Bahwa Penggugat adalah isteri sah dari Tergugat yang telah melangsungkanpernikahan pada tanggal XXX Mei 1997 dihadapan Pejabat Pencatat NikahHIm. 1 dari 6 Pen.No.2628/Pdt.G/2017/PA TngKantor Urusan Agama Kecamatan X, Kota Jakarta Barat Provinsi DKIJakarta, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:230/67/V/1997 Tertanggal 09 Mei 1997;. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup berumah tanggaterakhir tinggal bersama beralamat di Kp.

X Kota Jakarta Barat Provinsi DKIJakarta;. Bahwa selama hidup berumah tangga antara Penggugat dengan Tergugattelah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai4 (empat) orang anak yang bernama:3.1. X, Lakilaki, lahir di Jakarta 05 Agustus 1998;3.2. XX, LakiLaki, lahir di Jakarta 10 Maret 2001;3.3. XXX, Perempuan, lahir di Jakarta 20 Februari 2005;3.4. XXXX, Lakilaki, lahir di Jakarta 12 November 2006;.

Bahwa, oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan diKantor Urusan Agama Kecamatan X Kota Jakarta Barat Provinsi DKIJakarta, mohon kepada Panitera Pengadilan Agama Tangerang untukmengirimkan salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan XKota Jakarta Barat Provinsi DKI Jakarta, dan Kantor Urusan Agama tempattinggal Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam daftar yang telahdisediakan untuk itu;9.

Faktafakta sebenarnya akan diuraikan dibawahini ; 1 Bahwa KONI pada tahun 1968 tidak memiliki dana yang cukup untukmelakukan pembinaan olahraga terhadap atletatlet maupun untuk biaya rutin, oleh karenabelum mendapatkan subsidi maupun bantuan dari Pemerintah khususnya Pemerintah DKIJakarta.

Sebagaimana dalam laporan pertanggungjawaban YANG TELAHDIAKUI DAN DITERIMA dalam MUSORDA dimaksud, antara lain :a Laporan Pertanggung jawaban Keuangan dan Kebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1986 1990, pada MUSORDA ke V yangdilaksanakan pada tanggal 26 27 Juli 1990 di Wisma Jaya Raya,Cipayung Bogor; (Bukti T15); b = Laporan Pertanggungjawaban Keuangan dan Kebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1990 1994, pada MUSORDA ke VI yangdilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 September 1994 di Hotel Safari

danKebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1990 1994, pada MUSORDA keVI; Laporan Pertanggungjawaban Keuangan danKebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1994 1998, pada MUSORDA keVII dan mempunyaiprioritas untuk mengajukanpermohonan Hak tanahtersebut sesuai dengan Hakhak Tanah yang diaturdalam UU No.5 tahunDe Menghukum Penggugat untuk segera meninggalkan/ mengosongkan tanah danbangunan yang terletak di Jalan.

Fotocopy sesuai asli Salinan KeputusanNo.81/TOTO/X/1968, tertanggal 27 Oktober 1968;Bukti TI5 : Fotocopy = sesuaisasli'~ss LaporanPertanggungjawabanKeuangan dan Kebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1986 1990, pada MUSORDA keVyang dilaksanakan pada tanggal 26 27 Juli 1990 diWisma Jaya Raya, Cipayung Bogor;Bukti TI6 : Fotocopy sesuai asli LaporanPertanggungjawabanKeuangan dan Kebendaharaan Koni DKIJakarta masa bhakti 1990 1994, pada MUSORDA keVIyang dilaksanakan pada tanggal 1 s/d 3 September

Tjuk Sugiarto (SekertarisKONI DKI Jakarta) serta SAMIO yang merupakan Karyawan KONI DKIJakarta; Sehingga keberadaan Penggugat dilokasi tersebut adalah TANPA SEPENGETAHUAN dan BUKAN SEBAGAI KARYAWAN KONI,oleh karenanya keberadaan Penggugat dilokasi tersebut adalah perbuatanmelawan hukum dan atau penyerobotan hukum oleh karena tanpasepengetahuan dan ijin dari Erwin Baharuddin (Ketua Umum KONI DKIJakarta periode 1974 1984); Bahwa pada tahun 1973 Toto Koni ditutup /Tanah dan bangunan yang terletak di

Kertaloka Adhi Mandiri (Penggugat); Bahwa Menteri Pendidikan Nasional RI menanggapi Surat KepalaKanwil Depdiknas Provinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor63034/A.A4/LK/2001 tanggal 27 Juni 2001, Perihal Tukarmenukar tanah dan bangunan SLIP Negeri 273 Jakarta TanahAbangJakarta yang ditujukan kepada Kepala Kanwil DepdiknasProvinsi DKI Jakarta, yang isinya menyatakan sesuai pelaksanaanOtonomi Daerah, kedudukan aset yang bersangkutan denganmasalahnya menjadi urusan Pemerintah Daerah Provinsi DKIJakarta

; Bahwa Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKI Jakartamelalui Surat Nomor 6275/077.72 tanggal 16 Desember 2002, HalLaporan rencana tukar menukar tanah bangunan SLTPN 273kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta, yang isinya padaprinsipnya tidak keberatan dengan rencana tukar menukar SLTPN273 dan disarankan proses belajar mengajar tetap dipertahankan diHal 13 dari 33 hal Putusan Nomor: 101/G/2012/PTUNJKT.10wilayah Jakarta Pusat; Bahwa Surat Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKIJakarta

