sehingga tidak merugikan Pelawan.19. Bahwa terdapat perbedaan mengenai luas dan batas batas tanah obyeksengketa;Halaman 10, Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT SMGa.

Hal iniHalaman 11, Putusan Nomor 363/Pdt/2018/PT SMGtelah menunjukan dan membuktikan bahwa dalil gugatanPenggugat tentang batas batas tanah obyek sengketaadalah cacad hukum. Sebelah Utara dengan JI.

tersebut karena dalam Akta Jual Beli samasekali tidak disebutkan batas batas tanah yang dijualbelikansehingga dalam hal ini telah membuktikan bahwa Akta Jual BeliNomor 14/11/1973 adalah cacad hukum dan berakibat menyulitkanpelaksanaan eksekusi, bila andaikata benar adalah mumi tanahmilik Penggugat.c. Bahwa luas tanah yang digunakan oleh Penggugat berdasarkandalil gugatan No.2 bukan seluas 800 m?

No. 32 sejak tahun 1970, kemudian pada tanggal 24Pebruari 1973 berubah menjadi atas nama Oey Jan Kong dan kemudianpada tahun 2004 dirubah lagi menjadi atas nama Suseno Wibowo d/h.Oey Jan Kong, perubahan nama tersebut adalah atas dasar Surat KuasaJual tanggal 17 Pebrmari 1973 dan Akta Jual Beli Nomor 14/II/1973tanggal 21 Pebruari 1973 yang cacad hukum sehingga SHM.No.32 atasnama Oey Jan Kong yang kemudian dirubah lagi menjadi atas namaSuseno Wibowo d/h.

Menyatakan Akta Jual Beli No.14/II/1973 tanggal 21 Pebruari 1973adalah cacad hukum dan dinyatakan batal / batal demi hukum.c. Menyatakan SHM.No.32 atas nama Oey Jan Kong yang kemudiandirubah lagi menjadi atas nama Suseno Wibowo d/h. Oey JanKong dibatalkan dan tidak berkekuatan hukum.Menyatakan bahwa tanah seluas 5.996 m?