Tanah Abang, Kotamadya Jakarta Pusat(SLTPN 273), yang isinya agar melakukan penelitian danmenetapkan rencana relokasi SLTPN 273 ke SDN 03/05selanjutnya meneliti dan menetapkan rencana relokasi SDN 03/05untuk bergabung dengan SDN 06/07;Bahwa setelah dilakukan penelitian oleh Pemerintah Provinsi DKIJakarta, Gubernur Provinsi DKI Jakarta mengeluarkan izin prinsipmelalui Surat Nomor 961/1.851.2 tanggal 7 April 2004, HalTukar menukar tanah dan bangunan SLTP Negeri 273 JalanKampung Bali 24/1 Jakarta Pusat

Kertaloka AdhiMandiri (Penggugat), selanjutnya meminta Penggugat untukberkoordinasi dengan Biro Perlengkapan Setda Provinsi DKIJakarta untuk penyelesaian proses administrasi; Bahwa menindaklanjuti Surat Izin Prinsip Gubernur DKI Jakartatersebut di atas, Kepala Dinas Pendidikan Dasar Provinsi DKIJakarta mengirimkan surat kepada Kepala Biro PerlengkapanProvinsi DKI Jakarta melalui Surat Nomor 2607/073.61 tanggal25 Oktober 2005, Hal Rekomendasi, yang isinya agar tetapdibangun kembali standar gedung

Bukti T12: Surat Penggugat yang ditujukan kepada Gubernur Provinsi DKIJakarta, Nomor : 137/KLAM/IV/08, tanggal 10 April 2008, Hal :Tukar Menukar Tanah Dan Bangunan Gedung SLTPN 273 JakartaPusat, (fotocopy dari fotocopy); Bukti T13: Surat Kepala Biro Perlengkapan Provinsi DKI Jakarta kepada AsistenKeuangan Sekda Nomor : 1803/073.6, Tanggal 7 Mei 2008, PerihalLaporan proses tukar menukar tanah dan bangunan gedung SLTPNegeri 273 Kampung Bali Jakarta Pusat, (fotocopy dari fotocopy); 14.

HENRY, ABDILLAH PAHRESI, DAVIDREVINDO PANGGABEAN dan DIRGAHAYU ERRI,kesemuanya Warga Negara Indonesia, atas nama ForumCalon Anggota KPU Kabupaten/Kota SeProvinsi DKIJakarta Periode Tahun 20132018, beralamat di JalanKampung Rawa Sawah RT.007 RW 06 Nomor 1, JoharBaru, Jakarta Pusat, untuk selanjutnya disebut sebagaiPEMOHON KEBERATAN/dahulu Pemohon Informasi;LAW ANKOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,berkedudukan di Jalan Budi Kemuliaan Nomor 12 Lantai 47Jakarta Pusat, dalam

PendahuluanAlasan atau Tujuan Pemohonan Informasi Publik:(2.6) Alasan Pemohon mengajukan permohonan informasi publik berdasarkanberkas permohonannya ialah tidak transparannya proses seleksi dan penilaianPemilihan Komisioner KPU Kota Administrasi Jakarta Pusat 20132018Bahwa yang diminta adalah Transparansi atau keterbukaan proses seleksi danpenilaian Pemilihan Komisioner KPU Provinsi DKI Jakarta di empat kota di DKIJakarta yaitu Jakarta Pusat, Jakarta Timur, Jakarta Barat dan Jakarta Selatanatas nama

JakartaNomor : 0486/VII/KIPDKIPS/2013 tanggal 2 April 2014 merupakanproduk hukum dari Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta, maka yangdapat membatalkan Putusan tersebut adalah badan yang membuat/mengeluarkan Putusan tersebut, yaitu Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta dan bukan KPU Provinsi DKI Jakarta.Bahwa dalam permohonan Pemohon jelas disebutkan :..4.

JakartaSurat dari Komisi Pemilihan Umum No. 069/KPU Prov010/III/2014tanggal 6 Maret 2014 kepada Ketua Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta perihal jawaban oleh Ajudikasi Sengketa Informasi Publik;Surat Kuasa Khusus dari Komisi Pemilinan Umum tanggal 28 Februari2014;8. Berita Acara No. 303/BA/V/2013 tentang Pemilihan Ketua KomisiPemilinan Umum Provinsi DKI Jakarta tanggal 26 mei 2013;9.

Oleh karenanya sebelum memeriksa pokoksengketa, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsitersebut.DALAM EKSEPSIBahwa Termohon keberatan menyatakan permohonan salah alamat dankabur ( obscuur libel ), karena yang diminta pembatalannya adalah PutusanKomisi Informasi Provinsi DKI Jakarta No. 0436/VII/KIP.DKI.PS/2013 tanggal 2anApril 2014 & Permohonan ditujukan kepada Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta, tidak ditujukan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi DK!

;Halaman 28 Putusan Nomor 56E6/POT /208/PT.DKI2)Bahwa dengan ditetapkannya Pimpinan Musda X Gapensi DKIJakarta Lanjutan, maka dilakukan Serah Terima PimpinanSidang Sementara kepada Pimpinan Musda X Gapensi DKIJakarta Lanjutan;Bahwa Sesuai Ketetapan Musda X Gapensi DKI JakartaLanjutan No. 03/Musda X/Gapensi/2017 tentang PengesahanPeraturan Tata Tertib Musda X Gapensi DKI Jakarta LanjutanBab IX Pasal 29, Proses Pemilihan Calon Ketua Umum/Ketuadan Anggota Formatur Musda X Gapensi DKI Jakartadilaksanakan

Bahwa tugas dari Badan Pimpinan Sementara BPD Gapensi DKIJakarta untuk melaksanakan Musyawarah Daerah Lanjutanselambatlambatnya 1 (satu) tahun sejak tanggal pembentukanBadan Pimpinan Baru;2. BADAN PENGAWAS DAERAH BELUM TERBENTUK;A.

Bahwa dengan perolehan suara tersebut, maka Turut Tergugat sebagai pemilik suara terbanyak dalam Musda X Gapensi DKIJakarta Lanjutan dan ditetapbkan sebagai Ketua Formatur/KetuaUmum BPD Gapensi DKI Jakarta periode 20162021;5.

;Halaman 42 Putusan Nomor 566/POT/2018/PTDKI2)Bahwa dengan ditetapkannya Pimpinan Musda X Gapensi DKIJakarta Lanjutan, maka dilakukan Serah Terima PimpinanSidang Sementara kepada Pimpinan Musda X Gapensi DKIJakarta Lanjutan;Bahwa Sesuai Ketetapan Musda X Gapensi DKI JakartaLanjutan No. 03/Musda X/Gapensi/2017 tentang PengesahanPeraturan Tata Tertib Musda X Gapensi DKI Jakarta LanjutanBab IX Pasal 29, Proses Pemilihan Calon Ketua Umum/Ketuadan Anggota Formatur Musda X Gapensi DKI Jakartadilaksanakan

1965: lbu Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta;: RIMA HERMAWATI binti HAMDANI;: Jakarta, 17 Pebruari 1986: Mengurus Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: ERI HARYADI bin HAMDANI;: Jakarta, 27 Desember 1989: Karyawan Swasta: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Hal. 2

Nama LengkapTempat tanggal lahirPekerjaanKewarganegaraanAlamatNama LengkapTempat tanggal lahirPekerjaanKewarganegaraanAlamatKelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: HENDI SETIADI bin HAMDANI;: Jakarta, 08 September 1991: Mahasiswa: Indonesia: Jalan Kayu Besar No.250 RT.005 RW. 011Kelurahan Cengkareng Timur, KecamatanCengkareng, Jakarta Barat, Provinsi DKIJakarta: MAISAROH binti LIYAS;: Jakarta, 19 Oktober 1966: Mengurus Rumah Tangga: Indonesia: Jalan Kebon

Terletak di Wilayah RT 001 RW 002 KelurahanKamal Muara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Propinsi DKIJakarta.(Bukti P4);Bahwa tanah tersebut terletak di Wilayah RT 001 RW 002 Kelurahan KamalMuara Kecamatan Penjaringan Jakarta Utara Propinsi DKI Jakarta. Denganbatas batas tanah, sebagai berikut: Sebelah Utara : berbatasan dengan sawah Sukari. Sebelah Timur : berbatasan dengan sawah Mainan bin Umar binKembar / Nyai Sipat binti Simin Seranta.

Bahwa terhadap pembebasan tanah dan persil tersebut telah diterbitkanHak Pengelolaan No. 1 atas nama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKIJakarta oleh Badan Pertanahana Nasional (BPN), yang selanjutnyatanah tersebut menjadi modal penyertaan (in breng) Pemprov DKI diTergugat sebagai modal pendirian Tergugat I.;3.

;Bahwa tanah girik dan persil yang menjadi objek gugatan a quo adalahtanah yang telah dibebaskan oleh Pemprov DKI Jakarta, yang selanjutnyaatas pembebasan tanah persil dan girik tersebut telah terbit HakPengelolaan (HPL) No.1, tanggal 2 Oktober 1997, atas nama Pemprov DKIJakarta yang dikeluarkan BPN.

Tambora Jakarta Barat DKIJakarta , yang selanjutnya disebut sebagai PEMOHON ;Pengadilan Negeri tersebut;Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta BaratNomor 931/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, tanggal 7 Agustus 2019 tentangpenunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;Setelah mempelajari berkas perkara permohonan Pemohon ;Setelah mempelajari alat alat bukti dalam perkara ini ;Setelah mendengarkan keterangan Pemohon ;TENTANG DUDUK PERKARAMenimbang, bahwa Pemohon dalam surat

Jkt.Brt.Kepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta;a. Bahwa Pemohon ingin menambah Nama Pemohon dari SUDARNO menjadi SUDARNO ZENSU, untuk selanjutnya menyebut dirinyaSUDARNO ZENSU;4. Bahwa alasan Penambahan nama Pemohon dikarenakan nama Pemohon terlalu singkat, sehingga menyulitkan dalam hal pengurusan DokumenKeperdataan dan Keimigrasian didalam maupun diluar Negeri;5.

Jkt.Brt.2.= Bahwa benar Pemohon hendak menambah nama Pemohon dariyang sebelumnya bernama SUDARNO menjadi SUDARNO ZENSU,ZENSU diambil dari marga Ayah Kandung PEMOHON SU;= Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan RITA LESTARI sesuaidengan Kutipan Akte Perkawinan No. 424/I/PP/2013 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta; Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon menambah namadikarenakan nama Pemohon terlalu singkat, sehingga menyulitkan dalamhal Pengurusan

SUDARNO lakilaki, lahir diTanjung Pinang tanggal 26 Oktober 1982 ; Bahwa kelahiran Pemohon telah dicatatkan di Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil ;= Bahwa benar Pemohon hendak menambah nama Pemohon dariyang sebelumnya bernama SUDARNO menjadi SUDARNO ZENSU,ZENSU diambil dari marga Ayah Kandung PEMOHON SU; Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan RITA LESTARI sesuaidengan Kutipan Akte Perkawinan No. 424/I/PP/2013 yang dikeluarkan olehKepala Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta

Memerintahkan Kantor Dinas Cacatan Sipil dan Kependudukan wilayah DKIJakarta, untuk memberi cacatan pinggir pada Akte Kelahiran anakPemohon, dalam register yang sedang berjalan;4.

Surat Pengantar dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta tanggal 29 November 2019, diberi tanda P6;Halaman 2 dari 8. Penetapan No.1365/Pdt.P/2019/PN. JKT.Brt.7.

Permohonan para Pemohonadalah sebagaimana tersebut di atas;Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Negeri memperhatikan suratSuratbukti dan mendengar keterangan saksisaksi dipersidangan, selanjutnyamemperoleh faktafakta sebagai berikut : Bahwa Para Pemohon, yaitu Lim Andri dan Lu Ling adalah suami isteri yangtelah melangsungkan perkawinannya secara agama Buddha, pada tanggal11 Oktober 2019 (bukti P4), yang kemudian perkawinan mereka telahdicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKIJakarta

sipil dalam pasal 52 bahwa penetapan pengesahan anak pendudukdiwilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dilakukan berdasarkanpenetapan pengadilan, maka permohonan para Pemohon agar anak AIDENLIAO menjadi anak yang sah dalam perkawinan para Pemohon beralasanmenurut hukum dan patut untuk dikabulkan;Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan,maka agar diperintahkan kepada Para Pemohon untuk menyampaikan Salinanpenetapan ini kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKIJakarta

No. 4171 K/Pid.Sus/2019 Bahwa dokumen pertanggungjawaban keuangan dana hibah untukmobilitas Komisioner yang telah disusun oleh Endin Raminudin selakuBendahara Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta tersebut telahditandatangani oleh Terdakwa dan sebelum ditandatangani Terdakwatelah pula mempertanyakan apakah pertanggungjawaban tersebut telahsesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang dijawaboleh Endin Raminudin selaku Bendahara Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta sudah sesuai dengan peraturan

dan kebiasaan yang berlaku; Bahwa berdasarkan fakta hukum yang relevan secara yuridis yangterungkap di persidangan tersebut penggunaan dan pelaporan ataspenggunaan dana hibah tersebut sudah sesuai dengan Pasal 25 danPasal 90 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 55 Tahun2013 tanggal 20 Juni 2013, begitu pula dengan perjanjian antaraPemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta tentang pemberian hibah dalam bentuk uang tanggal 10 Juni2014 yang substansinya sama

dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKIJakarta Nomor 55 Tahun 2013 tanggal 20 Juni 2013: Bahwa lagi pula alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umumselebihnnya merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifatpenghargaan tentang suatu kenyataan.

KrisnaHarahap, S.H., M.H., dimuat sebagai berikut: Bahwa Terdakwa selaku Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta bersamasama Farhan Yunus Basyarahil (Ketua KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta) Yulianto Widirahardjo selaku KomisionerKomisi Informasi Provinsi DKI Jakarta dan Siti Mariam (Wakil KetuaKomisi Informasi Provinsi DK!

Jakarta) telah menerima biaya mobilitasKomisioner Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta sebesarRp42.000.000,00 (empat puluh dua juta rupiah) untuk tahap pertamaterhitung sejak Januari sampai dengan Juni 2014 karena berdasarkankesepakatan dan persetujuan Komisioner Komisi Informasi Provinsi DKIJakarta akan dibagikan tunai kepada seluruh Komisioner KomisiInformasi Provinsi DKI Jakarta; Bahwa selama Tahun 2014 biaya mobilitas Komisioner yang digunakanuntuk kepentingan pribadi Terdakwa berjumlah Rp99.000.000,00

PUTUSANNomor 252 K/Pdt.SusPHI/2016DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESAMAHKAMAH AGUNGmemeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalamtingkat kasasi memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:WINDY SARI ARTHA OKTORA BANJARNAHOR, tempattinggal di Jalan Kesehatan Nomor 1/29, RT 004 RW 001,Jakarta Selatan;Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;1.melawanGEREJA ADVENT HARI KETUJUH KONFERENS DKIJAKARTA DAN SEKITARNYA, tempat kedudukan diJalan Dr.

Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri JakartaPusat, pada pokoknya sebagai berikut:1.Bahwa Penggugat bekerja di Klinik Advent Jakarta dari tanggal 23 April2013 sebagai Tenaga Administrasi sesuai Surat Sekretaris Gereja AdventHari Ketujuh Konferens DKI Jakarta dan Sekitarnya yang didasarkan atasSurat Keputusan Komite Administratif Gereja Advent Hari KetujuhKonferens DKI Jakarta dan Sekitarnya (AdCoro) Nomor 13177 tanggal 18Juni 2013;Bahwa dari Surat Sekretaris Gereja Advent Hari Ketujuh Konferens DKIJakarta

(ExCom)Klinik Advent Jakarta, juga menjadi Anggota AdministrationCommunity Klinik Advent Jakarta dengan ditambah dua orang lagiyaitu salah atunya adalah Direktur Kesehatan dan Pendidikan DaerahGereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKI Jakarta danSekitarnya, kKemudian yang kedua adalah Direktur Klinik AdventJakarta, namun secara administrasi perekutan dan pengangkatankaryawan admintrasi untuk Klinik Advent Jakarta dilakukan olehSekretaris Daerah Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh Konferens DKIJakarta

dan Sekitarnya (Tergugat ) adalah lembaga yang membawahiKlinik Advent Jakarta;Bahwa pada tanggal 17 September 2014, tibatiba diminta oleh baikTergugat maupun Tergugat II meminta kepada Penggugat untuk hadirdalam pertemuan yang diadakan secara dadakan yang mana ketika ituyang dihadiri oleh Penggugat, Direktur Klinik Advent Jakarta, ControllerKlinik Advent Jakarta dan Sekretaris Daerah Gereja Advent Konferens DKIJakarta dan Sekitarnya serta Bendahara Daerah Gereja Masehi AdventHari Ketujuh Konferens

Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat Windy Sari Artha OktoraBanjarnahor dengan Tergugat Gereja Advent Hari Ketujun Konferens DKIJakarta putus dan berakhir sejak putusan ini diucapkan;Halaman 11 dari 19 halaman. Putusan Nomor 252 K/Pdt.SusPHI/20165. Menghukum Tergugat untuk membayar kompensasi PHK kepadaPenggugat sebesar Rp 33.853.000,00 (tiga puluh tiga juta delapan ratuslima puluh tiga ribu rupiah) yang terdiri dari:a. Uang Pesangon: 2 x 2 x Rp 2.700.000,00 = Rp 10.800.000,00;b.

, Girik atas nama Amsar, SPPT.31.75.040.003.0270058.0 yangterletak di Blok Semampa dahulu tanah tersebut berada dalam wilayahDesa Segara Makmur, Kecamatan Cilincing, Kabupaten Daerah Tingkat IlBekasi.P2;Bahwa pada tahun 1975 lokasi tanah tersebut masuk ke Wilayah DKIJakarta, yaitu Kelurahan Marunda, Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara.P3;Bahwa Penggugat memiliki tanah tersebut berasal dari peralinan hak/overalin atas tanah C447, Persi119, seluas + 13.216 m?

;Memerintahkan Panitera dan atau Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Utarauntuk menyerahkan pembayaran uang ganti rugi sebesar Rp818.496.000,00(delapan ratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam riburupiah) yang dititipkan oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum Propinsi DKIJakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara berdasarkan PenetapanPengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 03 Desember 2008 Nomor 243/Pdt.P/2008/PN.JKT.UT., kepada Penggugat Rekonvensi;Menyatakan putusan dalam perkara ini

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKIJakarta terkait dengan pembebasan objek tanah seluas 1.764 m?* sesuaiData Inventaris Peta V Nomor Urut 5 yang terletak di Kelurahan Marunda,Kecamatan Cilincing, Jakarta Utara yang terkena Proyek Banjir Kanal Timur(BKT) sebagaimana tertuang dalam Penetapan Konsinyasi PengadilanNegeri Jakarta Utara Nomor 06/Cons/2008/PN.Jkt.Ut, Jo. Nomor 243/Pdt.P/2008/ PN.Jkt.Ut.

Gubernur Provinsi DKIJakarta Cq. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKI Jakarta, yang telahmenitipbkan uang ganti rugi (konsinyasi) sebesar Rp818.496.000,00 (delapanratus delapan belas juta empat ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) di11Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sehingga menurut hemat kami, sudahsepatutnya menurut hukum pihak Pemda Provinsi DKI Jakarta Cq. GubernurProvinsi DKI Jakarta Cq.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi DKIJakarta untuk dilibatkan/dijadikan sebagai pihak dalam gugatan ini;Bahwa berdasarkan uraian yuridis di atas, oleh karena gugatan Penggugatdalam perkara ini adalah kurang pihak, kurang partai, dan karenanya sudahsepatutnya dan cukup alasan hukum apabila gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat di terima (niet onvankelijke verklaara);Rekonvensi Tergugat Il:1.Bahwa dalildalil hukum Tergugat Il Konvensi/Penggugat Rekonvensisebagaimana yang termuat dalam uraian

Alasan Mengajukan Gugatan1.Bahwa Unit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas KesehatanProvinsi DKI Jakarta adalah Unit Kerja Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 144Tahun 2010 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja UnitPelayanan Ambulans Gawar Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta;Bahwa Penggugat adalah Pegawai Tetap Non Pegawai Negeri SipilAmbulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta yangdiangkat Melalui Keputusan Direktur

Dalam masa percobaanPasal 60 ayat (1) huruf d, Mentaati Peraturan Pegawai dan peraturanlainnya berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;Pasal 61 ayat (12), Melakukan perbuatan/tindakan lain di lingkunganUnit Pelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta yang menerapkan PPKBLUD yang diancam hukuman pidanapenjara.

Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala UnitPelayanan Ambulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta Nomor 73 Tahun 2020 Tentang Pemutusan Hubungan KerjaBerakhir Dengan Hormat Sebagai Non Pegawai Negeri Sipil atas NamaSaudara Mochamad Samsudin, AM. Kep.;4.

(Fotokopi sesuai dengan asli);Keputusan Direktur Unit Pelayanan Ambulans Gawat DaruratDinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus lbukota JakartaYang Menerapkan PPKBLUD Nomor 7 Tahun 2020, tanggal27 Juni 2008, Tentang Pengangkatan Eks Karyawan AGD118 Menjadi Pegawai Non PNS Pada Unit PelayananAmbulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta Yang Menerapkan PPKBLUD.

(Fotokopisesuai dengan asli);Surat Tugas yang dikeluarkan oleh Kepala Unit PelayananAmbulans Gawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKIJakarta kepada Sugeng Priwanto, S.Kep.Ners, DKK, Nomor1871/022.74, tanggal 10 Agustus 2020, untuk melakukanpemanggilan terhadap terlampir (Mochamad Samsudin(Penggugat) diurutan ke 34) pada Unit Pelayanan AmbulansGawat Darurat Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta.

mendengar keterangan Pemohon berikut saksisaksinya ;Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tanggal 23Februari 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri JakartaSelatan tanggal 23 Februari 2018 dibawah Register No.194/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel. telah mengemukakan halhal sebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir di Seoul pada tanggal 20 Mei 1971 sebagaimanatersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 1098/kel.LN/12/2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil DKIJakarta

Keluarga No, 3174050410160039 atas nama KepalaKeluarga Kim Jae Yong (Sesuai dengan aslinya) ;Hal 2 dari 6 Hal Penetapan No. 194/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel6.7.BuktiP6 : Surat No B130/KemSetneg/D4/Hkm/PU.08/10/2013tertanggal 7 Oktober 2013 hal Pewarganegaraan RepublikIndonesia yang dikeluarkan oleh Kementerian SekretariatNegara RI (Sesuai dengan aslinya) ;BuktiP7 : Berita Acara Sumpah Nomor : W.10AH.10.0213 Tahun2013 atas nama Kim Jae Yong yang dikeluarkan olehKepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKIJakarta

Akta Kelahiran Pemohon yang semulabernama Kim Jae Yong menjadi Jae Yong Kim dengan alasan agarmenyesuaikan penempatan marga sesuai dengan adat Indonesia ;Menimbang, bahwa berdasarkan bukti suratsurat P1 sampai P7 danketerangan saksisaksi tersebut, maka saling bersesuaian dan terbukti halhalsebagai berikut : Bahwa Pemohon lahir di Seoul pada tanggal 20 Mei 1971 sebagaimanatersebut dalam kutipan akta kelahiran No. 1098/kel.LN/12/2015 yangdikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil DKIJakarta

Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokG 4 No. 14, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec. KarangTengah, Kota Tangerang, Banten81. Harnata Riady. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Swasta,Tempat Tinggal Jl. Sawah Lio X No. 64, RT/RW 002/004, Kel.Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokG 4 No. 12 A, RT/RW 003/010, Kel. Karang Mulya, Kec.

Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta.118. Untung Suparman. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Tidak Bekerja,Tempat Tinggal Jalan Sawah Lio IV No. 5, RT/RW 008/007, Kel.Jembatan Lima, Kec. Tambora, Kota Jakarta Barat. DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokAl No. 39B, RT/RW 001/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.119. Christy Adityo Barnabas.

Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokE6 No. 48, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.183. Simon/Miauw Fong. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pedagang,Tempat Tinggal JI Kota Bambu Selatan, RT/RW 008/004, Kel.Kota Bambu Selatan, Kec. Palmerah, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokE5 No. 19, RT/RW 005/010, Kel.

Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKIJakarta Barat, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa MeruyaBlok E3 No. 20, RT/RW 005/010, Kel. Meruya Selatan, Kec.Kembangan, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta.Josafat Sutajadi. Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan KaryawanSwasta, Tempat Tinggal Apt Laguna Blok B23 No. 29, RT/RW009/019, Kel. Pluit, Kec. Penjaringan, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya BlokE5 No. 5, RT/RW 005/010, Kel.

Grogol Petamburan, DKIJakarta saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok F3 No. 15, RT/RW 001/010, Kel. Karang Mulya, Kec. KarangTengah, Kota Tangerang, Banten.Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, TempatTinggal Jl. Klip Hibrida XI RA 30/1, RT/RW 010/015, Kel.Pegangsaan Dua, Kec. Kelapa Gading, Kota Jakarta Utara, DKIJakarta, saat ini bertempat tinggal di Taman Villa Meruya Blok E3 No. 31, RT/RW 005/010, Kel.

., M.Si, berdasarkan SuratKeputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKIJakarta Nomor 20 Tahun 2011, tanggal 23 Maret20115; ++ +22 ee eee eee eee ee Menimbang, bahwa atas gugatan Perlawanan Pelawantersebut, Terlawan dan Terlawan II masing masing telahmengajukan Jawaban pada persidangan tanggal 8 Nopember 2011,yang telah mengemukakan hal hal sebagai berikut :JAWABAN TERLAWAN 1.

(Fotocopy sesuaiGeNGan GSlll) p< mm mmm mm mate wee emcee woeBerita Acara Rapat Pembukaan = SuratPenawaran Harga Pengadaan Pakaian DinasLapangan Kebutuhan Satpol PP Propinsi DKIJakarta Nomor 7/BA.SPH PU/PPBuJSATPOL.PP/V/2011, tanggal 30 Mei 2011, yangditerbitkan oleh Panitia PengadaanBarang/Jasa Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi DKI Jakarta.

(Fotocopy sesuai denganasli); Surat Panitia Pengadaan Barang/JasaSatuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKIJakarta kepada Pejabat Pembuat KomitmenSatuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKJakarta, Nomor 07/LAP PU/PPBJ/V1/2011,287.8.8.BuktiBuktiBuktiT.l 7:T.I 8:T.I 9:tanggal 10 Juni 2011, Hal : Laporan HasilPelaksanaan Pelelangan Umum Pengadaan PakaianDinas Lapangan.

(Fotocopy sesual denganasli); Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan KebutuhanSatuan Polisi Pamong Praja Propinsi DKIJakarta Nomor 7/BA EVPU/PPBJ/V/2011,tanggal 10 Juni 2011, yang diterbitkan olehPanitia Pengadaan Barang/Jasa Satuan PolisiPamong Praja Propinsi DKI Jakarta.

(Fotocopysesuai dengan asli); Surat Kepala Satuan Polisi Pamong PrajaPropinsi DKI Jakarta kepada Kepala BalaiTekstil Perindustrian dan Energi Propinsi DKIJakarta Nomor : 328/077.7, tanggal 1 Maret2011, Hal : Permohonan Spek PeningkatanMutu/Kwalitas Bahan Pakaian Dinas Lapangan(PDL) Satpol PP Propinsi DKI Jakarta.

., MM. selaku Kepala UPTKelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkatsebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkapsebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SKGubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan SuratKeputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKIJakarta Nomor: 25/2012 tanggal 02 Januari 2012 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindakselaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalahTerdakwa Il SUSILO BUDI RIYANTO,

MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM (berdasarkan SuratKeputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKIJakarta Nomor: 115 / 2012 tanggal 31 Agustus 2012), sehinggadalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan / perbaikan genset diKabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Tahun Anggaran 2012periode bulan Juli bulan Desember 2012, Terdakwa Ir.MURSALIM MUHAIYYANG, MSi.MM. juga bertindak selaku KuasaPengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat KomitmenBahwa ternyata dalam pelaksanaan kegiatan pemeliharaan

JulagaSinar Cemerlang Nomor : 0043/KW/JSC/XII/2012 Tanggal 12Desember 2012 sebesar 1.303.121.618, (satu miliyar tiga ratustiga juta seratus dua puluh satu ribu enam ratus delapan belasrupiah) untuk pembayaran termin pertama sampai dengan terminkeempat, setelah diterbitkan SPM dan kwitansi tersebut, makapada tanggal 29 Desember 2012 saksi MAY TATI selakubendahara UPT Kelistrikan Kabupaten Administrasi KepulauanSeribu melalui Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) DKIJakarta telah membayarkan uang

Hal ini berdasarkan Laporan Hasil AuditPenghitungan Kerugian Keuangan Negara BPKP Perwakilan DKIJakarta Nomor : R2864/PW09/5/2013 tanggal 31 Oktoberwoncennnne Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancampidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo.

HARIS PINDRATNO, SE., SH., MM. selaku Kepala UPTKelistrikan Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu diangkatsebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang merangkapsebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) berdasarkan SKGubernur DKI Jakarta Nomor: 356 Tahun 2012 dan SuratKeputusan Kepala Dinas Perindustrian dan Energi Provinsi DKIJakarta Nomor: 25/2012 tanggal O02 Januari 2012 tentangPenetapan Pejabat Pembuat Komitmen, sementara yang bertindakselaku PPTK (Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan) adalahTerdakwa

Bahwa dari alasan di atas Pemohon telah memiliki Akta Kelahiran denganNo. 1102/JP/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta pada tanggal 8 Februari 1996 atas nama Dewi perlu dilakukanperubahan;8.

Bahwa Kantor Catatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukandan Pencatatan Sipil Kota Tangerang membutuhkan penetapan dariPengadilan Negeri Klas 1A Khusus Tangerang untuk memperbaiki namaPemohon pada Akta Kelahiran denganNo. 1102/JP/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta pada tanggal 8 Februari 1996 atas nama Dewi, untuk dijadikan dasarpencatatan pada database Dinas catatan sipil tersebut;9.

Menetapkan nama Pemohon, yang tercatat dalam Kutipan Akta KelahirandenganNo. 1102/JP/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta pada tanggal 8 Februari 1996, yang tertulis dengan Nama DEWIdilakukan penambahan nama belakang Ayah Pemohon menjadi DEWIPRAWIRA demi kepentingan Pemohon;3.

Menetapkan nama Pemohon, yang tercatat dalam Kutipan Akta KelahirandenganNo. 1102/JP/1990 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Propinsi DKIJakarta pada tanggal 8 Februari 1996, yang tertulis dengan Nama DEWIdilakukan penambahan nama belakang Ayah Pemohon menjadi DEWIPRAWIRA demi kepentingan Pemohon;73.

, yang terletak di Duri Kosambi, Kecamatan BatuCeperJawa Barat (yang sekarang telah menjadi bagiandari Kecamatan Cengkareng) a.n Pemerintah DKIJakarta, tanpa persetujuan Penggugat.

Bahwa pada tanggal 07 September 2007, Pemprov DKIJakarta mengirim undangan pertemuan yang diadakantanggal 21 September 2007 kepada Tergugat II, TergugatIll, Tergugat IV, BPKD dan Kuasa Hukum Penggugatuntuk membahas status tanah Sertifikat Hak Pakai No. 3dan No. 4 Tahun 1984.

Dalam hal ini Keputusan Gubernur DKIJakarta yang dijadikan sebagai dasar penerbitan Sertifikatbelum ada, tetapi Tergugat Ill dan Tergugat IV telahmenerbitkan Sertifikat Hak Pakai No. 3 dan No. 4 Tahun1984/Duri Kosambi, tanpa didasari adanya pembebasantanah dari SK Gubernur sebagai dasar penerbitanSertifikat hak pakainya ;12.Bahwa penerbitan Sertifikat Hak Pakai a.n Pemerintah DKIJakarta tidak sesuai dengan ketentuan hukum danperundangundangan yang berlaku, karena diketahui jelasbahwa tidak ada pelepasan

;Bahwa dalam positanya Penggugat menyebutkan bahwabidang tanah yang menjadi objek sengketa aquo pernah26dilakukan pengukuran oleh Tergugat III, dimana bidang tanahtersebut akan digunakan oleh Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta.

Bahwa dikarenakan Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta termasuk pihak yang memanfaatkan bidang tanahtersebut, maka sejogjanya Dinas Kebakaran Pemda DKIJakarta juga harus diikut sertakan sebagai pihak dalamperkara aquo ;Bahwa dikarenakan Dinas Kebakaran Pemda DKI Jakartatidak diikut sertakan sebagai pihak, maka gugatan aquomenjadi kurang pihak dan oleh karenannya kurang pihakmaka mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untukmenolak gugatan Penggugat atau setidaktidaknyamenyatakan gugatan Penggugat tidak

IMAN SATRIA, Warga Negara Indonesia, Selaku Anggota DPRD DKIJakarta, berkedudukan di Jalan Kebon Sirih Nomor 18Jakarta Pusat10110 ;HM.

Mempertanyakan Surat Ketua DPRD DKIJakarta yang diajukan kepada MA, dan meminta jawaban tertulisdari MA mengingat masalah Plt.

Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta MasaJabatan Tahun 20122017 menjadi Gubernur Provinsi DKIJakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 20122017sebagaimana Surat DPRD Provinsi DKI Jakarta Nomor :112/BA/DPRD/X1/2014 tertanggal 14 November 2014tentang Berita Acara Rapat Paripurna Istimewa DPRDProvinsi DKI Jakarta Dalam Rangka Pengumuman DanPengusulan Pengesahan Pengangkatan Wakil GubernurProvinsi DKI Jakarta menjadi Gubenur Provinsi DKIJakarta Sisa Masa Jabatan Tahun 2012 2017 sertaRisalah Rapat Paripurna Istimewa

DPRD Provinsi DKIJakarta tersebut berikut Penjelasannya ;Bahwa menindaklanjuti Rapat Paripurna Istimewatersebut, DPRD Provinsi DKI Jakarta mengusul kan Sadr.Ir.

Basuki Tjahaja Purnama,M.M, Wakil Gubernur Provinsi DKI Jakarta menjadi Gubernur Provinsi DKIJakarta, dimana sesuai ketentuan peraturan perundangundanganmemang sudah seharusnya dan tidak dapat ditolak siapapun termasukDPRD Provinsi DKI Jakarta Ir.

GEREJA MASEHI ADVENT HARI KETUJUH KONFRENS DKIJAKARTA & SEKITARNYA, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan ,Hal. 1 dari 4 hal. Putusan Perdamaian No.149/Pat.G/2021/PN. Jkt. Sel.Pendidikan , alamat JI. DR. Saharjo No. 48 Manggarai, Jakarta Selatan,Kel. Manggarai, Tebet, Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagaiTergugat I;2. EKSEKUTIF KOMITE GMAHK KONFRENS DKI JAKARTA &SEKITARNYA, umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan ,alamat JI. DR.

Pancoran, Pancoran, Kota Jakarta Selatan, DKIJakarta sebagai Tergugat III;4. EKSEKUTIF KOMITE GMAHK UNI INDONESIA KAWASAN BARAT,umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. MTHaryono Blok A Kav 45, Jakarta Selatan, Kel. Pancoran, Pancoran,Kota Jakarta Selatan, DKI Jakarta sebagai Tergugat IV;5. PIMPINAN PUSAT GMAHK UNI INDONESIA KAWASAN BARAT,umur 2021 tahun, agama , pekerjaan , Pendidikan , alamat Jl. MTHaryono Blok A Kav 45, Jakarta Selatan, Kel.

Bahwa Pihak Kedua adalah mewakili organisasi GMAHK Konfrens DKIJakarta dan GMAHK Uni Indonesia Kawasan Barat.Hal. 2 dari 4 hal. Putusan Perdamaian No.149/Pat.G/2021/PN. Jkt. Sel.3. Bahwa Pihak Kedua menyatakan dengan sungguhsungguh dalammenjalankan organisasi wajidb berpedoman pada semua Peraturan yangberlaku pada organisasi GMAHK Di Indonesia serta Working Policy.4.